Ancaman Jokowi

MailBOX

http://www.majalahrevieweekly.com Pemimpin UMUM: Bambang Aji setiady

Kirimkan surat pembaca Anda ke alamat: Redaksi Majalah Review Weekly, Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD - Tangerang Selatan 15320 Email: redaksi.majalahreviewweekly.com

Pemimpin redaksi: budi kusumah Redaktur Eksekutif: latihono sujantyo Redaktur: ratna nuraini, sri wulandari reporter: Setyo Adhi Nugroho, Lucky Benyamin, Badrul redaktur foto: dahlan rebo pahing REDAKTUR DESAIN: erbhayu prananta

lunya, masyarakat dan industriawan akan kembali kecewa. Lupakan saja pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bila masalah krisis listrik saja tidak dapat dipecahkan.

Tentang Pembangkit Listrik 35.000 megawatt Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa adalah jika elektrifikasi per kapitanya mencapai 800 watt. Bagaimana dengan Indonesia? Masih jauh. Elektrifikasi per kapita Indonesia hanya 210 watt.

Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-6, di bawah Vitenam. Kalau dibandingkan dengan China yang mencapai 875 watt, jelas Indonesia jauh tertinggal. Jangan Anda bandingkan lagi dengan negara maju, bisa-bisa sakitnya tuh di sini.

Makanya, pembangunan pembangkit listrik baru mutlak diperlukan untuk kemajuan bangsa. Bagaimana mau meningkatkan industri, kalau listrik saja susah didapat?

Generasi muda juga akan mengalami kesulitan untuk menjadi orang pintar, karena minimnya ketersedian listrik di Tanah Air. Tentu saja, Indonesia tidak boleh asal membagun pembangkit listrik. Pemilihan teknologi dan sumber energinya harus tepat. Kita tentu tak menginginkan pemilihan teknologi dan energi seperti zaman Orde Baru, yang kerap mengadopsi kepentingan orang-orang tertentu.

Karena itu, jadi aneh rasanya kalau pembangunan pembangkit listrik baru sebesar 35 ribu megawatt yang dipilih adalah teknologi dari China. Sebab, bukan apa-apa, kegagalan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawat tahap I dan II karena menggunakan teknologi China. Proyek ini banyak menggunakan energi batu bara.

Itulah sebabnya, jika proyek 35 ribu megawatt bernasib sama seperti pendahu-

4

marketing: Selvi tan, adeline, Dinya Atelitta HR & GA: Iriene Mielani Admin: Eko Endarsono, Asih (admin Sales)

alamat Sales & Marketing Communication: Jl. Bendungan Jatiluhur No. 26 Bendungan Hilir - Jakarta Pusat 10210 Telp: 021-570 4479 • Fax: 021-570 4473

BPJS Kesehatan Masih Amburadul

penerbit: PT INDOPUBLIK MANDIRI

Tak terasa, ternyata sudah hampir 1,5 tahun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan digulirkan sejak awal Januari 2014.

Tapi, selama itu pula lembaga yang memiliki tugas mulia sebagai penyelenggara layanan sosial untuk masyarakat ini masih amburadul.

Keluhan tentang layanan BPJS Kesehatan, cukup beragam. Mulai dari layanan rumah sakit tak sesuai standar, birokrasi, ketersediaan obat sampai kepesertaan. Seorang tetangga saya menceritakan pengalamannya ketika berobat ke rumah sakit. Dulu, sewaktu ada Askes, dia bisa menebus obat untuk jangka waktu sebulan. Namun setelah Askes meleburkan diri ke BPJS, obat yang diberikan hanya cukup untuk seminggu. “Untuk menebus obat, prosesnya juga cukup merepotkan dan menyita waktu,� katanya.

Selain itu, BPJS mencabut sejumlah layanan pemeriksaan kesehatan. Padahal, ketika masih ada Askes, layanan pemeriksaan kesehatannya cukup luas. Penderita gagal ginjal, misalnya, perlu melakukan cuci darah yang biayanya cukup mahal. Namun dengan Askes, pesertanya bisa menjalani cuci darah secara gratis. Setelah berganti BPJS Kesehatan, prosedur cuci darah cukup berbelit.

Demikian pula penderita kanker yang harus mengonsumsi obat pencegah kanker seumur hidup, mengeluhkan pembatasan obat oleh BPJS Kesehatan.

Akibatnya, banyak peserta BPJS yang kecewa, khususnya yang berasal dari peserta Askes. Mereka kebanyakan adalah pensiunan atau lanjut usia. Ini hendaknya jadi perhatian serius dari pemerintah dan manajemen BPJS Kesehatan.

Wira Antasari Jalan Otista III Jakarta Timur

unit usaha pemimpin perusahaan: Bambang Aji setiady

alamat redaksi: Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD, Tangerang Selatan, BANTEN 15320 Telp: 021-538 3063

Anoraga Jalan Pasar Minggu Raya Jakarta Selatan

Cover: Erbhayu

Desain & layout: Rizky Pratama

SuratMingguini Hapuskan Sistem Outsourcing Salah satu agenda yang diusung dalam aksi unjuk rasa kaum buruh pada Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei 2016 lalu adalah masalah pekerja alih daya atau outsourcing.

Pasalnya, hingga saat ini masih banyak perusahaan, baik swasta maupun BUMN yang menggunakan tenaga outsourcing.

Padahal, sejak 15 November 2012 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (saat itu) Muhaimin Iskandar sudah meneken aturan soal outsourcing. Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 19/2012 itu bertajuk Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.

Awalnya, para pekerja menyambut gembira lahirnya Permenakertrans Nomor 19/2012 tersebut.

Sebab, Keberadaan Permenakertrans No.19 Tahun 2012 diharapkan bisa memperbaki nasibnya. Setidaknya ia berharap, statusnya bisa menjadi pekerja tetap karena jenis pekerjaannya selama ini tidak termasuk dalam lima bidang pekerjaan yang boleh dialihdayakan kepada perusahaan lain.

Tapi, seperti yang terjadi selama ini, aturan tinggal aturan, toh praktiknya berbeda jauh dengan di lapangan. Sebab, hingga kini ternyata masih banyak pengusaha yang menerapkan sistem kerja outsourcing di perusahaannya.

Pengusaha beralasan mereka lebih enak memperkerjakan tenaga oursourcing karena beban yang ditanggung tidak berat. Sebab, tenaga outsourcing adalah karyawan kontrak. Karena itu, mereka tidak mendapat tunjangan, seperti asuransi, jaminan hari tua, bahkan THR. Mereka juga tidak punya jenjang karir.

Karena itu, pantas kalau pekerja menuntut agar sistem outsourcing dihapus dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia.

Harry Owe Bekasi Timur-Jawa Barat

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

Contents

headline LaporanUtama 9 Ancaman Jokowi Presiden Jokowi tengah menyiapkan RPP Deklarasi Pajak sebagai payung hukum cadangan jika RUU Pengampunan Pajak terhambat di parlemen.

Bisnis

Makro

18 Geger Nasabah Reliance

Nasabah Reliance Securities mengadu

30 Moratorium Setengah Hati

ke OJK karena merasa tertipu. Reliance terkesan ingin melepas tangan.

DPR melarang BUMN membentuk anak usaha. Tapi Kementerian BUMN santai saja menanggapi larangan ini.

33 Menggugat Pertumbuhan Ekonomi 34 Pedagang Culas 20 Nasib Produsen Rokok

Keuangan 36 Bank Kecil yang Terancam

Sisipan 24 Rencana Besar Saudi Mengurangi Minyak

Arab Saudi mencanangkan ‘Saudi Vision 2030’.

Tujuannya, agar negara ini mengurangi ketergantungan pada minyak.

Berhasil, atau malah gagal?

Puluhan bank kecil terancam tutup atau tergradasi jadi BPR. Itu kalau mereka tak mampu memenuhi ketentuan modal inti Rp 500 miliar sebelum akhir 2018.

38 Teler karena OJK

Pasar Modal 42 Optimislah Bursa saham di Indonesia masih paling menguntungkan. Investor diimbau tak perlu cemas.

44 Anak Emak Sama-sama Menawan

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

Membangun Kemitraan, Memberdayakan Komunitas Para siswa terus belajar dan menyiapkan diri masuk ke dunia kerja, termasuk anak-anak kami. Karenanya, kami berupaya sekuat tenaga untuk dapat menyediakan pelatihan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan kemitraaan yang dibangun bersama Pemerintah, LSM dan masyarakat, kami telah mendirikan dua Politeknik di Riau dan Aceh. Kemitraan tersebut kami lakukan untuk mengembangkan kurikulum dan meningkatkan kemampuan para pengajar.

Setiap tahun, ratusan siswa lulus dan siap menjadi tenaga terampil – membantu memberdayakan komunitas dimana mereka berada. Kemajuan pendidikan adalah kepedulian semua.

Termasuk kami.

Informasi selengkapnya tersedia di www.ChevronIndonesia.com

editorial

P

AHOK

emilihan Umum masih lama. Pesta demokrasi itu baru akan diselenggarakan 2019. Tapi beberapa lembaga survei sudah melakukan penelitian kecil-kecilan tentang siapa yang layak menjadi presiden nanti? Dari sebuah hasil survei, muncul nama Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai dua tokoh yang menduduki posisi teratas. Hebatnya, posisi ke tiga diduduki oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kelihatannya, ini perkara sepele yang kata Ahok sendiri, “Tak perlu diributkan”. Nemun, tak bisa disangkal lagi, ini merupakan investasi jangka panjang.

Entah, siapa yang berani gambling dengan mendorong nama Ahok ke permukaan. Yang jelas, ia telah “resmi” menjadi bakal calon Presiden RI yang ke delapan.

Apalagi kalau Sang Gubernur DKI Jakarta ini, kelak, sukses mempertahankan jabatannya pada Pemilukada tahun depan? Maka, makin berkibarlah nama Ahok.

Persoalannya, apakah Ahok benar-benar akan di-

Kalau berdasarkan UUD (setelah diamandemen) Ahok telah memenuhi syarat. Tapi negeri yang mayoritas beragama Islam ini, belum tentu mau menerima pemimpin yang non-muslim.

Belum lagi faktor China-nya yang membuat jalan Ahok menjadi lebih terjal.

8

terima oleh rakyat Indonesia, karena kejujuran dan kepolosannya dalam mengemukakan pendapat? Seperti diketahui, ia dikenal sebagai kepala daerah yang paling transparan, anti korupsi (paling tidak, sampai sekarang) dan paling terbuka. Sampai-sampai seluruh program pembangunan DKI ditayangkan di internet dan siapapun bisa membukanya.

Cukupkah semua bekal itu bagi Ahok untuk menjadi RI 1? Belum. Masih ada “kekurangan” dari sosok yang mendapat gelar Tokoh Anti Korupsi ini, yakni ia seorang etnis China dan tidak beragama Islam.

Kalau berdasarkan UUD (setelah diamandemen) Ahok telah memenuhi syarat. Tapi negeri yang mayoritas beragama Islam ini, belum tentu mau menerima pemimpin yang non-muslim. Belum lagi faktor Chinanya yang membuat jalan Ahok menjadi lebih terjal.

Bibit-bibit perlawanan terhadap Ahok, sebenarnya, sudah nampak sejak awal. Ketika pertama kali naik menjadi Gubernur DKI misalnya, ia sudah ditentang habis-habisan dengan isu SARA. Etnis China dan non-muslim dijadikan senjata oleh mereka. Yang penting, Ahok tak jadi gubernur.

Tapi Ahok cuek. Ia bahkan berani melawan penentangnya. Dan, tingkat popularitasnya pun makin menanjak. Makanya, banyak yang menyarankan agar Ahok tidak “dilawan”. Supaya tidak semakin tambah terkenal.

Padahal, kalau mau jujur, lelaki yang lahir dengan nama Zang Wan Xie setengah abad lalu ini, memang pantas dicalonkan jadi presiden. Dengan catatan, ia benar-benar jujur luar dalam.

Kiprahnya, di dunia politik sudah matang betul.

Sementara prestasinya di pemerintahan (kendati belum semua mendatangkan hasil) cukup mengundang decak kagum. Dan keberaniannya, jangan ditanya, siapapun dilawan asal dia merasa benar.

Kita membutuhkan orang semacam Ahok yang berani mendobrak kemapanan yang tidak sehat.

Langkahnya melaporkan dugaan ‘dana siluman’ berbagai mata anggaran dalam APBD 2014 dan RAPBD DKI 2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai terobosan yang sangat berani.

Andai Ahok menjadi presiden, ia pasti berani menolak permintaan yang aneh-aneh dari para elit politik. Ia juga hampir dipastikan menolak tawaran KKN (kolusi, korupsi, nepotisme) dari para konglomerat hitam, aparat penegak hukum, atau preman jalanan.

Begitulah Banhok (nama panggilan dari Bapaknya) yang belakangan ini namanya disebut-sebut sebagai salah satu balon presiden. Sayang, ia seorang keturunan China dan non-muslim. Itu masalahnya. n bk

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

Presiden Jokowi tengah menyiapkan RPP Deklarasi Pajak sebagai payung hukum cadangan jika RUU Pengampunan Pajak terhambat di parlemen.

TEKS Setyo Adhi Nugroho dan Lucky Benyamin

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

9

foto: Setkab.go.id

Presiden Jokowi di depan pengusaha: Berharap dana milik WNI bisa masuk ke dalam negeri.

D

i manakah orang-orang kaya, miliarder hitam, dan para penjahat kerah putih selama ini menyimpan uang? Betul Swiss atau Singapura.

Tapi, tak hanya Swiss dan Singapura. Ada Liechtenstein, Bahama, Siprus, Luksemburg, Monako, San Marino, Seychelles, dan Panama. Nama terakhir bahkan sempat menggegerkan republik ini lantaran ribuan WNI namanya tercantum sebagai klien Mossack Fonseca, firma hukum asal Panama.

Sudah bukan rahasia lagi banyak orang kaya Indonesia menempatkan uangnya di Singapura, termasuk negara-negara yang disebutkan di atas tadi. Para pejabat Ditjen Pajak sudah mengendus bahwa sejumlah orang dan perusahaan asal Indonesia telah menempatkan dananya sebesar Rp 4.000 triliun di Singapura. “Kita coba hitung separuhnya bisa masuk sini, dan diharapkan potensi penerimaannya Rp 100 triliun,� ujar pejabat di Ditjen Pajak.

Bila apa yang dikatakan si pejabat itu benar, jumlah ini sudah melebihi total dana pihak ketiga (DPK) perbankan Indonesia. Bahkan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan uang orang Indonesia yang selama ini terparkir di luar negeri jumlahnya cukup besar, yakni sekitar Rp 11.000 triliun (lihat: Kejarlah Sampai Dapat).

Tentu saja, itu adalah potensi pajak yang luar biasa besarnya. Kalau uang sebanyak itu—taruhlah separuhnya—bisa ditarik masuk ke Indonesia, penerimaan pajak negara bisa menggelembung dan mampu menembus target pajak yang tahun ini sebesar Rp 1.360,2 triliun.

Pertanyaannya, kenapa banyak orang kaya Indonesia se-

10

Kita coba hitung separuhnya bisa masuk sini, dan diharapkan potensi penerimaannya Rp 100 triliun. nang menyimpan uang di negara-negara tax haven? Umumnya, mereka ingin menghindari pajak di Indonesia. Itulah kenapa, di kalangan pengusaha sempat muncul agar pemerintah memberikan pengampunan pajak (tax amnesty) bagi orang Indonesia yang bersedia membawa pulang uangnya dari luar negeri.

Sejak awal tahun ini pemerintah sudah merespon permintaan ini dengan mengeluarkan RUU Pengampunan Pajak, atau dikenal dengan sebutan tax amnesty. Tapi masalahnya, hingga kini parlemen terkesan mau tidak mau membahasnya.

Yang menyita perhatian malah pro-kontra tax amnesty. Ada yang menduga, golongan yang kontra disponsori oleh Singapura, sebagai negara yang banyak menampung dana orang kaya dari Indonesia. Entah, siapa yang dimaksudkan dengan Singapura ini. Bisa negara, bisa juga perseorangan.

Kabarnya, mereka ini menggerakkan Lembaga Swadaya Masyarakat dan politisi yang ada di Indonesia untuk melakukan penentangan. Tujuannya, agar dana-dana WNI itu tetap tersimpan di save haven countries dan tidak ingin ribuan triliun dana tersebut kembali ke dalam negeri untuk membiayai pembangunan nasional.

Menurut para pengamat, Singapura dan sejumlah negara yang tergolong tax heaven, kini semakin gencar melakukan

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

foto: D0k. Review

Kegiatan ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta: Ada transfer pricing.

lobi-lobi guna menggagalkan RUU Pengampunan Pajak demi kepentingan negara mereka. Sebab, jika dana ini kembali ke Indonesia, Singapura bakal kekeringan likuiditas.

Makanya, berbagai pernyataan penolakan terhadap RUU ini, belakangan, semakin banyak. Baik yang disuarakan LSM maupun partai politik. Alasannya, tax amnesty bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang patuh pajak.

Rasa keadilan tidak akan ada, jika wajib pajak patuh dipaksa membayar pajak sebesar 30%, sementara orang yang tidak patuh diberikan keringanan 1% sampai 2%.

Sementara Insitute for Development for Economic and Finance (Indef ) menilai kebijakan pengampunan pajak tidak akan efektif untuk mendorong penerimaan pajak. Contohnya di Afrika Selatan. Negeri itu sudah menerapkan kebijakan ini tapi dampaknya tidak besar.

