Menuju Reshuffle II

MailBOX

http://www.majalahrevieweekly.com Pemimpin UMUM: Bambang Aji setiady

Kirimkan surat pembaca Anda ke alamat: Redaksi Majalah Review Weekly, Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD - Tangerang Selatan 15320 Email: redaksi.majalahreviewweekly.com

Pemimpin redaksi: budi kusumah Redaktur Eksekutif: latihono sujantyo Redaktur: ratna nuraini, sri wulandari, kukuh bhimo nugroho reporter: Setyo Adhi Nugroho, Gading Putra redaktur foto: dahlan rebo pahing REDAKTUR DESAIN: erbhayu prananta Desain & layout: Azmi Ruhiat

unit usaha pemimpin perusahaan: Bambang Aji setiady marketing: Arief Nazarudin, Celline Agatha

Cover: erbhayu

alamat redaksi dan usaha: Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD, Tangerang Selatan, BANTEN 15320 Telp: 021-538 3063

Pembatasan Asing dan Korupsi Saya tergugah untuk beropini setelah membaca artikel kebijakan divestasi saham perusahaan tambang asing yang ditulis majalah ini edisi lalu. Menarik, apa yang ditulis majalah ini cukup membuka wawasan betapa sumber daya alam negeri ini bisa begitu saja digondol asing.

Papua yang kaya sumber daya alam sangat ironis dengan penduduk pulau itu karena mereka umumnya masih miskin.

Kalimantan yang kaya raya, tidak sebanding dengan penduduknya yang masih kesulitan mencari makan. Itu terjadi karena keuntungan tambang dinikmati oleh asing. Lain ceritanya, bila pemilikan itu dikuasai oleh putra bangsa atau pemerintah.

Namun pertanyaannya, apakah bangsa Indonesia sudah siap dengan kebijakan itu? Maksudnya, jika kebijakan itu tidak diimbangi dengan upaya pencegahan korupsi, maka bukan tidak mungkin kebijakan tersebut tidak membawa maslahat.

Jika hasil alam yang berlimpah kemudian dikorup oleh segelintir orang — seperti yang terjadi di Era Orde Baru — maka yang terjadi adalah perusahaan tambang dikuasai lokal, tetapi orang miskin tetap saja banyak.

Bukankah korupsi sekarang kian merajalela?

Karena itu, pencegahan korupsi juga harus menyertai kebijakan itu. Selama mental bangsa ini masih dipenuhi hasrat merampok hak rakyat, selama itu pula aturan hanya tinggal aturan. Sehingga, pemilikan oleh asing atau lokal menjadi tidak ada bedanya.

Sungkawa Hendra Komp. Riung Bandung, Bandung

4

penerbit: PT INDOPUBLIK MANDIRI

Indonesia Dijarah Indonesia adalah negara kaya. Banyak negara lain yang meliriknya untuk sekadar menanamkan investasi atau menjadikan pangsa pasar produk-produk. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki potensi bisnis yang luar biasa ditunjang pula dengan kekayaan alamnya. Tak berlebihan bila Indonesia didiprediksi akan menjadi raksasa ekonomi pada 2020 mendatang.

Sayangnya, kekayaan Indonesia hanya dinikmati segelintir orang. Kemakmuran dan kesejahteraan sangat tidak merata.

Negara yang kaya raya ini justru dipenuhi masyarakat yang miskin. Ironi lain adalah negara yang kaya ini justru dijarah. Korupsi merajalela. Hampir setiap hari kita mendengar pemberitaan mengenai korupsi.

Para politikus mempertontonkan dagelan politik yang memuakkan, seakan sudah menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi budaya di Indonesia. Indonesia dijarah oleh mereka yang serakah.

Masalah korupsi ini tak bisa disepelekan, karena memiliki dampak yang besar bagi Indonesia. Sejatinya uang negara yang harusnya untuk kesejahteraan masyarakat, justru dinikmati oleh para koruptor untuk kepentingan pribadi. Karena itu, berantas korupsi sampai akarnya. KPK harus bertindak tegas, jangan pandang bulu dan jangan takut.

Dyah Puspita W Jalan Brawijaya IX Jakarta Selatan

SuratMingguini

Kapan Mobil Asli Indonesia?

Setiap tahun, rakyat Indonesia, khususnya Jakarta disuguhi pameran mobil paling akbar di Tanah Air, Indonesia International Motor Show (IIMS). Pabrikan mobil asing berlomba-lomba menjajakan produk terbarunya, sekaligus siap menjejali jalanan, khususnya jalanan Jakarta, dengan mobil-mobil baru.

Pabrikan besar asal Jepang, Eropa, dan AS sudah pasti. Pabrikan negara-negara lain juga mulai unjuk gigi. Korea Selatan sudah sangat diperhitungkan.

Ini menunjukkan Indonesia adalah pasar potensial. Malaysia dengan Proton-nya sudah lama menjadikan Indonesia sebagai bidikan pasarnya. Begitu pula halnya Tata asal India, sudah masuk Indonesia.

Beberapa merek mobil China juga masuk Indonesia.

Kapan mobil asli Indonesia meramaikan pasar dalam negeri? Jawabnya, kapan-kapan. Entahlah. Negeri ini gagal membangun industri otomotif berskala besar dan go international. Ini karena tidak ada political will dari pemerintah.

Ini juga karena kebanyakan pengusaha Indonesia lebih banyak bermental pedagang daripada industriawan. Sampai kapan ini berlangsung? Entahlah.

Agus Afandi Cijantung, Jakarta Timur

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

Contents

headline LaporanUtama 9 MENUJU RESHUFFLE II Presiden Jokowi kemungkinan besar akan melakukan reshuffle kabinet jilid II pada bulan Desember, setelah Pilkada serentak. Siapa menteri yang bakal diganti?

Bisnis

Makro

18 Tudingan Terhadap RJ Lino

RJ Lino tak pernah berhenti dikulik. Kali ini

30 Strategi Tambal Shortfall Rp 150 Triliun

menyangkut kongsi bisnis sang menantu dengan perusahaan milik keluarga JK.

Pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonomi jilid V. Fokus menambal target penerimaan pajak?

32 Tetap Optimis Meski Jauh 33 Gelembung Dana Haram 34 Moratorium TKI Jalan Terus

20 TPI Mengudara Lagi 21 Serbuan Mobil China

Keuangan

22 Belajar dari Sang Aktivis

36 Payung buat Korban PHK PHK tak hanya menyakitkan bagi karyawan, tapi juga bisa bikin bangkrut perusahaan. Asuransi pesangon bisa menjadi alternatif.

Sisipan 24 Peluang Bisnis Panti Jompo

38 Dipaksa Menelan Dana Mahal

Populasi lanjut usia (lansia) di Indonesia diperkirkan bakal meledak menjadi yang terbesar di dunia.

Alhasil, otoritas pun mulai membuka keran investasi panti jompo.

Pasar Modal 42 Waspada, Indeks Terlalu Cepat Masih ada potensi penguatan bagi indeks.

Mudah-mudahan koreksinya wajar.

44 Ketar-Ketir Saham MNC

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

Membangun Kemitraan, Memberdayakan Komunitas Para siswa terus belajar dan menyiapkan diri masuk ke dunia kerja, termasuk anak-anak kami. Karenanya, kami berupaya sekuat tenaga untuk dapat menyediakan pelatihan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan kemitraaan yang dibangun bersama Pemerintah, LSM dan masyarakat, kami telah mendirikan dua Politeknik di Riau dan Aceh. Kemitraan tersebut kami lakukan untuk mengembangkan kurikulum dan meningkatkan kemampuan para pengajar.

Setiap tahun, ratusan siswa lulus dan siap menjadi tenaga terampil – membantu memberdayakan komunitas dimana mereka berada. Kemajuan pendidikan adalah kepedulian semua.

Termasuk kami.

Informasi selengkapnya tersedia di www.ChevronIndonesia.com

editorial Siapa yang Mencelat?

S

etahun sudah Joko Widodo memimpin Indonesia. Berbagai kalangan pun mulai menilai dan memberi ponten pada kinerja bekas Gubernur DKI Jakarta ini. Ada yang bilang, kepemimpinannya bernilai lumayan, lengkap dengan berbagai data hasil survei. Tapi ada juga yang ekstrem dengan menyatakan pasangan Jokowi – JK telah gagal memimpin negeri ini, sehingga keduanya perlu turun tahta.

Lo, gantinya siapa? Segampang itukah menurunkan pimpinan negara tanpa memikirkan penggantinya? Jangan-jangan, nanti, asal comot saja. Dan kalau sudah begitu, hasilnya bisa jadi Presiden Jokowi dengan kualitas 2 atau 3 alias lebih jeblok lagi.

Padahal, Jokowi yang sekarang ini, punya kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh calon-calon presiden lainnya, yakni kejujuran. Paling tidak, yang kita kenal sekarang, Jokowi belum pernah korupsi.

Dan yang tak kalah pentingnya, dekat dengan rakyat.

Begitu pun anak-anaknya, sampai saat ini boleh dibilang bersih dari KKN. Tidak (belum) terdengar ada putra atau putrinya yang mengerjakan proyek pemerintah. Malah, putrinya sempat digembar-gemborkan bego lantaran tak lulus tes calon pegawai negeri sipil.

Jadi, untuk sementara, dengan modal kejujuran-

8

nya Jokowi masih oke. Tinggal kita menguji keputusan-keputusannya. Ada memang yang baik, tapi ada juga yang buruk. Dalam menetapkan harga BBM, misalnya, berbagai pihak sepakat itu merupakan tindakan yang bijak lantaran negara bisa menghemat subsidi Rp 300 triliun. Tapi soal dampak ikutannya itu yang tak tahan. Harga berbagai kebutuhan pokok jadi melangit dan sulit untuk diturunkan.

Yang paling hangat adalah ribut-ribut antarmenteri. Cuma di sini, tampaknya ada kesengajaan dari sang presiden. Jokowi kelihatannya sengaja merekrut menteri ‘tukang kepret’ untuk melawan penggerogotan yang dilakukan para pembantunya melalui proyek-proyek seperti kereta cepat, penyediaan listrik 35 ribu watt sampai terakhir tentang diperpanjang atau tidaknya konsesi PT Freeport Indonesia di Papua.

Dalam kasus kelanjutan PT Freeport, sampai saat ini, orang masih bertanya-tanya. Apakah Jokowi punya niat memperpanjang kontrak Freeport? Apalagi, sekarang presiden sedang bertandang ke Amerika Serikat. Katanya sih, untuk membicarakan investasi AS di Indonesia.

Anehnya, sampai pekan kemarin, ia belum berani menyatakan apa-apa. Dengan alasan, itu akan diputuskan tahun 2019 atau dua tahun sebelum masa kontrak habis. Jadi masih sesuai dengan perjanjian yang lama.

Tapi Sudirman Said, Menteri ESDM, pagi-pagi sudah menyatakan bahwa ada sinyal perpanjangan dari pemerintah. Sementara Rizal Ramli tetap menilai Freeport terlalu serakah. Program divestasi, sesuai perjanjian, pun terkesan diulur-ulur. “Kalau tak cepat dituruti, ya sudah mendingan kita cabut saja kontrak karyanya,” kata Rizal.

Pertentangan antara RR (sebutan populer Rizal) dan SS (untuk Sudirman Said), bukan kali ini saja terjadi. Tapi sejak program listrik 35 ribu megawatt diluncurkan. Bahkan belakangan, SS tak pernah mau ikut rapat yang diselenggarakan RR, padahal RR berstatus sebagai menteri kordinator yang—antara lain—membawahi Kementerian ESDM. Nah, sejak itulah mucul isu reshuffle kedua. Entah, siapa yang akan kena kepret Jokowi, RR atau SS? Di muka publik sendiri, Jokowi berusaha bersikap adem. Kata dia, perbedaan seperti itu malah bagus, yang penting masih di bawah komando presiden Jadi, isu reshuffle itu, “Masih belum terpikirkan,” katanya.

Benarkah? n bk

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

Presiden Jokowi kemungkinan besar akan melakukan reshuffle kabinet jilid II pada bulan Desember, setelah Pilkada serentak. Siapa menteri yang bakal diganti?

TEKS Latihono Sujantyo dan Kukuh Bhimo Nugroho Foto Riset

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

9

K

etika Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa dua pekan lalu, publik menangkap sinyal bahwa ada sesuatu yang sangat penting dalam pertemuan tersebut. Bisik-bisik pun kemudian merebak bahwa kedua tokoh ini sedang membahas rencana perombakan atau reshuffle kabinet jilid II. Apalagi Soetrisno mengatakan, sulit bagi PAN memberikan masukan jika kader partai berlambang matahari ini tidak duduk di pemerintahan.

Soetrisno menyatakan, PAN akan terlihat lebih berkontribusi jika berada dalam pemerintahan. “Kontribusinya tentu akan lebih besar ( jika berada di pemerintahan),” katanya. Meski begitu, dia menyerahkan sepenuhnya soal posisi menteri ini kepada Presiden Jokowi.

Seminggu kemudian, politisi PAN di DPR, Muslim Ayub membocorkan rencana reshuffle. Menurut Muslim, PAN sudah menyerahkan nama lima kadernya atas permintaan Presiden Jokowi. “Enggak mungkinlah kami mengusulkan tanpa diminta, malulah. Karena diminta itulah, kami usulkan beberapa nama,” ujar Muslim di Komplek Parlemen, Senayan, Senin pekan lalu.

Asal tahu saja, sejak awal September lalu, PAN menyatakan bergabung dan mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Dari sini tersebar spekulasi bahwa kader PAN akan mendapatkan jatah kursi menteri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengaku sudah mendengar rencana reshuffle kabinet jilid II yang akan dilakukan Presiden Jokowi.

“Kami hasil reshuffle jilid I mungkin akan ada yang kedua,

Kabinet Kerja: Perombakan setelah Pilkada.

10

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

mungkin kita akan lebih hebat lagi dari ini,� kata Rizal, Rabu pekan lalu.

Memang, sejak PAN mendukung pemerintahan, isu reshuffle kabinet jilid II bergulir cukup kencang. Berbarengan dengan itu, dari berbagai survei yang dilakukan lembaga survei menunjukkan masyarakat kurang puas terhadap hasil kerja setahun pemerintahan Jokowi-JK. Banyak menteri yang salah tempat atau tak pantas, karena hanya titipan partai pendukung pemerintah.

Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) yang menggelar survei tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri punya kesimpulan bahwa ada sejumlah menteri yang kinerjanya belum efektif. “Bila melihat faktor yang menyebabkan ketidakpuasan publik, kelihatannya Jokowi akan mengambil langkah reshuffle jilid II. Ada beberapa menteri terkait yang disoroti karena harga bahan pokok, rupiah, kabut asap serta BBM,� kata Hendri Satrio,

Bila melihat faktor yang menyebabkan ketidakpuasan publik, kelihatannya Jokowi akan mengambil langkah reshuffle jilid II. Ada beberapa menteri terkait yang disoroti karena harga bahan pokok, rupiah, kabut asap serta BBM.

juru bicara KedaiKopi, dalam diskusi Setahun Jokowi-JK, Indonesia Sudah Sampai Mana?, Minggu (18/10).

Agustus lalu, Presiden Jokowi merombak susunan Kabinet Kerja. Sejumlah menteri diganti dan beberapa lainnya berganti posisi.

Lalu, kapan perombakan kabinet jilid II akan dilakukan Presiden Jokowi? Ada yang bilang, sekitar bulan November atau Desember, setelah Pilkada serentak. Tapi tak sedikit pula yang mengatakan, reshuffle kemungkinan besar setelah akhir tahun ini.

Yang justru menarik sebenarnya adalah siapa orang baru yang masuk kebinet dan siapa menteri yang terpental. Seperti yang sudah banyak diketahui bahwa persoalan utama karut marutnya negeri ini adalah lantaran kinerja tim ekonomi yang buruk, tak terkecuali bidang politik dan hukum. Pertumbuhan ekonomi melambat sehingga membuat banyak orang khawatir akan terjadi krisis. Politik dan hukum masih terus gonjangganjing sehingga investor harus berkali-kali berpikir membuka usaha di Indonesia.

Dalam reshuffle kabinet jilid II, kabar santer yang terdengar nama Jaksa Agung HM Prasetyo bakal dicopot. Tentu saja, bukan tanpa sebab Prasetyo akan dicopot. Nama Prasetyo sempat disebut-sebut dalam pengusutan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemprov Sumatera Utara dan dugaan suap hakim PTUN Medan yang dilakukan oleh KPK. Tersangka suap PTUN Medan Gatot Pujo Nugroho disebut ingin melobi kasusnya yang ditangani Kejaksaan Agung melalui Partai NasDem. Sebab, Prasetyo adalah mantan kader NasDem yang diusulkan oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh jadi Jaksa Agung.

MASIH ADEM AYEM Di luar Prasetyo, Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi M Nasir hingga setahun menjabat sebagai menteri belum juga terdengar kiprah dan gagasannya. Begitu pula beberapa menteri yang terlihat masih adem ayem, seperti Menteri Lingkungan dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perindustrian Saleh Husin, atau Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

11

Kabarnya, Presiden Jokowi sempat mengingatkan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya agar bisa mencapai target tahun ini. Jika tidak, keduanya akan dicopot. Kedua menteri ini diberi target untuk mencapai ketahanan pangan dan menurunkan tingkat kebakaran hutan. Faktanya, Indonesia masih saja impor beras dan kebakaran hutan hingga kini belum bisa ditanggulangi.

Beberapa menteri lain yang jadi sasaran kritik publik adalah Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said. Rini, misalnya, dikritik pedas karena begitu ngotot menggolkan proyek kereta api super cepat Jakarta – Bandung yang dimenangkan China. Ia juga dikritik lantaran menyetujui Garuda Indonesia membeli 30 unit Airbus 350 XWB. Padahal, penggunaan pesawat tersebut hanya cocok untuk penerbangan tujuan Amerika dan Eropa saja. Sementara tingkat keseriusan para penumpang Garuda pada rute tersebut ditaksir hanya 30% saja.

