Perang di Kabinet

MailBOX

http://www.majalahrevieweekly.com Pemimpin UMUM: Bambang Aji setiady

Kirimkan surat pembaca Anda ke alamat: Redaksi Majalah Review Weekly, Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD - Tangerang Selatan 15320 Email: redaksi.majalahreviewweekly.com

Pemimpin redaksi: budi kusumah Redaktur Eksekutif: latihono sujantyo Redaktur: ratna nuraini, sri wulandari, kukuh bhimo nugroho reporter: Setyo Adhi Nugroho, Gading Putra redaktur foto: dahlan rebo pahing REDAKTUR DESAIN: erbhayu prananta Desain & layout: ade moh sofyan, yayan taryana

unit usaha pemimpin perusahaan: Bambang Aji setiady

Cover: erbhayu

Gojek dan Konflik Horizontal

marketing: Arief Nazarudin, Celline Agatha alamat redaksi dan usaha: Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD, Tangerang Selatan, BANTEN 15320 Telp: 021-538 3063

Mencermati terus melemahnya mata uang rupiah pantas membuat kita merasa deg-degan. Dalam posisi sekarang saja, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar sudah menembus Rp 14.300-an, masyarakat yang berpenghasilan tetap sudah harus mengencangkan ikat pinggang.

Nyatanya, fenomena menguatnya dolar tidak hanya berpengaruh terhadap kenaikan harga barang impor saja. Harga-harga barang atau komoditas dalam negeri pun tak mau ketinggalan. Seperti berlomba untuk menuju ke puncak tertinggi.

Hal yang dirasa sangat memprihatinkan adalah sikap pemerintah yang terkesan tak perduli dengan perkembangan situasi ekonomi. Alih-alih introspeksi, pernyataan pernyataan yang dikeluarkan cenderung membela diri serta terus menyalahkan pihak lain. Kalau tidak menunjuk pada ekonomi global, ya menimpakan kesalahan kepada pemerintahan sebelumnya.

Akibat yang terjadi adalah terjadinya krisis kepercayaan kepada pemerintah.

Krisis kepercayaan ini tampak dari respons pasar yang selalu negatif terhadap semua hal yang dilakukan pemerintah. Bahkan ketika Presiden Jokowi menerbitkan paket kebijakan ekonomi, reaksi pasar pun sangat negatif. Kalau sudah begini tak ada yang patut dilakukan selain bersiap-siap untuk menghadapi bencana ekonomi.

Keputusan Pemerintah Provinsi DKI untuk mendorong bisnis ojek beraplikasi IT, dengan nama Go-jek, mulai menuai masalah.

Korban di pihak pengemudi Gojek mulai berjatuhan. Mereka diserang secara fisik oleh orang tak dikenal yang mudah diduga adalah kelompok pengojek pangkalan yang merasa terusik periuk nasinya akibat beroperasinya GoJek. Situasi ini sebenarnya sudah bisa diduga jauh-jauh hari sebelumnya. Ketika Pemprov DKI mengumumkan konsep Jakarta Smart City dengan Go-Jek sebagai salah satu ikonnyaa, sudah banyak pemerhati masalah sosial yang mengingatkan risikonya.

Dengan modal aplikasi gadget untuk menjemput penumpang, persaingan Go-jek vs pengojek pangkalan tak ubahnya pertarungan antara harimau melawan kucing rumahan. Pengojek pangkalan pun bereaksi sengit dengan menutup ruang bagi kru Go-jek dan mengancam akan mengeroyok mereka jika Go-jek menjemput penumpang di wilayah operasi pengojek pangkalan.

Sebenarnya Go-jek tidak hanya mengancam pengojek pangkalan. Dengan model aplikasi IT untuk menjemput penumpang, Go-jek bisa beroperasi menembus batas wilayah. Ibarat kendaraan angkutan umum, Gojek mampu bergerak kemanapun penumpang meminta dijemput dan bisa mengantar kemanapun yang penumpang mau.

Jika dibiarkan, model angkutan umum yang tidak terdaftar di UU Lalulintas Jalan dan Angkutan Umum ini akan menjadi monster yang mampu menelan pengojek pangkalan, bajaj, mikrolet, Kopaja, Metromini, bus kota, bahkan taksi sekalipun.

Proses penegakan hukum di Indonesia dalam perkara-perkara korupsi, sebenarnya sangat memalukan. Belum hilang ingatan kita tentang kontroversi ditangkapnya punggawa KPK, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, kita sudah dibuat terheran-heran dengan cara penyelesaian kasus Pelindo II. Saat Bareskrim Mabes Polri di bawah komando Komjen Budi Waseso menangkap Bambang, disusul penetapan tersangka Samad, publik dibuat tercengang. Pasalnya, keduanya dipaksa nonaktifkan sebagai pimpinan KPK hanya oleh kasus-kasus sumir.

Lantas ketika Budi Waseso melakukan aksi penggeledahan ruang kerja Dirut Pelindo II RJ Lino, publik kembali terkesima lantaran Lino bermanuver, menelpon petinggi negeri.

Kedua peristiwa di atas, menurut hemat saya, sangat sarat kepentingan politik. Sebelum Bambang dan Samad dijadikan tersangka, KPK sudah berulang kali dijadikan sasaran tembak.

Serangan berasal dari kalangan petinggi parpol, politisi, eksekutif, dan polisi sendiri.

Sulit untuk mengatakan bahwa yang dilakukan Buwas terhadap petinggi KPK murni penegakan hukum. Sama sulitnya untuk mengatakan, langkah yang dilakukan terhadap Dirut Pelindo II adalah bebas dari kepentingan politik.

Kata kuncinya hanya satu: lembaga penegakan hukum harus bebas dari kepentingan politik.

Anton Ciledug - Tangerang

Yono Bintaro - Tangerang Selatan

Joko Citayam-Depok

Krisis Kepercayaan Memuncak

4

penerbit: PT INDOPUBLIK MANDIRI

SuratMingguini

Polisi Jangan Main Politik

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

Contents

headline LaporanUtama 9 perang di kabinet Kehadiran Rizal Ramli, Luhut Panjaitan, dan Teten Masduki semakin memperkuat pijakan Presiden Jokowi menghadapi ‘lawan-lawannya’ di sekitar kabinet.

Bisnis

Makro

18 akhirnya kita punya lrt

Pembangunan Light Rail Transit (LRT) akan

30 agar kita

tak terlena

segera dilakukan. Proyek ini menelan biaya Rp 23,817 triliun untuk wilayah Jabodebek.

Pemprov DKI juga akan membangun LRT berbiaya Rp 35 triliun.

Presiden Jokowi keluarkan paket kebijakan ekonomi.

Dampaknya baru terasa untuk jangka menengah dan panjang.

32 dana desa jadi fokus 33 target tinggi di saat jeblok 20 adu peruntungan di indonesia 21 lcgc tetap jaya 22 beli pulau untuk pengungsi

Sisipan 24 bom waktu waduk jatigede

Keuangan 36 obati sebelum parah Untuk mengerem kenaikan NPL, OJK mengizinkan bank melakukan restrukturisasi dini. Mudah-mudahan kebebasan ini tidak disalahgunakan.

38 perkawinan massal itu

sudah dekat Berbekal asa mereka berkumpul di muka Istana Negara. Tapi, pekikan mereka menguap bak tersapu debu ibu kota. Otoritas pun keukeuh mengoperasionalkan Waduk Jatigede.

Pasar Modal 42 Longsor Itu Masih Berlanjut Indeks menguat di akhir pekan. Tapi, tetap saja, trennya masih ke bawah.

44 harga dipangkas,

saham terjungkal

editorial Sang Petarung

J

K SAKIT. Kabar itu sempat mengagetkan khalayak. Orang pun bertanya-tanya, apa gerangan yang menyebabkan sang Wapres harus menginap di rumah sakit? Maka, berbagai isu pun langsung merebak. Ada yang bilang, sakitnya JK, gara-gara masuknya Rizal Ramli dalam kabinet yang tanpa komando mengobrak-abrik seluruh rencana yang telah disusun oleh JK dan kawankawan.

Program pembangunan listrik 35 ribu megawatt misalnya, dianggap Rizal sangat tidak realistis. Dalam waktu lima tahun, ketika proyek tersebut sudah jadi, PLN akan mengalami kelebihan setrum 21.331 MW. Padahal, kelebihan tenaga listrik (excess power) sebesar itu harus dibayar PLN, meskipun tidak terserap. Rizal menuturkan, sesuai dengan aturan yang ada, PLN harus membeli listrik yang dihasilkan swasta sebesar 72% per kwh. Berarti itu sama dengan US$ 10,763 miliar.

Selain itu, Rizal juga mewanti-wanti agar investor yang akan membangun dipilih secara selektif. Jangan yang hanya mau “bermain-main” dengan jual-beli konsesi. Pemerintah memastikan pemegang konsesi kelistrikan bakal kehilangan haknya untuk membangun pembangkit dan atau transmisi listrik jika selama enam bulan tidak ada kemajuan (progress). “Kalau enam bulan (setelah kepastian menang tender) tidak juga ada kemajuan, maka konsesinya akan dicabut. Ini penting karena yang beginian cukup banyak,” ujar Rizal.

Jadi, sang kontraktor mesti betul-betul memiliki kemampuan modal, mempunyai pengalaman, dan jaringan. Jangan seperti selama ini pemegang konsesi tidak punya uang, tidak punya jaringan, dan tidak

8

punya pengalaman. Sehingga pada dasarnya mereka cuma dagang konsesi saja.

Sebelum kasus proyek listrik, Rizal juga mengobrak-abrik rencana maskapai Garuda Indonesia untuk membeli armada baru. Lantas soal dwelling time di pelabuhan, kemudian tentang rencana Pertamina membangun pipa penyalur BBM snilai US$ 5 miliar, yang dianggap tidak cukup mendesak. Lebih baik, kata dia, Pertamina membangun jaringan pipa untuk gas.

Ini penting untuk meningkatkan pemakaian gas kota.

Tapi Wapres Jusuf Kalla, tak hendak “menyerah” terhadap usulan Rizal. Ia menegaskan proyek pembang­ kit listrik tetap dengan kapasitas 35 ribu megawatt (MW), tidak turun menjadi 16 ribu MW. Menurut dia, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli tersebut bukanlah keputusan dan ia menegaskan keputusan menteri tidak dapat mengubah keputusan presiden. “Enggak usah ngomong-ngomong lagi deh. Pokoknya kalau sudah ditetapkan ya ditetapkan (35 ribu MW). Memangnya Menko bisa mengubah Presiden,” kata JK. JK juga sempat menelepon Kabareskrim menyangkut penggeledahan Kantor PT Pelindo II. Ia menegaskan agar Palindo jangan dipidanakan.

Inilah yang, tampaknya, membuat Rizal gereget­ an. Makanya ia tak segan-segan untuk mengajak Wapres berdebat soal listrik. Dan untuk Pelindo, ia ngotot untuk tetap membangun jaringan kereta api.

Itukah yang nembuat akhirnya JK sakit? Wallahualam. Yang jelas, Rizal sengaja dipasang Jokowi dalam kabinetnya sebagai fighter.

Alasannya, jelas, lelaki ini punya rekam jejak sebagai pengeritik yang pro rakyat. Di zaman SBY memimpin misalnya, banyak hal yang dinungkap Rizal.

Mulai dari kehadiran investor asing di banyak sektor sampai kenaikan BBM yang tak disetujuinya. Waktu itu ia ikut berdemo menentang kebijakan itu.

Mirip dengan sikapnya terhadap JK, waktu itu dalam berbagai kesempatan Rizal menantang SBY untuk berdebat secara terbuka mempersoalkan kenaikan BBM. “Kalau perlu ajak sekalian seluruh menteri ekonominya, kita diskusikan persoalan harga BBM ini,” ujarnya.

Terkait kasus Bank Century yang terjadi di masa pemerintahan SBY, Rizal Ramli menyerang langsung SBY dengan mengatakan bahwa ”SBY adalah Presiden pertama yang akan dipenjara bila sudah tidak berkuasa”.

Itulah Rizal, sang petarung, yang dipilih oleh Jokowi. n bk

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

Kehadiran Rizal Ramli, Luhut Panjaitan, dan Teten Masduki semakin memperkuat pijakan Presiden Jokowi menghadapi ‘lawan-lawannya’ di sekitar kabinet.

TEKS Latihono Sujantyo dan Kukuh Bhimo Nugroho Foto Dahlan Rp, istimewa, Riset

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

9

Rizal Ramli

B

elum reda sebulan perseteruan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli tentang pembangunan proyek listrik 35.000 megawatt (MW), e-e…Senin pekan lalu pertengkaran serupa kembali muncul. Garagaranya, keputusan Rizal memangkas proyek listrik dari 35.000 MW hanya menjadi 16.167 MW hingga tahun 2019.

Keputusan memangkas proyek listrik tersebut diambil setelah Rizal menggelar rapat tertutup di kantornya bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman, dan Direktur Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basyir, tanpa melibatkan Menteri ESDM Sudirman Said.

Keputusan Rizal memangkas pembangunan pembangkit listrik dari 35.000 MW menjadi 16.167 MW bukan tanpa alasan.

“Saya dan tim sudah mempelajari rencana yang 35.000 MW. Kesimpulannya, program itu memang tidak realistik. Kalau program 35.000 MW dipaksakan, maka membahayakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan,” ujar Rizal, kepada wartawan usai rapat.

Menurut Rizal, kebutuhan riil listrik pada saat beban puncak sampai 2019 adalah sebesar 74.525 MW. Pada 2015, beban puncak mencapai 50.856 MW. Saat ini, pembangunan pembangkit listrik yang tengah berlangsung sebesar 7.000 MW. Jika program listrik 35.000 MW dipaksakan ditambah 7.000 MW yang tengah berlangsung, maka akan ada ketersediaan kapasitas pembangkit sebesar 95.586 MW sampai 2019.

10

Jusuf Kalla

“Padahal, kebutuhan sampai 2019 pada beban puncak hanya 74.525 MW. Maka akan ada kapasitas yang idle sebesar 21.331 MW. Sesuai aturan yang ada, PLN harus membeli listrik yang dihasilkan swasta. Inilah yang saya maksudkan bisa membuat PLN bangkrut,” tambah Rizal.

Senada dengan itu, Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengatakan, sesuai ketentuan yang ada, PLN diharuskan membeli 72% dari listrik yang diproduksi swasta. Ketentuan ini berlaku baik untuk listrik yang digunakan PLN maupun tidak digunakan. Dengan hitung-hitungan ini, maka ada kewajiban PLN untuk membeli listrik swasta sebesar tidak kurang dari US$ 10,763 miliar per tahun.

Keputusan Rizal, tentu saja membuat Wapres Jusuf Kalla berang. Kalla, yang sejak awal agar proyek ini diteruskan, mengatakan, Rizal tidak bisa asal ngomong dan mengubah rencana pemerintah yang sudah ditetapkan. “Proyek itu kan sudah perintah presiden. Kalau sudah begitu, tidak bisa ada yang mengubahnya,” kata dia.

Apalagi, kata dia, proses rencana pembangunan pabrik setrum 35 ribu MW itu sudah melalui berbagai tahapan awal.

Artinya, proyek tersebut tidak bisa dibatalkan secara tiba-tiba.

“Sejauh ini mereka masih siap bikin,” ujarnya.

Menteri ESDM Sudirman Said, yang berada di bawah koordinasi Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, justru mendukung Kalla. Sudirman menegaskan, dia tidak akan mengikuti kebijakan bosnya. “Tidak ada alasan bagi kami untuk merevisi target itu. Tidak adil kalau kita sama sekali tidak kerja keras demi mewujudkan hal tersebut,” ujar Sudirman.

Sudirman juga punya alasan kenapa proyek ini harus dite-

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

Kegaduhan Antara Lembaga l l l l

Istana versus DPR KPK versus Polri Komisi Yudisial versus Mahkamah Agung Intervensi penguasa atas pencopotan Komjen Budi Waseso sebagai Kepala Bareskrim Polri

Saling Sikut di Antara Mereka ruskan. Salah satunya, rasio elektrifikasi di Indonesia yang masih rendah. Saat ini, katanya, rasio elektrifikasi Indonesia baru 86,39% lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura (100%), Brunei Darussalam (99,7%), bahkan Vietnam (98%).

Dengan adanya proyek listrik 35.000 MW, Sudirman berharap rasio elektrifikasi di Tanah Air meningkat rata-rata sebesar 8,7% per tahun sehingga di akhir 2019 bisa mencapai 97,4%.

Kalau kapasitas pembangkit listrik itu dipangkas, rasio elektrifikasi yang diinginkan pemerintah tidak akan tercapai.

SOFJAN WANANDI IKUT MENYERANG Hingga saat ini, Presiden Jokowi belum berkomentar atas perseteruan ini. Padahal, perseteruan ini tak hanya Rizal Ramli melawan Jusuf Kalla dan Sudirman Said, tapi juga sudah melibatkan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi, yang ikut menyerang sang Menko Maritim.

Sofjan Wanandi, pengusaha besar dan mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), tampaknya berang dengan keputusan Rizal Ramli yang memangkas proyek 35.000 MW menjadi 16.167 MW. Menurut Sofjan, pernyataan Rizal telah membuat bingung investor. “Sekarang, mana yang dipegang, menkonya atau presidennya? Kalau mau membaik negara ini, harus ada one policies and one voices, satu suara dan satu kebijakan, satu komando. Tidak bisa bicara seenaknya. Memangnya ini negara apa, banana republic memang?� kata Sofjan.

Menurut Sofjan, Presiden Jokowi perlu menertibkan Rizal atas pernyataannya tersebut. Ia melanjutkan pernyataan itu

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

l Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli versus Wapres Jusuf Kalla Masalah: Pembangunan proyek listrik 35.000 MW l Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli versus Menteri ESDM Sudirman Said Masalah: Pembangunan proyek listrik 35.000 MW l Menteri BUMN Rini Soemarno versus Menteri Perhubungan Ignasius Jonan Masalah: Pembangunan proyek kereta api super cepat Jakarta-Bandung l Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Perindustrian Saleh Husein versus Menteri ESDM Sudirman Said dan Pertamina Masalah: Pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat l Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo versus Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro Masalah: Kebijakan subsidi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB bagi angkutan umum dan barang l Presiden Jokowi versus Wapres Jusuf Kalla Masalah: Pemilihan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan penerbitan Perpres Nomor 26 Tahun 2015 tentang penambahan kewenangan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan l Seorang menteri menuding Menteri BUMN Rini Soemarno menghina Presiden Jokowi

11

menurunkan kewibawaan presiden. “Kalau menterinya saja bisa mengubah policy kebijakan presiden, nanti di mana lagi kewibawaan presiden,” tutur dia.

