Rini Di Tepi Jurang

MailBOX

http://www.majalahrevieweekly.com Pemimpin UMUM: Bambang Aji setiady

Kirimkan surat pembaca Anda ke alamat: Redaksi Majalah Review Weekly, Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD - Tangerang Selatan 15320 Email: redaksi.majalahreviewweekly.com

Pemimpin redaksi: budi kusumah Redaktur Eksekutif: latihono sujantyo Redaktur: ratna nuraini, sri wulandari, kukuh bhimo nugroho reporter: Setyo Adhi Nugroho, Gading Putra redaktur foto: dahlan rebo pahing

KAI bisa selekasnya melakukan pengecekan terhadap kondisi ini. Apakah AC tersebut memang sudah tua umurnya, atau semua ini akibat ulah korup segelintir pejabat?

Cover: erbhayu

Sebagai warga Tangerang Selatan yang bekerja di bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat, saya mengandalkan KRL Commuter Line untuk transportasi sehari-hari. Sejauh ini, KRL sejatinya sudah sangat membantu. Pasalnya, lokasi stasiun yang sangat mudah dijangkau dari rumah dan bebas hambatan serta kemacetan.

Namun, sudah beberapa bulan terakhir ini saya merasakan sesuatu hal yang sangat tidak nyaman ketika menumpang KRL. Jika hanya persoalan berdesak-desakan saja, saya bisa menerima sepenuhnya karena memang warga yang mengandalkan KRL memang sangat banyak. Di samping memang KRL merupakan sarana angkut massal.

Namun persoalan ketidaknyamanan muncul karena selain harus berdesak-desakan di dalam KRL dengan kondisi pintu dan jendela tertutup rapat, nyatanya acap kali pendingin ruangan pun tidak berfungsi.

Hal itulah yang menjadi bentuk siksaan bagi pengguna KRL. Dalam kondisi tersebut, sudah pasti udara di dalam gerbong menjadi pengab dan sangat panas. Kalaupun ada angin yang keluar dari lubang AC, tak lain adalah udara panas. Akibatnya, seringkali saya dan penumpang lain jadi gelagapan karena kekurangan oksigen.

Persoalan menjadi kian serius saat ada bayi atau balita yang ikut naik dalam KRL. Acapkali mereka jadi menangis tiada henti sepanjang perjalanan. Harapannya, pihak PT

4

Desain & layout: Rizky Pratama

unit usaha pemimpin perusahaan: Bambang Aji setiady

Basuki Bumi Serpong Damai

marketing: Arief Nazarudin, Celline Agatha alamat redaksi dan usaha: Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD, Tangerang Selatan, BANTEN 15320 Telp: 021-538 3063

Proyek Kapal Nelayan Menteri Susi KRL Commuter Line Tanpa AC

REDAKTUR DESAIN: erbhayu prananta

penerbit: PT INDOPUBLIK MANDIRI

Pada pertengahan 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengumumkan proyek bagi-bagi kapal kepada para nelayan miskin di seluruh Indonesia. Rencananya, di awal 2016, sebanyak 5.000 kapal dengan bobot antara 10-30 gross tonase akan mulai dibangun. Untuk mengadakan kapal ikan sebanyak itu, para pemilik galangan kapal yang tersebar di Tanah Air akan dilibatkan.

Kabarnya, untuk menyukseskan proyek bagi-bagi kapal ini, Kementerian Kelautan menganggarkan dana hingga ratusan miliar rupiah. PT PAL Indonesia pun telah ditunjuk sebagai pelaksana proyek besar-besaran ini.

BUMN ini yang akan menyeleksi galangangalangan kapal mana yang layak untuk turut serta membangun kapal nelayan.

Sayangnya, hingga hari ini, informasi tentang proyek itu seolah tidak terdengar lagi. Baik Menteri Susi maupun PT PAL tidak lagi membuat pengumuman lanjutan tentang perkembangan proyek itu. Menilik besarnya dana yang akan dipakai, semestinyalah pihak PT PAL melakukan tender proyek secara terbuka. Namun, tidak ada satupun media yang pernah mengumumkan tentang adanya lelang tender dimaksud.

Sebagai seorang nelayan yang menggeluti usaha di bidang pembuatan kapal ikan, kami tentunya berharap agar proses pendanaan proyek berlangsung secara terbuka dan transparan. Dengan begitu, semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengikutinya.

Gafatar atau Gerakan Fajar Nusantara benarbenar fenomenal. Betapa tidak. Belum hilang rasa kaget publik oleh hilangnya ibu rumah tangga berstatus dokter dan sang buah hatinya yang masih batita, serentetan kabar menghilangnya warga masyarakat kembali meramaikan media massa nasional.

Drama Gafatar terus menegang ketika didapati informasi tentang keterlibatan orang-orang ternama dan mantan pejabat, di antaranya Bibit Samad Waluyo dan artis Ray Sahetapi. Meski para pesohor ini telah mengundurkan dengan alasan masing-masing, saat masih aktif tercatat posisi mereka di organisasi Gafatar sangatlah strategis dan penting.

Sepertinya masyarakat masih diliputi kebingungan akibat kesimpangsiuran informasi tentang organisasi ini. Faktanya, Gafatar adalah ormas yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan.

Membersihkan sampah adalah kegiatan Gafatar yang paling banyak diekspos. Sama sekali tidak ada foto atau temuan fakta yang bisa disimpulkan bahwa Gafatar melakukan kegiatan keagamaan yang bersifat sesat.

Sejujurnya, saya mulai curiga, jangan-jangan Gafatar ini tak lebih dan tak kurang, hanyalah sebuah model permainan intelijen yang belum diketahui tujuannya. Jika benar, sungguh sulit diterima akal sehat jika di tengah kesulitan hidup dan kemiskinan, ada aktivitas semacam ini.

Soleh Bekasi Timur

Jhony Pasar Minggu Raya

SuratMingguini

Gafatar Permainan Intelijen?

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

Contents

headline LaporanUtama 9 Rini di tepi jurang Kursi Menteri BUMN yang diduduki Rini Soemarno terus digoyang.

Mungkinkah Presiden Jokowi mencopot Rini dalam reshuffle kabinet jilid II?

Bisnis

Makro

18 Bisnis Penerbangan Bisa Runyam

Bisnis penerbangan nasional bisa bernasib

30 Menunggu Lapindo

Episode II

buruk jika masalah kualitas keamanan dan pelayanan kepada para penumpang terus diabaikan.

PT Lapindo Brantas bersiap kembali melakukan pengeboran di sekitar tanggul lumpur.

Pemerintah mendukung, meski masyarakat menolaknya.

32 Menggerogoti Power Presiden 33 Menunggu AS Cabut Subsidi 34 Skema Mahakam buat Freeport 21 Lima Saja, Jangan Lebih

36 Agar Bisa Untung Besar

Sisipan

Untuk mendongkrak keuntungan yang terus melorot, bank mulai melepas dana-dana mahal.

Pemberian hadiah pun kembali marak.

24 Bahaya Laten Klinik Asing

Keuangan

Klinik pengobatan dan tenaga medis asing mudah ditemui di sejumlah kota besar di Tanah Air. Waspada!

Legalitas usaha dan praktek serupa itu nyatanya cenderung ilegal.

38 Bersaing di Satu Arena

Pasar Modal 42 Masih Akan Menguat Bom teroris boleh meledak, tapi pasar takkan terganggu.

46 Beli Untuk Jangka Menengah

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

Membangun Kemitraan, Memberdayakan Komunitas Para siswa terus belajar dan menyiapkan diri masuk ke dunia kerja, termasuk anak-anak kami. Karenanya, kami berupaya sekuat tenaga untuk dapat menyediakan pelatihan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan kemitraaan yang dibangun bersama Pemerintah, LSM dan masyarakat, kami telah mendirikan dua Politeknik di Riau dan Aceh. Kemitraan tersebut kami lakukan untuk mengembangkan kurikulum dan meningkatkan kemampuan para pengajar.

Setiap tahun, ratusan siswa lulus dan siap menjadi tenaga terampil – membantu memberdayakan komunitas dimana mereka berada. Kemajuan pendidikan adalah kepedulian semua.

Termasuk kami.

Informasi selengkapnya tersedia di www.ChevronIndonesia.com

editorial Reshuffle

I

SIS telah membuktikan janjinya. Dan Kamis pekan lalu, di saat penduduk Jakarta menunaikan kesibukan sehari-harinya, enam buah bom meledak mengejutkan orang-orang yang sedang berada di sekitar Pusat Perbelanjaan Sarinah.

Belasan orang pun menjadi korban.

Ledakan nan mengejutkan yang terjadi di jantung Jakarta itu, langsung disambut investor dengan aksi menjual. Indeks harga saham gabungan pun langsung longsor sekitar 1% lebih. Tapi, syukurlah, penurunan itu tidak berlangsung lama. Indeks kembali bangkit di sesi ke dua, dan akhirnya ditutup dengan menurun 0,53%.

Di hari berikutnya, Jumat, indeks kembali menggeliat. Mudah-mudahan saja melanjutkan penguatannya. Mengingat, Bank Indonesia baru saja menurunkan tingkat bunga acuannya menjadi 7,25%. “Bom? Itu sudah biasa, dan sudah kita duga sebelumnya,” kata seorang pengusaha.

Ada pun “bom” yang ditunggu kalangan dunia usaha adalah bom lain yakni reshuffle kabinet yang dijanjikan Presiden Joko Widodo. Memang, kendati baru memerintah selama 15 bulan, presiden kita terpaksa harus

8

mengocok kembali para pembantunya. Dan ini yang ditunggu-tunggu dunia usaha. Jika hasil kocokannya sesuai dengan selera mereka (pasar), maka roda perekonomian bisa diharapkan berputar lebih cepat. Tapi kalau tidak? Ya, terpaksa dikocok kembali.

Banyak pemicu, yang menyebabkan Jokowi harus melakukan reshuffle. Selain alasan politik, ada juga pertimbangan ekonomi. Yang sekarang sedang gencar diusulkan untuk diganti adalah Menteri BUMN, Menteri ESDM, Jaksa Agung.

Menteri Rini Soemarno diusulkan oleh DPR RI karena dianggap membiarkan anak buahnya (Direksi PT Pelindo II) melanggar undang-undang. Terlalu jauh, memang. Maksudnya, alasan itu terkesan dibuat-buat.

Tapi itulah, Rini—yang dikatakan orang banyak merupakan kesayangan presiden—kini berada di ujung tanduk.

Makanya, dalam kasus ini Presiden Jokowi tampak serba salah. Memecat Rini, sama dengan melepas menteri “kesayangan”. Tapi, apa daya, yang mengusulkan penggantian juga termasuk Fraksi PDIP. Sementara, Rini dikabarkan sudah jauh dari Ketua Umum Megawati. Buktinya, dua kali partai ini menyelenggarakan rapat kerja nasional, tampang ini tak terlihat.

Kemudian soal Sudirman Said. Menteri yang satu ini dikenal sebagai orang yang berani menentang angin.

Setya Novanto pun sampai lengser dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI, gara-gara dilaporkan Sudirman ke Majelis Kehormatan Dewan. Kini “musuh” Sudirman tinggal bosnya, yakni Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Entah kenapa, Sudirman yang orang Brebes ini tak pernah mau menghadiri undangan rapat dari Rizal Ramli.

Akan halnya Jaksa Agung HM Prasetyo. Kabarnya, Prasetyo bakal diganti, lantaran pengangkatannya (dulu) sarat dengan KKN. Konon, ia merupakan titipan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat.

Alasan lain adalah hasil penilaian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), yang diterbitkan Desember lalu. Dalam rapor akuntabilitas kinerja kementeian dan lembaga, Menpan –RB memberikan nilai terendah untuk Kejaksaan Agung.

Tentu saja, penilaian ini mengundang pro-kontra.

Bahkan, Wapres Jusuf Kalla pagi-pagi menyebutkan Jaksa Agung takkan diganti. Benarkah? Ah, semua keputusan ada di tangan Jokowi. Itu hak prerogatif presiden. n bk

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

Kursi Menteri BUMN yang diduduki Rini Soemarno terus digoyang.

Mungkinkah Presiden Jokowi mencopot Rini dalam reshuffle kabinet jilid II? TEKS Latihono Sujantyo dan Kukuh Bhimo Nugroho Foto Riset

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

9

K

ekesalan sejumlah politisi PDI Perjuangan terhadap Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno barangkali sudah sampai di ubunubun. Serangan demi serangan dilancarkan, mulai dari isu menghina Presiden Jokowi, dituduh membagikan 600 kursi untuk para relawan di BUMN sampai dituding memboroskan uang negara lantaran mengusulkan agar pemerintah menambah penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 40,42 triliun kepada 26 BUMN. Kali ini, serangan langsung datang dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputeri. Dalam pidatonya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan HUT PDI Perjuangan ke-43 di Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/1), Mega menyatakan, pengelolaan BUMN saat ini sudah menyimpang dari tujuan awalnya sebagaimana jiwa UUD. BUMN dinilainya hanya mengejar keuntungan. “BUMN diperlakukan hanya seperti korporasi swasta yang mengedepankan pendekatan bisnis semata, atau yang sering didengungkan sebagai pendekatan business to business,� kata Mega di depan peserta Rakernas yang dihadiri Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta sejumlah menteri Kabinet Kerja, tanpa Menteri BUMN Rini Soemarno.

Padahal, kata Mega, BUMN adalah salah satu soko guru perekonomian nasional. BUMN adalah alat negara untuk mening-

katkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut dia, pengelolaan BUMN yang keliru berkaitan erat dengan landasan hukum. Karena itu, katanya, tak ada alternatif lain kecuali mengamandemen UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara agar pengelolaan BUMN sesuai dengan jiwa UUD. Sampai kemudian Mega mengatakan, hasil kerja Pansus Angket Pelindo II DPR bisa dipakai sebagai pintu masuk untuk mengembalikan peran dan fungsi BUMN.

Asal tahu saja, hasil kerja Pansus Angket Pelindo II DPR yang dimotori Rieke Diah Pitaloka dari PDI Perjuangan merekomendasikan kepada Presiden Jokowi agar mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno.

Rini Mariani Soemarno bersama Presiden Jokowi: Orang kepercayaan.

10

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

Asal tahu saja, hasil kerja Pansus Angket Pelindo II DPR yang dimotori Rieke Diah Pitaloka dari PDI Perjuangan merekomendasikan kepada Presiden Jokowi agar mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno.

Jadi, publik sudah sangat paham ke mana arah pernyataan Mega ditujukan, yakni kepada Menteri BUMN Rini Soemarno.

Memang, sejak dipilih Presiden Jokowi menjadi Menteri BUMN Oktober tahun 2014, Rini Soemarno sudah memunculkan kontroversi. Oleh lawan-lawan politiknya, dia dianggap tokoh yang tak cakap menduduki kursi Menteri BUMN. Rini kemudian menjadi makanan empuk sejumlah politisi.

Sejumlah kasus lama dibongkar kembali. Misalnya, saat menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Megawati Soekarnoputeri, Rini diduga ikut terlibat dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Selain itu, Rini juga pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik gula Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Rini juga pernah diperiksa oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter dan peralatan militer Rusia.

Tak cukup sampai di situ. Rini dituding memiliki kewarganegaraan ganda (Indonesia dan Amerika Serikat) dan dituduh menjual rahasia negara terkait kerja sama PT Telkom Indonesia dengan SingTel. Begitulah, kasus-kasus lama yang terkait dengan Rini dibongkar dan berbagai tuduhan dilontarkan. Tapi sejauh itu pula tak ada bukti yang bisa menjerat Rini menjadi tersangka.

PROFESIONAL SENIOR Rini mulai dikenal di kalangan PDI Perjuangan saat ditarik oleh Presiden 2001-2004 Megawati menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Sejak saat itu, hubungan Rini dengan Megawati terlihat akrab.

Kebetulan juga, almarhum ayah Rini, Soemarno Sosroatmojo, merupakan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Kabinet Kerja III periode 1960-1962 yang dipimpin Soekarno. Selain itu, kakak tertua Rini adalah teman dekat Guntur Soekarnoputera, kakak Megawati. Jadi, kloplah kalau dua wanita ini kemudian berkawan akrab.

Setelah keduanya tak lagi aktif di pemerintahan, hubungan Megawati dan Rini masih terjalin baik. Dalam berbagai acara besar PDI Perjuangan, Rini beberapa kali terlihat. Wajah Rini semakin sering muncul menjelang dan sesudah Pemilu Presiden 2014, sebagai bagian dari tim pemenangan pasangan Jokowi-JK. Bahkan, saat Jokowi menjadi presiden terpilih, Rini diangkat sebagai Kepala Staf Tim Transisi.

Meski demikian, sejauh ini tak ada catatan bahwa Rini merupakan kader ataupun anggota PDI Perjuangan. “(Rini) bukan (kader). Anggota partai juga bukan,” kata Hasto Kristiyanto saat masih menjabat Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan.

Makanya, ketika Rini ditunjuk menjadi Menteri BUMN, tak banyak orang yang kaget. Mereka mengatakan, semua ini berkat

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

Sederet Tudingan Terhadap Rini • Dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI

• Diperiksa Kejati DKI terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik gula RNI

• Diperiksa Panja Komisi I DPR terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter dan peralatan militer Rusia • Dituding memiliki kewarganegaraan ganda, Indonesia dan Amerika Serikat • Dituduh menjual rahasia negara terkait kerja sama PT Telkom Indonesia dengan SingTel • Dituding membagikan 600 kursi untuk para relawan di BUMN

Rini Mariani Soemarno • Sejak 2014: Menteri Badan Usaha Milik Negara Kabinet Kerja

• Sejak 2008: Komisaris Aora • 2001-2005: Presiden Direktur PT Kanzen Motor Indonesia

• 2001-2004: Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Gotong Royong

• 2000-2001: Presiden Direktur PT Semesta Citra Motorindo

• 1998-2000: Presiden Direktur PT Astra Internasional

11

Rini Mariani Soemarno bersama Megawati Soekarnoputeri: Awalnya berkawan akrab.

Megawati. Padahal, kabar yang santer terdengar, Mega sama sekali tak mengusulkan nama Rini masuk dalam jajaran kabinet. Presiden Jokowi sendiri yang memilih Rini menjadi Menteri BUMN. “Profesional, CEO, pekerja keras, Ketua Tim Transisi, pernah jadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, pekerja yang super cepat, lincah sekali,” kata Jokowi saat memperkenalkan Rini sebagai Menteri BUMN di halaman Istana Merdeka, hari Minggu sore (26/10/2014).