Begitu pula halnya dengan Sudirman Said. Ia dikritik keras di mana-mana karena disebut-sebut akan memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga tahun 2041. Ia juga banyak dicela oleh publik karena keputusannya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada November 2014.

Pasalnya, keputusan itu diambil di tengah merosotnya harga minyak dunia. Lucunya, belum genap sebulan kebijakan ini ditempuh, e-e pemerintah malah menghapus subsidi BBM jenis premium dan memberikan subsidi tetap Rp 1.000 per liter untuk solar, sehingga membuat harga premium turun menjadi Rp 6.700 per liter. Tapi langkah ini ternyata tak menolong, karena harga barang, kebutuhan pokok, dan tarif transportasi sudah terlanjur naik dan tak mau turun.

Namun Sudirman juga dipuji karena gebrakannya membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas. Tim ini diberi tugas mengkaji seluruh proses perizinan dari hulu hingga

Amran Sulaiman

Puan Maharani

Saleh Husein

12

hilir migas, menata ulang kelembagaan, termasuk di dalammya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efisien, dan mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente.

HARAPAN PELAKU PASAR Kini, para pelaku pasar juga sedang menunggu apa yang akan dilakukan Presiden Jokowi dalam reshuffle kabinet jilid II. Hanya saja, mereka melihat ada beberapa menteri yang kinerjanya kurang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. “Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Gubernur BI Agus Martowardojo tak cukup baik,” kata Satrio Utomo, Kepala Riset Universal Broker.

Menurut Satrio, Rini banyak memberi kebijakan yang membingungkan pasar. Selain itu, ia menilai Menteri BUMN juga banyak menaruh posisi politis sebagai komisaris perusahaan pelat merah.

Satrio juga menilai, Gubernur BI terlalu lama menahan suku bunga acuan, BI rate. Ketika semua orang ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi, BI malah menginjak rem. Meskipun BI memberikan beberapa kelonggaran di tempat lain, ia merasa sinyal utama perekonomian adalah suku bunga. “Para menteri pengganti sebaiknya dari kalangan profesional,” katanya.

Dengan sederet rapor menteri-menterinya ini, peluang Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinetnya sangat terbuka.

Untuk itu, Jokowi harus berani melakukan pergantian terhadap menteri-menterinya yang tidak mampu bekerja baik, termasuk mereka yang menjadi ‘titipan’ dari partai pendukungnya. Kalau tidak, kepercayaan masyarakat semakin merosot terhadap Jokowi. Kalau tingkat kepercayaan turun, sulit bagi pemerintah untuk membangun. Kalau pembangunan terhambat, itu artinya kita mundur ke belakang. Dan, bukan tak mungkin dengan kondisi itu, kita bisa mati suri. n

Siti Nurbaya

HM Prasetyo

Rini Soemarno

Agus Martowardojo

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

Sudirman Said

Rizal Ramli

Rizal dan Sudirman Dalam Radar Sudirman Said, Menteri ESDM sedang menghadapi serangan bertubi-tubi dari sejumlah pihak. Sabar dulu kalau ada yang ingin mengganti dirinya, katanya.

TEKS Latihono Sujantyo Foto Dahlan Rp, Dok. Review

I

nformasi itu tiba-tiba saja masuk ke WhatsApp Android wartawan majalah ini, Selasa malam pekan lalu. Isinya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said masuk dalam radar yang akan dicopot.

Alasannya, kedua menteri ini kerap berseteru sehingga membuat kabinet tidak solid. Alasan lainnya, yang satu suka membuat gaduh dan yang satunya lagi telah membuat keputusan kontroversial.

Rizal dan Sudirman punya banyak perbedaan dalam melihat bidang ESDM. Mulai dari megaproyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt, eksplorasi Blok Masela hingga yang terbaru adalah perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Lantaran banyak perbedaan, Rizal sering menyindir Sudirman yang tidak pernah datang saat rapat koordinasi. Sekadar informasi, ada empat kementerian di bawah Rizal, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan serta Kementerian ESDM. Menurut Rizal, Sudirman adalah menteri di bawahnya yang paling sering absen dalam rapat koordinasi. Rizal menilai ketidakhadiran Sudirman pada rapat yang dipimpinnya lantaran dekat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Karena dia merasa bekingnya kuat. Ada menteri yang ‘berkuasa’ dan ada orang nomor dua,” ujarnya.

Bukan hanya dengan Menteri ESDM, Rizal berkonflik. Dia juga sempat bersilang pendapat dengan Jusuf Kalla dan Sudirman tentang proyek pembangunan listrik 35.000 megawatt. Selain itu, Rizal juga berseteru dengan Menteri BUMN Rini Soemarno mengenai pembelian 30 unit pesawat Airbus A350 oleh Garuda Indonesia dan proyek kereta api super cepat Jakarta – Bandung.

Lantaran sering berkonflik dengan sesama menteri, Rizal

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

dianggap suka membuat gaduh sehingga kabinet terlihat tidak kompak. Gara-gara inikah Rizal masuk dalam radar menteri yang akan dicopot? Bisa jadi.

Tapi tunggu dulu. Saat Presiden Jokowi mengangkat Rizal untuk menggantikan Indroyono Soesilo, tentu dia tak asal comot. Kabarnya, Jokowi sengaja menarik Rizal masuk ke dalam lingkar kekuasaan untuk menghadapi “lawan-lawannya” di kabinet dan mendobrak ketidakberesan.

Coba bayangkan saja, meskipun kerap berkonflik dengan sesama menteri—bahkan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla—toh Jokowi tak membatasi peran Rizal. Bahkan, Jokowi akan menambah kewenangan Rizal. Kalau semula Kementerian Koodinator Bidang Kemaritiman yang dipimpin Rizal mengkoordinir kerja Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Pariwisata, tapi sebentar lagi, dia mengkoordinir kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) serta Kementerian Pertanian (Kemtan), yang sebelumnya di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.

Melihat peta seperti ini, rasanya kecil kemungkinan Rizal dicopot. Apalagi, Rizal baru dua bulan duduk di kabinet.

Akan halnya Sudirman, ia dianggap lancang karena ingin memutuskan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, padahal Presiden Jokowi belum mengeluarkan pernyataan. Sudirman juga dituding macam-macam. Adalah Koordinator Program Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA-ESDA) AC Rachman yang menuding Sudirman menerima gratifikasi berupa penggunaan jet pribadi saat kunjungan kerja ke markas Petral di Singapura.

Tidak hanya itu, Sudirman bersama Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Amien Sunaryadi juga dituding menikmati fasilitas pesawat pribadi saat kunjungan ke proyek LNG Donggi-Senoro, Sulawesi Tengah 30 April 2015.

Sudirman membantah semua tudingan ini. “Saya jangan dituding-tuding deh,” katanya.

Lantas, akankah Sudirman lolos dari radar menteri yang akan dicopot? Entahlah. Yang jelas, Sudirman punya hubungan cukup baik dengan Wapres Jusuf Kalla. n

13

Tangan Mega dan Surya Di tengah semakin kuatnya isu reshuffle kabinet, Megawati dan Surya Paloh ditengarai bakal ikut menentukan kembali penyusunan Kabinet Kerja yang baru.

TEKS Latihono Sujantyo Foto Dahlan RP, Riset

T

ak terasa, sudah setahun lebih beberapa hari, Jokowi memimpin sekitar 250 juta rakyat Indonesia. Banyak hal sudah dilakukan. Tapi sayang, rapornya masih banyak yang merah, terutama di bidang ekonomi, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum.

Tentu saja, tak adil rasanya kalau rapor merah itu seluruhnya disalahkan ke pundak Jokowi. Sebab, bukan apa-apa, Jokowi saat ini dikelilingi kekuatan-kekuatan besar, yang pada Pemilu Presiden 2014 menjadi pendukungnya. “Yang punya kekuatan politik itu, ya, Mega dan (Surya) Paloh,� kata Hasan Batupahat, Peneliti Cyrus Network. Karena

Jokowi: Politik transaksional.

14

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

itu, “Jokowi banyak bertindak sebagai presidennya PDIP dan Partai NasDem,” tambah Hasan dalam diskusi ‘Ada Apa dengan Jokowi’ di Jakarta, 25 Januari 2015.

Karir politik Jokowi memang banyak dibantu oleh Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputeri. Ia adalah kader dari DPC PDIP di Brengosan, Solo. Tahun 2005 ia diusung PDIP untuk maju sebagai calon wali kota Solo, dan berhasil.

Menjelang Pemilukada DKI Jakarta tahun 2012, ia diminta Megawati untuk ikut “bertarung”. Jokowi pun ikut dalam Pemilukada DKI, dan kembali menang. Berbulan-bulan dia menjadi media darling. Gaya blusukannya berhasil membetot perhatian dan simpati publik. Dia menjadi antitesis dari kelakuan sebagian besar pejabat yang hobi bekerja, memberi perintah, dan menerima laporan dari belakang meja. Jokowi yang ndeso ternyata mampu mengalahkan para pejabat yang sok ngota dan bossy.

Megawati pun sebagai Ketua Umum PDIP akhirnya mengusung Jokowi sebagai calon presiden. Dan, lagi-lagi, anak ndeso itu menang pada Pilpres 2014. Setelah pelantikan di Gedung DPR/MPR, massa yang berjumlah ribuan orang mengaraknya dari Jalan Jenderal Sudirman hingga Istana Negara.

Tapi, rakyat mulai dihinggapi perasaan kecewa saat Jokowi mengumumkan nama-nama menteri yang duduk di Kabinet Kerja. Banyak menterinya ternyata berasal dari partai pendukungnya. Dari PDIP terdapat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, serta Menteri Koperasi dan UMKM AAGN Puspayoga. Tak ketinggalan mereka yang dekat dengan Megawati, yakni Menteri BUMN Rini M Soemarno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjayanto, yang kemudian diganti oleh Pramono Anung (mantan Sekjen PDIP).

Dari Partai NasDem terdapat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdjiatno (kemudian digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan. Kemudian dari PKB Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar, dan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Nasir. Sedangkan Partai Hanura mendapat dua dan PPP memperoleh satu kursi menteri.

Penyusunan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pun dinilai sarat transaksional. Sebab, di sana terdapat nama Jan Darmadi, Ketua Majelis Tinggi Partai NasDem dan Rusdi Kirana, Wakil Ketua Umum PKB, yang juga Presiden Direktur dan CEO PT Lion Mentari Airlines. PDIP diwakili oleh Sidarto Danusubroto. Di PDIP, Sidarto adalah Ketua Bidang Kehormatan Partai. Pria berusia 78 tahun ini sangat aktif membantu Jokowi selama Pilpres 2014.

BUTUH DUKUNGAN POLITIK Banyak kalangan menilai, masuknya orang-orang ini tak bisa dilepaskan dari peran Megawati dan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Megawati dianggap tokoh yang punya andil besar dalam mendudukan Jokowi menjadi presiden. Mega disebut-sebut punya peran penting dalam setiap pengambilan kepu-

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

Megawati dan Surya Paloh: Menjadi penentu.

Peran Surya Paloh lebih besar dan kuat ketimbang Megawati dalam setiap pengambilan keputusan strategis. tusan Jokowi.

Begitu pula halnya dengan Surya Paloh. Bahkan, Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon pernah menyebut peran Surya Paloh lebih besar dan kuat ketimbang Megawati dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Surya adalah orang pertama yang mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden dalam kontestasi Pemilu Presiden 2014.

Kini, di tengah semakin kuatnya isu reshuffle kabinet, Megawati dan Surya Paloh ditengarai bakal ikut terlibat dalam penyusunan Kabinet Kerja yang baru. Betul, pergantian menteri dalam kabinet adalah hak prerogatif presiden. Namun hal itu tak bisa sepenuhnya urusan presiden karena ia butuh dukungan politik dari partai politik. Apalagi, Megawati berulang kali mengatakan bahwa Jokowi adalah “petugas partai”.

Sebelum reshuffle kabinet jilid I diumumkan, politisi PDIP sempat meminta tambahan lima kursi menteri sehingga jumlah menteri asal partai ini dalam susunan kabinet baru menjadi sembilan orang. Bahkan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya siap mengajukan calon menteri pengganti kepada Presiden Jokowi jika ada reshuffle.

“Tentu ketika Pak Presiden meminta kepada kami, kami akan memberikan masukan, memberikan nama-nama. Itu suatu fatsun yang kami anut. Sebelum Pak Presiden meminta, tentu saja kami memberikan,” kata Hasto beberapa waktu lalu. n

15

Kolom

Kabut Asap: Hardy R. Hermawan Wartawan, tinggal di Jakarta

“

Pada tahun 2013, dari 117 perusahaan yang mereka laporkan sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan di Riau, hanya delapan yang ditindaklanjuti dan satu yang divonis.

Lemahnya penegakan hukum itulah yang membuat Indonesia seperti tidak tahu cara mengatasi masalah pembakaran dan lantas dikutuk untuk terus mengulangi masalah yang sama dari tahun ke tahun.

16

Bencana atau Pidana?

KABUT asap yang berarak di langit Sumatera dan Kalimantan seperti mengaduk-aduk perasaan banyak orang. Apalagi, muncul kisah tragis tentang tewasnya seorang anak di Riau dan seorang balita di Jambi yang konon akibat pernafasan mereka terpolusi asap kebakaran lahan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga minggu kedua Oktober, sudah ada delapan orang meninggal akibat kabut asap.

Tak ayal, emosi kian menebal. Sejumlah orang lantas meneriakan perlunya pemerintah menetapkan masalah asap dampak kebakaran lahan sebagai bencana nasional. Tak kurang dari Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR, yang bersuara demikian. Ada pula media berpengaruh di Jakarta yang menyuarakan tuntutan yang sama dalam tajuk rencana mereka.

Benarkah masalah asap layak dinyatakan sebagai bencana nasional? Sepertinya, kita perlu merenung kembali, dengan kepala dingin, sebelum gumun tentang status bencana. Bagaimanapun, kebakaran hutan dan lahan bukan kali pertama terjadi dan bisa diprediksi sejak jauh-jauh hari. Sudah menjadi pengetahuan umum, kabut asap kebanyakan muncul lantaran praktik kotor kalangan perusahaan yang berniat menekan biaya produksi. Mereka melakukan land clearing dengan membakar lahan dan menafikan pelbagai aturan: UU 41/1999 tentang Kehutanan, UU 18/ 2004 tentang Perkebunan, UU 32/ 2009 tentang Lingkungan Hidup, dan KUHP Pasal 187.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyebutkan, sejak beberapa tahun silam, titik api umumnya ditemukan di konsesi perkebunan monokultur skala

besar, terutama yang berupa lahan gambut. Sementara, selama kurun Januari–September 2015, Walhi mengutip LAPAN yang menyebutkan adanya 16.334 titik api di provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Lembaga antariksa Amerika Serikat (NASA) bahkan mendeteksi adanya 24.086 titik api di wilayah yang sama. Yang menarik, menurut Walhi, kebakaran hutan dan lahan di lima provinsi tersebut, hingga September 2015, umumnya terjadi di wilayah konsesi perusahaan perkebunan atau perusahaan pengelola hutan. Berdasarkan citra satelit NASA pula, Walhi berkesimpulan, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera merupakan kesengajaan karena areal hutan yang dilahap api memiliki pola tertentu.

Tak heran jika kalangan pegiat lingkungan, termasuk Walhi, menengarai adanya kejahatan korporasi yang menyebabkan bertebarannya kabut asap di langit Nusantara. Konsepsi kejahatan korporasi, menurut Mardjono Reksodiputro (2002), hanya ditujukan kepada kejahatan yang dilakukan oleh big business dan jangan dikaitkan dengan kejahatan oleh small scale business seperti penipuan oleh warung di lingkungan perkampungan.

Di Indonesia, penegakan hukum atas kejahatan korporasi memang masih amat lemah. Tapi sinyalemen bahwa banyak perusahaan terlibat dalam kebakaran hutan sudah dikonfirmasikan para pejabat yang berwenang. Medio September, Polri telah menetapkan 140 tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimatan, sejak bulan Agustus sebelumnya. Sebanyak 12 perusahaan diduga bertanggung jawab atas pembakaran lahan dan hutan. Dari 140 tersangka tadi, tujuh orang

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

Kolom merupakan petinggi perusahaan, dan 77 orang sudah ditahan. Mereka dijerat UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Kehutanan. Ancaman hukuman maksimal penjara 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KKLH) juga menyodorkan data menarik. Menteri KLH Siti Nurbaya menyatakan, ada 420 perusahaan yang tengah diteliti atas dugaan pembakaran lahan secara sengaja. Bahkan, ada perusahaan asal Malaysia, Singapura, dan China yang diduga turut andil dalam pembakaran hutan di Indonesia. Menteri Siti Nurbaya sudah memberlakukan sanksi pembekuan hingga pencabutan izin atas empat perusahaan yang terbukti membakar lahan secara sengaja. Di belakangnya, ada puluhan perusahaan lagi yang tengah diteliti dan mungkin mendapat sanksi serupa.

Proses penegakan hukum atas perusahaan-perusahaan serta individu yang terlibat dalam kasus pembakaran lahan adalah upaya yang paling penting dalam mengatasi masalah asap dan menghentikan terulangnya peristiwa ini di masa depan. Pelajaran selama ini menunjukkan, betapa minim penegakan hukum dijalankan. Walhi mencatat, pada tahun 2013, dari 117 perusahaan yang mereka laporkan sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan di Riau, hanya delapan yang ditindaklanjuti dan satu yang divonis.

Lemahnya penegakan hukum itulah yang membuat Indonesia seperti tidak tahu cara mengatasi masalah pembakaran dan lantas dikutuk untuk terus mengulangi masalah yang sama dari tahun ke tahun.

Satu hal lagi, penegakan hukum atas kasus pembakaran lahan dan hutan hanya bisa terus berjalan dengan satu syarat: kabut asap tidak dijadikan sebagai bencana nasional.