Ini merupakan konfrontasi kedua antara Rizal Ramli dengan Jusuf Kalla. Tiga minggu sebelumnya, Rizal sudah melancarkan kritik terhadap mega proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang digagas Jusuf Kalla. Dia bilang, ini proyek mustahil. “Saya mengingatkan, marilah kita lebih realistis. Jangan menjanjikan hal-hal yang terlalu berlebihan,” kata Rizal saat itu.

Menurut Rizal, proyek tersebut program ambisius Jusuf Kalla.

Sebab, katanya, Kalla sudah merencanakannya saat menjabat wakil presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009.

Kalla membantah pernyataan Rizal. Menurut Kalla, proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW itu sudah disetujui Presiden Jokowi dan tujuannya untuk kepentingan masyarakat.

Bukannya diam, Rizal malah mengajak atasannya itu untuk berdebat di depan publik tentang proyek pembangkit listrik 35.000 MW. “Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum,” ucap Rizal.

Beberapa hari kemudian, semua akhirnya berdamai di dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi. Tapi Senin pekan lalu, seperti ditulis di atas, pertengkaran kembali meletus.

JOKOWI SEMAKIN KUAT Sejumlah analis menilai, perselisihan pendapat antara Jusuf Kalla versus Rizal Ramli, yang kemudian melibatkan Menteri ESDM Sudirman Said dan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menandakan belum rampungnya tarik menarik dan perebutan pengaruh di Istana antara Kalla dengan Jokowi.

Sudah bukan rahasia lagi sejak Jokowi dilantik sebagai Presiden RI ke-7 Oktober tahun lalu, persaingan antara presiden dan wakilnya sudah terjadi. Hal ini juga terjadi ketika Susilo Bambang

Yudhoyono menjadi Presiden RI ke-6 pada periode pertama (2004-2009).

Sebelum Rizal Ramli bergabung ke dalam Kabinet Kerja, kekuatan kubu Kalla—yang didukung beberapa parpol dan para pemilik modal besar—boleh dibilang berada di atas Presiden Jokowi. Pengangkatan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan ternyata belum cukup menopang kekuatan Jokowi. Tapi masuknya Rizal dalam kabinet, telah membuat Jokowi bisa sedikit bernafas lega.

Kekuatan kubu Jokowi semakin besar setelah Luhut diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Polhukam dan Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Keberadaan Rizal Ramli sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya, yang dikenal berani dan tampil nothing to lose, pun telah membuat, “Presiden Jokowi semakin pede menghadapi JK dan kawan-kawan,” kata AS Hikam, mantan Menristek di era Gus Dur, dalam tulisannya di media sosial Facebook.

Kalangan yang dekat dengan Jokowi mengatakan bahwa pijakan sang presiden di Istana kini sudah menguat sehingga dia sudah berani mengambil keputusan-keputusan positif. “Dia sudah kembali ke aslinya,” kata sumber yang dekat dengan lingkaran Jokowi.

Lihat saja, keputusan Jokowi yang menolak proposal dua calon investor dari China dan Jepang dalam proyek pembangunan kereta api cepat, yang telah tercium menjadi incaran para pemilik modal besar (lihat: Gesekan Kereta Cepat).

Pertanyaannya, sampai kapan Jokowi membiarkan perang di kabinetnya terus berlangsung? Banyak kalangan meminta agar Jokowi segera menghentikannya. Sebab, jika berlarut-larut akan menimbulkan ketidakpastian siapa yang punya kuasa. Jangan sampai muncul kesan Jokowi tidak tegas dalam mengontrol menterinya, termasuk Rizal Ramli, kendati menjadi salah satu menteri andalannya untuk meredam kekuatan Kalla dan kawan-kawan. n

Kabinet Kerja: Presiden Jokowi semakin pede.

12

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

Jurus Kepret Rizal Ramli

K

etika Presiden Jokowi mengangkat Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, 12 Agustus lalu, banyak orang terperanjat dan merasa heran. Kenapa Jokowi sampai nekat memilih Rizal, yang dulu jelas-jelas sering mengkritiknya dengan kata-kata yang sangat tajam?

Dan, kenapa pula Rizal bersedia masuk kabinet? “Saya sebetulnya tadinya ragu-ragu mau terima. Tapi saya terharu dengan cara Presiden Jokowi meminta saya untuk gabung.

Bahkan dia bilang yang minta bukan Jokowi, tapi rakyat Indonesia karena kita sedang dalam kondisi yang sulit,” kata Rizal, seusai dilantik Presiden Jokowi, di Istana Negara.

Repotnya, gaya Rizal seperti dulu tak berubah, ia tetap melancarkan ‘jurus-jurus kepret’. Baru beberapa hari dilantik, Rizal sudah mengkritik rencana Menteri BUMN Rini Soemarno menyetujui Garuda Indonesia untuk membeli 30 unit Airbus 350 XWB. Ia menyarankan agar pembelian itu ditunda dulu. Ia tak ingin Garuda bangkrut.

Rini tentu saja berang. Kata dia, pernyataan Rizal sudah melewati batas karena mencampuri urusan kementerian lain. “Jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian,” kata Rini.

Konfrontasi dengan Rini meredup, Rizal kemudian melancarkan kritikannya terhadap atasannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang mega proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (lihat: Perang di Kabinet).

Perseteruannya dengan Kalla dan Rini, tak membuat gerak Rizal dibatasi. Malah Presiden Jokowi menambah tugas dan wewenangnya. Kalau sebelumnya Kementerian Koodinator Bidang Kemaritiman mengkoordinir kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Pariwisata. Tapi kini, juga menangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) serta Kementerian Pertanian (Kemtan), yang sebelumnya di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.

“Ya, presiden menugasi saya untuk menangani juga dua kementerian itu,” kata Rizal Ramli kepada Beritasatu.com, Jumat (21/8). Rizal bilang, tugas tambahan ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pasokan bahan pangan.

Di tengah perseteruannya dengan Kalla dan Rini serta menteri lainnya, penambahan tugas yang diberikan Jokowi kepada Rizal tentu saja mengundang pertanyaan publik.

Ada apa di balik semua ini? Apakah ini karena latar belakangnya sebagai aktivis pro-demokrasi sejak menjadi mahasiswa di ITB, Bandung? Apakah ada kompromi-kompromi di balik layar yang terjadi sebelum Jokowi mengajaknya duduk di Kabinet Kerja? Benarkah Jokowi sengaja menarik

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

Rizal Ramli di Pondok Pesantren Al Ittifaqiyah, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Rizal masuk ke dalam lingkar kekuasaan untuk menghadapi “lawan-lawannya” dan mendobrak ketidakberesan?

Secara etika politik memang tidak elok seorang menteri berkonfrontasi dengan atasannya atau sesama rekan kerjanya, apalagi disampaikan lewat media. Namun secara etika moral, keberanian Rizal menyuarakan kebenaran yang diyakini benar, harus diapresiasi. Sebab, biasanya orang kalau sudah diberikan jabatan, hilang daya kritisnya.

Terlepas dari semua itu, kebijakan publik memang sudah saatnya diperdebatkan di depan publik. Sebab, sudah bukan zamannya lagi, kebijakan publik dibahas di ruang-ruang tertutup. Apalagi, kebijakan-kebijakan tersebut menyangkut kehidupan rakyat. n

13

Lima tahun 35.000 MW: Dulu regulasinya banyak yang ruwet.

Kongkalikong Proyek Listrik Banyak yang khawatir pembiayaan pembangunan proyek listrik 35.000 megawatt ditunggangi berbagai pihak. Alih-alih memenuhi kebutuhan masyarakat, malah menjadi bancakan elite tertentu.

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho Foto Dahlan Rp

A

wal Mei lalu, Presiden Jokowi meresmikan mega proyek kelistrikan yang diberi nama ‘35.000 Mega Watt Listrik untuk Indonesia’ di Goa Cemara, Pantai Samas di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain diharapkan bisa memecahkan kurangnya pasokan listrik, proyek ini juga bakal mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab, proyek ini bakal menyerap 620 ribu tenaga kerja secara langsung dan 3 juta tenaga kerja secara tidak langsung, di seluruh Indonesia.

14

Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM) sudah menetapkan 109 proyek yang masuk dalam program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Dari 109 proyek pembangkit berdaya total 36.585 MW, 74 proyek berkapasitas 25.904 MW, di antaranya akan dikerjakan dengan skema pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) dan 35 proyek lainnya berdaya 10.681 MW dikerjakan PLN. Untuk mengerjakan sebanyak 109 proyek tersebut, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 1.127 triliun. Dari jumlah ini, sebesar Rp 512 triliun dikerjakan PLN dan Rp 615 triliun oleh swasta.

Angka Rp 615 triliun inilah yang membuat banyak investor lokal dan asing berdatangan. Pada saat pencanangan program oleh Presiden Jokowi misalnya, saat itu telah dilakukan penandatangan kontrak kerjasama dengan sejumlah investor lokal dan asing, salah satunya UPC Renewables dari Amerika Serikat.

Bahkan, Robert O’Blake, Duta Besar AS yang hadir, mengaku gembira perusahaan AS bisa berkontribusi pada penyediaan energi di Indonesia. “Kami berharap perusahaan Amerika lainnya seperti General Electric juga akan terlibat dalam proyekproyek terkait lainnya,” kata O’Blake.

Contoh lainnya, pembangunan proyek PLTU Mulut Tambang, di Meulaboh, Aceh, yang direncanakan berkapasitras 7.785 MW dan merupakan bagian dari proyek 35.000 MW. Beberapa investor lokal yang menyatakan minat di antaranya PT ABM Investama Tbk, PT Indo Tambangraya Megah Tbk dan PT Delma Mining. Sedangkan perusahaan yang sudah terlibat adalah PT Adaro Energy Tbk, PT Pesona Khatulistiwa Nusantara, dan PT Bukit Asam Tbk. Banyaknya investor yang bakal terlibat ini dikritisi oleh Yenny Sucipto, Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Dia mempersoalkan penunjukan langsung yang dipergunakan dalam proyek ini. Pasalnya, mekanisme penunjukan langsung membuka celah ‘permainan’ sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari BUMN dengan investor, hingga para elite politik di negeri ini.

Berdasar hitungan Fitra, sepanjang 2015 telah terjadi 16 kali penunjukan langsung untuk pengadaan barang dan jasa proyek ini. “Dari mekanisme penunjukkan langsung ini, yang sempat kami hitung, nilainya mencapai Rp 143 triliun. Dari mekanisme tersebut, kami melihat, terbuka ruang untuk kongkalikong,” kata Yenny, beberapa waktu lalu.

Marwan Batubara, pengamat energi dari IRESS mengatakan, Rizal Ramli melontarkan kritik karena proyek ini berpotensi terhambat perizinan, pembebasan lahan, komitmen, dan investor. Hal yang paling dikhawatirkan adalah mark up dalam pembiayaan proyek. “Rizal ingin berhati-hati karena dikhawatirkan banyak pihak membonceng proyek ini. Alih-alih memenuhi kebutuhan masyarakat justru menjadi ‘bancakan’ elite tertentu,” kata Marwan.

Dan, Rizal Ramli, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya akhirnya memang memangkas proyek ini dari 35.000 MW menjadi 16.000 MW-18.000 MW hingga 2019, yang kemudian menimbulkan reaksi keras dari Wapres Jusuf Kalla. n

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

Gesekan Kereta Cepat Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menhub Ignasius Jonan berseberangan dalam proyek pembangunan kereta api cepat. Tapi Presiden Jokowi lebih mendengar Jonan.

TEKS Latihono Sujantyo Foto Dahlan Rp

P

ertengahan Agustus lalu, setelah acara serahterima jabatan, Menteri Koordinator Rizal Ramli mengatakan ada pejabat yang bermain dalam proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

“Saya sudah bilang kepada Presiden,” kata Rizal dalam pidato sambutannya.

Siapa pejabat yang dimaksud Rizal? Entahlah. Tapi yang jelas, katanya, proyek ini sarat permainan. Kata dia, ada pihak tertentu di balik pejabat yang ingin mengambil keuntungan.

Betul, proyek kereta api cepat ini masuk dalam road map pengembangan jalur kereta api Jakarta-Bandung sepanjang 140 km dan Jakarta-Surabaya 700 km. Hanya saja, munculnya China secara tiba-tiba dalam tender proyek ini menimbulkan keganjilan.

Kabar yang beredar menyebutkan, masuknya China dalam proyek ini berkat Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini sendiri tak membantah kalau dia yang mendorong China masuk dan bekerjasama dengan konsorsium pimpinan PT Wijaya Karya Tbk, BUMN di bawah Kementerian BUMN. Yang Yong, General Manager Asia China Railway Corporation pun menegaskan, BUMN Indonesia minta China menggelar studi kelayakan. “Tak ada permintaan dari Pemerintah Indonesia. Permintaan datang dari BUMN Indonesia,” kata Yang, seperti dikutip dari Kontan. Itulah sebabnya, tak ada yang namanya beauty contest.

Seperti halnya Yang, Minister Kedutaan Jepang di Indonesia Kijima Yoshiko pun mengemukakan hal yang sama. Menurut Kijima, tiga tahun lalu Pemerintah Indonesia datang ke Jepang meminta dibuatkan studi kelayakan untuk proyek kereta cepat. “Dua tahun terakhir kami terus membahas tentang proyek ini. Namun tiba-tiba muncul China. Saya juga tidak tahu kenapa,” ujar Kijima.

China dan Jepang memang bersaing memperebutkan proyek ini. China menawarkan investasi sekitar Rp 78 triliun untuk kereta cepat CRH380A, sedangkan Jepang senilai Rp 87 triliun untuk shinkansen E5.

Tapi, seperti sudah diketahui, Presiden Jokowi menolak proporal yang diajukan China dan Jepang. Selain moda transportasi seperti itu belum dibutuhkan Indonesia, kecepatan riil kereta ter-

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

sebut ternyata tidak secepat seperti yang dijanjikan kedua calon investor. Dalam proposal penawarannya, kedua calon investor menjanjikan rata-rata kecepatan bisa mencapai 350 km per jam.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, untuk menempuh jarak 140 km Jakarta-Bandung kereta cepat harus melintasi lima hingga delapan stasiun. Apabila memperhitungkan waktu transit kereta di sejumlah stasiun itu, maka kecepatan maksimal kereta tersebut sebenarnya hanya sekitar 200 km per jam.

Atas pertimbangan itu, Jokowi seperti dijelaskan Darmin, menilai untuk menghubungkan Jakarta-Bandung cukup menggunakan kereta berkecepatan menengah, 200-220 km per jam.

Selain itu, presiden memperkirakan pengunaan kereta berkecepatan menengah akan lebih murah 30%-40% dibandingkan dengan kereta cepat.

Keputusan menolak proposal kedua calon investor itu, salah satunya berasal dari rekomendasi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Jonan memang salah satu menteri yang paling vokal menolak proyek kereta api cepat ini jika menggunakan APBN. Penolakan ini pun pernah disampaikannya ketika masih menjabat sebagai direktur utama PT KAI. Jonan dan Rini sendiri hadir dalam rapat koordinasi yang dipimpin Darmin Nasution di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu malam (2/9). Seusai rapat, Rini ke luar dengan wajah cemberut, sedangkan Jonan bermain tenis meja di belakang Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. n

Maket kereta api cepat: Sarat permainan.

15

Mengungkap Hubungan Sudirman Said - Jusuf Kalla Engkus Munarman* Direktur Eksekutif Pusat Kajian Energi dan Lingkungan (PKEL)

B

elakangan ini hubungan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kian mesra saja.

Keduanya bahu-membahu melawan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Maklum, menteri yang disebut terakhir itu rajin menggelar jurus “Rajawali Ngepret” sejak hari pertama jabatannya. Dan, tidak tanggung-tanggung, korban kepretan sang Rajawali adalah para petinggi negeri yang sarat dengan kepentingan pribadi dan keluarganya. Ada Menteri BUMN Rini Soemarno soal rencana pembelian pesawat berbadan lebar oleh Garuda dan, ya itu tadi, Wapres JK sendiri.

Kepretan Rizal Ramli bermula pada program pembangunan pembangkit listrik sebesar 35.000 mega watt (MW). Menurut lelaki yang telah menjadi aktivis sejak mahasiswa itu, program listrik 35.000 MW sama sekali tidak realistis selesai pada 2019. Paling banter, kalaupun dikebut, hanya bisa menyelesaikan 16.176 MW. Menurut Rizal Ramli, berdasarkan kajian dari tim ahlinya, kalau program 35.000 MW dipaksakan, maka akan membahayakan keuangan PLN. Bahkan bisa berujung pada kebangkrutan. Lewat kajian tersebut, dengan asumsi ekonomi tumbuh 7,1%, diketahui kebutuhan riil listrik pada saat beban puncak sampai 2019 adalah sebesar 74.525 MW. Pada 2015, beban puncak mencapai 53.856 MW. Saat ini pembangunan pembangkit listrik yang tengah berlangsung sebesar 7.000 MW. Jika program listrik 35.000 MW dipaksakan ditambah 7.000 MW yang tengah berlangsung, maka akan ada ketersediaan kapasitas pembangkit sebesar 95.586 MW sampai 2019.

Padahal, kebutuhan sampai 2019 pada beban puncak hanya 74.525 MW. Itu pun dengan asumsi ekonomi tumbuh 7,1%. Padahal sekarang saja ekonomi kita hanya tumbuh kurang dari 5%. Maka akan ada kapasitas yang idle sebesar 21.331 MW. Sesuai aturan yang ada, PLN harus membeli listrik yang dihasilkan swasta. Inilah yang Menko Maritim dan Sumber Daya maksudkan bisa membuat PLN bangkrut.

Rizal Ramli tidak mengada-ada. Asal tahu saja, sesuai ketentuan yang ada, PLN diwajibkan membeli 72% listrik yang dihasilkan swasta, baik digunakan PLN maupun tidak digunakan. Itu artinya, ada kewajiban PLN untuk membeli listrik swasta sebesar tidak kurang dari US$ 10,763 miliar per tahun. Hitung-hitungannya begini: 21.331 MW x 8760

16

jam x 0,72 x US$ 80/MW = US$ 10.763.110.565. Bayangkan, PLN harus membayar US$ 10,763 miliar/tahun! Dahsyat sekali, kan?

