Berharap Keajaiban Ekonomi Indonesia

MailBOX

http://www.majalahrevieweekly.com

Kirimkan surat pembaca Anda ke alamat: Redaksi Majalah Review Weekly, Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD - Tangerang Selatan 15320 Email: redaksi.majalahreviewweekly.com

Pemimpin UMUM: Bambang Aji setiady Pemimpin redaksi: budi kusumah Redaktur Eksekutif: latihono sujantyo Redaktur: ratna nuraini, sri wulandari reporter: Setyo Adhi Nugroho, Gading Putra redaktur foto: dahlan rebo pahing REDAKTUR DESAIN: erbhayu prananta

Cover: erbhayu

Terombang-ambing Ekonomi Perlambatan ekonomi memberikan dampak yang sangat signifikan di segala sektor. Yang paling terasa adalah di sektor perbankan. Secara tidak langsung dengan kondisi ekonomi seperti ini akan mendorong suku bunga perbankan berpotensi naik.

Ini seperti berada dalam lingkaran labirin yang tak ada ujungnya. Suku bunga tinggi, bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam rangka stabilisasi perekonomian, sementara perlambatan ekonomi dapat berpotensi membuat suku bunga naik. Kondisi ini makin diperberat ketika pemulihan ekonomi global masih lambat dan tidak pasti, terutama perekonomian China.

Saat ini, daya beli masyarakat dan investasi sedang menurun. Pertumbuhan konsumsi melambat. Pertumbuhan ekonomi yang melambat mengakibatkan pendapatan masyarakat turun dan kecenderungan untuk menabung juga rendah.

Berbagai sektor industri harus menelan pil pahit atas kenyataan ini. Seperti industri semen, otomotif, farmasi mengalami penurunan penjualan yang cukup tajam, bahkan sampai minus.

Dalam situasi seperti ini, sebenarnya secara teoretis Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan moneter longgar dengan menurunkan suku bunga acuannya.

Sayangnya, kebijakan ini sulit dilakukan karena rupiah dalam tekanan dan cenderung melemah karena penguatan dolar AS.

4

Sebagai rakyat Indonesia, saya berharap pemerintah mengambil tindakan nyata untuk mengatasi keadaan ini. Rakyat sudah lelah diombang-ombang kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang ini.

unit usaha pemimpin perusahaan: Bambang Aji setiady marketing: Arief Nazarudin, Celline Agatha alamat redaksi dan usaha: Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD, Tangerang Selatan, BANTEN 15320 Telp: 021-538 3063

Indra Sukotjo Perumahan Mutiara Gading Timur Mustika Jaya, Bekasi Timur

penerbit: PT INDOPUBLIK MANDIRI

Birokrasi BPJS

SuratMingguini

Keluhan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah sering terdengar. Selain peraturannya yang berubah-ubah, pelayanan rumah sakit terhadap pasien yang menggunakan BPJS semakin kendur. Secara pelaksanaan, kualitas BPJS Kesehatan belum sempurna dan maksimal. Birokrasi yang harus ditempuh pasien untuk mendapatkan layanan BPJS cukup panjang dan memakan waktu.

Sistem rujukan yang harus ditempuh oleh pasien sangat ribet dan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bagaimana jika peserta BPJS tidak punya kendaraan dan harus bolak-balik mengurus surat administrasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Selama ini kartu BPJS hanya berlaku pada Puskesmas tempat peserta terdaftar.

Seharusnya kartu tersebut bisa digunakan di mana saja.

Seharusnya pihak yang berwenang dan pengambil kebijakan mendengar keluhan warga yang ingin mendapatkan pelayanan medis dengan fasilitas BPJS. Mengapa tidak dilayani satu atap saja, sehingga masyarakat tidak harus bolak-balik ke sejumlah kantor untuk kelengkapan persyaratan berobat. Mohon ini menjadi perhatian.

Taryono Prakoso Jln Panjang Cidodol, Kebayoran Lama Jakarta 12220

Desain & layout: ade moh sofyan, yayan taryana

Melemahnya Rupiah Nilai tukar rupiah nyaris menembus angka Rp 14.000 per satu dolar AS. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan ke level terlemah baru semenjak 17 tahun terakhir. Mata uang domestik terkena dampak buruk dari kebijakan Pemerintah China yang melakukan devaluasi mata uang yuan. Melemahnya nilai tukar rupiah ini tentu saja perlu diwaspadai. Bagaimanapun juga ekonomi makro Indonesia memerlukan kestabilan.

Merosotnya nilai tukar rupiah merefleksikan menurunnya permintaan masyarakat terhadap mata uang rupiah karena menurunnya peran perekonomian nasional atau karena meningkatnya permintaan mata uang asing sebagai alat pembayaran internasional.

Kondisi ini tentunya akan memengaruhi investor untuk melakukan investasi.

Selain itu, juga memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kegiatan ekspor impor.

Tiara Puspaya Komplek PDK Cipondoh, Tangerang

reviewweekly 01 Tahun IV | 17-23 Agustus 2015

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

Contents

headline LaporanUtama 9 Berharap Keajaiban Ekonomi Indonesia Pemerintah akan all out mempercepat belanja modal dan belanja barang di semester II tahun ini. Targetnya, sampai akhir Desember realisasi belanja modal dan barang bisa mencapai lebih 95%.

Bisnis

Makro

18 Siapa Mafia Daging?

Betulkah ada mafia daging sapi?

30 Perang Melawan Kartel Pangan

Atau ini hanya sekadar kambing hitam atas kesalahan kebijakan?

Kapolri bertekad memberangus kartel bahan pangan strategis. Setelah Perpres tak lagi ampuh.

34 Agar Kabinet Lebih Tahan Banting

Keuangan 20 Tidak Takut Walau Jeblok 21 Kawasan Industri Ala Wilmar 22 mewujudkan mimpi masyarakat sakai

36 mengerem nafsu berinvestasi

pejabat daerah Agar daya serap APBD lebih kencang, pemerintah akan mengubah sistem transfer DAU dari tunai ke SBN. Likuiditas BPD terancam kekeringan.

38 banyak anak banyak beban

Sisipan 24 BARA PANAS INVESTASI INDONESIA Ada sejumlah faktor yang kerap menjadi penyebab memburuknya iklim investasi di Tanah Air. Salah satunya maraknya aksi demo pekerja menuntut kenaikan upah.

Pasar Modal 42 raja untung berhitung ulang BBRI masih ada kemungkinan balik lagi, melemah. Makanya investor harus ekstra hati-hati.

44 properti tak secantik dulu 46 cerita tentang waskita

SISIPAN

RP 25 TRILIUN PAJAK BATU BARA RAIB

ARAB SAUDI MENGEJAR BISNIS

PRABOWO MENANG

SI MANIS YANG MENGGEROGOTI DUNIA

®

1-7 JULI 2013 MAJALAH EKONOMI & BISNIS

44 » TAHUN II RP 20.000

editorial

D

Optimisme

i tengah pelambatan laju ekonomi dunia, ada secercah harapan yang dilempar Presiden Joko Widodo. Ia, tampak begitu optimistis bahwa di semester II ini, atau tepatnya di awal kuartal III, ekonomi Indonesia akan melesat. Kita tak perlu cemas, sebab pelemahan yang terjadi sekarang bukan hanya dialami oleh Indonesia, tapi oleh banyak negara lain di dunia. Dan yang penting walaupun menurun hingga tinggal di bawah 5%, pertumbuhan negeri ini masih termasuk dalam lima besar dunia.

Kemarin, kuartal II, pertumbuhan Indonesia hanya turun sebesar 0,3%. Sementara negara lain ada yang pertumbuhannya turun sampai 1,5% – 2%. Jadi kalau ada yang pesimistis itu keliru. “Kita harus optimistis,” katanya di Bursa Efek Indonesia, pekan lalu.

Alasan untuk optimistis cukup banyak. Saat ini belanja modal dan barang baru mencapai 12% dari yang ditetapkan. Artinya, masih ada 88% yang akan dihabiskan di semester II ini. Belum lagi belanja infrastruktur yang nilainya sekitar Rp 130 triliun. Itu juga baru dimulai semester II. Itu sebabnya, dengan dorongan pemerintah untuk melakukan penyerapan anggaran dengan segera, Jokowi yakin kini pertumbuhan ekonomi Indonesia saatnya melesat. Sekitar bulan Oktober dan November belanja akan meningkat. Dan itu berarti pertumbuhan akan terdongkrak. “Saya ngomong, masa enggak percaya,” kata presiden.

Ini memang bukan soal percaya dan tidak percaya.

Tapi masih perlu dibuktikan di kemudian hari. Apa-

8

kah benar akan terjadi belanja habis-habisan yang kemudian disusul dengan pertumbuhan yang spektakuler? Sebab, kalau melihat gejalanya, agak susah mencapai apa yang ditargetkan Jokowi.

Kinerja perekonomian China, sebagai negara pengimpor terbesar dari Indonesia, masih suram.

Rilis data perdagangan negeri itu, periode Juli 2015 melaporkan bahwa jumlah permintaan, baik dari luar negeri maupun domestik masih sangat lemah. Tidak hanya itu, harga produsen pabrik di China juga membukukan penurunan, memperpanjang tren yang tercatat selama tiga tahun terakhir. Selain itu, indeks harga produsen di China pada Juni lalu juga akhirnya menyentuh level terendahnya dalam kurun hampir enam tahun terakhir. Padahal, selain belanja pemerintah, permasalahan terbesar Indonesia selama tahun 2015 ini adalah masih rendahnya investasi dan semakin pesimisnya laju konsumsi di sektor rumah tangga.

Harus dipahami, bahwa dua faktor ini merupakan komponen lain pembentuk PDB yang sangat penting. Sementara itu dari sisi perdagangan, meskipun impor turun, aktivitas ekspor pun terpantau tetap, tidak membaik meski beberapa bulan terakhir ini rupiah terus melemah.

Secara singkat terlihat bahwa impor barang modal yang menyusut 20% di kuartal II. Sementara investasi (penanaman modal tetap bruto/ PMTB) hanya tumbuh 4% atau lebih rendah daripada perkiraan awal 5,5%. Selain itu, laju impor bahan baku juga turun hingga 21% pada periode ini, terburuk sejak 2009. Melihat penurunan impor yang lumayan pada kuartal kedua lalu, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja ekspor Indonesia tidak maksimal pada kuartal tersebut.

Kondisi ini dapat dilihat dalam rilis data neraca perdagangan yang membukukan surplus sebesar US$ 2 miliar secara kumulatif pada kuartal II-2015, namun volume ekspor aktual justru turun 13,1% secara tahunan.

Nah, dengan kondisi seperti itu, dan pemerintah baru mencanangkan belanja infrastruktur pada kuartal III, jelas pertumbuhan ekonomi sebesar 5% tidak akan terkejar. Jadi, mungkin benar ramalan sebagian ekonom, yang menyatakan bahwa dengan tumbuh 4,7% saja Indonesia sudah bagus.

Sami mawon, Bank dunia pun memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tak akan lebih dari 4,7%. Alasannya, pertumbuhan investasi jangka panjang dan belanja konsumen Indonesia masih melemah.

Jadi, masih optimistiskah Jokowi? n bk

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

Pemerintah akan all out mempercepat belanja modal dan belanja barang di semester II tahun ini. Targetnya, sampai akhir Desember realisasi belanja modal dan barang bisa mencapai lebih 95%.

TEKS Latihono Sujantyo dan Kukuh Bhimo Nugroho Foto Dahlan Rp, Erbhayu, Riset

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

9

M

Pembangunan proyek infrastruktur: Berdampak terhadap para pelaku ekonomi.

arilah berdoa, mudah-mudahan perekonomian Indonesia bisa tumbuh lebih baik di semester II-2015 ini. Sebab, bukan apa-apa, masalah yang dihadapi Indonesia begitu kompleks dan ruwet. Di luar sana, selain rencana Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed yang akan menaikkan suku bunga acuan, ada faktor lain yang cukup besar menekan ekonomi nasional. Misalnya, pertumbuhan ekonomi global yang lebih melambat dari perkiraan, terutama China yang menjadi andalan utama ekspor Indonesia dan harga ekspor komoditas yang terus menurun.

Maklum saja, ekonomi China sangat dekat dengan Indonesia. Risiko yang menimpa China juga lebih tinggi dampaknya dibanding krisis finansial yang terjadi di Yunani. Sebab, dampak batuknya China akan menimpa pasar keuangan, sekaligus perdagangan Indonesia.

Buktinya sudah terlihat di mana-mana. Ketika Bank Sentral China, People’s Bank of China (PBOC), Rabu pekan lalu mendevaluasi nilai tukar yuan sebesar 1,9%, indeks harga saham gabungan (IHSG) langsung merosot ke posisi 4.494 dan rupiah terpuruk ke level Rp 13.820 per dolar AS. Di bidang perdagangan dampaknya sudah terasa sejak setahun

10

Jadi, kalau ada yang tanya kenapa pertumbuhan ekonomi melambat? Salah satunya disebabkan anggaran Rp 273,5 triliun masih mengendon di bank (daerah). yang lalu. Soalnya, China merupakan negara tujuan utama ekspor Indonesia, disusul kemudian oleh AS, India, dan Jepang. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia kuartal II-2015 turun 0,13%. “Ini akibat penurunan ekspor barang dan jasa,� kata Suryamin, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

Tekanan dari dalam negeri lebih pelik lagi. Contohnya, realisasi stimulus fiskal belum secepat perkiraan. Padahal, belanja pemerintah diharapkan bisa menjadi stimulus untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Volatilitas di pasar keuangan domestik juga begitu tinggi. Sedikit saja muncul pernyataan sensitif dan data ekonomi yang negatif, pasar langsung bereaksi cepat. Lihat saja sebelum data Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal II-2015 dirilis, asing sudah buru-buru melepas obligasi pemerintah, karena sudah mencium data tidak seperti yang diharapkan.

Itulah sebabnya, dua kuartal berturut-turut, perekonomian nasional tumbuh di bawah 5%. Pada kuartal II-2015, perekonomian hanya mampu tumbuh 4,67%, sedikit melambat dibandingkan kuartal sebelumnya 4,71%. Padahal di kuartal IV-2014, ekonomi bisa tumbuh 5,01%.

Presiden Jokowi: Mulai agak meroket September.

SUDAH TERIDENTIFIKASI Tapi Alhamdulillah, pemerintah sudah mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Itulah sebabnya, di semester II ini belanja pemerintah pusat dan daerah akan dikebut. Maklum, hingga Juni 2015, realisasi belanja APBN baru 33% dari target Rp 1.319 triliun. Belanja modal hanya 11% atau Rp 30 triliun.

Realisasi belanja APBD juga minim. Sekitar Rp 273,5 triliun atau 42% dana pusat yang ditransfer ke daerah masih disimpan di perbankan. Belanja modal pemerintah daerah yang direalisasikan masih di bawah 15%. “Jadi, kalau ada yang tanya kenapa pertumbuhan ekonomi melambat? Salah satunya disebabkan anggaran Rp 273,5 triliun masih mengendon di bank (daerah),� ujar Bambang PS Brojonegoro, Menteri Keuangan.

Bambang mensinyalir, salah satu penyebab rendahnya serapan dana pemda lantaran akan diselenggarakannya pilkada serentak. Diperkirakan, pencairan dana mulai kencang pascapilkada. “Pilkada kan kampanye mulai September. Mungkin, setelah itu, akan melonjak. Mudah-mudahan pengeluarannya

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

benar dan tepat sasaran,� Bambang menambahkan.

Dalam merealisasikan belanja modal, Menteri Keuangan akan memberikan reward and punishment kepada pemda.

Pemda yang mampu merealisasikan belanja modal tepat waktu diberikan reward, sedangkan yang tidak mampu diberikan punishment. Pada tahun anggaran berikut, pemda yang terlalu banyak menyisakan belanja modal dana perimbangan dari pusat dikurangi. Dengan cara ini, pemda dipaksa untuk lebih kreatif dan bekerja keras.

11

Pendek kata, pemerintah akan all out mempercepat belanja modal dan belanja barang. Ditargetkan, pada akhir Desember tahun ini, realisasi belanja modal dan barang tidak kurang dari 95%.

Presiden Jokowi sendiri begitu yakin dengan belanja modal dan barang yang dikebut di semester II, pertumbuhan ekonomi akan melambung. “Mulai agak meroket September, Oktober.

Nah, pas November itu bisa begini,� kata Jokowi sambil tangannya menunjuk ke atas.

Memang, dalam situasi perekonomian berjalan lambat, APBN harus menjadi lokomotif penggerak sektor-sektor ekonomi yang lain. Berbagai proyek infrastruktur unggulan yang didanai APBN diharapkan bisa berdampak terhadap para pelaku ekonomi.

Maklum, melambatnya perekonomian domestik dan global telah memberi tekanan cukup serius terhadap pengusaha. Belum lagi terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang membuat biaya produksi meningkat. Faktor-faktor inilah yang kemudian membuat daya beli masyarakat menurun.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi, depresiasi rupiah, dan lemahnya daya beli masyarakat itu pula yang membuat laba emiten anjlok. Laporan kinerja keuangan semester I-2015 memperlihatkan, sebagian besar emiten saham mencatatkan rapor merah. Kalau tidak rugi, ya, labanya merosot drastis. Bahkan, laba bersih sekitar 20 emiten saham yang masuk daftar Indeks LQ-45, merosot drastis.

Penurunan daya beli tampak dari lesunya penjualan emiten

properti, manufaktur, otomotif, serta perbankan. Lihat saja, pendapatan PT Astra Internasional Tbk (ASII) pada semester I-2015 turun 9% menjadi Rp 92,5 triliun. Laba bersihnya turun 18% menjadi Rp 8,05 triliun.