Tak ada yang ragu kalau Rini seorang profesional. Wanita kelahiran Maryland, Amerika Serikat pada 9 Juni 1958 ini, memang dikenal sebagai profesional yang sudah mengantongi jam kerja cukup tinggi di dunia bisnis.

Tahun 1989 Rini bergabung ke PT Astra International. Di perusahaan otomotif, yang saat itu mayoritas sahamnya dimiliki William Soeryadjaya, ia diberi jabatan sebagai General Finance Division. Tahun 1990, di usianya 32 tahun, jabatannya naik menjadi Direktur Keuangan Astra.

Tahun 1998 Rini dipercaya menjadi menjadi Presiden Direktur Astra dan ditugaskan membenahi Astra yang saat itu sedang terpuruk dihantam krisis ekonomi dan moneter.

Setelah tak lagi di Astra, Rini kemudian menjadi komisaris di Agrakom. Ia juga mendirikan pabrik sepeda motor Kanzen.

Dengan sederet pengalaman itu, tak heran kalau Rini dijuluki sebagai wanita hebat. “Bu Rini itu 10 tahun lebih muda dari saya.

Tapi pengalamannya jauh lebih senior. Bahkan, ketika beliau menjabat pimpinan di Grup Astra, waktu itu saya masih menjadi wartawan,” kata Dahlan Iskan, mengawali sambutannya pada acara serah terima jabatan Menteri BUMN kepada Rini di Kementerian BUMN, Oktober tahun 2014.

MARAH BESAR Dua bulan sejak Rini bergabung ke dalam Kabinet Kerja pimpinan Jokowi-JK, hubungannya dengan beberapa petinggi PDI Perjuangan, terutama Megawati, mulai tak mesra. Megawati dan elit PDI Perjuangan menginginkan agar Rini bersikap loyal dan berkomitmen kepada PDI Perjuangan. Sebaliknya Rini, karena merasa dipilih dari kalangan profesional, ingin bekerja se-

12

cara profesional dan tak ingin diintervensi.

Tindakan Rini dianggap melawan dan bertentangan dengan apa yang digariskan oleh PDI Perjuangan, khususnya Megawati.

Bahkan, Mega dikabarkan sempat marah besar terhadap Rini karena dianggap terlalu ikut campur urusannya dengan Presiden Jokowi.

Rini bersama Andi Widjajanto (saat itu Sekretaris Kabinet) dan Luhut Binsar Panjaitan (saat itu Kepala Staf Kepresidenan, dan sekarang Menko Polhukam) disebut sebagai tiga serangkai yang selalu membentengi Jokowi dari berbagai intervensi dari luar. Di kalangan elit Koalisi Indonesia Hebat, tiga sosok ini disebut sebagai ‘Trio Macan’.

Dalam pidato pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Bali beberapa waktu lalu, Megawati sempat menyebut ada ‘penumpang gelap’ dalam pemerintahan Jokowi. Banyak orang paham bahwa yang dibidik oleh Mega adalah ‘Trio Macan’.

Rini dan Andi tak lain adalah orang kepercayaan Jokowi di Tim Transisi. Demikian juga Luhut adalah Penasihat Tim Transisi yang juga eks Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar.

Itulah sebabnya, ketika Tjahjo meletupkan ‘tembakan’ ke atas bahwa ada menteri yang menghina Presiden Jokowi, banyak kalangan mencium ada tujuan lain di balik pernyataan itu. Sebab, sejak pernyataan Tjahjo muncul ke permukaan, sejumlah politisi PDI Perjuangan langsung menyerang Rini. Dan, Tjahjo adalah politisi PDI Perjuangan.

Rini sendiri heran dengan tuduhan bahwa dia adalah menteri yang menghina Presiden Jokowi. “Bagi saya, adalah mutlak untuk mematuhi dan menghormati Presiden sebagai atasan saya. Sepatutnya dalam bulan suci Ramadan ini, kita semua tidak semestinya memfitnah orang,” ujar Rini saat itu.

Banyak kalangan mencium bahwa memang ada skenario untuk menggulingkan Rini Soemarno dari kursi Menteri BUMN. Apalagi, kini serangan itu datang dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputeri, tokoh yang sangat berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan Jokowi-JK. Pertanyaannya sekarang adalah: apakah Presiden Jokowi bersedia mengikuti kemauan sosok yang dulu mengusungnya jadi calon presiden? n

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

Itu Prerogatif Presiden

P

olitisi PAN di DPR, Muslim Ayub tiba-tiba saja membocorkan rencana reshuffle kabinet. Menurut Muslim, PAN sudah menyerahkan nama lima kadernya atas permintaan Presiden Jokowi.

Asal tahu saja, sejak awal September lalu, PAN menyatakan bergabung dan mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Dari sini tersebar spekulasi bahwa kader PAN akan mendapatkan jatah kursi menteri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengaku sudah mendengar rencana reshuffle kabinet jilid II yang akan dilakukan Presiden Jokowi. “Kami hasil reshuffle jilid I mungkin akan ada yang kedua, mungkin kita akan lebih hebat lagi dari ini,” kata Rizal.

Memang, sejak PAN mendukung pemerintahan, isu reshuffle kabinet jilid II bergulir cukup kencang. Berbarengan dengan itu, dari berbagai survei yang dilakukan lembaga survei menunjukkan masyarakat kurang puas terhadap hasil kerja setahun pemerintahan Jokowi-JK. Banyak menteri yang salah tempat atau tak pantas, karena hanya titipan partai pendukung pemerintah.

Lalu, kapan perombakan kabinet jilid II akan dilakukan Presiden Jokowi? Inilah yang masih belum jelas. Tapi yang jelas, persoalan utama karut marutnya perekonomian nasional lantaran kinerja tim ekonomi yang buruk, tak terkecuali bidang politik dan hukum. Apalagi, Kamis pekan lalu terjadi ledakan bom dan tembak-menembak antara sekelompok teroris dengan polisi di kawasan Jalan Thamrin.

Kini, para pelaku pasar sedang menunggu apa yang akan dilakukan Presiden Jokowi dalam reshuffle kabinet jilid II. Hanya saja, mereka melihat ada beberapa menteri yang kinerjanya kurang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Gubernur BI Agus Martowardojo tak cukup baik,” kata Satrio Utomo, Kepala Riset Universal Broker.

Menurut Satrio, Rini banyak memberi kebijakan yang

Jadi kalau nanti dibilang sudah waktunya diganti, saya akan juga bersyukur dan terima kasih kepada Allah karena ada waktu lebih lama untuk bermain-main bersama cucu saya. reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

membingungkan pasar. Selain itu, ia menilai Menteri BUMN juga banyak menaruh posisi politis sebagai komisaris perusahaan pelat merah.

Terhadap berbagai tuduhan itu, Rini membantahnya. Dia juga santai tentang isu bahwa dirinya bakal diganti oleh Presiden Jokowi. “Kalau memang sudah waktunya saya diganti, itu sudah keputusan dan prerogatif Bapak Presiden,” kata Rini beberapa waktu lalu.

Rini mengaku bersyukur dan berterima kasih atas apapun keputusan Presiden Jokowi. “Jadi kalau nanti dibilang sudah waktunya diganti, saya akan juga bersyukur dan terima kasih kepada Allah karena ada waktu lebih lama untuk bermainmain bersama cucu saya,” kata Rini. n

13

Kali Ini Jokowi Melawan Jokowi semakin berani mengganti para menterinya yang tidak sesuai dengan Nawicita, tidak cekatan, dan hanya sibuk dalam permainan politik.

TEKS Latihono Sujantyo Foto Riset

korupsi pembelian mobil crane oleh KPK. Tidak cukup sampai di situ. Konyolnya, Pansus Pelindo II yang dimotori Rieke Diah Pitaloka dari PDI Perjuangan merekomendasikan kepada Presiden Jokowi agar mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. Hah? Banyak kalangan menilai desakan kepada Jokowi untuk mencopot Rini tak lepas dari peran yang dimainkan oleh PDI

T

adinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin melancarkan jurus sekali tepuk dua tiga lalat terhabisi.

Maksudnya, sekali melangkah dua tiga masalah terselesaikan. Tapi ternyata hasilnya tidak demikian. Masalah yang diduga sudah selesai itu ternyata berbuntut panjang. Malah saking panjangnya, persoalan itu merembet ke mana-mana.

Contohnya ketika negeri ini dihebohkan oleh pencalonan Kapolri yang berstatus tersangka. Dalam kekisruhan itu, Kabareskrim (saat itu) Komjen Budi Waseso ikut “andil” dengan melakukan beberapa gebrakan. Di antaranya, ia menggerebek PT Pelindo II. Dan, dari situ muncullah kasus pembelian mobil crane. Polri pun melanjutkan penyelidikannya.

Tapi Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino tak kalah gertak. Merasa punya beking yang kuat, ia pun menelepon Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan kabar tersebut sampai di telinga Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang sedang berada di Korea Selatan. Hasilnya lumayan. Lino bisa bernafas lega. Bahkan, ketika itu Jusuf Kalla seperti mengancam halus polisi, untuk bertindak “hati-hati”.

Dilansir dari Harian Kompas 30 Agustus 2015, Jusuf Kalla berkata, “Polisi harus menjalankan perintah presiden dalam mengusut kasus Lino dan tidak boleh keluar dari itu.”

Kok, lapor presiden? Inilah “rezeki” Jokowi. Dan JK (panggilan Jusuf Kalla) seolah-olah melemparkan masalah pelik ini kepada atasannya. Jokowi pun putar otak. Akhirnya ditemukan pemecahannya, Komjen Budi Gunawan (yang dicalonkan Kapolri) diangkat menjadi Wakapolri dan Budi Waseso yang semula menjabat sebagai Kabareskrim didapuk menjadi Ketua Badan Narkotika Nasional.

Selesai? Ternyata belum. Sejumlah anggota DPR membangun proyek Pansus Pelindo II. Dan di sini, mereka menggandeng semua orang yang berseberangan dengan Lino, termasuk polisi dan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. Dari mulut merekalah keluar serangkaian caci maki yang mengarah kepada Lino. Tak terkecuali peran Jusuf Kalla dan Sofyan Djalil yang katanya membekingi Lino. Dan, Lino akhirnya pun tumbang dari Pelindo II. Ia diserang dari berbagai penjuru, mulai dari kepolisian, Pansus Angket DPR Pelindo II sampai KPK. Lino telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan

14

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Kabinet Kerja: Tidak boleh ada yang intimidasi.

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

Perjuangan. Memang, dua bulan sejak Rini ditarik Presiden Jokowi masuk ke dalam Kabinet Kerja, hubungannya dengan beberapa petinggi PDI Perjuangan, terutama Megawati, mulai tak mesra. Megawati dan elite PDI Perjuangan menginginkan agar Rini bersikap loyal dan berkomitmen kepada PDI Perjuangan. Sebaliknya Rini, karena merasa dipilih dari kalangan profesional, ingin bekerja secara profesional dan tak ingin diintervensi.

Dalam pidato pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Bali beberapa waktu lalu, Megawati sempat menyebut ada ‘penumpang gelap’ dalam pemerintahan Jokowi. Banyak orang paham bahwa yang dibidik oleh Mega adalah Rini Soemarno, Luhut Binsar Panjaitan (saat itu Kepala Staf Kepresidenan),

dan Sekretaris Kabinet (saat itu) Andi Widjajanto, yang kemudian diganti oleh Pramono Anung.

SEMAKIN LIHAI Kebetulan sekarang ini isu reshuffle kabinet jilid II sedang hangat-hangatnya. Isu ini semakin berhembus kencang ketika PAN mengklaim dua kadernya sudah ditawari Presiden Jokowi menjadi menteri.

Presiden Jokowi sendiri sudah memberi sinyal kemungkinan reshuffle. Namun kali ini ia mengingatkan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. “Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Tidak boleh ada yang dikte-dikte, intimidasi, desak-desak. Ini adalah hak prerogatif presiden,” tegasnya dalam akun Instagramnya, pada Minggu (3/1).

Siapa pihak yang mendikte dan mengintimidasi presiden soal reshuffle kabinet? Kepada siapa pernyataan ini ditujukan?

Ada dua kemungkinan. Pertama, pernyataan itu ditujukan kepada Megawati dan sejumlah politisi PDI Perjuangan serta koalisi partai yang dulu mendukungnya sebagai capres. Ia ingin melepaskan diri dari predikat sebagai ‘petugas partai’, karena menganggap intervensi yang banyak dilakukan partai pendukungnya hanya menghambat kinerja pemerintahannya.

Kemungkinan kedua, Jokowi ingin mengingatkan kepada partai yang baru masuk mendukungnya agar tidak terlalu berharap banyak kadernya masuk dalam jajaran kabinet hasil reshuffle jilid II. Maklum saja, dalam penyusunan Kabinet Kerja pada Oktober tahun 2014, hanya dua menteri yang langsung dipilih oleh Jokowi, yakni Pratikno (Mensesneg) dan Andrinof Chaniago (Menteri PPN/Kepala Bappenas). Selebihnya, kebanyakan pesanan. Baru pada reshuffle jilid I pada Agustus tahun lalu, Jokowi memilih sendiri Rizal Ramli (Menko Kemaritiman dan Sumber Daya) dan Luhut Binsar Panjaitan (Menko Polhukam). Namun, Andrinof diganti oleh Sofyan Djalil.

Banyak kalangan mencium, di tahun kedua pemerintahannya Jokowi bakal semakin berani mengganti para menterinya yang tidak sesuai dengan Nawicita, tidak cekatan, dan hanya sibuk dalam permainan politik. Apalagi, Jokowi tampak semakin lihai menyeimbangkan kekuatan politiknya dalam merangkul oposisi.

Kita lihat saja nanti hasil reshuffle kabinet jilid II. n

Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Tidak boleh ada yang dikte-dikte, intimidasi, desak-desak.

Ini adalah hak prerogatif presiden.

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

15

Karena BUMN Banyak Diincar Bukan rahasia lagi kalau selama ini BUMN menjadi sapi perah banyak kelompok kepentingan, terutama oknum-oknum politisi.

TEKS Latihono Sujantyo Foto Riset

R

ini Soemarno, Menteri BUMN seperti tak terganggu dengan isu reshuffle Kabinet Kerja jilid II. Ia malah bertekad ingin menaikkan aset BUMN dua kali lipat menjadi Rp 10.000 triliun pada 2019 nanti.

Untuk mencapai angka sebesar itu, tentu saja ada syarat yang harus dipenuhi. Yakni sinergi antarperusahaan BUMN, seperti yang dilakukan Pertamina-Pelni-Pupuk Indonesia beberapa waktu lalu. “Kalau satu tambah satu itu sama dengan dua, saya harapkan dengan adanya sinergi itu satu tambah

satu menjadi lima,� kata Rini saat menyaksikan penandatanganan MoU antara ketiga BUMN tersebut.

Saat ini, total aset 119 BUMN dan sekitar 500 anak perusahaannya ditaksir hampir mendekati Rp 5.000 triliun. Pada semester I-2015 lalu, laba bersih perusahaan-perusahaan milik negara itu mencapai Rp 64,2 triliun atau 49% dari target yang ditetapkan sepanjang tahun 2015.

Seperti diketahui, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara.

Ada beberapa jenis BUMN. Ada yang disebut Perusahaan Perseroan, yaitu BUMN yang mengejar keuntungan. Kemudian ada Perusahaan Umum (Perum), yang tujuannya untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa. Perusahaan ini juga mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Sebanyak 119 BUMN yang ada saat ini, terbagi dalam berba-

Mobil listrik: Diduga ada penyimpangan.

16

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

gai sektor. Ada sektor aneka industri, asuransi, energi, industri strategis, kawasan industri dan perumahan, kehutanan, konstruksi, logistik dan jasa sertifikasi, pembiayaan, penunjang pertanian, perbankan, percetakan dan penerbitan, perikanan, perkebunan, pertambangan, prasarana angkutan, sarana angkutan dan pariwisata, serta telekomunikasi.

BANYAK KELOMPOK KEPENTINGAN Boleh dibilang, hampir semua sektor usaha dimasuki oleh BUMN. Maka, jangan heran kalau asetnya sampai ribuan triliun. Lantaran itu, bukan rahasia lagi kalau selama ini BUMN menjadi sapi perah banyak kelompok kepentingan, terutama oknum-oknum politisi. Dengan aset dan keuntungan sebesar itu, BUMN menjadi tempat paling enak menggarong uang.

Apung Widadi, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah mengatakan, salah satu modus yang sering digunakan oleh para elite politik untuk menilep dana BUMN adalah melalui proses initial public offering (IPO) dari BUMN ke swasta.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga pernah menemukan sumber dana parpol yang berasal dari BUMN dan BUMD. Pelakunya kebanyakam calon incumbent, tapi ada ada juga dari calon baru. Modusnya, ada yang menggunakan nama perusahaan dalam negeri, ada juga yang modusnya memutar-mutarkan dulu uangnya ke luar negeri.

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

Selain itu, banyak orang di dalam BUMN yang tergoda. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas pernah mengatakan, ada indikasi terjadi kaderisasi koruptor-koruptor muda di institusi negara dan BUMN. “Kaderisasi (koruptor) bisa dilihat di institusi-institusi negara dan BUMN saat ini,” ujar Busyro.

Berdasarkan data dari KPK, selama kurun waktu tiga tahun, 2008-2011, tercatat tujuh pejabat BUMN dihukum karena terlibat kasus korupsi. Saat ini, jumlahnya mungkin sudah bertambah. Pada Juni 2015 saja , dua mantan pejabat Kementerian BUMN ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus penyimpangan pengadaan 16 unit mobil listrik pada 3 BUMN senilai Rp 32 miliar.

Pada 2008, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis empat tahun terhadap mantan General Manager PT Perusahaan Gas Negara (PGN) wilayah II Jawa Timur, Triyono karena terbukti bersalah dalam kasus korupsi proyek pembangunan jaringan distribusi gas PGN pada 20022003.