Jadi, asumsi pemerintah terhadap penerimaan negara jika kebijakan diterapkan terlalu optimistis. Malah sebaliknya, dikhawatirkan, jika tidak ada mekanisme yang jelas maka kebijakan ini hanya dimanfaatkan untuk menghapuskan kewajiban para pengusaha yang selama ini tak taat pajak.

Entah kenapa, Dana Internasional Moneter atau International Monetary Fund (IMF) pun meragukan keampuhan pengampunan pajak (tax amnesty) dalam meningkatkan penerimaan pemerintah. Dasarnya, sami mawon, telah banyak negara yang gagal dalam menerapkan kebijakan ini namun hasilnya nyaris tak ada. �Kami tidak begitu yakin. Kami sedikit skeptis mengenai tax amnesty yang diberlakukan dimanapun,� ujar Luis E. Breuer, Kepala Misi IMF untuk Indonesia.

Apakah IMF juga telah digosok oleh Singapura? Wallahu a’lam. Yang pasti tekad pemerintah untuk mencoba jurus ini tampaknya sudah bulat benar. Kalau pembahasan tax amnesty

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

Penerimaan Pajak

Tahun Anggaran 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Target Realisasi Rp 978,7 triliun Rp 972,6 triliun Rp 885,02 triliun Rp 835,25 triliun Rp 995,2 triliun Rp 916,2 triliun Rp 1.246,1 triliun Rp 1.143 triliun Rp 1.294,3 triliun Rp 1.055 triliun Rp 1.360,2 triliun

11

ini tak kunjung selesai, pemerintah sudah menyiapkan beberapa alternatif lain.

parlemen, sementara RUU Pengampunan Pajak harus persetujuan DPR. Bisa jadi, Presiden Jokowi sudah gemas melihat banyaknya orang kaya Indonesia yang menyimpan uangnya di luar negeri.

Itulah sebabnya, ia segera ingin menerbitkan RPP Deklarasi Pajak. Ia berharap dengan aturan main ini dana milik WNI bisa masuk ke dalam negeri.

Sebab, bukan apa-apa, salah satu tantangan serius dalam menjalankan anggaran tahun 2016 adalah memenuhi target penerimaan pajak. Tahun ini target pajak ditetapkan sebesar Rp 1.360,2 triliun.

Foto: Dahlan RP

RPP DEKLARASI PAJAK Nah, salah satu alternatif itu adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Deklarasi Pajak. Presiden Jokowi mengaku tengah menyiapkan aturan main ini sebagai payung hukum cadangan jika RUU Pengampunan Pajak terhambat di parlemen.

Ada beberapa poin yang diatur dalam RPP Deklarasi Pajak.

Misalnya, soal uang tebusan. Yang dipakai adalah tarif pajak penghasilan (PPh) normal sesuai UU PPh. Untuk wajib pajak yang melaporkan sekaligus merepatriasi asetnya dikenakan tarif uang tebusan yang lebih rendah, yakni mulai dari 1%, 2%, atau 3%.

Sedangkan dalam RUU Pengampunan Pajak dengan tarif rendah dan berjenjang, tergantung periode pengajuan permohonan tax amnesty, yakni mulai dari 2%, 4%, atau 6%.

Kalau diperhatikan, perhitungan tarif dengan RPP Deklarasi Pajak lebih tinggi dibandingkan tarif yang tercantum dalam RUU Pengampunan Pajak. Namun, RPP Deklarasi Pajak dan RUU Pengampunan punya tujuan yang sama. Yakni, samasama mendorong wajib pajak (WP) untuk mendeklarasikan kekayaan berikut kewajiban pajaknya yang selama ini belum tercatat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, untuk meningkatkan kegiatan repatriasi aset atau menarik pulang harta WP yang selama ini banyak disimpan di luar negeri.

Namun tetap saja ada yang membedakan antara RPP Deklarasi Pajak dengan RUU Pengampunan Pajak. Kalau RPP Deklarasi Pajak bisa diterbitkan pemerintah tanpa persetujuan

Aktivitas pembayaran pajak: Tantangan serius menjalankan anggaran.

12

SETIAP TAHUN RUGI RP 240 TRILIUN Setiap tahun, dana haram atau illicit yang ke luar dari Indonesia nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Menurut data yang dilansir Global Financial Integrity, dana haram itu di antaranya berasal dari praktik penggelapan pajak, korupsi, pencucian uang, hingga pemalsuan dokumen perdagangan.

Indonesia berada pada peringkat tujuh dari 10 negara dengan illicit terbesar. Semakin tinggi illicit, maka angka kemiskinan dan ketimpangan di suatu negara juga semakin tinggi.

Sebaliknya, jika tingkat illicit rendah, indeks kemanusiaan juga lebih baik.

“Tingginya dana illicit jelas merugikan perekonomian Indonesia. Sebab, negara menjadi kehilangan potensi pendapatan yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan,” kata Setyo Budiantoro, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa beberapa waktu lalu.

Setyo kemudian mengestimasi, Indonesia setiap tahunnya ‘kehilangan’ uang hingga Rp 240 triliun atau setara 4% produk domestik bruto.

Salah satu praktik illicit yang lazim digunakan untuk penghindaran pajak adalah transfer pricing. Skema ini mujarab untuk memainkan pembayaran tarif pajak. Caranya, ‘mengalihkan’ pendapatan dan laba anak perusahaan di Indonesia kepada induk perusahaan yang berada di negara lain.

Sudah menjadi rahasia umum, di mana sebuah perusahaan multinasional yang melakukan ekspor atau impor barang dengan anak perusahaan, harganya jauh di bawah harga pasaran.

Siasat ini menyebabkan tarif pajak yang harus dibayar anak perusahaan menurun drastis, karena pendapatan dan laba yang diperoleh juga menurun. Masalahnya, anak-anak perusahaan ini berada di negara yang menjadi basis produksi seperti Indonesia.

Sementara perusahaan induk memilih berbasis di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah, sehingga labanya bisa sangat tinggi. Sejauh ini, para pelaku transfer pricing di Indonesia, ditengarai menggunakan Singapura sebagai basis.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro telah membuat antisipasi dengan meluncurkan Indonesia National Single Window (INSW) yang nantinya terintegrasi dengan ASEAN Single Window.

“Ada perusahaan yang melaporkan harga barang ekspornya di bawah harga pasar, harganya diperkecil, ini potensi transfer pricing. Saya enggak bilang semua, tapi ada,” ujarnya.

Nah. n

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

Buka Saja, Kenapa Tidak?

Di negara lain, sudah tidak ada lagi kerahasiaan bank bagi otoritas pajak.

TEKS Badrul

Foto: dahlan RP

W

acana memberi jalan bagi otoritas pajak untuk membuka kerahasiaan perbankan terhadap data nasabah, kembali menjadi isu cukup hangat di kalangan pegawai pajak. Pasalnya, banyak nasabah bank yang membayar pajak tak sesuai dengan jumlah simpanannya di bank.

Selama ini, regulasi data nasabah diperbankan seperti barang “haram” yang tidak boleh disentuh. Alasannya macam-macam.

Misalnya, jika regulasi ini diterobos, nasabah akan menarik dananya secara besar-besaran. Sebab, bank dianggap bukan lagi tempat yang aman dan nyaman menyimpan uang.

UU Perbankan memang merahasiakan soal ini. Tapi, sampai kapan UU ini mau dipertahankan? Fuad Rahmany saat masih menjabat Dirjen Pajak sempat mengatakan, kerahasiaan bank sudah ketinggalan zaman. “Di negara lain, sudah enggak ada lagi kerahasiaan bank bagi otoritas pajak,” katanya kala itu.

Swiss, Singapura, Liechtenstein, Bahama, Siprus, Luksemburg, Monako, Panama, San Marino, dan Seychelles, adalah sederet negara yang selama ini disebut sebagai tax haven. Di negara-negara inilah para miliader hitam dan para penjahat kerah putih menyimpan uang mereka dari hasil kejahatan. Pemerintah dan otoritas moneter di negara-negara tersebut melarang bank dan karyawannya membocorkan data nasabah. Bila aturan ini dilanggar, hukumannya amat berat.

Namun, era kerahasiaan perbankan perlahan-lahan mulai dihapus. Swiss, misalnya. Sejak 1 Februari 2013 menghapus total aturan kerahasiaan perbankan. Undang-undang baru Swiss mewajibkan bank memberi tahu kepada otoritas moneter bila ditemukan ada pemegang rekening bank menghindari pajak atau penggelapan pajak di negerinya.

Sebelum Swiss, Liechtenstein sudah melangkah lebih dulu.

“Saat ini negara kami bukan lagi tax haven, tapi menjadi negara safe haven. Di masa lalu, banyak nasabah yang membawa uang banyak ke negara kami. Namun, sistem perbankan kami mulai kami ubah sejak 2008,” ujar Mario Gassner, Kepala Otoritas Pasar Finansial Liechtenstein.

Negara-negara lain yang selama ini menganut rezim tax haven juga akan langkah serupa. Singapura kabarnya sebentar lagi akan mengikuti jejak Swiss dan Liechtenstein. Mereka mulai sadar bahwa selama ini banyak miliader hitam yang menyimpan uang di negaranya dengan rahasia yang begitu terjaga.

Dalam pertemuan para pemimpin negara-negara yang tergabung dalam G-20 di London, Inggris bulan April 2009, mereka sepakat mengakhiri kerahasiaan bank. Hal ini diperkuat lagi dalam pertemuan di tahun 2015. Selain mendobrak kerahasiaan perbankan, G-20 juga menyepakati untuk menghapus peraturan bebas pajak bagi para penyimpan uang di negara anggotanya.

Keputusan itu diambil G-20 setelah mereka melihat banyak orang kaya berusaha menghindari pajak, lalu menyimpan uang mereka di rekening-rekening yang dirahasiakan oleh perbankan. Para penjahat kerah putih pun ikut memanfaatkan kerahasiaan ini.

G-20 adalah kumpulan 20 negara maju dan berkembang—Indonesia masuk di dalamnya—yang bertujuan membahas isu-isu penting perekonomian dunia.

Beberapa waktu lalu, Ditjen Pajak dan Otoritas Jasa Keuang-

Nasabah antre di salah satu bank: Mendobrak kerahasiaan.

an telah meneken nota kesepahaman atau MoU untuk melakukan harmonisasi peraturan perundangan. Kabarnya, lewat kesepakatan tersebut, kelak aparat pajak dapat mengakses informasi di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya yang ada di bawah OJK. Dari informasi itu, aparat pajak akhirnya bisa mengetahui apakah pajak yang mereka bayar sudah sesuai atau belum. Termasuk transaksi-transaksi yang selama ini disembunyikan dari petugas pajak. n

13

Jurus Tanpa Tax Amnesty Pemerintah bersiap membidik jutaan wajib pajak pribadi. Target dinaikkan dari Rp 9 triliun menjdi Rp 18 triliun.

TEKS Badrul

P

emerintah bakal menggenjot pajak penghasilan (Pph) dari orang pribadi di sepanjang 2016. Target tahun ini naik 100% dibanding 2015, dari Rp 9 triliun menjadi Rp 18 triliun. “Kenapa penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi hanya Rp 9 triliun, karena yang bayar hanya

900.000 orang. Masih jutaan yang belum. Makanya ini area yang kami perbaiki,� kata Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan beberapa waktu lalu.

Menurut Bambang, dari ratusan juta penduduk Indonesia, pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP) hanya 27 juta orang.

Itu pun, hanya 10 juta di antaranya yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Sementara dari perusahaan (badan), setidaknya ada ribuan yang belum membayar pajak.

Jumlah penerimaan sebesar Rp 9 triliun dinilai sangat kecil untuk potensi negara sebesar Indonesia. Padahal, negara-negara maju justru menggantungkan penerimaan dari pajak orang pribadi. “Di negara-negara maju, yang jadi sumber penerimaan terbesar adalah pajak penghasilan (PPh) orang pribadi,� tambahnya.

Kelas menengah: Perlu komitmen presiden.

14

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

meriksaannya tidak sekeras. Tapi kalau tax amnesty tidak sesuai rencana atau malah tidak dilakukan, ya mau nggak mau penegakan hukum,” kata Bambang.

Kementerian Keuangan sendiri sedang fokus dengan dua kebijakan besar yang siap diluncurkan pada tahun ini. Pertama, pengampunan pajak atau tax amnesty. Kedua, melakukan pemeriksaan untuk penegakan hukum.

Seperti diketahui, pemerintah tengah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak kepada DPR. Masalahnya, RUU tersebut tidak kunjung selesai dibahas.

Nah, bila tidak ada tax amnesty, pemerintah bakal menempuh jalan penegakan hukum bagi seluruh wajib pajak yang tidak taat pajak. Padahal sebenarnya, melalui tax amnesty pemerintah akan mengampuni mereka yang selama ini menyembunyikan harta kekayaannya di luar negeri dan menghindari pajak.

“Pemerintah tetap utamakan tax amnesty. Kalau jalan, ya pe-

Foto: dahlan RP

Di negara-negara maju, yang jadi sumber penerimaan terbesar adalah pajak penghasilan (PPh) orang pribadi.

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

SIAPKAN 4.000 PEMERIKSA Niatan pemerintah mengejar penerimaan pajak pada 2016 memang sudah bulat. Aspek pemeriksaan akan dioptimalkan untuk mengejar wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

Apalagi pada 2015, pembinaan terhadap wajib pajak sudah dilakukan. Di antaranya mengizinkan para wajib pajak untuk mengoreksi SPT selama lima tahun ke belakang.

“Kenyataannya di Indonesia wajib pajak lebih banyak yang tidak membayar pajak, maka fungsi pemeriksaan penting. Wajib pajak badan sudah biasa. Sekarang kami minta masuk ke wajib pajak orang pribadi,” tuturnya.

Guna melakukan pemeriksaan, pemerintah sudah menyiapkan 4.000 petugas pemeriksa. Pada Selasa pekan lalu, Menkeu telah memberi pengarahan secara langsung kepada 1.100 petugas fungsional pemeriksa pajak. Poin penting yang disampaikan, terkait kemungkinan batalnya penerapan kebijakan tax amnesty.

Sementara itu, Dirjen Pajak Ken Dwijugiastiadi mengakui bahwa mengejar para wajib pajak pribadi merupakan kerja keras yang harus ditempuh oleh instansinya.

Sebenarnya apabila dirunut ke belakang, pada awal tahun 2015, Ditjen Pajak pernah menyatakan bakal mengejar wajib pajak pribadi non-karyawan. Mulai dari pemilik kos-kosan, pengacara, dokter, hingga artis. Sayang, tidak jelas penerapannya.

Padahal berdasarkan data yang dimiliki Ditjen Pajak, masyarakat kelas menengah yang seharusnya memiliki NPWP cukup besar. Terdapat 129 juta orang yang transaksi belanja mencapai Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per hari. Namun, sekali lagi, masyarakat yang memiliki NPWP hanya 27 juta jiwa.

Maka wajar jika Ditjen Pajak bakal berupaya menambah jumlah NPWP terdaftar. “Kami ajak gotong royong. Daftar NPWP di mana saja. Punya KTP bisa langsung daftar NPWP,” kata Ken. Demi kepentingan tersebut, Ditjen Pajak akan memperbanyak outlet pembuatan NPWP di pusat-pusat belanja, termasuk memanfaatkan jaringan internet.

Menurut Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), seharusnya upaya peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak pribadi dilakukan sejak tahun lalu. Sebab, tahun lalu merupakan tahun pembinaan pajak.

Sementara saat ini, guna membidik wajib pajak pribadi, Ditjen Pajak perlu bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Diperlukan juga komitmen presiden,” katanya. Sebab, membidik wajib pajak pribadi kontradiktif dengan rencana memberikan pengampunan pajak.

Darussalam, pengamat pajak menilai, hal penting guna meningkatkan kepatuhan pajak adalah menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Diperlukan sistem administrasi perpajakan yang baik, terutama dalam hal memeriksa dan memberikan sanksi pajak. “Database perlu dimutakhirkan untuk menggali pajak,” katanya. n

15

Kejarlah Sampai Dapat Sederet cara dilakukan pemerintah untuk meraup pajak dari warganya. Sempat muncul ide untuk menerapkan pajak progresif terhadap orang-orang kaya berpenghasilan di atas Rp 500 juta setahun.

TEKS Setyo Adhi Nugroho

L

Foto-foto: riset

ima belas tahun lalu, Anjani lulus kuliah. Tak berapa lama kemudian, ia bekerja di salah satu bank asing di Jakarta. Empat tahun kemudian ia sudah bisa membeli rumah dan mencicil mobil.

Tahun berganti tahun, rumah dan mobilnya sudah berganti lebih mentereng. Kelas sosial Anjani juga semakin ke

atas, termasuk suaminya. Mereka membeli beberapa rumah yang berdiri di kawasan elit. Pasangan ini pun membuka usaha sampingan, yakni jual beli rumah mewah di kawasan BSD City dan Cibubur.

Kini, kehidupan Anjani terbilang mewah. Liburannya juga tak hanya ke Bali atau Lombok, tapi sudah ke Singapura, Australia, bahkan ke Amerika Serikat.

Orang seperti Anjani kini jumlahnya bejibun di Indonesia.

Mereka adalah generasi dengan gaji Rp 35 juta ke atas setiap bulan, yang umumnya berkantor di gedung-gedung pencakar langit di Jakarta.