Tentu saja, kondisi yang menghimpit dunia usaha ini harus dicari jalan keluarnya. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sudah sepakat berkoordinasi melalui sejumlah bauran kebijakan, seperti moneter, fiskal, dan reformasi struktural. BI dan Otoritas Jasa Keuangan, misalnya, telah meluncurkan berbagai paket kebijakan untuk menciptakan stimulus bagi para pelaku industri (lihat: Keran Itu Kini Dibuka Lebar).

Tentu saja, semua langkah ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian agar bisa berlari lebih kencang di semester II ini. Apalagi, dengan susunan kabinet baru di mana Menko Perekonomian dipegang oleh Darmin Nasution.

Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam memprediksi, pertumbuhan ekonomi di semester II bisa tumbuh 5,3%. Hanya saja, Latif mengingatkan dampak El Nino pada kuartal III dan IV bisa mengancam sektor pangan. Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan tiga strategi. Pertama, stok pangan harus aman sehingga inflasi terkendali dan daya beli masyarakat terjaga. Kedua, pemerintah harus mempercepat realisasi anggaran. Ketiga, investasi harus didorong.

Semoga semua langkah yang dilakukan dan keajaiban bisa membawa kebaikan pada perekonomian Indonesia. n

Stok pangan harus aman: Menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.

12

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

Jangan Terbuai dengan Angka

B

etulkah pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia mulai meredup? Benarkah Asia sudah bukan lagi menjadi sumber penggerak pertumbuhan ekonomi dunia? Dua pertanyaan inilah yang kerap disampaikan para pimpinan perusahaan multinasional dalam pertemuanpertemuan bisnis dan ekonomi di kota-kota besar di dunia belakangan ini, termasuk Jakarta.

Faktanya memang demikian. Indonesia, China, India, Thailand, Korea Selatan, dan sejumlah negara emerging market, yang selama satu dekade ini menjadi pemimpin pertumbuhan, belakangan ekonominya berjalan tersendatsendat. “Asia sudah bukan lagi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dunia,� ujar Iwan Jaya Azis, Kepala Kantor Integrasi Ekonomi Regional ADB. Di tengah suramnya ekonomi negara-negara emerging market dan Eropa, hanya AS yang ekonominya mulai agak membaik. Itulah sebabnya, Bank Sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) berencana menaikkan suku bunga acuan dari sekarang 0,25%. Kalau ini sampai terjadi, hampir pasti dana-dana asing yang sebelumnya beternak di negara emerging market, termasuk Indonesia, bakal keluar dan masuk ke AS. Jadi, benar apa yang pernah disampaikan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, Indonesia harus men-

jaga ketahanan ekonominya sendiri. Salah satu caranya adalah dengan mengelola transaksi berjalan, sekaligus mengendalikan inflasi.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengklaim kondisi fiskal dan perekonomian Indonesia saat ini masih terkelola secara baik. Itu tercermin dalam beberapa indikator makro ekonomi Indonesia. Seperti neraca perdagangan, neraca pembayaran, inflasi, dan arus investasi Sepanjang Januari-Juni 2015 neraca perdagangan mengalami surplus sebesar US$ 4,35 miliar. Sedangkan neraca pembayaran surplus US$ 1,3 miliar pada kuartal I-2015, dengan defisit neraca berjalan yang terus mengecil. Sementara untuk laju inflasi, diperkirakan sepanjang tahun ini sebesar 4,21%.

Demikian pula dengan arus investasi, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri yang tercatat terus meningkat. Investasi PMA pada kuartal II2015 mencapai Rp 92,2 triliun, naik dari posisi kuartal I-2015 sebesar Rp 82,1 triliun. Sedangkan investasi PMDN di kuartal II-2015 realisasinya Rp 42,9 triliun naik dari kuartal I Rp 42,5 triliun.

Semua angka-angka itu memang enak dipandang mata.

Tapi seperti dikatakan Agus Martowardojo, semua itu harus dijaga betul. Sebab, sedikitnya saja kita lengah dan terbuai dengan angka-angka tersebut, akibatnya bisa fatal. n

Jaga Ketahanan UMKM

S

ektor apakah yang mampu bertahan di tengah gempuran krisis tahun 1998 dan 2008? Betul UMKM. Ketika perusahaan-perusahaan kakap dan BUMN porak-poranda diterjang krisis, sektor usaha mikro kecil dan menengah ini mampu bertahan. Sektor inilah yang menggerakkan perekonomian hingga krisis berlalu.

Saat krisis menerjang di tahun itu, UMKM dianggap sebagai katup penyelamat. UMKN dinilai sebagai benteng terakhir ekonomi nasional. Tapi, kini, sektor itu sedang dirundung masalah, mulai dari bahan baku impor yang mahal karena nilai rupiah melemah sampai ongkos transportasi yang melonjak. Belum lagi mereka harus berhadapan dengan serbuan barang impor.

Persoalan yang dihadapi UMKM bisa dilihat dari kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di perbankan.

Hingga April lalu, kredit bermasalah UMKM sudah mencapai Rp 30 triliun lebih atau 4,4% dari total kredit UMKM yang mencapai Rp 688,297 triliun.

Gawat? Tentu saja. Jika tidak segera ditangani, ini bisa mengancam kehidupan 98 juta orang yang menggantungkan hidupnya di sektor UMKM.

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

Salah satu cara pemerintah menyelamatkan UMKM adalah dengan memberikan subsidi kepada bank pelaksana kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 1 triliun sehingga bunga KUR bisa turun 10% menjadi 12%.

Nelson Tampubolon, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menilai skema KUR yang baru membuat akses pengusaha terhadap kredit perbankan menjadi lebih terjangkau karena bunga KUR diturunkan. “Ini bagus, pemerintah sudah turun tangan, bank juga merasa terlindungi karena ada penjaminan,� ujarnya seperti dikutip dari Bisnis Indonesia, edisi Selasa, 7 Juli 2015.

Sejumlah kalangan menilai, penyaluran KUR seperti ini bisa menjadi perangsang bagi pertumbuhan UMKM dan menjadi penggerak perekonomian nasional yang melambat. n

13

Keran Itu Kini Dibuka Lebar OJK dan BI meluncurkan berbagai kebijakan untuk para pelaku industri agar perekonomian nasional bisa lari lebih kencang di semester kedua ini.

TEKS Latihono Sujantyo dan Kukuh Bhimo Nugroho Foto Erbhayu

B

ank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini semakin lebar membuka keran untuk menciptakan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Mereka berharap stimulus yang mereka hidangkan ini bisa diserap para pelaku industri sehingga roda ekonomi mampu bergerak lebih cepat.

OJK, lembaga superbodi ini meluncurkan 35 kebijakan yang mencakup pasar modal, perbankan, dan industri keuangan nonbank (IKNB). Di sektor IKNB, terdapat empat kebijakan. Pertama, relaksasi kebijakan nonperforming financing (NPF) multifinance untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan. Untuk tahap awal uang muka kredit kendaraan bermotor diturunkan.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK, Firdaus Djaelani, kebijakan ini baru akan terlihat dampaknya setelah tiga bulan. “Mungkin efeknya baru terasa pada akhir kuartal ketiga atau awal kuartal keempat,� kata Firdaus.

Kedua, OJK akan mempercepat pembentukan asuransi pertanian agar para petani punya akses lebih luas ke sistem keuangan. Maklum saja, pertanian adalah sektor riil yang punya dampak paling besar bagi ekonomi nasional. Apalagi saat ini, lahan persawahan tidak hanya dimiliki petani perorangan, tapi juga korporasi, baik swasta maupun BUMN. Menurut perhitungan OJK, jika asuransi pertanian berjalan, anggaran pemerintah pusat di sektor pertanian bisa terserap lebih cepat. Saat ini, kata Firdaus, konsorsium asuransi pertanian sedang melakukan pendataan. “Tahun depan asuransi pertanian terlaksana,� tambahnya.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga tak luput dari bidikan stimulus. OJK akan mendorong pemben-

Pameran mobil: Pelonggaran kredit bisa mendongkrak penjualan.

14

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

tukan lembaga pemeringkat UMKM dalam rangka mengurangi isu asymetric information dalam pendanaan, termasuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Tentu saja, masih banyak kebijakan lain untuk menciptakan stimulus yang diluncurkn OJK (lihat: Infografis) BI pun tak ketinggalan bergerak cepat. Untuk mendorong perbankan lebih giat lagi mengucurkan kreditnya, bank sentral melonggarkan ketentuan loan to value (LTV) dan loan to deposit ratio (LDR). Bila perlu, BI akan memberikan insentif kepada bank-bank yang rajin mengucurkan duitnya ke sektor UMKM. Ketentuan LTV dilonggarkan dari 70% menjadi 80%. Artinya, uang muka kredit perumahan (KPR) dan kendaraan bermotor (KKB) yang saat ini minimal 30% akan turun menjadi 20% dari harga rumah atau kendaraan. Sementara itu ketentuan LDR dilonggarkan dari maksimal 92% menjadi 94%. Tak hanya itu, surat utang yang diterbitkan bank bisa dimasukan sebagai komponen LDR.

DONGKRAK PENJUALAN Pelonggaran aturan LTV dan LDR ini diharapkan akan memberikan ruang gerak yang lebih lebar kepada bank dalam meningkatkan kreditnya. Perry Warjiyo, Deputi Gubernur BI, memperkirakan pelonggaran LTV dan LDR bisa menambah pertumbuhan kredit sebesar 1%. “Kalau tak ada pelonggaran,

kredit mungkin hanya tumbuh 14%,” ujar Perry.

Jika perhitungan Perry benar, itu berarti tahun ini ada penambahan kredit baru sekitar Rp 540 triliun atau tumbuh 15%.

Jumlah yang sangat cukup untuk memberi kesempatan kepada sektor riil bergerak.

Memang masih harus ditunggu, apakah pelonggaran LTV dan LDR mampu menggerakkan jantung perbankan. Namun, dalam pandangan seorang bankir swasta, langkah BI ini bisa menjadi momentum kebangkitan industri properti dan otomotif. Kalau kedua sektor riil bangkit, lanjutnya, banyak manfaat yang bisa dipetik. Selain bank akan lebih optimal dalam menjalankan fungsi intermediasi, ia juga bisa menekan NPL. Harus diakui, pengetatan LTV dan LDR telah membuat industri properti dan otomotif babak belur. Penjualan mobil, misalnya, sepanjang semester I-2015 menyusut 15,3% atau hanya 525.458 unit. Begitu pula halnya dengan penjualan yang anjlok sampai 40%.

Makanya, langkah BI melonggarkan aturan LTV dan LDR disambut para pengusaha otomotif dan properti. Sigit Kumala, Ketua Bidang Asosiasi Sepeda Motor Indonesia, mengatakan bahwa penurunan uang muka dari 25% menjadi 15% akan menolong penjualan sepeda motor yang sedang dilanda kelesuan.

“Ini akan mendongkrak penjualan,” ujarnya.

Mudah-mudahan saja semua berjalan sesuai rencana. n

15 Kebijakan OJK untuk Pasar Modal 1. Pengembangan infrastruktur pasar REPO 2. Pengembangan UMKM untuk go public 3. Penetapan Electronic Trading Flatform (ETP) 4. Penggunaan Bank Sentral untuk penyelesaian transaksi di pasar modal.

5. Rencana penerbitan produk derivatif Indonesia Goverment Bond Futures (IGBF) dalam rangka pengembangan SBN 6. Pengembangan Obligasi Daerah dalam rangka mendukung program pemerintah terkait pembangunan infrastruktur.

7. Penggunaan Bond Indeks Surat Utang sebagai indikator acuan di pasar surat utang Indonesia.

8. Perluasan produk investasi di pasar modal melalui penerbitan efek beragun aset-surat partisipasi (EBA-SP).

9. Peraturan segmentasi perizinan wakil perantara pedagang efek (WPPE).

10. Peraturan tentang sistem pengelolaan investasi terpadu.

11. Penerapan extensible business reporting languange (XBRL).

12. Peningkatan BUMN dan anak BUMN yang go public.

13. Inplementasi elektronik book building dalam rangka meningkatkan transparansi.

14. Peraturan pasar modal syariah.

15. Penerbitan pedoman tata kelola emiten atau perusahaan publik.

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

15

Jurus Menjinakkan Dolar

Berbagai langkah dilakukan pemerintah dan BI untuk menjinakkan dolar AS dan mengamankan rupiah.

TEKS Latihono Sujantyo Foto Dok. Review

B

agi pemerintah, salah satu pekerjaan rumah yang paling pusing dibereskan adalah bagaimana menjinakkan dolar AS dan mengamankan rupiah.

Sebab, rupiah begitu rentan terhadap isu-isu sensitif.

Kalau rupiah demam, virusnya bisa menyebar ke sendi-sendi perekonomian nasional yang lain.

Bayangkan saja, setiap rupiah melemah Rp 100 terhadap dolar AS akan membuat anggaran dalam APBN membengkak sekitar Rp 1 triliun. Kalau pelemahannya sampai Rp 1.000, maka pembengkakannya mencapai Rp 10 triliun.

Pelemahan rupiah juga akan menurunkan penerimaan dalam APBN, pertumbuhan ekonomi akan melambat, dan buntutnya penerimaan pajak melorot.

Jadi, efek dominonya ke mana-mana, dari ruginya para pedagang barang impor sampai membengkaknya utang luar negeri,

16

baik pemerintah maupun swasta.

Saat ini, 1 dolar AS sudah menembus Rp 13.500 per dolar AS. Sejak awal tahun hingga awal Agustus 2015, rupiah sudah melemah sebesar 8,4% dan menjadi mata uang Asia dengan performa terburuk setelah ringgit Malaysia.

Memang, melemahnya rupiah tak semata-mata oleh sikap Bank Sentral AS, The Fed yang akan menaikkan suku bunga acuan. Ada sejumlah faktor yang ikut memengaruhi, seperti pertumbuhan ekonomi global yang lebih melambat dari perkiraan, terutama China yang menjadi andalan utama ekspor Indonesia dan harga ekspor komoditas yang terus menurun.

Ada juga tekanan dari dalam negeri, seperti realisasi stimulus fiskal belum secepat perkiraan. Selain itu, volatilitas di pasar keuangan domestik juga begitu tinggi. Sedikit saja muncul pernyataan sensitif dan data ekonomi yang negatif, pasar langsung bereaksi cepat.

Untuk faktor eksternal, pemerintah tidak bisa memengaruhi kondisi global itu. Yang bisa dilakukan pemerintah hanyalah mengubah faktor domestik yang berada dalam kendalinya. Itulah sebabnya, beberapa kebijakan diluncurkan. Misalnya, menaikkan pajak pertambahan barang mewah (PPnBM), menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) khusus barang konsumsi impor. Selain itu, pemerintah memberikan tax allowance untuk sektor intermediate goods.

Semua ini dilakukan untuk mengurangi impor dan meningkatkan ekspor. Dengan begitu, defisit neraca transaksi berjalan bisa turun. Efek sampingannya, rupiah bisa kembali bertenaga dan kelihatan ototnya.

Bank Indonesia (BI) pun melapis dengan berbagai kebijakan, misalnya mewajiban eksportir menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri. BI agaknya perlu mengeluarkan jurus ini. Sebab, setelah ditelusuri, ternyata banyak eksportir yang memarkir dana hasil ekspornya di bank luar negeri. Inilah yang membuat suplai dolar AS di dalam negeri terasa begitu seret.

BI pun mengeluarkan jurus kembali, seperti mewajibkan mereka yang membeli valas di atas US$ 100.000 harus lewat bank, termasuk pedagang valas. Kebijakan ini sebagai salah satu upaya mencegah aksi spekulasi valas. Maklum, saat ini suplai valas masih terbatas, sedangkan kebutuhannya besar. Tanpa pencegahan, rupiah bisa terkapar akibat ulah spekulan.

Tak berhenti sampai di situ. Jurus lain yang diluncurkan BI adalah instrumen lindung nilai (hedging) FX Swap. Caranya, bank atau pengusaha menjual dolarnya kepada BI untuk memperoleh rupiah dalam jangka waktu tertentu.

Lewat regulasi ini, BI bisa lebih mudah memonitor posisi valas di pasar. Alhasil, ketika harus menstabilkan rupiah, BI bisa lebih tepat mengintervensi pasar.

Pendek kata, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dan BI untuk menjinakkan dolar AS dan mengamankan rupiah. n

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

J

angan kaget kalau suatu saat restoran mewah meminta bayaran dolar AS setelah Anda selesai makan.

Semua bukan tak mungkin. Sebab, bukan apa-apa, mata uang dolar AS sudah dipakai di mana-mana dalam bertransaksi di wilayah hukum Indonesia.

Tengok saja label harga barang-barang elektronik, sewa rumah kawasan elit, tarif sewa perkantoran, apartemen, pembayaran fee pengacara, hampir sebagian besar menggunakan dolar AS. Di Bali, hampir 90% pelaku usaha menggunakan label harga dengan mata uang dolar AS. Padahal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di dalam negeri, kecuali transaksi perdagangan internasional, pembiayaan internasional dan simpanan dalam bentuk valuta asing. UU ini kemudian diperkuat dengan Peraturan BI Nomor 17/3/PBI/2015 dan Surat Edaran Nomor 17/11/DKSP Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku mulai 1 Juli 2015. Bagi mereka yang melanggar, BI memberikan sanksi pidana kurungan 1 tahun dan denda maksimum Rp 100 juta.

Tak kurang, Presiden Jokowi juga telah meminta semua perusahaan, baik BUMN maupun swasta harus menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi bisnis. Menteri Pariwisata Arief Yahya mewajibkan seluruh transaksi di hotel dalam negeri menggunakan rupiah. “Ini akan membuat penggunaan dolar AS semakin mengecil dan nilai tukar rupiah kembali meningkat,” kata Arief.