Pada 2009, KPK menyeret mantan Direktur Utama PT PGN, Washington Mampe Parulian Simanjuntak, terkait penerimaan dana taktis pada kegiatan proyek pembangunan jaringan distribusi gas yang menggunakan APBN 2003. Kasus ini juga menyeret Direktur Keuangan PGN saat itu, Djoko Pramono, termasuk beberapa anggota DPR. Kasus lain terjadi di PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Mantan Direktur Keuangan PT RNI Ranendra Dangin divonis 3 tahun penjara dalam kasus korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Operasional Pengadaan, Penyimpanqan, dan Penyaluran Gula Kristal Putih antara RNI dengan Perum Bulog pada 2001-2004.

Pada 2010, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) disorot, yakni pada Pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) berbasis Teknologi Informasi. Dalam kasus ini, mantan Direktur Utama PLN Eddie Widiono Suwondo divonis lima tahun penjara.

Kasus korupsi pada 2011 terjadi di PT Barata Indonesia (BI) atas penggelapan dalam penjualan tanah PT BI (Persero) pada 2004. Dalam kasus ini, Direktur Keuangan dan SDM PT BI Mahyuddin Harahap ditetapkan sebagai tersangka.

Meskipun sudah banyak yang masuk bui lantaran tergoda dana BUMN, toh itu tak membuat orang mengerem masuk.

Lihat saja masuknya sejumlah relawan dan politisi pendukung Jokowi-JK Pilpres 2014 lalu yang kini menduduki jabatan komisaris di beberapa perusahaan BUMN. Tentu saja, masuknya sejumlah relawan dan politisi tersebut mengundang tanda tanya banyak kalangan. Sebab, kebanyakan dari mereka tidak memiliki kecakapan mengisi posisi strategis itu. Padahal, salah satu tugas komisaris adalah mengawasi kinerja koporasi. “Salah-salah malah bikin runyam,” kata seorang bankir.

“Ini jelas, politik balas budi,” kata Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis. Yang dikhawatirkan oleh Uchok, BUMN-BUMN tadi hanya dijadikan sapi perahan saja. n

17

Bisnis Kinerja maskapai

Bisnis Penerbang Bisnis penerbangan nasional bisa bernasib buruk jika masalah kualitas keamanan dan pelayanan kepada para penumpang terus diabaikan.

B

TEKS Sri Wulandari foto Dahlan RP, Riset

isnis penerbangan nasional di tahuntahun mendatang bisa jadi bakal menghadapi tantangan yang tidak ringan.

Sebab bukan apa-apa, pesatnya pertumbuhan di industri ini ternyata tidak diimbangi dengan kualitas keamanan dan pelayanan untuk para penumpangnya.

Tak percaya, lihat saja rilis yang dipublikasikan Skytrax Global Airline Rating beberapa hari lalu. Skytrax memasukkan Lion Air dalam daftar 22 maskapai terburuk di dunia. Perusahaan konsultan asal Inggris yang melakukan riset mengenai maskapai penerbangan dunia ini menempatkan Lion Air di urutan ke-9.

Tak hanya Lion. AirlineRatings.com, seperti dikutip dari CNN 11 Januari 2016, merilis ada sembilan maskapai asal Indonesia yang masuk kategori dengan tingkat keselamatan dan keamanan penerbangan yang buruk. Sembilan maskapai itu adalah Lion Air, Batik Air, Citilink, Kal-Star Aviation, Sriwijaya Air, TransNusa, Trigana Air Service, Wings Air, dan Xpress Air. Buruknya kualitas keamanan dan pelayanan kepada para penumpang bisa jadi bakal menggerus bisnis penerbangan nasional, setidaknya bagi sembilan maskapai nasional di atas. Apalagi, tingkat persaingan tiket berbiaya murah begitu sengit. Saking sengitnya, sudah ada beberapa maskapai nasional yang menutup usahanya.

Tahun 2014 Tigerair Mandala menutup operasi mereka di tengah menguatnya nilai mata uang dolar AS terhadap rupiah. Maklum saja, sekitar 70% pengeluaran PT Tigerair Mandala dibayar dalam bentuk dolar AS. Seperti diketahui, pada 13 Januari 2011 — sebelum berubah menjadi Tigerair Mandala — maskapai ini menghentikan operasi penerbangan selama 45 hari akibat terlilit utang sebesar Rp 2,4 triliun. Waktu 45 hari tersebut dimanfaatkan untuk merestrukturisasi kewajiban utang Mandala.

Singkat cerita, Mandala mendapatkan penolong

18

Maskapai nasional: Kualitas keamanan sangat rendah.

untuk menyuntikan dana melalui penjualan saham.

Komposisi pemilik saham kemudian berubah, yakni Grup Saratoga 51,3% saham, Tiger Airways 33%, sisanya 15,7% dimiliki pemilik saham sebelumnya serta kreditor Mandala.

Saat itu, pemilik Saratoga Investama Sedaya Sandiaga Uno yang juga pemilik saham Mandala Airline bersama Tiger Airways, berencana membeli 10 pesawat berkapasitas besar sebagai upaya penyehatan.

Tapi sekali lagi, mereka tak sanggup menghadapi ketatnya persaingan. Kini, semuanya berubah, Mandala harus menutup usahanya karena biaya operasional yang berat.

BAHAN OMELAN Nasib naas dialami Batavia Airlines. Pada 30 Januari 2013, maskapai yang dioperasikan PT Metro Batavia Airlines ini diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat.

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

Bisnis Kinerja maskapai

gan Bisa Runyam

Putusan pailit itu bermula dari gugatan yang diajukan International Lease Finance Corporation (ILFC), perusahaan penyewaan pesawat (leasing), atas utang sebesar US$ 4,69 juta yang berasal dari perjanjian sewa-menyewa pesawat.

Selain ILFC, Batavia juga dilaporkan memiliki utang kepada Sierra Leasing Limited. Utang ini juga berasal dari perjanjian sewa-menyewa pesawat. Utang yang jatuh tempo pada 13 Desember 2012 tersebut dilaporkan sebesar US$ 4,94 juta. Dari dua kreditur ini saja, Batavia sudah memiliki total utang jatuh tempo sebesar US$ 9,63 juta. Adanya dua kreditur inilah yang membuat hakim menjatuhkan hukuman pailit terhadap Batavia.

Masalah lebih hebat juga sedang dialami Merpati.

Maskapai pelat merah yang dililit utang Rp 6,7 triliun ini telah meniadakan penerbangan mulai 1 Februari 2014. Langkah tersebut diambil karena pendapatan maskapai semakin menurun seiring dengan rendah-

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

nya tingkat kepercayaan masyarakat.

Tapi Merpati masih beruntung. Sebab, menjelang tutup tahun 2015 muncul kabar ada beberapa investor yang berhasrat membeli Merpati. Beredar kabar, para investor yang berminat berasal dari Rusia dan China.

Mereka adalah dua produsen pesawat, Xian Aircraft Industrial Corporation (China) dan Sukhoi (Rusia).

Kedua perusahaan asing itu siap menyelesaikan persoalan yang dihadapi maskapai pelat merah tersebut.

Tahun lalu, Xian sudah mengirim surat resmi kepada Kementerian BUMN. Demikian juga Shukoi sudah menyatakan berminat ikut membenahi Merpati.

Xian merupakan produsen pesawat jenis MA-60 yang pernah dioperasikan Merpati. Sukhoi memiliki kemampuan pendanaan dan pengadaan pesawat. Selain itu disebut pula nama Tomy Winata, bos Grup Artha Graha yang juga berminat mengakuisisi Merpati Airlines. Namun kabar tersebut dibantah Tomy. “Itu tidak benar,� kata dia sebagaimana dilansir Kontan.

Menurut Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Pontas Tambunan, sejumlah proposal yang sudah mereka terima, sedang diperiksa kelayakannya oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Namun, ia belum dapat menjelaskan secara detail terkait nama-nama calon investor tersebut, serta kapan dan berapa persen mereka akan mencaplok saham Merpati Airlines.

Bukan perkara mudah untuk menuntaskan permasalahan maskapai pelat merah itu, mengingat utang yang terus bertambah. Apalagi, Merpati sudah tidak memiliki aset yang bisa dijual. Aset senilai Rp 1,5 triliun semuanya telah diagunkan kepada kreditur. Asal tahu saja, tanggungan utang Merpati untuk karyawan sendiri saat ini sudah menyentuh angka Rp 1 triliun.

Selain itu, Merpati juga memiliki utang sebesar Rp 9,2 triliun dengan Kementerian Keuangan, PT Pertamina (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura (Persero) Tbk, dan kreditur.

Dengan masuknya investor, otomatis saham pemerintah di maskapai pelat merah itu bisa berkurang porsinya alias terdilusi. Tapi sejauh ini, sebagaimana diungkap Menteri BUMN Rini Soemarno, BUMN ini tidak keberatan. Apalagi, calon investor juga sudah menyanggupi mengambil alih utang maskapai yang menumpuk.

Masalahnya, bagaimana kualitas keamanan dan pelayanan yang harus diberikan kepada para penumpang? Jika masalah ini terus dibiarkan, industri penerbangan nasional hanya jadi bahan omelan saja.

Yang rugi, ya maskapai itu sendiri, karena masyarakat tak ingin naik pesawat mereka. n

19

Bisnis Kinerja maskapai

Udara Panas di Atas Bandara

P

ara penumpang pesawat mungkin tak tahu kalau saat berada di atas udara Bandara Soekarno-Hatta nyawa mereka terancam. Bayangkan, setiap hari ada 1.215 penerbangan, termasuk kedatangan dan keberangkatan di bandara tersebut.

Jadi, jangan heran kalau Airport Council International memberi peringkat ke-8 kepada Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara tersibuk di dunia pada 2013, mengalahkan Bandara Charles de Gaulle di Paris, Prancis dan Bandara Dallas atau Forth Worth di Texas, Amerika Serikat.

Sepanjang tahun lalu jumlah pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 70 juta penumpang.

Sejak dini hari, setidaknya di Terminal I, Bandara Soekarno-Hatta sudah dipadati manusia. Para penumpang dengan troli penuh barang praktis sulit bergerak sejak turun dari kendaraan hingga ke bagian pelaporan (check-in) tiket pesawat.

Saat ini, ada 14 maskapai domestik dan 41 maskapai rute internasional di bandara tersebut. Semua penerbangan ini dilayani hanya oleh dua landasan pacu. Maka tak begitu aneh jika suatu penerbangan agar bisa mendapat izin lepas landas ataupun mendarat memerlukan waktu relatif panjang.

Chappy Hakim, pengamat penerbangan dan Chairman CSE Aviation pernah mengatakan, sejak 16 April 2007 peringkat penerbangan Indonesia masuk dalam kategori dua. Artinya, mengacu pada standar regulasi International Civil Aviation Organization, penerbangan Indonesia tidak memenuhi syarat keselamatan terbang internasional.

Beberapa pilot senior mengatakan, kondisi pelayanan navigasi penerbangan (air traffic control services/ ATS) di Bandara Soekarno-Hatta sudah tidak layak. Selain banyak penerbangan tertunda, kondisi ini juga berpotensi terjadi tabrakan di udara.

Unit yang berkemampuan melayani gerakan 500 pesawat yang tinggal landas dan mendarat dalam satu

20

hari itu kini dipaksa melayani hampir 2.000 gerakan pesawat per hari. Sumber daya manusia untuk melayani penerbangan yang begitu padat seharusnya dilakukan 400 orang, tapi yang ada hanya 160 orang.

Kondisi ini membuat penerbangan di atas Bandara Soekarno-Hatta menjadi panas alias rawan, terutama di jam-jam sibuk. Komunikasi radio antar pilot dengan operator pengatur lalu lintas udara, begitu ramai. Belum lagi beberapa frekuensi radio yang kerap berbunyi keresek-keresek.

Banyak pilot yang sedang menerbangkan pesawat menjadi stres, termasuk para operator lalu lintas di udara dan darat. Inilah yang tidak diketahui para penumpang.

Mereka merasa nyaman saat mendarat dan tinggal landas di Bandara Soekarno-Hatta. Padahal, mereka sedang duduk di dalam pesawat yang setiap saat bisa meledak.

Sebenarnya, sejak tahun lalu sudah ada rencana menyulap Bandara Soekarno-Hatta menjadi layak pakai.

Misalnya, Terminal III yang hanya berdaya tampung 4 juta orang, akan dibangun untuk melayani 25 juta penumpang per tahun.

Setelah Dermaga 1 Terminal III, kelak dibangun bangunan utama dan Dermaga 2. Bersama dengan pembangunan Terminal I, dibangun gedung terminal yang terintegrasi antara Terminal I dan II. Di gedung yang terintegrasi tersebut dirancang, akan ada area parkir bertingkat dengan kapasitas 20 ribu mobil, ruang konvensi, pusat belanja, sarana rekreasi, fasilitas hotel, perkantoran penunjang operasional bandara, hingga stasiun kereta api. Desainnya bulat (circle), selaras desain Terminal I dan II. Pokoknya mewah.

Ketika tuntas, Bandara Soekarno-Hatta akan mampu menampung hingga 62 juta orang per tahun. Setelah resmi menjadi kawasan aerotropolis pada 2014, orang tak perlu lagi ke Bandara Internasional Changi, Singapura.

Rencana tinggal rencana. Tapi, wujudnya hingga tutup akhir tahun 2015 belum juga tampak. Jadi, udara di atas Bandara Soekarno-Hatta tetap saja rawan. n

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

Bisnis Operator telekomunikasi

Lima Saja, Jangan Lebih Jumlah operator seluler akan diciutkan. Sebab, persaingannya sudah sampai berdarah-darah.

P

TEKS Sri Wulandari foto Erbhayu

ara operator telekomunikasi mulai sekarang harus bersiap-siap. Pasalnya, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) berencana mengerucutkan jumlah mereka.

Nanti, jumlah operator di Indonesia cukup empat atau lima saja.

Langkah BRTI itu ditempuh untuk membuat industri telekomunikasi menjadi sehat. Sebab, sampai hari ini, persaingan di antara operator seluler sudah begitu sengit. Apalagi, industri telekomunikasi adalah industri padat modal dan harus terus menerus berinvestasi.

“Jadi, daripada berdarah-darah dan terus merugi lebih baik dikonsolidasikan saja,” kata seorang pejabat BRTI. Menurut dia, Indonesia adalah negara terbanyak yang memiliki jumlah operator telekomunikasi. Pada 2013 jumlah operator seluler, termasuk berbasis teknologi Code Division Multiple Access (CDMA) sebanyak 14 operator.

Jumlah ini kemudian menciut menjadi 13 karena adanya konsolidasi Axis dengan XL. Riant bilang, pihaknya akan mendorong terus industri telekomunikasi semakin gencar berkonsolidasi. “Kami dorong terus karena kami punya blueprint untuk industri yang dinamakan the law of three,” katanya.

Dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU)

tentang Telekomunikasi, yang kini sedang digodok di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), memang ada rencana pemerintah membatasi jumlah operator seluler.

Maklum saja, persaingan di bisnis telekomunikasi sudah sangat ketat. Selain itu, sumber daya penunjang sektor komunikasi juga terbatas.

Memang, sejak tiga tahun lalu para operator telekomunikasi bersaing ketat memperebutkan pelanggan lewat perang tarif. Pelanggan dibuat bagaikan raja, yang dilayani habis-habisan. Mereka ditawari bonus kartu perdana, bonus isi ulang, bonus pemakaian pulsa, berbagai hadiah melalui penukaran poin, dan tarif SMS (pesan pendek) maupun panggilan murah.

Pendek kata, para operator seluler harus memberi pelayanan ekstra kepada pelanggannya. Sebab, bila tidak, mereka akan ditinggalkan pelanggan.

Saat ini, terdapat 13 operator telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia, baik teknologi GSM maupun CDMA. Operator dengan teknologi GSM mendominasi pangsa pasar. Telkomsel menguasai pangsa pasar sebesar 42%, Indosatooredoo 16,7%, XL Axiata 15,9%, Hutchison 3 Indonesia (Tri) 5,4%, dan Axis Telekom Indonesia 2,1%.

Menurut President Director & CEO XL Axiata, Hasnul Suhaimi, jumkah operator seluler itu sudah terlalu banyak. “Saya rasa empat atau lima operator di Indonesia sudah cukup,” kata Hasnul. Di China, lanjut Hasnul, dengan penduduk 1,3 miliar jiwa hanya dilayani oleh tiga operator seluler.

Indonesia memang pasar yang gemuk. Dengan penduduk lebih 250 juta jiwa, negeri ini menjadi incaran para pemain di industri telepon seluler. Namun, data Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) perlu direnungkan. Saat ini, kata ATSI, angka penetrasi bisnis telekomunikasi di Indonesia sudah mencapai di atas 90% dari total penduduk. Diperkirakan, tahun 2016 telepon seluler yang dipakai penduduk Indonesia bisa menembus 250 juta orang.

Kalau memang betul begitu, artinya jumlah telepon seluler yang beredar bakal melebihi jumlah penduduk Indonesia. Jadi, bisa dibayangkan bagaimana ketat dan sengitnya bisnis di pasar ini. n

promosi operator telekomunikasi

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

21

Bisnis Gas alam cair

Blok Masela: Terkatung-katung.

Gaduh di Blok Masela Jadwal realisasi eksplorasi Blok Masela molor dari rencana semula awal tahun ini.

Tampaknya pemerintah ingin pembangunan dilakukan di darat.

P

TEKS Sri Wulandari foto Riset

ara menteri seharusnya bisa bekerja sama, tapi tidak bagi Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said. Keduanya kerap berbeda pandangan dalam menilai sebuah proyek. Soal pembangkit listrik 35.000 megawatt, misalnya. Rizal bilang proyek ini harus dievaluasi ulang karena tidak layak, sebaliknya Sudirman menyatakan jalan terus.

Padahal, Kementerian ESDM itu di bawah koordinasi Kemenko Maritim dan Sumber Daya.

22

Belakangan yang tak kalah seru terkait Blok Masela. Rizal menginginkan pembangunan kilang gas alam cair di darat (On shore LNG Plant) dan mengalirkannya dengan menggunakan pipa sepanjang 600 km ke Pulau Aru. Alasannya, investasi yang dibutuhkan ‘hanya’ sekitar US$ 14 ,6 miliar. Sedangkan bila yang dibangun Floating LNG Plant, maka butuh duit sebanyak US$ 19,3 miliar.

Tapi Sudirman lebih suka Floating LNG Plant. Begitu juga dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu (SKK) Migas. Mereka berdua pihak satu suara, FLNG Plant.