Sayang sekali, hitung-hitungan logis seperti ini sepertinya tidak masuk dalam benak Wapres JK. Lucunya lagi, Sudirman Said juga ikut-ikutan kehilangan nalar karena membela JK. Dalam banyak kesempatan, kepada wartawan dia menyatakan tetap keukeuh dengan target proyek listrik yang 35.000 MW. Baik JK maupun Sudirman sepertinya tidak mau tahu dampaknya bagi PLN jika pun (sekali lagi, jika) program itu bisa direalisasikan. PLN bangkrut!!!

Ada apa gerangan? Kenapa Sudirman begitu ngotot?

Ternyata, hubungan JK-Sudirman bukan sekadar relasi antara Wapres-menteri. Sudirman sudah lama menjadi ‘penjaga gawang’ kepentingan bisnis keluarga Kalla. Masih ingat, bagaimana dia gigih membela pembangunan proyek gas alam cair atawa LNG Receiving Terminal di Bojanegara, Jabar? Proyek senilai Rp 6,8 triliun itu merupakan kerjasama antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Bumi Sarana Migas. Nah, perusahaan mitra Pertamina itu dimiliki oleh Solihin Jusuf Kalla.

KEBANJIRAN PROYEK Jauh sebelum menjadi Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), JK adalah seorang saudagar yang lumayan sukses. Bisnisnya bisa disebut menggurita di Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Sampai tahun awal 1990-an, salah satu bisnis andalannya adalah menjadi agen penjual mobil Toyota. Nah, waktu menjadi Wapres itu, bisnis Kalla dan keluarganya berkembang

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

Sesuai ketentuan yang ada, PLN diwajibkan membeli 72% listrik yang dihasilkan swasta, baik digunakan PLN maupun tidak digunakan.

supercepat. Kok bisa? Buktinya, dalam lima tahun kekuasaannya (2004-2009), grup bisnis keluarganya kebanjiran berbagai proyek skala besar.

Adalah Abdulrachim Kresno, aktivis 1978, yang rajin menelisik sepak terjang Jusuf Kalla yang dinilainya sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) saat berkuasa.

Lewat twitter-nya @abdrachim001, dia bercerita panjang lebar seputar pelbagai proyek yang diguyurkan JK bagi bisnis keluarganya. Seperti diketahui, keluarga Kalla mengendalikan sejumlah grup bisnis. Di antaranya Kalla Group, Bukaka Group, Bosowa Group, dan Intim Group. Semuanya mengalami masa-masa panen raya saat JK berkuasa.

Bukaka, misalnya, memperoleh order pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Ussu di Kabupaten Luwu Timur, berkapasitas 620 mega watt (MW), dan PLTA senilai Rp 1,44 triliun di Pinrang. Bukaka juga membangun PLTA dengan tiga turbin di Sungai Poso, Sulawesi Tengah, yang berkapasitas total 780 MW. Menurut Abdulrachim, selain ditengarai memainkan pengaruh kekuasaan untuk mendapatkan bisnis ini, pelaksanaannya pun melanggar aturan. PLTA Poso, misalnya, mulai dibangun sebelum ada analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang memenuhi syarat. Begitu juga dengan jaringan saluran udara ekstra tinggi (SUTET)-nya ke Sulawesi Selatan & Sulawesi Tenggara dibangun tanpa AMDAL. Di Sumatera Utara, kelompok yang dipimpin Achmad Kalla, adik kandung Jusuf Kalla mendapat order pembangunan PLTA di Pintu Pohan, atau PLTA Asahan III berkapasitas 200 MW. Lewat PT PT Bukaka Barelang Energy, Bukaka juga terlibat dalam pembangunan pipa gas

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

alam senilai US$750 juta. Proyek ini akan melintang dari Pagar Dea, Sumatera Selatan, ke Batam.

Bukaka juga digerojok seabrek proyek listrik semasa JK jadi Wapres. Di antaranya membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) senilai US$ 92 juta di Pulau Sembilang, dekat Batam. Lalu ada pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di Sarulla, Tarutung, Sumatera Utara, yang akan menghasilkan listrik 300 MW. Juga ada pembangunan 19 PLTA berkekuatan 10.000 MW. Guna merealisasikan proyek ambisius ini, JK mendorong Bank Pembangungan Daerah (BPD) se-Indonesia untuk membiayai dengan mengandalkan dana murah yang dimilikinya.

Dalam waktu lima tahun menjabat sebagai Wakil Presiden, perusahaannya makin gemilang. Itu tidak mengherankan mengingat grup-grup usahanya memperoleh berbagai proyek infrastruktur. Kelompok-kelompok bisnis seperti Bukaka, Bosowa, dan Intim (Halim Kalla) masuk dalam paket kontraktor pembangunan 19 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kelompok Bosowa mendapat order pembangunan PLTU Jeneponto di Sulsel, tanpa tender (Rakyat Merdeka, 7 Juni 2006).

Kelompok Intim milik Halim Kalla, yang juga salah seorang Komisaris Lion Air, akan membangun PLTU berkapasitas 3 x 300 MW di Cilacap, Jateng. Proyek ini mengandalkan pasokan bahan baku batubara dari konsesi pertambangan batubara seluas 5.000 ha milik kelompok Intim di Kaltim (GlobeAsia, Sept. 2008, hal. 38).

Dengan rekam jejak seperti ini, wajar saja jika kekayaan JK dan keluarganya melonjak-lonjak dalam masa lima tahun kekuasaannya. Ini juga yang, konon, menyebabkan SBY tidak lagi menggandeng JK sebagai Cawapres pada Pilpres 2004. Syahwat bisnis ikut mendompleng kekuasaannya.

Berdasarkan peta seperti ini bisa diketahui dengan gamblang, bahwa banyak bisnis superkakap di seputar setrum jatuh ke tangan keluarga Kalla. Dari ini bisa dipahami apa sejatinya ‘tugas’ Sudirman Said yang diplot oleh JK menjadi menteri ESDM. Sulit menampik, bahwa dia memang berfungsi mengamankan bisnis keluarga Kalla, terutama di area listrik yang memang menjadi kewenangan Sudirman. Jadi gamblang pula, kalau sang menteri ngotot berusaha menggolkan proyek listrik 35.000 MW. Lha wong di sana ada kepentingan sang majikan. n

17

bisnis Transportasi

Presiden Jokowi meresmikan pembangunan proyek LRT: Agar dipercepat.

Akhirnya Kita Punya LRT

Pembangunan Light Rail Transit (LRT) akan segera dilakukan. Proyek ini menelan biaya Rp 23,817 triliun untuk wilayah Jabodebek. Pemprov DKI juga akan membangun LRT berbiaya Rp 35 triliun.

TEKS Sri Wulandari foto riset

T

ak lama lagi, warga Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) bakal menikmati transportasi baru, berupa kereta api ringan (Light Rail Transit/LRT). Pekan lalu, Presiden Jokowi sudah melakukan peletakan batu pertama (ground-

18

breaking) sebagai tanda pembangunan dimulai.

Jokowi pun mewanti-wanti agar pembangunan LRT dipercepat. Soalnya, Indonesia saat ini masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur, utamanya transportasi massal.

Proyek LRT mulai dikerjakan setelah dua Peraturan Presiden (Perpres) diteken pada 2 September 2015. Kedua peraturan yang ditandatangani Jokowi itu, adalah Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kerata Api Ringan/LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; dan Perpres Nomor 99 Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkerataapian Umum di DKI Jakarta.

PT Adhi Karya, Tbk ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana proyek pembangunan LRT. Sebagai pelaksana pembangunan prasarana LRT, Adhi Karya pun wajib menyusun dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya dengan mengacu kepada spesifikasi teknis yang ditetapkan Menteri Perhubungan (Menhub).

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

bisnis Transportasi

Pembangunan LRT menambah daftar angkutan massal yang akan menghubungkan Ibu Kota dengan daerah penyangganya.

Pembangunan LRT sendiri akan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama, meliputi IA, untuk rute Cibubur – Cawang –Dukuh Atas sepanjang 24,2 kilometer. Berikutnya, tahap IB untuk rute Bekasi Timur-Cawang-Dukuh Atas sepanjang 17,9 kilometer. Ditargetkan, LRT sudah bisa dioperasikan pada 2018.

Pembangunan proyek ini diperkirakan menelan biaya Rp 23,817 triliun. Dana sebesar itu terdiri dari biaya pekerjaan umum (civil works) sebesar Rp 19,157 triliun dan biaya fasilitas operasi sebesar Rp 4,66 triliun. Sumber pendanaan, berdasarkan Perpres 98/2015, terdiri dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Perhubungan.

Adhi Karya telah memperoleh persetujuan PMN berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2015 tentang APBN-P 2015, senilai Rp 1,4 triliun. Selain itu, Adhi Karya juga telah memperoleh suntikan dana dari publik sebesar Rp 2,35 triliun.

Adhi Karya pun menjamin LRT akan menjadi moda transportasi yang lebih ramah lingkungan karena menggunakan desain trase moda elevated berbasis rel. Sebab, rel akan dibangun dengan memanfaatkan lahan sepanjang Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) milik Jasa Marga.

“Pembangunannya dilakukan secara elevated di atas tanah ruang milik jalan tol dan non-tol.

Jadi Tidak ada pembebasan lahan, karena semua menggunakan jalur tol. Sehingga stasiunnya pun dari situ,” kata Direktur PT Adhi Karya Kiswodarmawan.

Menurut Kiswodarmawan, LRT akan dibuat dengan konfigurasi 6 rangkaian kereta yang mampu mengangkut 24.000 PPHD head way 2 menit saat puncak. Dengan kecepatan operasi 60-80 km per jam. Untuk pasokan

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

tenaga, kereta LRT ini akan menggunakan Power DC sebesar 15.000 V. Sedangkan struktur prasarana, pondasi tiang pancangnya berdiameter 100 cm dan 80 cm, di mana pilar dan girder dari beton precast dan prestress.

PEMPROV DKI IKUT BANGUN Lalu berapa harga tiket yang akan dijual nantinya? Menurut Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko, masyarakat tak akan terbebani harga tiket yang tinggi. “Pemerintah juga akan melelang penyediaan sarana LRT untuk pihak swasta, dengan maksud untuk menurunkan harga tiket menjadi Rp 10.000 hingga Rp 15.000 per orang,” katanya.

Pembangunan LRT menambah daftar angkutan massal yang akan menghubungkan Ibu Kota dengan daerah penyangganya. Proyek LRT diharapkan dapat menekan tingkat kemacetan yang sangat parah. Apalagi, setiap hari mobilitas masyarakat banyak bergerak dari wilayah penyangga untuk bekerja di Jakarta.

Tetapi tak hanya kota penyangga saja yang nantinya bakal memiliki LRT. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) juga memastikan bakal membangun LRT di wilayah Jakarta yang dikerjakan oleh Pemprov DKI. Rencana Ahok, pembangunan akan dimulai tahun depan. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) ditugaskan untuk membangun infrastruktur LRT dengan memanfaatkan tiang-tiang monorel yang terbengkalai. Sementara, pengadaan kereta dan operasional akan dilelang ke swasta.

Pemprov DKI pun sudah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk mendorong percepatan pembangunan LRT. Salah satunya dengan menyiapkan lelang dan membentuk unit pelaksana teknis LRT. Selain itu, Ahok juga mempersiapkan Peraturan Gubernur yang menjadi landasan hukum PT Jakpro untuk bangun proyek LRT di Jakarta.

Rencananya, proyek LRT dari Pemprov DKI meliputi tujuh koridor LRT, yakni Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah AbangPulomas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km).

Kemudian, Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara SoekarnoHatta (18,5 km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).

Sejumlah rute nantinya akan bersinggungan proyek LRT yang dibangun Adhi Karya. Total biaya yang harus dikeluarkan untuk trayek sepanjang 70 kilometer dan terdiri dari tujuh koridor berkisar Rp 35 triliun. n

19

bisnis ekspansi

Adu Peruntungan di Indonesia

Mr. Tan Passakornnatee Chairman dan CEO ICHITAN GROUP

Ichitan, produsen minuman teh kemasan asal Thailand memasuki pasar Indonesia.

Dana investasi yang digelontorkan mencapai Rp 400 miliar. Â TEKS Sri Wulandari foto riset

P

asar Indonesia yang cukup lebar mampu menampung produk apapun.

Termasuk produk minuman yang berasal dari luar negeri. Ichitan Group, produsen minuman teh asal Thailand, salah satunya, yang turut tergiur memasuki pasar minuman di Indonesia. Ichitan melempar produknya dalam dua rasa, yaitu lychee green tea dan honey lemon green tea.

Menurut Tan Passakornnatee, President and Chief executive of Ichitan Group yang juga Presiden DIrektur PT Ichi Tan Indonesia, saat ini produk Ichitan sudah tersedia di seluruh cabang Alfamart dan Alfamidi dengan harga ritel Rp 4.900 dengan botol berukuran 420 mililiter.

Asal tahu saja, untuk memuluskan bisnisnya di Indonesia, Ichitan Group menggandeng Mitsubishi Corporation. Mitsubishi masuk ke bisnis minuman ini lewat PT Atri Pasifik, usaha patungannya bersama PT Sigmantara Alfindo (Alfa Group) selaku investor lokal yang didirikan pada 2011 dan fokus pada produk makanan seperti roti dan biskuit. Mereka mendirikan perusahaan patungan dengan Ichitan dan diberi nama PT Ichitan Indonesia.

Di negeri asalnya, Ichitan merupakan pengu­ asa pasar terbesar untuk minuman teh hijau dalam kemasan. Ichitan merupakan perusahaan yang selama ini fokus berbisnis minuman non-

20

alkohol di negaranya. Perusahaan yang bermarkas di Bangkok dan berdiri pada 2011 itu, mencatat pendapatan sebesar 7 miliar baht atau setara dengan sekitar Rp 2,75 triliun. Di Thailand, Ichitan memiliki satu pabrik dengan kapasitas 1,2 miliar botol per tahun.

Bagi Ichitan Group, inilah kali pertama mereka berinvestasi atau membangun pabrik di luar Thailand. Tan mengaku, tertarik berinvestasi di Indonesia lantaran beban produksi di Indonesia relatif terjangkau. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan untuk masuk ke pasar Indonesia.

Potensi pasar minuman di Indonesia memang cukup menggiurkan. Pada 2013, nilai yang dihasilkan dari industri ini mencapai Rp 180 triliun.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) memperkirakan nilai penjualan produk makanan dan minuman pada 2015 menembus Rp 1.000 triliun.

Euromonitor memperkirakan pertumbuhan rata-rata per tahun pasar makanan dalam kemasan dan minuman ringan selama 2013-2017 akan berada di atas angka 10%. “Pertumbuhan pasar minuman ringan ini sekitar 6%-7% per tahun.�

Kata Suroso Natakusumah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim).

Demi memuluskan bisnisnya di Tanah Air, modal awal yang disetor oleh Ichitan dan Atri Pasifik mencapai Rp 400 miliar. Masing-masing pihak menjadi pemilik saham dengan porsi 50 : 50.

Ichitan berperan di bidang pemasaran, sedangkan Atri Pasifik bergerak di bidang produksi dan distribusi. Perusahaan patungan ini juga berniat membangun pabrik di tahun 2016. n

Produk ichitan: Pasar Indonesia menggiurkan.

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

bisnis mobil

Mobil LCGC: Murah dan hemat bahan bakar.

LCGC Tetap Jaya Meski industri otomotif sedang lesu, mobil-mobil murah tak ikutan lesu.

Honda dan Datsun yang mencatatkan pertumbuhan positif.

TEKS Sri Wulandari foto riset

K

etika industri otomotif Indonesia sedang terpuruk, justru mobil-mobil murah ramah lingkungan atau low cost and green car (LCGC), terutama keluaran Honda dan Datsun, mencatatkan pertumbuhan positif. Untuk tahun ini, penjualan diperkirakan bisa mencapai 2 juta unit. Boleh jadi, orang memilih mobil jenis ini, karena selain murah juga hemat bahan bakar.

Direktur Pemasaran dan Layanan Purna Jual PT Honda Prospect Motor, mengatakan peningkatan ini memang karena mobil Brio Satya mendapat respons positif dari masyarakat. Sementara Datsun Indonesia optimistis target penjualan 40 ribu unit pada tahun ini tercapai melihat respons konsumen. Karena itu. berbagai upaya pengembangan terus mereka lakukan.

Head of Datsun Indonesia, Indriani Hadiwidjaja mengatakan, secara market share di kelas LCGC, Datsun sudah mencapai sekitar 18%, dengan penjualan mencapai 28 ribu unit pada 2014. Dari total penjualan tersebut Datsun Go+ Panca mendominasi sekitar 70%, dan sisanya Datsun Go+.

Di September 2015 ini, Datsun memutuskan menaikkan harga akibat dampak pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Datsun menaikkan harga pada Go dan Go+. Setiap varian mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hingga Rp 3,5 juta.

Tak cuma Datsun, Suzuki Indomobil Sales (SIS) juga ikut menambah harga dari Wagon R. Mulai dari tipe bawah hingga varian teratas kenaikan harganya mencapai Rp 1,5 juta.

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

Bisa dimaklumi, lantaran pengaruh tingginya harga bahan baku otomatis memengaruhi ongkos produksi. Produksi kendaraan akan tetap memerlukan bahan baku impor meskipun LCGC memakai suku cadang buatan dalam negeri. Hal itulah menjadikan suku cadang harganya terpengaruh akibat besar-kecilnya biaya impor yang selalu menyesuaikan dengan kurs dolar.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) per Juli 2015, penjualan mobil LCGC Honda dengan nama produk Brio Satya periode Januari-Juli 2015 mencapai 16.819 unit. Jumlah ini justru tumbuh 23,49% dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai 13.619 unit. Sementara penjualan mobil LCGC Datsun dengan nama produk Go + & Go periode Januari-Juli 2015 mencapai 15.868 unit. Jumlah ini tumbuh 189,61% dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5479 unit.