Seperti halnya Arief, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan juga memerintahkan kepada seluruh direktur utama PT Pelabuhan Indonesia I-IV untuk menggunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksi di pelabuhan. Instruksi ini bukan hanya untuk transaksi transportasi laut, tetapi semua lini transportasi darat, udara, maupun perkeretaapian.

Semua orang di republik ini memang harus memakai rupiah dalam setiap transaksi, kecuali transaksi perdagangan internasional, pembiayaan internasional, dan simpanan dalam bentuk valuta asing.

Itulah kenapa, sejak beberapa bulan belakangan sejumlah organisasi dan komunitas mengkampanyekan gerakan cinta rupiah di berbagai tempat di Indonesia. Di Pasar Klewer, Solo, sejumlah pedagang tradisional dan tukang becak membentangkan poster-poster ‘Save Rupiah’.

Sebenarnya, ‘Gerakan Cinta Rupiah’ sudah dikampanyekan oleh Bank Indonesia (BI) sejak pertengahan Desember 2014.

Aksi ‘Gerakan Cinta Rupiah’ dilakukan melalui iklan di televisi dan media cetak. Di televisi, BI membuat tayangan tentang seseorang yang hendak membayar makanan di sebuah restoran menggunakan uang dolar AS. Namun kasir restoran itu menolak dan meminta si pembeli membayar dengan rupiah.

Kampanye cinta rupiah pernah mengemuka pada 1997-1998 saat Indonesia dilanda krisis moneter. Bahkan, tercipta beberapa lagu anak-anak yang berjudul Aku Cinta Rupiah dan Krismon. Lagu itu diciptakan untuk mengajak masyarakat menukar dolar AS agar nilai rupiah bisa terangkat.

Memang, pelemahan rupiah terhadap dolar AS lebih banyak

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

Mari Mencintai Rupiah Semua orang di republik ini harus memakai rupiah dalam setiap transaksi, kecuali transaksi perdagangan internasional dan simpanan dalam bentuk valuta asing.

TEKS Latihono Sujantyo Foto Riset

mudharatnya ketimbang manfaatnya. Betul, ada keuntungan buat eksportir dengan melemahnya nilai rupiah. Sayangnya, saat ini harga sejumlah komoditas ekspor andalan Indonesia sedang anjlok di pasar internasional.

Yang penting adalah kampanye ‘Gerakan Cinta Rupiah’ tidak boleh berhenti saat rupiah terlihat menguat. Kalau itu sampai terjadi, ya, sama saja seperti tempo dulu. Jangan hangat-hangat tahi ayam, tak serius mencintai rupiah. n

Gerakan cinta rupiah: Jangan hangat-hangat tahi ayam.

17

bisnis Daging sapi

Daging sapi di pasar: Modusnya macam-macam.

Siapa Mafia Daging?

Betulkah ada mafia daging sapi? Atau ini hanya sekadar kambing hitam atas kesalahan kebijakan?

TEKS Sri Wulandari foto DAHLAN RP

18

M

asyarakat resah. Harga daging sapi dan kebutuhan pokok lainnya melonjak cukup tinggi. Tingginya berbagai kebutuhan pokok, terutama daging sapi dipicu oleh langkanya stok daging yang selama satu pekan lalu dapat mengalami kenaikan hingga tiga kali di tingkat pemotongan hewan. Berbagai keluhan muncul, baik oleh konsumen maupun para pedagang daging di pasar.

Pasca Lebaran, seharusnya harga-harga kem-

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

bisnis Daging sapi bali normal. Tetapi ini kebalikannya, hargaharga malah seperti deret lari, tak terjangkau lagi. Di pasaran, harga daging mencapai Rp 120 ribu hingga Rp 140 ribu per kg. Padahal, harga yang wajar seharusnya maksimal Rp 90 ribu per kg. Jangan heran, jika daging sulit dicari di pasar.

Bisa jadi, tingginya harga daging sapi lantaran suplainya yang terbatas di pasar. Selain itu, juga terkait erat dengan pembatasan kuota impor daging sapi dan minimnya produksi dalam negeri.Kelangkaan daging sapi juga diakibatkan oleh sebagian pedagang sapi di beberapa daerah melakukan aksi mogok berjualan sejak Minggu 9 Agustus 2015. Bukan tanpa alasan, pedagang mogok. Sebabnya, pedagang mengeluhkan harga daging sapi yang tidak kunjung turun, karena pasokan impornya dipangkas pemerintah.

Lalu siapa yang salah? Lagi-lagi mafia daging­lah yang disorot. Kelompok mafia inilah yang dianggap bermain dalam mengatur ketersediaan daging. Bahkan, mereka juga dituding yang paling bertanggung jawab terkait harga daging di pasaran.

Adakah mafia daging sesungguhnya? Ya, selalu ada para pemain-pemain yang bisa mengatur segalanya. Terutama impor daging sapi.

Mereka bekerja untuk mengeruk sebanyak mungkin uang haram di sektor pangan. Mafia bemain di semua lini. Mulai dari hulu ke hilir untuk mengamankan permainannya. Nah, dalam hal ini negara jelas dirugikan dan rakyat dipermainkan oleh harga pangan yang terus melonjak-lonjak.

Presiden Jokowi pun mencium soal adanya mafia daging yang kembali beraksi menghambat peredaran daging sapi ke pasaran. Keyakinan Jokowi soal adanya mafia yang bermain di balik langkanya daging karena pemerintah memastikan pasokan daging dalam negeri sudah mencukupi. Tetapi di lapangan terjadi krisis daging sapi hingga membuat harganya melonjak.

Kata Jokowi, saat ini pemerintah dan aparat sedang mengusut pelaku yang menimbun daging sapi dalam jumlah besar. Dia pun berjanji akan menuntaskan permasalahan ini hingga ke akarnya. Upaya ini dilakukan agar polemik menge­nai mahalnya harga daging sapi di Indonesia tidak akan menjadi masalah lagi di masa depan. Kalau perlu, pemerintah yang akan membeli langsung daging itu dan mendistribusikan kepada masyarakat.

MODUS MAFIA Tapi betulkah ada mafia daging? Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan punya pendapat lain. Menurut dia, kekurangan daging di pasaran, karena pemerintah membatasi impor daging sapi, jauh di bawah kebutuhan. Inilah yang diduga menjadi penyebab Indonesia keku-

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

rangan stok sehingga harga melambung tinggi.

Asal tahu saja, kebutuhan daging sapi nasional per tahun mencapai 653 ribu ton atau setara dengan 3.657.000 sapi. Bila dipukul rata, setiap bulannya dibutuhkan sekitar 305 ribu ekor sapi. Dari kebutuhan ini, produksi sapi lokal hanya mampu memenuhi 406 ribu ton atau 2.339.000 ekor sapi per tahun.

Daniel menyebut, populasi sapi lokal pada 2015 memang mencapai 17,2 juta ekor. Tapi tidak semuanya siap untuk potong karena banyak yang masih anak sapi dan sebagian besar merupakan sapi indukan betina yang tidak boleh dipotong. Yang siap dipotong hanya 2,3 jutaan sapi. “Jadi, ada kekurangan pasokan dari sapi lokal untuk kebutuhan nasional sebesar 247 ribu ton daging sapi atau setara 1.383.000 ekor sapi,” katanya.

Kekurangan tersebut bisa ditutupi bila setiap triwulan dilakukan impor 250 ribu ekor sapi. Tetapi yang terjadi, bertepatan dengan Lebaran lalu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman hanya membolehkan impor sebesar 50 ribu dari kebutuhan 250 ribu ekor sapi. Angka itu menurun drastis dari kuartal sebelumnya yang mencapai 270 ribu ekor. Jadilah, daging langka di pasaran dan harganya melambung tak masuk akal.

Seperti membantah kurangnya impor daging tersebut, Jokowi bilang persediaan daging di Tanah Air sebenarnya ada. Namun ada pihak yang menahan ketersediaannya untuk diteruskan ke pasar, sehingga harga daging masih tinggi. Modus ini bertujuan supaya pemerintah membuka impor sapi lebih banyak.

Akibat pembatasan impor yang dilakukan pemerintah membuat mafia sapi dan eksportir dari luar menjadi waswas. Mereka terpukul karena akan kehilangan potensi omset triliunan rupiah akibat pembatasan itu, sehingga mafia mulai melakukan rekayasa sehingga harga daging sapi menjadi melonjak.

Pimpinan Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan menyebut, jika pembatasan impor tetap dilakukan, maka setiap tahunnya, mafia akan kehilangan omset Rp 8,8 triliun. Ini merupakan angka yang fantastis. Tidak heran jika hilangnya potensi omset tersebut membuat mafia sapi impor menjadi gusar. Mereka berupaya melakukan rekayasa agar pemerintah tetap impor dan ini sudah terlihat dari rekayasa yang semakin kuat.

“Rekayasa mafia itu terstruktur, modus yang mereka mainkan macam-macam. Misalnya, memainkan harga beli sapi di peternak serendah mungkin, hanya berkisar Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu setiap kilogramnya, memotong sapi betina bunting untuk dijual di pasar, dan lainlain,” katanya.

Betulkah ada mafia daging? Atau hanya sekadar kambing hitam atas kesalahan kebijakan? n

19

bisnis Semen

Tidak Takut Walau Jeblok Di tengah anjloknya penjualan semen, muncul banyak pemain baru di industri ini. TEKS Sri Wulandari foto DAHLAN RP

Kinerja tidak bagus: Gara-gara pertumbuhan ekonomi melambat.

T

ahun ini, agaknya menjadi pukulan berat bagi PT Semen Indonesia Tbk. Coba bayangkan, pada semester I-2015, Semen Indonesia mengalami penurunan penjualan sampai minus 3% dibanding volume penjualan periode sama tahun lalu. Kondisi ini dipicu oleh penurunan penjualan semen di sejumlah daerah strategis akibat tersendatnya sejumlah proyek infrastruktur Pemerintah Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) Agung Wiharto merinci, penjualan Semen Indonesia di Sumatera turun 3,5% dari 6,06 juta ton menjadi 5,85 juta ton. Di Jawa juga turun 3,1% menjadi 15,8 juta ton dari 16,3 juta ton. Kemudian di Kalimantan per Juni 2015 ikut mengalami penurunan dari 316 ribu ton menjadi 294 ribu ton.

Tak hanya Semen Indonesia yang mengalami kinerja buruk. PT Holcim Indonesia

20

Tbk, juga merasakn getir yang sama. Pada kuartal pertama 2015, kinerja Holcim turun hingga 90%, sementara penjualan semennya turun 4% dibanding periode yang sama di tahun 2014. Langkah strategis pun harus ditempuh untuk menyelamatkan perusahan, yakni dengan memilih ekspor sebagai alternatif berlebihnya pasokan semen yang diproduksi.

Diah Sasanawati, Corporate Communication Manager Holcim Indonesia mengakui, langkah ekspor ini bukanlah pilihan utama perusahaan karena Holcim masih berupaya untuk memasarkan hasil produksinya di dalam negeri. Jika memang nantinya pasar domestik tak akan membaik selama lebih dari setahun ke depan, perusahaan akan mengekspor semen ke Filipina dan Vietnam terlebih dahulu.

Secara keseluruhan, penjualan semen nasional periode Januari - Juli 2015 memang terbilang kacau. Penjualannya terjungkal hingga 4,12% ketimbang periode yang sama tahun lalu. Salah satu penyebab penurunan penjualan semen ini, selain perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada melemahnya daya beli, juga minimnya realisasi proyek infrastruktur oleh pemerintah.

Mengacu data Asosiasi Semen Indonesia (ASI), penjualan semen pada periode Januari - Juli 2015 tercatat sebanyak 31,34 juta ton. Volume penjualan ini turun ketimbang penjualan semen pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 32,69 juta ton. Sepanjang semester I tahun 2015, konsumsi semen mengalami penurunan sekitar 5,4%. Hal itu berimbas pada penjualan semen secara keseluruhan.

Meski semester I mengalami penurunan, para pelaku bisnis di industri ini tetap optimistis di semester II-2015 akan ada kenaikan. Seperti dikatakan Agung, pada semester II -2015 pasar semen akan kembali bergeliat bersamaan dengan mulai gencarnya pembangunan infrastruktur. “Kira-kira akan tumbuh 6% -8 %,� katanya.

Anehnya, meskipun pasar semen lagi melorot, tapi muncul banyak pabrik semen lainnya. Bila sebelumnya hanya ada tiga pabrik semen besar di Indonesia yang menguasai pasar, seperti Semen Indonesia, Holcim, dan PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk, kini hadir pabrik semen lainnya, seperti PT Semen Baturaja di Sumsel, PT Semen Bosowa di Sulsel, PT Semen Kupang di NTT, PT Semen Puger di Jember, Jatim. Juga pemain baru yang digandeng investor asing, yakni Semen Merah Putih, Siam Cement dan Anhui Conch, serta Semen Pan Asia. Persaingan di pasar semen pun bakal kian ketat. n

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

bisnis Aksi korporasi

Kawasan industri Wilmar: Diminati banyak investor.

Kawasan Industri Ala Wilmar Wilmar Grup membangun Kawasan Industri Terpadu di Serang dengan dana sebesar Rp 7 triliun. Kawasan ini berpotensi mendatangkan investasi sebesar Rp 130 triliun.

I

TEKS Sri Wulandari foto DAHLAN RP

ndonesia memang ladang subur bagi investor asing. Sadar akan hal itu, pebisnis raksasa agribisnis Wilmar Grup membangun Kawasan Industri Terpadu, yang berlokasi di Desa Terate, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Tak tanggung-tanggung Wilmar menyediakan lahan seluas 1.748 hektar dengan biaya sebesar US$ 130 juta atau Rp 7 trilun. Dana sebesar itu, akan digunakan untuk membeli lahan, penimbunan, dan infrastruktur. Hingga kini, Wilmar sudah membelanjakan sekitar US$ 130 juta atau sekitar Rp 1,7 triliun.

Pembangunan kawasan industri ini diharapkan bisa menjadi alternatif bagi para investor yang ingin menanamkan investasi dan membuka usaha di Indonesia. Agar menarik minat para calon penyewa, Direktur Teknis dan Operasional Wilmar Group Erik Tjia menyebutkan kawasan ini akan dilengkapi dengan pembangkit listrik, jaringan pipa gas, hotel, perumahan, apartemen, rumah sakit, stasiun pengisian bahan bakar dan dilengkapi fasilitas jalur kereta hingga akses jalan menuju Tol Tangerang-Merak.

Selain itu, kawasan ini akan dilengkapi dengan pulau buatan yang merupakan hasil reklamasi yang menyatu dengan pelabuhan dan dermaganya. Pulau buatan seluas 548 hektar itu, nantinya tersambung dengan area industri yang ada di darat. Kapasitas pelabuhan ini direncanakan bisa mengangkut sebanyak 30 juta ton per tahun. Nilai investasi yang dibutuhkan berkisar antara US$ 200 juta sampai US$ 300 juta. Dermaga pelabuhan ini bakal fokus melayani pengiriman barang menuju pasar ekspor.

Ditargetkan, pembangunan pulau reklamasi ini bisa dimulai 2016 setelah izin terbit.

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, menyebut kehadiran kawasan industri terpadu milik Wilmar Group di Serang, Banten bisa menarik banyak investor. Perhitungan BKPM, investor bisa menanamkan investasi hingga US$ 10 miliar atau sekitar Rp 130 triliun pada kawasan ini. “Investasinya dari perusahaan yang akan masuk ke kawasan ini, juga dari pembangunan infrastruktur pendukung di dalam dan sekitar kawasan,� jelas Franky.

Tahap awal, Wilmar membangun infrastruktur seluas 100 hektar di dalam kawasan. Pembangunam fase awal akan diperuntukan bagi perusahaan yang terafiliasi dengan Wilmar Group. Pabrik yang sudah berproduksi, salah satunya PT Multimas Nabati Asahan. Perusahaan ini merupakan pabrik kemasan minyak goreng untuk merek Fortune dan Sania dengan kapasitas 800 ton per hari. Anggaran pembangunan pabrik ini sebesar US$ 30 juta.

Sejatinya, Wilmar sudah membangun kawasan ini sejak tahun 2012. Namun pelaksanaannya tak berjalan mulus. Meski demikian, sejumlah perusahaan telah menyewa. Sementara beberapa perusahaan lain masih menjajaki untuk berinvestasi dan membangun basis produksi di kawasan industri ini.

Beberapa perusahaan yang sudah penyewa area tersebut, selain PT Multimas Nabati Asahan, yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), PT Putra Baja Deli, PT Mulitimas Nabati Asahan, dan PT Motive Mulia. Putra Baja Deli, yang merupakan produsen baja untuk kebutuhan konstruksi berbasis di Malaysia menggelontorkan dana sebesar US$ 55 juta untuk membangun pabrik tersebut. n

21

bisnis PROFIL

Sundar

Pichai

Baru

CEO Google yang Larry Page tak rela bila Pichai terus dikejar Microsoft dan twitter yang bakal menggaetnya sebagai CEO. Page pun memilih menyerahkan kursi CEO Google kepada Pichai.

TEKS Sri Wulandari foto ilustrasi

22

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

bisnis PROFIL

P

erkenalkan, namanya Sundar Pichai. Pria kelahiran Chennai, Tamil Nadu, India, ini didaulat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Google yang baru, menggantikan Larry Page yang mundur dari posisinya sebagai CEO Google dan beralih memimpin Alphabet, perusahaan baru yang telah mengakuisisi raksasa internet itu. Alphabet akan menjadi holding company untuk unit-unit usaha Google, termasuk perusahaan mesin pencari Google Inc, perusahaan streaming video Youtube, dan sistem operasi mobile Android.