Dalam perspektif ilmu pengetahuan, mungkin kabut asap sudah layak dinyatakan sebagai bencana. Jonatan A. Lassa (2015) dari Nanyang Technological University Singapore mengutip data yang menyatakan, ketika indeks polusi akibat asap mencapa 2,314 (660%) dari batas toleransi index polusi (PSI 350), dengan eksposure harian hingga tahunan, kehidupan rata-rata orang bisa berkurang menjadi 5%-15%. Jika umur harapan hidup manusia Indonesia adalah 70 tahun, akibat keterpaparan asap selama 24 jam dengan skala PSI 350, maka bisa terjadi kehilangan hidup 3,5 tahun/orang (5%).

Jadi, tak bisa dibantah, dampak asap memang setara dengan sebuah bencana.

Sayangnya, regulasi soal kebencanaan sangat lemah. Sejak diundangkan, UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana belum diperkuat petunjuk pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah.

Pemerintahan SBY gagal menyusun PP tentang Penetapan Status dan Tingkatan Bencana, dan hingga saat ini masih berupa draft. Alhasil, penetapan status dan tingkatan bencana menjadi sarat celah hukum. Bahkan, penetapan status bencana nasional bisa menjadi alasan bagi perusahaan yang terlibat pembakaran untuk terlepas dari jerat hukum. Seakanakan, ada force majeure yang membuat lahan mereka terbakar.

Pasal 116 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, "Apabila tindak pidana dilakukan oleh, untuk, atau, atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada a. badan usaha dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut." Nah, jika ada pernyataan dari negara bahwa yang terjadi adalah bencana alam, maka pasal itu menjadi tidak relevan lagi. Padahal, pekat dan beracunnya langit kita sekarang lebih disebabkan tindak pidana ketimbang sebuah bencana.

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

Akan lebih bermakna jika negara menyatakan perang terhadap pembakar lahan. Nyatakan bahwa pembakaran lahan adalah sebuah kejahatan luar biasa yang perlu penanganan serius. Tangkapi dan penjarakan para pembakar lahan. terpaksa sanksi administrasi berupa pencabutan izin pengelolaan lahan yang mereka punya. Ajukan juga gugatan perdata yang serius terhadap pembakar lahan.

Upaya gugatan senilai Rp 7,8 triliun terhadap salah satu konglomerat terduga pembakar lahan jangan sampai melempem.

Di samping itu, lakukan segera cara untuk memadamkan lahan yang masih terbakar. Sentil para kepala daerah yang tidak tanggap—dan mintai pertanggungjawaban jika mereka punya kaitan dengan perusahaan pembakar lahan. Ini tidak mustahil mengingat relasi modal dan kuasa di daerah memang selalu melibatkan perusahaan pemegang konsesi lahan. Jika benar para bupati atau gubernur terlibat, atau lalai dalam menanggulangi kebakaran, jangan ragu untuk mengadili mereka.

Segerakan pula menyusun PP Penetapan Status dan Tingkatan Bencana yang mengatur teknis dan pelaksanaan UU Nomor 24/2007. Yang penting lagi, optimalkan semua potensi yang ada untuk membantu para korban yang terdampak asap, yang menderita kesehatannya, dan merugi secara ekonomi. n

17

Bisnis Geliat perusahaan

Tudingan Terhada

Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta: Banyak bisnis di sini.

RJ Lino tak pernah berhenti dikulik.

Kali ini menyangkut kongsi bisnis sang menantu dengan perusahaan milik keluarga JK.

K

TEKS Sri Wulandari foto Dok. Review, riset

ontroversi tentang sepak terjang Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II), Richard Joost Lino rupanya belum berkesudahan.

Bila selama ini soal pribadi yang dikulik-kulik, kali ini keluarganya yang ikut terseret. Adalah kiprah Mohd Ezra Effendi, menantunya yang dipertanyakan banyak orang, lantaran memiliki hubungan bisnis dengan keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)

18

melalui Bukaka Teknik.

Toh, bukan RJ Lino namanya kalau memilih bungkam. Dia menjawab segala sorotan dengan terbuka.

Kata dia, sudah lama sang menantunya menjalin kerjasama dengan Ahmad Kalla (adik kandung Jusuf Kalla).

Kerjasama itu sendiri sudah dimulai sejak 2010, ketika Jusuf Kalla hanya menjabat sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI). “Itu murni bisnis,” akunya. “Siapa yang tahu, kalau kemudian Pak JK akhirnya naik menjadi wakil presiden,” sambungnya.

Lino juga mengaku, Bukaka Teknik tak mendapat satu pun proyek di Pelindo II. Bahkan Bukaka memilih untuk mundur, ketika memenangkan tender proyek pengerjaan garbarata untuk penumpang kapal laut di Tanjung Priok. Alasan Lino, karena Bukaka tak mau ribut.

“Padahal mereka adalah satu-satunya perusahaan asal Indonesia yang bisa membuat garbarata,” sesal Lino. Karena Bukaka mundur, Pelindo II terpaksa harus impor barang tersebut. “Biayanya pasti jauh lebih mahal,” sambung dia.

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

Bisnis Geliat perusahaan

ap RJ Lino Karena itu Lino agak keberatan menantunya dikaitkan dengan sepak terjangnya. “Bisnis Bukaka di luar Pelindo II dan tidak berhubungan dengan Pelindo II,” tegasnya. Dia pun menjamin bahwa tidak ada satu pun anggota keluarganya yang terlibat dalam berbagai proyek yang dijalankan Pelindo II, termasuk menantunya.

Toh, di luar soal itu keterkaitan Lino dengan JK memang menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir. Dalam kasus dicopotnya posisi Komjen (Pol) Budi Waseso yang semula Kepala Bareskrim Polri saat itu, dipindahkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN), konon itu karena Lino mengadu ke Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil soal penggerebekan yang dilakukan tim Bareskrim di kantor Pelindo II. Oleh Sofyan, diteruskan ke JK. Soal benar atau tidaknya, hanya mereka yang tahu.

Tapi soal kabar kedekatan Lino dan JK, itu sudah terendus lama. Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono mengaku ada banyak bisnis yang melibatkan perusahaan JK di Pelindo. Dan, perusahaan-perusahaan JK disinyalir melakukan korupsi.

Kasus korupsi mobile Crane di Pelindo II hanyalah sebagian kecil yang melibatkan bisnis keluarga JK. “Harusnya perusahaan JK bayar Rp 300 miliar ke Dok Kodja Bahari sebagai biaya sewa tapi nyatanya diubah menjadi Rp 150 miliar. Ini melibatkan kerajaan bisnis JK. Crane hanya satu jalan saja,” kata Arief dilansir rimanews.

JADI DIRUT PELINDO II Asal tahu saja, Lino dan JK sudah berhubungan dekat sejak 1976. Ketika itu, Lino satu almamater dengan adik kandung JK, Ahmad Kalla di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ahmad Kalla-lah yang membawa Lino masuk sebagai pemegang saham Bukaka Teknik. Jangan heran, kata Arief yang diamini Direktur Indonesia Port Watch (IPW) Syaiful Hasan, banyak proyek pelabuhan jatuh ke grup usaha keluarga Kalla, karena Lino adalah kongsi utama keluarga JK. Tak hanya itu saja. Menurut Arief, ketika Lino duduk sebagai Dirut Pelindo, dia bukan termasuk yang dicalonkan. Namanya tak pernah disebut-sebut dalam bursa Dirut Pelindo. Karena itu, alangkah kaget banyak pihak ketika Lino dilantik. Lagi-lagi bisik-bisik terdengar, naiknya Lino berkat bantuan Ahmad Kalla melalui JK. Ketika itu Sofyan Djalil menjadi Meneg BUMN. Sebulan sebelum pergantian direksi Pelindo II, Sofyan Djalil berkunjung ke Guangxi meninjau Pelabuhan Aneka Kimia Raya (AKR). Kunjungan Sofyan Djalil itu atas saran Ahmad Kalla, adik Jusuf Kalla, untuk

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

melihat proyek yang dikerjakan oleh Lino. Kebetulan waktu itu Lino menjadi Direktur di Pelabuhan AKR Guangxi.

Pada 2010 Lino melakukan pembelian alat bongkar muat (ABM) besar-besaran untuk Pelindo II senilai hampir Rp 2,7 triliun. Pembelian ABM tersebut lewat jaringan Ahmad Kalla. Salah satu buktinya adalah pembelian 3 Quay Crane, yang vendornya Huang Dong Heavy Machinery. Huang Dong Heavy Machinery itu tak lain adalah vendor pengadaan QCC pertama di pelabuhan milik Kalla di Guangxi di mana Lino pernah jadi dirut di sana.

Hingga kini Lino masih bertahan di posisinya dan masih berbisnis dengan JK dan keluarga. Menantu Lino, pemilik 46,6% saham Grup Bukaka dan warga negara Malaysia masuk ke PT Bukaka Teknik Utama lewat perusahaan Armadeus Acquisitions Ltd. Pada Juni 2015, Bukaka dan Armadeus bekerjasama menggarap proyek senilai RM 1 miliar di bidang produksi baja, konstruksi, minyak dan gas, pembangkit listrik. Sebelum Armadeus mengakuisisi, saham Bukaka sempat di-suspend. Barulah pada 2015 saham Bukaka kembali di-listing (relisting) di BEI. Soal ini, JK sempat membantahnya. Dia bilang tidak ada kepemilikan saham keluarga Lino di PT Bukaka Teknik Utama. "Sama sekali tidak (ada saham keluarga Lino),” katanya. Bahkan, JK mengaku sudak mengecek kebenarannya. “Itu memang dimiliki satu perusahaan keuangan yang mungkin saja salah satu stafnya, iya. Staf saja, bukan kepemilikan," kata JK pada 3 September 2015.

Tentang posisinya sebagai dirut Pelindo II, Lino punya pembelaan. Aku dia, hubungannya dengan Sofyan Djalil memang sangat dekat. Bahkan Sofyanlah orang yang memintanya menjadi Dirut Pelindo II pada 2009. Di dunia pelabuhan, Lino bukan orang baru. Dia pernah bekerja di Tanjung Priok dan berhenti pada 1990. n

RJ Lino

19

Bisnis Sengketa

TPI Mengudara Lagi TPI melakukan uji coba siaran pada channel 37 UHF. Masalahnya, frekuensi itu masih dipakai oleh MNC TV. Bagaimana ujungnya?

TEKS Sri Wulandari foto Riset

A

pa kabar kisah sengketa Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut – Hary Tanoesoedibjo? Rupanya sengketa selama lebih dari 13 tahun itu belum juga usai. Dua pekan lalu, sebuah kabar mengejutkan datang, frekuensi yang digunakan oleh MNCTV mendadak memunculkan colour bar dengan tulisan “TPI 37 UHF” sekitar pukul 17.00 wib.

Tentu saja, kehadiran pemberitahuan itu mengguncangkan ketenangan MNC Group. Untuk meredakan pertanyaan masyarakat, MNC pun memberikan klarifikasi bahwa "gangguan" tersebut diakibatkan oleh gangguan internal di pihak MNCTV. Tapi jika menelusuri jejak sengketa itu, maka masyarakat pun mahfum bahwa pelakunya adalah pihak Tutut.

Bukan tanpa alasan jika pihak Tutut melakukan demikian. Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan Tutut dalam sengketa perebutan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (berubah nama menjadi MNCTV) terhadap MNC Media (pihak Hary Tanoesoe-

Hary Tanoesoedibjo dan Siti Hardijanti Rukmana

20

dibjo). Berdasarkan keputusan MA, kepemilikan TPI dikembalikan ke tangan Mbak Tutut.

Pasca keputusan pengadilan tersebut, TPI telah melakukan siaran percobaan pada tanggal 15 Oktober dan 16 Oktober 2015 lalu. Disebutkan TPI seharusnya menggunakan frekuensi yang saat ini digunakan MNCTV. Untuk siaran itu, pihak Tutut mengaku mengantongi Izin Stasiun Radio (ISR) dari Kemenkominfo dengan nomor 01011584-000SU/20032015, akhirnya berbekal izin ISR Stasiun TPI melakukan siaran percobaan pada Kamis (15 Oktober 2015) dan Jumat (16 Oktober 2015).

Pihak MNC tak tinggal diam. Mengaku, sudah tiga kali diganggu, pihak MNCTV meminta Kemenkominfo mengatasi persoalan tersebut. ”Ini kan sesuatu yang kasat mata. Kemenkominfo juga punya alat untuk memonitor dan sebagai regulator harus proaktif menertibkan siaran gelap yang mengganggu siaran resmi MNCTV,” kata Direktur MNCTV Ruby Pandjaitan.

Akan halnya, Mohamad Yarman dari TPI mengaku telah melakukan test on air TPI di channel 37 UHF, namun sangat disayangkan siaran yang diterima pemirsa Indonesia khususnya yang berada di Jakarta belum sepenuhnya jernih. “Kami meminta Kemenkominfo menindak tegas gangguan siaran kami ini,” ujar Mohamad Yarman.

Nah, siapakah yang menjadi si pengganggu itu sebenarnya? Kalau merunut pada keputusan pengadilan, memang seharusnya channel 37 UHF dikembalikan Tutut. Tapi dari pihak Hary menolak mengembalikan. Alasannya, karena Tutut masih tersangkut utang piutang.

Hary sendiri juga punya alasan mengapa mengambil TPI. Saat itu, kinerja keuangan televisi yang pertama kali mengudara 1 Januari 1991 itu sangatlah buruk. Utang terus menggunung. Pada 2002, Tutut terjerat utang Rp 1,634 triliun, TPI pun terancam pailit. Tutut akhirnya meminta bantuan kepada Hary untuk membayar sebagian utang-utang pribadinya.

Melalui PT Berkah, Hary Tanoe sepakat melunasi utang senilai US$ 55 juta. Hary kembali menggelontorkan dana mencapai angka US$ 60 juta. Imbalannya, Hary mendapatkan saham TPI sebanyak 75%. Sayangnya, Tutut membantah telah mengalihkan 75% sahamnya di TPI kepada Hary. Klaim mengklaim ini membutuhkan perjuangan panjang untuk menyelesaikannya.

Soal utang itu sendiri, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 April 2015 telah mengeluarkan putusan bahwa putusan BANI terkait perkara No. 547/XI/ARB-BANI/2013 batal dan tidak berkekuatan hukum. Kuasa hukum Tutut, Hary Ponto beberapa waktu silam menyebutkan Tutut akan membayar seluruh pinjamannya kepada PT Berkah. “Berapa yang sudah dikeluarkan Berkah saat membantu Ibu Tutut, siap dilunasi termasuk bunganya,” ujar Hary Ponto.

Mari kita tunggu babak selanjutnya. n

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

Bisnis Otomotif

Serbuan Mobil China Mobil China mulai menyerbu Indonesia. Tapi, mampukah mereka meruntuhkan dominasi mobil-mobil Jepang?

TEKS Sri Wulandari foto Dahlan RP

B

ersiap-siaplah Indonesia. November nanti, mobil-mobil asli buatan China bakal menyerbu Tanah Air. Sebelumnya, Cheery, Foton, Great Wall, dan Gelly yang sudah lebih dulu bermain di Indonesia. Keberhasilan merek-merek itu rupanya menarik produsen lain untuk turut meramaikan industri otomotif di Indonesia.

Perusahaan otomotif asal China, PT Sokonindo Automobile dan DSFK, perusahaan patungan Dongfeng Motor Group and Chongqing Sokon Motor Group misalnya, bakal meramaikan pasar di segmen low MPV yang selama ini dikuasai pabrikan asal Jepang.

Dengan ivestasi sebesar US$ 150 juta, Sokon diproduksi di Jalan Raya Industri Modern, Cikande, Serang, Banten. Dari pabrik ini, akan diproduksi 50.000 unit pada tahap awal.

Kata Komisaris PT Sokonindo Automobile Alexander Barus, produksi Sokon di Indonesia akan bekerja sama dengan perusahaan asal China, Dong Feng dan pengusaha lokal Herman Jaya, pemilik Kaisar Motor.

Di China, produksi Sokon mencapai 400.000 unit per tahun dengan merek Sokon GSF. Untuk pasar Indonesia, merek yang akan digunakan adalah Sokon GSF Rajawali dan Sokon GSF Luwi. Mobil ini akan diproduksi dua jenis, yaitu diesel dengan kapasitas 1.300 cc dan bensin 1.500 cc.

Itu baru Sokon. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebut ada investasi sebesar US$ 900 juta yang berasal dari prinsipal asal China, SAIC Motor Corporation Ltd, Maxus, Beiqi Foton Motor Co Ltd, perusahaan otomotif terbesar di China bekerjasama dengan General Motors dan Wuling Automobile Co Ltd. Dengan bendera PT SGMW Motors Indonesia, perusahaan patungan ini tengah membangun pabrik di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dengan investasi US$ 700 juta.

Mereka akan memproduksi kendaraan serbaguna atau multipurpose vehicle (MPV) dan Low Cost Green Car (LCGC) merek Wuling dengan bendera PT SGMW Motors Indonesia, perusahaan patungan SAIC, General Motors juga Wuling Automobile Co Ltd. Selanjutnya, Foton berencana menanam investasi US$ 50 juta untuk membangun pabrik perakitan kendaraan komersial. Jika tidak ada kendala, pabrik tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2017 dengan kapasitas produksi

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

Mobil produksi China

sekitar 120.000 – 150.000 unit per tahun.

Presiden Direktur SGMW, Xu Feiyun mengakui, tak mudah untuk menerobos pasar Indonesia yang notabene sudah dikuasai produk otomotif dari Jepang. Namun dia yakin, bisa menarik minat dari konsumen Indonesia. “Kami mengerti bahwa market di Indonesia 91% lebih mengenal merek Jepang. Tapi industri otomtoif China atau Tiongkok telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun. Jadi dari segi kualitas termasuk oke. Kami harus mengerti selera konsumen, dengan demikian kami bisa memuaskan kebutuhan konsumen. Di tahap awal, kami ingin masuk ke market share 5%,� katanya.

Masih ada lagi merek Maxus yang tampil perdana di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2015. Di pameran otomotif terbesar di Indonesia itu, PT Weststar Indonesia, agen pemegang merek (APM) Weststar di Indonesia, merilis mobil komersial Maxus V80, yang bisa digunakan sebagai ambulan, mobil polisi, dan mobil katering.