Menurut Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, angka yang disodorkan Rizal Ramli terbalik. Itulah sebabnya SKK Migas memberi rekomendasi agar pemerintah membangun FLNG karena lebih murah ketimbang On shore LNG Plant.

Asal tahu saja, Blok Masela adalah salah satu blok yang memiliki cadangan gas terbesar di Indonesia. Cadangannya mencapai 10,73 Trillion Cubic Feet (TCF).

Begitu besarnya jumlah cadangan tersebut, hingga

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

Bisnis Gas alam cair memberikan manfaat ekonomi bagi penduduknya.

Pada akhirnya, Pulau Aru akan menjadi semacam Balikpapan Baru atau Bontang. Bahkan bukan mustahil, dalam 10 tahun Aru bakal menyalip Bontang dan Balikpapan.

Tapi kalau pemerintah jadi membangun Floating LNG Plant, hampir dipastikan teknologi yang dipakai berasal dari Shell. Kandungan lokal untuk membangun Floating LNG Plant pun tidak banyak, paling banter hanya 10%.

Blok Masela juga biasa disebut Lapangan Abadi. Saat ini proyek pengolahan gas Blok Masela di bawah kendali Inpex Masela Ltd (65%) dan Shell Upstream Overseas Services Ltd (35%).

Kembali ke silang pendapat dua menteri. Usulan Rizal kelihatannya cukup menarik. Dia bilang, jika yang dibangun On shore LNG Plant, dampak positif ikutannya cukup banyak. Menurut dia, dengan adanya unit pengolahan gas di Pulau Aru, tentu terbuka lapangan kerja bagi penduduk lokal. Pabrik baja di dalam negeri juga kecipratan rezeki karena mendapat banyak order dari proyek pembangunan pipa ke Pulau Aru. Pasalnya, bukan mustahil pipanisasi itu kelak memang membutuhkan spesifikasi pipa yang dihasilkan produsen di dalam negeri, PT Krakatau Steel (Persero), misalnya.

Kondisi ini dapat meningkatkan pengembangan wilayah sekitarnya menjadi kawasan downstream industry. Industri pupuk, petrokimia, gas untuk bahan bakar dan produk substitusi lainnya adalah beberapa di antaranya yang bakal lahir.

Dampak ikutan lainnya, Aru akan hidup dan ramai oleh kapal-kapal dan penerbangan dari berbagai wilayah yang akan ramai pulang-pergi ke sana. Tak pelak lagi, Aru pun membutuhkan lapangan terbang baru. Pada gilirannya Aru benar-benar menjadi kota sibuk yang

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

HARUS SEGERA DIPUTUSKAN Nah, karena tak ingin terus gaduh, pemerintah memanggil konsultan independen Poten & Partners untuk melakukan verifikasi dan meneliti metode apa yang yang paling baik untuk Blok Masela. Hasilnya, metode terbaik untuk pengembangan blok adalah melalui skema fasilitas pengolahan terapung (FLNG).

Anehnya, setelah kajian dari Poten & Partners keluar, muncul permintaan baru, yakni kajian manfaat langsung proyek ini bagi masyarakat setempat. “Isunya bukan lagi darat atau laut. Kami akan studi lagi untuk pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah setempat,” ujar Djoko Siswanto, Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM, Senin pekan lalu.

Studi itu akan dilakukan oleh perguruan tinggi setempat dan perguruan tinggi lainnya. Untuk pengembangan daerah sekitar wilayah gas abadi, pemerintah tengah mencari lahan seluas 40 hektare untuk pembangunan logistic shore base, yakni fasilitas produksi untuk memisahkan fluid hydrocarbon.

Tak pelak, kajian baru ini membuat jadwal realisasi eksplorasi blok yang nilai investasinya diperkirakan US$ 14,8 miliar ini molor dari rencana semula awal tahun ini. Molornya jadwal keputusan status Blok Masela ini disesalkan praktisi minyak dan gas senior, John Karamoy.

“Kalau Inpex mau, mereka bisa bawa ke arbitrase, karena sudah dirugikan akibat penundaan,” ujar John.

Apalagi berdasarkan hitungan SKK Migas, Inpex sudah mengeluarkan dana US$ 1,5 miliar sejak pengelolaan blok ini diteken di tahun 1998.

Menurut perhitungan John, keputusan harus segera diambil paling lambat pada kuartal I - 2016. Semakin lama keputusan diambil, umur pengelolaan blok semakin pendek. “Hal itu merugikan mereka.”

SKK Migas pun membenarkan ada klausul dalam kontrak bagi hasil yang memungkinkan Inpex menggugat pemerintah ke arbitrase internasional. Namun, menurut Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas Elan Biantoro, keadaan saat ini bukan menjadi alasan pengajuan gugatan. “Kalau sudah terlalu melenceng dari kontrak, baru ada kemungkinan menggugat,” tutur Elan.

Saat ini, ucap Elan, alasan mundurnya keputusan Blok Masela adalah pemerintah masih mengkaji skema terbaik, terutama soal efek berganda bagi daerah setempat.

Tampaknya, pemerintah menginginkan pembangunan kilang gas alam cair Blok Masela dilakukan di darat atau On shore LNG Plant. n

23

Klinik pengobatan dan tenaga medis asing mudah ditemui di sejumlah kota besar di Tanah Air. Waspada! Legalitas usaha dan praktek serupa itu nyatanya cenderung ilegal.

TEKS RATNA NURAINI Foto Riset

W

ajah lelaki paruh baya itu tampak sangat getir. Di sela-sela sedu sedannya, dia menuturkan ihwal tragedi yang menimpa buah hatinya, yang diduga menjadi korban malpraktik tenaga medis asing ilegal.

Klinik Chiropractic First

24

Adalah Alfian Helmy, mantan pejabat di salah satu BUMN, yang terpaksa kehilangan anak perempuan bungsunya, pada 7 Agustus lalu. Allya Siska Nadya yang semasa hidupnya kerap disapa Siska itu meninggal dunia hanya berselang beberapa jam setelah sebelumnya sempat menjalani terapi di klinik chiropractic, Chiropractic First, yang berlokasi di Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Dituturkan Alfian, awalnya perempuan kelahiran Bandung 32 tahun silam itu mendatangi klinik chiropractic karena merasa terganggu dengan rasa nyeri di bagian leher dan tulang belakang. Keluhan itu memang telah dirasakan Siska sejak beberapa waktu bulan sebelumnya.

Namun selama itu, menurut Alfian, Siska tidak pernah mendapat pertolongan medis, melainkan hanya pemijatan tradisional. Sampai pada suatu ketika, bertolak dari rencana Siska untuk melanjutkan pendidikan S2 di negeri jiran, buah hatinya itu memutuskan untuk mengobati secara serius penyakit nyeri yang acap mengganggunya.

Setelah menimbang sejumlah hal, Alfian mengatakan, Siska akhirnya mendatangi klinik terapi chiropractic di kawasan Pondok Indah. Konon pilihan itu diambil Siska karena lokasi klinik relatif dekat dengan kediamannya.

Pada kedatangan pertama, yakni pada 5 Agustus, Siska diketahui menjalani konsultasi terlebih dahulu dan bertemu dengan terapis asing bernama Randall Caferty.

Setelah konsultasi itu, disebutkan bahwa Siska memer-

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

Mamanya waktu lihat pengerjaannya sudah terkejut. Dia (Siska) ditengkurepin, terus datang si Randall ngangkat dia punya kepala dan putar ke kiri, ke kanan, kretek, kretek. Lalu diambil dipinggulnya, putar ke kiri, ke kanan. Prosesnya paling lima menit saja. reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

25

lukan terapi sebanyak 40 kali. Dan untuk sesi terapi sejumlah itu, Siska dikenai biaya sebesar Rp 17 juta.

Kala itu, Alfian mengatakan, Siska mengungkapkan keberatan terkait waktu pelaksanaan terapi karena dia berencana untuk bertolak ke Prancis, pada 18 Agustus.

Alhasil, sambung dia, Randall pun menawarkan paket terapi dengan jumlah tetap 40 kali, tapi durasi waktunya dipercepat menjadi dua kali sehari. Mengganggap Randall sebagai dokter yang ahli, Siska pun akhirnya menyetujui penawaran itu.

Jadwal terapi pertama dilakukan keesokan harinya, yakni pada 6 Agustus 2015, pukul 13.00 WIB. Pada waktu yang ditentukan, Siska pun datang. Dan pada sore harinya, Siska kembali menjalani terapi dengan ditemani sang ibunda.

Allya Siska Nadya

26

SERBA MENGEJUTKAN Demi melihat tindakan Randall terhadap Siska, Alfian mengungkapkan, istrinya sempat mengaku sangat terkejut. Betapa tidak. Bukan hanya waktu pelaksanaan terapi yang hanya berlangsung lima menit, tapi juga metode terapi yang digunakan Randall untuk mengobati anaknya. “Mamanya waktu lihat pengerjaannya sudah terkejut.

Dia (Siska) ditengkurepin, terus datang si Randall ngangkat dia punya kepala dan putar ke kiri, ke kanan, kretek, kretek. Lalu diambil dipinggulnya, putar ke kiri, ke kanan.

Prosesnya paling lima menit saja,� beber Alfian.

Usai terapi dilakukan, sekitar pukul 20.00 WIB, Alfian menjelaskan, dia menjemput sendiri anak dan istrinya di klinik. Tak berapa lama, mereka pun tiba di rumah.

Sekitar pukul 23.00 WIB, Siska pun mengeluhkan kesakitan yang luar biasa di bagian leher. Tak menunggu lama, Siska langsung dilarikan ke unit gawat darurat RS Pondok Indah (RSPI).

Berdasarkan catatan medis tim dokter di RS PI, Siska mengalami kesemutan pada bagian leher hingga lengan dan bagian belakang lehernya membengkak. Dugaan awal, Siska mengalami pecah pembuluh darah.

Sejatinya untuk memastikan hal itu, harus segera diambil tindakan MRI. Namun Siska sempat kehilangan kesadaran dan denyut jantungnya melemah. Kondisi pasien yang tidak stabil serupa itu mengakibatkan, MRI tidak bisa dilakukan.

Hingga akhirnya, kejadian mengejutkan lain dialami keluarga, karena sekitar pukul 06.00 WIB, dokter justru menyatakan Siska meninggal dunia.

Demi menduga adanya persoalan pada tindakan medis yang dilakukan Randall, dan setelah berkonsultasi pada sejumlah pihak, keluarga Alfian akhirnya mengajukan laporan ke Polda Metro Jaya, pada 12 Agustus silam.

Oleh jajaran kepolisian, Randall sempat dua kali di-

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

Randall CafFerty

minta datang untuk didengar keterangannya dalam kasus dugaan malpraktik tersebut. Namun, Randall mangkir.

Heru, seorang staf Chiropractic First menyebutkan Randall sudah resign dari klinik tersebut per November 2015. Sejauh ini, aparat terkait mensinyalir Randall sudah meninggalkan Indonesia. Dia juga diduga tidak memiliki izin praktik di Indonesia.

Sebuah informasi lain menyebutkan, nama Randall Cafferty tercantum dalam sebuah dokumen di situs Board of Chiropractic Examiners milik pemerintah negara bagian California. Dalam dokumen berangkat tahun 2013 tersebut, nama Randall terkait dengan tindak pelanggaran ‘unprofessional conduct’ dan ‘conviction of a crime’.

TINDAK REAKTIF Peristiwa meninggalnya perempuan muda Allya Siska Nadya, sesaat setelah mendapatkan tindakan terapi dari tenaga medis asing, otoritas negeri pun geger. Tidak hanya melakukan pengusutan atas kasus dugaan malpraktik itu, sejumlah instansi terkait pun turun tangan terkesan tak mau ketinggalan melakukan langkah preventif.

Khususnya, setelah inspeksi mendadak (sidak) Tim gabungan dari Dinas Kesehatan DKI ke klinik Chiropractic First di Pondok Indah Mall (PIM) 1, pada Rabu (6/1), dan menemukan fakta bahwa klinik tersebut nyatanya juga tidak mengantungi ijin usaha yang memadai.

Seperti diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmadi Prihartono, Pemerintah memang memilik rencana untuk menyisir izin berbagai klinik kesehatan asing yang beroperasi di Indonesia. Bahkan selain memeriksa izin klinik, penyisiran juga bertujuan memastikan legalitas praktik tenaga medis asing yang bekerja di sana.

Lebih jauh, Koesmadi mengatakan, penyisiran akan melibatkan perwakilan dari berbagai instansi, seperti kepolisian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Bukan hanya itu, Koesmadi menegaskan, ke depan ada rencana untuk melakukan pengawasan lebih ketat pada setiap kegiatan operasional klinik kesehatan. Terkait itu pula, Kementerian Kesehatan juga berencana untuk mewajibkan setiap klinik kesehatan menyerahkan laporan secara berkala.

Kepala Bidang Humas Kementerian Kesehatan Busroni menuturkan, pemeriksaan kegiatan operasi klinik kesehatan itu akan dilakukan setiap enam bulan sekali.

Dia juga mengingatkan, dinas kesehatan di tiap pemerintah daerah bertanggung jawab atas izin yang diberikan ke klinik dan tenaga medis asing. Karena itu, dinas kesehatan dituntut untuk menjalankan prosedur pemberian izin secara ketat.

Pada November lalu, pemerintah memang telah mengungkap rencananya untuk membatasi masuknya modal asing ke bisnis klinik kesehatan di Indonesia.

Rencana itu akan direalisasikan melalui amandemen Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau Daftar Negatif Investasi (DNI).

Usulan tersebut disampaikan Kementerian Kesehatan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang tengah menggodok 454 usulan terkait DNI. Untuk klinik umum, Kementerian Kesehatan tetap menutup peluang investor asing masuk. Bahkan investor dalam negeri harus memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan untuk dapat berbisnis klinik.

Sementara untuk klinik dokter spesialis, Kementerian Kesehatan mengurangi porsi kepemilikan modal asing dari sebelumnya 70% menjadi hanya 67%. Klinik spesialis yang dimaksud adalah kedokteran spesialis dan klinik gigi.

Menurut Kepala BKPM Franky Sibarani, melalui usulan terbarunya itu Kementerian Kesehatan ingin menertibkan praktik bisnis klinik kesehatan dan lebih banyak mendorong dibukanya klinik umum atau klinik pratama.

Persoalannya, mengapa senantiasa muncul kesan kebijakan atau implementasi kebijakan diambil secara reaktif? Dimana sebuah langkah pengawasan dengan serius dan proporsional oleh instansi terkait baru digelar setelah jatuh korban. n

27

AWAS, MAHAL TAK BERARTI MUJARAB Pengguna jasa medis diminta untuk waspada. Penanganan oleh dokter ekspatriat dan tingginya biaya yang dibebankan bukanlah jaminan kualitas dari pengobatan tersebut.

TEKS RATNA NURAINI Foto Riset

Medika Plaza Internasional Clinic

28

“

Kadang-kadang gengsi naik kalau yang ngobatin dokter asing, tempat mewah. Banyak konsumen Indonesia merasa berobat dengan harga mahal lebih bonafit, kalau murah nggak bonafit. Padahal ini pandangan keliru.�

Demikian disampaikan Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta, awal Januari ini. Oleh karena itulah, dia secara tegas meminta konsumen di bisnis kesehatan agar tidak terkecoh dengan pengobatan di klinik dengan harga mahal, serta ditangani dokter ekspatriat.

Marius mengatakan, saat ini memang tengah menjamur klinik mewah yang dibuka di mal-mal. Dengan menghadirkan pengobatan yang dilakukan oleh tenaga asing, sambung dia, hal itu acap membuat konsumen terbius.

Padahal, Marius mengingatkan, menentukan pengobatan yang baik tidak hanya dilihat dari harga yang mahal dan tenaga medis yang menangani. Marius pun berharap, pemerintah lebih ketat lagi mengawasi pengoperasian klinik. Sebab kini, banyak klinik beroperasi tanpa ada izin dan pastinya itu akan merugikan konsumen.

Tingginya minat konsumen layanan medis untuk mendapatkan perawatan di klinik-klinik mewah dengan tenaga medis ekspatriat memang sudah bukan hal baru.

Hal itu pulalah yang membuat klinik-klinik serupa menjamur dan tenaga-tenaga medis asing pun menyerbu sejumlah kota besar di negeri ini.

RAMAI PEMINAT Saat dilakukan penggerebekan di Hotel Kartika Chandra, pada awal Januari, oleh jajaran dari Kementerian Kesehatan dan Dirjen Imigrasi, misalnya. Tampak, pengunjung Medika Plaza Internasional Clinic cukup ramai. Beberapa di antara pasien di klinik tersebut bahkan sedang menjalani perawatan khusus.

Pemandangan ramainya pasien di klinik tersebut menjadi ironis saat nyatanya dari tindak tegas yang dilakukan aparatur negara di lokasi tersebut, ada sedikitnya empat tenaga medis berkewarganegaraan asing yang justru kedapatan berpotensi menyalahi aturan hukum.

Keempat dokter yang berpraktek di Medika Plaza Internasional Clinic itu diamankan karena tidak bisa menunjukkan paspor saat penggerebekan dilakukan.

Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jaksel Dadang Munandar mengatakan, keempat dokter itu diduga telah menyalahgunakan izin tinggal.

Di antara keempat dokter ekspatriat itu tercatat salah satunya bernama Wong Chung Chek. Dimana berdasarkan kartu nama yang dimilikinya, Wong juga berpraktek sebagai ahli ortopedi dan bedah tulang di Kuching Specialist Hospital, Kuching, Sarawak, Malaysia.

Wong sendiri mengaku, dirinya rutin berada di

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

Indonesia sejak Mei 2015. Dia datang atas rekomendasi pemilik Medika Plaza. Walau begitu, selama berada di Medika Plaza, Wong mengaku tidak menerima uang sepeserpun lantaran dirinya hanya berperan sebagai penasehat medis.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan bersama petugas imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan juga menemukan klinik kecantikan yang mempekerjakan tiga tenaga kerja asing bidang medis secara ilegal. Klinik tersebut adalah Clinic ‘M’ Beauty & Slimming, Sinnongc Oriental Medical Clinic, dan EastWest Medika, yang masing-masing beralamat di Jl Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

MODUS DOKTER EKSPATRIAT Berdasarkan keterangan resmi dari otoritas negeri kala itu, kedatangan ketiga dokter asing tersebut sebetulnya telah melalui izin resmi. Hanya saja, saat berada di Indonesia mereka diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal.