Pichai memang sudah lama disiapkan untuk menduduki pucuk pimpinan di Google. Selama ini, Page melihat kapasitas Pichai sangat mumpuni untuk memimpin keseluruhan Google. Pichai terlibat di hampir semua tim inti Google, termasuk Chrome, Android, Search, Maps, Google+ dan masih banyak lagi.

Saat pertama kali bergabung ke Google pada 2004, Pichai sudah ditunjuk sebagai manajer produk untuk Chrome, layanan web browser Google. Sejak dipegang Pichai, Chrome meraup sukses. Chrome yang sebelumnya dikenal sebagai aplikasi liar, meledak menjadi browser yang paling banyak digunakan di desktop dan perangkat mobile di dunia. Ratusan juta manusia di dunia lebih menggunakan Chrome.

Keberhasilan ini menarik minat Page untuk mengetahui kemampuan Pichai. Sejak itulah, Pichai dilibatkan dalam sejumlah proyek Google.

Hingga Oktober dua tahun lalu, Page mempromosikan Pichai untuk mengelola Android, sistem operasi yang telah dipakai oleh 78% ponsel pintar di seluruh dunia. Page tak bisa melihat sosok lain yang mampu mengembangkan Android setelah Andy Rubin, Senior Vice President--yang menangani Android, Chrome, dan Google Apps—yang sebelumnya mengundurkan diri.

Jangan heran, bila Pichai punya banyak pengalaman dan tahu banyak tentang produk Google.

“Pichai memiliki bakat menciptakan produk yang secara teknis sangat baik namun mudah digunakan,” kata Page, kala itu. “Aku sangat menikmati saat bekerja dalam satu tim dengannya. Karirnya berkembang pesat sejak Oktober tahun lalu, ketika dia memegang tanggung jawab untuk bisnis internet ini,” sambung Page.

JADI REBUTAN Nama Sundar Pichai, memang ramai dibicarakan sejak 2014 lalu setelah menjabat posisi prestisius sebagai Senior Vice President di Google yang menangani bisnis Android, Chrome serta Google Apps. Sejak saat itu banyak kalangan yang berpendapat Sundar Pichai adalah orang yang tepat untuk memimpin Google di masa depan, jika Larry Page mengundurkan diri.

Tak sedikit pula yang mengaitkan Pichai sebagai calon kuat CEO Microsoft setelah ditinggalkan Steve Ballmer. Microsoft memang punya pemiki-

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

ran untuk mengajak Sundar Pichai menggantikan Steve Balmer menjadi CEO. Pichai dianggap bisa membantu perusahaan raksasa perangkat lunak tersebut untuk memusatkan perhatiannya pada bisnis mobile. Namun, Google keberatan dengan rencana ini. Walau Microsoft dan Pichai masih dalam tahap negoisasi penjajakan, menurut orang dalam, Google memberikan “uang mahar” US$ 50 juta agar Pichai mau bertahan.

Tak cuma Microsoft yang meminati Pichai, dikutip dari Business Insider, pekan lalu, Twitter juga berusaha memberinya kursi CEO. Diketahui saat ini situs jejaring sosial 140 karakter tersebut sedang berburu CEO baru untuk menggantikan CEO Twitter lama, Dick Costolo yang mengundurkan diri pada Juni lalu. Bahkan sumber yang dekat dengan Twitter menyebutkan Pichai sudah dibidik sejak tiga tahun lalu. Twitter masih sabar menunggu kesempatan membajak Pichai dari kursi petinggi Google. Google pun menyadari rencana Twitter tersebut. Tak heran, untuk mengikat Pichai, Page memberikan peran yang lebih luas kepada Pichai.

Pria lulusan Indian Institute of Technology, dan peraih gelar master dari Standford dan MBA dari University of Pennsylvania ini, adalah anak seorang karyawan perusahaan listrik dari Inggris yang beroperasi di India, Genereal Electric Company. Ayah Pichai, yang bernama Regunatha Pichai lah yang mengenalkan Pichai dengan teknologi sehingga membuat Pichai jatuh hati dengan bidang tersebut.

Ketika kecil, tak jarang Pichai menemani ayahnya mengotak-atik teknologi. Ayahnya bercerita, kerap membicarakan soal pekerjaan dan tantangannya kepada Pichai kecil. “Bahkan saat masih berusia muda, dia sudah ingin tahu soal pekerjaanku. Kupikir, hal itu membuatnya tertarik pada teknologi,” katanya sebagai dilansir Engadget.

Sebelum bergabung ke Google, Pichai bekerja di Applied Materials dengan posisi terakhir sebagai product management dan di McKinsey & Company di bagian management consulting. Dalam sebuah artikel media Firstpost India yang berjudul ‘The guy who gets shit done: India-born Sundar Pichai was always frontrunner to be Google CEO‘ dituliskan kalau Pichai memang telah menjadi kandidat kuat CEO Google sejak lama. Dia adalah orang kepercayaan Larry Page dan Sergey Brin, pendiri Google yang lain.

Sebagai seorang CEO, Pichai kini mengendalikan rangkaian produk dan layanan Google yang ramah digunakan oleh para konsumen, seperti Google Photos, Google Now, dan YouTube. Sementara urusan yang lebih kompleks seperti proyek Google X dan program pengiriman barang menggunakan drone Wing akan berada di bawah naungan Alphabet. Di luar perusahaan, Pichai juga disukai oleh komunitas digital. Dia dikenal sebagai sosok yang ramah kepada siapapun, terutama kepada bawahan dan rekan kerjanya. n

23

Ada sejumlah faktor yang kerap menjadi penyebab memburuknya iklim investasi di Tanah Air. Salah satunya maraknya aksi demo pekerja menuntut kenaikan upah.

TEKS RATNA NURAINI Foto Riset

24

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

W

ajah Samuel tampak keruh. Sudah dua pekan ini aksi mogok digelar di perusahaan tempatnya bekerja. Selaku salah satu pimpinan, wajar hatinya gundah gulana.

Samuel sudah bekerja sejak 18 tahun silam di Kawasan Industri Batam, Kepulauan Riau. Kini, dirinya menduduki jabatan sebagai manajer HRD di sebuah perusahaan perakitan mesin. Sepanjang karirnya, dia mengakui, dua tahun belakangan ini adalah masa sulit bagi perusahaannya.

Pada 2014, hampir setiap hari aksi demonstrasi digelar sedikitnya 100 karyawan di perusahan tempat Samuel bekerja. Memang sebagai perusahaan perakitan mesin, sambungnya, kerugian material akibat maraknya aksi demonstrasi karyawan tidak bisa dihitung secara matematis. “Tapi, kondisi itu membuat produksi stuck. Wajar jika perusahaan melakukan pelanggaran terhadap hak karyawan, tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh aturan yang berlaku. Tapi ini kan yang terjadi tidak demikian. Tuntutan karyawan cenderung mengada-ada, seperti minta disamakan haknya dengan yang diperoleh tenaga kerja asing,� katanya.

Kondisi yang dikeluhkan Samuel agaknya memang tengah menjadi masalah terkait iklim investasi di Batam, khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Apalagi dari pemberitaan diketahui bahwa aksi demonstrasi buruh tersebut tak jarang sudah mengarah ke tindak anarkis.

Dari data yang berhasil dihimpun, diketahui bahwa belakangan, tepatnya sejak kuartal pertama 2015, sejumlah perusahaan asing berkelas di Batam telah meninggalkan kawasan tersebut. Perusahaan yang tidak tahan dengan demo yang dilakukan oleh sejumlah serikat pekerja di Batam itu berskala multinasional dan sudah punya nama yang besar dengan status Penanaman Modal Asing (PMA).

Tertulis dalam laporan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau bahwa aksi demo oleh pekerja di Batam sudah terjadi dalam 3 tahun belakangan. Di antara perusahaan yang sudah hengkang adalah Siemens.

Siemens tak lagi mengoperasikan pabriknya di Batam. Di daftar itu, tertera pula nama Japan Servo, Seagate, Xenon, dan Sun Creation Indonesia yang telah beranjak dari Indonesia. Sedangkan perusahaan yang masih acap didemo karyawannya hingga kini adalah Phillips, Sanmina, Sanyo, dan Mc Dermoot.

PERSOALAN EKONOMI Walau begitu, Mc Dermoot, yang bergerak di bidang pengeboran minyak, misalnya, juga disebut-sebut bakal merelokasi pabriknya ke luar Indonesia lantaran turunnya harga minyak dunia.

Rupanya, dampak persoalan ekonomi global itu memang cukup mengguncang

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

Demo buruh menuntut upah

Demo menuntut koruptor

perusahaan tersebut.

Jika pada 5 tahun lalu, perusahaan oil and gas asal AS itu sangat kondang karena pengelolaan dan manajemen yang prima, sehingga menjadi incaran para pencari kerja, kini kondisi perusahaan itu tergolong memiriskan.

Kontrak bagi para pekerja yang ketika itu dibuat per tahun atau bahkan per tiga tahun, menurut informasi yang diperoleh, kini hanya dibuat per proyek.

Gejala runtuhnya dinasti perusahaan pengeboran besar asal AS itu juga tampak dari pemberlakuan shift kerja karyawan di perusahaan tersebut. Jika pada masa keemasannya perusahaan itu memberlakukan tiga shift dalam satu hari kerja, maka kini dua shift pun sudah tidak mampu diberlakukan secara penuh.

Memang kenyataannya, ada sejumlah faktor yang kerap menjadi penyebab memburuknya iklim investasi di Tanah Air. Bukan hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tapi juga terkait stabilitas ekonomi, kondisi

25

Rupiah stabil dan berdaulat adalah harapan kita semua.

Meski demikian, kenyataan tak selalu berjalan seiring dengan harapan.

Dengan sistem nilai tukar mengambang bebas, nilai tukar Rupiah ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran. Ini artinya, apabila permintaan terhadap Dolar AS lebih tinggi, secara alamiah Dolar AS akan menguat.

Kalau kita ingin menjadikan Rupiah lebih stabil dan menguat, jawaban sebenarnya sederhana, yaitu kurangi permintaan Dolar, tingkatkan permintaan atau penggunaan Rupiah.

Namun masalahnya tentu tidak sesederhana itu. Sejak 2011, kondisi di pasar valuta asing (valas) kita diwarnai oleh lebih tingginya permintaan valas, terutama Dolar AS, daripada pasokannya. Tingginya permintaan Dolar AS didasari oleh beberapa alasan, antara lain untuk kebutuhan impor, pembayaran utang luar negeri, dan penjualan barang dan jasa dalam satuan valuta asing.

Kondisi ekonomi global saat ini juga memberi pengaruh.

Rencana kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed, telah mengakibatkan Dolar AS menguat terhadap berbagai mata uang lain di dunia, termasuk Rupiah.

Di sisi lain, tahun 2005, utang luar negeri korporasi atau swasta berjumlah sekitar 80 miliar Dolar AS. Di tahun 2015 jumlahnya meningkat hingga mencapai sekitar 160 miliar Dolar AS. Selain itu, rasio pembayaran utang luar negeri swasta terhadap pendapatan ekspor, atau yang dikenal dengan istilah Debt Service Ratio (DSR), juga meningkat, dari sekitar 15 persen di tahun 2007, menjadi sekitar 54 persen di tahun 2015.

Menyikapi hal tersebut, Bank Indonesia telah menempuh beberapa kebijakan, antara lain, upaya pendalaman pasar keuangan, agar pelaku pasar memiliki lebih banyak pilihan instrumen dan kemudahan dalam bertransaksi. Bank Indonesia juga melakukan monitoring yang ketat terhadap utang luar negeri, khususnya di sektor korporasi. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Nomor 16/20/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri yang mencakup tiga hal, yakni rasio lindung nilai, rasio likuiditas, dan peringkat utang.

Simbol Kedaulatan Selain kedua faktor di atas, secara geoekonomi, kita juga melihat kecenderungan meningkatnya pemakaian mata uang asing, khususnya Dolar AS, dalam berbagai transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam praktik sehari-hari, masih banyak masyarakat

KEDAULATAN RUPIAH MEMPERSATUKAN 34 PROVINSI DI INDONESIA

Indonesia yang enggan menggunakan Rupiah dan cenderung memilih menggunakan mata uang asing.

tidak lagi digunakan untuk bertransaksi di sana.

Transaksi mata uang asing di wilayah NKRI yang dilakukan antar penduduk Indonesia jumlahnya cukup tinggi.

Bayangkan, angkanya mencapai 7,2 miliar Dolar AS atau sekitar Rp 78 triliun setiap bulan. Hal ini berarti sekitar Rp 936 triliun per tahun.

Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak kita inginkan tersebut, masyarakat perlu mendukung penggunaan mata uang Rupiah untuk bertransaksi di wilayah NKRI.

Tingginya transaksi dalam Dolar tersebut telah merambah ke segala sektor ekonomi, mulai dari sektor migas, pelabuhan, tekstil, manufaktur, hingga perdagangan.

Fenomena penggunaan mata uang asing di wilayah NKRI tak bisa dipandang sebagai konsekuensi dari liberalisasi, namun dapat dilihat sebagai konsekuensi dari liberalisasi, namun dapat dilihat sebagai bentuk “ancaman� atau soft invasion terhadap kedaulatan politik dan ekonomi suatu negara.

Pengalaman beberapa negara di Amerika Latin, Karibia, dan Pasifik, membuktikan bahwa sikap permisif pada penggunaan mata uang asing di dalam negeri pada akhirnya akan memperlemah perekonomian nasional dan menimbulkan ketidakpastian. Kita juga pernah memiliki pengalaman pahit saat lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI. Salah satu alasan yang muncul pada waktu itu adalah karena Rupiah

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Mata Uang No 7 Tahun 2011, dan selanjutnya, Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI. Menjadikan Rupiah sebagai mata uang yang stabil dan berdaulat memang bukan langkah mudah. Tekanan terhadap Rupiah ditentukan oleh banyak hal. Langkah meningkatkan produktivitas ekonomi dan mengatasi defisit ekspor-impor barang dan jasa, tidak dapat ditawar lagi.

Namun di sisi lain, upaya menjadikan Rupiah berdaulat di negeri sendiri juga mutlak perlu didukung. Mata uang Rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

infrastruktur dasar, seperti listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan, berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), dan juga masalah good governance.

Pernah disebutkan dalam laporan Bank Dunia mengenai iklim investasi (World Bank, 2005), di antara faktor-faktor pemicu memburuknya iklim investasi di Indonesia adalah stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi, dan kepastian kebijakan ekonomi merupakan empat faktor terpenting.

Jawa Barat, muramnya investasi pun tampak tengah merudung. Melemahnya ekonomi di Indonesia mengakibatkan sekitar 200 perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, garmen, dan sepatu untuk pasar lokal memperpanjang libur karyawan hingga pekan depan.

Konon seharusnya, para karyawan mulai bekerja pekan lalu. “Anggota kami ada 8.000 pengusaha. Sekitar 200 di antaranya memperpanjang libur karyawannya. Sebagiannya sudah masuk pekan ini, dan sebagiannya lagi baru akan masuk Senin depan,� ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar, Dedy Widjaja, pada pekan lalu.

Dedy menjelaskan, pengusaha memperpanjang libur karyawannya akibat produksi dihentikan sementara.

Penghentian produksi terpaksa dilakukan karena sampai sekarang barang masih menumpuk akibat daya beli

Pembangunan mass rapid transit (MRT) di Jakarta

Walaupun sedikit berbeda dalam peringkat kendala investasi antar negara, hasil survei Bank Dunia tersebut didukung oleh hasil survei tahunan mengenai daya saing negara yang dilakukan oleh The World Economic Forum (WEF) yang hasilnya ditunjukkan di dalam laporan tahunannya, The Global Competitiveness Report.

Sementara itu, hasil survei yang pernah dilansir JETRO mengenai faktor-faktor penghambat pertumbuhan bisnis atau investasi di sejumlah negara di Asia menunjukkan gambaran yang sedikit berbeda. Khusus untuk Indonesia (ID), faktor paling besar adalah upah buruh yang makin mahal, disusul dengan sistem perpajakan yang sulit dan rumit.

KIAN SOLID Persoalan seputar investasi bukan monopoli Batam. Di

28

masyarakat menurun yang berimbas pada tidak lakunya barang.

Pengusaha, sambung Dedy, bisa saja memaksakan diri untuk produksi. Namun biaya yang harus dikeluarkan dan kerugian yang harus ditanggung semakin besar di tengah kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan seperti sekarang ini.

Data yang menyebutkan adanya penurunan investasi di Tanah Air yang tajam sejak 1998, memang belum bisa dikoreksi secara signifikan hingga kini. Sungguh diperlukan adanya kebijakan yang berpihak pada pengusaha.

Paling tidak dukungan dari otoritas dalam menghadapi setiap persoalan investasi di Indonesia.

Jika tidak, bukan tidak mungkin pengusaha asing khususnya merasa kapok ataupun jeri untuk berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Tanah Air. n

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

Cara Tidak Fair Rebut Investor Maraknya aksi demo buruh diduga dilatarbelakangi persaingan antarnegara dalam memperebutkan investor.

TEKS RATNA NURAINI Foto Riset

B

eberapa waktu lalu, Menteri Perindustrian Saleh Husin menyampaikan aksi demonstrasi buruh yang acap terjadi dan tak jarang disertai aksi anarkisme sebenarnya hanya akan merugikan para buruh sendiri. Pasalnya, jika perusahaan hengkang, buruh yang akan kehilangan kesempatan bekerja.

Lantaran itulah, Saleh Husin mengingatkan bahwa penanganan persoalan ini demikian pentingnya dan komunikasi dengan buruh harus intensif. Termasuk, sambung dia, jika yang dibahas adalah penetapan upah buruh.