Namun secara keseluruhan di segmen LCGC ini, berdasarkan data yang sama, jumlah mobil segmen LCGC yang terjual periode Januari-Juli 2015 seluruhnya mencapai 92.061 unit. Jumlah ini turun 7,22% dibanding periode Januari-Juli 2014 yang mencapai 99.235 unit.

Ada lima merek mobil yang telah laku di pasaran hingga kuartal ketiga 2015. Yakni, Toyota Agya, dengan angka penjualan mencapai 5.238 unit, Daihatsu Ayla terjual 3.479 unit. Honda brio, terjual 2.797 unit, Datsun GO+ panca 1.624 unit dan Suzuki Karimun Wagon R sebanyak 1.312 unit. n

21

bisnis PROFIL

Naguib Onsi

Sawiris

Beli Pulau untuk

Pengungsi Pengusaha Mesir ini berniat membeli pulau untuk menampung pengungsi Suriah. Minatnya tergugat saat melihat jenazah tubuh Aylan Kurdi beredar di internet.

TEKS Sri Wulandari foto riset

22

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

N

ama Naguib Sawiris mendadak menjadi buah bibir masyarakat dunia. Adalah kematian bocah kecil asal Suriah Aylan Kurdi, penyebabnya.

Bocah berusia tiga tahun itu ditemukan di pinggir pantai dengan kondisi terlungkup dan tak bernyawa. Tak lama, foto-fotonya pun tersebar di dunia maya.

“Naluri saya tergugah melihat foto anak kecil di tepi laut tersebut,” kata Sawiris, sebagaimana dilansir Forbes, pekan lalu. “Tuhan memperlihatkan foto anak tersebut di depan kita untuk sebuah alasan. Padahal, dia bisa saja ditelan laut,” sambungnya.

Tak sekadar kata-kata saja. Naguib bakal bertindak nyata untuk memberikan tempat bagi para pengungsi Suriah. Dia akan membeli pulau Mediterrania di dekat Yunani dan Italia untuk menampung para pengungsi. “Ini akan menjadi tempat penampungan sementara sampai ada rumah bagi orangorang itu,” ujar dia. “Saya juga akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka, menciptakan negara baru bagi para imigran tersebut,” sambung Sawiris yang dikutip dari akun Twitter-nya.

Pernyataan itu, karuan saja menggegerkan. Di saat banyak negara menutup mata akan nasib para pengungsi itu, Sawiris malah mengulurkan tangan.

Kepada Agence France Press (AFP), Sawiris menegaskan niatnya untuk menolong para pengungsi yang memiliki nasib mengenaskan. Di pulau yang akan dibelinya nanti, diperkirakan dapat menampung lebih dari 200 ribu orang. Para pengungsi akan diperlakukan layaknya manusia seutuhnya. “Karena mereka selama ini diperlakukan seperti hewan ternak,” sahut dia.

KONGLOMERAT Lantas siapakah Sawiris yang sebenarnya? Dia adalah konglomerat asal Mesir yang menguasai bisnis teknologi dan komunikasi. Dia dikenal sangat frontal dan eksentrik. Pemilik Orascom Telecom Media and Technology (OTMT) yang bermarkas di Kairo ini, tercatat memiliki kekayaannya senilai US$ 2,9 miliar atau setara Rp 41 triliun. Sahamnya bertebaran di perusahaan-perusahaan media dan teknologi di Mesir, Libanon dan Pakistan. Dia juga memiliki Koryolink, perusahaan telekomunikasi seluler 3G di Korea Utara. Forbes mencatat, dia merupakan orang terkaya ke-577 di dunia dan terkaya ke sepuluh dari 50 orang terkaya di benua Afrika.

Perusahaan tersebut dia dapatkan dari warisan ayahnya. Anak tertua dari tiga bersaudara ini mulai bergabung dengan bisnis tersebut pada 1979. Keluarga Sawiris menguasai Orascom Group, yang memiliki bisnis di sektor konstruksi, telekomunikasi, perhotelan dan teknologi dengan karyawan sebanyak lebih dari 100.000 orang. Orascom kemudian dipecah menjadi perusahaan operasi terpisah di akhir tahun 1990-an. Naguib Sawiri dipercaya menjadi CEO perusahaan telekomunikasi Orascom TMT. Sementara adik-adiknya juga mendapatkan posisi bergengsi di perusahaan keluarga itu.

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

bisnis PROFIL Harta ayah empat anak yang saat ini berusia 61 tahun dan lahir pada 17 Juni 1954 ini, bisa jadi tak habis sampai tujuh turunan. Pada 2010, dia menjual saham keluarganya kepada VimpelCom Rusia senilai US$ 6,5 miliar. Dana tersebut dia gunakan untuk masuk ke dalam politik, mendirikan partai Free Egyptians pada April 2011 guna mempromosikan pasar bebas dan platform sekuler.

Maret lalu, dia mengaku kepada televisi satelit CBC, telah melakukan ekspansi bisnis dengan resmi menguasai 53% saham media multibahasa Euronews dengan nilai pembelian saham total 35 juta euro. Saham kanal berita berbasis di Eropa itu dibeli melalui perusahaannya OTMT. Kesepakatan pembelian saham Euronews itu mengakhiri 12 bulan negosiasi dan pertemuan rahasia.

Petinggi Euronews menggambarkan investasi dari Sawiris ini sebagai “aset yang sangat besar”, mengingat kanal berita Eropa itu sedang mencari tambahan modal untuk memenuhi rencana pertumbuhannya. Euronews dimiliki oleh 21 stasiun televisi publik dan 3 otoritas lokal, dengan kekuatan 600 jurnalis meliput kabar dari seluruh dunia.

Asal tahu saja, Sawiris sempat nyaris mendekam di penjara. Pada Juni 2011, dia pernah dituduh melecehkan agama Islam karena mengirim pesan karikatur Mickey dan Minnie Mouse yang mengenakan busana Islami di Twitter yang memicu kemarahan ulama Islam. Bahkan para ulama saat itu menyerukan agar taipan Mesir itu dibunuh atas tuduhan penghujatan.

Sawiris sebenarnya meminta maaf secara terbuka atas insiden karikatur tersebut, namun sejumlah pengacara mengajukan gugatan hukum resmi.

Selain itu juga muncul seruan boikot atas perusahaan telepon genggam miliknya, MobilNil. Dia juga pernah membuat kontroversi ketika sebuah video yang menunjukkan dia bersama para penari perempuan yang menanggalkan pakaiannya.

Terlepas dari berbagai kontroversi itu, Sawiris juga melibatkan diri dalam politik Mesir. Dia tercatat sebagai salah satu anggota pendiri Partai Kebebasan Mesir.

Nah, kembali ke soal pulau bagi pengungsi Suriah tersebut, Sawiris telah menyediakan anggaran US$ 100 juta atau setara Rp 1,4 triliun. Dia melihat ada banyak pulau kosong di lepas pantai Yunani dan Italia.

“Itu bukan gagasan konyol, tapi ini sebuah solusi yang sederhana,” ungkapnya kepada CNN. “Saya akan membuat pelabuhan kecil bagi kapal-kapal untuk berlabuh di sana. Saya akan mempekerjakan orang-orang itu untuk membangun rumah mereka sendiri, sekolah mereka, sebuah rumah sakit, universitas, dan hotel. Saya akan mengurus semua logistik.

Saya tahu saya bisa melakukan itu ,” sambung dia.

Yang dibutuhkan Sawiris hanyalah ijin. Namun masalahnya, baik Pemerintah Yunani maupun Italia, belum menanggapi keinginan Sawiris, meski dia yakin tawarannya akan dikaji ulang oleh para pemimpin Yunani dan Italia. “Padahal, saya serius dengan yang apa saya lakukan,” tegasnya. Dia pun berusaha menyakinkan bahwa proposal yang dia ajukan tidak akan merugikan negara terkait. n

23

Waduk jatigede

24

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

Berbekal asa mereka berkumpul di muka Istana Negara. Tapi, pekikan mereka menguap bak tersapu debu ibu kota. Otoritas pun keukeuh mengoperasionalkan Waduk Jatigede.

W

ajah wanita berusia sekitar 35 tahun itu tampak suram. Tubuh Yayah pun lunglai, bersandar di dinding kayu rumah yang telah ditinggalinya sejak belasan tahun silam. Dalam beberapa hari ke depan, rumah itu tak lagi bisa dihuninya bersama dengan suami dan kedua anaknya.

Kegalauan yang tersirat jelas di raut mukanya tak lain terkait dengan rencana operasional Bendungan Jatigede, Sumedang. Pascarealisasi kebijakan otoritas, dia dan keluarganya harus meninggalkan rumah bahkan desanya yang kelak akan beralih fungsi menjadi waduk.

Persoalannya, hingga kini, Yayah dan ke-

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

TEKS RATNA NURAINI Foto Riset

luarga belum memperoleh gambaran tentang tempatnya bernaung kemudian. “Tidak tahu kami harus pindah ke mana. Ganti rugi yang diberikan cuma Rp 29 juta. Kami sangsi masih ada rumah harga segitu di tempat lain,� tutur warga Desa Cipaku, Darmaraja, Sumedang tersebut.

Kekhawatiran, boleh jadi, tak hanya dialami keluarga Yayah. Pasalnya, hingga detik-detik akhir sebelum dilaksanakan eksekusi pengairan Bendungan Jatigede, tercatat ada sekitar 11 ribu KK dengan 40 ribu jiwa yang tersebar di 28 desa, di 5 kecamatan, yang menghuni rumah-rumah di sekitar bendungan tersebut.

Menurut data yang disampaikan Mocham-

25

mad Ali dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria, selain puluhan ribu jiwa, di atas lahan seluas 6.783 hektar yang kelak bakal terendam air itu selama ini juga beroperasi 16 PAUD, 7 TK, 22 SD, 3 SLTP, 40 masjid, 45 musala, 33 posyandu, dan 12 polindes. Di lokasi-lokasi pendidikan itu, tercatat masing-masing menampung sekitar 982 murid PAUD, 2.732 murid SD, 1.223 pelajar SLTP, dan 865 pelajar SLTA. “Komplain ganti rugi yang diajukan warga tidak digubris sama sekali oleh pemerintah, baik pusat dan daerah, dan menyatakan bawa semua telah selesai.” Begitu keluhan Mochammad Ali, saat memimpin orasi di depan Istana Negara, akhir Agustus 2015.

Atas dasar itulah, bersama puluhan orang lainnya dari aliansi tersebut, Ali datang untuk menuntut pemerintah membatalkan rencana penggenangan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sesuai jadwal yang telah dipublikasikan, penggenangan kawasan Jatigede tersebut dilakukan pada 1 September 2015.

Dari total kawasan bendungan, area genangan akan mencapai luas 4.000 hektar.

Pada hari H, Presiden Joko Widodo yang sedianya memimpin langsung prosesi penggenangan air perdana di kawasan tersebut, entah mengapa, mendadak membatalkan rencana kedatangan. Kendati begitu, acara tetap berlangsung dan pengairan perdana areal Bendungan Jatigede disaksikan oleh Menteri Pekerjaan

Demo menolak waduk jatigede

26

Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Keberatan warga sekitar lokasi ternyata bukan hanya soal ganti rugi. Namun, warga juga menyoal kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada aspek kehidupan masyarakat lainnya. Sebut saja antara lain terkait sekolah, pusat kesehatan, dan situs-situs bersejarah yang dinilai terancam ikut tenggelam bersama penggenangan bendungan.

“Pemerintah tidak menanggapi persoalan jaminan kehidupan masa depan. Seperti akan pindah kemana dan selanjutnya bekerja apa, termasuk keberlangsungan pendidikan anak,” tukasnya.

Pembangunan Bendungan Jatigede sendiri sejatinya telah dicanangkan sejak 1963, semasa pemerintahan Presiden Soekarno. Namun baru pada 2007 pembangunan proyek tersebut dimulai.

Dan pada Januari 2015, Presiden Jokowi pun mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede. Dalam Perpres itu diatur tentang adanya dua kelompok masyarakat.

Yakni, masyarakat yang akan menerima ganti rugi atas asetnya yang diatur melalui Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 1975 dan kelompok masyarakat lain, yaitu warga yang tak mendapatkan ganti rugi.

Perpres itu, menurut Ali, telah mengubah kewajiban relokasi bagi warga terdampak dengan uang tunai. “Tapi aturan tersebut tidak mengatur mengenai penanganan dampak sosial lainnya yang timbul akibat pembangunan Waduk Jatigede,” jelasnya.

Setahun silam, aksi juga pernah digelar sekitar seribu warga OTD (orang terkena dampak) pembangunan Waduk Jatigede bersama Forum Kades (Kepala Desa) Jatigede. Unjuk rasa di depan Halaman Gedung Sate, Jl Diponegoro, Bandung itu menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan ganti rugi bagi OTD Jatigede.

Disebutkan kala itu, semula warga OTD Rp 50 juta per satu KK. Namun kenyataannya, penawaran angka itu melorot hingga tersisa Rp 28 juta saja.

25 SITUS MUSNAH Selain aksi yang digelar oleh aliansi di Istana Negara, sebelumnya puluhan warga Jatigede, yang terdiri seniman dan budayawan Sunda menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung.

Kehadiran para seniman dan budayawan dalam aksi menolak kebijakan terkait peruntukan baru kawasan Jatigede bukan tanpa sebab. Seperti pernah disampaikan Komunitas Kabuyutan, selaku komunitas yang peduli terhadap kelestarian fungsi sumber daya alam, kelestarian budaya lokal, kelestarian situs-situs cagar budaya, dan keluhuran nilai-nilai spiritualitas masyarakat Indonesia, ada sejumlah masalah lain di luar sekadar persoalan ganti rugi.

Antara lain, terkait masalah budaya dan spiritual, misalnya. Komunitas Kabuyutan menyampaikan bahwa ada lebih dari 25 situs cagar budaya terancam rusak bila kawasan itu jadi ditenggelamkan. Situs-situs tersebut, menurut mereka, melekat pada koordinat tempatnya sehingga tidak bisa direlokasi atau dipindah.

Persoalan hambatan geologi juga disampaikan komu-

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

nitas tersebut. Yakni, bahwa lokasi bendungan berada di daerah soft geology yang rawan/ labil karena berada pada lempeng/sesar aktif Baribis. Pergerakan lempengnya setiap saat dapat menyebabkan ambrolnya bendungan. “Apabila bendungan Jatigede digenangi secara penuh dan ambrol akan sangat membahayakan. Tumpahan 1 miliar m3 air berpotensi menyebabkan tsunami bagi masyarakat di hilir bendungan,� demikian dikutip dari situs resmi Komunitas Kabuyutan.

Tidak saja merujuk dari kapasitas bendungan yang cukup besar, yang dibangun di daerah labil, komunitas

juga mengingatkan adanya mitos tentang ramalan dari leluhur setempat. Bahwa bila Bendungan Jatigede digenangi sampai menenggelamkan situs- situs cagar budaya maka akan membangunkan “Keuyeup Bodas� yang akan menjebol bendungan.

Persoalan lain adalah terkait masalah lingkungan. Dimana, di lokasi waduk terdapat 1.389 hektar hutan Perhutani ditumbuhi oleh sekitar 810.000 pohon dengan berbagai keanekaragaman hayatinya. Semua itu, Komunitas mengingatkan, terancam ditebang karena memang lokasi hutan tepat berada di depan fisik bendungan. n

Dam terbesar di China.

BENDUNGAN MINIM MANFAAT Sejumlah penelitian terkait pembangunan bendungan telah dilakukan. Ternyata hasilnya, boleh dibilang, pembangunan bendungan besar cenderung minim manfaat.

TEKS RATNA NURAINI Foto Riset

S

elama ini, pembahasan permasalahan bendungan di seluruh dunia banyak merujuk pada hasil penelitian yang dilansir World Comission on Dam (WCD). Komisi dunia yang meneliti soal bendungan itu melakukan evaluasi dam dengan pengambilan sampel di seluruh dunia.

Hasilnya, WCD merekomendasikan, bendungan tidak boleh lebih dari 300 hektar atau berupa Mikro Dam. Di Indonesia, sejumlah bendungan yang sesuai dengan rekomendasi tersebut antara lain Situ Gintung, Situ Patenggang, dan Situ Cileunca. Yakni dengan cekungannya alami luasnya kecil-2 saja 300-an Ha. Lantas mengapa WCD merekomendasikan hal tersebut?

Ini hasil evaluasi lembaga dunia tersebut: 1. Hanya 50% (n=99) bendungan sampel di seluruh dunia yang selesai tepat waktu.

2. Hal tersebut tentu saja berhubungan erat dengan membengkaknya anggaran proyek hingga mencapai

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

56% (n=80) melebihi anggaran awal.

3. Bendungan dengan tujuan irigasi sebanyak 50% (n=52) tidak mampu memenuhi target jangkauan irigasinya 4. Bendungan dengan tujuan PLTA sebanyak 54 % proyek tidak menghasilkan output yang ditargetkan 5. Bendungan dengan tujuan sebagai penyimpan air sebanyak 70% gagal memenuhi suplai air yang ditargetkan.

Bahkan ditemukan bahwa semakin kecil area reservoir semakin tinggi tingkat keberhasilannya untuk memenuhi target penyuplaian air. Hal ini menunjukkan bendungan untuk tujuan ini seringkali dibangun berlebihan dan mubazir.

6. 60% mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak dam tidak berhasil sehingga kerusakan terus berlangsung.

7. Jumlah masyarakat yang dipindahkan selalu lebih besar dari yang diperkirakan bahkan mencapai 44% lebih banyak. Dan dari jumlah yang akan dipindahkan sebanyak 1% harus pindah dengan biaya sendiri karna tidak mendapatkan biaya translokasi.

8. Sebanyak 70% pembuatan kesepakatan-kesepakatan menyangkut kehidupan penduduk lokal tidak melibatkan penduduk lokal tersebut.

9. Pembangunan bendungan multipurpose (seperti bendungan Jatigede) umumnya terlambat selesai dan memakan biaya yang jauh lebih besar dari anggaran awal dibandingkan pembangunan bendungan single purpose. n

27

Pemandangan Waduk Jatigede

Waduk untuk Ekonomi Jabar Kontroversi seputar Waduk Jatigede terus bergulir. Namun otoritas baik nasional ataupun lokal tetap bersikukuh untuk mengoperasionalkan waduk.