Mobil-mobil asal China ini siap bertarung dengan prinsipal Jepang yang telah lama menguasai pasar otomotif Indonesia. Berdasarkan data Gaikindo, per Agustus 2015 Jepang menguasai 97,5% pasar mobil Indonesia dengan volume penjualan 654.595 unit. Adapun kontribusi merek Eropa dan AS mencapai 1,8% dan Korea Selatan 0,5%.

Kontribusi merek Malaysia, China, dan India sangat kecil, karena volume penjualannya di bawah 1.000 unit. n

21

Bisnis Profil

Aktivis mahasiswa yang selalu melakukan aksi demonstrasi ini menjelma menjadi pengusaha kaya raya. Kerja keras dan pantang menyerah, adalah kunci suksesnya.

Dia berhasil meraup pendapatan tiap bulan US$ 2,5 miliar.

TEKS SRI WULANDARI foto Riset

Orji Kalu

Belajar dari

Sang Aktivis 22

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

Bisnis Profil

O

rji Kalu tak pernah mengira dia bakal menjadi nahkoda dari perusahaan besar bernama SLOK Holdings yang dia dirikan. Kalau perusahaan itu tak menghasilkan pundi-pundi dolar ke kantongnya, mungkin namanya tak tercatat di majalah Forbes sebagai sosok kaya raya dari negeria Afrika. Total kekayaannya mencapai sebesar US$ 1 miliar dan dia berada di urutan ke-26 sebagai orang terkaya di Afrika.

Terlahir pada 21 April 1960, dia memiliki pribadi dan watak yang keras. Semasa menjadi mahasiswa di University of Maiduguri, dia mengambil jurusan ilmu politik. Kalu tak pernah absen dalam barisan aksi demonstrasi mahasiswa Nigeria. Lama-lama dia bosen juga menjadi aktivis. Apalagi dia dituduh sebagai dalang dari setiap aksi unjuk rasa yang kerap berakhir dengan kerusuhan Akhirnya dia memutuskan berhenti kuliah, memilih berbisnis. Semula orangtuanya menentang keputusan Kalu. Tapi Kalu tetap bersikukuh tak mau kuliah. Toh, akhirnya, sang ibu terpaksa menyetujui dan bahkan memberinya pinjaman modal sebesar US$ 35.

Itu saat usianya masih 19 tahun. Kalu pun sadar, jika ingin sukses maka dia harus bekerja keras. Apalagi dengan status putus kuliah, banyak kerabat yang meramalkan masa depannya bakal suram. Kalu ingin membuktikan, bahwa dia bisa berhasil dan meraih sukses.

Maka, mulailah Kalu berdagang. Dia membeli berbagai barang-barang komoditas seperti minyak sawit, beras, gula, garam dan tepung dari kawasan Nigeria Timur dengan harga lebih murah dan menjualnya kembali ke kawasan Nigeria Utara dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Setelah setahun berdagang, Kalu mulai melirik sektor manufaktur. Dia pun mendirikan perusahaan furnitur. Di luar dugaan bisnis furnitur yang digeluti Kalu berkembang pesat. Tak puas sampai di situ, Kalu mencoba bisnis transportasi. Tangan dingin Kalu memang mujarab. Bisnis transportasinya juga berkembang pesat.

Bisnisnya pula yang menghantarkan Kalu bertemu dengan sejumlah konglomerat lain asal Afrika, seperti Mike Adenuga dan Aliko Dangote. Dari mereka, Kalu belajar bagaimana membangun bisnis dan melakukan ekspansi. Dia juga menjalin hubungan yang baik dengan sejumlah pejabat tinggi militer. Dan, akhirnya pada awal 1980, Kalu mendapatkan kontrak dari Pemerintah Nigeria untuk memasok dan mengimpor senjata serta amunisi angkatan bersenjata.

BERBISNIS DENGAN MILITER Berbisnis dengan militer memberi keuntungan yang cukup besar, sehingga Kalu bisa memperoleh lebih banyak modal untuk mengembangkan usaha dan mendirikan SLOK Holdings. Kalu lalu melakukan ekspansi bisnis dengan menerjuni bisnis real estate komersial maupun residensial. Bisnisnya pun merambah hingga mancanegara.

Di usia 33 tahun, Kalu nekat menjalin kerjasama dengan China Sino Pacific Shipbuilding untuk mengembangkan bisnis perkapalan. Untuk kepentingan ini,

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

Kalu mendirikan Slok Shipping dengan dana pinjaman dan uang pribadi. Kalu membangun bisnis perkapalan secara bertahap, mulai dari kapal-kapal ukuran kecil untuk mengangkut pekerja sampai kebutuhan patroli.

Lambat laun, armada Slok Shipping bertambah menjadi kapal-kapal berukuran lebih besar.

Saat ini, Slok Shipping beroperasi secara luas memenuhi kebutuhan kapal canggih dari pengusaha offshore migas. Perusahaan ini memiliki lebih dari 20 kapal canggih, yang membuat mereka menjadi salah satu pemain terbesar di Afrika. Bisnisnya pun merambah dari migas, perbankan, media dan penerbitan, real estate, manufaktur, perdagangan, asuransi, sampai pariwisata.

Untuk bisnis media, Kalu memiliki dua koran besar di Nigeria. Yakni, Daily Sun yang memiliki oplag sebesar 135.000 eksemplar. Daily Sun merupakan surat kabar paling populer di Nigeria dan beroperasi sejak tahun 2001. New Telegraph, adalah surat kabar berikutnya yang dia miliki. Koran yang fokus menulis berita politik, sosial, dan budaya, memiliki tiras 100.000 eksemplar.

Pada akhirnya, Slok Holdings menjadi perusahaan raksasa dengan jejaring yang tersebar mulai dari Ghana, Togo, Cotonou, Guinea, Afrika Selatan, Liberia, Botswana, hingga Korea. Saban tahunnya, Kalu berhasil mengeruk pendapatan sebesar US$ 2,5 miliar Jangan heran, bila akhirnya Kalu menjadi orang Nigeria termuda yang menerima penghargaan Nigerian National Merit Award (NNMA) dari Presiden Ibrahim Babangida pada 986, saat masih berusia 26 tahun. Penghargaan lain yang dia terima, antara lain Nigeria Chamber of Commerce industrialis of the Year, penghargaan khusus Uni Eropa di Brussels, dan World Bank Leon Sullivan Award.

Dia juga tercatat sebagai anggota Nigeria-Amerika Chamber of Commerce and Industry. Kegemaran berpolitik semasa muda, juga tersalurkan saat dia terpilih menjadi Gubernur Abia sepanjang periode 29 Mei 1999–29 Mei 2007. Selama delapan tahun menjabat, hubungan Kalu dengan Presiden Nigeria pada saat itu, Jenderal Olusegun Obasanjo terbilang tak harmonis.

Pasalnya, Obasanjo sempat melakukan manuver politis dan berdampak bagi bisnis Kalu. Obasanjo menutup beberapa usaha Kalu yang sedang berkembang, seperti Slok Air. Maskapai ini dilarang terbang pada Maret 2004. Izin Hallmark Bank, sebuah bank komersial, di mana Kalu miliki saham hingga sebesar 70% dicabut. Saat turun dari kursi jabatan Gubernur Abia pada tahun 2007, Kalu mengakui telah kehilangan puluhan juta dolar karena sejumlah ladang bisnisnya ditutup.

Meski mendapat tekanan yang cukup keras, Kalu tak patah semangat. Dia masih memiliki sejumlah rencana bisnis untuk direalisasikan. Yang terbaru, Kalu membangun hotel yang diberi nama "Sun Heaven Hotel and Resort" di Victoria Island, Lagos. Rencananya, hotel itu akan dirilis pada awal tahun 2016. Dia juga akan membangun sejumlah hotel di Lekki, Ikoyi, Asokoro, Gudu, Umuahia dan Enugu bekerjasama dengan pengusaha asal Turki, Elis Seval n

23

Populasi lanjut usia (lansia) di Indonesia diperkirkan bakal meledak menjadi yang terbesar di dunia. Alhasil, otoritas pun mulai membuka keran investasi panti jompo.

TEKS RATNA NURAINI Foto Dahlan RP, Riset

24

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

B

adan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jumat pekan lalu, membuka kick off pembahasan Daftar Negatif Investasi (DNI).

Hadir dalam pembahasan itu, para pelaku usaha, asosiasi-asosiasi, kamar dagang dan industri dari berbagai negara, dan beberapa kedutaan dari negara sahabat untuk menerima usulan terkait revisi DNI. Di antara sekian banyak bisnis yang diusulkan, salah satunya adalah dibukanya keran investasi, termasuk bagi investor asing, demi menggerakkan bisnis senior living alias panti jompo. Menjelaskan hal itu, Kepala BKPM Franky Sibarani menuturkan sejauh ini Jepang dan Australia telah menunjukkan minatnya untuk turut menanamkan modal di bisnis tersebut.

Kedua pihak tersebut menilai, Franky mengungkapkan, Indonesia adalah negara beriklim tropis yang cocok untuk para lansia. Bahkan, sambung dia, lansia dari negara-negara jiran khususnya Jepang dan Australia.

Potensi nilai investasi bisnis panti jompo tersebut, menurut Franky, juga relatif besar. Yakni mencapai, kata dia, senilai US$ 60 juta.

Jika keran investasi bisnis panti jompo tersebut sudah mengalir, Franky menjelaskan, peluang value lain juga bisa diperoleh. Antara lain, bisnis senior living tersebut juga bisa membuka lapangan kerja bagi tenaga perawat dari Indonesia.

Sejatinya, bisnis tersebut memang cukup menggiurkan. Hanya saja, wacana pembukaan peluang bisnis bagi asing di sektor bisnis tersebut bukan tanpa sandungan.

Diketahui, negeri ini sudah mengatur bahwa orang asing dengan visa turis di Indonesia hanya boleh tinggal selama 3 bulan. Padahal, untuk bisnis senior living dibutuhkan izin tinggal di atas 6 bulan bagi orang asing. “Jadi memang ini seperti turis. Tapi menetap lebih lama dari masa visa turis yang diberikan. Mereka (lansia asing) tidak banyak keliling Indonesia seperti turis

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

asing biasa, hanya saja potensinya besar, US$ 40-60 juta,� tuturnya.

Lantaran itulah, secara teknis Franky mengaku, masih harus dibicarakannya terlebih dulu dengan kementerian teknis, yakni Kementerian Sosial. Namun demi menghitung perolehan laba dari bisnis tersebut, Franky berharap, kepastian terkait aturan seputar peluang investasi itu bisa diperoleh dalam 6 bulan ke depan. “Tentu yang mau dibahas dari sisi kewenangan, ini kewenangan Kemensos. Kita targetkan revisi DNI selesai dalam 6 bulan sejak Oktober ini,� pungkasnya.

Menanggapi keinginan para para pengusaha asing membuka bisnis panti jompo di Indonesia, sejumlah

Jadi memang ini seperti turis. Tapi menetap lebih lama dari masa visa turis yang diberikan.

Mereka (lansia asing) tidak banyak keliling Indonesia seperti turis asing biasa, hanya saja potensinya besar, US$ 40-60 juta.

25

pengusaha lokal pun angkat bicara. Adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar yang menyambut baik keinginan tersebut.

Hanya saja dia mengingatkan, para pengusaha asing tersebut harus mau menyesuaikan bisnis panti jompo dengan budaya dan norma-norma lokal yang berlaku di daerah tempat bisnis tersebut dibuat kelak. “Selama itu memenuhi kaidah-kaidah, budaya, kondisi sosial masyarakat, bisa diselaraskan dengan adat

26

lokal. Kami rasa itu tidak ada masalah,� katanya, beberapa waktu lalu.

KONDISI RIIL Sebenarnya seperti apa kondisi riil lansia di Indonesia?

Secara statistik terungkap, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dengan penduduk orang berusia lanjut terbanyak di dunia. Posisi tersebut membuat Indonesia berada di bawah China, India, dan Amerika Serikat.

Berdasarkan data terkini dari BPS, penduduk orang lanjut usia (60 tahun ke atas) cenderung meningkat.

Jumlah penduduk orang lanjut usia di Indonesia pada 2.000 adalah 17.767.709 orang atau 7.97 % dari jumlah penduduk Indonesia.

Pada 2010, jumlah tersebut diprediksikan meningkat menjadi 9,58 % dan pada 2020 sebesar 11,20 %. Sebuah biro sensus di Amerika Serikat juga telah mempublikasi perkiraannya bahwa Indonesia akan mengalami pertambahan warga lanjut usia terbesar di seluruh dunia pada 1990-2025, yaitu sebesar 41,4%.

Bahkan perkiraan dari Dinas Kependudukan Amerika Serikat pada 1999 mengungkap, jumlah populasi lansia berusia 60 tahun atau lebih diperkirakan hampir mencapai 600 juta orang dan diproyeksikan menjadi 2 miliar pada 2050. Dengan besaran serupa itu, maka

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

lansia di negeri ini akan melebihi jumlah populasi anak yang berusia 0-14 tahun.

Di negeri ini, peningkatan populasi orang lanjut usia diikuti pula berbagai persoalan-persoalan bagi orang lanjut usia itu sendiri sesungguhnya telah coba diatasi dengan peran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, membangun wadah atau sarana berupa Panti Werdha.

Di awal pembangunannya, panti ini dimaksudkan untuk menampung orang lanjut usia yang miskin dan terlantar. Dimana di panti tersebut, para lansia dari golongan masyarakat tersebut bisa mendapatkan fasilitas yang layak mulai dari kebutuhan makan minum sampai kebutuhan aktualisasi.

Seiring berjalannya waktu, dirasakan bahwa yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan lanjut usia yang berbasis panti tidak hanya bagi mereka yang miskin dan telantar. Melainkan juga, lansia dari kalangan keluarga yang mapan dan berkecukupan.

BISNIS MEMIKAT Jika demikian, apakah bisa diartikan bahwa memang bisnis panti jompo cukup memikat di negeri ini?

Diketahui saat ini pun tercatat telah ada sejumlah panti werdha yang tersebar di Tanah Air. Selain merupakan bentukan pemerintah, sejumlah panti pun diketahui dikelola oleh swasta.

Pengelolaan panti jompo milik pemerintah, didasarkan sejumlah aturan hukum positif yang berlaku di negeri ini. Antara lain, dalam UUD 1945 Pasal 34 yang mengamanatkan untuk memperhatikan fakir miskin dan anak telantar.

Pendirian panti sosial juga kerap didasarkan atas UU RI 4/1965 tentang Pemberian Bantuan Kehidupan bagi Orang-Orang Jompo, lalu Keputusan Menteri Sosial RI No.3/1/50/107/1979 tentang Pemberian kehidupan bagi

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

Orang-orang usia Lanjut, dan Undang-Undang RI No.6 tahun 1998, tentang “Kesejahteraan Lanjut Usia�.

Panti besutan pemerintah tersebut dibagi dalam dua kategori. Yakni yang dilakukan oleh pemerintah pusat, seperti yang terletak di Makassar dan Bekasi. Dan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti yang terdapat di sejumlah daerah.

Kategorisasi itu termasuk di dalamnya terkait alokasi anggaran bagi panti asuhan. Diketahui, otoritas pusat pernah meningkatkan anggaran untuk subsidi sebesar 26,87%, yakni dari angka semula Rp 89,7 miliar menjadi Rp 113,8 miliar. Diharapkan, peningkatan tersebut bisa membuat kebutuhan hidup sebanyak sekitar 12.500 lansia yang berada di sejumlah panti di 31 provinsi di Indonesia bisa lebih tercukupi.

Sementara itu di sektor pengelolaan swasta, tercatat pula keberadaan sejumlah panti jompo. Secara umum, kondisi di panti-panti jompo, baik milik pemerintah maupun swasta, bisa dikatakan belum ideal. Walaupun beberapa panti memang telah secara serius memulai pengelolaan panti jompo secara profesional.

Salah satunya adalah panti jompo Senior Living @ D’Khayangan, Cikarang, yang dikelola PT Jababeka Tbk, perusahaan di bidang properti, bersama dengan Long Life Holding Co.Ltd, perusahaan swasta penyedia layanan bagi lansia di Jepang. Persinggahan lansia atau panti jompo itu diperuntukkan bagi mereka para lansia yang berasal dari ekonomi menengah-atas.

Biaya keanggotaannya untuk tempat tinggal tipe apartemen sebesar Rp 1,8 miliar untuk seumur hidup.

Sementara, untuk tipe villa, biaya keanggotaannya lebih dari Rp 2 miliar seumur hidup. Biaya tersebut sudah termasuk biaya makan serta keperluan sehari-hari bagi para lansia seperti biaya kesehatan, biaya perawatan oleh para care giver, serta biaya traveling meliputi Jakarta dan Bandung. n

27

Lansia di singapura

JUMLAH LANSIA MELEDAK, SINGAPURA KRISIS Penduduk usia tua di Singapura naik 30% dalam empat tahun terakhir. Kebutuhan panti jompo pun meningkat. Pemerintah merogoh kocek lebih dalam demi menambah panti bersubsidi.

TEKS RATNA NURAINI Foto Riset

O

toritas Singapura meningkatkan anggaran untuk pekerja sosial profesional. Anggaran itu diperuntukkan bagi kenaikan gaji agar mereka tetap mau bekerja di sektor tersebut. Singapura memerlukan beberapa panti jompo baru akibat terjadinya ledakan warga lanjut usia.

Diperkirakan, kenaikan gaji para pekerja tersebut berkisar antara 3% hingga 19% tergantung pada tingkatan. Terapis junior, contohnya, bakal mendapat kenaikan gaji 9%.

Menteri Sosial dan Pengembangan Keluarga Chan Chung Sing mengatakan, tambahan anggaran terutama ditujukan untuk yayasan sosial (voluntary welfare organizations). Total diperkirakan, seperti diberitakan The

28

Strait Times pada Jumat, 13 Maret 2015, kenaikan anggaran yang dimintakan akan mencapai angka 16 juta dolar Singapura. “Kenaikan gaji terakhir pada 2012. Kami membuat kenaikan rata-rata sebesar 8%. Kami ingin terus menaikkan gaji agar memenuhi standar,� ujar sang menteri.