Dia mengingatkan, demonstrasi memang merupakan hak bagi para buruh. Tapi inti dari aktivitas tersebut, kata dia, adalah penyampaian aspirasi. Dan bila dengan komunikasi mampu menyampaikan aspirasi, dia meyakini, tentu aksi yang merugikan banyak pihak tidak akan terjadi.

Belakangan, otoritas melontarkan dugaan baru terkait potensi terjadinya perebutan investor antarnegara Sehingga, banyak upaya yang dilakukan oleh pihak negara lain untuk menarik investor. Tak terkecuali, memanfaatkan kekuatan buruh.

Itulah sebabnya, pada pekan bulan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta Badan Intelijen Negara (BIN) menyelidiki fenomena maraknya demo buruh yang membuat hengkang beberapa pabrik di Batam, Kepulauan Riau.

Jokowi sempat menyampaikan dugaannya bahwa persaingan antarnegara tengah terjadi di balik demo tersebut.

Ia memang mengaku menangkap keanehan soal fenomena demo karena mayoritas hanya perusahaan asing saja yang didemo oleh pekerja.

“Kalau tadi yang disampaikan yang didemo kok yang investor-investor asing ini mestinya tanda tanya. Feeling saya mengatakan hal yang sama (ada hidden agenda),” kata Jokowi, di Batam ketika itu.

Lebih jauh Jokowi menjelaskan dugaannya bahwa itu bukanlah persaingan antarperusahaan. Bukan pula, kata dia, persaingan antarkota atau antarprovinsi. “Sudah persaingan antarnegara, hati-hati. Saya sudah mulai mencium, yang namanya kawasan industri bukan hanya di Batam saja, ada di dekat kita saja, nggak usah sebutkan. Bisa saja bersaing merebut investor dengan cara-cara yang tidak fair,” tandasnya.

MENANTI DUKUNGAN Memang boleh jadi dugaan pemerintah itu benar terkait sejumlah perusahaan asing yang telah atau “mengancam” hengkang lantaran aksi demonstrasi yang kerap terjadi. Namun, di lapangan, kenyataannya tidak selalu sama.

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

Presiden Jokowi bersama kaum buruh

Pasalnya di Batam, misalnya, aksi demonstrasi karyawan perusahaan juga menimpa perusahaan nasional atau lokal. Aksiaksi yang terjadi secara gencar pada 2014 mulai berdampak pada kelangsungan usaha sejumlah perusahaan yang berlokasi di kawasan industri di Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau.

Menurut informasi yang diperoleh sejak awal 2015 sudah sangat banyak perusahaan lokal yang bermasalah. Kalaupun tidak semua menutup operasional usahanya, sejumlah pengusaha terpaksa mengakhiri bisnisnya dengan cara menjual ke pihak lain.

Boleh jadi, para pengusaha itu memandang, prospek usaha di sana tidak lagi mengilap. Apalagi memasuki bulan depan, menjelang ditetapkannya UMK, aksi demonstrasi diprediksi kian gencar dilakukan oleh para buruh.

Ironisnya, berdasarkan pengalaman yang ada saat ini, otoritas setempat tidak tampak memberikan dukungan dan perlindungan terhadap pengusaha. Seorang narasumber yang incharge berbisnis di salah satu kawasan industri di Batam berseloroh, “Sepertinya kami hanya bisa dan dipersilakan menunggu, sejauh apa kami sanggup berproduksi.”

Nah, entah apakah kondisi yang menimpa perusahaan nasional atau lokal itu sekadar luput dari perhatian pemerintah, atau memang tidak dianggap sebagai masalah yang cukup serius, yang pasti keberadaan fakta itu belum menjadi pembahasan tersendiri.

Sebaiknyalah otoritas tidak keburu menebar syak wasangka adanya hidden agenda dari negara kompetitor, tapi lebih secara holistik membenahi infrastruktur investasi di Indonesia yang telah menahun mengancam potensi investasi di dalam negeri. n

29

makro Impor

Perang Melawan Kartel Pangan Kapolri bertekad memberangus kartel bahan pangan strategis.

Setelah Perpres tak lagi ampuh.

P

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto riset

MELIBATKAN OKNUM PEMERINTAH: Keuntungan Capai Rp 27 triliun.

30

erang melawan kartel bahan pangan strategis dikibarkan pemerintah. Pemicunya tak lain, mogoknya para penjual daging sapi di pasarpasar tradisional di wilayah Jabodetabek dan Bandung, pada pekan lalu.

Polri bakal di garda depan.

Pada Senin pekan lalu, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti telah mengibarkan bendera perang.

Dia tegas-tegas menyebut indikasi keterlibatan kartel dalam memengaruhi harga bahan pangan strategis, termasuk daging sapi.

“Kita akan lakukan penelitian dan tindakan.

Banyak modus, mulai dari pengambilan kebijakan sampai dengan di pasar. Ini semua akan kami lakukan penelitian. Kartel semacam ini yang harus kita lakukan penertiban,” kata Kapolri.

Bahkan, Polri menengarai ada yang tak beres dalam kebijakan impor. “Termasuk prosedur impor.

Ulah pelaku usaha yang membuat kita ketergantungan impor. Sebab ulah pelaku usaha, dibuat sedemikian rupa, dibuat mati produksi dalam negeri. Kita harus lakukan upaya menindak pelaku usaha yang melakukan usaha-usaha yang tidak sehat,” tegasnya.

Kapolri sempat menyebut, banyak kebutuhan pangan dalam negeri yang dipenuhi dari impor. Hal itu sesuai dengan data Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia, yang mencatat 65% kebutuhan

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

makro Impor

Kapolri Jenderal Polisi Badrodin: Menindak pelaku usaha tidak sehat.

pangan di negeri ini berasal dari impor. Data lain Kadin mengungkapkan, pada akhir 2014, total nilai impor pangan mencapai lebih dari US$ 5 miliar.

Perpres Tak Ampuh Sebenarnya wajar jika kini Kapolri turun tangan.

Jangan-jangan, seperti halnya upaya membe­ rangus mafia penyebab lambatnya proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, bergeraknya Polri atas perintah Presiden Jokowi.

Maklum saja, pada 15 Juni menjelang puasa lalu, ternyata Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang “Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting”.

Beleid yang diharapkan mampu mengatasi gejolak harga barang pokok.

“Saya kira Perpres ini sangat penting, supaya cadangan bahan pokok terjamin dan juga adanya stabilitas harga,” kata Teten Masduki, Tim Komunikasi Presiden, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (18/6).

Barang kebutuhan pokok yang dimaksud terbagi tiga. Pertama, bahan pokok hasil pertanian seperti beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, dan bawang merah. Kedua, hasil industri seperti gula, minyak goreng, dan tepung terigu. Kemudian

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

ketiga, hasil peternakan dan perikanan seperti daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar. Sementara barang penting adalah benih padi, jagung, kedelai, pupuk, gas elpiji 3 kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.

Menurut Teten, melalui Perpres tersebut, dalam keadaan-keadaan khusus, misalnya Lebaran atau keadaan tertentu, pemerintah pusat dan daerah bisa ikut mengendalikan harga ketika melonjak. Termasuk membuat kebijakan harga dengan menetapkan harga khusus menjelang, saat dan setelah hari besar keagamaan atau saat terjadi gejolak harga.

Atau harga eceran tertinggi pada saat operasi pasar

Badrodin Haiti, Kapolri Jenderal Polisi

Kita akan lakukan penelitian dan tindakan. Banyak modus, mulai dari pengambilan kebijakan sampai dengan di pasar. Ini semua akan kami lakukan penelitian. Kartel semacam ini yang harus kita lakukan penertiban.

31

makro IMPOR dan penetapan harga subsidi.

Hal yang menarik, beberapa hari sebelum Perpres keluar, Wapres Jusuf Kalla justru menganggap Perpres tersebut tak diperlukan. “Stoknya, bukan Perpresnya.

Kalau semua diselesaikan dengan Perpres, wah ini gampang diatur. Yang penting, kita menyiapkan produksinya yang banyak,” kata JK, pada Jumat (12/6).

Menurut JK, harga kebutuhan pokok sangatlah bergantung pada pasar. Meski pemerintah mengeluarkan Perpres, tak akan langsung memengaruhi harga di pasaran. “Ini kan ekonomi pasar. Tak semua begitu ada Perpres langsung teratur, tidak.

Penyebabnya itu aman produksinya,” tegasnya.

Libatkan Oknum Pemerintah Dan kini, setelah puasa hampir sebulan berlalu, ternyata harga daging sapi tetap saja membumbung di kisaran Rp 120 ribu per kilogran. Belum normal di kisaran Rp 80 ribu. Maka, perang melawan kartel pun dikibarkan.

Sebenarnya keberadaan mafia bahan pangan strategis pernah dilaporkan Komite Ekonomi Nasional (KEN), di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 22 Januari 2013. KEN melaporkan perihal adanya kartel gula, kedelai, beras, jagung, dan daging sapi.

Menurut Ketua KEN Chairul Tanjung, saat itu, di pasar internasional terdapat empat pedagang besar untuk pasar serealia atau biji-bijian yang disebut “ABCD”. Yakni Acher Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus yang menguasai sekitar 90% pangsa perdagangan serealia dunia.

Masih menurut Chairul, kecenderungan yang sama juga terjadi di pasar domestik. Terutama untuk pasar kedelai, pakan unggas, dan gula. Untuk importir kedelai di dalam negeri, hanya ada tiga, yakni PT Teluk Intan (menggunakan PT Gerbang Cahaya Utama), PT Sungai Budi, dan PT Cargill Indonesia.

Kemudian pakan unggas yang hampir 70% bahan bakunya adalah jagung, 40% pasarnya dikuasai empat perusahaan. Sementara untuk distribusi gula, dulu dikuasai “sembilan samurai”, tetapi sekarang dikuasai enam orang. Yakni Acuk, Sunhan, Harianto, Yayat, Kurnadi, dan Piko.

Menanggapi rekomendasi KEN tersebut, Ketua Dewan Kedelai Na­sio­nal Benny Kusbini mengung­ kap­kan, kegiatan kartel pangan di Indonesia memang sengaja di­ pelihara. Bahkan, melibatkan oknum pemerintah yang mempunyai kewenangan terkait pangan dan ekspor.

Benny mengatakan, total im­por pangan Indonesia mencapai Rp 90 triliun. “Keuntungan mereka 15%-30% dari total impor pangan Indonesia,” katanya. Artinya, mafia kartel ini menangguk sekitar Rp 27 triliun. Keuntungan sebesar itulah yang membuat kartel tetap leluasa mendapatkan hak mengimpor komoditas pangan.

Sayangnya, tak ada tindakan nyata terhadap pelaku kartel atas rekomendasi KEN. Dan kini, Kapolri menyatakan bakal memberangus kartel.

Semoga bertaji. n

32

Duh, Dendanya Hanya Rp 25 Miliar

Enny Sri Hartati

T

ak mudah memberangus kartel. Sebab, tata niaga pangan strategis di negeri ini telah dibuka ke mekanisme pasar, sesuai Letter of Intent (LOI) yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru, sebagai syarat menerima bantuan dana dari International Monetary Fund (IMF).

“Menjamurnya kartel karena LoI IMF yang memerintahkan untuk impor pangan dan melempar tata niaga pangan ke mekanisme pasar,” kata Mohammad Reza Hafiz, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), dalam diskusi ‘Mengurai dan Menjinakkan Kartel Ekonomi’, di Jakarta, pada Maret lalu.

Enny Sri Hartati, peneliti INDEF lainnya berpendapat, kegiatan kartel tampak telanjang. “Saat ini, perilaku kartel sebenarnya sudah sangat terbuka di hampir semua komoditas.

Persoalannya adalah mengapa perilaku ini bertumbuh subur dan langgeng?” ujarnya.

Penyebabnya, lemahnya pengawasan. Enny berharap, pemerintah memberikan kewenangan lebih kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). “Dengan adanya penguatan kewenangan yang dimiliki KPPU, akan mengurangi praktik-praktik kartelisasi,” katanya.

Kewenangan yang dimiliki KPPU saat ini sangatlah terbatas dan berbelit. Selain itu, besaran denda yang diberikan kepada pelaku kartel juga terlalu kecil, hanya Rp 25 miliar. “Itu tidak akan memberikan suatu ancaman atau ketakutan bagi pelaku usaha yang melakukan kartel,” ujarnya.

Enny juga mengusulkan agar para pelapor adanya kegiatan kartel bisa diberikan insentif dan pengampunan.

Sebab biasanya, dalam praktik kartel selalu ada pihak yang kecewa akibat tidak mendapat keuntungan seperti yang diharapkan.

Sementara itu, Togi Pangaribuan, pakar hukum bisnis UI, mendukung langkah Polri mengusut keberadaan kartel pangan strategis, sebab KPPU tak bisa bekerja sendiri memberantasnya. “Apalagi sudah ada MoU antara Polisi dan KPPU,” ujarnya, sembari menyebut, MoU itu telah ditandatangani pada 2010. n

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

makro Devaluasi yuan

Produk asal China: Harganya bakal lebih murah.

Mewaspadai Jurus Maut China Harga-harga barang asal China bakal lebih murah pasca devaluasi yuan.

Tetap ada kabar baik buat Indonesia.

C

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto DAHLAN RP

hina mengeluarkan jurus mautnya.

People’s Bank of China (PBOC) atau bank sentral China baru saja mendevaluasi yuan hingga 1,9% terhadap dolar AS, pada Rabu pekan lalu. Sehari kemudian, PBOC kembali menurunkan yuan 1,11% dari 6,33306 menjadi 6,4010 untuk satu dolar AS. Penguasa negeri tirai bambu agaknya sedang bermanuver agar produk ekspornya menjadi lebih kompetitif di pasar dunia.

Manuver China ini harus dicermati. Sebab, menurut Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan, dampak devaluasi yuan bisa dipastikan bakal memukul ekspor Asia di pasar dunia. “Artinya, ekspor Indonesia ke pasar dunia bisa menjadi semakin sulit karena harga barang China menjadi lebih murah,� tulis Chatib melalui akun Twitter @ChatibBasri.

Jurus maut itu rupanya sengaja dikeluarkan PBOC demi mendorong pertumbuhan ekonomi mereka. Maklum saja, dalam beberapa kuartal terakhir, pertumbuhan ekonomi terus berada di level 7%. Padahal selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi terus berada di atas level 10%.

Kondisi itu disebabkan menguatnya nilai dolar AS sepanjang tahun lalu, akibat ekspektasi pasar bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga patokan untuk pertama kali sejak krisis finansial yang melanda Paman Sam. Pergerakan yuan terhadap

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

dolar AS yang relatif longgar, menyebabkan nilai yuan ikut naik.

Hal itu bukannya menguntungkan bagi China.

Justru menjadi tamparan bagi ekspor mereka. Harga-harga barang asal China menjadi lebih mahal dibandingkan para pesaing regional, khususnya Jepang dan Korsel. Dampaknya, ekspor China pada Juli turun 8,3% dan merupakan penurunan terbesar dalam empat bulan terakhir.

Padahal selama ini, perusahaan-perusahaan China bersaing ketat dengan perusahaan asal Korsel dan Jepang dalam memasok berbagai barang ke dunia. Mulai dari elektronik hingga mainan anak.

Nah, jika nilai yuan menjadi lebih rendah pasca devaluasi, secara otomatis harga barang-barang mereka bakal ikut turun. Artinya, sektor ekspor yang selama ini menjadi mesin utama pertumbuhan, bisa kembali diandalkan.

Oleh sebab itulah, menurut Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara, kebijakan PBOC bertujuan mengurangi pelarian modal di negara tersebut.

Sekaligus meningkatkan daya saing ekspor, serta melindungi investor dalam negeri. Â Toh, strategi China itu tetap ada kabar baiknya bagi Indonesia. Jika akibat kebijakan devaluasi itu ekonomi mereka kembali menguat, maka Indonesia bisa diuntungkan karena ekspor bahan material bisa diharapkan akan kembali membaik.

Sebagai catatan, sepanjang 2014, ekspor Indonesia ke Tirai Bambu masih didominasi oleh raw material,yaitu bahan bakar mineral US$ 4,77 miliar dan lemak dan minyak hewan/nabati US$ 2,69 miliar. Selanjutnya, kombinasi bubur kayu/pulp, berbagai produk kimia, dan lainnya. n

33

makro Reshuffle

Menteri Baru: Tak usah bikin target tak realistis.

Agar Kabinet P Lebih Tahan Banting Tiga dari empat menteri koordinator diganti.

Mereka berpengalaman tangani krisis.

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto DAHLAN RP

34

residen Jokowi punya cara tersendiri dalam merombak jajaran menteri di Kabinet Kerja. Tak perlu seremonial pengumuman untuk selanjutnya dilantik beberapa waktu kemudian. Namun, sekaligus dilantik dan diumumkan.

Pada Rabu pekan lalu, Presiden Jokowi melantik lima menteri dan Sekretaris Kabinet. Tiga di antaranya adalah menteri koordinator. Darmin Nasution menggantikan Sofyan Djalil untuk posisi Menko Perekonomian, Luhut Binsar Panjaitan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menko Politik, Hukum, dan Keamanan. Serta Rizal Ramli sebagai Menko Maritim menggantikan Indroyono Soesilo.

Adapun posisi Seskab dipercayakan kepada Pramono Anung, politisi senior partai banteng. Sementara Sofyan Djalil tak terpental dari kabinet karena digeser menjadi Kepala Bappenas, menggantikan Andrinof Chaniago. Satu nama baru adalah Thomas Lembong, pebisnis yang pernah meraih global leaders pilihan World Economic Forum 2008, menggantikan Rachmat Gobel untuk Menteri Perdagangan.