Adalah dr Kim Jeonghan, dokter asal Korea Selatan yang memiliki izin tinggal untuk bekerja sebagai Direktur Pemasaran. Tetapi nyatanya Kim yang sudah bekerja sejak April 2013 juga melakukan terapi laser untuk memutihkan wajah di Clinik ‘M’ Beauty & Slimming.

Modus serupa juga dilakukan Kim Seok Hyun asal Korea Selatan dan Elton Chun Hong Loh asal Australia. Sehingga saat pemeriksaan dilakukan, ketiga dokter tersebut ternyata tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan sebagai tenaga medis.

Memang, merujuk pada aturan yang ada, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, khususnya, pernah menegaskan, pihaknya tak pernah memberikan izin kepada dokter asing untuk membuka praktik di Jakarta. Lantaran itulah, jika kedapatan ada dokter asing yang berpraktik di klinik-klinik Jakarta, maka hal itu dapat dipastikan sebagai tindak ilegal. n

Tingginya minat konsumen layanan medis untuk mendapatkan perawatan di klinik-klinik mewah dengan tenaga medis ekspatriat memang sudah bukan hal baru.

Pemeriksaan Imigrasi

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

29

MAKRO Pengeboran gas

Menunggu Lapindo PT Lapindo Brantas bersiap kembali melakukan pengeboran di sekitar tanggul lumpur.

Pemerintah mendukung, meski masyarakat menolaknya.

P

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto Riset

T Lapindo Brantas Incorporated memang sakti. Belum lagi tuntas masalah ganti rugi terhadap warga korban semburan lumpur di Sidoarjo, kini mereka telah mengantongi izin dan bersiap kembali melakukan pengeboran di sekitar lokasi lama.

PT Lapindo Brantas, yang sebagian besar sahamnya dikuasai Bakrie Group itu, menargetkan memulai pengeboran pada Maret mendatang. Sementara sinyal adanya izin dari pemerintah, setidaknya disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Justru mesti begitu, agar dia (Lapindo) bisa bayar utang, karena ini kan pemerintah yang (beri dana) talangan. Bagaimana mau bayar kalau tidak mengebor?

Kalau ada izin dari SKK Migas, ya, bisa saja aman,” kata Wapres JK. Hanya masalahnya, lokasi pengeboran Sumur Gas Tanggulangin 1, yang terletak di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo itu, hanya berjarak sekitar dua kilometer dari tanggul lumpur panas Lapindo. Apalagi, letaknya berdekatan dengan pemukiman warga.

Pengeboran sumur gas Tanggulangin 1 yang seharusnya sudah bisa dilaksanakan sejak 2012, ternyata tak bisa segera terealisasi karena adanya penolakan dari warga Desa Kedung Banteng dan Banjar Asri.

Warga agaknya trauma dengan tragedi lumpur Lapindo yang bermula pada 29 Mei 2006. Kesalahan teknis pengeboran telah menyebabkan munculnya semburan lumpur panas yang tidak bisa dihentikan.

Akibatnya, sekitar 800 ribu hektare lahan di 18 desa, serta tiga kecamatan — Porong, Tanggulangin, dan Jabon— terkubur lumpur. Sekitar 75 ribu jiwa harus meninggalkan kampung halaman untuk selamanya.

PT Lapindo Brantas pun harus mengganti kerugian buat masyarakat. Seperti disebut Wapres JK tadi, pemerintah memang terpaksa memberi bantuan berupa dana talangan sebesar Rp 781 miliar.

30

Andi Darussalam Tabusalla, Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya, yang merupakan juru bayar Lapindo Brantas, mengakui masih ada 68 berkas ganti rugi warga di area terdampak yang belum dibayar kompensasinya. Alasannya, berkas masih sengketa.

“Ada 68 berkas warga itu masih sengketa dan saling klaim soal fungsi lahannya. Ini kan masalahnya bukan ganti rugi, tapi jual beli lahan warga sesuai fungsinya kepada perusahaan kami,” kata Andi, pada Kamis (7/1).

Menurut Andi, warga ngotot dan menuntut ganti rugi dengan harga tinggi. Padahal, tanah yang ada dalam 68 berkas milik warga tersebut sebagian merupakan lahan sawah yang harga jual atau nilainya sangat rendah.

Tragedi Lumpur Lapindo: Ganti rugi pada korban belum tuntas.

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

MAKRO Pengeboran gas

Episode II Sejatinya, penolakan tak hanya disuarakan warga, tapi juga pihak Pemprov Jatim. Gubernur Soekarwo mengaku telah mengirim surat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, meminta agar persiapan pengeboran di Desa Kedung Banteng dihentikan sementara. “Surat dikirim hari ini,” kata Soekarwo, pada Jumat (8/1).

Menurut Soekarwo, surat dibuatnya untuk mewakili aspirasi masyarakat. Sebab, Pemprov Jatim tak memiliki kewenangan menerbitkan izin maupun menghentikan proses ekplorasi. Dia berharap, surat tersebut bisa mengubah sikap Kementerian ESDM yang telah menerbitkan izin pengeboran.

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

Tak Masuk Akal Pertanyaannya kemudian, mengapa Lapindo bisa mengantongi izin untuk kembali mengebor? Agaknya terkait dengan kebutuhan gas untuk wilayah Jatim dan sekitarnya.

Pengeboran sumur gas Tanggulangin I sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga bagi warga Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Sebab, program pemerintah City Gas atau gas untuk rumah tangga, dipasok dari pengeboran sumur Lapindo ini.

Pihak Lapindo sempat menyatakan, bahwa pengeboran perlu segera dilakukan karena produksi gas yang ada sekarang mengalami penurunan. Apalagi, pemerintah melalui Saturan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), juga telah menginstruksikan agar meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan gas di Jawa Timur dan sekitarnya.

Belakangan, begitu melihat kuatnya penolakan dari masyarakat, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, mengaku belum memberikan persetujuan kepada PT Lapindo Brantas untuk melakukan pengeboran.

Menurut IGN Wiratmaja Puja, Dirjen Migas, secara prosedural, pihak Lapindo memang sudah memenuhi syarat pengeboran. Namun secara perencanaan, harus dapat dilihat lebih matang dari berbagai aspek.

“Semua prosedur sesuai. Tapi untuk saat ini, rencana pengeboran harus dihentikan. Kita akan lakukan evaluasi dari berbagai aspek, yaitu teknis dan aspek sosial masyarakat,” kata Wiratmaja, saat jumpa pers di Kantor Ditjen Migas, pada Senin pekan lalu.

Masih menurut Wiratmaja, Lapindo telah memulai prosedur dengan menyerahkan Work Plan and Budget (WPNB) kepada SKK Migas dan mendapatkan persetujuan. Kemudian, diikuti dengan izin lingkungan oleh pemerintah daerah.

“Tidak ada prosedur yang dilanggar. Semua sesuai prosedur. Dalam tahapannya, WPNB sudah disetujui oleh SKK Migas, izin daerah sudah ada, izin lingkungan,” ujarnya.

Satu izin yang masih tersisa, tak lain izin dari Ditjen Migas Kementerian ESDM, yaitu terkait persetujuan keselamatan kerja. “Yang belum dari (Ditjen) Migas, yaitu persetujuan keselamatan kerja. Biasanya memang bertahap seperti itu, nanti pada saat sebelum pengeboran, setelah semua hampir siap, nanti harus minta persetujuan dari ESDM,” katanya.

Terkait rencana pengeboran kembali Lapindo Brantas, pihak Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur tetap menganggapnya sebagai ancaman terhadap keselamatan ruang hidup rakyat.

Menurut Ony dari Walhi Jatim, alasan Lapindo Brantas melakukan pengeboran agar bisa membayar dana talangan yang dikucurkan pemerintah buat ganti rugi korban semburan, sebagai alasan yang tak masuk akal dan mengada-ada.

Walhi pun meminta pemerintah mencabut izin pengeboran Lapindo, agar tidak bisa lagi melakukan kegiatan pengeboran. Kita tunggu saja, apakah nantinya Lapindo tetap bisa melakukan pengeboran atau tidak. n

31

MAKRO GBHN

Pidato Megawati di arena Rakernas PDI-P: Karena ada kemandekan.

Menggerogoti Power Presiden Megawati berniat menghidupkan kembali GBHN. Benarkah justru mengurangi wewenang presiden?

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto Riset

G

aris Besar Haluan Negara (GBHN) sudah terkubur bersama ambruknya rezim Orde Baru. Kini, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, berniat menghidupkannya kembali melalui program Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB).

Megawati menyampaikan gagasan PNSB saat pidato politik, pada Rakernas PDI Perjuangan, Minggu

32

(10/1). Reaksi negatif pun bermunculan atas usulan tersebut.

“Ini kan tawaran dari PDI-P, karena melihat adanya kemandekan untuk maju ke depan. Rembuk saja dululah, lihat, evaluasi seperti apa. Di negara lain yang keinginan majunya itu luar biasa, semua gagasan diimplementasikan. Kita jangan maunya mandek saja,” kata Megawati, pada Selasa pekan lalu.

Menurut Mega, tidak ada kepentingan buatnya maupun partai jika GBHN dihidupkan kembali. Wacana mengembalikan kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN sangat penting, agar Indonesia memiliki haluan-haluan yang jelas. Pembangunan dan sinergi antardaerah bisa lebih terjalin.

“Nantinya DPR, MPR dan DPD, bisa melakukan amandemen terbatas terhadap UU 1945 untuk mengembalikan GBHN ini,” katanya. Selain itu, DPR juga bisa melakukan revisi terhadap UU yang berkaitan dengan sistem pembangunan.

Memang sejatinya, para pengamat bereaksi negatif atas usulan Megawati ini. Refli Harun, pakar Hukum Tata Negara menilai, upaya menghidupkan kembali GBHN justru akan mengurangi power presiden. Sebab, GBHN produk MPR, di mana presiden tidak bisa mengubahnya karena berbentuk Ketetapan MPR. “Kan GBHN adalah produk MPR. Lalu GBHN (usulan Megawati) ini bentuknya apa? Kalau berbentuk ketetapan MPR, justru akan mengurangi power presiden, karena presiden tidak bisa mengubah ketetapan MPR, kalau ingin melakukan perubahan. Padahal GBHN belum tentu cocok dengan visi dan misi presiden berikutnya,” kata Refly.

Namun, lanjutnya, jika bentuknya UU, maka sebenarnya tidak diperlukan lagi GBHN karena sudah ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

“Kalau presiden kan tidak mungkin membuat GBHN dari Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden,” tegasnya.

Refly mengingatkan bahwa MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, karena posisinya sudah sederajat dengan presiden dan wakil presiden, sejak masa anggota dewan periode 1999-2002. “Apalagi kita tidak mungkin memilih presiden kembali ke MPR dengan menjadikan presiden sebagai mandataris MPR. Kita sudah mandek dengan pemilihan langsung oleh rakyat,” katanya.

Pendapat senada disampaikan Ferry Amsari, ahli hukum tata negara Universitas Andalas. Masalah GBHN sudah selesai di masa Orde Baru. Tak perlu lagi memunculkan garis besar yang harus dijalankan presiden.

“Bagaimana bila presiden tidak menjalankan GBHN? Apakah akan ditolak MPR pertanggungjawabannya, atau kemudian digulingkan dan tidak bisa dipilih lagi?” katanya.

Lalu bagaimana dengan DPR? Fadli Zon, Wakil Ketua DPR, mengatakan bahwa menghidupkan GBHN harus melalui amandemen UUD 1945. “Saya kira itu perlu proses diskusi yang panjang, tak semudah itu.

Perlu sidang istimewa untuk perubahan UUD 1945,” kata Fadli. n

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

MAKRO Kedelai impor

A

da kabar baik buat para pelaku sektor pertanian. Amerika Serikat dan negara-negara besar anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), bakal segera menghapus subsidi pertanian di negerinya. Indonesia berpeluang melakukan percepatan swasembada pertanian.

Kesepakatan WTO diambil pada pertemuan tingkat menteri yang digelar di Nairobi, Kenya, pada pertengahan Desember silam. Intinya, negara-negara maju akan segera menghentikan subsidi, sedangkan negara-negara berkembang bakal melakukannya pada akhir 2018.

Hasil pertemuan WTO ini, tentu saja disambut gembira kalangan pengusaha yang bisnisnya terkait sektor pertanian. Contohnya Gabungan Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (Gakoptindo) yang selama ini anggotanya sangat bergantung pada kedelai asal negeri Paman Sam. “Harga kedelai (impor) dipastikan naik, setelah kewajiban subsidi pertanian dihapus, terutama dari Amerika Serikat (AS). Harusnya bisa dimanfaatkan pemerintah mulai tingkatkan produksi kedelai dalam negeri,” ujar Aip Syarifudin, Ketua Umum Gakoptindo, pada Minggu pekan lalu.

Aip mengingatkan bahwa Indonesia pernah swasembada kedelai, persisnya tahun 1992 di masa Orde Baru. Namun kini, kita justru jadi pengimpor kedelai asal AS. Dari total kebutuhan nasional sebesar 2,5 juta ton per tahun, Indonesia rata-rata mengimpor 2 juta ton.

Kondisi seperti itu tentu membuat petani kedelai kelimpungan. Maklum, harga kedelai impor yang kualitasnya lebih bagus hanya Rp 7.000/kg, sedangkan kedelai lokal Rp 7.700/kg. “Jelas kalah harga dan kualitas daripada kedelai Amerika,” katanya.

Nah, jika pemerintah AS mencabut subsidi pertanian, dipastikan harga kedelai mereka menjadi lebih mahal. Sehingga ada harapan, petani lokal bakal kembali bergairah untuk menanam kedelai.

Peneliti pertanian dari IPB, Dwi Andreas Santosa mengungkapkan, negara-negara maju memberi subsidi kepada petaninya tidak dalam bentuk subsidi harga untuk pupuk atau benih seperti di Indonesia. AS misalnya, pada tahun 2014, mereka memberi subsidi dalam bentuk program pengembangan pangan yang nilainya miliaran dolar AS. Mereka bahkan bisa memberikan subsidi yang bentuknya justru terlihat bukan subsidi. Misalnya saja dalam bentuk asuransi. “Contohnya, lahan di-bero-kan (tidak ditanami untuk mengendalikan produksi) saja, ada uang jaminan yang dibayar oleh pemerintah. Padahal petani sudah kaya raya, jadi pada kenyataannya subsidi pertanian itu tidak akan dihapus,” ungkapnya.

Andreas pun meyakini bahwa negara-negara maju tak bakalan mencabut subsidi pertaniannya. “Jadi tidak mungkin negara maju tidak memberikan subsidi, tidak akan subsidi dihapus,” katanya.

Oleh sebab itu, Indonesia yang mayoritas penduduknya masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan, harus tetap memberikan subsidi.

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

Menunggu AS Cabut Subsidi AS dan negara maju bakal mencabut subsidi sektor pertanian.

Peluang Indonesia untuk swasembada hasil pertanian.

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto Dok. Review

“Subsidi pertanian harus tetap ada di Indonesia, jangan sampa dihapus,” ungkapnya.

Kita tunggu saja, akankah pemerintah bakal bisa menangguk peluang jika AS benar-benar mencabut subsidi sektor pertaniannya. n

Kedelai impor asal AS: Kualitas lebih baik, harga lebih murah.

33

MAKRO Divestasi

Skema Mahakam buat Freeport Freeport Indonesia menawarkan 10,64% sahamnya senilai Rp 23,63 triliun. Empat BUMN siap membelinya.

Sebagai informasi, PT Freeport Indonesia wajib mendivestasikan 30% sahamnya kepada pemerintah Indonesia hingga 2019. Saat ini sebanyak 9,36% saham PT Freeport Indonesia sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kini 10,64% saham ditawarkan oleh

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto Riset

P

T Freeport Indonesia tunduk. Sehari sebelum tenggat pada 14 Januari 2016, Freeport akhirnya mengajukan penawaran 10,64% sahamnya kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementeian ESDM. Harganya, US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 23,63 triliun dengan kurs Rp 13.900. “Freeport telah mengirim surat ke Menteri ESDM. Mereka telah menawarkan saham sesuai PP 77/2014, di mana mereka harus menawarkan 10,64% sahamnya. Dalam suratnya, mereka menyebutkan nilai 100% saham mereka US$ 16,2 miliar, maka 10,64% jadi US$ 1,7 miliar,� kata Bambang Gatot Aryono, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, pada Kamis pekan lalu.

Penawaran 10,64% saham memang bagian dari kewajiban divestasi 30% saham Freeport hingga tahun 2019, seperti diatur dalam PP Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara. Saat ini, pemerintah telah menguasai 9,36% saham Freeport Indonesia. Sementara 10% sisanya harus ditawarkan sebelum 2019.

Menurut Bambang, setelah Freeport mengajukan penawaran resmi, maka pemerintah akan segera membentuk tim yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menilai harga saham yang diajukan tersebut.

Pemerintah juga diperbolehkan menunjuk konsultan independen untuk mengevaluasi nilai saham Freeport. Hasil evaluasi bakal menjadi patokan pemerintah untuk nantinya bernegosiasi dengan Freeport. “Selanjutnya akan disampaikan untuk bertemu tim Freeport dan memutuskan harga yang disepakati kedua belah pihak,� katanya.

Bila harga saham sudah disepakati oleh pemerintah dan Freeport, maka pemerintah tinggal memutuskan siapa dari pihak pemerintah yang mengeksekusi pembelian saham tersebut, apakah BUMN atau yang lainnya.

34

Tambang Freeport: Indonesia bisa mengelola tambang Freeport.

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

MAKRO Divestasi Freeport. Adapun 10% saham lagi harus ditawarkan sebelum 2019.

AMBIL ALIH FREEPORT Sebagaimana diketahui, sejauh ini, Kementerian BUMN telah menunjukkan kesiapannya untuk membeli 10,64% saham yang dilepas Freeport tersebut. Jika sebelumnya telah ditunjuk PT Aneka Tambang (Persero) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (persero), belakangan menyusul PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk. Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pihaknya telah membentuk tim dari empat perusahaan negara yang bergerak di bisnis mineral dan batu bara. “Kami sebagai BUMN melihat potensi tambang Freeport ini sangat besar. Makanya kami sangat berharap diberi kesempatan juga untuk membeli saham

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

yang akan didivestasikan,” kata Menteri Rini Soemarno, pada Jumat (8/1).