TEKS RATNA NURAINI Foto Riset

S

etelah proyek itu digagas sejak 1960-an, operasional Waduk Jatigede akhirnya dilakukan pada penghujung Agustus 2015. Otoritas meyakini ada sederet manfaat dari waduk tersebut, khususnya terhadap sejumlah sektor ekonomi di Jawa Barat.

Adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) yang menegaskan hal itu. Menurut Aher, manfaat waduk ini bukan hanya untuk Sumedang, tapi juga wilayah lain di Jawa Barat.

28

“Keberadaan bendungan ini dapat memenuhi kebutuhan air irigasi untuk lahan pertanian seluas 90.000 hektar lebih. Juga untuk dukungan bagi bandara internasional Jawa Barat dan PLTA. Selain juga untuk pengendalian bencana banjir,� tegasnya, di lokasi acara pengairan perdana Waduk Jatigede, Sumedang.

Aher mengungkapkan, otoritas juga akan membangun dua bendungan lagi di wilayah Sungai Cimanuk, yaitu Bendung Beureum Beungeut dan Bendung Rengrang.

Waduk Jatigede sendiri ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan air seluas 90 ribu hektar, yang bakal menjangkau Majalengka, Sumedang, Indramayu, termasuk dukungan bandara Jawa Barat. Selain itu waduk Jatigede juga diyakini dapat menghasilkan air baku 3,5 meter kubik feet per detik, mengisi PLTA sebesar 110 megawatt, dan 40 ribu ha menangkal air banjir.

Pendek kata, waduk bernilai investasi sebesar US$ 467 juta atau sekitar Rp 4,6 triliun itu, diharapkan bisa

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

mengantisipasi kekeringan dan banjir di ketiga wilayah tersebut di atas. Dan, waduk pun mulai digenangi air.

50 HARI TUNTAS Air yang mulai menggenangi waduk tersebut diperkirakan baru akan mengisi seluruh waduk dan merendam Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Sumedang, dalam waktu 50 hari.

Secara detil dituturkan Kepala Satker Pembangunan Waduk Jatigede Airlangga Mardjono, pada penggenangan tahap awal, air akan mencapai wilayah permukiman penduduk di Desa Jemah, Kecamatan Jatigede, dalam waktu 14 hari. Kemudian, selanjutnya air akan menggenangi Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja dalam 50 hari.

Di tahap awal pula, menurut Mardjono, waduk akan diisi air sampai elevasi 204 meter selama 12 hari.

Sedangkan pada tahap kedua, tambah dia, dari 204-221 meter selama 48 hari.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung Trisasongko Widianto menjelaskan bahwa waduk itu memiliki kapasitas tampungan sebesar 979,5 juta m3.

Diharapkan, waduk terbesar kedua di Indonesia itu memberikan manfaat untuk Daerah Irigasi Rentang di Kabupaten Indramayu seluas lebih kurang 90.000 ha, juga akan dapat menyediakan air baku sebesar 3.500 liter/detik, PLTA 110 MW, pengendalian banjir, pariwisata dan perikanan tangkapan

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

“Untuk mempertahankan usia guna waduk, kami akan membuat sabo dam dan check dam di Sungai Cimanuk hulu dan anak sungainya,� tambah Trisasongko.

Pengisian waduk dilakukan secara bertahap disengaja demi memberikan kesempatan kepada tim monitoring dan tim evaluasi melakukan pengamatan perilaku bendungan melalui instrumentasi yang telah terpasang. Dan setelah kondisi keamanan bendungan terkonfirmasi, selanjutnya dilakukan pemantauan muka air waduk menuju el+260 (flood supply level). n

Pemandangan waduk jatigede

29

makro Paket kebijakan

Presiden Jokowi: Menggerakkan sektor riil.

Agar Kita tak Terlena Presiden Jokowi keluarkan paket kebijakan ekonomi. Dampaknya baru terasa untuk jangka menengah dan panjang. Â

K

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto dahlan rebo pahing

ondisi perlambatan ekonomi di negeri ini benar-benar membuat pemerintah harus membuat terobosan. Dan pada Rabu pekan lalu, Presiden Jokowi pun mengumumkan paket kebijakan eko-

nomi tahap I. “Kami telah melakukan langkah-langkah, tapi langkah tersebut belum cukup, sehingga pemerintah meluncurkan paket kebijakan tahap I Septem-

30

ber 2015,� kata Presiden Jokowi saat mengumumkan paket tersebut.

Pemerintah menyebutnya tahap I, karena sejatinya paket tersebut memang tak bakal segera menuntaskan persoalan yang ada. Bakal digulirkan paket II, paket III, dan seterusnya. Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, paket kebijakan tahap II bakal digulirkan pada pekan terakhir September ini.

Adapun paket tahap I terdiri dari tiga langkah

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

makro Paket kebijakan kebijakan. Langkah pertama, mendorong daya saing industri nasional, deregulasi dan debirokratisasi, penegakan hukum dan kepastian usaha.

Langkah kedua, percepatan proyek strategis nasional, antara lain dengan penyederhanaan izin, penyediaan tata ruang dan lahan, serta diskresi penyelesaian hambatan terkait hukum. Sedangkan langkah ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti.

“Paket kebijakan ekonomi ini akan menggerakkan sektor riil. Saya meyakini paket kebijakan ekonomi tahap pertama akan memperkuat industri nasional, mengembangkan industri mikro, memperlancar perdagangan antar daerah, menggairahkan wisata, meningkatkan kesejahteraan nelayan,” papar Jokowi.

Darmin Nasution yang mendampingi Presiden Jokowi, menjelaskan detil 10 poin dari paket kebijakan tersebut. Di antaranya stabilitas harga komiditi pangan khususnya daging sapi, melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan, serta pemberian Raskin atau Beras Kesejahteraan untuk bulan ke-13 dan ke-14. (Baca: Pokok-Pokok Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I)

TAMBAL SULAM Keluarnya paket kebijakan pemerintah ini tentu saja mengundang berbagai tanggapan. Banyak pengamat ekonomi yang meyakini bahwa paket ini belum akan menimbulkan dampak nyata terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Bahkan, Fithra Faisal, ekonomo UI, meyakini bahwa paket kebijakan belum akan dirasakan hingga akhir tahun ini. “Nature dari paket kebijakan ini lebih bersifat jangka menengah dan jangka panjang.

Saya masih belum melihat paket kebijakan ini akan berdampak segera di tahun ini,” kata Fithra.

Menurutnya, sejumlah kebijakan dari 10 poin yang ada, tak bakal bisa segera diimplementasikan karena belum siapnya sarana, prasarana, maupun pemangku kepentingan terkait.

Dia mencontohkan pembagian beras miskin untuk bulan ke-13 dan ke-14. “Subsidi raskin dan beras sejahtera perlu waktu untuk mendapatkan update data orang miskin. Belum lagi efek multiplier-nya terhadap aggregate demand yang tidak terlalu besar,” ujarnya.

Hal senada disampaikan ekonom Purbaya Yudhi Sadewa yang juga menyebut paket kebijakan tidak akan kelihatan hasilnya dalam jangka pendek. Namun hal positifnya, pemerintah secara langsung mengakui ada permasalahan di bidang ekonomi.

“Yang jelas positifnya ada respon dari pemerintah paling enggak mereka mengaku kalau sekarang memang ada masalah,” ungkap Purbaya, pada Kamis pekan lalu.

Nada kritis bahkan dilontarkan Kwik Kian Gie, mantan Menko Perekonomian. Menurutnya, paket kebijakan ekonomi dibuat secara terburu-buru.

“Penyebab utama anjloknya IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) dan terpuruknya nilai tukar ru-

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

piah sebetulnya adalah struktur ekonomi kita yang sejak lama sudah sangat tidak sehat, tetapi diobati dengan cara tambal sulam. Namun, respon pemerintah menghadapi itu serba panik, dan karena itu kebijakan yang dibuat tidak berdasar,” kata Kwik.

Dia kemudian menyorot langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dengan mengubah tata niaga daging sapi dan hortikultura, dari berbasis kuota menjadi berbasis harga. Cara itu tidak relevan dalam mengendalikan harga-harga di pasar.

“Masalahnya bukan pada pola perdagangan, baik pada sisi volume, kuota, ataupun harga. Yang menjadi masalah adalah pasokan yang sangat kurang,” katanya.

Hal yang menarik, Kwik bahkan menyebut bahwa kondisi pelemahan ekonomi nasional lebih disebabkan faktor dalam negeri. Sementara pengaruh ekonomi global, seperti perbaikan ekonomi di Amerika Serikat, tidak signifikan.

“Yang paling dominan jelas internal. Eksternal itu kecil sekali, nggak ada artinya. Kalau kita lihat pers internasional, selama berbicara keterkaitan ekonomi negara-negara, Indonesia nggak pernah disebut.

Yang menyebut Indonesia dipengaruhi asing hanya Indonesia sendiri,” katanya sinis.

Kalau pun ada pandangan yang positif, hal itu disampaikan Tony Prasetiantono, ekonom UGM. Menurutnya, paket kebijakan ekonomi bisa memperbaiki iklim investasi. Di saat kondisi ekonomi tidak stabil, diperlukan kebijakan untuk menarik investor masuk. “Memang kondisi sekarang menjadi momentum untuk memperbaiki iklim investasi, memperbaiki struktur ekonomi, sehingga industrialisasi itu lebih kental,” katanya.

Namun lagi-lagi, menurut Tony, dampak kebijakan ini tak bisa langsung memberikan dampak pada perekonomian nasional. “Jujur saja baru dirasakan tahun depan, paling cepet itu enam bulan. Tapi ya harus dilakukan, karena kalau tidak, kita terlena,” ujarnya. n

Pokok-Pokok Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I 1. Penguatan pembiayaan ekspor melalui National Interest Account.

2. Penetapan harga gas untuk industri tertentu di dalam negeri.

3. Kebijakan pengembangan kawasan industri.

4. Kebijakan memperkuat fungsi ekonomi koperasi. Koperasi tidak lagi rancu fungsinya antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial.

Memperkuat fungsi ekonomi koperasi menjadi mitra utama usaha mikro kecil dan menengah di daerah.

5. Kebijakan simplikasi perizinan perdagangan.

6. Kebijakan simplifikasi visa kunjungan dan aturan pariwisata.

7. Kebijakan elpiji untuk nelayan. Adanya konverter yang mengefisienkan penggunaan biaya yang dikeluarkan oleh nelayan. Apabila sekali melaut nelayan membutuhkan solar sampai dengan 30 liter dengan biaya bahan bakar Rp6.900/ liter, akan hemat sebesar Rp 144.900.

8. Stabilitas harga komiditi pangan, khususnya daging sapi.

Memperluas cakupan perdagangan dan negara asal impor sapi maupun daging sapi, sehingga dapat menciptakan harga sapi atau daging sapi yang lebih kompetitif.

9. Melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan.

10. Pemberian Raskin atau Beras Kesejahteraan untuk bulan ke-13 dan ke-14.

31

makro Anggaran

Tanam Padi: Menggerakkan perekonomian di desa.

Dana Desa Jadi Fokus Pemerintah bakal memudahkan pencairan dana desa.

Jangan asal bangun proyek.

m

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto dahlan rebo pahing

elindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan merupakan poin ke-9 dari 10 poin paket kebijakan ekonomi.

Saat ini, pemerintah sebenarnya tengah menggenjot alokasi anggaran transfer ke daerah dan desa.

Presiden Jokowi saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang RAPBN 2016, di MPR/ DPR, pada Agustus lalu, bahkan menyebut alokasi anggaran transfer ke daerah nilainya lebih besar daripada belanja kementerian dan lembaga. Merupakan sejarah dalam alokasi anggaran.

Transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 782, 2 triliun. Terdiri dari anggaran transfer daerah Rp 735,2 triliun dan dana desa mencapai Rp 47 triliun. Sedangkan belanja kementerian dan lembaga nilainya Rp 780,4 triliun.

Kini, melalui paket kebijakan ekonomi, pemerintah agaknya bakal lebih fokus mempercepat pencairan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dengan menyederhanakan prosedurnya.

Pembangunan infrastruktur dengan cara padat karya, dipercaya bakal menggerakkan perekonomian di desa.

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, percepatan pencairan bakal dilakukan lewat surat keputusan bersama tiga menteri. Yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Percepatan Pem-

32

bangunan Desa, dan Menteri Keuangan.

Bahkan dalam surat keputusan bersama tersebut, menurut Darmin, bakal dicantumkan contoh atau template yang memudahkan para kepala desa memenuhi persyaratan agar dana buat desanya bisa segera turun. Misalnya, kewajiban bagi desa memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belana Desa (APBDes) “Kalau dibiarkan masyarakat desa membuat itu, mungkin enam bulan juga tidak selesai. Nah, ini dibuat contohnya dan templatenya, sehingga bisa mengubah sedikit, mencoret di sini, menambah di sini, jadi. Sehingga dana itu benar-benar bisa disalurkan,” ujarnya.

Enny Sri Hartati, Direktur Indef, mengapresiasi penyederhanaan proses pencairan dana desa. Toh, dia wanti-wanti agar proyek-proyek yang nantinya dikerjakan harus diprioritaskan untuk peningkatan perekonomian desa.

Jika selama ini petani di sebuah desa dirugikan dengan naik-turunnya harga cabai atau tomat, maka penggunaan dana desa harus diprioritaskan untuk membangun logistik yang bisa menjaga harga cabai dan tomat stabil.

“Jangan asal ada proyek yang dilakukan. Kalau diserahkan ke desa, nanti yang penting proyek...

Harus prioritas untuk peningkatan kapasitas perekonomian desa,” katanya. n

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

makro pajak

Target Tinggi di Saat Jeblok Target penerimaan pajak 2016 dinilai tak realistis. Pemerintah dikhawatirkan bakal menambah utang.

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto riset

P

Membayar pajak: Alasan tinggal dicari.

emerintah keukeuh dengan target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.565,8 triliun pada tahun depan. Meski banyak kalangan menilai tak realistis dalam kondisi krisis dan perlambatan ekonomi saat ini, pemerintah memilih bersikap optimis.

Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak Rp 1.565,8 triliun setelah mempertimbangkan kondisi penerimaan perpajakan 2015, dikalikan pertumbuhan pajak 15% per tahun.

Total target Rp1.565,8 triliun sesuai R-APBN 2016 tersebut, terbagi menjadi Rp1.368,5 triliun dari penerimaan pajak dan Rp 197,3 triliun dari penerimaan kepabeanan dan cukai.

Sebenarnya, target Rp 1.565,8 triliun itu jauh lebih besar dibanding target APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 1.489 triliun. Terdapat kenaikan Rp 76,5 triliun.

Hanya masalahnya, Sigit Priadi Pramudito, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sudah keburu menyatakan bahwa sampai akhir tahun nanti, pihaknya diperkirakan hanya mampu memungut pajak Rp 1.129 triliun atau 87,2 persen dari target.

Pernyataan Dirjen Pajak ini lebih mendekati prediksi Bank Dunia dibanding prediksi pemerintah sesuai APBN-P sebesar Rp 1.489 triliun. Menurut Kajian Bank Dunia pada Juli 2015, penerimaan

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

pajak diperkirakan hanya di kisaran Rp 1.165 triliun atau ada kekuarangan atau shortfall Rp 324 triliun dari target APBN-P. “Bagaimana kalau perkiraan Bank Dunia yang lebih mendekati kenyataan ketimbang perkiraan pemerintah? Gampang, toh proses masih panjang.

Ada pembahasan hingga diundangkan menjadi APBN. Kalau masih meleset juga, masih ada APBNP. Alasan tinggal dicari,” kata Faisal Basri, ekonom Universitas Indonesia.

Kritik juga dilontarkan Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Ia menilai target pajak terlalu tinggi. “Apa betul nanti kita bisa terima Rp 1.565 triliun, yang mana di 2015 ini target Rp 1.480 triliun saja tidak tercapai kan,” katanya.

Haryadi mengaku pesimis karena kondisi ekonomi Indonesia yang sedang melemah. Apalagi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga belum membaik.

“Ekonomi kan lagi jeblok, masa mau dikasih target tinggi? Kan nggak mungkin dong. Itu yang saya bilang. Mudah-mudahan ini tidak terjadilah,” katanya.

Nada pesimis bahkan sudah dilontarkan kalangan DPR. Fraksi PAN dan Gerindra secara tegas meminta agar direvisi. Rachel Maryam dari Gerindra menyatakan, target pajak tidak masuk akal. “Terlalu tinggi dan tidak akan mungkin tercapai,” katanya.

Menurut Rachel, target pajak yang tidak realistis dikhawatirkan memperlebar defisit anggaran yang ditetapkan. Jika defisit anggaran melebar, maka pemerintah sudah pasti akan menambah utang. Entah itu melalui penerbitan surat utang negara ataupun pinjaman kepada lembaga donor. Wah... n

33

makro sawit

Petani sawit: Terancam tak bisa menjual tandan buah segar sawitnya.

Petani Sawit dalam Bahaya Ikrar Industri Sawit Indonesia (IPOP) mengancam tiga juta petani sawit. Penandatanganan IPOP dipertanyakan.

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto dahlan rebo pahing

P

ara pelaku bisnis kelapa sawit kelimpungan. Tak hanya perusahaan raksasa, tapi juga perusahaan kecil-menengah, termasuk tiga juta petani sawit.

Komitmen yang ditandatangani lima perusahaan raksasa sawit pada 24 September 2015, yang kemudian disebut ‘Ikrar Industri Sawit Indonesia’ atau ‘Indonesian Palm Oil Pledge’ (IPOP), kini ternyata membuat susah semua pihak.

34

Pada awal Agustus lalu, misalnya, sejumlah bos dari lima perusahaan yang merupakan pemain utama di bisnis perkebunan sawit dan olahannya, datang menghadap San Afri Awang, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Salah satunya Daud Dharsono, Presiden Direktur PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk, yang merupakan bagian dari Golden Agri Resources (GAR), imperium bisnis kelompok Sinar Mas. Selain Daud, hadir pula perwakilan dari empat perusahaan lainnya, yakni Musim Mas, Asian Agri, Cargill Indonesia, dan Wilmar Indonesia.

Para pebisnis itu rupanya berkeluh kesah soal sulitnya memenuhi ikrar IPOP, yakni membebaskan rantai pasokan dari deforestasi. “Mereka meminta agar dicarikan jalan keluar,” kata San Afri Awang, akhir Agustus lalu.