Karena itu, jangan heran, kalau ada konser artis mancanegara dengan harga tiket belasan juta rupiah, mereka langsung menyerbu. Ribuan orang juga rela antre panjang untuk mendapatkan handphone terbaru keluaran merek terkenal. Restoran fine dining sering kekurangan tempat duduk. Pengusaha muda beramai-ramai menjadi anggota kelompok kebugaran atau klub bermain golf.

Tentu saja, ledakan jumlah orang kaya Indonesia ini sangat menggembirakan. Banyak kalangan berpendapat, orang-orang kaya ini dapat membantu menggerakkan ekonomi nasional.

Bahkan, menurut Executive Director International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) Sugeng Bahagijo, potensi pajaknya sangat besar.

Inilah Singapura: Banyak orang Indonesia menyimpan uang di sini.

16

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

Para pemilik uang banyak ini bisa ditelusuri dari catatan yang dipegang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). LPS mencatat, jumlah rekening simpanan di atas Rp 2 miliar naik dari 216.449 rekening di Juli 2015 menjadi 218.280 rekening pada Agustus 2015. Sementara untuk simpanan dengan nilai sampai dengan Rp 2 miliar, jumlah rekeningnya meningkat dari 163,56 juta rekening di Juli menjadi 164,76 juta rekening pada Agustus 2015.

PAJAK PROGRESIF Belum lagi, jumlah uang orang Indonesia yang tersimpan di berbagai bank di Singapura, termasuk yang menjadi klien Mossack Fonseca, firma hukum asal Panama. Dalam bocoran dokumen yang dikenal dengan sebutan Panama Papers itu, sedikitnya ada 2.500 nama warga Indonesia pemilik perusahaan offshore yang terdaftar di kantor cabang Mossack Fonseca di Singapura, bernama Portcullis TrustNet. Hanya saja, tidak semuanya terlibat praktik kotor perusahaan offshore. Organisasi wartawan investigasi global (ICIJ) menyebut, ada juga penggunaan sah dan masuk akal perusahaan offshore milik WNI. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, mengatakan uang orang Indonesia yang selama ini terparkir di luar negeri jumlahnya cukup besar, yakni sekitar Rp 11.000 triliun.

Alasan orang-orang kaya Indonesia lebih senang menyimpan uang di luar negeri—terutama di Singapura—karena untuk menghindari masalah hukum dan pajak.

Sebelumnya, kalangan pengusaha meminta pemerintah melakukan pengampunan pajak (tax amnesty) bagi orang Indonesia yang bersedia membawa pulang uangnya dari luar negeri. Kebijakan ini pernah dilakukan pada 1984 di era Presiden Soeharto.

Pemerintahan Jokowi-JK memang berniat memberi insentif tax amnesty bagi pengusaha yang mau membawa pulang duitnya dari luar negeri. Namun pembahasan di parlemen belum juga beres.

Selain pemberian tax amnesty, pemerintah sempat mewacanakan untuk menerapkan pajak progresif terhadap orang-orang kaya berpenghasilan di atas Rp 500 juta setahun dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Strategi ini merupakan upaya memperluas sasaran wajib pajak.

Bisa jadi, Jokowi-JK ingin mengejar para orang kaya ini karena potensinya pajaknya yang sangat besar. Sebab, bukan apaapa, salah satu tantangan serius dalam menjalankan anggaran tahun 2016 adalah memenuhi target penerimaan pajak. Tahun ini target pajak ditetapna sebesar Rp 1.360,2 triliun.

Memang mengenaskan sekali, jumlah orang kaya banyak tapi target pajak hampir saban tahun tidak pernah tercapai. Menurut Sugeng dari Infid, Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan perolehan pajak dari level 13%-15% menjadi 19%24% dalam kurun waktu 5 tahun. “Potensi perolehan pajak ini bisa diambil dari 1.000 miliarder Indonesia yang meraup pendapatan Rp 5 miliar-Rp 20 miliar per tahun,” ujarnya.

Sugeng menilai, aturan tarif pajak untuk kelompok kaya di Indonesia cukup aneh. Bagi orang kaya yang berpenghasilan di atas Rp 500 juta setahun, wajib membayar pajak 30%. Artinya, penduduk yang berpenghasilan Rp 500 juta atau Rp 10 miliar, dikenai pajak yang sama nilainya. Padahal, jumlah penduduk superkaya yang berpenghasilan puluhan miliar per tahun cukup banyak.

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

Ini potensial untuk dikenakan pajak tinggi. Naikkan saja sampai 45% untuk kelompok superkaya itu.

Sugeng menyebut data yang dirilis majalah Globe Asia tentang 150 orang terkaya di Indonesia. Mau tahu penghasilan mereka per tahun? Rata-rata di atas Rp 10 miliar. “Ini potensial untuk dikenakan pajak tinggi. Naikkan saja sampai 45% untuk kelompok superkaya itu. Ingat, pajak punya peran penting, khususnya dalam menyokong pembangunan nasional serta pertumbuhan,” tutur Sugeng.

Sumber-sumber pajak mau tak mau harus digenjot. Menurut pengamat perpajakan Yustinus Prastowo, Jokowi-JK perlu meninjau struktur tarif perpajakan. Contohnya, sektor konstruksi yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) final cuma 2%. Sektor ini sebaiknya dikembalikan pada perhitungan dulu, yakni 25% dari laba.

Selain itu, tarif PPh wajib pajak pribadi perlu dinaikkan dan rentang pendapatan golongan ini perlu ditingkatkan. Misalnya, masyarakat berpenghasilan Rp 250 juta-Rp 1 miliar per tahun dikenakan PPh 15%-20%, Rp 1 miliar-Rp 5 miliar sebesar 30%, dan di atas Rp 5 miliar dikenakan 32%-35%.

Tak hanya itu. Jokowi-JK juga perlu memperluas subjek dan objek pajak. Selama ini, pemerintah fokus ke pertambangan, perdagangan, pengolahan, jasa dan konstruksi. “Sektor informal belum maksimal. Padahal, sektor ini menyumbang banyak ke PDB,” kata Darussalam.

Baiklah kita tunggu saja action Jokowi-JK. n

17

Bisnis Investasi

Geger Nasabah Reliance Nasabah Reliance Securities mengadu ke OJK karena merasa tertipu. Reliance terkesan ingin melepas tangan.

B

TEKS Sri Wulandari Foto Riset

udi Tri Hariyanto, tak akan pernah mengira dana miliknya senilai Rp 1,3 miliar yang diinvestasikan pada produk surat utang Negara (SUN) FR0035

terbitan PT Reliance Securities Tbk, bakal raib begitu saja. Imbal hasil antara 9% hingga 12% dengan jangka waktu antara 3,6 dan 12 bulan tak kunjung datang.

Budi mengaku bertransaksi melalui agen lepas yang direkrut staf Reliance bernama EP Larasati pada 12 Maret 2015. Sebagai pemanis, imbal hasil diserahkan di awal penempatan dana.

Dana itu masuk ke rekening PT Magnus Capital cabang Bursa Efek Indonesia (BEI). Magnus adalah pihak ketiga sebagai perusahaan penampung dana nasabah.

Dalam salah satu dokumen sebagaimana dilansir Kontan, tertera penandatanganan kerja sama antara Reliance Securities dan Magnus Capital. Kesepakatan itu menyatakan posisi Magnus sebagai perusahaan penampung dana dari transaksi obligasi tim Wealth Management Reliance Securities.

PT Reliance Securities Tbk: Transaksi di kantor Reliance.

18

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

Bisnis Investasi Dana itu kemudian ditransfer kembali ke Reliance, setelah Magnus memotong 0,5% dari dana itu sebagai fee rekening penampung. Disebutkan Magnus tidak memiliki kewajiban apapun selain sebagai penerima dana dan mentransfernya kembali ke Reliance.

Budi dijanjikan akan menerima pokok investasi beserta bunganya pada Maret 2016. Budi tak menaruh curiga karena dokumen dilengkapi surat perjanjian antara Magnus dan Reliance.

Tapi ketika hari yang dijanjikan dana tak kembali juga, Budi mulai curiga. Dia lalu menghubungi Larasati pada 15 April 2016. Larasati menjanjikan dana akan cair dalam waktu satu pekan. “Tapi sampai sekarang dana saya belum cair,” kata Budi. Akhirnya, Budi melayangkan surat laporan ke OJK, 27 April 2016.

Budi juga mengadukan nasib investasinya ke pihak Reliance yang dibalas dengan sepucuk surat pernyataan bahwa sejak 1 April 2014 Larasati bukan lagi karyawan Reliance. Jadi, Budi dianggap bukan nasabah Reliance. Manajemen Reliance mengaku tak pernah meneken perjanjian apapun dengan Magnus.

TRANSAKSI DI KANTOR RELIANCE Ternyata bukan cuma Budi yang merasa tertipu. Ada juga Alwi Susanto yang menanamkan investasinya senilai Rp 3,9 miliar di produk investasi beraset dasar surat utang FR0035. Produk yang ditawarkan berjangka waktu satu tahun. Nasabah akan mendapat imbal hasil 12%, yang langsung dibayar di awal, saat dana itu ditempatkan. Tanpa menaruh curiga, Alwi menempatkan dana Rp 2,2 miliar di awal Desember 2014.

Sutani, adik Alwi juga tertarik dengan iming-iming tersebut. Dia menempatkan dana Rp 1 miliar pada Desember 2014 dan berlanjut Rp 750 juta di bulan Maret 2015. Selain itu, ada Herry P Maulana, warga Kendari, Sulawesi Tenggara, yang kehilangan uangnya sebesar Rp 2 miliar. Mereka tak curiga, lantaran seluruh pembicaraan dan penandatanganan kerjasama dilakukan di kantor Reliance.

Yang menarik, para korban-korban ini melakukan transaksi investasinya melalui satu orang yang sama: Larasati, wanita yang mengaku sebagai Head of Wealth Management.

Herry sendiri sempat menghubungi Larasati via telepon, pada Februari 2016. Ketika itu, Larasati masih menjanjikan pihaknya akan tetap mengembalikan dana investasi tersebut. Namun, hingga kini dana milik Herry tak kunjung cair. “Padahal, saya sudah tunggu tanggal 29 sampai hari ini, dana itu belum juga cair,” katanya.

Tak heran, bila kemudian para nasabah yang merasa tertipu ini menganggap Reliance tidak memiliki niatan baik untuk mengembalikan dana investasi yang telah disetorkan. Padahal, selama ini di mata mereka, Reliance merupakan perusahaan efek dengan kegiatan usahanya sebagai perantara pedagang efek di antara kedua ekuitas dan pasar pendapatan tetap dan kegiatan underwriting yang memiliki reputasi baik.

Lalu di mana Larasati? Dia hilang bak ditelan bumi.

Tak satupun yang berhasil menghubunginya. Seorang agen yang tak mau namanya disebutkan bilang, total

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

BPJS Ketenagakerjaan: Menjadi underlying SUN FR0035.

dana nasabah tujuh korban itu mencapai Rp 5,4 miliar.

Agen ini mengaku direkrut oleh Larasati di Bandung pada November 2014. Kala itu, dia sering bolak-balik mengambil dokumen transaksi di kantor Reliance di Menara Batavia, Jakarta.

OJK pun mulai mengambil tindakan dengan menyelidiki dan memverifikasi ke berbagai pihak, termasuk meminta keterangan dan bukti dari korban, agen, serta Reliance yang memang berada di bawah jalur pengawasan OJK. Bahkan, OJK siap memanggil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Nama BPJS Ketenagakerjaan ikut terseret dalam kasus ini karena SUN FR0035 milik badan sosial tersebut menjadi underlying dalam kasus ini.

Managing Director Reliance Securities Jurgan Usman saat dihubungi wartawan mengaku bahwa Larasati pernah bekerja di perusahaan itu dan berhenti bekerja sejak 1 April 2014. Reliance tak bisa bertanggung jawab karena semua transaksi itu dilakukan per Desember 2014. “Ini penipuan yang mengatasnamakan Reliance dan Reliance juga tidak memiliki divisi wealth management,” kilah dia.

Tentu saja jawaban itu tidak memuaskan. Para nasabah mempertanyakan, mengapa pihak Reliance membiarkan Larasati menjual produk dan memakai ruang rapat kantor Reliance kalau tidak lagi bekerja di sana. Apalagi seluruh transaksi dan penandatanganan kerja sama dilakukan di kantor Reliance.

Siapakah yang benar? Yang jelas nasabah harus gigit jari untuk sekian lama, sampai kasus ini tuntas. n

19

Bisnis Cukai rokok

Nasib Produsen Rokok Cukai rokok bakal naik lagi. Padahal penerimaan cukai pada kuartal pertama 2016 sudah turun dratis.

TEKS Sri Wulandari Foto Riset

T

ahun 2017 mendatang tarif cukai rokok akan kembali mengalami kenaikan. Setidaknya, itu telah diputuskan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menaikkan tarif cukai rokok rata-rata 11,19% pada awal tahun 2016. Kenaikan cukai ini dilakulan untuk mengejar target penerimaan cukai.

Pada 2016, target cukai mencapai Rp 146,4 triliun.

Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, kenaikan tarif cukai ini, sesuai dengan roadmap, yaitu untuk mengurangi konsumsi masyarakat terhadap rokok.

Namun, rencana ini belum diajukan oleh pemerintah kepada DPR RI. Terkait pengajuan dalam APBNP 2016, Bambang juga belum dapat memastikan kenaikan cukai rokok akan diajukan dalam revisi anggaran tahun ini.

Asal tahu saja, Kementerian Keuangan pernah mengatakan target kepabeanan dan cukai turun cu-

kup signifikan, yakni sebesar Rp 10,8 triliun dari usulan sebelumnya di RAPBN 2016 sebesar Rp 197,3 triliun menjadi Rp 186,5 triliun. Paling besar sumbernya berasal dari penurunan di penerimaan cukai sampai Rp 9,1 triliun dari Rp 150,5 triliun menjadi Rp 146,4 triliun.

Sementara pada 2015 lalu, pemerintah juga telah menaikkan tarif hasil tembakau. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.10/2015 Tarif Cukai Hasil Tembakau, ditetapkan rata-rata kenaikan tarif tersebut yaitu sebesar 11,9%. Pemerintah juga masih memiliki ruang untuk kembali menaikkan tarif hasil tembakau. Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyatakan bahwa tarif cukai hasil tembakau paling tinggi adalah 57% dari harga jual eceran atau 275% dari harga jual pabrik.

Tentu saja, kenaikan cukai ini membuat pengusaha pabrik rokok keberatan, karena saat ini banyak pabrik yang tengah kesulitan akibat penjualan rokok yang munurun drastis, beberapa bahkan sudah menghentikan produksinya. Presiden Direktur HM Sampoerna Paul Janelle berharap pemerintah menerapkan kebijakan cukai yang adil, jelas, serta memberikan kepastian usaha dalam rangka melindungi industri dalam negeri, para petani, serta pekerja industri.

Dia memperkirakan total pasar rokok di Indonesia akan menurun hingga dua persen di 2016. Hal ini sebagai dampak dari kenaikan cukai rokok sebesar 15%, berdasarkan perhitungan rata-rata tertimbang (weighted average), serta kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rokok.

Terbukti, penerimaan cukai kuartal I-2016 hanya tercatat sebesar Rp 7,9 triliun, atau 5,4% dari keseluruhan target cukai dalam APBN 2016 sebesar Rp 146,4 triliun. Angka ini lebih rendah 67% dibandingkan dengan realisasi cukai periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 24,1 triliun atau setara dengan 16,6% dari target cukai APBN-P 2015 sebesar Rp 145,7 triliun. Faktor utama penurunan tersebut adalah menurunnya penerimaan cukai dari produk tembakau.

Nah, haruskah cukai naik lagi? n

Buruh linting pabrik rokok: Terapkan kebijakan cukai yang adil.

20

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

Bisnis Persaingan

Mobil pengangkut Pos Indonesia: Mengangkat ribuan pekerja.

A

khirnya PT Pos Indonesia (Persero) mulai berbenah. Langkah awal adalah mempermanenkan ribuan pekerja yang sebelumnya berstatus tenaga kontrak kerja waktu tertentu (TKKWT) dan alih daya (outsourcing). Penambahan sumber daya manusia (SDM) diyakini dapat memenuhi kebutuhan bisnis pos yang di masa kini mulai ‘terganggu’ dengan perkembangan teknologi informasi.

Bisa jadi langkah tersebut dtempuh, karena selama ini Pos Indonesia dikenal sebagai potret sunset industry, bahkan dying industry. Kinerja Pos masih belum sementereng BUMN-BUMN lain. Bahkan, tak sedikit yang menilai kinerja Pos sempat redup karena terlambat untuk berbenah, di samping derasnya persaingan di bidang logistik.

Padahal, Pos memiliki keunggulan yang lebih mumpuni. Asal tahu saja, Pos mempunyai jaringan yang sangat luas yaitu 4.154 Kantor Pos di Indonesia, dan 3.846 diantaranya telah online. Sedangkan jumlah titik layanannya (point of sales) mencapai 24.410 titik dalam bentuk Kantor Pos sendiri, 11.835 Agen Pos, dan sebagainya. Seharusnya, dengan jaringan yang sangat luas ini, Pos merupakan media yang sangat strategis menjual dan atau mendistribusikan barang atau jasa.

Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahju Setijono, terus berupaya mempertahankan kegiatan inti mereka, yaitu kurir dan pelayanan keuangan. Salah satu yang dibidik adalah usaha jasa pengantaran barang perdagangan elektronik (e-commerce). “Belum ada teknologi yang bisa menggantikan pengiriman atau delivery. Kami mencatat nilai titipan kurir bisa mencapai Rp 2,8 triliun dan kami yakin ini bisa terus berkembang,� kata Gilarsi.

Direktur SDM dan Umum PT Pos Indonesia Febriyanto menjelaskan proses seleksi dimulai bulan Februari 2016 dengan pendaftaran secara online dan dilaksanakan dalam beberapa tahapan dengan sistem gugur. Tahap I Seleksi Administrasi dan Penilaian Kecakapan, Tahap II Tes Potensi/ Psikotes, Tahap III Wawancara dan Validasi Data serta Seleksi Tahap IV Kesehatan. Pengembangan bisnis inti Pos Indonesia akan mulai ditingkatkan dimulai dengan kapasitas

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

Pos Indonesia Berbenah Mengangkat 5.000 karyawan kontrak dan menjalin kerjasama dengan BUMN lain adalah upaya Pos Indonesia untuk bangkit lagi di tengah persaingan yang ketat.

TEKS Sri Wulandari Foto Dok. Review

SDM-nya, peningkatan teknologi layanan dan semua elemen dalam organisasi.

Pembenahan memang telah banyak dilakukan Pos. Desember tahun lalu misalnya, Pos menjalin kerjasama dengan lima BUMN, yakni Bank Mandiri, Bio Farma, Kimia Farma, Telkom, dan Pertamina. Bank Mandiri akan mengelola kas Pos seperti penyediaan likuiditas, penerimaan setoran dana, dan rekening Pos, fasilitas cash management serta layanan perbankan lainnya. PT Telkom dalam kerja sama sinergitas itu akan memperkuat jaringan infrastruktur berbasis internet bagi setiap layanan Pos. Tak hanya itu saja, Pos juga meneken kerjasama dengan 12 BUMN untuk menjalankan Sistem Logistik Nasional (Silognas) secara kian mulus (seamless logistic). Kerja sama ini, bersifat business to business.

Sinergi BUMN ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional yang saat ini berada di kisaran 27%. Selain itu, juga untuk memfasilitasi sebagai proses backbone-nya sistem perdagangan secara elektronik (e-commerce). Sekaligus sebagai bentuk keinginan untuk pemberdayaan dan memfasilitasi UMKM agar bisa lebih kompetitif. n

21

Profil

Patrick Soon-Shiong

Miliarder Obat

Sukses menjadi CEO dengan bayaran terbesar, padahal dahulu karena isu rasis dia ditolak banyak orang.

TEKS Sri Wulandari foto Riset

22

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

Profil

N

amanya mungkin tak sepopuler pengusaha miliader dari segala penjuru dunia. Tapi jangan salah, namanya masuk dalam jajaran CEO peraup gaji dengan angka sangat fantastis. Dia menadapat bayaran senilai US$ 148 juta atau Rp 1,95 triliun (asumsi kurs Rp 13.195 per dolar Amerika Serikat) per tahun. Majalah Forbes pun menempatkannya dalam peringkat orang terkaya ke-96 dunia dengan nilai kekayaan mencapai US$ 12,5 miliar atau setara dengan Rp168 triliun pada bulan Juli 2015. Seluruh harta itu diperolehnya dengan mendirikan sejumlah perusahaan obat yang kemudian dijual.

Saat ini Patrick tercatat sebagai CEO di NantKwest, sebuah perusahaan bioteknologi yang memerangi kanker. Perusahaan ini rencananya bakal membuat sebuah sistem yang dapat menghubungkan semua data mengenai pasien di rumah sakit dan mengombinasikan data tersebut dengan informasi genetika pada level yang belum pernah terlihat sebelumnya.

Melansir laman CNN, Kamis (5/5/2015), perusahaan yang tahun lalu mencetak IPO dengan harga tertinggi menghujani Patrick dengan opsi saham senilai US$ 132,2 juta dan US$ 15 juta dalam bentuk saham pada 2015. Dia menguasai 58,1% saham NantKwest. Sebenarnya, Patrick hanya menerima gaji pokok senilai US$ 1 saja. Namun kepemilikan sahamnya yang begitu tinggi membuatnya meraup pendapatan dalam jumlah sangat tinggi.

Pria yang lahir di Afrika Selatan ini datang ke Amerika Serikat sekitar 30 tahun lalu. Keluarganya adalah imigran dari China, yang mengungsi ke Afrika Selatan akibat pecahnya Perang Dunia II. Di Afrika Selatan, ayah Patrick Soon-Shiong bekerja sebagai dokter desa, juga membuka toko herbal. Tak heran jika, menjadi doker adalah keinginan Patrick pula. “Sejak usia 13 tahun, saya memang ingin jadi dokter,” akunya.

Jangan heran, bila kemudian dia menempuh pendidikan di fakultas kedokteran di University of the Witwatersrand, Johannesburg, Afrika Selatan. Pada usia 23 tahun, dia telah mendapat gelar dokter dan mendapat gelar lulusan terbaik keempat dari 189 mahasiswa yang lulus. Kemudian dia magang di Johannesburg’s General Hospital.

Di awal kariernya sebagai dokter, dia sudah kenyang dengan berbagai kesulitan, penolakan dan perlakuan diskriminatif. Misalnya, gajinya hanya US$ 1.000 per bulan, atau setengah dari gaji teman-temannya yang berkulit putih. Bahkan, pasien pertamanya yang merupakan penduduk Afrika kulit putih menolak saat mau diobatinya.

Tak putus asa, Patrick kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas California, Los Angeles dan Universitas British Columbia untuk mengambil gelar master.

Saat menempuh pendidikan itulah ia mendapatkan berbagai penghargaan dari hasil risetnya. Seperti dari American College of Surgeons, The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada dan American Association of Academic Surgery.

Setelah mendapat gelar master, Patrick hijrah ke Amerika Serikat (AS). Ia mengikuti pelatihan bedah di University of California Los Angeles (UCLA) dan menjadi dokter bedah asing bersertifikat dari Fellow of the

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

Royal College of Surgeons Canada dan Fellow of the American College. Dia pun menjadi asisten profesor di Fakultas Kedokteran UCLA pada usia 31 tahun. Dia melakukan operasi transplantasi pankreas pertama di UCLA. Pasiennya adalah perempuan penderita diabetes, yang oleh dokter lain disarankan perawatan insulin.

Tahun 1991, Patrick meninggalkan UCLA karena tidak sabar dengan lambatnya riset di sana. Ia lalu mendirikan perusahaan VivoRx bersama teman-temannya untuk mencari obat diabetes. Terrence, kakaknya di London, diajak bekerjasama untuk menjadi investor; sementara Patrick rajin melakukan riset. Melalui lembaganya ini, dia berhasil mengembangkan pengobatan kanker payudara. Selain itu, dia juga berhasil menemukan obat diabetes.

BERBAGAI PENEMUAN Kecerdasan finansialnya dimulai ketika ia diperintah-kan untuk “berinvestasi pada diri sendiri dan orang-orang yang percaya padanya”. Dia menyarankan investor menjauh dari emas. Dia juga memberikan tips yang paling sederhana, untuk memastikan menyimpan uang dengan aman dan tidak sampai kehilangan uang Anda.

Tahun 1993, Food & Drug Administration (FDA) AS menyetujui percobaan obat yang ditemukan Patrick kepada manusia. Pasiennya adalah orang yang sudah menderita diabetes selama 30 tahun. Dia menemukan cara melindungi sel produsen insulin, yaitu membungkusnya dengan gel dari rumput laut. Hasil riset berhasil. Pasien bisa berjalan tanpa bantuan dan setelah 9 bulan tak memerlukan suntik insulin selama 30 hari penuh.

Perusahaan VivoRx Pharmaceuticals kemudian berganti menjadi American Bioscience. Dan, mulailah investor berdatangan. Milan Puskar, pemilik perusahaan obat generik Mylan Laboratories menginvestasikan dana US$ 1.000 untuk 10% saham. Investor lainnya adalah Premiere Inc. Perusahaan ini pada tahun 1996 menginvestasikan US$ 4 juta.

Tak puas sampai di situ, Patrick mendirikan American Pharmaceutical Partners (APP) yang 65% sahamnya dimiliki American Bioscience. APP bergerak di bidang perdagangan obat generik ke rumah sakit. Premiere lalu mengangkat APP menjadi rekan kerja. Hal ini membuat APP menjadi setara dengan perusahaan multinasional lain, seperti Merck dan Johnson & Johnson. Kenaikan pamor APP menarik minat pelanggan produsen obat seperti Fujisawa USA. Ia kemudian menggandeng APP untuk bekerjasama menjadi perantara penyaluran obat untuk Premiere.

Berbagai sukses yang dihasilkannya, membuat Patrick memimpin NantKwest. Perusahan ini pun melantai di bursa pada Juli 2015, beberapa bulan sebelum kekacauan saham bioteknologi menjadi fokus dari harga obat-obatan yang dinilai terlalu tinggi. Valuasi perusahaan senilai US$ 2,6 miliar saat itu merupakan IPO terbesar yang pernah dilakukan sebuah perusahaan bioteknologi. Harga sahamnya meningkat hingga US$ 38,48 di hari NantKwest menggelar IPO. Sebelum NantKwest menggelar IPO, perusahaan tersebut meminta CEO NantKwest Patrick untuk membeli hampir 18 juta lembar saham dengan nilai satuan US$ 2 saja. n

23

Arab Saudi mencanangkan ‘Saudi Vision 2030’. Tujuannya, agar negara ini mengurangi ketergantungan pada minyak.

Berhasil, atau malah gagal?

TEKS Setyo Adhi Nugroho Foto Riset

24

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

R

akyat Arab Saudi tengah bersedih. Subsidi yang selama ini mereka nikmati sedikit demi sedikit mulai dipangkas pemerintahnya. Dimulai dengan memangkas subsidi bensin. Semula, harga BBM hanya US$ 16 sen per liter, kini menjadi US$ 24 sen.

Memang, harga bensin seperti itu masih sangat murah. Tapi jangan salah, pemangkasan itu juga akan terjadi pada fasilitas lainnya, seperti subsidi air, listrik, pendidikan hingga pengenaan pajak penghasilan, Seperti diketahui, sebelumnya, rakyat Saudi dimanjakan dengan segala fasilitas yang serba gratis. Mulai dari layanan kesehatan, tunjangan pengangguran hingga pinjaman bebas bunga untuk membantu pemilikan rumah dan membuka usaha.

Semua itu, sebentar lagi hanya tinggal kenangan.

Sejak tahun lalu, pemerintahan berbentuk kerajaan ini kesulitan keuangan. Tahun 2015, negara ini mengalami defisit sampai US$ 98 miliar.

Semua itu terjadi lantaran anjloknya harga minyak mentah sampai di bawah US$ 40 per dolar. Harga minyak rendah yang berlangsung hampir dua tahun telah mengakibatkan keuangan negara ini rontok. Maklum saja, hampir 80% pendapatan Saudi berasal dari minyak.

Situasi bukan tak mungkin bakal bertambah buruk jika harga minyak terus anjlok sampai akhir tahun ini.

Jika prediksi para pengamat menjadi kenyataan, tingkat defisit anggaran Saudi akan mencapai 50% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) negara itu pada tahun 2020.

Langkah pertama yang dilakukan adalah menjual 1% saham perusahaan minyak raksasa pemerintah, Aramco—perusahaan bernilai US$ 2,5 triliun. Sebagian hasil penjualan ini akan dimasukkan ke dalam kekayaan berdaulat senilai US$ 2 triliun atau Rp 26.000 triliun.

Pangeran Mohammed bin Salman

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

25

kota riyadh

Istana Raja

Mall di arab saudi

26

Mengerikan, tentu saja bagi negara yang mampu memompa minyaknya 10 juta barel per hari ini. Itulah kenapa, sejak dua pekan lalu Pemerintah Saudi mencanangkan reformasi ekonomi menyeluruh bagi negeri berpenduduk 31,5 juta jiwa ini.

Cetak biru ekonomi Saudi jangka panjang ini disebut ‘Saudi Vision 2030’ atau Rencana Visi 2030 yang mengubah beberapa peraturan, anggaran, dan kebijakan dalam 15 tahun ke depan. Intinya, Saudi ingin mengurangi ketergantungan keuangan negara pada sektor minyak.

Saat mengumumkan Rencana Visi 2030, Wakil Putera Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman menggambarkan negaranya ‘kecanduan minyak’. Kepada stasiun berita milik pemerintah, Saudi Al-Arabiya, Mohammed memastikan ‘kita dapat hidup tanpa minyak pada tahun 2030’.

Langkah pertama yang dilakukan adalah menjual 1% saham perusahaan minyak raksasa pemerintah, Aramco—perusahaan bernilai US$ 2,5 triliun. Sebagian hasil penjualan ini akan dimasukkan ke dalam kekayaan berdaulat senilai US$ 2 triliiun atau Rp 26.000 triliun.

Meskipun hanya menjual 1% saham Aramco, Mohammed yakin ini akan menjadi IPO (initial public offering) terbesar sepanjang sejarah. Namun IMF memperingatkan bahwa rencana ini merupakan rencana ambisius, sehingga menjadi tantangan besar bagi negara Timur Tengah tersebut.

Selain menjual 1% saham Aramco, Pemerintah Saudi juga akan menerapkan sistem visa baru, yang mengizinkan ekspatriat muslim dan Arab bekerja dalam jangka waktu panjang di negara ini.

Langkah lain yang akan dilakukan adalah mengembangkan perekonomian agar berkembang di berbagai

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

sektor konstruksi, properti, kelistrikan dan telekomunikasi lebih banyak diisi oleh tenaga dari luar Saudi, terutama dari negara-negara berkembang. Upah rendah yang dibayarkan kepada pekerja migran membuat rakyat enggan bekerja di sektor ini dan memilih menjadi pegawai pemerintah dengan gaji besar. sektor, termasuk investasi di bidang pertambangan mineral, dan memperluas produksi kemiliteran. Untuk itu, Saudi juga berencana meningkatkan partisipasi perempuan.

Dalam wawancara dengan BBC, Mohammed mengatakan pajak pada barang mewah dan minuman berperisa juga dapat diperkenalkan. Hanya saja, ia masih menimbang-nimbang program ini. Sebab, bukan tak mungkin jika program ini diterapkan kondisi masyarakat bakal tambah parah.

Selain itu, Saudi akan melakukan diversifikasi ekonomi, termasuk penanaman modal pada pertambangan mineral dan perluasan produksi militer.

RAWAN RUSUH Langkah Saudi melakukan reformasi ekonomi tidaklah mudah. Banyak tantangan yang bakal dihadapi. Tahun 1970, Kerajaan Saudi pernah melakukan langkah serupa, yang dikenal ‘Rencana Lima Tahun’, tapi tidak berhasil. Pangkal masalah negara ini adalah hambatan struktural yang hingga kini masih berlangsung.

Salah satu kendala utama adalah hampir semua sektor kehidupan diberikan makan oleh negara. Hampir dua pertiga pekerja Saudi bekerja di pemerintah.

Total upah yang dibayar pemerintah kepada pegawainya mencapai 4% dari PDB. Jadi, bisa dibayangkan saat harga minyak anjlok dan anggaran pemerintah defisit.

Lucunya lagi, sektor konstruksi, properti, kelistrikan dan telekomunikasi lebih banyak diisi oleh tenaga dari luar Saudi, terutama dari negara-negara berkembang. Upah rendah yang dibayarkan kepada pekerja migran membuat rakyat enggan bekerja di sektor ini dan memilih menjadi pegawai pemerintah dengan gaji besar.

Nah, ketika harga minyak anjlok dan pendapatan pemerintah jeblok, rakyat Saudi pula yang merasakan akibatnya. Subsidi dan gaji besar yang selama ini mereka nikmati terpaksa dikurangi.

Kebijakan ini bukan tak mungkin bakal menyulut protes sosial di negar itu. Apalagi semua ini dibarengi jatuhnya nilai tukar riyal terhadap dolar AS sehingga akan mempersulit program wisata warga Saudi ke manca negara.

Saudi juga menghadapi tantangan sulit di panggung politik global. Agresi Saudi ke Yaman yang sudah berlangsung lebih dari 11 bulan belum mencapai tujuannya.

Keluarga Kerajaan Saudi sudah menghabiskan uang

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

mereka untuk mengintervensi Suriah, Irak, Yaman, Lebanon dan beberapa negara lain di kawasan.

Celakanya, sistem politik di Saudi tidak transparan dan tingkat korupsi cukup tinggi. Inilah satu sebab kenapa investor asing selalu menimbang-nimbang untuk menanamkan modalnya ke negara ini.

Kini, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ‘Rencana Visi 2030’ bakal bernasib sama dengan ‘Rencana Lima Tahun’ yang pernah digulirkan tahun 1970? Atau Saudi malah berhasil? n

27

Mitsubishi Shokai

Terjebak Perang Minyak Benarkah perang minyak yang dikobarkan Saudi hanya untuk menyingkirkan Iran dan Suriah dari panggung politik di Timur Tengah? Benarkah ini konspirasi Saudi dengan Amerika Serikat dan Barat?

TEKS Setyo Adhi Nugroho Foto Riset

J

onathan Barratt, Chief Investment Officer Ayers Alliance Securities mengeluarkan ramalan begini: harga minyak patokan Amerika Serikat (AS) West Texas Intermediate atau WTI berpeluang menembus US$ 40 per barel. “Itu terjadi jika perang harga (minyak) tidak terkendali,” katanya.