Pembentukan tim dari empat BUMN ini bertujuan mensinergikan dan menyatukan kekuatan terkait divestasi saham Freeport yang nilainya selangit. Termasuk melakukan kajian dan evaluasi kemampuan BUMN dalam membeli saham divestasi tersebut.

Direktur Utama PT Inalum, Winardi, mengatakan bahwa pihaknya bersama BUMN lain tetap berminat mengambil 10,64% saham anak perusahan Freeport McMoRan tersebut. “Lho iya (tetap semangat). Ini kita kan dalam rangka Indonesianisasi,” kata Winardi, di Jakarta, pada Kamis pekan lalu.

Menurut Winardi, Komite Konsolidasi BUMN Pertambangan bersama Kementerian BUMN bakal melakukan kajian terlebih dahulu atas penawaran yang diajukan pihak Freeport. “Kan ada versinya masing-masing. Mereka (menawarkan) US$ 1,7 miliar itu asumsinya apa, parameternya apa,” lanjutnya.

Hal yang pasti, Komite Konsolidadi dan Kementerian BUMN masih menunggu surat penawaran resmi Freeport yang sudah diserahkan ke Kementerian BUMN. “Nanti akan kita evaluasi dulu secepatnya. Kan kita belum tahu suratnya bagaimana.

Nanti baru dilakukan kajian. Baru setelah itu, direspons,” tambahnya.

Pandangan lain disampaikan Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), yang menyatakan bahwa sebaiknya pemerintah justru mempersiapkan rencana strategis guna mengambil alih pengelolaan tambang di Timika tersebut.

“Selain itu, Freeport-McMoRan Inc sebagai induk usaha Freeport Indonesia, di ambang kebangkrutan, jika merujuk harga saham FCX mencapai titik terendah yakni sebesar US$ 4,31 per lembar. Padahal pada kurun waktu 2010-2011, saham FCX pernah mencapai US$ 60 per lembar. Jadi, perpanjangan operasi Freeport berarti pemerintah menolong dan memperpanjang nafas Freeport-McMoRan,” ujar Marwan.

Bagi Marwan, kondisi Indonesia saat ini berbeda dengan tahun 1967 ketika Freeport pertama kali beroperasi. Saat ini, sumber daya manusia Indonesia lebih mumpuni dan siap mengelola tambang eks Freeport tersebut.

“Sekali lagi, skema pengambilalihan Blok Mahakam di Kalimantan Timur, bisa diterapkan untuk Freeport.

Kita bisa mengelola tambang Freeport. Jangan merendahkan kemampuan anak bangsa,” ujarnya yakin.

Pengambilalihan Blok Mahakam, seperti dikatakan Marwan, memang telah dilakukan pemerintah Indonesia. Pada tahun 2014, pemerintah memutuskan, bahwa kontrak pengelolaan Blok Mahakam oleh Total E&P Indonesie tidak diperpanjang meski kontraknya baru berakhir 2017.

Pemerintah memutuskan pengelolaan blok Mahakam dialihkan ke PT Pertamina (Persero). Sebagai kompensasi, Total E&P Indonesie bersama Inpex, boleh membeli 30% saham Blok Mahakam pascaberakhirnya kontrak tahun 2017.

Skema mana yang akan diambil alih pemerintahan Presiden Jokowi? Kita tunggu saja. n

35

keuangan Dana murah

Agar Bisa Untung Besar

Pengundian Hadiah: Trik mempertahankan nasabah kakap

Untuk mendongkrak keuntungan yang terus melorot, bank mulai melepas dana-dana mahal. Pemberian hadiah pun kembali marak.

P

TEKS bastaman foto Dahlan Rp, Riset

ara bankir mulai bersikap realistis.

Tumpukan dana mahal, sedikit demi sedikit mulai disingkirkan. Maklum, melesatnya biaya dana membuat keuntungan di 2015 agaknya tak akan sebaik tahun-tahun sebelumnya, bahkan beberapa di antaranya mengalami penurunan. Situasinya kian sulit karena kredit bermasalah menunjukkan tren meningkat.

Bank Mandiri, contohnya. Hingga Oktober 2015, bank ini membukukan laba bersih Rp 16,08 triliun atau hanya naik 4,9% dibanding periode yang sama 2014. Kondisi BRI dan BNI sami mawon. Kedua bank ini masing-masing mencatatkan kenaikan laba ber-

36

sih 5,1% dan 0,9%. Di antara bank pemerintah, hanya BTN yang cukup membesarkan hati karena berhasil menoreh kenaikan laba 65,5%.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi di bankbank swasta. BCA, misalnya. Hingga Oktober lalu, laba bersihnya hanya naik 8% menjadi Rp 14,7 triliun. Kendati masih untung, apa yang diraih BCA tidak dinikmati oleh Bank Danamon. Hingga Oktober 2015, bank ini mengalami penurunan laba bersih 115,8% menjadi Rp 1,9 triliun.

Yang juga cukup mengejutkan adalah penampilan Bank CIMB Niaga. Benar, sampai Oktober 2015 bank ini masih membukukan laba bersih Rp 289,9 miliar.

Namun angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 527,5% bila dibandingkan periode yang sama tahun 2014. Selain akibat naiknya beban pencadangan kredit macet, kenaikan biaya dana juga membuat keuntungan CIMB Niaga mengempis.

Faktor inilah yang kemudian mendorong bankbank mengatur kembali portfolio pendanaanya. Danadana mahal, terutama yang berasal dari deposito korporasi, mulai direm. “Saat ini kami sedang mengurangi deposito secara bertahap dan meningkatkan porsi curent account saving account (CASA),� ujar Ahmad Irfan, Direktur Utama BJB. Memang, sepanjang Oktober 2014 – Oktobe 2015,

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

keuangan Dana murah dana mahal yang masuk ke brankas BJB mengalami kenaikan cukup tinggi. Jika di Oktober 2014 jumlahnya baru Rp 32,8 triliun, Oktober lalu sudah membengkak menjadi Rp 43,7 triliun atau bertambah 33,2%. Sementara itu dana giro dan tabungan masing-masing hanya tumbuh 14,7% dan 17,3%.

YANG NAIK, YANG TURUN Kondisi yang hampir sama terjadi di BNI. Bank pemerintah ini di akhir Oktober 205 berhasil mengumpulkan simpanan berjangka Rp 128 triliun atau naik 24,5%. Sementara dana giro dan tabungan hanya tumbuh 6,3% dan 6,9%. Itu sebabnya, untuk menggenjot dana murah, BNI kini aktif mengincar dana milik BUMN dan APBN. Misalnya, seperti yang terjadi baru-baru ini, BNI dipercaya mengelola dana pensiun dan asuransi milik PT ASABRI. Bersama dengan Bank Mandiri dan BRI, BNI juga ditunjuk untuk menyalurkan tunjangan guru yang nilainya mencapai Rp 80 triliun. “Selain menambah fee based income, kerjasama ini akan mendongkrak porsi CASA perseroan,� ujar Achmad Baiquni, Direktur Utama BNI. Baiquni optimis, dengan mengelola dana BUMN dan APBN, porsi CASA di bank yang dipimpinnya akan meningkat dari 60,9% pada kuartal III – 2015 menjadi 62% - 63% di akhir tahun 2016. Harapan serupa juga dikemukakan Ahmad Irfan. Ia menargetkan, porsi dana murah atau CASA BJB bisa ditingkatkan dari 49% menjadi 55%.

Di luar BNI dan BJB, sejatinya upaya menggenjot pasokan dana murah juga dilakukan BTN. Hasilnya? Luar biasa. Hingga Oktober lalu, dana murah di bank perumahan ini tumbuh 24% menjadi Rp 56,5 triliun. Sayang,

dana mahal yang masuk ke BTN juga cukup kencang, naik 29,7%. Alhasil, porsi CASA di bank pemerintah ini hanya naik sedikit dari 45,7% menjadi 46,54%.

Tapi, terlepas dari soal CASA, keberhasilan BTN menggenjot DPK perlu diacungkan jempol. Soalnya, bank pelat merah ini berhasil menggeser posisi Maybank Indonesia dan Bank Danamon dalam daftar 10 bank pengumpul DPK terbesar (lihat tabel). Bukan tidak mungkin, BTN juga bakal menggeser posisi Panin karena dalam pengumpulan DPK ini mereka hanya terpaut Rp 4 triliun.

Tapi itu bukan langkah yang mudah bagi BTN. Soalnya, dalam perlombaan menarik CASA, berbagai upaya dilakukan bank. Mulai dengan mengincar dana BUMN, seperti yang dilakukan BNI, hingga imingiming hadiah menarik seperti yang dilakukan BCA, Maybank, atau BRI. n

Oktober 2014 Oktober 2015 Pertumbuhan Rangking Bank DPK Rangking Bank DPK

1 BRI 555,15 1 BRI 594,73 7,13%

2 Mandiri 532,10 2 Mandiri 568,80 6,90%

3 BCA 431,00 3 BCA 457,77 6,21%

4 BNI 288,13 4 BNI 297,13 3,12%

5 Permata 136,43 5 CIMB Niaga 175,22 8,18%

6 CIMB Niaga 161,97 6 Permata 131,68 (3,48%)

7 Panin 121,60 7 Panin 119,62 (1,63%)

8 Danamon 111,50 8 BTN 115,93 26,75%

9 Maybank 102,20 9 Danamon 110,70 (0,72%)

10 BTN 91,46 10 Maybank 103,58 (1,35%) Sumber: OJK

Ini Cuma Trik

Siapa yang tidak tergiur dengan iming-iming hadiah yang kian gencar diiklankan bank-bank?

Maybank Indonesia, contohnya. Nasabah yang membuka rekening di bank yang dulu bernama BII itu dijanjikan hadiah menarik berupa mobil MINI Countryman, paket liburan ke Jepang, motor, emas, digital camera, gadget, hingga voucher belanja.

Begitu besar harapan nasabah, sampai-sampai mereka tak begitu memahami bahwa hadiah itu diundi berdasarkan kupon, bukan nomor rekening.

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

Kupon undiah Rezeki BNI Taplus, misalnya, hanya berlaku bila saldo tabungan rata-rata mengendap Rp 1 juta per bulan. Nasabah juga bisa mendapatkan satu poin bila bertransaksi dengan e-Banking atau belanja pakai BNI debit card minimal Rp 50.000.

Dengan demikian, makin besar saldo atau transaksi yang dilakukan, semakin banyak kupon undian yang diperoleh, dan peluang untuk menang pun semakin besar. Tapi, toh masih banyak masyarakat yang menganggap nomor rekening merekalah yang akan diundi untuk mendapatkan hadiah.

Sudah begitu, petugas bank pun jarang ada yang menjelaskan soal ini, apalagi sampai memberikan kupon secara langsung.

Makanya, ada yang menganggap program hadiah hanyalah bagian dari trik bank untuk memelihara nasabah kakapnya. Tinggalah penabung kebanyakan yang hanya memiliki saldo pas-pasan, yang hanya bisa terus menggantungkan harapan.

Jadi, jangan heran pula bila ada masyarakat yang sudah menjadi nasabah puluhan tahun tapi sampai sekarang belum pernah memperoleh hadiah. n

37

keuangan Suku Bunga

Bersaing di Satu Arena Kendati BI rate dipangkas, belum tentu suku bunga bank bakal turun.

Tingginya kupon obligasi memaksa perbankan mempertahankan suku bunga tinggi.

TEKS bastaman foto Erbhayu

S

etelah ditekan kiri-kanan, BI akhirnya bersedia menurunkan tingkat suku bunga acuannya. Tak banyak, memang, hanya 25 basis poin menjadi tinggal 7,25%. Penurunan BI rate ini diharapkan akan diikuti oleh perbankan dengan memangkas suku bunga simpanan dan pinjaman. Tapi, jika suku bunga acuan turun, benarkah suku bunga kredit akan turun pula?

Belum tentu, sih. Soalnya, seringkali teori tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Seperti sekarang, masih banyak bankir yang ragu menurunkan suku bunga deposito, kendati beberapa waktu Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sudah memangkas tingkat suku bunga menjadi 7,25% dan inflasi tahunan diperkirakan akan berada di kisaran 3%.

Bank CIMB Niaga, contohnya. Hinga pekan lalu, bank milik CIMB Malaysia ini masih menawarkan tingkat bunga 8,125% per tahun untuk deposito berjangka tiga bulan. Bank-bank pemerintah pun, yang disebut-sebut memiliki likuiditas berlimpah, ternyata masih memasang suku bunga deposito tinggi. BNI, misalnya, memasang suku bunga deposito 7,75%.

Dengan inflasi yang hanya sekitar 3% dan bunga LPS 7,25%, mestinya suku bunga deposito bisa di bawah 7%.

Lantas, kenapa perbankan masih tetap memasang suku bunga deposito tingi? Seorang bankir mengatakan, melemahnya kurs rupiah dan rencana kenaikan suku bunga The Fed menjadi salah satu alasan bank mempertahankan suku bunga deposito tinggi.

Tingginya kupon obligasi negara (SUN) juga menjadi alasan bank-bank untuk mempertahankan suku bunga deposito tinggi. Seperti yang terjadi di awal tahun ini, pemerintah melelang obligasi syariah (sukuk) dengan imbalan kupon berkisar 8,25% - 8,75%.

Hasilnya, dari lelang tersebut pemerintah berhasil meraup dana Rp 4 triliun.

Iming-iming kupon tinggi juga ditawarkan obligasi swasta. Obligasi subordinasi (subdebt) Bank Capital II, misalnya. Obligasi senilai Rp 250 miliar ini renca-

38

Penjualan obligasi negara: Menyebabkan bunga bank tetap tinggi.

nanya akan diterbitkan pada 16 Januari dengan kupon sebesar 12%. “Dengan kupon setinggi itu, saya yakin obligasi Bank Capital bakal laris manis,� ujar Gani Ariawan, analis Sucorinvest Central Gani.

Artinya, jika suku deposito diturunkan, dikhawatirkan masyarakat akan menarik dananya dari bank dan mengalihkannya instrumen lainnya, terutama obligasi dan reksa dana. Inilah yang dimaksud seorang bankir swasta bahwa suku bunga tidak melulu tergantung pada suku bunga acuan BI maupun bunga penjaminan LPS. “Agar bank tidak kehilangan dana, suku bunga deposito harus tetap tinggi,� katanya.

Masuk akal, memang. Apalagi, dengan turunnya BI

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

keuangan Suku Bunga

Selama kupon obligasi negara dan korporasi masih tinggi, jangan harap suku bunga akan turun.

rate, penerbitan obligasi diperkirakan bakal semakin marak tahun ini. Salah satunya adalah obligasi yang diterbitkan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat (Bank Nagari). Obligasi senilai Rp 600 miliar itu ditawarkan kepada masyarakat 4 - 5 Januari lalu dengan iming-iming kupon 10,95% per tahun.

OBLIGASI MAKIN MENAWAN Jadi, kalaulah pemerintah memang hendak mendorong penurunan suku bunga, maka kupon obligasi negara dan korporasi harus ditekan agar lebih rendah dari suku bunga deposito. Tapi hal ini sulit dilakukan.

Sebab, pemerintah sendiri masih membutuhkan dana

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

yang besar untuk membiayai pembangunan. Kementerian Keuangan menargetkan, penerbitan surat berharga negara tahun ini mencapai Rp 532,4 triliun atau lebih tinggi Rp 30 triliun dari 2015.

Bukan hanya jumlahnya, jenis obligasi yang ditawarkan pemerintah pun makin beragam. Selain obligasi titel Indonesia (ORI) dan sukuk ritel, tahun ini pemerintah akan menerbitkan sukuk tabungan dan saving bond ritel (SBR). Menurut I Made Adi saputra, analis MNC Securities, kehadiran sukuk tabungan dan SBR akan memudahkan investor mendiversifikasi risiko di instrumen pasar uang. Plus berpeluang memperoleh tingkat kupon yang lebih besar.

Bagi perbankan, kehadiran sukuk tabungan dan SBR menjadi ancaman yang patut diwaspadai. Sebab, bukan tidak mungkin, masyarakat akan mengalihkan dananya ke dua instrumen tersebut. Itu sebabnya, diperkirakan bank akan mempertahankan suku bunga tinggi. “Selama kupon obligasi negara dan korporasi masih tinggi, jangan harap suku bunga akan turun,� ujar seorang bankir.

Apapun alasannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri mengaku gundah melihat tingginya suku bunga kredit. “Ini pekerjaan rumah bagi kami,� ujar Mulaiman D Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK. Menurutnya, perbankan umumnya masih memasang suku bunga tinggi dengan dalih risiko yang dihadapi masih cukup tinggi. Para bankir belum merasa yakin bahwa pinjaman yang mereka kucurkan tidak akan bermasalah.

Nah, untuk mengimbangi risiko itulah akhirnya bank memasang suku bunga kredit tinggi. Para bankir tampaknya masih trauma dengan krisis ekonomi 1998 dan 2008. Ketika itu, mereka terlalu mudah mengucurkan kredit. Namun, gara-gara kurs rupiah melamah terhadap dolar, banyak kredit yang macet.

Namun, dalam pandangan Muliaman, ada kemungkinan tinggginya suku bunga kredit disebabkan bank masih menginginkan margin yang tinggi di tengah-tengah seretnya kucuran kredit. Kemungkinan lainnya, efisiensi perbankan di Tanah Air masih rendah. Muliaman berharap, ke depan perbankan bisa menurunkan suku bunga kredit mereka.

Harapan itu agaknya sulit diwujudkan. Soalnya, bila suku bunga deposito lebih rendah dari kupon obligasi, maka bank terancam kehilangan dana pihak ketiga (DPK). n

39

keuangan valas

Jangan Biarkan Rupiah Rontok Di tengah aksi teror bom, BI membuat keputusan berani: memangkas BI rate. Padahal, selain teros bom, masih banyak faktor lain yang akan merontokan rupiah.

I

suku bunga The Fed masih menjadi ancaman yang serius bagi rupiah. “Apalagi konflik Arab Saudi - Iran serta ujicoba nuklir oleh Korea Utara telah membuat dolar semakin kuat,� ujar Trian Fathria, Research and Analyst Divisi Treasuri Bank BNI.