Sejatinya, tak hanya lima perusahaan raksasa itu yang kebingungan. Tapi juga perusahaan skala sedang dan kecil yang kini kesulitan memasarkan CPO mereka kepada lima perusahaan tadi. Salah satunya PT Mopoli Raya Group (MRG).

Sabri Basyah, pemilik PT MRG mengatakan, sejak tiga bulan lalu pihaknya tidak bisa lagi menjual CPO ke grup usaha Wilmar Indonesia. Ia kecewa, sebab saat membuka lahan pihaknya telah meng-

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

makro sawit

ikuti semua aturan yang berlaku di Indonesia.

“Tidak ada satu pun peraturan pemerintah yang saya langgar, tapi kenapa kami dinilai melanggar aturan IPOP yang dibuat bangsa asing itu?” katanya, pada awal September lalu.

Tak Sepengetahuan Pemerintah IPOP diteken oleh GAR, Cargil, Wilmar, Asian Agri dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia, di sela Konferensi Tingkat Tinggi PBB untuk perubahan iklim yang digelar di New York, pada 24 September 2014. Penandatanganan disaksikan Presiden SBY dan Menko Perekonomian Chairul Tanjung. Kemudian pada Maret 2015, Musim Mas menyusul menandatangani IPOP. Beberapa kriteria yang tercantum dalam IPOP di antaranya (1) Melarang ekspansi kebun sawit (No deforestasi), (2) Melarang kebun sawit di lahan gambut (No Peatland), (3) Melarang kebun sawit menggunakan lahan berkarbon tinggi/High Carbon Stock (No HCS), dan (4) Melarang menampung tandan buah segara (TBS) atau CPO dari kebun sawit hasil deforestasi, lahan gambut dan HCS (traceability).

Sepintas, IPOP terasa indah. Sebab, perusahaan-perusahaan tersebut menyatakan akan membebaskan seluruh rantai pasokannya dari hulu sampai hilir dari deforestasi. Dan metode HCS dijadikan

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

indikator bebas deforestasi.

Hanya masalahnya, menurut Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), lima perusahaan raksasa sawit tersebut menampung hampir 90% seluruh TBS sawit dan minyak sawit mentah (CPO) Indonesia. Termasuk TBS dari 4,5 juta hektare kebun sawit yang dikelola rakyat.

Meski niatan terbebas dari deforestasi sangat positif dari sisi melindungi hutan, namun kriteria pembangunan sawit harus nol deforestasi dengan memasukkan hutan sekunder dan belukar tua sebagai lahan yang tak boleh dieksploitasi, ternyata justru merugikan petani sawit. Maklum, pada umumnya rakyat memanfaatkan lahan ini untuk menanam sawit.

Hal yang menarik, meski disaksikan Presiden SBY dan Menko Chairul Tanjung, sesungguhnya penandatanganan IPOP tanpa sepengetahuan pemerintah. Musdalifah Machmud, Deputi Menko Perekonomian bidang Pangan dan Pertanian, memaparkan proses penandatanganan tersebut.

Menurutnya, sebelum delegasi Indonesia berangkat ke KTT Perubahan Iklim di New York, sudah muncul wacana terkait pengelolaan kepala sawit di Indonesia yang difasilitasi Kadin Indonesia dan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Para pemilik perusahaan pada awalnya menolak. Namun karena terkait perdagangan dan difasilitasi Kadin Indonesia, mereka tak bisa menolak.

Bahkan hingga saat keberangkatan, informasi soal penandatangan ikrar juga tidak ada. “Jadi, sebenarnya agenda penandatangan IPOP tidak ada.

Seperti ada sesuatu yang diatur yang sebenarnya belum pas, tapi diteken di depan presiden dan menko,” kata Musdalifah.

Langkah mendorong IPOP bahkan berlanjut.

Kantor Menko Perekonomian beberapa kali didesak mendukung IPOP. Namun menolak karena secara resmi memiliki ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). “ISPO ini adalah sertifikat perkebunan sawit yang dikelola berkelanjutan,” katanya.

San Afri Awang bahkan tegas menyatakan IPOP membahayakan petani sawit yang selama ini juga menjual tandan buah segarnya ke lima perusahaan besar. “Saat mereka tak bisa memenuhi standar tinggi itu, produk sawit mereka bisa ditolak,” katanya.

Ironisnya, berbeda dengan IPOP, aturan milik pemerintah justru membolehkan pembangunan sawit di hutan sekunder dan semak belukar tua.

Menurut Musdhalifah, pemerintah akan segera memanggil kelima perusahaan yang meneken IPOP untuk mencari solusi terbaik. Jadi kita tunggu saja nasib IPOP ini. n

35

keuangan Kredit bermasalah

Obati Sebelum Untuk mengerem kenaikan NPL, OJK mengizinkan bank melakukan restrukturisasi dini. Mudahmudahan kebebasan ini tidak disalahgunakan.

TEKS bastaman foto Dahlan RP

B

ukan hanya jalan ke Roma yang banyak ruasnya, mengelola kredit bermasalah pun memiliki aneka cara. Salah satunya adalah dengan merestrukturisasi kredit lebih awal agar tidak menjadi masalah besar di kemudian hari. Lewat kemudahan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) perbankan bisa dijaga di level 3% (gross).

Seperti sudah diperkirakan banyak kalangan, garagara ekonomi lesu, dua tahun terakhir ini rasio NPL perbankan nasional memang meningkat cukup cepat.

Jika di tahun 2013 baru 1,77%, tahun lalu angkanya melonjak menjadi 2,16%, dan di semester I kemarin sudah mencapai 2,55%. Bahkan, kabarnya, ada beberapa bank yang rasio NPL-nya sudah di atas ketentuan Bank Indonesia (BI) sebesar 5%.

Melesatnya kredit macet itulah yang membuat laba bank tergerus oleh kenaikan dana cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). BNI, misalnya. Pada semester I - 2015, bank pemerintah ini terpaksa menaikkan pencadangannya dari 129% menjadi 138,8%. Itu dilakukan karena rasio NPL-nya naik dari 2,2% di semester I – 2014 menjadi 3%. “Ini yang menyebabkan laba BNI turun,” ujar Achmad Baiquni, Direktur Utama BNI. Gara-gara kredit masalahnya naik dari 2,23% menjadi 2,43%, Bank Mandiri juga harus menaikkan pencadangannya. Agar kredit bermasalah yang nilainya mencapai Rp 20 triliun teramankan dengan baik, bank terbesar di Tanah Air ini kembali menyetorkan sejumlah dana ke kas CKPN hingga jumlahnya 168% dari NPL. Menurut Budi G Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri, kenaikan CKPN tersebut untuk mengantisipasi pelambatan ekonomi yang diperkirakan akan berlanjut hingga tahun depan.

Selain memperbesar dana pencadangan, per-

36

Bank Mandiri: Sekitar 80% debitor yang direstrukturisasi bisa sehat kembali.

bankan juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengerem laju NPL. Misalnya, melalui langkah restructuring (penataan kembali), seperti perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga dan pokok, hingga penambahan fasilitas kredit baru. Upaya lain menekan NPL adalah dengan rescheduling (penjadwalan kembali) dan recoditioning (persyaratan kembali).

Namun upaya tersebut dirasa kurang maksimal lantaran kenaikan NPL kali ini lebih disebabkan oleh pelemahan ekonomi serta gejolak nilai tukar. Banyak di antara kredit bermasalah tadi disebabkan oleh pelemahan rupiah, yang pekan lalu sempat jatuh ke level Rp 14.275 per dolar. Buntutnya, banyak kredit yang telah direstrukturisasi macet kembali. “Pelemahan ekonomi dan nilai tukar mengakibatkan debitor mengalami gangguan arus kas,” ujar Baiquni.

WASPADAI MORAL HAZARD Itu sebabnya, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehatihatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum, OJK merelaksasi aturan restrukturisasi dan pencadangan. Selama ini, upaya restrukturisasi baru dilakukan bila kredit sudah masuk kategori kurang lancar, diragukan atau macet. Kini, upaya restrukturisasi bisa diberikan bagi kredit dalam perhatian khusus, atau bahkan lancar.

Irwan Lubis, Deputi Komisioner Bidang Peng-

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

keuangan Kredit bermasalah

Parah

Langkah ini cukup efektif.

Sejauh ini, sekitar 80% debitor yang direstrukturisasi bisa sehat kembali.

Diperlakukan Seperti Bank

I

awasan Perbankan OJK, memperkirakan langkah restrukturisasi dini bisa menekan NPL perbankan nasional sekitar 0,3% sampai 0,5%. Sehingga, pada akhir tahun ini, NPL perbankan nasional bisa menjaga di bawah level 3%. Tak hanya itu, Irwan pun yakin langkah proaktif ini bisa membuat kucuran kredit kembali deras. “Saya optimistis, sampai akhir tahun ini kredit tumbuh 11% - 12%,” katanya.

Kendati selama ini restrukturisasi dini belum diatur, beberapa bank rupanya telah melakukannya. Bank Mandiri, contohnya. Dengan mempertimbangkan EBITDA (earning before interest, taxes, depreciation, and amortization), bank BUMN tak ragu memberikan kesempatan kepada debitor di kelompok kolektibilitas I (lancar) untuk meminta restrukturisasi. Terutama berupa perpanjangan tempo kredit maupun pola cicilan. “Langkah ini cukup efektif. Sejauh ini, sekitar 80% debitor yang direstrukturisasi bisa sehat kembali,” ujar Budi.

Namun, di lain pihak, kebebasan restrukturisasi kredit yang diberikan OJK telah menimbulkan kekhawatiran baru. Soalnya, dengan alasan untuk meningkatkan kehati-hatian, bank sengaja membuat dana pencadangan (CKPN) yang besar meskipun kualitas kreditnya baik. Modus seperti ini biasanya dilakukan untuk menghindari pajak. Sebab, pada akhirnya pencadangan ini akan menguras laba bank. “Ini bisa menimbulkan perilaku jahat (moral hazard) karena merugikan negara,” ujar seorang bankir swasta. n

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

ndustri multifinance semakin kejepit. Bukan hanya kucuran kredit makin seret, beban mereka juga bakal makin gendut. Soalnya, mulai November depan, dana pencadangan yang harus disisihkan multifinance bergantung pada kualitas piutang (lihat tabel). Ini persis seperti yang berlaku pada industri perbankan, yakni lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Jelas, aturan baru ini membuat beban perusahaan pembiayaan semakin berat. Soalnya, selama ini mereka hanya diwajibkan menyisihkan dana cadangan penghapusan piutang sebesar 2,5% untuk pembiayaan sewa guna usaha dan 5% untuk pembiayaan konsumer. “Sebelumnya, industri pembiayaan membaginya dalam kategori lancar, kurang lancar dan macet,” ujar Efrinal Sinaga, Sekretaris Asosiasi perusahaan pembiayaan (APPI).

Menurut Dumoli Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II OJK, aturan di perbankan ini terpaksa diberlakukan juga kepada perusahaan pembiayaan agar mereka lebih hati-hati dalam mengucurkan kreditnya.

Maklum, saat ini bisnis yang digeluti perusahaan pembiayaan tak berbeda jauh dengan perbankan. Mereka sudah diizinkan memberikan pinjaman tunai (refinancing), kredit investasi, dan multiguna. n

Kolektibilitas Piutang Multifinance Kualitas piutang Jangka waktu Pencadangan *) tertunggak Lancar (kolektibilitas I)

< 30 hari

1%

30 – 60 hari

5%

Kurang Lancar (kolektibilitas IIII)

90 – 120 hari

15%

Diragukan (kolektibilitas IV)

120 – 180 hari

50%

Macet (kolektibilitas V)

>180 hari

100%

Dalam perhatian khusus (kolektibilitas II)

*) Biaya pencadangan dihitung dari nilai piutang dikurangi agunan Sumber: Riset

37

keuangan Akuisisi

Perkawinan Massal Itu Sudah Dekat OJK merestui perkawinan bankbank milik asing di Tanah Air. Selain bobotnya membesar, mereka juga akan fokus pada sektor pembiayaan khusus.

TEKS bastaman foto Dahlan RP

S

eorang ibu menikahkan dua anak kandungnya sendiri. Maaf, ini bukan cerita dari sebuah koran kuning. Ini hanya gambaran langkah yang akan ditempuh oleh Shinhan Bank terhadap Bank Metro Express dan Centratama Nasional Bank. Rencana perkawinan sedarah tersebut sebenarnya sudah dicetuskan oleh bank asal Korea Selatan itu jauh-jauh hari. Namun lampu hijau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru keluar dua pekan lalu.

Asal tahu saja, April lalu Shinhan resmi mengakuisisi 40% saham Bank Metro Expess dari PT Metro Panca Gemilang dengan nilai Rp 700 miliar. Dan, Shinhan pun berniat meningkatkan kepemilikannya di Metro hingga 90%. Tak hanya sampai di situ. Bank yang memiliki aset sekitar US$ 197 miliar itu juga telah menandatangani perjanjian pembelian 75% saham Centratama Nasional Bank.

Nah, jika proses akuisisi itu rampung, langkah selanjutnya adalah menikahkan Metro dengan Centratama. Selama ini, kedua bank tersebut terbilang bank kecil yang berada di kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) I. Tapi, setelah merger, bobotnya bakal membesar. Sebab, OJK akan mendesak Shinhan untuk meningkatkan modal inti di bank hasil merger tadi hingga di atas Rp 5 triliun (BUKU III) dalam tempo lima tahun. “Kami tak mau bank yang dikuasai asing modalnya kecil,” ujar Irwan Lubis, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan OJK. Sejatinya, kebijakan yang diambil Shinhan bukanlah hal baru. Sebab Woori Bank dan Hana Financial, juga dari Korea, sudah lebih dulu mengawinkan anakanaknya di Indonesia. Hana, misalnya, mengawinkan Bank Bintang Manunggal dengan Korea Exchange Bank. Dari hasil perkawinan ini muncul Bank EB Hana. Sementara Woori telah menikahkan Bank Saudara dengan Woori Bank Indonesia, dan kini namanya

38

menjadi Bank Woori Saudara.

Selain bank asal Korea, ada lagi bank asing yang akan ikut berkiprah di Indonesia. Adalah China Construction Bank (CCB) yang akan berada di belakang rencana pembelian 100% saham Bank Antar Daerah oleh Bank Windu Kentjana International.

Setelah proses akuisisi tersebut rampung, barulah CCB mengambil Bank Windu. Menurut Irwan, di bawah CCB, Bank Windu nantinya akan difokuskan pada pembiayaan infrastruktur. “Salah satu syarat bagi bank yang diambil oleh asing, mereka harus fokus pada pembiayaan di sektor prioritas pemerintah,” ujarnya.

Perkawinan sedarah juga akan dilakukan HSBC Indonesia dengan Bank Ekonomi Raharja, milik HSBC Asia Pacific Holding Limited (HAPH). Sekadar mengingatkan saja, HAPH resmi mengambil 98,96% saham Bank Ekonomi pada tahun 2009. Yang menarik dari

Bank Windu: Berpeluang naik ke kelas BUKU III.

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

keuangan Akuisisi perkawinan ini, Bank Ekonomi yang ukurannya lebih kecil dipersiapkan untuk mencaplok seluruh aset cabang HSBC di Tanah Air. Pada 2014, HSBC Indonesia memiliki kekayaan Rp 88,2 triliun, sedangkan aset Bank Ekonomi hanya Rp 29,7 triliun.

PERSAINGAN DI BUKU III Namun perkawinan HSBC Indonesia dengan Bank Ekonomi tidak akan mudah. Selain ukuran asetnya jomplang, budaya serta pasar kedua bank tersebut juga berbeda. HSBC, yang masuk ke Indonesia tahun 1984, lebih memposisikan diri sebagai retail banking, and wealth management, commercial banking, dan global banking and markets. Ada pun Bank Ekonomi lebih fokus ke pasar UMKM. Itu sebabnya, perkawinan kedua bank tersebut diperkirakan baru akan terjadi di tahun 2016. Apalagi, Bank Ekonomi terlebih dahulu harus ke luar dari bursa (delisting).

Selesai? Belum. Rencana mengawinkan anak kandung juga bakal ditempuh PT MNC Kapital, milik pengusaha Hary Tanoesoedibyo (HT). Jika proses pembelian Bank Pundi Indonesia rampung, HT berniat mengawinkan bank kecil tersebut dengan Bank MNC (dulu bernama Bank ICB Bumiputera). Hanya saja, rencana perkawinan ini belum akan terlaksana dalam waktu dekat. Sebab, hingga akhir 2014, Bank MNC masih merugi puluhan miliar rupiah. Sementara Bank Pundi membukukan kerugian Rp 455 miliar.

Kalau rencana perkawinan antarsaudara itu berjalan lancar, persaingan di industri perbankan nasio-

nal tampaknya bakal makin ketat. Sebab, jika investor asing tadi mampu meningkatkan modal banknya hingga di atas Rp 5 triliun – seperti yang diminta OJK, maka Bank Metro Express, Bank Windu, Bank Saudara, Bank EB Hana, dan Bank Ekonomi bakal naik ke kelompok BUKU III. Nah, mereka akan bersaing dengan bank-bank yang sudah lebih dulu bercokol di BUKU III seperti Bank Danamon, BII Maybank, CIMB Niaga, OCBC NISP, UOB Buana, BTN, Panin, dan BII. Selain dukungan modal yang mumpuni, pendatang baru ini memiliki keungggulan yang tidak dipunyai oleh para pesaingnya, yakni fokus di pembiayaan sektor khusus seperti infrastruktur dan maritim.

Namun, perkawinan antar-bank milik asing itu menuai kecemasan. Ada kekhawatiran mereka menggunakan dana masyarakat untuk membiayai perusahaan dari negaranya yang beroperasi di Indonesia. Makanya, sejumlah kalangan mendesak OJK agar membatasi kepemilikan pihak asing dalam sebuah bank maksimal 40% seperti yang berlaku saat ini. Lagi pula, penyebaran kepemilikan akan membuat keuntungan bank tersebar ke banyak pihak.

Namun harapan itu tampaknya sulit dipenuhi.

Sebab, untuk mempercepat proses konsolidasi 118 bank di Tanah Air, OJK memang memberikan “imingiming” buat para investor asing dalam bentuk kepemilikan saham masyoritas. “Kalau mereka sudah berkomitmen, kami akan izinkan membeli saham bank hingga di atas 40%,” ujar Irwan. n

Salah satu syarat bagi bank yang diambil oleh asing, mereka harus fokus pada pembiayaan di sektor prioritas pemerintah.