Kini, ramalan Barratt hampir mendekati kebenaran.

Saat ini, harga minyak dunia sudah berada di bawah level US$ 45 per barel.

Apakah harga minyak bisa kembali lagi ke level US$ 100 per barel? “Saya yakin, kita tidak akan melihat (harga minyak) di level US$ 100 per barel lagi,” ujar miliarder Arab Saudi, Pangeran Alwaleed bin Talal. “US$ 100 per

28

barel mungkin menjadi hal yang telah berlalu,” Ali al-Naimi, Menteri Perminyakan Arab Saudi menimpali.

Sejak Juni tahun lalu, harga minyak dunia terus merosot tajam. Mengapa? Karena terjadi perang pasar antara negara-negara Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dengan AS. OPEC—yang dimotori Arab Saudi— melihat minyak serpih (shale oil) yang diproduksi perusahaan-perusahaan minyak AS telah menjadi ancaman bagi mereka. Booming produksi shale oil AS menyebabkan pasokan minyak dunia melimpah. Akibatnya, harga komoditas ini di pasar turun sangat tajam, lalu menggerus pendapatan negara-negara yang selama ini mengandalkan pada minyak, termasuk negara anggota OPEC.

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

Jika kondisi ekonomi global masih akan tetap melemah, maka harga minyak dunia bisa saja kembali ke angka US$ 30 per barel seperti saat krisis finansial dunia menyerang di akhir 2008 dan awal 2009.

Di tengah penurunan harga minyak itu, Saudi mengajak negara-negara anggota OPEC untuk memerangi booming shale oil AS. Caranya, produksi minyak OPEC jangan dipangkas sehingga minyak banjir di pasar dan harga menjadi rendah. Tujuannya, agar produsen minyak AS hanya memperoleh keuntungan kecil dari harga minyak.

Sebenarnya, beberapa negara anggota OPEC seperti Venezuela, Iran, dan Aljazair mengusulkan pemangkasan produksi agar harga minyak kembali naik. Hanya saja, karena Saudi memiliki kekuatan yang sangat besar di OPEC, akhirnya usulan tiga negara tersebut kalah.

Asal tahu saja, Saudi Aramco, yang 100% sahamnya dimiliki Pemerintah Saudi, setiap hari mampu memproduksi minyak sebanyak 12 juta barel per hari.

BISA US$ 25 PER BAREL Saudi memang memiliki kekuatan besar dalam perang pasar minyak ini, karena biaya produksi minyaknya cukup rendah, yakni hanya US$ 10-US$ 17 per barel.

Sedangkan biaya produksi shale oil AS mencapai US$ 70-US$ 77 barel per hari. Dengan harga minyak saat ini di bawah US$ 50 barel per hari, Saudi masih memperoleh keuntungan, sementara AS rugi.

Namun, negara-negara yang penghasilannya sebagian besar dari minyak, termasuk anggota OPEC je-

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

las akan terganggu. Rusia contohnya. Perekonomiannya kini tengah menghadapi badai resesi besar akibat anjloknya harga minyak dan embargo ekonomi oleh AS dan sekutunya.

Contoh lainnya adalah Iran. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah, Iran butuh harga minyak US$ 136 per barel, sedangkan Venezuela US$ 117 per barel dan Saudi US$ 92 per barel.

Sebaliknya, AS tidak ada masalah dengan anggaran pemerintahnya kalau harga minyak rendah. Sebab, hingga kini, AS adalah negara pengimpor minyak. Jika harga minyak turun, AS diuntungkan.

Celakanya, di tengah perang harga minyak seperti itu, perekonomian negara-negara besar—kecuali AS— sedang lesu darah. Pertumbuhan ekonomi negara-negara Eropa, China, dan India berjalan lambat. Padahal, dalam beberapa tahun ini merekalah pembeli minyak terbesar dunia.

“Jika kondisi ekonomi global masih akan tetap melemah, maka harga minyak dunia bisa saja kembali ke angka US$ 30 per barel seperti saat krisis finansial dunia menyerang di akhir 2008 dan awal 2009,” kata Darin Newson, Analis Senior Telvent DTN seperti dikutip dari CNN Money.

Analisa Newson tentu saja tidak mengada-ada. Sebab, sekarang ini, para investor di dunia yang mengempit saham-saham berbasis minyak terus melepas surat berharga ini, sehingga bukan tak mungkin harga minyak semakin terperosok jauh. “Kalau investor panik, harga minyak bisa menjadi US$ 25 per barel,” ujar Tom Kloza, Kepala Analis Energi Oil Price Information Service.

Celakanya, minyak mentah juga sering kali menjadi ajang spekulasi para pemain di pasar finansial. Sampai saat ini harga minyak mentah dunia banyak dipengaruhi oleh kontrak minyak future di New York Mercantile Exchange (NYMEX), AS. Lihat saja saat krisis keuangan menerjang beberapa negara besar di tahun 2008, semuanya dimulai dari NYMEX. Hanya saja, banyak pengamat ekonomi dan politik kawasan meyakini bahwa perang minyak yang dikobarkan Saudi semata-mata hanya untuk menyingkirkan rival-rivalnya di kawasan Timur Tengah, terutama Iran dan Suriah dalam panggung politik. Bahkan, tak sedikit yang melihat bahwa perang minyak adalah konspirasi Saudi dengan Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa Barat untuk memukul perekonomian Iran dan Rusia.

Benarkah? Wallahu a’lam.

Tapi, seperti yang sudah kita ketahui, Saudi malah pontang-panting. n

29

MAKRO BUMN

Moratorium Setengah Hati DPR melarang BUMN membentuk anak usaha. Tapi Kementerian BUMN santai saja menanggapi larangan ini.

P

TEKS Lucky Benyamin foto Dahlan RP, Dok. Review

raktek pembentukan anak usaha BUMN yang belakangan banyak dilakukan, kini menjadi sorotan Komisi VI DPR. Yang membuat DPR jengkel, pembentukan anak usaha itu kerap merugikan negara.

Contoh yang merugikan negara, misalnya begini.

BUMN tersebut membentuk perusahaan wahana khusus atau special purpose vehicle (SPV). Tujuannya untuk melepaskan sebagian aset dari induk usahanya yang notabene adalah BUMN. Praktek semacam ini ternyata merugikan negara.

“Informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ternyata anak perusahaan itu menjadi special vehicle untuk melepaskan aset. Sebanyak 60% penyelewengan itu ada di anak perusahaan,” kata Azam Azman Natawijana, Wakil Ketua Komisi VI DPR. Karena itulah, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan perwakilan Kementerian BUMN dan beberapa BUMN sektor pertambangan di Jakarta, Senin (25/4) malam, Dewan meminta pembentukan semua anak usaha BUMN ditunda sampai DPR mengesahkan Undang-Undang (UU) BUMN. Sebenarnya, keputusan DPR yang meminta moratorium pembentukan anak usaha BUMN itu sudah ada dalam keputusan Panitia Kerja (Panja) aset BUMN pada tahun 2014. Namun, lantaran keputusan itu seperti tak dihiraukan BUMN, kini ditegaskan kembali.

Tapi bagaimana dengan Kementerian BUMN? Kementerian ini kelihatannya santai saja menanggapi keputusan DPR. Sebab, Kementerian BUMN menilai moratorium ini tidak berlaku seluruhnya, sehingga tak banyak berdampak bagi BUMN. Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan, moratorium pendirian anak usaha BUMN hanya berlaku bagi pembentukan anak usaha BUMN yang bidang usahanya tidak sejenis dengan bisnis inti.

Sedangkan pendirian anak usaha yang masih sejalan dengan bisnis inti masih bisa dilakukan. “Dasarnya yang kami mengerti dari putusan itu, tidak bisa bentuk anak usahanya yang tidak sejenis. Jadi misalnya, kalau Antam, ya, tidak boleh bentuk anak usaha untuk mem-

30

bangun hotel,” katanya.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro bilang, moratorium pembentukan anak usaha BUMN tak banyak berdampak pada Pertamina. Sebab, “Tidak ada rencana bentuk anak perusahaan karena kami sedang menunggu roadmap holding BUMN,” katanya.

BERANAK PALING BANYAK Sebelumnya, Pertamina salah satu BUMN yang banyak melahirkan anak perusahaan. Sekitar dua tahun, mereka membentuk PT Pertamina Shipping, yang bergerak di bidang perkapalan. Tugas perusahaan ini adalah mengangkut minyak mentah, BBM, dan liquiefied petroleum gas (LPG/elpiji). Selain mengamankan minyak dan gas (migas), tentu saja perusahaan ini harus mencari pendapatan. Maklum, bisnis angkutan migas melalui kapal tanker sangat menjanjikan.

Aktivitas tangki minyak Pertamina: Banyak anak perusahaan.

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

MAKRO BUMN Pertamina Shipping, entah anak perusahaan Pertamina yang kedua puluh berapa. BUMN yang bergerak di sektor migas ini boleh dibilang satu-satunya perusahaan milik negara yang beranak paling banyak. Bahkan, Pertamina sudah memiliki beberapa cucu serta cicit perusahaan. Tak hanya itu, BUMN ini juga memiliki belasan perusahaan yang bergerak di berbagai bidang usaha.

Usaha yang digeluti keluarga besar Pertamina memang tak jauh dari bidang energi. Di bisnis hulu, lini usaha Pertamina bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi. Kegiatan ini dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia maupun di luar negeri. Pengusahaan di dalam negeri dilakukan melalui operasi sendiri (own operation) serta bekerja sama dengan mitra bisnis. Tak kurang dari 12 anak perusahaan Pertamina yang melakoni bisnis ini. Di antaranya PT Pertamina EP, PT Petragas, PT Pertamina Hulu Energi, dan PT Pertamina Drilling Service Indonesia.

Sementara di sektor hilir, anak-anak perusahaan Pertamina menangani bisnis pengolahan serta pemasaran dan niaga migas. Di bisnis pengolahan, Pertamina memiliki dan mengoperasikan tujuh buah unit kilang di Pangkalan Brandan, Dumai, Plaju, Cilacap,

Balikpapan, Balongan, dan Sorong.

Di usaha pemasaran dan niaga, Pertamina memasarkan produk-produk hasil minyak dan petrokimia. Mulai dari produk bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar khusus, bahan bakar nabati, produk non-BBM dan petrokimia, gas, pelumas, hingga produk-produk kilang lainnya. Sementara di bisnis niaga, Pertamina melakukan pengadaan impor minyak mentah dan produk minyak untuk memenuhi kebutuhan kilang Pertamina dan BBM dalam negeri.

Anak-anak usaha Pertamina yang bermain di bisnis hilir, antara lain PT Pertamina Tongkang dan Petral.

Adapun usaha yang tidak terkait langsung dengan bisnis inti (sektor usaha non-hulu-hilir) meliputi berbagai bidang, mulai dari asuransi, perhotelan, transportasi udara, jasa pembiayaan modal ventura, perawatan pelabuhan, hingga pelayanan kesehatan.

Lini bisnis yang tidak berhubungan dengan core business Pertamina ini dilakukan oleh PT Elnusa, PT Perta Bina Medika, PT Pelita Air Service, PT Patra Dok Dumai, PT Usayana, dan PT Pertajaya Lubrindo.

Memang beberapa anak perusahaan hidupnya masih kembang kempis, namun sebagian besar nyatanya mampu memberikan kontribusi lumayan gede pada sang induk. n

Tidak ada rencana bentuk anak perusahaan karena kami sedang menunggu roadmap holding BUMN.

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

31

MAKRO BUMN

Agar Aset Negara Aman

R

evisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) memunculkan gagasan membentuk BUMN Khusus (BUMNK) di sektor pertambangan. Tujuannya, melindungi aset negara jika suatu saat kalah dalam sengketa dengan kontraktor pertambangan di arbitrase internasional.

“Jadi dalam mengelola konsesi pertambangan, BUMN khusus ini akan bertransaksi dan berkontrak dengan para badan usaha,” kata Menteri ESDM Sudirman Said, di Jakarta, pertengahan Februari lalu.

Menurut Sudirman, di dalam revisi UU No. 4 Tahun 2009 yang bakal ditangani Komisi VII DPR, dimasukkan gagasan membentuk BUMNK yang bakal bertugas seperti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Nantinya, BUMNK bakal menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam berkontrak dan bertansaksi dengan perusahaan tambang, seperti yang dilakukan SKK Migas saat ini. Termasuk mengelola konsesi pertambangan, mengawasi kinerja perusahaan-perusahaan pemegang kontrak pertambangan, dan sebagainya.

Kegiatan di lokasi pertambangan: Banyak sengketa antara pemerintah dengan perusahaan tambang.

32

Jika BUMNK disetujui DPR, maka rezim Izin Usaha Pertambangan (IUP) bakal berubah menjadi rezim kontrak.

Ke depan, kontrak pertambangan bukan dilakukan antara negara dengan kontraktor, melainkan BUMNK dengan kontraktor.

Dengan kondisi seperti itu, pemerintah justru bisa menjadi penengah jika terjadi konflik antara BUMNK dengan perusahaan.

Kelebihan lainnya, jika perusahaan pemegang kontrak mengajukan gugatan arbitrase Internsional dan menang, aset negara tetap terlindungi.

Gagasan Kementerian ESDM membentuk BUMNK didukung Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi). Mereka berharap, BUMNK akan mengelola seluruh sumber daya yang strategis dan vital.

Menurut Eva Armila, Ketua Pelaksana Revisi UU Minerba Perhapi, pembentukan BUMNK didasari banyaknya sengketa antara pemerintah dengan beberapa perusahaan tambang.

Baik pemegang Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Perusahaan Batubara (PKP2B), hingga pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Masalahnya selama ini, sengketa seringkali terjadi akibat ketidakkonsistenan pemerintah dalam penerapan izin dan aturan baru yang dinilai bertentangan dengan KK, PKP2B atau IUP. “Jadi intinya, tidak ada tafsiran tunggal atas konsep penguasaan negara. Jadi negara sebagai regulator saja, kalau ada apa apa tidak akan ada risiko terseret,” kata Eva. Lalu bagaimana dengan para wakil rakyat di Komisi VII di DPR? Sejak awal dukungan dilontarkan Fraksi Partai Golkar. Menurut Satya Widya Yudha, wakil ketua Komisi VII, partainya bakal mendukung jika SKK Migas diubah menjadi BUMNK. Menurutnya, hal yang dikhawatirkan dengan posisi SKK Migas pada saat ini, jika SKK Migas menandatangani kontrak Production Sharing Contract dengan perusahaan, seakan kewenangan kuasa pertambangan ditransfer ke perusahaan tersebut. “Padahal tidak boleh. Kuasa pertambangan harus tetap dipegang oleh negara,” ujarnya.

Meski pembentukan BUMNK bertujuan mengamankan aset negara, namun tetap saja ada pihak yang berbeda pendapat. Salah satunya disampaikan Mukhtasor, mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN). Menurut guru besar Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya itu, BUMNK tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Di mana tidak saja mengamanatkan ‘dikuasai negara’, tapi juga dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selain itu, pembentukan BUMNK bakal membuat pengelolaan cadangan migas terpecah di dua BUMN sektor minyak. Akibatnya, kedua BUMN bakal terkendala untuk memaksimalkan aset yang dimiliki.

Misal pengumpulan permodalan dan keuangan yang bisa memperbesar pembangunan infrastruktur. n

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

MAKRO Perekonomian melambat

D

uh‌, pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal I-2016 masih berjalan lambat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2016 mencapai 4,92% secara tahunan. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini di bawah prediksi pelaku pasar yang mencapai di atas 5%.

Pertumbuhan 4,92% itu lebih rendah dibanding triwulan keempat 2015 sebesar 5,04%, tetapi lebih tinggi dibanding triwulan pertama 2015 yang sebesar 4,73%. “Tetapi start di triwulan pertama 2016 kalau dibanding triwulan pertama 2015 lebih baik,� kata Suryamin, Kepala BPS pada konferensi pers, Rabu pekan lalu.

Boleh jadi, lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional juga dipengaruhi perekonomian global yang masih melemah, terutama mitra dagang. Pertumbuhan ekonomi China mengalami perlambatan dari 6,8% menjadi 6,7%. Pertumbuhan Amerika Serikat stagnan di angka 2% dan Singapura 1,8%.

Tentu saja, melambatnya pertumbuhan ekonomi akan membuat daya beli masyarakat turun. Kalau daya beli masyarakat turun, barang yang diproduksi perusahaan tidak akan laku dijual. Kalau produk hanya sedikit yang dibeli masyarakat, perusahaan terpaksa harus mengurangi produksinya.

Sudah bisa dibayangkan apa yang terjadi jika perusahaan menurunkan produksinya. Pertama, mereka melakukan efisiensi dengan jalan mengurangi jumlah pekerja. Kedua, perusahaan menutup sementara kegiatan produksinya.

Sejak tahun lalu saat pertumbuhan ekonomi mulai berjalan melambat, sejumlah sektor usaha sudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. Tercatat enam sektor usaha yang terpaksa harus merumahkan karyawannya. Keenam sektor usaha itu adalah industri tekstil, alas kaki, pertambangan, jasa minyak dan gas, semen, dan otomotif.

Di tengah melambatnya perekonomian, celakanya semua dibarengi dengan kegaduhan politik dan hukum yang tidak ada habis-habisnya. Padahal, buat investor, stabilitas politik dan hukum adalah harga mati.