ANCAMAN HARGA MINYAK Trian sendiri melihat, dalam sepekan ke depan rupiah masih akan terus mengalami fluktuasi. Ekonomi China, suku bunga The Fed, serta suhu politik di kawasan Timur Tengah dan Asia Timur tetap dianggap sebagai faktor yang bisa menjungkirbalikan rupiah. Dengan dipertahankannya tingkat BI rate di level 7,5%, Trian memperkirakan pekan ini rupiah akan bergerak di kisaran Rp 13.890 - Rp 13.990 per dolar.

Latif Adam, Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI), punya pandangan yang lebih pesimis lagi. Selain faktor-kator tadi, besarnya beban utang luar negeri Indonesia yang kini mencapai US$ 304,1 miliar, juga

TEKS bastaman foto Erbhayu

ni keputusan cukup berani yang pernah diambil Bank Indonesia. Bagaimana tidak? Di saat Jakarta diguncang teror bom, yang membuat nilai tukar rupiah melemah 72 poin ke level Rp 13.907 per dolar, Kamis pekan lalu, Rapat Dewan Gubernur BI justru memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 7,25%.

Tujuannya jelas, agar suku bunga kredit bisa ditekan dan sektor riil bergairah kembali. Sekarang ini, suku bunga kredit yang berada di kisaran 12% - 15% dirasa ketinggian dan kurang bisa membantu menggerakkan sektor riil. Padahal, dengan inflasi di bawah 3%, ada ruang bagi BI untuk menekan suku bunga acuan. Apalagi cadangan devisa BI mulai naik lagi.

Tapi, jika pertimbangannya semata-mata hanya karena inflasi yang turun, keputusan untuk memangkas BI rate sebenarnya cukup berisiko. Apalagi naik - turunnya suku bunga kredit tak hanya dipengaruhi BI rate.

Soalnya, selain inflasi, masih banyak faktor internal maupun eksternal yang mesti dipertimbangkan bank sentral dalam menentukan BI rate.

Faktor internal, misalnya, terkait dengan kinerja ekspor, pembayaran utang, foreign direct invesment (FDI), kondisi sosial politik, posisi likuiditas bank, kebijakan-kebijakan pemerintah, hingga rencana penerbitan obligasi negara (SUN). Sementara yang terkait dengan faktor eksternal menyangkut kemungkinan The Fed mengerek kembali tingkat suku bunganya serta melemahnya perekonomian China.

Nah, selain inflasi, sebenarnya nyaris tak satu pun dari berbagai faktor tadi yang mendukung penurunan BI rate. Apalagi dana-dana asing yang saat ini masuk ke pasar keuangan di Indonesia umumnya dana panas (hot money) yang punya tabiat gampang kabur. Selama ini, apa boleh buat, BI terpaksa memasang suku bunga tinggi agar dana-dana itu tidak kabur dari Indonesia.

Makanya, langkah bank sentral memangkas BI rate dinilai sejumlah analis kurang tepat. Sebab, memburuknya perekonomian China dan rencana kenaikan

40

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

keuangan valas menjadi ancaman serius bagi rupiah. Menurut Latif, rupiah berpotensi melemah ke level Rp 14.500 jika sebagian utang tersebut jatuh tempo dan suku bunga The Fed naik. Kapan itu? “Sekitar April,” katanya.

Menakut-nakuti? Mungkin iya, mungkin juga tidak.

Yang pasti, ya itu tadi, masih ada beberapa faktor lain yang akan ikut menentukan nilai tukar rupiah. Salah satunya, seperti dikatakan Lana Soelistianingsih, Kepala Saamuel Asset Management, adalah harga minyak.

Menurutnya, harga minyak bisa terancam jatuh ke level US$ 20 per barel jika sanksi terhadap Iran dicabut.

Dari satu sisi, prediksi Lana itu menjadi kabar baik karena akan mengurangi kebutuhan dolar untuk impor minyak. Tapi, di sisi lain, penurunan harga minyak ini akan memukul harga komoditi pertambangan yang menjadi andalan ekspor Indonesia. “Saat yang bersamaan, investor akan beralih ke dolar,” ujarnya.

Untuk menjaga agar rupiah tetap berada di level Rp 14.000 per dolar, menurut Lana, tak cukup hanya de-

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

ngan mempertahankan BI rate di level 7,5%. Tapi juga dengan menambah pasokan dolar untuk mengimbangi penurunan devisa ekspor komoditi pertambangan. Itu sebabnya, Lana menyarankan pemerintah menerbitkan global bond sekitar Rp 180 triliun. “Obligasi dolar ini bisa membantu amunisi BI,” ujarnya.

Lantas, bagaimana dampak teror bom? Menurut Eric Sugandi, ekonom KENTA institute, itu tergantung kemampuan pemerintah dalam menguak aksi teror bom serta memberi jaminan keamanan. “Semakin cepat diatasi, dampak negatifnya bisa diminimalisir,” katanya.

Sebenarnya, menurut Ryan Kiryanto, Ekonom Bank BNI, yang dibutuhkan oleh rakyat adalah kestabilan kurs rupiah. Tapi itu baru terjadi bila fundamental ekonomi kuat. Untuk memperkuat fundamental ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Seperti terciptanya stabilitas ekonomi, debirokratisasi, kepastian hukum hingga SDM dan infrastruktur yang baik. n

41

Pasar Modal IHSG

Masih Akan Menguat Bom teroris boleh meledak, tapi pasar takkan terganggu.

B

TEKS Ahmad Munjin foto riset

om yang meledak di Kawasan Sarinah, Kamis pekan lalu, terbukti tak mampu menggoyahkan pasar modal. Setelah sedikit melemah, keesokan harinya indeks harga saham gabungan kembali menguat ke 4.523. Berarti dalam sepekan, indeks hanya mengalami pelemahan 23 poin saja atau sekitar 0,5%.

Sangat tipis untuk perdagangan seminggu.

Penguatan indeks terjadi, salah satunya, didongkrak oleh penurunan BI Rate sebesar 25 ppoin menjadi 7,25%. “Saya perkirakan, IHSG masih berpeluang menguat dalam sepekan ke depan,� kata NS Aji Martono, Direktur PT Capital Bridge Indonesia.

Untuk jangka menengah, IHSG bertenaga untuk kembali menembus level psikologis 4.700. Hanya saja, dalam sepekan ke depan, support IHSG berada di 4.492 dan resistance di 4.544.

Penguatan indeks juga masih didorong oleh ekspektasi pasar atas January Effect. Oleh karena itu, bargain hunting pada saham-saham bluechips masih akan terus berlangsung pada perdagangan sepekan ke depan.

Dalam situasi ini, koreksi saham menjadi kesempatan untuk akumulasi beli, seiring sentimen penurunan BI rate. Meski dipangkas hanya 25 basis poin, penurunan BI rate merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar.

BI rate menjadi katalis positif pada saham-saham di sektor perbankan, properti, dan konstruksi. Sebab, pendanaan konstruksi dan properti juga berasal dari perbankan. Pasar melihat, dengan penurunan BI rate, suku bunga kredit pun berpeluang turun.

Untuk saham-saham pilihan, sekarang sudah saatnya mempertimbangkan saham-saham tambang dengan porsi yang tidak terlalu besar. Sebab, pelemahan harga minyak mentah dunia sudah menembus US$ 30 per barel.

Meski harga minyak diprediksi bisa turun ke US$ 20 per barel, Aji melihat di angka US$ 30 pun sudah mulai terjadi kestabilan. Ini yang menjadi alasan beberapa investor mulai masuk di sektor pertambangan.

Aji merekomendasikan saham PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA), PT Vale Indonesia (INCO), dan

42

PT Aneka Tambang (ANTM).

Seiring penurunan BI rate, saham-saham properti masih menarik setelah akhir tahun lalu mengalami penurunan. Pilihannya, saham PT Bumi Serpong Damai (BSDE), PT Ciputra Development (CTRA), dan PT Summarecon Agung (SMRA).

PT Alam Sutera Realty (ASRI) dan PT Bukit Sentul (BKSL) juga sudah waktunya mulai dilirik karena harganya sudah sangat murah.

Pilihan di sektor konstruksi adalah BUMN seperti PT Pembangunan Perumahan (PTPP), PT Waskita Karya (WSKT), PT Wijaya Karya (WIKA), dan PT Adhi Karya (ADHI). BI rate menjadi katalis untuk akumulasi empat saham konstruksi BUMN itu.

Di sektor bank, pilihan masih BUMN seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI), PT Bank Mandiri (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara (BBTN). Keempat saham tersebut masih menarik untuk diakumulasi.

Saham PT Bank Jabar-Banten (BJBR) juga menarik karena kinerja keuangannya sudah menunjukkan angka yang positif. BJBR bisa saja menjadi perhatian

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

PASAR MODAL IHSG utama investor untuk sektor bank dalam sepekan ke depan.

INDONESIA MASIH LUMAYAN Akan halnya Guntur Tri Hariyanto, seorang praktisi pasar modal, lebih merekomendasikan saham-saham di sektor konstruksi, terutama yang BUMN. Sebab, emiten-emiten tersebut mendapatkan proyek yang banyak dan besar. Terus, alokasi proyeknya pun mulai dipercepat.

Percepatan realisasi proyek tersebut akan berdampak positif pada kinerja emiten konstruksi BUMN seperti ADHI, WIKA, WSKT, dan PTPP di 2016.

Sektor konsumer juga seharusnya masih mengalami perkembangan positif seiring penurunan harga minyak mentah dunia dan berujung pada penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di dalam negeri. Daya beli masyarakat bisa terdorong. Ini merupakan sentimen positif untuk saham PT Indofood CPB Sukses Makmur (ICBP) dan PT Unilever Indonesia (UNVR).

Terkait penurunan BI rate, saham-saham perbankan dan properti juga bisa mulai dilirik. Saham pilihan di perbankan: PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dan PT Bank Central Asia (BBCA). Lalu, di properti adalah PT Bumi Serpong Damai (BSDE), PT Lippo Karawaci (LPKR), dan PT Intiland Development (DILD). “Saya rekomendasikan langsung masuk pada saham-saham tersebut, kata Guntur.

Hanya saja, Guntur mengingatkan, sekarang pasar juga tengah mencermati Produk Domestik Bruto

(PDB), apakah masih akan mengalami pertumbuhan atau tidak untuk kuartal IV-2015.

Begitu juga dengan realisasi proyek-proyek pemerintah yang terus dipantau pasar. Tapi, secara umum, perekonomian positif untuk 2016.

Jika terjadi perkembangan ekonomi yang positif, akan mendongkrak harga-harga saham sehingga nantinya, peluang penguatan lanjutan di saham menjadi terbatas setelah naik tinggi.

Dalam sepekan ini, sentimen BI rate masih berpengaruh positif ke IHSG tapi terbatas. Sebab, pasar juga mencermati perkembangan signifikan apa baik dari global maupun domestik.

Untuk pekan ini support IHSG berada di 4.465 dan resistance di 4.608. Berkaca ke historisnya, level IHSG sekarang seharusnya sudah berada di 5.500-an. Level IHSG di level 5.500 pun sebenarnya tidak terlalu mahal, karena sekarang masih di 4.500-an, artinya, IHSG masih punya diskon 1.000 poin.

Untuk naik 1000 poin butuh banyak faktor yang cukup meyakinkan. IHSG juga masih dipengaruh oleh arus capital outflow yang cukup besar. Secara year to date, asing masih berposisi net sell.

Dari sisi fundamental emiten, memang mengalami penurunan laba. Akan tetapi, sebenarnya fundamental perusahaan sebenarnya tidak terlalu terganggu banyak. Sebab, penurunan ekonomi domestik juga tidak terlalu dalam.

PDB RI memang di bawah 5%, tapi di negara lain di kawasan penurunan PDB-nya jauh lebih parah seperti Malaysia dan lain-lain. Di Indonesia, meski PDB turun tapi inflasi masih terjaga. Kondisi ini cukup membantu bagi perusahaan. Meski pendapatan turun, tapi beban perusahaan juga turun seiring rendahnya inflasi sehingga bisa bertahan.

Sementara itu, January Effect untuk 2016 belum terlalu terlihat. Jika melihat sejak Oktober 2015 hingga pertengahan Januari 2016, IHSG bergerak dalam rentang 4.400 hingga 4.600. Dalam rentang ini, January Effect tak tampak. Sebab, sejak awal Januari hingga sekarang pun, pergerakan IHSG masih dalam rentang tersebut. n

IHSG

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

43

Pasar Modal Saham pertambangan

Beli Untuk Jangka Menengah Harga komoditas pertambangan logam diperkirakan masih melemah tahun ini. Tapi sahamnya sudah banyak yang murah.

TEKS Ahmad Munjin foto Dahlan RP

R

encana besar itu mulai dirintis. Sebanyak empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pertambangan dikabarkan telah menyepakati rencana kerjasama strategis menyoal upaya sinergi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Keempat perusahaan yang diketahui telah meneken nota kesepakatan sendiri meliputi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam), PT Bukit Asam (Persero) Tbk (BA), PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum).

“Ini bukan hanya sinergi, tetapi bagaimana perusahaan pertambangan kita itu bersama-sama dapat melakukan pengembangan, peningkatan usaha, hilirisasi sehingga perusahaan pertambangan kita makin kuat,” ujar Menteri BUMN Rini M Soemarno. Diharapkan, holding ini akan terbentuk sebelum kalender 2016 habis.

Betul, sejak pertengahan 2014, bisnis pertambangan sedang dilanda kelesuan. Tengok saja, rapor PT Timah.

Pada kuartaI III-2015, Timah hanya mencatatkan laba bersih Rp 10,47 miliar. Itu gara-gara harga timah dunia anjlok, sehingga pendapatannya pun jeblok.

Prahara turunnya harga ini, diperkirakan masih akan berlangsng tahun ini. Pasar timah diproyeksi masih akan lesu. Itu pula yang membuat manajemen memasang target konservatif untuk ekspornya, yakni hanya 20.000 ton.

Sambil menunggu harga timah pulih, perusahaan ini juga berupaya melakukan transformasi bisnis dengan tidak hanya mengandalkan bisnis komoditas tambang. Perusahaan tengah mencoba bisnis batu bara dan mengembangkan bisnis nikel. Di sisi lain, mereka juga akan terus melakukan efisiensi internal perusahaan.

Nasib serupa dialami oleh PT Aneka tambang (Antam). Pada kuartal III- 2015, Antam juga mencatatkan kerugian bersih sebesar Rp 1,4 triliun.

Yang agak berbeda adalah nasib PT Bukit Asam.

Sampai kuartal III PTBA memang mengalami penurunan kinerja. Namun, perusahaan ini masih mencatatkan untung bersih Rp 1,5 triliun. Ini berkat transformasi yang dilakukannya. Makanya, perusahaan bertekad melanjutkan aksi transformasi dari perusahaan tambang menjadi perusahaan penyedia energi.

44

Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan membangun pembangkit tenaga lisrik. Terutama yang menggunakan bahan bakar batu bara.

Lantas bagaimana kalau empat perusahaan milik negara ini dijadikan satu dalam sebuah holding? “Harus jelas, skemanya seperti apa,” kata Yuganur Wijanarko, Kepala Riset HD Capital. Menurut dia, emitenemiten tambang BUMN lebih dipengaruhi oleh harga batu bara, permintaan, atau proyek pembangkit listrik yang mereka rencanakan. Kecuali, jika perusahaanperusahaan tersebut merger. “Jadi, rencana holding itu—sekali lagi—sangat tergantung pada skemanya seperti apa,” tegasnya.

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

Pasar Modal Saham pertambangan HARGA SUDAH DIDASAR Perkara perkembangan harga sahamnya. Untuk saat ini, kata para analis, pengaruh ke harga sahamnya masih netral. Apalagi, pasar juga belum tahu aksi korporasi apa yang akan ditempuh untuk membentuk holding tambang tersebut.

Secara sektoral, saham-saham tambang saat ini sedang dalam fase pemulihan. Sebab, pelemahan harga minyak dunia ke bawah US$ 30 per barel. �Jadi indikasi sudah berada di bottom (dasar),� kata Yuganur.

Ia melihat, penurunan tajam harga minyak lebih merupakan permainan pasar berjangka (futures).

Harga riil minyak sebenarnya masih di kisaran US$ 40 per barel. Sebab, kalau terus turun, gratis saja sekalian Dan itu tidak mungkin.

Yuganur merekomendasikan beli saham-saham tambang BUMN untuk jangka panjang di atas enam bulan. Dalam enam bulan ke depan, saham Timah (TINS) berpotensi naik ke Rp 500 dan support di Rp 470.

Saham PTBA punya support di Rp 4.400 dan resistance Rp 5.000. Begitu juga dengan ANTM, rekomen-

dasi beli untuk di atas enam bulan ke depan dengan target resistance di Rp 370 dan support di Rp 320. Yuganur tidak merekomendasikan untuk trading harian karena harga sahamnya tidak akan ke mana-mana.

Pendapat serupa dikemukakan Lanjar Nafi Taulat Ibrahimsyah, research analyst dari PT Reliance Securities. Kata dia, harga saham PTBA sekarang sudah berada di area support yang cukup rendah Rp 4.280. Saham ini memperlihatkan potensi penguatan, karena memang harga sahamnya sudah cukup murah.

Untuk menguat, saham ini kemungkinan coba menembus resistance terlebih dahulu di Rp 4.590. Jika berada di atas resistance tersebut, otomatis peluang penguatan akan meningkat. Target penguatan PTBA selanjutnya di Rp 5.525.

Saham PT Aneka Tambang (ANTM) juga sedang berada di dekat area support jauhnya. Harga sekarang seperti harga di tahun 2006. Tren jangka menengah dan panjangnya masih bearish. Tren jangka pendeknya pun bearish.

Indikator stochastic menunjukkan saham ini konsolidasi di area tengah. Peluang penguatan saham ANTM belum terlihat, tanda-tandanya masih sangat sedikit.

Sebab, momentum The Relative Strength Index (RSI) juga masih di middle oscillator. Artinya, saham ANTM tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu mahal. Jadi, posisi saham ANTM masih di harga wajar untuk saat ini.

Untuk konfirmasi penguatan, saham ANTM punya resistance di area Rp 320 yang merupakan Moving Average (MA) 50. Jadi kemungkinan, target awal kembali dulu ke resistance tersebut. Di sisi lain, support yang perlu diperhatikan berada di kisaran support Rp 286.