Kinerja Bank yang Berencana Kawin

Bank Bank Bank Bank

Metro Windu Ekonomi Pundi Express Kentjana Indonesia Aset

997,7

9.756,2

29.738,6

9.048,7

Modal 213,4 1.280,4 3.023,4 793,9 DPK

717,0

Kredit

537,7 6.908,5 19.918,6 6.578,2

Laba

10,5

8.147,3

23.491,0

7.639,0

57,7 66,265 (455,3)

Sumber: BI

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

39

keuangan valas

Jurus Jokowi Meredam Gejolak Moneter Jokowi umumkan kebijakan di bidang moneter untuk meredam gejolak moneter. Sementara itu rencana kenaikan suku bunga The Fed di bulan ini semakin kecil.

TEKS bastaman foto Riset

T

ekad pemerintah untuk mengamankan negeri ini dari ancaman krisis, tampaknya, sudah bulat benar. Tidak bisa ditawartawar lagi, pemulihan ekonomi harus dilakukan sesegera mungkin. Barangkali itulah yang mendorong Presiden Joko Widodo untuk segera mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi tahap I, yang bakal disusul dengan peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi tahap II Oktober depan.

Sebagai negara yang terkena dampak gejolak moneter dan pelemahan ekonomi dunia cukup parah, Indonesia memang harus bekerja ekstra keras di sisa tahun 2015 ini. Apalagi masalah yang dihadapi bakal semakin kompleks dan ruwet. Melambatnya pertumbuhan ekonomi sudah pasti akan mendongkrak angka pengangguran dan rakyat miskin. Dolar yang kian perkasa juga bakal melambungkan harga komoditi impor dan menyulut inflasi.

Kenaikan suku bunga The Fed, yang rencananya akan diumumkan pekan ini, juga bisa membuat nilai tukar rupiah makin tersungkur. Maklum, kenaikan The Fed rate akan mendorong pelarian modal asing semakin deras, dan akhirnya rupiah makin terkulai.

Itu sebabnya, dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid I, pemerintah menerbitkan sejumlah kebijakan moneter untuk menstabilkan kurs rupiah.

Misalnya, menghidupkan kembali instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor 9 bulan dan 12 bulan. Agar tidak terjadi gejolak dan pemilik dana â&#x20AC;&#x201C; termasuk asing â&#x20AC;&#x201C; tertarik menempatkan duitnya di tenor yang lebih panjang, akan diberlakukan sistem fixed rate tender. Bank sentral juga mengubah sistem lelang deposito berjangka (term deposit) valas dari variable rate tender menjadi fixed rate tender serta memperpanjang tenor sampai tiga bulan Cuma, bagi kalangan bank, tawaran BI tersebut belum tentu menguntungkan. Seorang bankir swasta mengatakan, jika secondary market untuk SBI 9 dan 12

40

cukup likuid, instrumen ini cukup menarik. Tapi jika sebaliknya, bank-bank tidak akan mengambil risiko dengan menempatkan dananya di situ. Sebab, mayoritas dana di perbankan masih didominasi deposito satu dan tiga bulan.

Memang, tujuan bank menempatkan dananya di SBI bukan semata-mata untuk investasi. Selama ini, mereka menggunakan SBI untuk pelepasan kredit.

Maksudnya begini. Ketika bank memberikan kredit modal kerja atau investasi, debitor tak serta-merta akan mencairkan kreditnya. Karena sudah komitmen memberikan kredit, maka bank berkewajiban menyiapkan dananya. Nah, sebelum kredit itu ditarik, bank menempatkan dana itu di SBI. Selain mengembangkan tenor SBI, mekanisme lelang reserve repo (repuchase agreement) surat berharga negara (SBN) juga diubah dari variable rate tender menjadi fixed rate tender. Stabilnya tingkat bunga

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

keuangan valas repo SBN ini tentu akan lebih menguntungkan bank, terutama yang kerap mengalami masalah likuiditas.

Selama ini, lantaran bunga fluktuatif, banyak bank yang harus membayar bunga mahal.

Tak hanya lewat kebijakan, upaya menahan pelemahan rupiah juga dilakukan Jokowi dengan meminta para eksportir agar membawa dolarnya ke Tanah Air. “Saat ini negara sedang memerlukan dolar. Jadi, hasil ekspor sebaiknya dicairkan di dalam negeri,” ujar Jokowi pada pembukaan Indonesia Banking Expo 2015, Rabu pekan lalu.

Jokowi juga menyoroti tingginya kebutuhan dolar Pertamina. BUMN ini dituding ikut memainkan peran dalam pelemahan rupiah. Namun hal itu langsung dibantah Dwi Soecipto, Direktur Utama Pertamina.

Menurutnya, pembelian dolar oleh Pertamina bukan untuk spekulasi, melainkan untuk mengimpor BBM. Pertamina setiap harinya membutuhkan sekitar US$ 60 juta – US$ 80 juta.

MENOLAK KENAIKAN THE FED RATE Kendati begitu, dalam waktu dekat Pertamina akan segera mengontrol pembelian dolarnya. Salah satunya adalah dengan mengubah sistem pembelian BBM. Nantinya, Pertamina akan mengggunakan sistem konsinyasi. “Dalam sistem baru ini, kami bayar kalau BBM mau digunakan,” ujar Dwi. Upaya lainnya adalah membangun kilang minyak di Bontang. Kehadiran kilang berkapasitas 30.000 barel per hari ini diharapkan

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

Setelah paket Kebijakan Ekonomi tahap I diumumkan, rupiah memang sempat menguat 0,28% ke level Rp 14.260 per dolar. Tapi, sayang, penguatan itu hanya berlangsung sesaat. bisa mengurangi BBM impor.

Yang jadi pertanyaan, akankah berbagai jurus yang dikeluarkan Jokowi tersebut mampu menahan gejolak moneter? Entalah. Yang pasti, setelah paket Kebijakan Ekonomi tahap I diumumkan, rupiah memang sempat menguat 0,28% ke level Rp 14.260 per dolar. Tapi, sayang, penguatan itu hanya berlangsung sesaat. Pada perdagangan hari Kamis, rupiah kembali terjungkal ke level Rp 14.322.

Liarnya dolar Abang Sam ini sebenarnya tak hanya terjadi di Jakarta. Sejak pekan lalu, si hijau sudah terlihat menguat terhadap hampir seluruh mata uang dunia. Ini terjadi lantaran pemilik uang begitu yakin pertemuan Dewan Moneter The Fed (FOMC meeting) yang berlangsung pekan ini akan memutuskan kenaikan suku bunga. Keyakinan itulah yang membuat masyarakat internasional dan domestik mendivestasikan aset mereka ke dolar.

Jika melihat data perekonomian Amerika Serikat (AS), memang peluang The Fed mengerek tingkat bunganya cukup besar. Misalnya, tingkat pengangguran Agustus turun 5,1% atau terendah sejak April 2008.

Pulihnya perekonomian AS juga terlihat dari kredit konsumer yang tumbuh 6,7%. Tapi itu bukan berarti kenaikan suku bunga pasti terjadi pekan ini. Soalnya penolakan terhadap rencana kenaikan suku bunga justru datang dari pejabat The Fed sendiri.

Penolakan itu datang dari Narayana Kocherlakota, Presiden The Fed Minneapolis. Menurutnya, belum saatnya suku bunga dikerek naik mengingat tingkat inflasi masih jauh dai bawah target 2%. Tingkat inflasi rendah juga bisa menjadi alasan bagi William C Dudley, Presiden The Fed negara bagian New York, untuk menolak rencana kenaikan suku bunga. “Rencana kenaikan suku bunga di bulan September ini menjadi kurang tepat,” ujar Dudley.

Penolakan terhadap rencana kenaikan suku bunga The Fed juga datang dari Bank Dunia dan IMF. Kedua badan keuangan internasional itu meminta bank sentral AS menunda rencananya. “Saya tidak berpikir bahwa The Fed akan menciptakan krisis besar karena kebijakan itu (kenaikan suku bunga) akan menyebabkan beberapa turbulensi,” ujar Kaushik Basu, Kepala Ekonomi Bank Dunia. n

41

pasar modal IHSG

Longsor Itu Masih Berlanjut Indeks menguat di akhir pekan. Tapi, tetap saja, trennya masih ke bawah.

i

TEKS Ahmad Munjin foto ilustrasi, riset

nvestor asing kembal mencatatkan net sell, akhir pekan lalu. Akibatnya penguatan indeks harga saham gabungan jadi tertahan. Pada penutupan pasar, Jumat (11/9), indeks menclok di level 4.360. Sehingga, jika dibandingkan dengan penutupan pekan sebelumnya, IHSG turun 55 poin atau sekitar 1,2%.

Perilaku investasi dari investor asing ini masih berkorelasi dengan pelemahan nilai tukar rupiah.

Meski IHSG mendapat amunisi dari beberapa sentimen makro ekonomi, tapi ternyata investor asing masih tetap melakukan net sell. â&#x20AC;&#x153;Saya pikir, sikap asing itu masih rasional. Sebab, percuma investasi jika ternyata nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan. Jadi, net sell adalah rasional bagi investor asing dan juga untuk pergerakan IHSG,â&#x20AC;? kata Alfred Nainggolan, pengamat pasar modal.

42

Arah IHSG berikutnya, sangat tergantung pada investor domestik, seperti dana pensiun, pengelola reksa dana, dan juga rencana buyback dari emitenemiten. Hanya saja, kalau melihat arah tren, masih sulit bagi IHSG untuk menguat. Artinya, tekanan jual di bursa saham masih cukup besar. Tekanan negatif tersebut masih sama, yakni dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Itu terbukti dengan pengumuman paket kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak begitu banyak memberikan optimisme bagi pasar domestik, terutama bagi investor asing. Dengan kondisi ini, untuk beberapa hari ke depan, sulit untuk mencari good news dari dalam negeri. Makanya, jangan heran kalau arah pergerakan IHSG sepekan ke depan, lebih ke pelemahan dibandingkan penguatan.

Alfred memprediksi, hingga akhir September, support IHSG berada di level 4.000. Tapi, pertahanan support ini sangat tergantung pada posisi rupiah. Jika rupiah masih bertahan di bawah 14.500 per dolar AS, mungkin IHSG masih kuat di atas 4.000.

Akan tetapi, jika rupiah sudah mendekati 15.000, IHSG di bawah

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

pasar modal IHSG 4.000 pun menjadi sangat logis, karena pasar dipastikan panik. Level rupiah mendekati 15.000 merupakan level yang mengkhawatirkan, bukan hanya bagi ekonomi, tapi perbankan juga akan terimbas cukup besar. Jika ini yang terjadi, IHSG kemungkinan berada di kisaran 3.800-an. Di sisi lain, resistance-nya berada di level 4.500.

Sementara itu, paket kebijakan ekonomi yang diumumkan pemerintah pada Rabu (9/9/) sebagai proses dan impact-nya tidak bisa terjadi dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan tersebut lebih banyak bicara soal sektor riil. Padahal, yang diharapkan investor adalah aksi nyata untuk menolong rupiah yang krusial dalam jangka pendek, bukan hanya proses dalam jangka panjang.

Masalahnya sekarang, nilai tukar rupiah saat ini sudah di bawah nilai fundamentalnya. Jadi, untuk prioritas, bukan fundamentalnya yang dinaikkan, tapi diselesaikan kenapa rupiah berada di bawah nilai fundamentalnya. Ini menjadi PR bagi Bank Indonesia (BI) dengan melihat bagaimana transaksi nilai tukar rupiah selama ini.

Dari eksternal, pasar masih tetap menunggu keputusan kenaikan suku bunga dari bank sentral AS, The Fed. Suku bunga masih terus digantung oleh Fed sendiri.

Tren perekonomian AS, dari sisi perkembangan politik terkait Pilpres tidak begitu banyak berubah. Sebab, AS memiliki masterplan yang cenderung tidak mengalami perubahan meskipun terjadi pergantian pemerintahan.

Jadi, arah kebijakan ekonomi AS relatif stabil.

Walhasil, agenda Pilpres AS awal 2016 tidak akan banyak berpengaruh ke volatitilitas perekonomian global. Pilpres AS tidak menimbulkan kekhawatiran, presiden terpilih bukan pilihan pasar. â&#x20AC;&#x153;Siapa pun yang menang, presiden terpilih AS nantinya punya arah yang sama, yakni bagaimana menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi AS yang cukup bagus,â&#x20AC;? kata Alfred

MAIN PENDEK LEBIH AMAN Justru, yang ditunggu global adalah lebih kepada kapan keputusan The Fed menaikkan suku bunga. Kelak setelah tahu kapan naiknya dan berapa besarannya, akan ada penyesuaian dari pasar global terhadap return secara keseluruhan.

Dari China, pasar masih tetap menunggu perkembangan data-data sektor riil yang kondisinya cukup berat. Itu jika melihat beberapa kebijakan yang dikeluarkan, seperti devaluasi yuan, pelonggaran likuiditas, dan berbagai stimulus lainnya.

Pasar domestik dan regional melihat bahwa kondisi China akan memicu volatilitas pasar. Oleh sebab itu, untuk beberapa investor middle dan long term, lebih memilih keluar pasar untuk sementara. Sulit untuk memprediksi tentang ekonomi China sendiri.

Dalam situasi ini, bukan hal yang tepat untuk beli saham karena fluktuasinya masih tinggi. Alfred lebih menyarankan untuk wait and see.

Untuk short term trader, pilihan sahamnya jadi terbatas. Itu pun lebih ke saham-saham BUMN. Bisa dicermati saham-saham BUMN seperti PT Bank Tabungan Negara (BBTN), PT Bank Negara Indonesia

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

Justru, yang ditunggu global adalah lebih kepada kapan keputusan The Fed menaikkan suku bunga.

(BBNI), dan PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) yang masih cukup murah. Transaksinya harian saja.

Tommy Yu, analis independen dari Jsxpro.com, justru terlihat lebih optimistis. Ia melihat, sejak mencapai level terendahnya sepanjang tahun ini (pada 24 Agustus lalu di level 4.111), IHSG mencoba kembali bangkit. Bila diperhatikan lebih lanjut, terlihat pola pembentukan lembah yang lebih tinggi, hal ini menunjukkan adanya pola pembalikan arah dari downtrend menjadi uptrend.

Dengan menggunakan tools Fibonacci Extension dan indikator Stocastic, dapat diproyeksikan level kenaikan dari IHSG. Indeks, diperkirakan akan mencoba menguji resistance terdekatnya di level 4.500, dan secara teknikal berpotensi untuk melaju terus ke level 4.600 dalam 1-2 minggu ke depan.

Walaupun secara teknikal cukup baik, namun perlu diwaspadai hasil dari rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada minggu depan. Bila The Fed jadi menaikkan suku bunga, ada kemungkinan IHSG akan kembali tertekan akibat dana keluar dari bursa dan skenario naik ke level 4.600 bisa saja gagal.

Pada masa seperti ini, Tommy menyarankan investor untuk melakukan trading jangka pendek saja dengan pilihan saham pada sektor konstruksi dan properti. Pilihahannya, antara lain, PT Wijaya Karya (WIKA), PT Waskita Karya (WSKT), PT Summarecon Agung (SMRA), PT Bumi Serpong Damai (BSDE) dan PT Alam Sutera Realty (ASRI). n

IHSG 04/09 4,415.34 08/09 4,412.46 07/09 4,509.61

10/09 4,433.11

09/09 4,401.29

11/09 4,415.34

CLOSE

43

pasar modal Saham pgas

Harga u Dipangkas, Saham Terjungkal Rencana pemerintah menurunkan harga jual gas industri menjadi momok yang menakutkan. Akan jadi berapa PGAS? TEKS Ahmad munjin foto riset

44

ntuk mendorong industri dalam negeri, pemerintah berencana menurunkan harga gas. Ini tentu kabar baik bagi kalangan pabrikan, di saat mereka terpukul pelambatan ekonomi. Tapi sebaliknya, ini merupakan kabar buruk bagi produsen dan distributor gas. Seperti PT Perusahaan Gas Negara, misalnya. BUMN ini sudah buntung karena penguatan dolar, kini harga jual produknya harus dipotong.

Maka tak mengherankan jika harga sahamnya pun berantakan. Di awal tahun, harga PGAS (kode sahamnya) masih bertengger di Rp 6.000, kini sudah longor menjadi Rp 2.650. Berarti dalam rentang waktu kurang dari sembilan bulan harga saham ini telah anjlok 56%.

Yang paling parah terjadi Senin (7/8) lalu, PGAS sempat turun ke Rp 2.480. Berarti, terjadi penurunan hingga 13,3%. Penurunan ini melebihi ketentuan baru batas bawah auto rejection yang dirilis Bursa Efek Indonesia (BEI) belum lama ini, yaitu sebesar 10%.

Para analis menghitung, jika benar pemeritah akan menurunkan harga gas, maka PGAS bisa terhempas di kisaran level Rp 2.200-Rp 2.250 per saham. Soalnya, beban emiten ini akan semakin berat. Belum lagi jika dihitung besaran utang valas yang harus ditanggungnya.

Berdasarkan laporan keuangan, utang PGAS pada semester I- 2015 mencapai 75% dari ekuitas perusahaan.

Mengutip catatan atas laporan keuangan Juni 2015, PGAS memiliki pinjaman jangka panjang sebesar US$ 795 juta dan utang obligasi sebesar US$ 1,33 miliar, sehingga total utang perusahaan mencapai US$ 2,1 miliar.

Rentang waktu jatuh tempo utang PGAS antara

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

pasar modal Saham PGAS

2017 - 2043. Tapi, sebagian besar harus dibayar dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Laporan keuangan perusahaan mencatat utang jatuh tempo yang harus dibayar sampai 2024 mencapai US$ 1,7 miliar. Jumlah tersebut dapat dikatakan cukup besar karena lebih besar dari rata-rata kas perusahaan dalam 5 tahun terakhir, yakni sebesar US$ 1,35 miliar.

Pemangkasan harga gas yang direncanakan pemerintah pun berpotensi menekan marjin laba perusahaan. Sementara sebelumnya, marjin laba PGAS sudah ditekan oleh penerbitan obligasi senilai US$ 1,33 miliar. Obligasi tersebut memiliki tingkat bunga sebesar 5,125% per tahun. Artinya, perusahaan harus membayar bunga sebesar US$ 69 juta setiap tahun sampai dengan jatuh tempo pada 2024.