Menurut Teten Masduki, anggota Tim Komunikasi Presiden, reshuffle dilakukan lebih karena faktor antisipasi menghadapi krisis ekonomi seperti saat

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

makro Reshuffle Asal tahu saja, pada November 2014, Lembong pernah membawa 20 investor besar dunia ke istana untuk bertemu Presiden Jokowi.

“Selama bangun usaha, dia (Lembong) juga banyak interaksi dengan para investor besar. Tahun lalu, dia membawa 20 investor besar dunia ke Istana dalam forum 20-20 Investment Association,” kata Sandiaga Uno yang mengenal dekat Lembong.

Masih menurut Sandiaga, sahabatnya itu pernah mengatakan bahwa banyak investor asing yang berminat masuk ke Indonesia melalui skema pasar modal. Mereka begitu berminat menyerap sahamsaham BUMN. Nah, kuatnya jaringan internasional yang dimiliki Lembong ini agaknya bakal sangat mendukung program Jokowi yang menargetkan masuknya modal asing ke Tanah Air.

ini. “Presiden pertimbangkan aspek profesionalitas, integritas. Aspek yang lain, yang khusus dalam respon peristiwa terakhir, terutama masalah ekonomi, yang punya pengalaman menangani krisis,” kata Teten.

Alasan yang masuk akal. Beberapa menteri yang baru masuk kabinet memang sosok senior. Darmin Nasution misalnya, dikenal mumpuni untuk sektor ekonomi makro. Mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2012-2013 itu telah malang melintang di pemerintahan. Mulai dari Dirjen Pajak (2006-2009), Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan (20052006), serta Dirjen Lembaga Keuangan (2000-2005).

Begitu juga Rizal Ramli. Sosok yang dikenal dekat dengan Luhut Panjaitan ini pernah menjabat Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan pada Kabinet Persatuan Nasional pimpinan Presiden KH Abdurrahman Wahid.

Sementara Pramono Anung, agaknya disiapkan untuk meredam hiruk-pikuk politik. Menurut Pramono, dirinya mendapat tugas dari presiden memperbaiki komunikasi antara istana dengan partai politik. “Beliau menginginkan komunikasi di dalam dan luar, dengan lembaga tinggi negara dan juga parpol bisa dilakukan lebih intensif,” katanya.

Akan halnya Lembong, meski tak punya rekam jejak di pemerintahan, dia dikenal sebagai pebisnis yang memiliki jaringan internasional yang bagus.

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

Pedas Kritik Jokowi Dari enam pejabat baru di kabinet, masuknya Rizal Ramli memang terasa unik. Maklum, dia dikenal galak mengkritisi Presiden Jokowi. Bahkan, pernah terang-terangan menyebut Jokowi penganut ekonomi liberal.

“Jokowi ini memang liberal karena yang jadi patokannya itu hanya tentang harga. Ukuran liberal yang bagus kan memang hanya tentang uang. Padahal konstitusi kita itu adalah saling bantu antara pemerintah dan masyarakat, dan bukan hanya diserahkan pada mekanisme pasar,” kata Rizal dalam sebuah diskusi di Cikini, pada Rabu (4/2).

Saat Jokowi mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, Rizal juga tak tinggal diam. Menurutnya, kartu-kartu sakti Jokowi tak akan mampu mensejahterakan rakyat, karena tak jauh beda dengan Bantuan Langsung Tunai Presiden SBY. “Dulu ada BLT dan balsem, sudah diuji coba semua. Kartu sakti Jokowi ini hanya panadol (obat sakit kepala),” katanya, pada Selasa, 17 November 2014.

Jadi, mengapa sekarang masuk kabinet? “Saya sebetulnya tadinya ragu-ragu mau terima. Tapi saya terharu dengan cara Presiden Jokowi meminta saya untuk gabung. Bahkan dia bilang yang minta bukan Jokowi, tapi rakyat Indonesia karena kita sedang dalam kondisi yang sulit,” kata Rizal, seusai dilantik Presiden Jokowi, di Istana Negara.

Menurut Tony Prasetiantono, ekonom UGM, Rizal dipilih karena Jokowi perlu sosok kontroversial untuk posisi Menko Maritim, sebagai lembaga baru.

Namun toh, Tony mengapresiasi reshuffle. “Menurut saya, isu reshuffle positif di tengah situasi saat ini. Ekspektasi pasar memang ingin reshuffle, dan pelaku pasar berharap akan ada harapan baru. Dengan menteri baru yang lebih kompeten dan tidak salah nama,” katanya.

Sementara Eric Alexander Sugandi, ekonom Standard Chartered Bank mengatakan, pemerintah tidak perlu lagi membuat target-target ekonomi yang tidak realistis. Hal itu penting agar ekspektasi pasar tidak berlebihan. “Tidak usah bikin targettarget yang tidak realistis, tebar janji masa kampanye sudah lewat,” ujarnya. n

35

keuangan Transfer dana

Agar daya serap APBD lebih kencang, pemerintah akan mengubah sistem transfer DAU dari tunai ke SBN. Likuiditas BPD terancam kekeringan.

K

TEKS bastaman foto DAHLAN RP

emilau imbal hasil investasi di Tanah Air rupanya telah menggoda siapa saja, termasuk pejabat daerah. Maka, tak sedikit dari mereka yang berinvestasi di berbagai instrumen investasi.

Sayangnya, yang dipakai bukan duit mereka sendiri, melainkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pemberian pemerintah pusat. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung, mencapai Rp 273,5 triliun.

Itu pula yang membuat Menteri Keuangan Bambang PS Brojonegoro gerah. Soalnya, duit sebanyak itu seharusnya dipakai untuk pengembangan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, penanganan

Pembangunan di daerah: Selama ini dananya diputar dulu di pasar modal.

Mengerem Nafsu Berin orang miskin dan berbagai program lainnya. “Dana idle tadi mengganggu program pemerintah daerah dan pusat,” ujar Boediarso Teguh Widodo, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Tapi Kementerian Keuangan tak bisa berbuat apaapa. Soalnya, mengelola atau menginvestasikan dana APBD rupanya sah-sah saja. Asal dana yang diinvestasikan merupakan dana nganggur dari surplus anggaran. “Secara aturan, bisa saja surplus itu diinvestasikan di instrumen yang aman,” ujar sebuah sumber.

Syarat lainnya, fasilitas pelayanan masyarakat di daerah yang bersangkutan sudah baik.

Masalahnya, DAU yang diberikan pemerintah pusat ke daerah itu sebagian bersumber dari penerbitan surat bendahara negara (SBN), seperti Obligasi Republik Indonesia (ORI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan sukuk. Artinya, selain membayar pokok utang, pemerintah juga dibebani kewajiban membayar kupon (bunga). Namun, ya itu tadi, banyak pemerintah daerah yang menernakkan sebagian DAU di berbagai instrumen investasi.

Ulah para penguasa lokal ini sebenarnya pernah terendus oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga ini mencurigai banyak dana DAU yang diputar di pasar modal. Kecurigaan

36

serupa juga pernah disampaikan Yanuar Rizky, pengamat pasar modal. Menurut dia, DAU yang mengendap di BPD seolah-olah diinvestasikan di deposito atau SBI. Kenyataannya, dana itu dilempar kembali ke pasar modal dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan yang besar. “Keuntungan tersebut lantas dibagi-bagi,” ujar Yanuar.

Jika ini dibiarkan terus, dampaknya memang cukup mengkhawatirkan. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan akan mengenakan sanksi bagi pemerintah daerah yang banyak mengendapkan dananya di bank.

Salah satunya adalah mengubah sistem cash transfer atau transfer tunai menjadi SBN. Jika dari hasil evaluasi ada pemerintah daerah yang memiliki dana endap tinggi, maka pada bulan berikutnya sebagian DAU akan diganti dengan SBN. Sistem baru ini diharapkan menjadi pendorong daya serap APBD.

BPD-BPD TERANCAM Bagi masyarakat dan pemerintah pusat, sistem baru yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini tentu sangat menguntungkan. Sebab, Kementerian Keuangan, misalnya, tak perlu repot-repot lagi mencari pembeli SBN. Sementara bagi masyara-

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

keuangan Transfer dana

nvestasi Pejabat Daerah kat, dengan semakin lancarnya pelaksanaan program pembangunan, perekonomian daerah bisa menggeliat dan lapangan kerja pun tercipta.

Lebih dari itu, perdagangan SBN pun akan semakin ramai. Sebab, daerah yang membutuhkan dana harus menjual SBN miliknya di pasar sekunder. Selain berharap pemasukan dari kupon, pemerintah daerah juga berpeluang menikmati kenaikan SBN di pasar sekunder. Sehingga, dana yang masuk ke kas daerah bisa lebih besar.

Cuma, bagi BPD-BPD, aturan tadi bisa menjadi masalah yang cukup mengganggu. Sebab, penempatan DAU dan DBH selama ini menjadi semacam dana abadi dan membantu likuiditas mereka. Jika benar aturan baru ini akan diterapkan September depan, bisa dibayangkan berapa triliun rupiah DAU yang tidak jadi parkir di BPD-BPD. Asal tahu saja, dalam APBN-P 2015, pagu DAU untuk daerah tercatat sebesar Rp 341,2 triliun. Artinya, setiap bulan daerah rata-rata menerima DAU Rp 28 triliun.

Betul, banyak jalan yang bisa ditempuh BPD-BPD dalam menghadapi ancaman kekeringan likuiditas.

Misalnya, menjual SBI atau surat berharga lainnya. “Untuk jangka panjang, BPD harus mampu menggenjot dana pihak ketiga,� ujar sebuah sumber. Kalau tidak

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

sanggup, lanjutnya, rasanya tidak terlalu sulit menebak apa yang bakal menimpa BPD-BPD jika transfer tunai digantikan dengan SBN. Tak hanya BPD, pemerintah daerah pun bisa pusing tujuh keliling dengan sistem baru ini. Soalnya, selain berpeluang menikmati kenaikan harga SBN, pemerintah daerah juga bisa kehilangan duit akibat penurunan harga SBN. Dan itu bisa terjadi jika sebagian besar pemerintah daerah ramai-ramai menjual SBN miliknya.

Kepusingan para pejabat daerah bakal kian menjadijadi jika suku bunga bank terbang tinggi dan banyak investor yang melepas SBN. Jika itu sampai terjadi, hampir bisa dipastikan hasil penjualan SBN yang masuk ke kas daerah akan tergerus. Masalahnya, dengan adanya rencana kenaikan suku bunga The Fed di bulan September, tingkat suku bunga diperkirakan akan tetap tinggi. Sehingga, pasar surat utang negara diprediksi belum akan cerah dalam waktu dekat ini.

Nah, agar para pejabat daerah tidak terkena serangan jantung, maka sistem baru ini mestinya diikuti pula dengan perbaikan makro ekonomi. Sebab, stabilnya nilai tukar rupiah yang disertai terjaganya tingkat inflasi dan penurunan BI rate bakal membuat prospek SBN semakin menarik. n

37

keuangan Konglomerasi keuangan

Banyak Anak, Banyak Beban Aturan konglomerasi keuangan hampir dipastikan keluar September depan. Beban perusahaan yang menjadi induk akan semakin berat.

TEKS bastaman foto ilustrasi

T

idak terasa, bulan September sudah di depan mata. Di bulan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan peraturan konglomerasi keuangan. Ada tiga area yang akan diintegrasikan dalam konglomerasi keuangan ini, yakni resiko bisnis, audit, dan tata kelola (governance). Nah, salah poin yang cukup penting dari aturan baru ini adalah menyangkut risiko bisnis serta ketentuan modal minimum terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Jika ketentuan ini diterapkan bulan depan, beban induk perusahaan tampaknya akan semakin berat.

Soalnya, sang induk harus menyediakan modal minimum yang besarannya dihitung dengan memakai

Aturan permodalan konglomerasi 1. Konglomerasi keuangan wajib menyediakan modal minimum terintegrasi, paling rendah 100% dari modal minimum konglomerasi yang dipersyaratkan.

rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintergrasi (KPMM), yakni perbandingan total modal aktual (TMA) konsolidasi dengan total modal minimum (TMM) konsolidasi (lihat tabel).

Syukurlah, menurut Nelson Tampubolon, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, saat ini 50 konglomerasi keuangan di Tanah Air sudah memenuhi KPMM. Dengan kata lain, modal konglomerasi yang menguasai aset hingga Rp 5.142 triliun atau 70,2% dari total aset industri keuangan itu sudah di atas ketentuan yang bakal diterbitkan September depan. “Jika di atas 100% dari ketentuan berarti tidak perlu tambah modal,� ujarnya.

Nelson mungkin betul. Tapi jangan lupa, kelesuan ekonomi tampaknya cukup berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Ini bisa dilihat dari melonjaknya kredit bermasalah atau non performing loan (NPL)

Jika ketentuan permodalan konglomerasi diterapkan bulan depan, beban induk perusahaan pasti akan semakin berat.

2. Penyediaan modal minimum tersebut dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terintegrasi.

3. Rasio KPMM terintegrasi merupakan perbandingan antara Total Modal Aktual (TMA) konglomerasi keuangan dengan Total Modal Minimum (TMM) konglomerasi keuangan.

4. TMA konglomerasi keuangan merupakan nilai nominal penjumlahan dari modal aktual masing-masing lembaga jasa keuangan (LJK), secara individu dan/atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor keuangan.

5. TMM konglomerasi keuangan merupakan nilai nominal penjumlahan dari modal minimum secara individu dan/atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor keuangan.

Tempat Penukaran uang: Dijaga tidak lewat Rp 13.350 per dolar.

Sumber: Kontan

38

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

keuangan Konglomerasi keuangan yang cenderung meningkat di industri keuangan. Di perbankan, misalnya. Jika di semester I – 2014 angkanya masih sekitar 1,9% (gross), semester I tahun ini sudah mencapai 3%.

TERBITKAN OBLIGASI Meskipun kecil, kenaikan NPL juga terjadi di industri pembiayaan. Jelas, kenaikan kredit macet ini akan berpengaruh terhadap kualitas aset induk usaha sehingga perlu pencadangan. Pada akhirnya, induk usaha harus menyiapkan dana segar agar modalnya tidak tergerus hingga bawah ketentuan. “Jika ketentuan permodalan konglomerasi diterapkan bulan depan, beban induk perusahaan pasti akan semakin berat,” ujar seorang bankir swasta.

Tapi, apa boleh buat, itu merupakan konsekuensi dari perusahaan yang memiliki banyak anak perusahaan. Apalagi industri keuangan belakangan ini sudah semakin pesat, sehingga apa yang terjadi pada anak perusahaan bisa berdampak pada induk. Itu sebabnya, untuk menghadapi ketentuan konglomerasi keuangan, sejumlah bank tengah bersiap-siap meningkatkan permodalannya. Bukopin, misalnya. Juni lalu, bank milik Bosowa dan Bulog ini menerbitkan obligasi II tahap I senilai Rp 1 triliun.

Alasan penerbitan obligasi tadi, seperti dikatakan Glen Glenardi, Direktur Utama Bank Bukopin, tak lain untuk memperkuat permodalan. Makanya, obligasi yang ditawarkan Bukopin adalah jenis subordinasi (subdebt). Sejatinya, obligasi jenis ini merupakan utang.

Namun, dalam neraca bank, surat utang tersebut dapat ditempatkan sebagai bagian dalam modal. Karena itu, subdebt dapat diikutsertakan dalam perhitungan capital adequacy ratio (CAR).

Langkah serupa juga akan diayunkan oleh bank BUMN. Menurut catatan OJK, obligasi yang bakal diterbitkan bank pemerintah mencapai total Rp 25,3 triliun. Salah satunya adalah obligasi subordinasi senilai Rp 6 triliun yang akan diterbitkan oleh Bank BNI. Masalahnya, dalam situasi lesu seperti sekarang, biaya penerbitan surat utang tergolong mahal. Bukopin, misalnya, terpaksa mematok kupon (bunga) 11% hingga 12% agar surat utangnya bisa laku.

Pertimbangan biaya itu pula yang membuat BNI mengurungkan niatnya untuk menerbitkan obligasi.

“Jika perekonomian belum stabil, rencana penerbitan obligasi subdebt mungkin akan ditunda,” ujar Rico Rizal Vudiarto, Direktur Keuangan BNI. Lagi pula, dengan dukungan CAR sekitar 17%, BNI masih bisa ekpansi tanpa harus berutang. n

Ketentuan permodal per sektor Sektor keuangan

Ketentuan permodalan

Perbankan

8% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 1

9% hingga kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2

10% hingga kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3

11% hingga 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 atau 5

Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan (PT) wajib memiliki modal minimal Rp 100 miliar

Perusahaan berbentuk koperasi wajib memiliki modal minimal Rp 50 miliar

Asuransi dan reasuransi

Setiap perusahaan asuransi wajib memenuhi modal minimum Rp 100 miliar

Perusahaan setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 100% dari modal minimum berbasis resiko.

Perusahaan setiap tahun wajib menetapkan target tingkat solvabilitas

Target tingkat solvabilitas paling rendah 120% dari modal minimum berbasis resiko

Perusahaan efek

Modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) sekuritas penjamin emisi dan perantara pedagang minimal Rp 25 miliar atau 6,25% dari kewajiban terperingkat perusahaan

MKBD perusahaan manajer investasi (MI) dibatasi sebesar Rp 200 juta, ditambah 0,1% dari dana kelolaan perusahaan.

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

39

keuangan valas

Rupiah, Oh Nasibmu Malang Kebijakan The People’s Bank of China mendevaluasi yuan membuat rupiah makin terpuruk.

Ini gara-gara pengusaha kita lebih senang bertransaksi dengan dolar AS.