Jika ini support ini ditembus, hindari saham ANTM karena trennya bearish untuk jangka panjang.

Saham TINS juga pas berada di area support Rp 455 dan pada Kamis (14/1) mencapai level terendahnya di Rp 451. Hanya saja, sinyal pembalikan arah ke penguatan belum begitu terlihat. Tren jangka panjang, menengah, dan pendek dari TINS masih bearish.

Indikator menunjukkan saham TINS di area oversold. Indikator stochastic menunjukkan saham ini sudah cukup murah. Potensi golden cross mulai terlihat karena Kamis ini beranjak menguat.

Resistance yang sudah ditembus di Rp 470 yang merupakan MA 7 hari. Penembusan resistance ini mengonfirmasi rebound secara teknikal. Resistance terdekat itu dengan target penguatan berikutnya ke resistance di Rp 520 yang merupakan MA 50 hari. n

Secara sektoral, saham-saham tambang saat ini sedang dalam fase pemulihan. Sebab, pelemahan harga minyak dunia ke bawah US$ 30 per barel. reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

45

Pasar Modal Saham telekomunikasi

Halo, Masih Merugi Nih Saham telekomunikasi direkomendasikan hold. Itu lantaran persaingan semakin ketat dan utangnya tambah banyak.

TEKS Ahmad Munjin foto Riset

P

ertarungan di bisnis telekomunikasi, semakin ketat saja. Secara resmi, layanan 4G sudah mulai berjalan. Akan tetapi, pengguna 4G sekarang masih terbatas di kotakota besar. Kecepatan yang ditawarkan 4G pada smartphone, tidak semua pelanggan memerlukan kecepatan itu.

Betul, pada awalnya orang ingin mencoba sehingga jumlahnya besar, tapi setelah itu orang kembali ke 3G. Sebab, harga paket 4G ternyata lebih mahal. Apalagi, kecepatan 4G hanya dibutuhkan untuk PC di kantorkantor.

Dengan kondisi itu, 4G belum akan maksimal menopang kinerja emiten operator di Tanah Air. Dari sisi infrastruktur, perusahaan telekomunikasi butuh dana besar untuk mengubah atau menambah dari 3G ke 4G. Untuk mengeluarkan biasa tersebut, mereka juga punya perhitungan tersendiri, tidak jor-jor-an.

Di Jakarta saja, masih banyak blank spot 4G. Artinya, pelanggan 4G pun di beberapa tempat di Jakarta ternyata hanya mendapatkan sinyal 3G. Apalagi kalau bicara Pulau Jawa dan Indonesia secara keseluruhan di mana sangat banyak blank spot 4G. “Jadi belum berkontribusi signifikan,� kata Tonny W Setiadi, analis dari Indosurya Asset Management .

Makanya, mayoritas perusahaan telekomunikasi masih menderita kerugian. PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), misalnya, hingga kuartal III -2015 mencatatkan rugi sebesar Rp 3,659 triliun. Pemicu utama dari kerugian pemilik merek dagang Esia ini adalah beban perusahaan serta rugi dari selisih kurs, ditambah dengan anjloknya pendapatan. Dan, bukan tidak mungkin sampai akhir tahun BTEL masih merugi.

Smartfren Telecom (FREN) juga melaporkan kerugian bersih pada kuartal III- 2015 mencapai Rp 1,34 triliun. Kerugian ini disebabkan oleh rugi kurs yang sangat besar yaitu mencapai Rp 710 miliar.

Nasib Indosat (ISAT) juga sami mawon. Salah satu penyediaan jasa telekomunikasi terbesar di Indonesia ini membukukan kerugian pada kuartal III- 2015 sebesar Rp 1,12 triliun. Sementara XL Axiata (EXCL), pada periode yang sama, mengalami tekor Rp 506,66 miliar.

Jadi, yang konsisten mendulang untung hanyalah

46

PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM), yang sukses mencetak laba bersih pada Rp 11,55 triliun. Laba bersih tersebut meningkat 2,48% dari Laba bersih pada periode yang sama tahun 2014 yaitu Rp 11,27 triliun.

Pencapaian kinerja TLKM tersebut didukung oleh Pendapatan perseroan yang mengalami pertumbuhan sebesar 15,01% menjadi Rp 75,72 triliun dari pendapatan pada kuartal III- sebesar Rp 65,84 triliun.

HANYA TLKM DIREKOMENDASIKAN Berat, memang. Makanya, Tonny merekomendasikan hold untuk saham-saham di sektor telekomunikasi.

Sebab, semua emiten di sektor ini tidak ada yang terlalu bagus.

Dari sisi penjualan, PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) paling bagus. Akan tetapi, itu sudah in-price

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

Pasar Modal Saham telekomunikasi ke harga sahamnya saat ini. Oleh karena itu, targetnya tidak terlalu jauh untuk 2016 di Rp 3.5000 atau 10% ruang penguatannya dari harga saat ini, dengan harga TLKM saat ini di Rp 3.100-an.

Untuk PT Indosat Ooredoo (ISAT), karena diakuisisi oleh Ooreedoo dan dukungan untuk jaringan, produk-produk, dan infrastrukturnya. Secara fundamental bisa jadi ada peluang bagi ISAT untuk berkinerja lebih baik ke depannya dibandingkan sebelumnya.

Oleh karena itu, valuasi saham ISAT bisa mencapai Rp 6.200 dalam 12 bulan ke depan. Hanya saja, ISAT selama ini kalah dari sisi marketing. Strategi penjualannya pun hingga sekarang belum jelas dibandingkan EXCL dan TLKM. ”Saya rekomendasikan buy untuk ISAT, EXCL dengan target 12 bulan ke depan. TLKM hold saja,” katanya.

Sementara itu, saham tidur PT Bakrie Telecom (BTEL) berencana melakukan restrukturisasi keuangannya. Akan tetapi, produknya cenderung kalah. Sedikit orang yang memakai Esia.disarankan hindari dulu saham BTEL hingga ada kepastian dari manajemen mau di bawa kemana perusahaan tersebut.

Jika dibandingkan BTEL dengan FREN, Tonny lebih memilih FREN. Sebab, jaringan data FREN sangat

kuat. Jika FREN bisa support 4G-nya di seluruh Tanah Air, minimal Jawa-Bali yang pasarnya besar, bakal banyak peminat untuk paket produk FREN. Ia merekomendasikan hold untuk saham FREN. Untuk FREN targetnya, keluar dari Rp 50-nya terlebih dahulu.

Tunggu bangun dari tidurnya saja.

Pendapat Tonny sama dengan Kiswoyo Adi Joe, analis saham dari PT Investa Saran Mandiri . “Prospek saham-saham di sektor telekomunikasi sebenarnya masih sama, mereka sudah mature meskipun produk 4G sekarang mulai menggeliat,” katanya. Layanan 4G tidak bisa mendongkrak kinerja karena persaingan di sektor ini sudah sangat ketat.

Kiswoyo merekomendasikan hold untuk saham telekomunikasi. Itu pun hanya berlaku untuk saham TLKM. Sebab, jaringan Telkom sudah besar sehingga belanja modalnya tak lagi terlalu besar.

Untuk saham ISAT, EXCL, BTEL, dan FREN saya lebih sarankan untuk jual karena faktor utang yang sangat besar. TLKM juga sebenarnya punya utang, tapi tidak sebesar yang lain. Selain TLKM, utang besar tapi jaringan tidak sekuat TLKM. Itu yang menyebabkan biaya operasional menjadi tinggi termasuk beban bunga utang. n

Prospek saham-saham di sektor telekomunikasi sebenarnya masih sama, mereka sudah mature meskipun produk 4G sekarang mulai menggeliat.

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

47

Pasar Modal Saham BBTN

Sebaiknya Jual Dulu Untuk sementara, sebaiknya, dijual dulu dengan harga tertinggi.

Harganya sudah terbilang tinggi.

TEKS Ahmad Munjin foto Dahlan RP

P

T Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk memang bukan bank biasa. Kinerjanya mencorong, justru di saat bank lain sedang kesulitan. Apalagi ketika perekonomian sedang melambat seperti sekarang.

Buktinya, lihat saja. Setelah mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 60,52% menjadi Rp 1,22 triliun pada kuartal III, pada akhir November lalu BTN mencatatkan laba bersih Rp 1,56 triliun. Makanya, tidak berlebihan jika di tahun 2016 ini manajemen menargetkan bank ini akan memperoleh untung bersih Rp 1,8 triliun. “Kami akan alokasikan kelebihannya untuk memperkuat pencadangan,� kata j Iman Nugroho Soeko, Direktur Treasury dan Asset Management BTN. Realisasi laba bersih pada bulan ke sebelas tahun ini, ditopang oleh naiknya pendapatan bunga bersih sebesar 13,01% y-t-d dari Rp 5,47 triliun pada Desember 2014 menjadi Rp 6,19 triliun di November 2015.

Tumbuhnya laba bersih saham berkode BBTN disokong melonjaknya komisi/provisi/fee dan administrasi sebesar 1.625,33% dari Rp 29,74 miliar pada akhir tahun lalu menjadi Rp 513,23 miliar di bulan ke sebelas tahun ini.

Pertumbuhan pendapatan bunga bersih BBTN pun tercatat disumbang laju pertumbuhan kredit sebesar 27% y-t-d menjadi Rp 134,97 triliun per November 2015 dari Rp 106,27 triliun di akhir tahun lalu.

Dari sisi pendanaan, BBTN pun telah menghimpun simpanan masyarakat senilai Rp 113,54 triliun per November 2015 atau naik 14,36% y-t-d dari Rp 99,27 triliun di akhir tahun lalu.

Menurut Maryono, Direktur Utama BTN, pada tahun depan kinerja perseroan bakal kian melaju.

Penyumbangnya, yakni posisi BTN sebagai salah satu penggerak Program Satu Juta Rumah dan transformasi bisnis yang telah dilakukan.

Dalam rencana bisnis bank (RBB) BTN 2016, perseroan ditargetkan akan mencatatkan pertumbuhan laba bersih di atas 25% secara tahunan (y-o-y). Dari sisi kredit dan dana pihak ketiga (DPK), perseroan membidik akan naik masing-masing sebesar 18%-20% y-o-y dan 12% y-o-y.

Kemudian, dengan kenaikan kredit tersebut, aset emiten bersandi saham BBTN ini diyakini juga akan

48

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

Pasar Modal Saham BBTN melaju sebesar 18%-20%. Yang tak kalah menarik adalah prediksi tentang perbaikan kualitas aset. Seiring dengan naiknya kredit yang disalurkan manajemen meyakini non-performing loan (NPL) perseroan akan turun di bawah 3% pada tahun depan. Sementara,

pada akhir 2015, posisi NPL akan berada di posisi 3,5%.

Tahun depan, Maryono menyebut pihaknya juga yakin return on equity (ROE) perseroan akan naik di level 17%-19% sejalan dengan kenaikan laba bersih.

Per November 2015, ujar dia, ROE BTN bertengger di level 15,6%.

CARI HARGA TERTINGGI Optimisme yang tidak terlalu berlebihan tampaknya.

Sebab prestasi yang dicapai BTN kini pun, telah melampaui prediksi manajemen sebelumnya. Beberapa bulan lalu, setelah menilik perolehan semester I – 2015, manajemen pernah memperkirakan laba bersih BTN akan tumbuh 40%. Ini berarti, dibanding perolehan 2014, laba bersih BTN akan menjadi Rp 1,54 triliun. Nah, angka ini, pada November telah terlampaui.

Lantas bagaimana dengan perkembangan harga sahamnya. Tahun lalu, tercatat harga saham BBTN ini hanya naik Rp 90 atau sekitar 7,4%. Tapi, ini sudah terbilang lumayan. Paling tidak dibandingkan dengan saham-saham bank pelat merah lainnya yang, pada periode yang sama, malah mengalami penurunan harga.

Namun setelah melihat pestasi terakhir, para analis memprediksi, harga saham BBTN, berpeluang ditransaksikan dengan Price Book Value (PBV) 1,1 kali. Harga sahamnya ditargetkan berpeluang mencapai Rp 1.525 per saham.

Lanjar Nafi Taulat Ibrahimsyah, research analyst dari PT Reliance Securities, juga sepakat dengan pendapat tersebut. Saham BBTN, kata dia, cukup menarik.

Sebab, tren pergerakan harga sahamnya cukup positif untuk jangka menengah.

Namun demikian, secara teknikal, harga saham BBTN sudah cukup tinggi. Saham ini sudah mengalami beberapa kali rebound dari area support Moving Average (MA) 25 hari. Pada 11 Januari, saham BBTN rebound dari MA25 dan melanjutkan penguatan hingga Kamis (14/1).

Indikator menunjukkan saham BBTN berada di area jenuh beli (overbought). Oleh karena itu, pemegang saham BBTN disarankan untuk melakukan aksi jual untuk profit taking pada harga-harga tertinggi secara bertahap.

Begitu juga dengan indikator The Relative Strength Index (RSI) yang menunjukkan saham ini sudah jenuh beli. Hanya saja, masih ada sedikit peluang untuk penguatan.

Dilihat dari channeling tren, BBTN masih punya tenaga penguatan ke Rp 1.425. Kemungkinan, saham BBTN akan menguji resistance tersebut yang merupakan resistance dan tren bullish jangka menengah. “Saya rekomendasikan hold dan secara bertahap atau sedikit-sedikit melakukan penjualan di hargaharga tertinggi. Untuk support yang perlu diwaspadai berada di Rp 1.355,� kata Lanjar. Jika saham ini tidak mampu melanjutkan penguatan dan justru menembus support, disarankan jual terlebih dahulu.

Soalnya, ada pola bearish harmonic pattern yang cukup negatif untuk jangka menengah jika support ditembus. Sekarang sedang menguji resistance, sudah saatnya mencari harga-harga tertinggi untuk profit taking. n

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

49

inforeview

BNI Life Genjot Pertumbuhan

P

FOTO Dahlan RP

T BNI Life Insurance meyakini awal tahun bisnis asuransi jiwa masih mengeliat. Pertumbuhan premi dan laba asuransi jiwa di tahun ini berpeluang tumbuh di atas pencapaian tahun 2015.

Geger N Maulana, Wakil Direktur Utama PT BNI Life mengatakan, efek perbaikan hasil investasi dan perolehan premi di akhir tahun akan mengulang kondisi di awal tahun.

BNI Life bahkan optimis tahun ini pencapaian bisnisnya tumbuh lebih tinggi dari industri.

Hasil investasi akan membaik sejalan dengan kondisi pasar modal yang saat ini mulai membaik. Sedangkan perolehan premi akan tumbuh sejalan dengan giatnya perusahaan asuransi memperluas jalur distribusi penjualan asuransi.

Jika Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menargetkan premi industri tumbuh hingga 30% tahun ini. Maka, BNI

Life menargetkan hingga 100%.

“Kalau berkaca dari pencapaian pertumbuhan premi kami tahun lalu naik 200% dari sisi premi bancassurance.

Maka, premi tahun ini kami bisa tumbuh 100%,” terang Geger pada Selasa pekan lalu.

Untuk menopang pertumbuhan premi, BNI Life berencana akan mengeluarkan produk asuransinya berupa produk asuransi konvensional dan unitlink. n sindo. Asuransi Jasindo pun menyiapkan modal dengan nilai yang sama untuk patungan asuransi tersebut. Bank BTN menargetkan operasional asuransi jiwa bisa dimulai pada kuartal satu tahun ini.

Lewat pembentukan asuransi jiwa ini, Bank BTN dapat meningkatkan kontribusi fee based income mereka. Sementara, Jasindo mendapatkan nasabah dari Bank BTN khususnya nasabah prioritas. n

Kongsi BTN-Jasindo Hampir Rampung

FOTO Dahlan RP

PT Asuransi Jiwa Indonesia (Jasindo) hampir rampung menyiapkan perusahaan asuransi jiwa patungan bersama Bank BTN. Saat ini, sudah sampai tahap perampungan organisasi.

Sahata Tobing, Direktur Jasindo menjelaskan, pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengatakan, kedua BUMN ini dalam tahap perampungan organisasi, strategi pasar bisnis dan produk asuransi yang akan dikeluarkan.

Sementara modal yang akan disetor sebesar Rp 150 miliar.

Namun, Asuransi Jasindo membuka peluang untuk nantinya menambah modal. “Kami inginnya di atas Rp 150 miliar. Jadi tidak terlalu pas dengan ketentuan. Sedang kami pertimbangkan,” ujar Sahata kemarin (11/1).

Sementara Bank BTN telah menganggarkan Rp 100 miliar dan akan menguasai saham sebesar 70% dan 30% milik Ja-

Timah Guyur Dana ke Mitra Binaan

FOTO Riset

PT Timah (Persero) Tbk mempercepat penyaluran bantuan modal usaha kecil, guna meningkatkan kemandirian dan daya saing usaha masyarakat di lingkungan perusahaan itu.

“Pada tahun ini bantuan modal usaha kecil dipercepat pada Mei yang sebelumnya direncanakan Juli 2016,” kata Kabag

50

Humas PT Timah (Persero) Tbk, Renny Hutagalung di Pangkalpinang, Selasa pecan lalu.

Ia menjelaskan anggaran bantuan modal usaha kecil mitra binaan perusahaan tahun ini sebesar Rp 10 miliar atau mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya Rp 9,1 miliar.

Ini merupakan salah satu bentuk upaya perusahaan dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Bantuan modal usaha tahap pertama akan disalurkan Rp 5 miliar dan tahap kedua diperkirakan November 2016 sebesar Rp 5 miliar,” ujarnya.

Ia mengatakan jumlah usaha kecil yang dibantu pada 2015 sebanyak 314 unit berbagai usaha, seperti usaha kerajinan, makanan olahan, pedagang, penangkapan ikan, budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan usaha lainnya.

“Ini merupakan salah satu upaya perusahaan mengembangkan industri kerakyatan yang berbasis produk asli daerah, agar mereka lebih siap menghadapi pangsa pasar bebas tahun ini,” ujarnya. n

reviewweekly 20 Tahun V | 18-24 Januari 2016

SISIPAN

RP 25 TRILIUN PAJAK BATU BARA RAIB

ARAB SAUDI MENGEJAR BISNIS

PRABOWO MENANG

SI MANIS YANG MENGGEROGOTI DUNIA

®

1-7 JULI 2013 MAJALAH EKONOMI & BISNIS

44 » TAHUN II RP 20.000