MASIH ADA HARAPAN Tanpa melakukan intervensi mengenai harga jual pun, sebenarnya margin keuntungan PGAS selama beberapa tahun terakhir saja terus mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi seiring penurunan kontribusi pendapatan dari segmen distribusi yang selama ini mendominasi pendapatan PGAS. Pada tahun 2014, misalnya, kontribusi pendapatan distribusi gas turun menjadi 85% dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontribusi sebesar 92% dari total pendapatan PGAS. Selain itu, permintaan pemerintah agar BUMN ikut membantu menyalurkan gas melalui pipa transmisi atau yang lebih dikenal dengan open access ikut menekan margin PGAS. Pasalnya, margin dari open access terbilang ke-

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

Jimmy Dimas Wahyu, Praktisi Pasar Modal

PGAS saya rekomendasikan untuk jangka pendek atau panjang sekalian. cil jika dibandingkan dengan pendapatan dari penyaluran melalui distribusi.

Apalagi jika pemerintah mengabulkan keinginan para pelaku industri yang meminta harga gas dipangkas 50%. Permintaan ini sesuai dengan penurunan harga minyak yang telah mencapai 50% lebih dari harga tertinggi yaitu US$ 128,4 (2 Maret 2012).

Makanya, manajemen memperkirakan, kinerja keuangan perseroan akan semakin tertekan dalam enam bulan ke depan. Begitu juga sahamnya. Para analis hanya bisa berharap PGAS kembali ke harga Rp 3.000 di akhir tahun ini. â&#x20AC;&#x153;PGAS saya rekomendasikan untuk jangka pendek atau panjang sekalian,â&#x20AC;? kata Jimmy Dimas Wahyu, praktisi pasar modal. Sebab, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan perlambatan ekonomi, semua emiten terkena imbas negatifnya. Itulah yang memang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Tapi rekomendasi beli yang disarankan, harus memperhatikan area pembeliannya. Jangan sekadar beli, tapi harus memperhatikannya dengan cermat, baik secara teknikal maupun ilmu fundamentalnya. n

45

pasar modal saham rokok

Asap Itu Akan Terus Mengepul Saham rokok sudah murah.

Apalagi PT HM Sampoerna akan menambah sahamnya yang beredar di bursa.

TEKS Ahmad Munjin Foto ilustrasi

S

ebagian, orang boleh membenci rokok.

Pemerintah pun bisa menghambat laju industri ini dengan berbagai cara. Bisa dengan pelarangan beriklan atau kenaikan cukai. Yang penting asal di negeri ini tidak dilarang merokok. Sebab, bagi sebagai penduduk, rokok merupakan kebutuhan pokok, seperti halnya beras. Jadi, rokok tetap laris manis? Itu pasti.

Begitu pula pelemahan rupiah dan perlambatan ekonomi, bukan faktor yang bisa menurunkan minat

46

seseorang untuk berhenti merokok. â&#x20AC;&#x153;Tapi hanya akan melemahkan daya beli masyarakat, yang akhirnya berpengaruh ke penjualan di industri rokok,â&#x20AC;? kata Tonny W. Setiadi, analis dari Indosurya Asset Management.

Kalaupun daya beli melemah akibat perlambatan ekonomi, paling-paling, perokok hanya mengubah pola konsumsi rokoknya. Perubahan pola konsumsi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian rokok itu sendiri. Kalaupun penjualan rokok turun, palingpaling sedikit. Paling banter 30% penurunannya.

Itu sebabnya, saham industri rokok masih menarik untuk dicermati. Jika melihat pola konsumsinya, Tonny merekomendasikan hold untuk saham-saham di industri rokok. Yang paling likuid saat ini, adalah saham PT Gudang Garam (GGRM).

Tapi melihat pertumbuhan penjualan, PT Wismilak Inti Makmur (WIIM) paling unggul. Dari sisi Price to Earnings Ratio (PER) yang paling rendah,

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

pasar modal saham rokok WIIM juga menang di level 7,5 kali. Bandingkan dengan GGRM yang berada di level 16 kali.

Dari sisi likuiditas, GGRM memimpin. Tapi, jika melihat komparasi PER-nya, WIIM cukup menarik. Hanya saja, WIIM harus memperhatikan risiko likuiditasnya. “Dua saham ini yang saya rekomendasikan,” kata Tonny.

Sebab, saham PT HM Sampoerna (HMSP), floating-nya sedikit. Sementara itu, PT Bentoel International Investama (RMBA) masih belum bisa membukukan keuntungan.

Target harga fundamental GGRM di Rp 60.000 per saham. Target harga ini sangat menarik untuk investor jangka panjang(1 tahun). Tonny merekomendasikan beli untuk GGRM. Target harga WIIM berada di Rp 650 – Rp 700 untuk setahun ke depan. Rekomendasi beli juga untuk WIIM. Tapi, dari sisi likuiditasnya, belum banyak investor institusi yang memegang saham ini. Karena itu, pergerakan sahamnya tidak bisa disamakan dengan laju saham GGRM. Yang perlu dicermati, berapapun target harga fundamentalnya, baik GGRM maupun WIIM dan saham-saham lainnya, jika kondisi pasar bergejolak seperti ini, ya masih susah. Tapi, jika pasar sudah pulih, target harga tersebut, tidak akan lama akan tercapai.

SEMUA LAYAK DIKOLEKSI Dalam kondisi pasar seperti ini, untuk investasi selective buying, beberapa saham menawarkan level-level harga yang cukup menarik. Apalagi, jika dibandingkan dengan harga saat IHSG berada di level tinggi 5.500-an.

Jika IHSG bisa kembali ke 5.500 menandakan kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi, sudah berhasil teratasi. Untuk saat ini, kondisi ekonomi masih agak panjang ceritanya. Ekonomi butuh beberapa katalis kepastian untuk mengonfirmasi investor merasa nyaman di market.

Yuganur Wijanarko, Kepala Riset HD Capital, juga merekomendasikan beli untuk saham-saham rokok.

Bahkan untuk semua efek rokok. Sebab, harganya sudah turun sangat tajam meskipun secara fundamental, industri ini mengalami penurunan penjualan seiring pelemahan nilai tukar rupiah dan perlambatan ekonomi.

Secara fundamental, memang, industri rokok mendapat tekanan negatif dari kenaikan cukai rokok. Pada saat yang sama, daya beli masyarakat turun seiring pelemahan nilai tukar rupiah. Yang tadinya, orang beli rokok tiga bungkus sehari, menjadi hanya beli satu bungkus.

Yang biasa beli sebungkus sehari, jadi beli setengah bungkus. “Meski begitu, saya rekomendasikan beli untuk semua saham rokok, karena rata-rata harga sahamnya sudah di bawah,” kata Yuganur.

Lihat saja, sa-

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

Secara fundamental, memang, industri rokok mendapat tekanan negatif dari kenaikan cukai rokok. ham PT Gudang Garam (GGRM) yang sudah turun lebih dari 30% dalam setahun. Dalam sebulan ke depan, GGRM punya support di Rp 41.600 dan resistance di Rp 47.900. GGRM punya Price to Earnings Ratio (PER) di level 17 kali dan Return on Equity (RoE) 14%.

Saham PT HM Sampoerna (HMSP) punya PER di level 33 kali dengan RoE 71%. “Saya rekomendasikan beli dengan support di Rp72.700 dan resistance di Rp 90.000 dalam sebulan ke depan,”saran Yuganur.

HMSP merupakan yang terbaik posisi teknikalnya.

Sebab, HMSP menunjukkan long-term up trend.

Selain itu, supaya terus listing, HMSP harus terus memperbanyak kapitalisasi pasarnya. Untuk memperbanyak saham floating-nya, kalau tidak salah ada pihak yang akan membeli saham ini sebesar 2%.

Secara fundamental pun, HMSP paling bagus dengan RoE 71%. Seharusnya, saham ini menjadi lebih likuid juga seiring aturan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengharuskan saham floating mencapai persentase tertentu.

Saham PT Bentoel International Investama (RMBA), direkomendasikan beli dengan support di Rp 500 dan resistance di Rp 600. Karena perusahaan rugi, RMBA tak punya PER dan RoE. Saham PT Wismilak Inti Makmur (WIIM), punya PER 7,5 kali dengan RoE 13%. direkomendasikan beli dengan support di Rp 400 dan resistance di Rp 470 dalam sebulan ke depan.

Selamat menimbang-nimbang. n

47

pasar modal Saham semen

Kuncinya di Pembangunan Infrastruktur Harga saham semen sudah terdiskon banyak. Kini saatnya, membeli di harga bawah.

TEKS Ahmad Munjin Foto ilustrasi

L

ebaran pemerintah baik, yakni memacu pembangunan infrastruktur. Makanya, pada 16 Januari, Presiden Joko Widodo meminta agar industri semen menurunkan harga jual produk mereka sebesar Rp 3.000 per sak.

Tapi apa yang terjadi, setelah itu nilai tukar rupiah terus melemah, akibatnya produsen tak tahan lagi dan terpaksa menaikkan kembali harga jual semen.

Faktor pelemahan nilai tukar rupiah dan perlambatan ekonomi, tentu jadi faktor negatif bagi emitenemiten di industri semen. Permintaan semen pun akan turun. Sebab, bahan baku semen, secara relatif berasal dari impor.

Satu-satunya cara untuk mengaktifkan industri ini adalah berjalannya proyek-proyek infrastruktur pemerintah. â&#x20AC;&#x153;Hanya saja, seiring perlambatan ekonomi,

48

pembangunan infrastruktur itu juga akan terhambat,â&#x20AC;? kata Jimmy Dimas Wahyu, pengamat pesar modal.

Sekarang, tinggal bagaimana pemerintah bisa mengeluarkan program-program yang mendukung industri semen. Pada Rabu (9/9), sudah diumumkan beberapa paket kebijakan ekonomi. Perlambatan ekonomi secara otomatis berpengaruh pada terlambatnya proyek-proyek pemerintah sehingga permintaan semen pun terlambat.

Pemerintah perlu turun tangan untuk memberikan insentif terhadap perekonomian supaya industri, termasuk semen, bisa bergairah kembali. Pasar berharap akselerasi belanja infrastruktur dari pemerintah.

Selain itu, anggaran belanja negara harus diserap secara maksimal. Termasuk anggaran untuk daerahdaerah. Begitu juga dengan program-program pemerintah lain seperti program sejuta rumah yang berefek bola salju.

Jika semua itu dilakkan, Insya Allah industri semen akan segera bangkit dari keterpurukan. Begitu juga harga saham-sahamnya. Selama ini, saham semen sudah jatuh cukup dalam. Efek terbitan PT Semen Indonesia (SMGR) misalnya, nyungsep dari Rp 16.000 (awal tahun) ke Rp 10.000. Begitupun harga

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

pasar modal Saham semen saham Indocement Tunggal Prakarsa (INTP) turun dari Rp 25.000 ke Rp 19.000-an.

Oleh sebab itulah Jimmy merekomendasikan beli untuk saham-saham di sektor semen. Akan tetapi, seiring perlambatan ekonomi baik global maupun lokal, kita harus bermain jangka pendek terlebih dahulu. Jika tidak, diniatkan untuk time periode yang sangat panjang di atas satu tahun. “Jadi, jangan tanggung. Pendek, pendek sekalian, jangka panjang, panjang sekalian,” kata Jimmy.

Semua saham semen oke: PT Semen Indonesia (SMGR), PT Indocement Tunggal Prakarsa (INTP), PT Holcim Indonesia (SMCB), dan PT Semen Baturaja (SMBR). Untuk di atas satu tahun, pasti bisa mendapat gain signifikan di saham-saham tersebut.

REKOMENDASINYA BELI Pendapat senada juga dikemukakan Willy Sanjaya, pengamat pasar modal yang lain. Kata dia, untuk industri semen, tidak akan terjadi pelemahan kinerja meski rupiah melemah dan ekonomi melambat.

“Sebab, saya percaya semen tetap menjadi urat nadi pembangunan,” ujarnya.

Terkait penguatan dolar AS, semen tak terimbas karena sudah diproduksi di dalam negeri, bukan impor.

Jadi, di industri semen tidak ada kekhawatiran yang ditimbulkan akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan perlambatan ekonomi domestik yang sedang terjadi.

Kalaupun ada pengaruh dari penguatan dolar AS, akan minimal. Itupun sudah tergantikan oleh besarnya permintaan semen dari proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Penguatan dolar AS berimbas negatif bagi emiten yang produksinya dengan ongkos dolar AS. Semen seharusnya tidak terpengaruh langsung oleh penguatan dolar AS. Oleh karena itu, saham-saham di sektor masih sangat kompetitif untuk dikejar. Sangat menarik un-

reviewweekly 05 Tahun V | 14-20 September 2015

Tapi, untuk saham-saham semen,tak ada kekhawatiran untuk akumulasi beli bertahap. Apalagi, IHSG juga sudah turun banyak. tuk dicermati. Sebab, semen menjadi urat nadi pembangunan di tengah proyek-proyek infrastruktur yang tengah dikebut oleh pemerintah.

“Saya rekomendasikan akumulasi bertahap untuk semua saham semen,” kata Willy. Seperti PT Semen Indonesia (SMGR), PT Indocement Tunggal Prakarsa (INTP), PT Holcim Indonesia (SMCB), dan PT Semen Baturaja (SMBR), semuanya menarik.

Meskipun secara keseluruhan, ia menyarankan untuk untuk wait and see di tengah gejolak pasar yang masih berlangsung. Tapi, untuk saham-saham semen,Willy tak punya kekhawatiran untuk akumulasi beli bertahap. Apalagi, IHSG juga sudah turun banyak.

Dalam tiga bulan ke depan, target harga saham SMGR di Rp 12.000 dengan tetap memperhatikan situasi pasar. Target harga INTP di Rp20.050 per saham, SMCB di Rp 1.350; dan SMBR di Rp 350. Tapi, perlu hati-hati karena kondisi pasar saat ini sedang tidak menguntungkan, baik dari eksternal maupun internal.

Willy melihat, gejolak pasar akan terjadi dalam waktu yang cukup panjang, paling tidak akan terjadi hingga akhir 2015. Apalagi, di AS sendiri, tak lama lagi rakyat AS akan melangsungkan pemilihan presiden.

Suhu politik sudah mulai memanas sehingga berpengaruh ke bursa saham. Presiden yang dimenangkan--digemari atau tidak digemari pasar--akan berpengaruh pada fluktuasi harga saham di Wall Street. n

49

P

Pos Indonesia Kembangkan Postshop

T Pos Indonesia terus melakukan ekspansi bisnis dengan mengembangkan layanan pos dan belanja Postshop. Tahun depan, Postshop ditargetkan meraup keuntungan Rp 12 miliar. Target ini lebih tinggi dua kali lipat ketimbang pencapaian tahun lalu.

Vice Presiden Postshop PT Pos Indonesia, James Martua Purba memperkirakan target tersebut dapat ter-

FOTO riset

capai, karena terjadi pertumbuhan cukup pesat dalam bisnis pengiriman barang seiring dengan maraknya belanja online. PT Pos Indonesia sangat unggul dalam menjalankan layanan ini karena memiliki lokasi kantor yang strategis di setiap kota.

James mengakui jika Postshop digarap dengan baik, layanan bisnis ini bisa menjadi cara yang ampuh untuk membesarkan layanan pos modern. Saat ini, Pos Indonesia juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan ritel berjejaring, seperti Alfamart, Indomaret, sejumlah UMKM. Sejumlah kedai kopi pun bersedia bergabung dengan menerapkan sistem bagi hasil.

PT Pos sebagai penyedia lokasi hanya meminta persentase bagi hasil sebesar 1,5% hingga 12% untuk penggunaan ruang mulai dari ukuran 30 meter persegi. Kemudian PT Pos sendiri akan memberikan keuntungan sebesar 20% ke perusahaan mitra kerja atas layanan pos yang diberikan. n

GM Tractors Luncurkan Produk Baru

FOTO riset

PT Gaya Makmur Tractors (GM Tractors), distributor alatalat berat dalam negeri, meluncurkan produk baru untuk menambah varian produk alat beratnya, yakni Compactor HAMM 311D dengan merek Cummins. GM Tractors memperkenalkan produk terbarunya di segmen soil compactor kelas 11 ton yang memiliki teknologi drum drive.

Teknologi ini memungkinkan pendakian dengan ting­kat kemiringan hingga 30 derajat. Selain itu, teknologi tiga titik artikulasi yang ada di HAMM 311D ini membuat pengoperasian alat ini semakin stabil. HAMM 311D juga diklaim lebih bertenaga serta irit bahan bakar.

Pada ajang Mining expo 2015 di Jakarta International Expo, Kemayoran, produk terbaru ini pun dipamerkan bersama 12 macam alat berat untuk berbagai aplikasi di

sektor usaha. “Produk baru ini akan menambah varian produk yang ditawarkan oleh GM Tractors sekaligus memberikan dampak positif bagi pembangunan di Indonesia,” ujar Presiden Direktur GM Tractors Tjandi Mulyono. n

FOTO RISET

Pertamina dan Wika Berbisnis Aspal Hybrid

PT Pertamina (Persero) menjalin kerjasama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk membidik bisnis aspal hybrid, yang dianggap bernilai strategis. Nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) kedua BUMN itu, ditandatangani Direktur Pengolahan Per-

50

tamina Rachmad Hardadi dan Direktur Utama WIKA Bintang Perbowo, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu, 9 Agustus lalu, disaksikan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto.

Rachmad Hardadi, Direktur Pengolahan Pertamina mengatakan, sinergi antara Pertamina dengan Wika ini, cukuplah strategis. Terutama untuk pemenuhan kebutuh­ an aspal di dalam negeri.

Dengan kerjasama ini, kapasitas produksi aspal Pertamina diharapkan bisa meningkat dua kali lipat menjadi 600 ribu ton per tahun. Jika ditambah dengan aspal alam dari Wika sebanyak 300 ribu ton per tahun, total produksi aspal menjadi 900 ribu ton per tahun dengan grade yang tinggi. Kapasitas tersebut setara dengan 75% kebutuhan aspal nasional, maka volume impor bisa ditekan. n

reviewweekly 05 Tahun IV | 14-20 September 2015