“

TEKS bastaman foto Riset

Siapa pun yang menjadi Menko Perekonomian di saat perekonomian seperti sekarang, ia pasti akan kewalahan”. Itulah sepenggal kalimat yang dilontarkan oleh seorang bos sebuah bank BUMN, menanggapi pengangkatan Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian yang baru. Mantan Dirjen Pajak dan Gubernur BI itu menggantikan posisi Sofyan Djalil, yang kini menjabat Ketua Bappenas.

Pernyataan bankir senior itu ada benarnya. Buktinya, meskipun Darmin diyakini cukup piawai dalam mengelola moneter dan fiskal, toh pasar menyambutnya dengan dingin. Itu terlihat dari aksi borong dolar yang menunjukkan bahwa nyali para pemilik duit masih cemas, seiring dengan terkulainya indeks harga saham gabungan (IHSG). Akhirnya, pada penutupan perdagangan Kamis pekan lalu, kurs rupiah sudah berada di posisi Rp 13.767 per dolar atau melemah 1,8% dibandingkan pekan sebelumnya.

Pelemahan nilai tukar rupiah dan IHSG memang tak semata-mata dikarenakan reshuffle yang dilakukan Jokowi. Keputusan The People’s Bank of China (PBOC), yang mendevaluasi yuan sebesar 1,9% terhadap dolar, telah membuat panik para pemilik duit.

Bukan cuma di Indonesia, sebagian besar pemodal di negara lain pun mengalami hal serupa. “Kebijakan The People’s Bank of China yang cukup drastis ini menjadi sinyal perang mata uang, khususnya dolar dengan mata uang di kawasan Asia,” ujar Rully Arya Wisnubroto, Analis Pasar Uang Bank Mandiri.

Apa yang dikatakan Rully mungkin ada benarnya.

Sebab, kebijakan PBOC untuk mendongkrak ekspor China itu kabarnya akan diikuti oleh Jepang, Korea dan Taiwan (lihat boks). Jika ini sampai terjadi, jelas bisa memukul kinerja para eksportir di Tanah Air.

40

Sebab, transaksi perdagangan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Timur itu umumnya dalam mata uang dolar. Dengan kata lain, kebijakan devaluasi yang dilakukan negara-negara Asia Timur dapat mengurangi daya saing produk Indonesia.

Tapi, nanti dulu, itu bukan berarti pernyataan Rully tadi bisa dijadikan pembenaran atas melemahnya nilai tukar rupiah belakangan ini. Sebab, sejak 2009, BI dan PBOC sebenarnya telah menekan bilateral currency swap arragement (BCSA). Dengan sistem barter mata uang ini, transaksi dagang antara Indonesia dengan China dapat dilakukan dalam mata uang rupiah dan yuan. Langkah serupa juga dilakukan BI dengan Bank of Japan dan Bank of Korea.

MANFAATKAN BSCA Masalahnya, nah ini dia, para pengusaha Indonesia sendiri enggan menggunakan mata uang rupiah atau yuan. Dari transaksi perdagangan dengan China yang mencapai US$ 48 miliar pada 2014, yang memanfaatkan fasilitas BCSA baru sekitar 2%. Jadi, dengan didevaluasinya mata uang uang yuan, ada harapan penggunaan BCSA akan meningkat. Dan yang lebih penting lagi, permintaan terhadap dolar bisa ditekan, tidak kencang seperti sekarang.

Bukan hanya itu sisi positif yang muncul dari devaluasi yuan. Rencana The Fed untuk mengerek suku

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

keuangan valas

Depresiasi mata uang Asia terhadap dolar (year to date) Mata uang Depresiasi (%) US$/MYR (Ringgit Malaysia) US$/IDR (Rupiah) US$/KRW (Won Korsel) US$/THB (Bath Thailand) US$/SDG (Dolar Singapura) US$/JPY (Yen Jepang) US$/VND (Dong Vietnam) US$/CNY (Yuan China) US$/INR (Ruppe India)

Kita tak perlu takut terdepresiasi, meski rupiah sudah undervalue cukup besar. bunga di bulan September, besar kemungkinan akan ditunda lagi. Soalnya, jika The Fed rate naik, maka dolar bakal semakin perkasa terhadap yuan dan sejumlah mata uang di kawasan Asia. Jelas, dengan dolar yang semakin mahal, barang-barang dari Amerika akan sulit menembus pasar Asia.

Dengan demikian, dugaan pelaku pasar —yang menduga devalusi yuan akan memukul kinerja ekspor ke China— untuk sementara tidak perlu dicemaskan.

Apalagi, seperti dikatakan Mirza Adityaswara, Deputi Gubernur Senior BI, pengaruh devaluasi yuan terhadap rupiah tidak sebesar efek ke mata uang won Korea, dolar Singapura, ringit Malaysia atau bath Thailand.

“Kita tak perlu takut terdepresiasi, meski rupiah sudah undervalue cukup besar,” katanya.

Mirza mungkin benar. Kecuali, ya itu tadi, jika para eksportir dan impor masih keukeuh menggunakan mata uang dolar dalam perdagangannya dengan China. Pelemahan yuan juga akan memukul industri dalam negeri yang masih menggunakan bahan baku impor. Dan lebih dikhawatirkan lagi, devaluasi yuan akan membuat pasar domestik semakin dibanjiri barang-barang murah dari China.

Itu sebabnya, pengusaha Haryadi Sukamdani meminta pemerintah tak hanya menjaga stabilitas rupiah, tetapi juga memproteksi produk lokal dari serbuan barang-barang China. “Sebab, kebijakan yang

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

- 13,62 - 9,84 - 8,06 - 7,36 - 5,60 - 4,26 - 2,05 - 1,93 - 1,90

diambil The People’s Bank of China akan membuat pasar lokal rentan,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini.

Terlepas dari kekhawatiran pada pengusaha, sejumlah analis memperkirakan nilai tukar rupiah tak akan tembus Rp 14.000 per dolar. Soalnya, agar beban utang pemerintah tidak makin memberatkan APBN, BI tampaknya akan menjaga nilai tukar rupiah dengan sekuat tenaga. Lagi pula, The Fed pun tak akan membiarkan dolar menguat sendirian. Sebab dolar yang terlalu kuat justru bisa menghancurkan perekonomian Amerika yang sedang bangkit. n

Ancaman Bagi Induk Semang Sekutu dagang Amerika, seperti Jepang, Korea dan Taiwan, dalam waktu dekat mungkin harus berperang dengan “induk semang”. Pasalnya, China yang menjadi pemimpin dalam orde perdagangan bebas telah mendevaluasi mata uangnya. Jika negara-negara di kawasan Asia Timur tak mendevaluasi mata uangnya juga, barang-barang mereka bisa babak belur dihajar produk China.

Tanda-tanda akan terjadinya perang dagang bermula saat China mendevaluasi yuan sebesar 1,9% terhadap dolar, pekan lalu. Upaya ini dilakukan The People’s Bank of China untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi China, yang hingga semester I – 2015 melambat menjadi di bawah 7%. Jika langkah China ini tidak diikuti, perusahaan-perusahaan Jepang, Korea, dan Taiwan bakal rugi besar karena akan kalah bersaing dengan produk China.

Bila negara-negara di kawasan Asia Timur mendevaluasi mata uangnya, ekonomi Indonesia akan ikut parah. Sekarang ini saja, melorotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, ternyata tak mampu dimanfaatkan para pengusaha untuk mendongkrak ekspor. Selain itu, devaluasi yuan juga akan menyulitkan pemerintah dan pengusaha untuk meminjam dalam dolar. n

41

pasar modal Saham BBRI

Raja Untung, Berhit BBRI masih ada kemungkinan balik lagi, melemah. Makanya investor harus ekstra hati-hati.

A

TEKS Ahmad Munjin Foto dahlan rp, ilustrasi

ngin kencang sedang melanda perbankan. Itu terlihat dari laporan keuangan semester satu yang tampil sejak dua pekan lalu. Hampir sebagian besar bank mengalami penurunan laba bersih. Sementara non perfoming loan atau kredit bermasalahnya mengalami kenaikan. Sudah begitu, pertumbuhan kredit yang disalurkan pun tak mencapai target.

Bank Rakyat Indonesia alias BRI contohnya, terpaksa menghitung ulang target bisnis tahunannya dari 15% - 17% menjadi 11% saja. Berat memang. Padahal, di tengah situasi perlambatan ekonomi, perseroan juga tidak bisa mengandalkan pendapatan nonbunga untuk menopang perolehan laba. Penurunan bunga karena ekspansi kredit yang melambat ini tidak bisa tercover oleh fee based income.

Pada semester satu yang baru lalu misalnya, bank pelat merah ini masih menjadi raja di sektornya. Tapi hanya membukukan laba bersih sebesar Rp 11,86 triliun, tumbuh 1,16% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tapi pertumbuhan laba tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan semester I 2014 yang tumbuh 17,11%.

Direktur Utama BRI, Asmawi Syam mengakui meskipun laba tumbuh, tetapi pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Menurut dia, perlambatan kredit yang ditandai dengan meningkatnya rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) menjadi penyebabnya.

Pada periode Januari-Juni 2015, NPL perseroan tercatat sebesar 2,3%, meningkat signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 1,69%.

Direktur Keuangan BRI, Haru Koesmahargyo menjelaskan untuk menyeimbangkan neraca, pada kuartal II perusahaan terpaksa menambah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar 60% dibandingkan dengan periode yang sama tahun se-

42

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

pasar modal Saham BBRi

tung Ulang belumnya. Akibatnya, jelas dia, laba perusahaan di semester I tergerus sehingga pertumbuhannya melambat. “Di kuartal II biaya cadangan yang kami cadangkan naik, sehingga menurunkan pertumbuhan profit,” jelas Haru.

Kalau menengok pertumbuhan pendapatan bunga, semester I tahun ini tidak begitu buruk, di mana BRI membukukan pertumbuhan 18,4% menjadi Rp 39,9 triliun. Bahkan, pertumbuhan pendapatan nonbunga (fee-based income) di semester I tahun ini juga bertambah sebesar 32,4% dibandingkan periode yang sama 2014.

Makanya manajemen merencanakan untuk menambah coverage ratio CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai) dari 141% di semester I tahun ini ke angka 150% hingga akhir tahun mendatang.

AMAN PEGANG KONTAN Perusahaan juga memastikan pertumbuhan laba tahun ini tak akan mencapai 10%. Dengan demikian, maka sudah dipastikan pertumbuhan laba BRI hingga akhir tahun lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya, di mana bank mencatat pertumbuhan laba sebesar 14,35%.

“Kami targetkan single digit saja untuk laba, tapi yang pasti angka tersebut mendekati dua digit. Tentunya karena NPL naik yang disertai tambahan coverage ratio provisioning,” ujarnya.

Revisi juga berlaku untuk harga sahamnya. Para analis di pasar modal, yang semula begitu optimistis terhadap saham ini, sekarang berbalik pesimistis. Semula, ketika April menapak di level harga Rp 13 ribuan, mereka memprediksi tak lama lagi saham ber­kode BBRI ini akan mencapai angka Rp 14 ribu.

Tapi, sayang, dugaan itu tidak terbukti.

Bahkan, yang terjadi sekarang BBRI dijual di bawah harga yang tercetak di awal tahun, Rp 11 ribuan.

Hendra Martono, Director of Equity Sales Henan Putihrai Securities, bilang, memang saham ini sejak Februari 2015 sudah mulai bearish dan tekanannya masih turun hingga sekarang.

Akan tetapi, penurunan tersebut belum mencapai target bawahnya. Meski Selasa (11/8) turun 4% dan Rabu (12/8) turun 4,4%. Target penurunan berikutnya adalah menuju support Rp 9.300. Angka ini merupakan support yang terjadi pada 30 Juli 2015.

Sekarang, pasar tinggal menunggu apakah saham ini masih bisa bertahan di atas Rp 9.300. Sebab, BRI merupakan perusahaan bank yang cukup bagus.

Jika saham ini turun ke Rp 9.300, Price to Book

reviewweekly 01 Tahun IV | 17-23 Agustus 2015

Mereka memprediksi tak lama lagi saham berkode BBRI ini akan mencapai angka Rp 14 ribu. Tapi, sayang, dugaan itu tidak terbukti.

Value (PBV)-nya pun akan mengecil sehingga harga sahamnya menjadi menarik. Mengacu pada kinerja kuartal I-2015, PBV BBRI saat ini berada di level 2,51 kali. Angka ini lebih murah dibandingkan saham BBCA yang berada di level 4,03 kali.

Jika beli di Rp 9.300 karena alasan saham bisa bertahan di atas support ini dan mulai menunjukkan pembalikan arah (reversal) menguat, target jualnya masih cukup panjang di Moving Average (MA) 10 hari di Rp 10.300 per saham. Artinya, pemodal bisa mendapatkan gain sebesar Rp 1.000 per saham. Masalahnya, BBRI belum turun ke Rp 10.300.

Betul, pada Rabu (12/8), level terendah BBRI di Rp 9.650. Jika kuat bertahan di Rp 9.600-an, boleh speculative buy. Hanya saja, karena situasi pasar sedang tidak kondusif, pembelian saham jangan lebih 20% dari total portofolio.

Jika punya lima saham, masing-masing 20% dari total portofolio, jangan langsung masuk 20% semuanya di satu saham. Jadi, maksimal masuk 30% dari 20% atau 6%-10% per saham dari total portofolio. Sisanya, 80% portofolio harus dalam posisi cash. “Kalau bisa, bahkan saya sarankan 100% cash,” kata Hendra.

Dalam posisi IHSG bearish seperti ini, cash is the king. Suatu saham bisa dikatakan murah jika sudah terjadi bottom sehingga saham sudah mulai balik arah menguat. n

43

pasar modal Saham properti

Properti Tak Secantik Dulu Tight money policy membuat saham sektor properti megapmegap. Penjualan emitennya rata-rata anjlok 50%.

TEKS Ahmad Munjin foto riset

S

aham-saham properti sudah alami penurunan sejak 2013 dan sekarang semakin turun seiring China yang mendevaluasi yuan. Apalagi, di dalam negeri, Bank Indonesia (BI) menerapkan tight money policy (moneter ketat).

Sejak 2014, untuk mengendalikan gejolak ekonomi, BI menaikkan tingkat suku bunga SBI yang cukup signifikan. Akibatnya, biaya bunga pinjaman jadi meningkat dari perbankan.

Akibat tight money policy yang diperparah oleh krisis global, permintaan properti menjadi berkurang karena aksi spekulasi di sektor properti juga berkurang. Penjualan emiten-emiten properti pun menjadi terganggu sehingga pendapatannya turun dan laba bersih melemah. Alhasil, harga saham-saham properti pun turun.

Belum lagi dampak devaluasi yuan. Sebab dengan

44

adanya krisis global, tanpa devaluasi mata uang China pun ekonomi Indonesia sudah melemah yang diantisipasi BI dengan tight money policy tadi.

Permintaan terganggu dan kinerja emiten juga berkurang. “Kondisi ini saya kira butuh waktu, bisa 3 bulan, bisa juga 6 bulan dan bisa juga setahun,� kata Dadossi Matram, pengamat pasar modal.

Dalam situasi ini, prinsipnya, investasi harus dilakkukan untuk jangka panjang. Masuk sedikit-sedikit. Jangan membeli dalam jumlah yang terlalu besar.

Pada saat krisis, cash is the king. Pasar valas dan pasar saham sedang dilanda systematic risk. Pertama, karena krisis global yang sudah terjadi sejak 2014 dan kedua, karena devaluasi yuan dalam tiga hari terakhir yang berdampak negatif baik bagi pasar uang maupun pasar modal.

IHSG masih mungkin melanjutkan penurunannya. Kendati Kamis sudah mulai rebound.

Yang diharapkan pasar adalah realisasi anggaran belanja pemerintah pada Agustus-September dan Oktober sehingga mengangkat kembali kepercayaan publik kepada ekonomi dalam negeri.

WAIT AND SEE Lantas bagaimana nasib saham-saham sektor properti? Lanjar Nafi Taulat Ibrahimsyah, research analyst dari PT Reliance Securities mengatakan berita sektor properti sangat buruk di mana pertumbuhan penjualan properti Indonesia turun hingga 50% untuk semester I-2015.

Saham PT Lippo Karawaci (LPKR), tren jangka menengahnya masih bearish. Saham ini juga sudah keluar dari tren bullish jangka panjangnya yang mengindikasikan arah berikutnya yang negatif.

Harga sekarang, hampir sampai channeling tren bearish jangka menengah. Support LPKR berada di kisaran Rp950.

Lanjar merekomendasikan wait and see untuk saham LPKR. Tunggu di area support karena menguji channeling tren bearish-nya.

Akan tetapi, jika support Rp 950 ditembus, otomatis saham LPKR sudah murah dan akan kembali menguji support berikutnya di kisaran Rp 885 dan coba menciptakan double bottom. Support ini merupakan harga terendah Oktober 2014. Diharapkan, di level Rp 950 sudah mulai rebound karena harganya sudah cukup murah sekarang.

Di sisi lain, resistance LPKR berada di Rp 990.

Jika bisa tutup di atas Rp 990 jadi sinyal positif un-

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

pasar modal Saham properti

Lanjar Nafi Taulat Ibrahimsyah, research analyst PT Reliance Securities

Saya rekomendasikan wait and see karena belum ada sinyal reversal meski harga sudah jenuh jual. tuk LPKR. Saham PT Lippo Cikarang (LPCK) sudah cukup lama keluar dari tren bullish jangka panjang dari Juni 2015. Tren jangka menengahnya bearish.

LPCK punya support di Rp 7.550 dan resistance di Rp 8.050. “Saya rekomendasikan wait and see karena belum ada sinyal reversal meski harga sudah jenuh jual,” katanya.