Persoalan terkait tingginya angka lansia di sebuah negara juga terjadi di Jepang. Di negeri itu, demografi berada pada posisi piramida terbalik, di mana jumlah penduduk terbanyak didominasi oleh para lansia.

Kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan, karena salah satu sumber pendanaan negara adalah berasal dari pajak konsumsi dan penghasilan. Dengan demografi serupa itu, berarti jumlah orang dewasa yang produktif bekerja sedikit, sehingga menyebabkan budget yang diputar untuk menyediakan fasilitas umum, khususnya fasilitas pelayanan sosial menjadi semakin menipis.

Di negeri itu, angka harapan hidup untuk wanita mencapai angka 86 tahun, dan 78 tahun untuk laki-laki.

Lantaran itulah kemudian marak berdiri panti-panti jompo di Negeri Sakura.

Namun karena di Jepang, sejak 20 tahun belakangan, otoritas menyerahkan pelayanan langsung terhadap masyarakatnya ke pihak swasta, maka panti-panti tersebut cenderung dikelola swasta. Peran negara hanyalah seba-

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

gai regulator dan penyedia alokasi dana. Kalaupun ada direct service yang masih ditangani pemerintah, prosentasenya tak lebih dari 10%.

STRUKTUR LEMBAGA Hampir seluruh pelayanan sosial di Jepang ini dikerjakan oleh NPO (Houjin). NPO ini di bawahnya akan memiliki banyak shisetsu (institusi/lembaga) dengan fokus pelayanan yang berbeda-beda. Misalkan Chusinkai Houjin, memiliki jidou yougo shisetsu (institusi perlindungan anak) dan koureisha shisetsu (pelayanan untuk lanjut usia).

Setiap lembaga pemberi pelayanan terhadap lansia pada umumnya minimal bisa menampung 50 orang dan maksimal bisa mencapai 150 orang. Jumlah tersebut adalah gabungan dari yang tinggal menetap di dalam lembaga atau yang hanya dalam jangka pendek saja (short stay).

Fasilitas itu penting, mengingat saat ini jumlah anggota keluarga inti masyarakat Jepang itu sangat kecil.

Sedangkan dari jumlah kecil tersebut, rata-rata suamiisteri bekerja dari pagi sampai petang.

Alhasil, lansia yang sejatinya adalah orang tua kandungnya sendiri tersebut, tidak ada yang mengurus di rumah, karenanya fasilitas ini sangat penting dan amat diminati oleh kebanyakan masyarakat Jepang.

Lantaran itulah, di lembaga ini biasanya yang datang juga merupakan orang yang “mampu� secara materi.

Hanya karena kesibukan masing-masing anggota keluarga, sendirian di rumah adalah suatu ketidaknyamanan untuk para lanjut usia.

Lewat lembaga itulah mereka bisa bertemu, bertegur sapa, ngobrol dan banyak aktivitas lain yang telah disusun oleh lembaga. Untuk klien yang tinggal menetap, pengertiannya sudah jelas bahwa mereka sedari awal masuk ke lembaga, akan secara kontinyu mendapatkan pelayanan sampai akhir hayat, atau pembatalan kontrak pelayanan atas kesepakatan bersama.

SHORT STAY Di negeri tersebut catatan yang ada memang menunjukkan jumlah lansia yang mengantre untuk masuk ke pelayanan lembaga serupa itu amat banyak. Dan tingginya animo masyarakat lansia terhadap lembaga pelayanan khusus manula membuat sejumlah penyelenggara di negeri tersebut pun giat berinovasi.

Salah satunya adalah penyedia jasa short stay. Dengan jasa ini, kaum manula bisa menggunakan fasilitas pelayanan lembaga dalam jangka pendek. Di dalamnya termasuk fasilitas day service di mana lembaga menyuguhkan kegiatan yang selalu menarik dan senantiasa berbeda setiap harinya.

Datangnya para volunteer untuk menyuguhkan sesesuatu menjadi hiburan tersendiri untuk hari-hari senja para klien. Pengguna fasilitas ini pada umumnya adalah para Youkaigo (istilah untuk menyatakan level perawatan ringan, sedang, atau berat) level ringan. Di sini mereka mendapatkan pelayanan antar-jemput dari dan sampai ke rumah.

Dengan layanan serupa ini, para klien juga bisa mendapatkan banyak teman, meski secara fisik sudah susah untuk berjalan-jalan keliling rumah tetangga. n

Lansia di Jepang

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

29

MAKRO Kebijakan ekonomi

Strategi Tambal Sho Pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonomi jilid V. Fokus menambal target penerimaan pajak?

P

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto Riset

rediksi bakal melesetnya target penerimaan pajak atau shortfall sekitar Rp 150 triliun hingga akhir tahun, agaknya benar-benar membuat pemerintah harus kreatif membuat strategi.

Salah satunya, memberi keringanan pajak bagi korporasi melalui paket kebijakan ekonomi jilid V. Hanya berselang seminggu setelah merilis paket kebijakan ekonomi jilid IV yang fokus persoalan tenaga kerja, pemerintah mengumumkan paket lanjutannya yang fokus pada pajak korporasi.

Pengumuman disampaikan beberapa menteri, di Kantor Presiden, pada Kamis pekan lalu. Tampak hadir Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Rizal Ramli, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad.

Presiden Jokowi sendiri menyatakan, pemerintah bakal terus mengeluarkan paket kebijakan untuk memberi kesan kuat kepada masyarakat dan pelaku usaha bahwa ada konsistensi melakukan transformasi fundamental ekonomi nasional. “Oleh sebab itu paket akan terus kita lanjutkan dengan Bank Indonesia juga dengan OJK. Dari 1, 2, 3, 4, 5, nanti akan dilanjutkan lagi dengan 6, 7, 8 mungkin sampai 100. Mungkin sampai 200. Mungkin sampai 300 kesekian,� kata Presiden.

Ada tiga kebijakan dalam paket kali ini. Pertama, pemerintah menawarkan diskon tarif pajak penghasilan (PPh) bagi perusahaan yang menilai ulang (revaluasi) asetnya, kedua soal pajak berganda, dan ketiga menyangkut hal-hal yang berkaitan deregulasi perbankan syariah.

Menurut Menko Darmin Nasution, insentif keringanan pajak bagi revaluasi aset berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta. Selama ini, perusahaan tidak mau melakukan revaluasi aset karena tarif pajaknya cukup tinggi. Padahal revaluasi aset, khususnya untuk aset properti, justru bisa meningkatkan nilai aset perusahaan.

30

Pengumuman Paket Jilid V: Berpotensi tambah Rp 10 triliun hingga akhir tahun.

Besaran diskon PPh cukup menggiurkan. Jika normalnya berlaku 10% dari selisih nilai hasil revaluasi, maka jika sebuah perusahaan melakukannya hingga akhir 2016, tarifnya hanya 3% hingga 6%. Jika revaluasi dilakukan hingga 31 Desember 2015, tarifnya hanya 3%. Jika dilakukan hingga 30 Juni 2016, tarif PPh hanya 4%. Dan jika dilakukan hingga 31 Desember 2016 cuma 6%. Setelah jangka waktu itu, berlaku harga normal 10%.

Sementara kebijakan kedua, tak lain soal penghapusan pajak berganda untuk kontrak kolektif dana investasi real estate (DIRE) atau REITs (Real Estate Investment Trust). Penghapusan pajak ganda DIRE ini diharapkan bakal meramaikan pasar DIRE dalam negeri. Termasuk menarik pulang aset-aset porto-

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

MAKRO Kebijakan ekonomi

ortfall Rp 150 Triliun kantor perbankan konvesional yang bisa digunakan oleh perbankan syariah. Ini bisa mendorong efisiensi sehingga mendorong suku bunga bisa lebih murah,” ujarnya.

DATANGKAN RP 10 TRILIUN Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli memberi penegasan terkait diskon pajak untuk revaluasi aset. Kebijakan ini diyakininya bisa diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi. BUMN, misalnya, bisa mencari dana segar lebih banyak seiring kenaikan nilai asetnya setekah revaluasi. “Itu ide lama yang pernah saya lakukan, revaluasi aset,” katanya.

Rizal mencontohkan apa yang dilakukannya saat menjabat Menko Perekonomian pada tahun 2000.

Saat itu, PT PLN (persero) nyaris bangkrut karena modalnya minus Rp 9 triliun dan asetnya Rp 50 triliun.

PLN meminta uang dari negara, namun ditolak Rizal.

"Mereka minta uang dari negara, saya enggak mau.

Saya minta laporan revaluasi aset, sehingga asetnya naik dari Rp 50 triliun ke Rp 200 sekian triliun. Kemudian, sebagian saya masukan modal, dari minus Rp 9 triliun jadi Rp 104 triliun. Belum pernah dalam sejarah BUMN, BUMN diselamatkan tanpa uang. Itu terobosan,” paparnya bangga.

Kali ini, terkait revaluasi BUMN saja, Dirjen Pajak telah mengalkulasi bahwa PPh revaluasi aset bisa mendatangkan Rp 10 triliun. “Target ini bisa terealisasi dalam dua atau tiga bulan akhir tahun ini,” ujar Mekar Satria Utama, juru bicara Direktorat Pajak.

Nah, jika benar seperti itu, artinya strategi pemerintah buat memimalisir melesetnya angka Rp 150 triliun target pajak bakal terjadi. n

folio Indonesia di luar negeri. Selama ini, perusahaan properti dan infrastruktur Indonesia justru banyak menerbitkan REITs di negara tetangga Singapura.

Sedangkan kebijakan ketiga, terkait deregulasi perbankan syariah. Menurut Muliaman D Hadad, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan perbankan syariah menjadi fokus karena belum tersentuh dalam empat paket sebelumnya.

Ada dua kebijakan terkait perbankan syariah. Pertama, rileksasi produk perbankan syariah. “Kami ingin menyederhanakan perijinan produk perbankan syariah. Jadi perbankan syariah yang ingin mengeluarkan produk baru tinggal lapor saja,” kata Muliaman.

Selain itu, juga diatur penyederhanaan pembukaan jaringan kantor perbankan. “Termasuk jaringan

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

Oleh sebab itu paket akan terus kita lanjutkan dengan Bank Indonesia juga dengan OJK. Dari 1,2,3,4,5, nanti akan dilanjutkan lagi dengan 6,7,8 mungkin sampai 100. Mungkin sampai 200. Mungkin sampai 300 kesekian.

31

MAKRO Pertumbuhan ekonomi

Tetap Optimis Meski Jauh Pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal III diprediksi 4,85%.

Bakal berat mencapai target 5,7% sesuai APBN-P 2015.

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto Dok. Review

Agus Marto: Pertumbuhan ekonomi lebih baik dibanding kuartal I dan II.

32

B

ank Indonesia sempat memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 bakal mencapai angka 4,9%.

Namun, prediksi itu belum juga tercapai. Pada kuartal III ini misalnya, angkanya diprediksi mencapai 4,85%.

Agus Martowardojo, Gubernur BI, bahkan optimistis angka 4,85% untuk kuartal III bakal tercapai. Bahkan disebut lebih baik dibanding kuartal I dan kuartal II sebesar 4,7% dan 4,67%.

Nada optimis terlontar setelah mengacu pada tren inflasi yang rendah. Agus bahkan yakin, capaian inflasi di akhir tahun akan sesuai target, atau bahkan lebih rendah dari target, yakni 4% plus minus 1%.

“Kita lihat ada perbaikan pada pencapaian inflasi yang selama ini ditargetkan 4 plus minus 1%.

Sekarang ini angka 4% itu sudah semakin bisa dicapai, sehingga mungkin malah bisa lebih rendah dari 4% inflasinya,” katanya, pada Minggu (18/10).

Selain inflasi, BI juga melihat adanya penurunan pada defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). Penurunan CAD jelas bisa menjadi pendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data BI, CAD pada triwulan pertama dan kedua tahun 2015 lebih rendah dibanding periode sama pada tahun 2014. CAD pada triwulan I tahun 2015 sebesar US$ 9 miliar, sedangkan triwulan II turun menjadi US$ 4 miliar. Sementara CAD pada triwulan III diprediksi hanya 1,85% dari PDB. Lebih rendah dibanding tahun 2014 sebesar 3% dari PDB. Data ini menunjukkan bahwa CAD sepanjang 2015 bisa dikendalikan dibanding tahun lalu. “Prediksi sampai akhir tahun, CAD (current account deficit) sebesar 2% atau lebih rendah daripada akhir tahun lalu sebesar 3,1%,” katanya.

Prediksi senada juga disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III akan berada di level 4,8% hingga 5%. Dan konsumsi tetap menjadi pendorong utama.

“Konsumsi pemerintah juga mungkin punya peranan yang lebih besar,” kata Menkeu Bambang, di DPR, pada Senin pekan lalu.

Ichsanuddin Noorsy, pengamat ekonomi, pernah memprediksi bahwa angka pertumbuhan ekonomi 2015 hanya berada pada kisaran angka 4,8%.

Susah untuk menembus angka 5% atau bahkan memenuhi target APBN-P 2015 sebesar 5,7%.

Alasannya, kinerja pemerintah selama 2015 hingga akhir Agustus tidak maksimal. Terlihat dari penyerapan anggaran yang baru mencapai 46%.

Dan diyakini, tak bakal mungkin menghabiskan 54% sisanya dalam waktu tiga bulan atau hingga akhir tahun.

“Asumsi saya, serapan anggaran APBN-P 2015 tidak mungkin melampaui 90%, dengan begitu pertumbuhan ekonomi tahun ini tidak mencapai di atas 5%, tapi di 4,8%,” katanya. n

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

MAKRO Praktik ilegal

Dana haram: Potensi tambahan penerimaan Rp 60 triliun per tahun.

A

da kabar menyesakkan. Dana haram atau illicit yang dihasilkan dari penghindaran pajak dan aktivitas ilegal di Indonesia yang mengalir ke luar negeri, nilainya mencapai US$ 187,8 miliar atau sekitar Rp 2.566 triliun, selama 2003-2012.

Data tentang dana haram ini dilansir Global Financial Integrity. Dana haram di antaranya berasal dari praktik penggelapan pajak, korupsi, pencucian uang, hingga pemalsuan dokumen perdagangan.

Indonesia berada pada peringkat tujuh dari 10 negara dengan illicit terbesar. Semakin tinggi illicit, maka angka kemiskinan dan ketimpangan di suatu negara juga semakin tinggi. Sebaliknya, jika tingkat illicit rendah, indeks kemanusiaan juga lebih baik.

“Tingginya dana illicit jelas merugikan perekonomian Indonesia. Sebab, negara menjadi kehilangan potensi pendapatan yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan,” kata Setyo Budiantoro, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, pada Minggu (18/10).

Setyo kemudian mengestimasi, Indonesia setiap tahunnya ‘kehilangan’ uang hingga Rp 240 triliun atau setara 4% produk domestik bruto. Sementara secara global, dana illicit untuk periode yang sama, nilainya US$ 6,6 triliun. Melebihi total dana investasi langsung atau foreign direct investment dan dana pembangunan global.

Hal yang lebih mengerikan, pergerakan dana haram setiap tahunnya meningkat. Jika di rata-rata, pertumbuhannya 9,4% per tahun. Benua Afrika paling merasakan dampak.

Salah satu praktik illicit yang lazim digunakan untuk penghindaran pajak adalah transfer pricing. Skema ini mujarab untuk memainkan pembayaran tarif pajak.

Caranya, ‘mengalihkan’ pendapatan dan laba anak perusahaan di Indonesia kepada induk perusahaan yang berada di negara lain.

Sudah menjadi rahasia umum, di mana sebuah perusahaan multinasional yang melakukan ekspor atau impor barang dengan anak perusahaan, harganya jauh di bawah harga pasaran.

Siasat ini menyebabkan tarif pajak yang harus di-

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

Gelembung Dana Haram Aliran dana haram yang mengalir dari Indonesia nilainya Rp 2.566 triliun. Setiap tahun pemerintah rugi Rp 240 triliun.

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto Dok. Review

bayar anak perusahaan menurun drastis, karena pendapatan dan laba yang diperoleh juga menurun. Masalahnya, anak-anak perusahaan ini berada di negara yang menjadi basis produksi seperti Indonesia.

Sementara perusahaan induk memilih berbasis di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah, sehingga labanya bisa sangat tinggi. Sejauh ini, para pelaku transfer pricing di Indonesia, ditengarai menggunakan Singapura sebagai basis.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro telah membuat antisipasi dengan meluncurkan Indonesia National Single Window (INSW) yang nantinya terintegrasi dengan Asean Single Window.

“Ada perusahaan yang melaporkan harga barang ekspornya di bawah harga pasar, harganya diperkecil, ini potensi transfer pricing. Saya gak bilang semua, tapi ada,” ujarnya.

Sementara menurut Sigit Priadi Pramudito, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, ada potensi tambahan penerimaan sebesar Rp 60 triliun per tahun jika pihaknya mampu membereskan persoalan transfer pricing. n

33

MAKRO TKI

Moratorium TKI Jalan Terus Mahkamah Konstitusi menolak uji materiil beberapa pasal terkait moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah. Sumber devisa masih terganggu.

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto Dahlan RP

tic worker itu, maka seluruh pengiriman dan penempatan TKI PRT ke 21 negara Timur Tengah adalah terlarang dan masuk kategori tindak pidana trafficking (perdagangan orang),” kata Hanif, pada Senin (4/5/2015).

Masih menurut Menaker, kebijakan itu sesuai arahan Presiden Jokowi serta rekomendasi dari sejumlah duta besar RI di Timur Tengah.

Data-data yang dimiliki kementerian menunjukkan, perlindungan bagi TKI domestic worker, terutama

P

upus sudah harapan para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermimpi segera berangkat ke luar negeri. Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menolak permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKI).

“Amar putusan, mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Arief Hidayat, Ketua MK, saat membacakan amar putusan nomor 61/PUU-XIII/2015, di ruang sidang pleno MK, pada Selasa pekan lalu.

Permohonan uji materiil diajukan oleh PT Gayung Mulya Ikif, perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS), serta dua calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Para penggugat merasa dirugikan oleh ketentuan sejumlah pasal dalam UU PPTKI. Salah satunya pasal 81 ayat 1, yang menyatakan bahwa pemerintah bisa menghentikan atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu dan untuk pekerjaan atau jabatan tertentu.