Kalau kegaduhan ini tidak bisa ditangani secara baik, niscaya kondisi perekonomian nasional bakal semakin runyam.

Betul, sejak pertengahan tahun lalu, berbagai proyek infrastruktur sudah mulai bergerak. Dalam APBN-P 2015, anggaran infrastruktur ditetapkan sebesar Rp 213 triliun. Anggaran sebesar ini termasuk proyek pembangunan listrik pedesaan, pembangunan 30 sentra perikanan, serta rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi tersier seluas 700.000 hektar. Di tahun 2016 ini anggaran infrastruktur tidak berubah, yakni sebesar Rp 213 triliun.

Hanya saja, serapan proyek-proyek infrastruktur pemerintah baru mulai jalan pada triwulan III 2016 dan dampaknya terhadap pertumbuhan baru bisa dirasakan pada tahun depan. Pasalnya, realisasi infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi membutuhkan waktu.

Alhasil, perbaikan ekonomi baru bisa terjadi pada tahun depan. Tapi melihat kondisi perekonomian

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

Para pencari kerja: Apalah artinya pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa pemerataan.

Menggugat Pertumbuhan Ekonomi Apalah artinya pertumbuhan ekonomi tinggi jika hanya dinikmati segelintir orang yang sudah terlanjur kaya?

TEKS Lucky Benyamin foto Riset

global, pemerintah mulai ragu-ragu mencapai target pertumbuhan 5,8%-6,2% pada 2016.

Kondisi ini, lagi-lagi, akan memberi tekanan pada penerimaan pajak. Dampak yang lebih besar adalah terganggunya target pembangunan, antara lain target tingkat kemiskinan 10,3%, tingkat penggangguran 5,6%, dan rasio gini 0.40.

Tapi Alhamdulillah, BPS mencatat, pada bulan Februari 2016 jumlah pengangguran turun 430.000 orang, atau dari 7,45 juta orang menjadi 7,02 juta orang.

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pertumbuhan ekonomi yang kita kejar tahun 2016 sebesar 5,1% bisa berkualitas? Sebab, apalah artinya pertumbuhan ekonomi tinggi jika hanya dinikmati segelintir orang yang sudah terlanjur kaya? Orang miskin tidak beranjak naik kelas kesejahteraannya. Anggaran belanja untuk urusan kemiskinan terus meningkat, tapi tingkat pengangguran tidak bisa teratasi.

Apalah artinya pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa pemerataan, tanpa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, ini kan ada sesuatu yang salah dalam proses pembangunan ekonomi. n

33

MAKRO Harga beras

Panen padi: Harga turun drastis.

Pedagang Culas Diduga ada maladministrasi hingga terjadi selisih sampai 300% antara harga beras di tingkat petani dengan harga beras di tingkat penjual di pasar.

“

TEKS Lucky Benyamin foto Dahlan RP

Kasihan petani,” kata Suryamin, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). “Harga (beras) di tingkat mereka turun drastis. Tapi di tingkat eceran turunnya sedikit.”

Suryamin membeberkan jenjang penurunan harga beras sepanjang bulan April 2016 dalam jumpa pers Senin pekan lalu. Di tingkat petani harga beras turun 9,36%, tingkat penggilingan 5,14%, dan tingkat pedagang grosir hanya turun 1,96% serta tingkat eceran 1,47%.

“Pembeli datang ke kampung-kampung ‘Mau tidak saya beli? Kalau tidak mau saya pulang.’ Pedagang itu ti-

34

dak disiplin. Harusnya kalau belinya turun, jualnya juga turun, jangan entar-entar. Saya melihatnya ada yang tidak responsif terhadap penurunan,” ucap Suryamin.

Tak hanya itu. Pedagang beras juga tidak responsif ketika pemerintah akhir Maret lalu menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebaliknya, mereka ramai-ramai menaikkan harga saat harga BBM naik.

“Ini hanya kedisiplinan dari pelaku bisnis. Seharusnya tidak terjadi seperti itu, karena yang dirugikan pembeli,” ujar Suryamin.

Apalagi, menjelang Ramadhan dan Idul Fitri pada Juni dan Juli nanti, pedagang bakal kembali menaikkan harga beras, padahal di bulan-bulan itu masih berlangsung musim panen.

Hingga saat ini, pengelolaan beras memang masih karut marut. Ombudsman RI menduga ada maladministrasi sehingga menyebabkan selisih sampai 300% antara harga beras di tingkat petani dengan harga beras di tingkat penjual di pasar.

Saat ini, harga beras premium di pasar berkisar Rp 11.000 sampai Rp 13.500 per kilogram. Padahal, harga beras jenis yang sama di tingkat penggiling, misalnya di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah hanya Rp 7.500

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

MAKRO Harga beras

per kilogram. Bahkan, di tingkat petani lebih rendah lagi.

Asal tahu saja, Pemerintah Kabupaten Pemalang berhasil memotong mata rantai pembelian dan penjualan beras. Mereka langsung membeli gabah dari petani lalu memproduksinya melalui BUMND. Lalu beras ini ditaruh di Toko Tani Indonesia (TTI). Hasilnya, masyarakat di Kabupaten Pemalang bisa membeli beras kualitas premium hanya dengan harga Rp 7.500 per kilogram.

Jadi, bisa dibayangkan kalau setiap kabupaten di seluruh Indonesia memiliki TTI. Itulah kenapa, Kementerian Pertanian berencana membangun 1.000 TTI di Indonesia. “Bayangkan jika itu sudah terjadi secara masif di Tanah Air, akan mengubah struktur pasar beras di Indonesia. Petani dan konsumen akan tersenyum serta pedagang juga untung,� kata Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.

DIKUASAI PEDAGANG BESAR Masalahnya, kapan 1.000 TTI itu berdiri? Inilah yang menjadi pertanyaan banyak orang. Sebab jika tidak, harga beras bakal terus jadi permainan pedagang besar, buntutnya merugikan petani.

Sekadar mengingatkan, musim panen pertama gabah pada tahun ini diperkirakan bakal berlimpah. Dan, panen padi kali ini bisa menghasilkan 6,69 juta ton beras. Hasil tersebut diperkirakan akan mencukupi konsumsi beras nasional beberapa bulan mendatang yang

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

rata-rata 2,6 juta ton per bulan.

Hanya saja, sebagian besar beras itu lebih banyak diserap oleh pedagang besar, atau spekulan. Bulog, yang diharapkan menjadi lembaga stabilitas harga, ternyata baru mampu menyerap kurang dari 500.000 ton beras. Padahal, target yang diberikan Presiden Jokowi kepada Bulog adalah 4,5 juta ton.

Kenapa Bulog tidak bisa menyerap gabah dari petani dalam jumlah besar? Sebab, pemerintah mematok harga pembelian gabah dari petani sangat rendah.

Sementara pelaku penyerapan gabah saat ini bukan hanya Bulog saja, ada banyak swasta yang menyerap gabah dengan harga jauh lebih tinggi.

Guru besar ilmu ekonomi pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengatakan, harga penyerapan gabah yang dilakukan oleh swasta jauh lebih tinggi ketimbang HPP oleh Bulog, bahkan mencapai Rp 4.000 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP).

Kondisi ini bisa jadi menyebabkan Bulog tidak mampu menyerap atau membeli gabah petani. Akibatnya, target pengadaan Bulog tahun ini sebesar 2,7 juta ton, kemungkinan hanya mampu mencapai 470.000 ton, atau 20% saja.

Efek dominonya, harga beras bakal melambung yang akan mendongkrak inflasi. Parahnya lagi, bila sudah menjatuhkan nilai tukar petani yang membuat petani makin menderita.

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Andreas Dwi Santosa menaksir terpakunya Bulog pada HPP yang ditetapkan pemerintah menjadi penghambat penyerapan. Padahal, kebutuhan beras akan meningkat pesat dalam satu-dua bulan mendatang menghadapi puasa dan Lebaran.

Akibatnya? Bisa jadi Indonesia akan mengimpor beras lagi. Sebenarnya, impor tidak perlu dilakukan asal semuanya bekerja secara betul dan jujur. Soalnya, dana pemerintah pasti jauh lebih besar ketimbang para pedagang besar dan spekulan. Masalahnya, mau tidak pemerintah bekerja seperti itu? Bisa tidak pemerintah menutup celah oknum-oknumnya bermain mata dengan para pedagang?

Impor beras jelas akan merugikan kita. Pertama, akan muncul kembali kartel beras yang bisa memainkan harga. Kedua, petani akan rugi terus. Ketiga, petani makin tidak bergairah menanam padi, sehingga ada kemungkinan lahannya berubah fungsi. Keempat, yang rugi, lagi-lagi pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan agar tidak mengimpor. Misalnya, meningkatkan anggaran revitalisasi alat penggilingan padi skala kecil Rp 600 miliar. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sepersepuluhnya.

Pemerintah juga menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap beras petani. Tujuan akhirnya, bisa jadi untuk memukul para spekulan beras yang selama ini memaksa Indonesia mengimpor beras.

Tapi, ya itu tadi, pedagang besar lebih banyak yang menyerbu lumbung-lumbung beras di Tanah Air, lalu menguasai pembelian dan penjualan. n

35

keuangan Permodalan

Bank Ina Perdana: Sekitar 60 bank akan hilang dari Tanah Air.

Bank Kecil yang Te Puluhan bank kecil terancam tutup atau tergradasi jadi BPR. Itu kalau mereka tak mampu memenuhi ketentuan modal inti Rp 500 miliar sebelum akhir 2018.

W

TEKS bastaman foto riset

ajar bila pemilik bank kecil mulai panik. Soalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menaikkan modal inti bank-bank kecil di kelompok BUKU I dari minimum Rp 100 miliar menjadi Rp 500 miliar. Jika sampai tahun 2018 modal minimum tadi tidak terpenuhi,

36

maka bank yang bersangkutan bakal tergradasi. Status mereka bakal berubah menjadi bank perkreditan rakyat (BPR) yang memiliki wilayah operasional dan bisnis yang semakin terbatas.

Makanya, bisa dipahami jika saat ini banyak pemilik bank kecil yang gelisah. Mereka hanya punya waktu dua tahun untuk menaikan modalnya hingga lima kali lipat. Apalagi kali ini OJK bakal sedikit memaksa agar bank-bank kecil melakukan konsolidasi, baik melalui skema merger maupun akuisisi. “Kami harap pada 2018 tidak ada lagi bank dengan modal inti minimum Rp 100 miliar,� ujar Muliaman Darmawan Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK. Menurut catatan OJK, saat ini di Tanah Air beroperasi 119 bank. Dari jumlah tersebut, 56 bank hanya memilik modal inti antara Rp 100 miliar hingga Rp 1 triliun. Pentingnya melakukan merger dirasa semakin mendesak setelah melihat bank-bank kelas nyamuk tersebut berperilaku boros dan tidak mampu menghasilkan profit tinggi.

Secara rata-rata, rasio biaya operasional terhadap

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

keuangan Permodalan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sektor keuangan akan mulai diberlakukan.

Untuk memudahkan proses konsolidasi, otoritas sektor keuangan akan mewajibkan bank kecil menjelaskan business plan mereka hingga 2018. Jadi, jika ada bank yang berniat melakukan merger atau akuisisi, maka jadwalnya harus jelas. Begitu pula bila pemilik berniat mempertahankan banknya. “Mereka harus menjelaskan darimana uang untuk menambah modal banknya,” ujar Muliaman.

Terancam

pendapatan operasional (BOPO) bank kecil ternyata di atas 100%. Artinya, pendapatan yang diperoleh habis dimakan biaya operasional. Maka tak aneh bila return on aset (ROA) bank-bank kecil juga berukuran mini, hanya sekitar 1,3%. Padahal rata-rata ROA perbankan sudah di atas 2%.

Gagalnya bank-bank kelas bawah untuk beroperasi secara efisien dan menghasilkan ROA tinggi disebabkan karena asetnya yang amat kecil. Tercatat, total aset 56 bank kecil itu hanya sekitar Rp 25 triliun atau 2,5% dari seluruh aset perbankan nasional.

Tak heran bila aktivitas pemberian kreditnya pun terbatas. Paling-paling bank mini itu memutar dananya di surat berharga seperti surat berharga negara, sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau bermain di pasar uang.

Makanya, untuk meningkatkan skala usaha bank kecil secara efisien, OJK akan menaikan modal inti minimum menjadi Rp 500 miliar. Paling tidak, dengan modal yang cukup, bank bisa bersaing dari segi efisiensi dan pelayanan. Apalagi, pada tahun 2020,

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

60 BANK AKAN HILANG Sebuah sumber di BI mengatakan, penetapan modal inti minimum sebesar Rp 500 miliar sebenarnya masih kurang Sebab, menurut hitung-hitungannya, bank baru bisa beroperasi secara efisien bila memiliki aset minimum Rp 26 triliun. Nah, untuk mencapai aset tersebut, dibutuhkan modal minimum Rp 1,7 triliun. Angka ini pun sebenanya masih di bawah negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang telah menetapkan modal minimum bank US$ 500 juta (Rp 6,5 triliun) dan US$ 855 juta (Rp 11 triliun).

Namun, apabila hitungan-hitungan BI tadi diterapkan, akan banyak bank yang tidak mampu mencapainya. Itu sebabnya, dengan memperhatikan kondisi perbankan di Tanah Air saat ini, penetapan modal minimum Rp 500 miliar dianggap sebagai nilai yang wajar. “Kami akan merevisi aturan modal bank di akhir tahun 2016,” ujar Muliaman.

Masalahnya, menaikan modal hingga lima kali lipat dalam waktu dua tahun bukanlah perkara mudah.

Mencari bank lain yang dianggap layak untuk diajak merger pun tidak gampang. Sebab, sebelum menikah, setiap calon mempelai biasanya terlebih dahulu memeriksa kesehatan masing-masing. Jangan sampai perkawinan itu dilakukan dengan bank yang ternyata tidak sehat. Alamat celaka nantinya.

Mengundang investor? Dalam kondisi seperti sekarang, tidaklah mudah mencari calon pembeli.

Makanya, seorang bankir swasta memperkirakan banyak bank umum yang bakal terdegradasi jadi BPR. Lebih dari itu, ia juga minta OJK untuk tidak memaksakan bank kecil merger. “Perkawinan yang dipaksakan biasanya tidak harmonis,” ujarnya.

Mungkin itu sebabnya, Bank Ina Perdana lebih mengandalkan penyisihan laba ketimbang merger atau mengundang investor baru. Lagi pula, sampai akhir tahun ini permodalan bank yang dipimpin Edy Kuntardjo ini ditargetkan sudah mencapai Rp 450 miliar. Jadi, ia optimis Bank Ina bisa memenuhi ketentuan OJK sebelum 2018.

Tapi untuk bank yang hanya memiliki modal Rp 100 miliar, upaya memenuhi ketentuan modal inti Rp 500 miliar sepertinya masih jauh panggang dari api.

Apalagi OJK sudah berencana untuk terus menaikan modal inti hingga menjadi Rp 5 triliun pada 10 tahun ke depan. “Dengan sendirinya bank BUKU I dan II akan hilang,” ujar Mulaiman.

Jika rencana itu berjalan mulus, dalam 10 tahun ke depan jumlah bank di Indonesia akan menyusut 50% menjadi tinggal 60-an. n

37

keuangan Modal asuransi

Teler karena OJK

asuransian memang membolehkan modal dinaikkan,” kata Firdaus.

Kapan aturan main ini diterapkan? Semuanya masih digodok. Yang jelas, calon beleid ini akan menjadi kebijakan OJK ke depan. Julian Noor, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyarankan, aturan modal yang baru tersebut dapat dijalankan setelah kondisi ekonomi membaik.

Selain itu, pemenuhan modal tersebut harus bertahap. Sebab, perusahaan asuransi lokal bakal kesulitan untuk menyesuaikan modal minimum yang baru. “Idealnya memang menunggu ekonomi pulih,” tambahnya.

Persoalannya, ya itu tadi, ada 20 perusahaan asuransi yang mulai resah jika kebijakan ini diberlakukan.

Didik Mulyanto, Kepala AAUI Jawa Timur mengkhawatirkan, jika aturan ini diterapkan, banyak perusahaan asuransi kelas menengah ke bawah yang akan tutup.

“Investor asuransi bisa hengkang dari Indonesia.

Mereka akan memilih untuk inves ke negara lain. Ada 20 perusahaan asuransi yang bermain di kalangan menengah ke bawah terancam tutup,” katanya.

Lantas, bagaimana dengan nasib. 20 perusahaan asuransi tersebut? Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pemegang saham menyuntikkan modal

OJK berencana menaikkan batas minimum modal perusahaan. Banyak perusahaan asuransi gurem bakal teler.

TEKS Lucky Benyamin foto Dahlan RP, Riset

S

ebanyak 20 perusahaan asuransi dari total 76 perusahaan asuransi di Indonesia, kini sedang gelisah. Mereka resah lantaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menaikkan batas minimum modal perusahaan asuransi.

Tambahan modal itu tertuang dalam rancangan peraturan tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi. Dalam draf ini, OJK menetapkan batas minimum modal asuransi sebesar Rp 150 miliar. Ini lebih tinggi dari ketentuan saat ini sebesar Rp 100 miliar. OJK juga mengatur permodalan untuk perusahaan reasuransi, reasuransi syariah, dan asuransi syariah.