Saham PT Ciputra Development (CTRA) sudah

reviewweekly 01 Tahun IV | 17-23 Agustus 2015

keluar dari tren bullish jangka panjang. Hanya saja, saham ini masih berada di Middle Bollinger Bands (MBB). Tren jangka menengahnya bearish. CTRA belum mencapai jenuh jual sehingga potensial adanya tekanan jual untuk beberapa hari ke depan.

Support CTRA berada di Rp 980 dan resistance di Rp 1.060.

Saham PT Ciputra Property (CTRP), tren jangka panjang dan menengah masih bearish. Karena tutup di atas Rp 470, pola candlestick-nya cukup bagus karena membentuk spinning bottom atau nama lainnya southern star yang merupakan sinyal pembalikan arah. Targetnya Rp 600 per saham.

Saham PT Ciputra Surya (CTRS) tren jangka menengahnya masih bearish. Kelihatan, CTRS kurang likuid dalam beberapa bulan terakhir. Support CTRS selanjutnya di kisaran Rp2.350 dengan resistance di Rp 2.620.

Saham PT Bumi Serpong Damai (BSDE), berpeluang rebound cukup besar. Support di Rp1.615 dan resistance di Rp 1.725. “Saya rekomendasikan buy on weakness. Mulai akumulasi jika saham ini kuat di area support,” kata Lanjar.

Saham PT Alam Sutera Realty (ASRI), direkomendasikan buy on weakness. Ia punya resistance di Rp 480.

Sementara saham PT Summarecon Agung (SMRA), mendapatkan rekomendasi wait and see karena punya support di Rp 1.565 dengan resistance di Rp 1.655 untuk kembali ke tren bullish jangka panjang.

Selamat berinvestasi. n

45

pasar modal Saham waskita

Cerita Tentang Waskita Saham Waskita begitu moncer. Sayang, harganya sudah tinggi.

TEKS Ahmad Munjin ilustrasi dok. review

k

alau benar apa yang dikatakan Jokowi, bahwa belanja pemerintah akan meningkat pesat pada bulan Oktober-November, berarti itu kabar baik bagi pengusaha bidang konstruksi. Sebab, sebagian besar dari belanja itu akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Asal tahu saja, sampai semester I kemarin, belanja pemerintah baru mencapai 12% dari yang dianggarkan. Berarti, masih ada sisa sebesar Rp 130 triliun yang akan diserap di semester II ini.

Jelas, ini merupakan berkah bagi perusahaan-perusahaan konstruksi, terutama BUMN. Sebab, biasanya, yang utama mengerjakan proyek-proyek milik pemerintah adalah perusahaan milik negara. PT Waskita Karya, misalnya, menargetkan tahun ini akan mendapat

46

kontrak baru senilai Rp 20,8 triliun. Bahkan bukan tak mungkin target itu akan terlampaui. “Saya optimistis riilnya nanti bisa lebih dari target, karena selama triwulan I 2015 saja kami sudah dapat beberapa proyek besar,� ujar M Choliq, Direktur Utama Waskita Karya.

Sementara, laba bersihnya dianggarkan naik dari Rp 500 miliar tahun 2014 menjadi Rp 650 miliar tahun 2015, “Tetapi yang Rp 650 miliar itu adalah target di atas kertas, kalau riilnya saya yakin bisa sampai Rp 1 trilun,� ujarnya.

Keyakinan itu didasari oleh pertumbuhan pemasukan dari anak usaha yang tampak agresif. Dia mencontohkan dari anak usahanya di bidang realty, ditargetkan tahun 2015 akan menyumbangkan sebesar Rp 500 miliar, kemudian dari anak usaha bidang beton precast, akan menyumbang Rp 300 miliar.

Selama triwulan I tahun 2015, Waskita Karya telah memperoleh beberapa proyek besar. Diantaranya proyek pembangunan fasilitas kapal selam PT PAL Indonesia (Pesero) di Surabaya senilai Rp 285 miliar. Kedua proyek aksesibilitas dan dutching utilitas Terminal 3

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

pasar modal Saham waskita

Jadi, bagi yang sudah memiliki, ini saatnya menjual.

Sementara untuk yang belum harap bersabar. Sebab, WSKT sudah berada di atas harga wajarnya.

Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta senilai Rp 253 miliar.

Tahun 2015 ini juga, Waskita Karya merencanakan belanja modal sebesar Rp 2 trilun dengan rincian alokasinya adalah 50% untuk pengembangan bisnis realty, 17% untuk investasi di bidang jalan tol, 15% untuk pengembangan bisnis precast, 9% untuk pengembangan bisnis energi dan 8% untuk pembangunan di bidang konstruksi.

Di bidang realty, perusahaan yang berdiri sejak 1960 ini nampak semakin agresif. Menurut Choliq, di antara semua anak usaha, realty memang menunjukkan perkembangan yang cukup bagus. Beberapa proyek sudah direncanakan akan mulai berjalan di tahun 2015 ini, seperti pembangunan dua tower apartemen yang akan dijual untuk memberikan kontribusi kepada pendapatan.

Sedangkan di Medan, akan dibangun aset properti Waskita di lahan seluas 7.856 m2. Di Surabaya, Waskita saat ini sedang menjalankan proyek KSO dengan PT Darmo Permai, membangun Superblock, dengan komposisi investasi Waskita Karya sebesar 51 % dan PT Darmo Permai sebesar 49 %.

SAATNYA MELEPAS Optimisme manajemen perseroan didukung oleh kenaikan laba bersih yang diraih pada semester lalu, yang jauh lebih tinggi dari perusahaan BUMN sejenis. PT Waskita Karya Tbk mencatatkan laba bersih sebesar Rp 171 miliar di semester I-2015 atau mengalami kenaikan

reviewweekly 01 Tahun IV | 17-23 Agustus 2015

sebesar 181% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 60,7 miliar.

Harga sahamnya pun lumayan terus meroket. Setelah rebound Kamis lalu, kini WSKT (kode sahamnya) bertengger kembali di level Rp 1.750. Itu berarti naik 25% dibanding harga awal tahun. Tapi, menurut David Sutyanto, analis riset First Asia Capital, saham Waskita masih terbilang murah. “Itu sebabnya, pelaku pasar mulai mengakumulasi saham yang bergerak di sektor jasa konstruksi ini,� katanya.

Seperti diketahui, sebelumnya, emiten ini baru menyelesaikan penawaran saham umum terbatas (HMETD) guna menyerap tambahan modal negara sebesar Rp 3,5 triliun.

Dalam proses rights issue tersebut, perseroan mengeluarkan saham baru sebanyak 3,65 miliar saham (27%) dengan harga pelaksanaan Rp 1.450 per saham.

Pasca rights issue, total saham yang beredar mencapai 13,38 miliar saham. Total dana yang diraih mencapai Rp 5,29 triliun.

Perolehan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan investasi jalan tol di Jawa dan Sumatera, baik langsung maupun tidak langsung dan pembangunan transmisi listrik di Sumatera.

Earnings per Share (EPS) proyeksi tahun ini sebesar Rp 58,4 naik dari 2014 lalu sebesar Rp 51,9. Pada saat harga saham di level Rp 1.565, WSKT ditransaksikan dengan Price to Earnings Ratio (PER) 30 kali untuk 2014 dan PER 26,7 kali untuk estimasi 2015.

Pada kondisi pasar bullish, emiten BUMN jasa konstruksi tahun lalu ditransaksikan dengan PER rata-rata 40,5 kali. Harga WSKT diperkirakan berpeluang ditransaksikan dengan PER 30 kali atau mencapai Rp 1.752.

Risiko pergerakan harga sahamnya adalah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Jadi, bagi yang sudah memiliki, ini saatnya menjual.

Sementara untuk yang belum harap bersabar. Sebab, WSKT sudah berada di atas harga wajarnya. n

47

pasar modal Saham farmasi

Pahitnya Dagang Obat Industri farmasi terus tertekan nilai tukar.

Sudah begitu, sahamnya kurang likuid.

TEKS Ahmad Munjin foto ilustrasi

N

ilai tukar rupiah, akhirnya, berbalik arah. Setelah rontok sepanjang awal pekan, Kamis pekan lalu kurs menunjukkan tanda-tanda penguatan. Tapi tetap saja, kalau dihitung sejak awal tahun (apalagi sejak tahun lalu), rupiah mencatatkan penurunan yang tajam. Perilaku kurs inilah yang membuat pusing industri farmasi. Maklum, sekitar 90% bahan baku masih didatangkan dari luar negeri. Jadi harus dibayar dengan dolar.

Lantaran sentimen pelemahan rupiah ini, harga saham emiten farmasi merosot. Harga saham PT Kimia Farma Tbk

48

reviewweekly 01 Tahun V | 17-23 Agustus 2015

pasar modal Saham farmasi

Yang lebih mengkhawatirkan lagi bagi KAEF adalah karena nilai transaksi di saham sangat kecil, hanya Rp1,5-an miliar.

Rata-ratanya hanya Rp 2 miliar.

(KAEF) anjlok hingga 32,1% sepanjang semester I-2015. Harga saham PT Scan Tempo Pacific (TSPC) juga anjlok hingga 30,2%. Sedangkan harga saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) turun masing-masing sebesar 8,5% dan 7,4%.

Situasi pasar masih berat. “Emiten farmasi sangat terpukul oleh nilai tukar,” kata Sem Susilo, pemilik portal Saham Pemenang.

Lihat saja, saham-saham farmasi yang ditransaksikan di pasar modal. Efek terbitan PT Kalbe Farma (KLBF),misalnya, kendati Kamis sudah rebound tetap saja masih berada di bawah batas bawahnya Rp 1.650.

“Artinya, target penurunan pertama sudah ditembus,” kata Hendra Martono, Director Equity sales Henan Putihrai Securities. Target keduanya, jika pelemahan masih berlanjut, kemungkinan bisa melemah ke Rp 1.310.

Saham ini belum memberikan sinyal pembalikan arah ke penguatan. Pelaku pasar boleh melirik saham ini jika sudah berada di kisaran Rp 1.310. Jadi, Hendra rekomendasikan buy on weakness untuk saham KLBF. Dari sisi tren, mulai 30 April hingga sekarang, kondisi KLBF masih bearish. Secara tahunan pun atau jangka panjang sudah mulai bearish lagi. Jadi untuk saat ini, hindari dulu kecuali saat support Rp 1.310 tidak ditembus ke bawah, boleh speculative buy dengan dana tidak boleh lebih dari 20% dari alokasi total portofolio.

Saham PT Kimia Farma (KAEF), trennya juga sama masih bearish. Tren mingguannya bahkan lebih parah. Sebab, saham KAEF alami penurunan sejak Desember 2014 dan tidak pernah mencetak level tertingginya lagi di Rp 1.640.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi bagi KAEF adalah karena nilai transaksi di saham sangat kecil, hanya Rp 1,5-an

reviewweekly 01 Tahun IV | 17-23 Agustus 2015

miliar. Rata-ratanya hanya Rp 2 miliar. Bagi Hendra, saham-saham yang nilai transaksinya kurang dari rata-rata Rp 5 miliar, kurang atraktif.

Oleh karena itu, kurang bijaksana men-tradingkan KAEF. Sebab, saham ini bisa Anda beli, tapi saat jual sangat susah karena bid-offer-nya sangat kecil.

SEBAIKNYA HINDARI DULU Arah harga saham KAEF masih bearish. Begitu tembus ke bawah (break down) batas bawah atau bottom box di Rp 945 pada 10 Agustus 2015 dan target pelemahan saat itu di Rp 760.

Oleh sebab itu, yang perlu diperhatikan oleh pelaku pasar adalah apakah KAEF mampu bertahan di area Rp 750 – Rp 760. Jika tidak mampu, ya tidak usah ditunggu. Sebab, yang mengkhawatirkan adalah nilai transaksinya kecil sehingga tidak terlalu bagus untuk para trader. Jadi sebaiknya, hindari saja.

Saham PT Indofarma (INAF), lebih parah lagi secara volume transaksi. Nilai transaksi terbesarnya pada 6 Agustus hanya Rp 730 juta. Dengan kondisi nilai transaksi rata-rata yang berada di bawah Rp 1 miliar, akan memicu kenaikan dan penurunan secara cepat. INAF tidak dianjurkan untuk para trader.

Kecuali, jika para trader mau membelinya dalam jumlah yang sangat sedikit. Tapi, jika beli dengan nilai Rp 100-Rp 200 juta, sedangkan rata-rata volume transaksinya hanya Rp 500-an juta, itu tidak bijaksana.

Kalau beli saham ini, disarankan tidak lebih dari 2% dari Rp 1 miliar. Artinya, tidak lebih dari Rp 20-an juta.

Lebih bagus lagi, tidak usah masuk di saham ini dan tidak usah diperhatikan. Jika ternyata INAF bisa naik, anggap saja sebagai keuntungan orang lain.

Target penurunan saham INAF secara mingguan, pertama di Rp 150 dan target kedua di Rp 124.

Di support-support ini, kalau untuk yang mau menunggu. Di sisi lain, resistance INAF masih jauh berada di Rp 225. Di sektor farmasi, saham yang likuid, hanya KLBF. Saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul (SIDO), tren jangka panjangnya, sejak Juli 2014 terus melemah. Target pelemahan saham ini berada di Rp 423 – Rp 400. Di sisi lain, resistance Moving Average (MA) SIDO berada di Rp 528. Resistance yang sangat kuatnya berada di Rp 600.

Untuk SIDO, disarankan hindari juga. Sebab, transaksi harian rata-ratanya di bawah Rp 5 miliar.

Kalaupun memaksa beli, sedikit saja. Bid-nya sekitar 1200-an lot sehingga maksimal beli 100 lot saja.

Semoga Anda beruntung. Tapi tetap teliti sebelum membeli. n

49

FOTO www.pg-rajawali2.com

Didik Prasetyo, memiliki potensi keuntungan dan kerugian yang besar apabila tidak dioptimalkan dengan baik.

Selama ini, menurut Didik, banyak investor yang berminat menanamkan uangnya untuk memperbaiki dan mengelola pabrik gula milik PG Rajawali II. Karena itulah, Didik membentuk tim untuk menggodok berbagai alternatif kemitraan atau kerja sama dengan investor untuk membenahi PG Rajawali II. Salah satu peluang yang bisa diambil agar PG Rajawali II bisa segera bangkit adalah melakukan perbaikan pasca panen yang diyakini akan langsung menaikkan produksi tanpa investasi apapun.

Sementara itu, PTP Mitra Ogan mengalami masalah pada kinerja produksi. Didik pun berencana memperbaiki pasca panen di kebun kelapa sawit milik PTP Mitra Ogan. PTP Mitra Ogan juga masih memiliki potensi cukup tinggi. Namun sayangnya, potensi ini tidak didukung dengan penanganan pasca panen dan infrastruktur kebun yang memadai. Pada semester ini, kinerja PT RNI cukup menggembirakan. Omzet naik 10% dan laba kotornya juga meningkat 42% dari tahun lalu. n

RNI Selamatkan Anak Usaha

P

T Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) berupaya melakukan penyelamatan anak-anak perusahaannya, antara lain PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II Cirebon dan PTP Mitra Ogan yang sedang goyang.

Kedua anak perusahaan itu, kata Direktur Utama RNI B.

kan tampilan sporty, sedangkan BMW 640i Gran Coupe lebih menunjukkan sensasi elegan dan eksklusif. Untuk seri 640i Coupé, BMW mematok harga Rp 1.589.000.000 off-the-road. Sedangkan BMW 640i Coupé M Sport dibanderol dengan harga Rp 1.699.000.000 off-the-road.

Kata Karen Lim, Presiden Direktur BMW Group Indonesia, BMW akan memperkenalkan kendaraan kompak premium dengan tujuh kursi pertama di dunia, sebuah kendaraan yang menawarkan ruang yang luas sekaligus memenuhi kebutuhan mobilitas pelanggan Indonesia.

“Ini adalah perpaduan antara performa sporty, kenikmatan berkendara, interior mewah, serta fitur-fitur inovatif menjadi ciri khas jajaran model BMW Seri 6,” katanya.

Pameran GIIAS 2015 sendiri akan berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City pada 20 - 30 Agustus 2015. Dalam ajang ini, BMW Pavilion akan menampilkan 18 model-model kendaraan terbaru BMW di atas area seluas 1.500 meter persegi. n

Mobil Baru BMW

FOTO riset

BMW Indonesia akan meluncurkan dua model ikonik terbarunya pada acara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2015. Dua kendaraan itu merupakan model terbaru dari Seri 6, yakni BMW Seri 6 Coupe dan BMW Seri 6 Gran Coupe. BMW 640i Coupe menawar-

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menerbitkan surat utang atau penawaran obligasi senilai Rp 12 triliun.

Pada tahap satu, dari obligasi yang ditawarkan sebesar Rp 7 triliun, telah terserap 60% dengan tenggat waktu hingga 30 tahun. Dana hasil aksi korporasi ini sebanyak 87% akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Sementara 13% sisanya untuk merger dan akuisisi.

Menurut Direktur Utama Alex J Sinaga dalam acara “Market Now”, pekan lalu, permintaan akan obligasi korporasi di Indonesia masih tinggi. Melihat hal itu, Alex mengaku sangat percaya diri obligasi yang ditawarkan Telkom bisa laris. Ke depan, tidak menutup kemungkinan bagi perseroan untuk menerbitkan obligasi kembali. Pasalnya, Telkom melalui anak usaha PT Telkomsel memang tengah mengem-

50

FOTO tempo.co.id

Telkom Terbitkan Obligasi

bangkan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad menyebut, obligasi Telkom ini menjadi angin segar sekaligus pembuka jalan bagi emiten lainnya yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur, untuk memperoleh pendanaan jangka panjang melalui pasar modal. n

reviewweekly 01 Tahun IV | 17-23 Agustus 2015