Maklum, berdasarkan beleid inilah, pada awal Mei silam, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri untuk sementara menghentikan atau memoratorium penempatan TKI di 21 negara di Timur Tengah. Khususnya TKI pada pengguna perseorangan. Dikenal dengan istilah TKI domestic worker atau penata laksana rumah tangga (PLRT).

Adapun 21 negara adalah Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman, dan Yordania. Khusus untuk Arab Saudi, pemerintah telah resmi menghentikan pengiriman TKI sejak 1 Agustus 2011.

Alasan yang diajukan Menaker, pengiriman TKI justru berpotensi memunculkan pelanggaran terkait human trafficking atau perdagangan manusia, serta rendahnya norma ketenagakerjaan yang masih berlaku di 21 negara tersebut.

“Dengan adanya roadmap penghentian TKI domes-

34

Kumpulan Tenaga Kerja Indonesia (TKI): Para TKI Sumber devisa terbesar kedua.

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

MAKRO TKI di negara-negara Timur Tengah, dinilai masih sangat minim.

Belum lagi adanya budaya setempat yang mempersulit tindakan perlindungan. Sebut saja sistem ‘kafalah’ yang menyebabkan posisi tawar TKI sangat lemah dibanding majikan. Banyak TKI tak bisa pulang ke Tanah Air meski kontrak kerjanya habis, karena dilarang majikan atau dipindah ke majikan lain.

Tak hanya itu, standar gaji yang berlaku juga sangat rendah, berkisar Rp 2,7 juta hingga Rp 3 juta per bulan.

Setara Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Besaran gaji ini, tentu saja, tak sebanding dengan risiko pergi jauh meninggalkan Tanah Air dan keluarga.

KURANGI DEVISA Alasan utama majelis hakim MK menolak disebabkan dalil para pemohon tidak beralasan demi hukum. MK

menilai, penghentian pengiriman TKI merupakan wewenang pemerintah.

“Kebijakan Kemenaker untuk menghentikan sementara (moratorium) pengiriman tenaga kerja domestik ke luar negeri bertujuan agar semua pihak yang terkait melakukan evaluasi dan pembenahan sistem penempatan dan perlindungan TKI informal atau domestik,” papar Manahan Sitompul, Hakim Konstitusi.

Selain itu, pemerintah juga memiliki wewenang untuk menetapkan negara mana saja yang tertutup bagi pengiriman TKI dengan alasan keamanan dan perlindungan.

“Selain mendasarkan pada pertimbangan ada atau tidaknya perjanjian tertulis dengan negara tujuan, penempatan TKI juga bisa didasarkan pada alasan keamanan,” kata Manahan.

Keputusan MK terkait moratorium ini, agaknya bakal mengerem laju pendapatan negara dari sisi devisa.

Saat moratorium dikeluarkan, pihak Kadin Indonesia sempat mengritik bahwa moratorium bukan hanya merugikan perusahaan penyalur tenaga kerja, tetapi juga negara.

Maklum, transaksi devisa yang dilakukan para TKI mencapai US$ 7,7 miliar per tahun atau US$ 700 juta per bulan. Setara Rp 104 triliun per tahun atau Rp 8,7 triliun per bulan.

“Devisa negara akan berkurang. Karena kita tahu bahwa devisa kita terbesar nomor dua berasal dari tenaga kerja ini. Begitu tenaga kerja tidak dikirim, tidak ada devisa yang masuk ke Indonesia,” kata Nofel Saleh Hilabi, Ketua Satuan Tugas TKI Kadin Indonesia.

Menurut data Kadin Indonesia, sebelum moratorium, sekitar 40 ribu TKI dikirim ke wilayah Timur Tengah dalam sebulan. Mayoritas bekerja di Arab Saudi.

Guna mengantisipasi dampak moratorium ke Timur Tengah, Menaker memang menyatakan mempersiapkan program pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di daerah asal TKI. Yakni menciptakan wirausaha baru dan inkubasi bisnis, padat karya produktif, teknologi tepat guna, dan tenaga kerja pendamping (TKI sukses) bagi 24 ribu orang. Sudahkah terealisasi? n

Devisa negara akan berkurang. Karena kita tahu bahwa devisa kita terbesar nomor dua berasal dari tenaga kerja ini. Begitu tenaga kerja tidak dikirim, tidak ada devisa yang masuk ke Indonesia. reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

35

keuangan Asuransi PHK

Karyawan terkena PHK: Sedia payung sebelum terkena PHK.

Payung Buat Korban PHK PHK tak hanya menyakitkan bagi karyawan, tapi juga bisa bikin bangkrut perusahaan. Asuransi pesangon bisa menjadi alternatif.

K

TEKS bastaman foto Riset

risis kali ini sungguh luar biasa. Sejak Januari hingga September kemarin, sudah lebih dari 62.000 buruh kehilangan pekerjaan karena perusahaan mereka turun penjualannya.

Pihak Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) memperkirakan, angka pemecatan itu akan semakin menggelembung. Soalnya, dalam situasi seperti sekarang, sulit bagi pengusaha untuk menghindari PHK. Betul, banyak yang tidak setuju dengan cara pengusaha mengatasi kelesuan dengan PHK. Kalau perusahaan ingin menekan biaya produksi, menurut mereka, hendaknya jangan buruh yang selalu dikorbankan.

Soalnya, persentase upah dari seluruh biaya produksi di sini rendah sekali. Rata-rata hanya sekitar 11% dari

36

seluruh biaya produksi.

Tapi, apa boleh buat, untuk menyesuaikan pengeluaran dengan penghasilan yang menurun tajam, sejumlah perusahaan terpaksa mem-PHK-kan karyawannya. Jurus pamungkas ini memang paling menyakitkan bagi banyak pihak. Selain karyawan kehilangan pekerjaan, perusahaan pun harus mengeluarkan banyak duit untuk membayar pesangon.

Namun agar PHK tidak sampai membangkrutkan perusahaan, ada baiknya manajemen sedia payung sebelum hujan. Salah satunya adalah dengan mengikuti progam asuransi PHK, yang belakangan banyak dijajakan perusahaan asuransi. Asuransi Dana Pesangon yang ditawarkan PT Equity Life Indonesia sebagai salah satu contoh.

Asuransi ini merupakan salah satu bentuk alternatif dari pencadangan. Maksudnya, perusahaan menyisihkan sebagian modal atau pendapatannya untuk ditempatkan di produk asuransi pesangon. Langkah ini dilakukan agar perusahaan tidak mengalami kesulitan jika suatu saat ada karyawan yang pensiun, mengundurkan diri, meninggal, cacat total, atau ketika perusahaan terpaksa melakukan PHK.

NASABAH BANK Selain meringankan beban, perusahaan juga dapat membiakkan dana yang ditempatkan di produk asu-

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

keuangan Asuransi PHK

Bagai karyawan yang terkena PHK karena cacat tetap akibat kecelakaan, mereka akan mendapat santunan. ransi tersebut. Soalnya, oleh perusahaan asuransi, dana tersebut ditanamkan lagi pada sejumlah instrumen investasi. Tinggal pilih, bisa ditempatkan di deposito, saham-saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia, obligasi, atau reksa dana. Terakhir, investasi bisa juga diputar di instrumen syariah.

Jadi, besarnya return tergantung pada pilihan nasabah. Nah, lantaran dananya berkembang, bila terjadi PHK, si karyawan tak hanya akan mendapatkan pesangon saja. Mereka juga akan mendapat benefit lain yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja. “Bagi karyawan yang terkena PHK karena cacat tetap akibat kecelakaan, mereka akan mendapat santunan,” ujar seorang pegawai Equity Life.

Santunan juga bisa dinikmati oleh nasabah Asuransi Sinar Mas yang terkena PHK karena cacat tetap atau perusahaannya pailit. Bagi karyawan yang terkena PHK gara-gara perusahaannya pailit, misalnya, mereka akan mendapat santunan sebesar Rp 1.500.000 dan uang pesangon Rp 500.000 per bulan yang akan diberikan selama tiga tahun. Sayangnya, Sinar Mas hanya memberi pertanggungan maksimal sebesar Rp 250 juta atau 36 kali gaji.

Selain Asuransi Sinar Mas, Allianz juga menawarkan produk serupa. Menurut Alan Darmawan, Direktur PT Allianz Life Indonesia, produk Savings Plan yang ditawarkan perusahaannya ditujukan untuk institusi keuangan mikro. Saat ini sudah 80 institusi keuangan mikro dengan jumlah nasabah lebih dari 3,4 juta orang. Jaminan yang diberikan oleh Allianz berupa pelunasan pinjaman nasabah dari institusi keuangan mikro yang terkena PHK. Bila Equity dan Allianz lebih banyak bermain di sektor korporasi dan institusi mikro, tidak demikian halnya dengan Jasindo. Perusahaan pelat merah ini menawarkan Personal Accident Pemutusan Hubungan Kerja (PA + PHK). Perbedaan lain, prouk ini untuk meng-cover produk bancassurance. Makanya, jaminan yang diberikan adalah pelunasan pinjaman nasabah bank jika mereka terkena PHK. Karena didesain untuk melengkapi produk bank, harga pertanggungan produk asuransi PA + PHK disesuaikan dengan plafon kredit. Untuk saat ini nilainya sebesar Rp 50 juta per orang atau Rp 2 miliar per perusahaan. Jangka waktu pertanggungan juga disesuaikan dengan jatuh tempo kredit. “Sejak diluncurkan 2005, pertumbuhannya cukup pesat,” ujar Sahata L Tobing, Direktur Operasional PT Jasindo. n

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

Agar BPJS tidak Guncang

P

HK massal yang dilakukan sejumlah perusahaan telak mengenai ulu hati BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana tidak? Selama bulan September saja, jaminan hari tua (JHT) yang dicairkan oleh korban PHK sudah mencapai Rp 2 triliun. Angka ini diperkirakan akan membengkak hingga Rp 30 triliun sampai akhir tahun mengingat antrean korban PHK semakin memanjang dari hari ke hari.

Betul, duit para pekerja yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini ditaksir mencapai Rp 200 triliun. Tapi jika terus-menerus diambil, bukan tidak mungkin akan berkurang banyak. Tidak hanya itu saja, perbankan dan pasar modal juga bisa terguncang karena sebagian besar dana itu oleh BPJS disimpan di deposito, obligasi, dan saham.

Itu sebabnya, saat ini Bappenas sedang merancang pembentukan asuransi bagi korban PHK. Menurut Rahma Iryanti, Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan usaha Kecil Menengah Bappenas, pembentukan asuransi PHK ini untuk mengantisipasi lonjakan pencairan JHT. “Asuransi pekerja ini sebenarnya sudah diusulkan sejak 2004, tapi cenderung timbul tenggelam,” ujarnya.

Berbeda dengan program jaminan sosial, asuransi PHK sifatnya tidak wajib bagi pekerja. Namun, menurut Timboel Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, perusahaan masih bisa mengikutsertakan karyawannya dalam asuransi PHK. Soalnya, dalam pasal 24 standar akuntansi keuangan (PSAK24), perusahaan boleh memotong upah pekerja sebesar 8,3% sebagai dana pencadangan. n

37

keuangan Refinancing

Proyek kelistrikan: Dananya rawan diselewengkan.

Dipaksa Menelan Dana Mahal Bank BUMN seperti dipaksa menerima pinjaman dari CBD dengan bunga tinggi. Soalnya, proyek yang akan dibiayai dengan pinjaman tersebut sebagian masih rencana.

TEKS bastaman foto Dahlan RP

B

anyak duit juga bisa bikin pusing. Itulah kalimat yang dikemukakan seorang pejabat tinggi di sebuah bank pemerintah.

Bagaimana tidak? Pinjaman sebesar US$ 3 miliar dari China Development Bank (CDB) sudah masuk ke brankas Bank Mandiri, BRI, mapun BNI. Tapi, sebagian besar proyek yang akan dibiayai dengan pinjaman (refinancing) tersebut ternyata masih tahap rencana.

Proyek pembangkit listrik, contohnya. Untuk me-

38

ngejar target pembangunan pembangkit listrik 10 MW pada 2015, PLN baru akan meneken perjanjian jual beli (power purchase agreement) untuk pembangkit berkapasitas 4.000 MW di bulan November. Proyek ini merupakan bagian dari program pembangunan pembangkit listrik 2014 – 2019 sebesar 35.000 MW. Artinya, masih butuh waktu cukup lama untuk memulai pembangunan proyek ini.

Padahal, seperti disampaikan para petinggi bank BUMN, sebagian besar pinjaman dari CBD akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan pembangkit listrik. BNI, misalnya. Dari total pinjaman US$ 1 miliar yang diterima dari CBD, sekitar US$ 860 juta akan dipergunakan untuk membantu pembiayaan proyek pembangkit listrik. “Lalu ada proyek jalan tol dan pelabuhan laut dengan total nilai US$ 281 juta,” ujar Achmad Baiquni, Direktur Utama BNI. Seperti halnya BNI, BRI pun akan menggunakan sebagian besar pinjaman dari CBD untuk membiayai proyek power plant. “Lebih dari separuhnya,” ujar Haru Koesmahargyo, Direktur Keuangan dan Treasury BRI. BRI juga tertarik membiayai hilirisasi indus-

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

keuangan Refinancing tri crude palm oil (CPO), pertambangan, perhubungan udara dan laut. Termasuk membiayai proyek pembangunan rel kereta api Stasiun Manggarai – Bandara Soekarno – Hatta dengan nilai Rp 2,5 triliun.

Masalahnya, ya itu tadi, proyek-proyek yang akan dibiayai dengan utangan dari CBD sebagian masih dalam tahap perencanaan. Alhasil, pinjaman dari negeri Tirai Bambu itu untuk sementara akan ngorok di brankas bank BUMN. Tentu saja ini menjadi beban bagi bank BUMN. Sebab, bunga yang dikenakan CBD relatif tinggi, yakni London Interbank Offered rate (Libor) plus 2,85% atau sekitar 3,4%.

Sangat tinggi, memang. Bandingkan dengan bunga pinjaman yang dikenakan bank asing kepada PT Tuah Turangga Agung dan Pamapersada Nusantara. Untuk pinjaman sebesar US$ 11 juta, kedua anak usaha United Tractor ini hanya dikenai bunga pinjaman Libor plus 2,25%. Padahal, dari segi ukuran dan keamanan, jelas kedua perusahaan itu jauh di bawah Bank Mandiri, BRI maupun BNI. Makanya, wajar bila Apung Widadi, Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra), merasa heran. Jika ingin membiayai proyek kelistrikan, menurutnya, CBD bisa langsung memberikan pinjaman kepada PLN dengan jaminan pemerintah atau proyek yang dibiayai. “Kenapa harus melalui bank pemerintah? Seolah-olah ini bank BUMN menjadi jaminan utang,” ujarnya.

kelompok BUKU IV (Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI) mencapai total Rp 401 triliun lebih. Sebagian besar merupakan kredit infrastruktur.

Dalam pandangan Ipung, pinjaman dari CBD hanya akan menambah angka undisbursed loan di bankbank BUMN. Dan, seperti biasa, kemungkinan besar pinjaman dari CBD tadi akan ditempatkan di sejumlah instrumen keuangan. Baik dalam bentuk sertifikat deposito Bank Indonesia, surat utang negara, atau diputar di pinjaman antarbank.

Tingginya angka undisbursed loan, salah satunya, disebabkan oleh kondisi ekonomi. Terbukti, hampir sebagian besar kredit yang belum ditarik diperuntukkan bagi modal kerja dan investasi. Sementara, alokasi kredit yang diberikan untuk sektor konsumsi masih cukup besar. “Akibat perekonomian lesu, kegiatan investasi belum tumbuh seperti yang diharapkan,” ujar sebuah sumber di OJK. Ia pun belum terlalu yakin, situasi ini akan cepat berubah. Apalagi, fakta di lapangan menunjukkan sektor infrastruktur termasuk yang mengalami masalah. Bahkan di sektor konstruksi angka kemacetannya sudah di atas 5%. Jadi, bukan tidak mungkin bila pinjaman dari CBD diputar instrumen investasi. Sebab, bank-bank pemerintah tidak perlu pusing memikirkan ancaman kredit bermasalah. n

KELEBIHAN LIKUIDITAS Ipung memang patut bertanya seperti itu. Soalnya, jika proyek yang dibiayai macet atau mangkrak, maka bukan tidak mungkin CBD meminta agar piutangnya dikonversikan menjadi kepemilikan saham di bank BUMN. Namun kekhawatiran seperti itu dibantah Gatot Trihargo, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsulrasi kementerian BUMN. “Tidak ada penjualan aset dalam kesepakatan pinjaman dengan CBD,” ujarnya.

Tak hanya itu, agar tidak terjadi penyalahgunaan kredit, pemerintah berjanji akan melakukan pengawasan secara ketat. Kredit juga baru akan dicairkan bila sudah memenuhi syarat. Misalnya, apabila proses perizinan dan pembebasan lahan sudah tuntas. Dengan demikian, risiko terjadinya keterlambatan pengerjaan proyek bisa diantisipasi. Selain itu, dana yang diberikan bank juga dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan proyek.

Kendati tidak ada jaminan aset, kredit dari CBD tetap saja mengundang pertanyaan. Soalnya, saat ini bank-bank BUMN tengah kelebihan likuiditas. BNI, misalnya, masih memiliki dana segar Rp 20 triliun yang siap dikucurkan dalam bentuk kredit. Ini belum termasuk kredit yang belum ditarik atau undisbursed loan yang jumlahnya mencapai Rp 38,2 triliun. Kredit mubazir di Bank Mandiri malah lebih besar lagi, jumlahnya sudah menembus Rp 100 triliun.

Data itu dengan jelas menggambarkan, betapa banyaknya dana yang “nganggur” di bank BUMN. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, kredit yang belum ditarik pemiliknya di bank-bank

Kenapa harus melalui bank pemerintah? Seolah-olah ini bank BUMN menjadi jaminan utang.