Menyakitkan dan berat, memang. Soalnya, seperti dikatakan Firdaus Djaelani, Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-bank OJK, ketentuan modal minimal Rp 100 miliar sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Apalagi, dalam kondisi ekonomi yang lesu, perusahaan asuransi rentan mengalami penurunan modal minimum berbasis risiko (MMBR).

Harapannya dengan modal minimum sebesar Rp 150 miliar, saat pasar modal tertekan, struktur permodalan asuransi tetap kuat. “Undang-Undang Per-

38

Berbagai perusahaan asuransi: Supaya industri asuransi sehat.

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

keuangan Modal asuransi untuk memenuhi persyaratan tersebut. Kedua, merger atau menggandeng investor baru. Ketiga, mengubah status menjadi perusahaan asuransi syariah.

Dua tahun lalu, ketika OJK menaikkan batas minimum modal perusahaan asuransi menjadi Rp 100 miliar, PT Asuransi Staco Mandiri adalah salah satu perusahaan asuransi yang menggandeng investor baru.

Langkah yang ditempuh PT Maskapai Asuransi Sonwelis lain lagi. Para pemegang saham memilih mengubah status PT Maskapai Asuransi Sonwelis dari perusahaan asuransi umum menjadi syariah.

Kebetulan, saat itu modal yangg dimiliki Sonwelis telah mencapai Rp 60 miliar. Nilai tersebut di atas persyaratan modal minimal perusahaan asuransi syariah.

Hanya saja, mengubah badan hukum dari perusahaan asuransi umum menjadi syariah, seperti yang dilakukan PT Maskapai Asuransi Sonwelis, ternyata juga gampang-gampang susah. Sebab, OJK mensyaratkan, langkah itu baru bisa ditempuh apabila ada persetujuan dari para pemegang polis.

HARUS MERGER Sebenarnya, sudah sejak lama perusahaan asuransi gurem mencari tambahan modal, tapi sampai sekarang belum dapat juga. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menawarkan sahamnya. Tapi, mendapat-

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

kan pembeli juga bukan soal gampang. Apalagi, jika perusahaan asuransi yang bersangkutan tidak punya daya pikat yang luar biasa. Untuk tumbuh secara organik juga sulit. Maklum, keuntungan perusahaan asuransi kecil ini cuma belasan miliar rupiah. Itu pun belum dipotong pajak penghasilan.

Nah, kabarnya OJK akan membuka kepada perusahaan asuransi untuk mengajukan rencana bisnis (business plan) mereka jika ketentuan baru nanti diberlakukan. Dari rencana bisnis yang mereka ajukan, OJK akan memberikan beberapa opsi agar persyaratan modal minimal Rp 150 miliar bisa dipenuhi.

“Kalau semua opsi tidak bisa dipenuhi, ya mau tidak mau harus merger. Ini jalan terbaik,” ujar sumber.

“Merger atau akuisisi memang tidak mudah, tapi ini jalan terbaik untuk menyehatkan industry asuransi.”

Betul, jika dilakukan di antara perusahaan satu kelompok, perkawinan itu bisa mudah dilakukan.

Tapi kalau yang merger bukan perusahaan satu kelompok, alotnya setengah mati. Sebab, biasanya, setiap pemilik ingin menjadi pemegang saham mayoritas. Makanya, untuk mempercepat penyehatan bisnis asuransi, kali ini OJK akan bertindak tegas.

“Kalau tak mau merger, izinnya bisa dicabut,” kata sumber di OJK tadi. n

39

keuangan valas

Tampang Rupiah Menjelang Puasa Kebutuhan dolar diperkirakan akan melonjak tajam menjelang bulan puasa. Kendati demikian, untuk sementara rupiah diperkirakan masih akan stabil.

TEKS bastaman foto erbhayu

I

ni kelaziman yang terjadi setiap menjelang libur panjang. Seperti yang terjadi pekan lalu, orang berkantong tebal ramai-ramai mengamankan harta kekayaannya. Salah satunya dengan membeli dolar.

Selain untuk menghindari kerugian kurs, sebagian dolar dipakai untuk membiayai liburan panjang mereka. Alhasil, rupiah pun kembali terkulai.

Tak banyak, memang. Selama tiga hari, dari tanggal 2 Mei – 4 Mei, rupiah melemah 0,39% ke level Rp 13.231 per dolar. Namun, kalau ditelisik lebih dalam, pelemahan itu sebenarnya bukan semata-mata karena faktor liburan panjang. Kebijakan pemangkasan suku bunga oleh bank sentral Australia, misalnya, membuat dolar menguat. Buruknya data manufaktur China juga membawa sentimen negatif pada sejumlah mata uang Asia, termasuk rupiah.

Cuma, seperti biasanya, karena bukan didorong oleh faktor fundamental, maka pelemahan mata uang RI itu diperkirakan tidak bersifat permanen alias jangka panjang. Makanya, segenap analis meyakini rupiah akan kembali menguat pekan ini. Apalagi, menurut Andri Hardianto, analis dari PT Asia Tradepoint Future, ada sejumlah sentimen positif yang dapat menyokong kurs rupiah.

Salah satunya adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I – 2016 yang lebih baik dari kuartal sebelumnya. Asian Development Bank (ADB), misalnya, memperkirakan perekonomian Indonesia di kuartal I tumbuh di atas 5%. “Bahkan untuk tahun 2016, kami (ADB) perkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh 5,2%,” ujar Steven Tabor, Country

40

Director ADB. Sentimen lain yang bakal turut mengangkat rupiah adalah tren inflasi rendah yang akan berlanjut hingga Mei ini. Setelah selama April mengalami deflasi sebesar 0,45%, di bulan ini inflasi diperkirakan akan berada di kisaran 0,4% - 0,5%. Baru pada bulan Puasa, Juni depan, inflasi akan tinggi. Sasmito Hadi Wibowo, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS memperkirakan, di bulan tersebut inflasi akan menyentuh 1%.

“Tapi setelah itu turun lagi,” katanya.

Rendahnya inflasi inilah yang tampaknya bakal mendorong BI untuk terus mempertahankan BI rate di level 6,75%, yang pada gilirannya akan diikuti oleh bank-bank. Dan suasana semakin cerah lantaran sektor riil akan menggeliat karena suku bunga kredit diperkirakan mulai turun.

Perburuan dolar oleh Pertamina dan perusaha-

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

keuangan valas

an-perusahaan juga diperkirakan tidak akan sebesar beberapa waktu silam. Soalnya, selain harga minyak di pasar dunia masih murah, banyak perusahaan yang telah melunasi utang valasnya. Makanya, berdasarkan kondisi tersebut, para pelaku pasar begitu yakin beberapa hari ke depan rupiah akan lebih banyak bermain di level Rp 13.100 – Rp 13.200.

Permintaan dolar bakal meningkat Sayang, masa yang menyejukkan itu diperkirakan tidak akan berlangsung lama. Di kala aktivitas bisnis mulai menggeliat, rasa was-was kembali muncul. Berbagai perhitungan dan analisis yang muncul benarbenar mengkhawatirkan. Sehingga, bukan hanya otoritas moneter yang deg-degan, tapi juga pengusaha dan pelaku pasar modal yang menginginkan rupiah dalam kondisi stabil.

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

Bagaimana tidak? Untuk memenuhi lonjakan permintaan kebutuhan makanan di bulan puasa, biasanya impor akan naik signifikan. Untuk membiayai impor itulah aksi pembelian dolar diperkirakan sudah dimulai sejak minggu kedua bulan Mei. Parahnya, perburuan dolar bukan hanya dilakukan oleh para importir. Pertamina pun diperkirakan akan kembali melakukan pembelian valas untuk impor BBM. Peristiwa lain yang bakal menekan rupiah adalah rencana The Fed yang akan mengerek suku bunganya di bulan Juni. Dan suasana makin bertambah runyam lantaran, ya itu tadi, inflasi di bulan Juni dan Juli bakal tinggi. “Selain puasa dan Lebaran, bulan Juli merupakan tahun ajaran baru,� ujar Lana Soelistianingsih, ekonom Samuel Asset Management.

Kondisi tersebut, sebenarnya, sudah terbaca oleh otoritas moneter dan pemerintah. Itu sebabnya, untuk menahan laju inflasi di bulan Ramadhan dan Idul Fitri, pemerintah sudah menyiapkan program stabilitas harga pangan. “Salah satunya mendorong kelancaran pasokan dari produsen hingga ke pasar,� ujar Darmin Nasution Menko Perekonomian.

Andai inflasi di bulan Juni dan Juli bisa dikendalikan, maka hampir bisa dipastikan nilai rupiah akan relatif stabil. Apalagi, kabarnya, sejumlah paket deregulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk menggenjot masuknya investor asing (foreign direct invesment/ FDI) mulai menampakan hasil. Itu berarti ada pasokan dolar dari luar.

Makanya, kalau yang terjadi dilapangan sesuai dengan perkiraan Darmin, beberapa analis pasar uang optimis nilai tukar rupiah tidak akan jauh dari kondisi saat ini. Namun stabilitas rupiah ini terancam terganggu oleh datangnya musim haji. Betul, perayaan Idul Adha baru akan berlangsung pertengahan September. Namun pembayarannya tentu akan dilakukan paling lambat di bulan Agustus.

Nah, jika seluruh jemaah haji yang berjumlah sekitar 188.800 orang masuk dalam kelompok haji biasa saja (biayanya US$ 2.585 per orang), berarti valas yang dibutuhkan akan mencapai lebih dari US$ 488 juta.

Makanya, kalau melihat kebutuhan yang begitu banyak, wajar bila para pelaku pasar memperkirakan rupiah tetap akan bergoyang. n

Untuk memenuhi lonjakan permintaan kebutuhan makanan di bulan puasa, biasanya impor akan naik signifikan. Untuk membiayai impor itulah aksi pembelian dolar diperkirakan sudah dimulai sejak minggu kedua bulan Mei. 41

Pasar Modal IHSG

Optimislah Bursa saham di Indonesia masih paling menguntungkan. Investor diimbau tak perlu cemas.

D

TEKS Nikita Jagad foto riset

Rp 1,51 triliun. Rerata transaksi harian juga terbilang minim mencapai Rp5,35 triliun.

YAKIN MASA DEPAN CERAH Melemahnya pasar saham selama ini dikarenakan meningkatnya kembali kekhawatiran perlambatan ekonomi global. Kondisi ini terjadi setelah data manufaktur China dan AS yang baru saja dirilis mengin-

i tengah memerahnya bursa regional, pekan lalu akhirnya indeks harga saham gabungan berhasil ditutup menghijau di menit-menit terakhir.

Di hari menjelang long week end itu, IHSG ditutup di level 4.822,60 atau menguat 10 poin dibanding penutupan sebelumnya. Itu artinya dalam sepekan indeks hanya melemah 16 poin atau 0,33%.

Cukup tipis memang. Penguatan yang terjadi di sesi terakhir itu terpicu oleh aksi beli saham investor lokal setelah melihat keberhasilan stimulus pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2016tumbuh 4,92%. Dibanding pencapaian triwulan sebelumnya, terjadi pelambatan tipis, karena kuartal IV-2015 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04%. Namun hasil awal tahun ini meningkat dibanding periode yang sama pada tahun 2015 sebesar 4,73%. Demikian rilis yang disampaikan Badan Pusat Statistik di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Kepala BPS Suryamin menjelaskan bahwa situasi kuartal ini bukanlah perbandingan apple-to-apple dengan yang sebelumnya. “Kegiatan ekonomi baru saja mulai pada kuartal pertama,” katanya. Ia, menambahkan, perekonomian diperkirakan akan bergerak lebih cepat di kuartal kedua dan ketiga berkat besarnya belanja pemerintah.

Itulah yang menyebabkan tumbuhnya optimisme investor. Seorang analis memperkirakan perdagangan saham selanjutnya berpotensi menguat terbatas dengan aksi beli saham dan optimisme ekonomi Indonesia. IHSG diperkirakan akan bergerak dalam kisaran support 4791-4758, dan kisaran resistance 4855-4887.

Akan tetapi, dia melihat kaum ‘banteng’ mulai muncul melakukan aksi bargain hunting di saham big cap Index drivers dan lapis dua. Sehingga, potensi IHSG mental kembali ke resistance 4.875-4.925 tetap terbuka. “Support IHSG pekan depan 4.770-4.695 dan resistance 5.050-5.200,” jelasnya.

Pada perdagangan selama tiga hari di pekan lalu, investor asing mencatatkan aksi jual bersih senilai

42

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

PASAR MODAL IHSG dikasikan tren perlambatan.

Data manufaktur China yang kurang menggembirakan ini telah menekan pergerakan pasar saham kawasan emerging market, pasar saham global dan harga minyak mentah.

Sementara itu, ADP melaporkan jumlah pekerjaan di sektor swasta pada April jatuh ke level terendah dalam tiga tahun. Laporan ini bertindak sebagai prekursor untuk data nonfarm payrolls pemerintah yang lebih komprehensif, yang dirilis pada Jumat pekan lalu.

Lantas bagaimana dengan bursa saham di Indonesia? Tenang, paling tidak hingga saat ini, pasar efek di Indonesia masih tetap menjadi tempat yang paling menguntungkan bagi investor. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio mengatakan dalam 10 ta-

Perekonomian diperkirakan akan bergerak lebih cepat di kuartal kedua dan ketiga berkat besarnya belanja pemerintah. hun terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Eefek indonesia (BEI) sudah bertumbuh 317%. Pertumbuhan rata-rata per tahun (Compound Annual Growth Rate/CAGR) sekitar 15%, tanpa dividen. Jika dengan dividen, CAGR pertumbuhan IHSG sekitar 22%.

Tito mengungkapkan, impian BEI adalah mampu menjadi bursa yang terbesar di Asia Tenggara dari segi jumlah emiten dan nilai perdagangan per hari. Guna mencapai target tersebut, BEI melakukan roadshow atau sosialisasi secara nasional maupun internasional. Selain itu, BEI juga berupaya memfasilitasi munculnya produk-produk baru di pasar modal.

Suara optimisme juga disuarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Muliaman Hadad, Ketua OJK, yakin pasar modal di Indonesia masih akan tetap terdepan.

Betul, berdasarkan data Laporan Keuangan Tahunan (LKT) Emiten dan Perusahaan Publik tahun 2015 terdapat penurunan kinerja dibanding tahun sebelumnya. Namun mayoritas emiten atau 75% dari total 526 emiten masih mampu membukukan laba.

Selain itu, total asset emiten dan perusahaan publik tercatat meningkat sebesar 10% tahun lalu, total nilai ekuitas meningkat hampir sebesar 14%, dan laba bersih meningkat hampir mencapai 36% dibandingkan tahun lalu. “Melihat kondisi-kondisi tersebut diatas, saya optimis bahwa di tahun 2016 ini kinerja pasar modal kita masih akan terus meningkat dan bergerak positif hingga akhir tahun,� kata Muliaman.

Nah, jadi tak ada yang perlu diragukan lagi. Kecuali ada kejadian besar yang mendadak. n

IHSG

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

43

Pasar Modal Saham INDF & ICBP

Anak Emak Sama-sama Menawan Meneropong kinerja Indofood dan anaknya. Diperkirakan kinerja dua perusahaan ini akan kinclong, kalau daya beli meningkat.

TEKS Nikita Jagat foto Erbhayu

H

arus diakui, kondisi makro ekonomi Indonesia belakangan ini semakin membaik.

Itu terlihat dari penguatan nilai rupiah atas dolar Amerika Serikat, turunnya suku bunga acuan BI rate ke 6,75%, serta pulihnya daya beli masyarakat telah berdampak positif terhadap emiten produk konsumen di BEI. Dua emiten tersebut adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan sang induk PT Indofood Sukses Makmur (INDF).

Produsen makanan dan minuman itu mencatat kinerja keuangan menggembirakan pada triwulan I 2016. Penjualan dan labanya tumbuh seiring permintaan produk yang meningkat.

ICBP misalnya. Berdasarkan laporan keuangan per Maret 2016 terungkap berhasil membukukan laba bersih Rp 944,78 miliar (Rp162 per saham) pada Januari-Maret 2016. Itu berarti naik 18,6%, dari Rp 796,79 miliar (Rp 137 per saham) per Maret 2015.

Menurut manajemen, pertumbuhan laba ditunjang oleh penjualan ICBP yang naik 12%, dari Rp 7,968 triliun jadi Rp 8,922 triliun. Penjualan ICBP berasal antara lain dari divisi mi instan, makanan ringan, minuman, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khas.

Seiring penjualan yang meningkat, beban usaha perseroan juga bertambah 9,4% menjadi Rp 1,660 triliun per Maret 2016. Namun laba usaha emiten produk konsumen tersebut tetap naik 32% menjadi Rp 1,332 triliun pada triwulan I 2016.

Investor percaya, kinerja keuangan ICBP akan tetap tumbuh hingga akhir tahun ini. Kenyataan tersebut didukung oleh permintaan atas produk perseroan yang masih besar. Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan pasar potensial bagi pemasaran produk ICBP ke depan.

Samuel sekuritas memprediksi, tahun ini, ICBP akan meraih pendapatan sebesar Rp 34,68 triliun dengan laba bersih Rp 3,44 triliun. Prediksi ini muncul karena diduga perbaikan ekonomi makro akan ber-

44

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

Pasar Modal Saham INDF & ICBP lanjut dan kemampuan perusahaan dalam menghadapi kompetisi yang makin ketat.

Itu sebabnya Andy Ferdinand, analis dari Samuel, merekomendasikan hold untuk ICBP dengan target Rp 16.500. Tapi, seorang analis lainnya merekomendasikan beli dengan target harga Rp 17.380. Kalau terget terakhir tercapai, berarti saham ini masih menyisakan peluang penguatan sebesar 13%.