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

39

keuangan valas

Basi dan Bikin Bete Pertemuan FOMC memaksa para pemilik uang kembali menahan dolarnya. Untungnya, ada sejumlah sentimen positif yang membuat nilai tukar rupiah relatif stabil.

TEKS bastaman foto Riset

M

enunggu memang merupakan pekerjaan yang membosankan. Tapi, apa boleh buat, itulah yang harus dilakukan para investor pasar uang di hari-hari ini.

Soalnya, pekan ini akan digelar Federal Open Market Committee (FOMC) yang terakhir di tahun 2015. Betul, sebagian analis yakin, peluang kenaikan suku bunga The Fed di tahun ini sangat tipis.

Tapi, tak ada jaminan pula bahwa dalam rapat dewan gubernur The Fed kali ini tidak ada kejutan.

Jadi, untuk sementara, investor lebih baik duduk manis saja seraya menunggu hasil FOMC. Terlalu riskan untuk langsung mengambil sikap. Apalagi jika dilakukan di awal-awal pekan. Memang, di akhir pekan lalu kurs rupiah cenderung menguat terhadap dolar. Tapi, menurut Josua Pardede, Ekonom Bank Permata, sulit dipastikan bahwa kondisi itu akan terus berlanjut di pekan ini. “Peluang rupiah untuk terkoreksi justru semakin besar,” katanya.

Masih seperti pekan-pekan sebelumnya, sentimen negatif yang bakal menimpa rupiah datang dari Amerika Serikat (AS). Pasar kini menunggu pertemuan yang dilakukan FOMC. Bila hasil meeting tersebut memberi aba-aba untuk mengerek suku bunga The Fed, maka tekanan terhadap rupiah semakin besar. Dan dolar, yang dalam beberapa hari terakhir mengalir masuk ke Indonesia, kemungkinan akan angkat kaki.

Kecemasan itu semakin menebal setelah indeks harga konsumen (CPI) AS di bulan September naik dari 0,1% menjadi 0,2%. Angka pengangguran juga turun ke level paling rendah selama 42 tahun terakhir, yakni menjadi 255.000. “Ini memberikan peluang bagi kenaikan suku bunga The Fed pada tahun ini,” ujar Gema Goeryadi, analis dan Direktur PT Astronacci International Futures.

Keadaan semakin mengkhawatirkan ketika pasar menyaksikan perekonomian China di kuartal III hanya tumbuh 6,9%. Terendah sejak krisis 2008. Yang memprihatinkan, pelambatan ekonomi Negeri Panda ini diperkirakan akan berlanjut hingga tahun depan. Survei

40

yang dilakukan Reuters menunjukkan, perekonomian China di kuartal IV akan kembali turun ke level 6,8%.

Sementara pada kuartal I 2016 diperkirakan hanya akan tumbuh 6,7%.

Itu sebabnya, dalam pandangan para analis, kurs rupiah masih akan berfluktuasi. Apalagi ada kekhawatiran terbangnya dana asing yang sejak beberapa pekan terakhir mengucur ke negeri ini. Seperti diketahui, selain ke bursa saham, banyak investor yang masuk ke sertifikat deposito BI dan surat utang negara. “Jika dana ini terbang, maka peluang pelemahan rupiah semakin terbuka lebar,” ujar Josua.

Tapi jangan kerlalu pesimistis. Sebab, kendati cenderung melemah, Josua memperkirakan tidak akan terlalu dalam. Soalnya, tingkat inflasi di AS masih sangat rendah, sehingga peluang penundaan kenaikan suku bunga The Fed sampai tahun depan juga masih cukup besar. Perekonomian dunia yang masih loyo, pun akan menjadi pertimbangan The Fed sebelum memutuskan mengerek suku bunga.

EKONOMI CHINA LEBIH ATRAKTIF Pemangkasan suku bunga oleh People Bank of China (PBOC) serta kebijakan fiskal yang lebih longgar diperkirakan akan membuat perekonomian China lebih aktraktif di kuartal IV. Seperti diketahui, Agustus lalu PBOC memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,6%. Sementara belanja pemerintah naik 27% pada bulan September. Tak hanya itu, pemerintah China juga memberikan sejumlah kemudahan pada

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

keuangan valas sektor properti.

Sementara dari dalam negeri, otot rupiah ditopang oleh masuknya pinjaman sebesar US$ 3 miliar dari China of Development Bank (Lihat keuangan: refinancing). Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi jilid V juga cukup berhasil membuat rupiah stabil di kisaran Rp 13.500 – Rp 13.600 per dolar. Beruntungnya lagi, harga minyak mentah turun akibat melesunya perekonomian dunia.

Memang, kelesuan ekonomi dan kebijakan uang ketat Bank Indonesia masih menjadi masalah bagi dunia usaha. Soalnya, buntut dari semua itu, semakin banyak saja perusahaan yang jalan di tempat, bahkan gulung tikar. Barisan pengangguran akibat PHK pun akan semakin panjang. Dan kalau sudah begitu, giliran stabilitas Polkam akan terguncang. Inilah yang dicemaskan pelaku pasar uang.

Namun pelaku pasar tidak perlu panik yang berlebihan. Sebab, BI sangat ekstra serius menjaga pergerakan rupiah agar tak melewati ambang batas Rp 14.000 per dolar. Makanya, Trian Fathria, Research ang Analyst Divisi Treasuri Bank BNI, memperkirakan pekan ini rupiah akan bergerak pada kisaran Rp 13.500 sampai Rp 13.700 per dolar.

Pendapat bernada optimis juga dikemukakan oleh Josua. Kalau tidak ada apa-apa (seperti kejutan kenaikan suku bunga The Fed), ia yakin nilai tukar rupiah tidak akan bergerak jauh dari kisaran Rp 13.500 – Rp 13.650. Cuma, yang perlu diperhatikan adalah keberadaan dana asing yang sudah masuk. “Agar investor

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

Agar investor betah, tingkat bunga yang ditawarkan harus tetap menawan seperti saat ini. betah, tingkat bunga yang ditawarkan harus tetap menawan seperti saat ini,” katanya.

Kondisi seperti ini, sebenarnya, juga sudah terbaca oleh otoritas moneter dan fiskal. Itu sebabnya, untuk menggenjot masuknya modal asing, pemerintah telah menurunkan sejumlah paket kabijakan ekonomi. Dan langkah ini tampaknya mendapat sambutan yang cukup hangat. “Pelaku bisnis tinggal menunggu hasil dari paket-paket kebijakan ekonomi yang digulirkan pemerintah,” ujar Josua.

Di luar kebijakan ekonomi, seperti yang sudah lama didengung-dengungkan, pelaku usaha masih menunggu dimulainya pembangunan infrastruktur.

Presiden Jokowi sendiri sebenarnya sudah menginstruksikan agar segera mempercepat pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan.

Nah, berdasarkan indikator-indikatir itulah beberapa analis optimistis rupiah bisa bertahan di kisaran Rp 13.500 hingga akhir tahun. n

41

Pasar Modal IHSG

Waspada, Indek Masih ada potensi penguatan bagi indeks. Mudah-mudahan koreksinya wajar.

TEKS Ahmad Munjin foto riset

T

ebakan para pelaku pasar, bahwa Jumat kemarin merupakan hari koreksi bagi indeks harga saham gabungan, ternyata meleset. Indeks malah melejit menembus level 4.653,15. Itu berarti, dalam sepekan indeks naik 132 poin atau sekitar 2,9%.

Luar biasa.

Ada beberapa faktor yang mendorong IHSG bergerak naik. Salah satunya adalah isyarat Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) yang akan menyuntikkan stimulus untuk menggenjot pertumbuhan zona euro.

Dalam pertemuan ECB Kamis, Direktur ECB Mario Draghi mengatakan para pembuat kebijakan membuka opsi untuk melakukan pelonggaran kebijakan moneter dengan menambah stimulus jika diperlukan guna memperkuat perekonomian zona euro.

Ke depan, masih ada sentimen positif yang akan mendongkrak indeks, yakni Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V. Paket ini akan menjadi sentimen positif untuk mengurangi beban pokok dan meningkatkan laba bersih emiten, yakni sektor properti, konstruksi, infrastruktur, dan perbankan. Dampak positif bakal terlihat dari kinerja emiten pada 3 – 6 bulan mendatang.

Apakah ini berarti IHSG akhir tahun akan menuju di atas 5000? “Dengan kondisi pasar yang secara teknikal mulai membaik secara signifikan, seharusnya IHSG dapat 10% swing overshoot ke 5.100 dari target 4.800,� kata Yuganur Wijanarko, Kepala Riset HD Capital.

Skenario pesimis IHSG 4.400 akhir tahun? Itu tak lagi valid. Penguatan rupiah dari Rp 14.875 ke bawah level Rp 14.000 membuat perhitungan target akhir tahun IHSG 4.400 dengan metode dividen discount model menjadi tidak valid. Sebab, faktor perbaikan kurs ke laba perusahaan listed belum terdiskon.

Banyak pelaku pasar yang mengharapkan koreksi besar karena laporan keuangan kuartal III-2015 akan memperlihatkan efek negatif dari pelemahan kurs di level Rp 14.875. Kondisi itu sebenarnya sudah ter-

42

cermin dalam koreksi IHSG sebelumnya hingga low 4.025 karena pasar selalu forward looking.

Dalam sepekan ke depan, Yuganur merekomendasikan beli saham ASRI, ASII, WSKT, dan INCO. Pertama, saham PT Alam Sutera Realty (ASRI) dengan Price to Earnings Ratio (PER) 2015 di level 8,28 kali, Price to Book Value (PBV) 1,10 kali, Return on Equity (RoE) 13,42%. Rekomendasi beli dengan trading target di Rp420.

Pembelian pertama di saham ini bisa dilakukan di Rp 380, pembelian kedua di saham ini bisa dilakukan di Rp 375, dan titik cut loss di Rp 355.

MASIH BERPOTENSI MENGUAT Lantas saham PT Astra International (ASII), dengan PER 2015 di level 16,02 kali, PBV 2,09 kali, RoE 13%.

Rekomendasi beli dengan trading target di Rp 6.850.

Pembelian pertama di saham ini bisa dilakukan di Rp 6.275, pembelian kedua di saham ini bisa dilakukan di Rp 6.175, dan cut-loss point di Rp 6.105.

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

PASAR MODAL IHSG

ks Terlalu Cepat

Ketiga, saham PT Waskita Karya (WSKT), rekomendasi beli dengan PER 2015 di level 66,4 kali, PBV 3,17 kali, RoE 4,8% dengan trading target Rp 1.735.

Pembelian pertama di saham ini bisa dilakukan di Rp 1.645, pembelian kedua di saham ini bisa dilakukan di Rp 1.635, dan cut loss point Rp 1.595.

Keempat, saham PT Vale Indonesia (INCO) dengan PER 2015 di level 20 kali, PBV 0,94 kali, dan ROE 4,75%. Rekomendasi beli dengan trading target di Rp 2.475. Pembelian pertama di saham ini bisa dilakukan di Rp 2.245, pembelian kedua di saham ini bisa dilakukan di Rp 2.175, dan cut loss point di Rp 2.095.

Sama dengan Yuganur, Tommy Yu, praktisi dan pengamat pasar modal dari Jsxpro.com, sepakat bahwa paket ekonomi I – V merupakan sentimen positif bagi indeks. “Sepanjang bulan Oktober ini kenaikan IHSG sungguh luar biasa,� katanya.

Setelah sempat menyentuh level terendahnya pada akhir September di level 4.033, IHSG menguat terus sepanjang Oktober hingga mencapai level ter-

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

tinggi hari Jumat pekan lalu di 4.653. Tren IHSG untuk jangka pendek dan menengah telah berubah kembali ke up trend.

Pada hari Jumat (23/10), IHSG berhasil melewati level resisten-nya di 4.640. Penembusan resisten ini bisa memberi momentum bagi IHSG untuk menguat lebih lanjut. Bila kita lihat indikator stochastic-nya juga masih memiliki ruang untuk melanjutkan kenaikan di minggu depan.

Adapun batas support dan resisten IHSG adalah 4.640 dan support kedua di angka 4.500. Di sisi lain, resisten pertama berada di angka 4.810.

Untuk menghitung target indeks, kata Tommy, dapat menggunakan tools fibonacci extension dan didapatkan hasil dengan level Fibonacci 127,2% di level 4.805.

Untuk 1-2 minggu ke depan, diprediksi IHSG akan menguat dan akan mencapai target pada area resisten di kisaran 4.750-4810. Akan tetapi, sepanjang perjalanannya, koreksi mungkin saja terjadi.

Hal yang perlu diwaspadai adalah bila koreksi IHSG mencapai di bawah 4.500. Sebab, angka tersebut merupakan batas support kedua. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan tren jangka pendek sehingga level target IHSG di 4.750-4.810 akan berubah.

Sektor saham yang kuat sampai saat ini cukup baik menjadi pilihan adalah sektor perbankan dan properti. Saham PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI), PT Bank Mandiri (BMRI), PT Bank Central Asia (BBCA), PT Summarecon Agung (SMRA), PT Bumi Serpong Damai (BSDE) dan PT Alam Sutera Realty (ASRI) dapat menjadi pilihan yang cukup baik untuk di pekan ini. n

IHSG

43

Pasar Modal Saham MNC

Ketar-ketir Saham MNC Tak lama lagi Tutut akan mengambil alih MNC. Perdagangan sahamnya, sudah diusulkan agar disetop oleh OJK. TEKS Ahmad Munjin foto Riset

K

ubu Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut, kini di atas angin. Perkaranya, tentang kepemilikan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dimenangkan Mahkamah Agung. Begitu juga perkara utang-piutang yang telah diputuskan BANI, telah dibatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Atas putusan itu, dalam waktu dekat MNC TV akan diambil-alih dan berganti bendera menjadi TPI kembali. Televisi ini telah mulai melakukan uji coba siar di chanel 37 UHF. “Alhamdulillah kami telah melakukan test on air TPI di channel 37 UHF,” ujar Muhammad Yamin, salah satu komisaris TPI. Jika Tutut kipas-kipas, sebaliknya Hary Tanoesudibjo saat ini sedang kegerahan. Sebab, selain kehilangan haknya, dengan berpindahnya kepemilikan stasiun televisi tersebut, berarti perdagangan saham MNC TV jadi tidak sah. Bahkan TPI telah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan penjualan dan transaksi keuangan MNC TV. Pasalnya status hukum MNC TV sudah berubah dengan kepemilikan berbeda diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung (MA).

Namun, hal tersebut tidak dengan serta merta dikabulkan OJK. Otoritas kabarnya masih mempelajari keputusan MA tersebut.

Nah, sementara menunggu keputusan, manajemen dan pemilik MNC TV berusaha mempertahankan harga sahamnya supaya tidak jatuh. Saham PT Global Mediacom (BMTR) misalnya tetap dipelihara di atas Rp 1.000. Sementara saham Media Nusantara Citra (MNCN) di tahan di level harga Rp 1.760.

Memang, kinerja Grup MNC secara keseluruhan lebih banyak ditopang oleh emiten-emiten di sektor media. Sekarang, grup ini ekspansi ke bidang-bidang lain, seperti sektor properti yang diwakili oleh PT MNC Land (KPIG). Kemudian masuk ke industri bank dengan PT Bank MNC Internasional (BABP). “Semua itu bertujuan untuk mendiversifikasi (penganekaragaman) usahanya,” kata Reza Priyambada, kepala riset NH Korindo Securities Indonesia (NHKSI).

Lantas bagaimana pergerakan saham-sahamnya yang diterbitkan emiten media? MNCN, BMTR dan PT MNC Investama (BHIT sebagai holding), lumayan

44

bagus. Paling tidak jika dibandingkan dengan sahamsahamnya di luar industri media.

Atas dasar itu, sejauh ini, kita lebih mengunggulkan saham-saham industri media di grup ini dibandingkan saham-saham industri lain di grup ini. Sebab, Grup Tanoe ini, lebih besar disumbang oleh MNCN dan BMTR. Di grup ini, Reza lebih merekomendasikan dua saham ini saja. Yang lainnya, sangat tergantung pada momentum yang mempengaruhi pergerakan harga sahamnya.

HANYA SAHAM MEDIA Apalagi, dari sisi volume transaksi, MNCN dan BMTR lebih likuid. Menurut Reza, dua saham tersebut saat

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

Pasar Modal Saham MNC ini sangat menarik untuk dikoleksi. Saham media juga termasuk saham yang cukup defensif, cukup tahan di tengah pelambatan ekonomi yang sedang terjadi.

Dalam konteks ini, orang tetap beriklan. Meski ekonomi melambat, pelambatan di sektor media tidak terlalu tampak. Sebab, industri ini ditopang oleh masih berlanjutnya pemasangan iklan. “Saya rekomendasikan buy on weakness saham MNCN dan BMTR yang lebih rekomended,� katanya.

Paling tidak, dari harga sekarang, potensi penguatan, upside sebesar 85-10% hingga akhir tahun untuk dua saham tersebut. Syaratnya, mereka bisa menjaga pendapatan iklan hingga akhir tahun.

Penguatan pada dua saham tersebut juga terbantu oleh kondisi pasar saat ini yang sudah mulai pulih.

Pada saat yang sama, ekspektasi pasar terhadap industri media masih cukup positif.

Sisanya, Reza masih bersikap netral untuk BHIT, MSKY, BABP, KPIG, dan BCAP. Untuk bertransaksi jangka pendek saham-saham tersebut, sangat tergantung pada momentumnya masing-masing. Untuk

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

Meski ekonomi melambat, pelambatan di sektor media tidak terlalu tampak.

Sebab, industri ini ditopang oleh masih berlanjutnya pemasangan iklan. short term, KPIG bisa di-trading-kan. Apalagi, emiten ini sedang membangun di Lido dan Lombok. Jika ada update-nya, bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek.

Begitu juga dengan MSKY. Jika ada update peningkatan pelanggan, bisa juga menjadi momentum untuk trading jangka pendek Menurut Hendra Martono, Director, Head of Brokerage Division PT Henan Putihrai Securities, saham PT Media Nusantara Citra (MNCN) masih sideways, boleh buy jika berhasil break out MA10 di Rp 1.785.

Jika tembus di atas MA10, target resisten pertama di Rp 2.000 dan long term target Rp 2.200. Stop loss di bawah Rp 1.640.

Saham PT Global Mediacom (BMTR) sideways semenjak tanggal 15 oktober 2015. Para pemodal saham sebaiknya menunggu break out top box di Rp 1.140 dengan target setelah break out adalah Rp 1.250- Rp 1.300. Stoploss di bawah Rp 975.

Saham PT MNC Investama (BHIT), smart money terus menerus mengalir masuk dan mulai siap-siap break out top box. Buy jika di atas Rp 239 dan dibarengi dengan volume minimal 1,5 kali dari rerata 20 hari.

Dengan target bila break out Rp 239 adalah Rp 275300. Stop loss di bawah Rp 224.

Saham PT Bank MNC Internasional (BABP), rata-rata transaksi value-nya selama 20 hari hanya 600 juta per hari. Berarti, saham ini tidak terlalu likuid.

Kurang dianjurkan untuk masuk pada saham-saham yang transaksi value-nya kurang dari Rp 10 miliar. Jika masukpun sebaiknya di atas Rp 75 dengan target Rp 85-90. Stop loss di bawah Rp 68.

Saham PT MNC Land (KPIG), rata-rata tarnsaksi harian tidak sampai Rp 100 juta, bahkan hari Kamis (22/10) ini transaksi hanya Rp 8,1 juta. Sebaiknya dihindari dulu saham ini sampai transaksi value-nya sudah melebihi Rp 10 miliar sehari. Secara teknikal, saham ini masih sideways mulai 21 Agustus 2015.

Saham PT MNC Kapital Indonesia (BCAP) masih downtrend baik short maupun medium trend. Wait and see dulu, boleh mulai buy jika mampu di atas MA20nya yaitu Rp 1.616 dengan alokasi dana hanya maksimal 30% karena secara medium term trends-nya masih bearish. Jika mampu menembus MA20, target jual adalah Rp 1.765 dan Rp 1.810. Stop loss di bawah Rp 1.460. n

45

Pasar Modal Saham PTPP

Banyak Proyek, Masih Akan Meninggi PTPP sebaiknya dilepas dulu.

Setelah terkoreksi, baru koleksi kembali.

TEKS Ahmad Munjin foto Riset

M

usim panen proyek konstruksi telah tiba. Soalnya, pemerintah mulai merealisasikan janji-janjinya. Dan salah satu yang kelompok usaha yang ketiban pulung adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Contohnya, PTPP. Dalam waktu sembilan bulan, badan usaha milik negara ini berhasil memperoleh kontrak baru sebesar Rp 16,96 triliun setara dengan 62,8% dari target tahun ini sebesar Rp 27 triliun.

Dengan perolehan kontrak baru sebesar itu, wajar jika perseroan mengalami lonjakan laba besih yang menawan. Di semester I tahun 2015 PTPP meraih laba bersih sebesar Rp 200,45 miliar atau Rp 41,42 per saham. Sedangkan untuk laba bersih yang didistribusikan ke perusahaan induk (laba bersih) adalah Rp 160,77 miliar atau Rp 33 per saham.

Laba bersih komprehensif tersebut tumbuh 34% dibandingkan periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp 149 miliar atau Rp 30,79 per saham dan laba bersih yang didistribusikan ke perusahaan induk yaitu Rp 147,08 miliar atau Rp 30 per saham. “Lonjakan laba bersih tersebut didukung oleh proyek-proyek pemerintah yang berhasil diperoleh perseroan pada semester I ini, di samping proyekproyek swasta,� ujar Direktur Utama PTPP, Bambang Triwibowo.

Bambang menambahkan pihaknya optimistis pada semester II ini dapat mencapai target kontrak baru, sesuai ketetapan sebesar Rp 27 triliun dengan meningkatkan proyek pemerintah.

Beberapa proyek baru yang telah diperoleh perseroan terkait proyek infrastruktur pemerintah, antara lain Proyek EPC PLTMG Gorontalo 120 MW di Provinsi Gorontalo sebesar Rp 1,6 triliun, Jalan Tol Bawen-Solo Rp 339 miliar, Jalan Sibolga-Batas Tapsel di Sumatera Utara Rp 236 miliar dan Jalan Tol SoloKertosono (lanjutan) Rp 55 miliar.

Selain itu, proyek baru lainnya adalah Reklamasi Mandala City di Makassar sebesar Rp 2,5 triliun, Pela-

46

buhan Kuala Tanjung Rp 898 miliar, St Moritz di Makassar Rp 524 miliar, One Otium Residence Antasari di Jakarta Rp 472 miliar, Manhattan Greenland sebesar Rp 352 miliar.

Apartemen Gunawangsa di Surabaya sebesar Rp 327 miliar, Springwood Residence di Tangerang sebesar Rp 298 miliar, Apron Bandara Ahmad Yani di Semarang Rp 141 miliar, Gedung Jasa Marga di Jakarta Rp 112 miliar dan Timor Leste Rp 77 miliar, dan lainnya.

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

Pasar Modal Saham PTPP TUNGGU KOREKSI Dari semua prestasi tersebut, yang tak kalah menarik adalah pergerakan harga sahamnya. Seolah tak terpengaruh oleh gonjang-ganjing perekonomian yang melambat, saham PT PP (PTPP) terus melaju. Bahkan, pada puncaknya sempat mencapai angka Rp 4.215.

Sekarang, harga PTPP berada di level Rp 3.830 dengan kecenderungan masih akan menaik. Berarti sejak awal tahun harga saham ini telah meningkat Rp 225 atau sekitar 7% lebih.

Masih akan menguat, memang. Setidaknya, sebagian analis memprediksi PTPP akan mencapai target Rp 4.160. Artinya, masih ada rentang yang lumayan lebar dibanding harga yang terbentuk sekarang.

Cuma, saat ini—karena harganya sudah melesat cukup cepat—investor disarankan untuk berhati-hati. Menurut Lanjar Nafi Taulat Ibrahimsyah, research analyst dari PT Reliance Securities, saham PT Pembangunan Perumahan (PTPP), Kamis (22/10) menunjukkan pola candlestick yang negatif.

Saham ini membentuk bearish harami yang diawali

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

dengan keberhasilannya membentuk uptrend jangka menengah.

Jadi, tren jangka menengahnya bullish dan tren jangka panjangnya juga masih positif. Jika ditarik garis dari 2014, saham PTPP masih dalam tren naik.

Indikator stochastic juga menunjukkan harga saham ini sudah terhitung cukup tinggi. Pergerakan saham PTPP sudah memasuki area overbought. Momentum The Relative Strength Index (RSI) juga sudah terlihat melandai sejak dua hari lalu.

Dalam sepekan ke depan, saham PTPP punya support di Rp 3.700 dengan resistance di Rp 3.900. Saham ini telah mengonfirmasi pergerakan bearish setelah turun dan menembus ke bawah Rp 3.770. “Saya rekomendasikan jual dulu untuk saham PTPP,” katanya.

Lalu, tunggu di area support di Rp 3.700 yang merupakan support dari tren bullish jangka menengah.

Jadi, ada koreksi ke Rp 3.700 terlebih dahulu untuk kemudian naik kembali untuk menguji MA200-nya kembali Selamat menimbang-nimbang. n

47

Pasar Modal Saham Grup Ciputra

Ciputra, Saatnya Dikoleksi Saham-saham Grup Ciputra mulai bangkit. Investor disarankan untuk membeli sebelum sampai pada puncaknya.

TEKS Ahmad Munjin foto Riset

S

ektor properti masih megap-megap, kendati pemerintah telah menerbitkan lima paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini saja, omset pengembang anjlok hingga 60%, sehingga banyak di antaranya yang memilih opsi menunda pengembangan proyek baru. Bahkan, ada yang sudah sama sekali menghentikan produksi. “Karena itu, perlu ada upaya dan terobosan strategis hingga ke tataran implementasi yang lebih konkret di lapangan, agar empat paket kebijakan ekonomi

48

tersebut berjalan efektif,� ujar Amran Nukman, Ketua DPD REI DKI Jakarta.

Perlambatan tak hanya terjadi di sub sektor kondominium atau apartemen strata, sub-sektor perumahan tapak (landed residential), di Jadebotabek pun mencatat kinerja tak jauh beda. Sepanjang semester I-2015, transaksi penjualan anjlok 26% atau tepatnya 25,9 % lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi hanya Rp 6,034 triliun.

Menurut hasil riset Cushman and Wakefield Indonesia, menurunnya kinerja sub-sektor perumahan ditandai penjualan rumah yang terjual rerata hanya mencapai 28 unit per bulan atau Rp 31,4 miliar per bulan. Angka ini lebih rendah dua unit dibandingkan semester II 2014 atau 30 unit per bulan dengan nilai transaksi Rp 42,2 miliar.

Selain lesunya kondisi ekonomi, faktor lain yang mendominasi pengaruh terhadap penurunan penjualan rumah adalah banyaknya pasokan yang memenuhi pasar dengan harga kompetitif. Sementara di sisi lain, permintaan terus merosot menjadi hanya 1,7%

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

Pasar Modal Saham Grup Ciputra

pertumbuhannya dari sebelumnya mencapai 2,0%.

Itu sebabnya, saham-saham properti—yang pernah menjadi jawara di bursa saham—kini mulai dijauhi oleh investor. Ada memang, yang mencoba menarik investor dengan cara membagikan saham bonus dan dividen. Tapi, kata analis, itu tidak berarti apa-apa. Seperti yang dilakukan emiten-emiten Grup Ciputra, sebagian analis tetap tidak merekomendasikan sahamsahamnya.

Padahal, kata John Veter, pengamat pasar modal, secara industri, saham-saham properti seperti itu prospeknya masih bagus. Sebab, kecenderungan inflasi yang rendah dan adanya potensi penurunan suku bunga sehingga mendongkrak daya beli masyarakat terhadap properti.

Sebagai saham siklus, properti puncaknya sudah berakhir pada 2013. Akan tetapi, sektor ini akan memulai membentuk puncak lagi seiring peluang penurunan suku bunga dan rendahnya inflasi.

MASIH ADA PELUANG Untuk sampai di puncak, memang masih lama, tapi sekaranglah justru merupakan permulaan pada 2015 - 2016. Jika menunggu di puncak, itu tidak baik karena sudah merupakan akhir di mana risiko memang saham properti menjadi sangat tinggi. “Jadi, secara umum, saham-saham properti masih menarik untuk

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015

saat ini,” kata Lanjar Nafi Taulat Ibrahimsyah. analis riset dari PT Reliance Securities.

Soal kenaikan suku bunga The Fed, belum menjadi isu utama kembali di pasar. Kalaupun The Fed menaikkan suku bunga acuannya (Fed Fund Rate) pada awal 2016, tidak akan ada efek yang terlalu besar seperti yang terjadi pada pertengahan 2014.

Lantas bagaimana dengan nasib saham-sahamnya?

Saham PT Ciputra Property (CTRP), kata Lanjar, tren jangka panjang dan menengahnya masih bearish. Sekarang, CTRP sedang menguji resistance Moving Average (MA) 50 di Rp 390. Jika saham ini tidak mampu tutup di atas Rp 390, memberikan sinyal negatif.

Akan tetapi, karena saham ini mampu tutup di atas Rp 390, mengindikasikan adanya ruang penguatan tapi terbatas. Sebab, indikator stochastic sudah berada di area jenuh beli (overbought), tapi momentum The Relative Strength Index (RSI) masih memperlihatkan potensi penguatan.

Dalam sepekan ke depan, saham CTRP punya support di Rp 360 dan resistance di Rp 410. Saya rekomendasikan jual saham ini di harga tinggi (sell on strength).

Saham PT Ciputra Surya (CTRS), dari tren jangka panjangnya juga masih bearish. Tapi selama CTRS berada di atas Rp 2.080, mengindikasikan pergerakan saham ini yang masih positif.

Indikator stochastic juga masih menunjukkan bullish movement di area Middle Bollinger Bands (MBB).

Artinya, saham CTRS masih memberikan peluang penguatan.

Untuk momentum The Relative Strength Index (RSI), saham CTRS belum berada di area overbought (jenuh beli). Jadi, saham CTRS masih menyimpan potensi penguatan dan harga sekarang masih di level yang standar, belum mahal.

Dalam sepekan ke depan, saham CTRS punya support di Rp 1.915 dan resistance di Rp 2.300. “Saya rekomendasikan hold saja untuk saham CTRS. Bagi yang pegang saham ini, tunggu sampai target tercapai untuk menjualnya,” katanya.

Saham PT Ciputra Development (CTRA), tren pergerakannya kemarin telah mematahkan tren bearishnya untuk jangka menengah. Sekarang, saham ini sedang menciptakan tren bullish jangka pendek.

Harga CTRA sekarang, kenaikannya sudah cukup tinggi karena sudah sampai di Upper Bollinger Band (UBB). Saham ini tampak mau menguji resistance di Rp 1.135. Hanya saja, resistance tersebut tidak dicapai karena kembali lagi ke bawah.

Peluang penguatan saham CTRA sudah tipis jika melihat indikator stochastic yang sudah mulai berada di area overbought. Momentum The Relative Strength Index (RSI) juga menunjukkan harga saham CTRA yang cukup tinggi. Lanjar merekomendasikan partial sell untuk saham CTRA, mulai lakukan penjualan bertahap.

Dalam sepekan ke depan, saham CTRA punya support di Rp 1.060 dan resistance di Rp 1.135. Jadi, jika menembus support, disarankan jual semua lot dari saham CTRA. Sebelum tembus support, jual sedikitsedikit terlebih dahulu. n

49

inforeview T Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (Bank Jatim) berhasil membukukan penyaluran kredit periode September 2015 sebesar Rp 29,23 triliun atau naik sekitar 12,07% dibandingkan periode sama tahun lalu. Bank Jatim juga berhasil perolehan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 43,75 triliun, naik 22,55%, serta pendapatan bunga sebesar Rp 3,48 triliun atau naik 18,60%.

Menurut Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi Bank Jatim Suudi, kontribusi giro menjadi penyumbang angka tertinggi dalam pertumbuhan DPK, yakni sebesar Rp 19,58 triliun disusul deposito sebesar Rp 13,93 triliun dan tabungan Rp 10,24 triliun. Meski demikian, kinerja laba perseroan pada kuartal ketiga 2015 ini menurun sekitar 6,19% menjadi Rp 696 miliar akibat kondisi ekonomi Indonesia yang sedang melambat.

Pada kredit, kontribusi terbesar berasal dari kredit komersil sebesar Rp 6,59 triliun, diikuti kredit konsumer Rp 17,94 triliun, dan kredit UMKM Rp 4,71 triliun. Pertumbuhan terbesar kre-

FOTO Riset

P

Penyaluran Kredit Bank Jatim Rp 29,23 triliun

dit komersial didominasi oleh kredit sindikasi yang naik sebesar 42,54%, dengan total sebesar Rp 1,31 triliun.

Kredit sektor UMKM mengalami pertumbuhan terbesar dicatat dari kredit mikro yang naik 197,66%, yaitu dengan total sebesar Rp 491 miliar dan diikuti oleh pundi kencana yang naik 54,895, dengan total kredit Rp 1,16 triliun. n

Inalum akan IPO PT Inalum (Persero) berencana akan melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO) pada 2018 mendatang. Dengan IPO ini, Inalum berharap dapat menimbun dana sebesar US$ 500 juta atau setara Rp 6,8 triliun. Aksi korporasi tersebut dilakukan menyusul besarnya investasi yang dibenamkan perseroan hingga 2019 mendatang.

Menurut Direktur Keuangan Oggy Achmad Kosasih, di sela Forum CFO di kantor pusat PT BRI (Persero) Tbk, pekan lalu, beberapa proyek yang akan dikerjakan adalah pembangunan PLTU berkapasitas 2x350 MW di Kuala Tanjung, smelter baru dengan kapasitas 200.000 ton, proyek pabrik smelter grade alumina refinary (SGAR) di Mempawah, serta perluasan dermaga.

Selain dari IPO, Inalum juga akan mencari dana dari obligasi, dan pinjaman perbankan. Inalum juga akan menerbitkan obligasi sekitar US$ 400 juta atau setara Rp 5,4 triliun

50

com, William Tanuwijaya dari Tokopedia, Andrew Darwis dari Kaskus, dan CEO Bilna.com Ferry Tenka. Dalam kunjungan tersebut akan menggali berbagai informasi terkait e-commerce, sehingga dapat mempercepat dan memperkaya perumusan roadmap e-commerce yang belum kunjung selesai. “Kami siapkan roadmap dan baru kita lihat apa yang kita dapatkan dari Sillicon Valley,� katanya. n yang diperkirakan akan digelar pada 2017. Berdasarkan laporan keuangan perseroan pada semester I-2015, Inalum berhasil mencatatkan nilai penjualan sekitar US$ 193 juta, dengan laba sebelum pajak US$ 55 juta. Aset lancarnya dicatatkan US$ 738 juta, kewajiban dan ekuitas masing-masing US$ 71 juta dan US$ 1,027 miliar. Total aset sebesar US$ 1,098 miliar. n

FOTO Riset

Sejumlah tokoh e-commerce Indonesia akan diajak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Sillicon Valley, Amerika Serikat (AS), pada 20 Oktober 2015. Kunjungan itu menjadi bagian dari lawatan kenegaraan Jokowi ke AS yang dijadwalkan akan berlangsung pada 25-28 Oktober 2015.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, kunjungan para startup ke Silicon Valley untuk menunjukkan kesiapan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Pasifik, sekaligus sejumlah startup dalam negeri yang berpotensi menjadi unicorn company. Istilah unicorn company merujuk pada startup yang nilai valuasinya mencapai lebih dari US$ 1 miliar atau sekitar Rp 13,7 triliun.

Para startup yang akan diboyong ke AS, antara lain CEO GoJek Nadiem Makarim, Emirsyah Satar dari mataharimall.

FOTO Riset

Tokoh e-Commerce Indonesia ke Sillicon Valley

reviewweekly 10 Tahun V | 26 Oktober-1 November 2015