DIDORONG DAYA BELI Tak berbeda dengan kinerja sang anak, penampilan sang induk (INDF) pun lumayan kinclong. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. mencetak pertumbuhan laba bersih 24,76% sepanjang tiga bulan pertama tahun ini.

Pertumbuhan tersebut terjadi seiring dengan kenaikan pendapatan sebesar 9,99% menjadi Rp16,52 triliun per Maret 2016 dari Rp 15,02 triliun per Maret 2015.

Adapun beban pokok penjualan sedikit lebih rendah yakni 9,07% menjadi Rp 11,9 triliun dari Rp10,91 triliun. Sehingga laba kotor perseroan naik 12,17% menjadi Rp 4,61 triliun dari Rp 4,11 triliun.

Ada beberapa faktor yang menopang kenaikan laba INDF. Di antaranya, harga CPO mulai membaik.

Sementara rencana divestasi Minzhong berjalan sesuai rencana. “Kami masih percaya bahwa transaksi divestasi Minzhong akan berjalan sesuai rencana, menyusul diterimanya pembayaran uang muka pada akhir tahun lalu,” kata Andy Ferdinand dalam risetnya.

Sesuai rencana manajemen, Samuel mengasumsikan penggunaan dana hasil divestasi tersebut untuk membayar sebagian utang valas, sehingga dapat berujung pada penurunan beban bunga dan eksposur ke valas.

Untuk tahun ini, Samuel memperkirakan pendapatan INDF akan meningkat Rp 5 triliun lebih menjadi Rp 69,3 triliun. Begitu pun laba bersihnya melonjak menjadi Rp 3,75 triliun. Walhasil, INDF mendapat rekomendasi buy dengan target harga Rp 8.000.

Seorang pengamat pasar modal berpendapat senada tentang INDF. Ia merekomendasikan buy dengan target Rp 7.800. “Mudah-mudahan saja perekonomian membaik di kuartal depan sehingga daya beli masyarakat bisa lebih baik. Dan itu akan mengangkat sektor konsumsi,” katanya.

Asal tahu saja, sekitar 56% produk domestik bruto (PDB) Indonesia disumbang oleh sektor konsumsi. Sementara di Bursa Efek Indonesia, porsi sektor konsumsi 29%. Ekspektasinya, di kuartal III dan IV, ekonomi membaik sehingga daya beli masyarakat membaik.

Ya mudah-mudahan saja begitu. n

Mudah-mudahan saja perekonomian membaik di kuartal depan sehingga daya beli masyarakat bisa lebih baik. Dan itu akan mengangkat sektor konsumsi. reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

45

Pasar Modal Saham HMSP

Menelaah Kepulan Sampoerna Pasca stock split HMSP akan semakin ramai diperdagangkan.

Apalagi emiten ini diperkirakan mampu mengatasi kenaikan cukai dan pajak.

S

TEKS Nikita Jagad foto Riset

ebuah kabar baik bertiup di bursa saham, dua pekan lalu. PT Hanjaya Mandala Sampoerna akan memecah sahamnya (stock split) dengan perbandingan 1:25. Pemecahan nilai nominal saham ini akan meningkatkan jumlah saham perseroan yang beredar dari 4.652,7 juta saham menjadi sekitar 116.318,1 juta saham.

Dengan aksi ini, diharapkan perdagangan saham berkode HMSP semakin encer. Maklum, kini harganya sudah menjulang ke level Rp 100 ribuan.

Selain itu, rapat umum pemegang saham juga telah memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp 10,4 triliun. Jumlah ini setara dengan 99,9% total laba bersih yang diraih tahun lalu. Adapun cum date untuk mendapatkan dividen jatuh pada tanggal 11 Mei dan pembayaran dijadwalkan berlangsung tanggal 27 Mei 2016.

Maka berbahagialah investor yang mengempit saham ini. Sebab, selain selalu mendapatkan dividen yang maksimal, harga sahamnya pun cenderung naik.

Lihat saja, di sepanjang tahun ini harga HMSP telah menguat sebesar Rp 5.975 (1/1), dari Rp 54.000 ke Rp 59.975 (4/5). Artinya, dalam waktu empat bulan sudah naik 11%.

Apalagi jika dibandingkan dengan harga yang terbentuk setahun sebelumnya. HMSP telah menghasilkan gain sebesar 47%.

Bagaimana dengan kinerja Sampoena ke depan?

Sayang, seperti nasib industri rokok di dunia, di Indonesia pun selalu ditekan atas dasar pertimbangan kesehatan. Selain iklan-iklannya dilarang, setiap emiten diharuskan memajang gambar mengerikan yang bercerita tentang dampak negatif dari merokok. Dan yang lebih memukul lagi, tarif cukainya, setiap tahun, selalu dinaikkan.

Seperti yang terjadi di awal tahun ini, tarif cukai dikerek sebesar 11,9%. Belum lagi ada kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Itu sebabnya Paul Janelle, Presiden Direktur PT HM Sampoerna mengimbau agar pemerintah akan menerapkan kebijakan cukai yang adil dan jelas. Ini penting supaya ada kepastian usaha dalam rangka melindungi industri dalam negeri, para petani, serta pekerja industri.

46

“Kami khawatir, tambahan kenaikan tarif cukai atau PPN rokok dapat menyebabkan tekanan yang lebih dalam bagi industri, serta menimbulkan dampak yang tidak baik bagi pekerja di segmen padat karya sigaret kretek tangan (SKT), yang saat ini mempekerjakan ratusan ribu karyawan dalam proses produksinya,� ujarnya. Ia memprediksi, akibat kenaikan cukai yang berujung pada kenaikan harga ini akan mengakibatkan pasar rokok di Indonesia akan menurun 1-2 persen pada 2016.

KEMUNGKINAN MASIH MENCUAT Namun, kendati ditekan dengan kenaikan cukai dan

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

Pasar Modal Saham HMSP pajak, toh Sampoerna masih mampu membukan kenaikan laba bersih. Pada kuartal I-2016 laba bersih perseroan naik 7,59% menjadi Rp 3,12 triliun dibandingkan Rp 2,90 triliun pada periode yang sama tahun 2015.

Pertumbuhan kinerja pada Q1 2016 didukung oleh penjualan perseroan yang mengalami peningkatan sebesar 1,67% atau naik dari Rp 21,92 triliun kuartal I 2015 menjadi Rp 21,92 triliun dikuartal II 2016. Penjualan perseroan mayoritas berasal dari penjualan rokok. Ini menandakan, kenaikan pajak bisa ditutupi dengan kenaikan harga jual produk.

Makanya para analis memprediksi tahun ini penjualan HM Sampoerna akan mencapai Rp 99 triliun atau naik sekitar 11%. Sementara laba bersihnya diprediksi mencapai Rp 12 triliun atau naik sekitar 16%.

HMSP memang merupakan pemimpin pasar dengan menguasai 34,9% market share. Dan diperkira-

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

kan penguasaan pasar Sampoerna akan meningkat di tahun 2017 menjadi 35,6%.

Manajemen HMSP optimistis terhadap peluang pertumbuhan produk di Indonesia lantaran jumlah populasi orang dewasa yang terus bertambah dengan tingkat pendapatan yang melonjak.

Kementerian Perindustrian pun memprediksi pada 2020 mendatang, produksi rokok dari Indonesia mencapai 524 miliar batang. Angka itu melonjak 48% dari produksi 2014 sebanyak 352 miliar batang.

Nah, dengan berbagai sentimen positif itulah Samuel Sukuritas merekomendasikan HMSP dengan target harga Rp 109.750. Artinya masih ada ruang penguatan sebesar 9,8%.

Namun, ada juga analis yang merekomendasikan beli HMSP dengan target harga antara Rp 115.000 Rp 116.000. sementara, pasca stock split nanti, harga HMSP diperkirakan akan berada di level Rp 4.000.

Nah, silakan Anda menimbang-nimbang. n

47

Pasar Modal Saham GIAA

Garuda Masih Sulit Terbang Tinggi Laba Garuda yang anjlok 90%, membuat pemodal yang membeli sahamnya di masa lalu harus ekstra sabar. Tapi untuk jangka pendek, saham ini bisa dimainkan.

TEKS Nikita Jagad foto Riset

C

bangan GIAA pada 2016.

Direktur Utama Garuda Indonesia M Arif Wibowo mengaku penurunan kinerja keuangan tersebut disebabkan adanya pembelian armada pesawat yang dilakukan pada awal tahun ini. Garuda membeli 3 pesawat wide body dan 2 narrow body, dan 4 pesawat untuk Citylink. “Itu semua di kuartal I ini,� tuturnya.

Masih jauh dari harga tertinggi Selain itu, Arif juga menjelaskan, memang biasanya

hairul Tanjung alias CT, sekarang, pasti sedang pusing tujuh keliling, Soalnya, manejemen Garuda indonesia (GIAA) telah melaporkan bahwa laba bersih yang dicapai pada kuartal I-2016 hanya US$ 1,02 juta.

Berarti merosot 91,03% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dan yang lebih parah lagi, pergerakan harga sahamnya tak sesuai dengan harapan.

Harga GIAA pekan lalu ditutup Rp 434 (4/5). Memang, ini mengalami kenaikan yang cukup besar dibanding harga yang terbentuk awal Januari (Rp 309).

Namun, tetap saja masih jauh dari harga pembelian saham Garuda yang dilakukan Chaerul tanjung beberapa tahun lalu, yakni Rp 620 per saham. Total CT memiliki 24,8% saham Garuda Indonesia.

Lantas bagaimana nasib CT dengan saham Garuda-nya? Entahlah. Kita lihat saja nanti. Yang jelas, masa depan maskapai ini kelihatannya makin sulit saja. Kemerosotan keuangan GIAA antara lain, disebabkan oleh penurunan pendapatan selama Januari-Maret 2016. Pencapaian kinerja ini menjadi tantangan berat GIAA untuk menggapai target pendapatan dan laba 2016.

Menurut manajemen, pendapatan GIAA per Maret 2016 berasal dari penerbangan berjadwal sebesar US$ 655,55 juta, turun 7,63% dari US$ 709,69 juta.

Pendapatan penerbangan tidak terjadwal merosot 64,84%, dari US$ 30,39 juta menjadi US$ 10,69 juta.

Sementara pendapatan GIAA lainnya turun 14,32% jadi 18,71 juta dari US$ 21,83 juta.

Manajemen mengatakan, beban operasional GIAA berhasil ditekan hingga turun 9,55% menjadi US$ 673,29 juta. Meski demikian, laba sebelum pajak perusahaan jasa pengangkutan udara tersebut tetap turun sebesar 33,66% menjadi US$ 11,66 juta.

Pada triwulan I 2016, emiten BUMN penerbangan itu telah mendatangkan 9 unit pesawat baru dari 23 unit yang akan didatangkan tahun ini. Penambahan pesawat baru akan meningkatkan frekuensi pener-

48

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

Pasar Modal Saham GIAA di awal tahun masih dalam low season. Tercatat jumlah penumpang sepanjang periode Januari hingga Maret 2016 untuk penerbangan domestik hanya sebesat 4,3 juta penumpang dan untuk internasional sebanyak 1,018 juta penumpang.

Kendati kinerja keuangan Garuda Indonesia di Kuartal I ini jauh menurun, Arif mengatakan hal itu wajar dan masih dalam jalur strategi perusahaan.

Sayangnya dirinya enggan menyebutkan berapa target laba yang dipatok perusahaan di tahun ini. “Sebenarnya ini sudah kami plan. Kuartal I ini sesuai rencana masih memiliki margin yang manageble.

Untuk target akhir tahun masih yakin profitable. Kita akan tumbuh,� katanya.

Kemungkinan Garuda untung secara signifikan di tahun ini, juga dikemukakan sebagian analis. Akhmad Nurcahyadi dari Samuel Sekuritas menilai, perseroan memiliki rute destinasi yang menguntungkan. Perseroan juga secara berkelanjutan melakukan re-route baik untuk tujuan domestik maupun international untuk menjaga kinerja operasional usaha. Sepanjang

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016

tahun lalu, GIAA telah memperluas jaringan penerbangan domestik dengan membuka 14 rute baru dengan total destinasi sebanyak 60 destinasi. Sementara dari rute International terdapat 4 rute baru.

Selain itu, Garuda secara konsisten merestrukturisasi armadanya. Salah satunya melalui peluncuran A330-300 Business Class “Super Diamond Seat�, GIAA juga telah melakukan penandatanganan dengan Airbus untuk restrukturisasi armada A330-300 yang telah dipesan Garuda dengan armada A330-900neo.

Kesepakatan restrukturisasi armada tersebut diwujudkan melalui pemesanan sebanyak 7 armada A330-300 Garuda Indonesia menjadi 14 armada A330-900neo, yang akan mulai diterima Garuda Indonesia pada tahun 2019 mendatang.

Dengan, kinerja seperti itu, dalam risetnya Akhmad merekomendasikan beli atas GIAA dengan target harga Rp 490/saham. Artinya masih jauh dari harga tertingginya sepanjang satu tahun terakhir sebesar Rp 580.

Itu menandakan penantian Chairul Tanjung masih panjang. n

49

inforeview

Pelni Siapkan 25 Kapal Mudik Lebaran Dalam menghadapi hari raya Idul Fitri 2016 yang akan datang, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) telah menyiapkan 25 armada kapal untuk mengangkut para pemudik yang akan menuju kampung halamannya. Ke-25 kapal ini disiapkan untuk mengantisipasi penumpukan penumpang di pelabuhan.

Manajer Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan Pelni, Akhmad Sujadi menyebut, ke-25 armada yang dikerahkan Pelni meliputi rute Belawan, Natuna, Balikpapan, Makasar, Labuan Bajo, Merauke, Jaya Pura, Batam, Medan, Surabaya dan Semarang. “Ada kapal tipe 2000 sebanyak12 kapal, kemudian kapal tipe 1000 sebanyak sembilan kapal, kemudian tipe 500 ada tiga kapal,� kata dia.

Pada hari-hari biasa, rata-rata penumpang hanya mencapai kisaran 58% dari kapasitasnya. Memasuki peak season, seperti musim liburan Idul Fitri, Natal, serta Tahun Baru, penumpang kapal biasanya akan melonjak. Masa liburan Lebaran, Natal dan

Airnav Investasi Rp 2,27 Triliun PT Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI/Airnav Indonesia) akan menanamkan investasinya senilai Rp 2,27 triliun pada tahun ini.

Direktur Teknik Navigasi LPPNPI Lukman F Laisa mengatakan, investasi tersebut akan digunakan untuk meremajakan alat-alat navigasi yang sudah tua.

Menurut dia, peralatan navigasi di sejumlah bandara banyak yang usianya sudah 30 tahun, padahal semestinya maksimal berusia 15 tahun. Terutama untuk engine facilities, karena alat-alat kita juga banyak yang berumur sudah tua, seperti radar di Cengkareng sudah 30 tahun. Lelang untuk pengadaan alat-alat navigasi itu, sudah mencapai 90% pada Triwulan I 2016.

Pembenahan sistem navigasi juga dilakukan di Papua agar lalu lintas penerbangannya, terutama kargo, lebih lancar sehingga distribusi barang bisa terjamin. Airnav akan menggunakan dana

50

FOTO Riset

volume penjualan KRAS naik 32,3% di kuartal I-2016 menjadi 572.450 ton. Sementara volume penjualan periode yang sama tahun lalu tercatat 432.579 ton.

Adapun produk baja KRAS yang mencatat kenaikan di tiga bulan pertama 2016 adalah produk baja hot rolled coil (HRC), atau baja lembaran panas gulungan untuk konstruksi, kapal, konstruksi umum, dan otomotif. n Tahun Baru menjadi momen Pelni untuk mengeruk pendapatan.

Kenaikannya penumpang di prediksi mencapai 15%. Tahun lalu jumlah pemudik yang menggunakan kapal mencapai 563 ribu orang. n

FOTO Riset

enurunan harga baja di awal tahun 2016 menekan kinerja PT Krakatau Steel Tbk. Meski volume penjualan bajanya naik, namun nilai pendapatan Krakatau Steel kuartal I-2016 turun. Bahkan kerugian Krakatau Steel di tiga bulan pertama tahun ini membengkak.

Merujuk laporan keuangan kuartal I-2016, penjualan KRAS tercatat US$ 311 juta, turun 11,6% ketimbang pendapatan periode yang sama tahun 2015 senilai US$ 352 juta. Adapun kerugian KRAS tercatat US$ 62,8 juta naik 46,4% ketimbang rugi kuartal I-2015 senilai US$ 42,92 juta.

Rugi kian dalam karena rugi kurs yang harus dicatat KRAS dalam tiga bulan pertama 2016 dengan nilai US$ 26,2 juta. Adapun periode yang sama tahun 2015, KRAS justru ambil untung kurs US$ 26,3 juta.

Meski secara keuangan turun, namun Iip Arief Budiman, Head of Corporate Secretary PT Krakatau Steel Tbk bilang,

investasinya untuk membangun sembilan menara pengontrol lalu lintas udara di sembilan bandara. “Kita optimistis bisa selesai hingga akhir 2016 karena pengadaan alat-alat ini tidak seperti membangun bandara, jadi lebih cepat,� katanya. n

FOTO Riset

P

Pendapatan Krakatau Turun

reviewweekly 36 Tahun V | 9-15 Mei 2016