Laporan Rencana Wilayah Kabupaten Boyolali

PERENCANAAN WILAYAH & KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH

DIDEDIKASIKAN UNTUK BOYOLALI YANG SEJAHTERA DARI KAMI MAHASISWA GADJAH MADA

BOYOLALI

KELOMPOK 10 PWK UGM 2016/2017 KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 1

KATA PENG— ANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan rahmat, hidayah dan ridho-Nya, Kelompok Studio Boyolali 2 selaku penyusunan dapat menyelesaikan laporan rencana Kabupaten Boyolali tahun 2017 tugas mata kuliah Studio Rencana Wilayah dengan tepat waktu dan lancar.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih kami haturkan kepada pihak-pihak yang telah membantu kami, diantaranya: 1.

Ibu Ratna Eka Suminar, ST.,M.Sc. selaku dosen pembimbing kelompok studio Boyolali 2 yang telah memberikan bimbingan, masukan serta arahan dalam proses penyusunan laporan ini.

2.

Bapak Retno Widodo Dwi Pramono,ST.,M. Sc., Bapak Ir. Suryanto, MSP., Bapak Doddy Aditya Iskandar,ST.,M.Sc.,Ph.D., serta Ibu Sri Tuntung Pandangwati,ST.,MUP. Selaku dosen pengampu mata kuliah Studio Rencana Wilayah, yang telah memberikan arahan dan bimbimgan selama proses penulisan.

3.

Jajaran instansi di Kabupaten Boyolali, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali, Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Boyolali, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boyolali, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi serta insyansiinstansi lainnya yang telah memberikan data dan informasi sebagai bahan acuan rencana pengembangan Kabupaten Boyolali.

4.

Teman-teman Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2014 atas dukungan dan batuannya, serta pihak-pihak lain yang belum disebutkan yang juga ikut membantu penyusunan laporan ini.

Laporan tugas akhir mata kuliah Studio Rencana Wilayah ini berisikan rencana program Kabupaten Boyolali tahun 2017. Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai arahan perencanaan Kabupaten Boyolali di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa tugas ini masih memerlukan penyempurnaan dan perbaikan.

Kami sangat berharap masukan berupa kritik dan saran yang dapat mendukung penyempurnaan tersebut di masa mendatang.

Kami juga berharap laporan ini dapat bermanfaat baik bagi tim penyusun maupu pihak pembaca dan memenuhi harapan kita semua.

|||||| TERIMA KASIH BOYOLALI

Perjalanan dan perkenalan yang penuh pembelajaran. Kami sebagai seorang mahasiswa sadar sekali akan kecilnya kami dalam dunia ilmu pengetahuan yang tak terbatas. Untuk itu kami sangat bersyukur atas pertermuan dan perjalanan serta pembelajaran yang kami dapat baik saat ataupun setelah melakukan studi di Kabupaten Boyolali

Kami Kelompok 10, Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada.

“ WHEN WE ARE PLANNING FOR POSTERITY, WE OUGHT TO REMEMBER

Kami memahami bahwa masih

dalam laporan ini, namun semoga tidak mengurangi kebermanfaatan dari laporan ini.

2 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

THAT VIRTUE IS NOT HEREDITARY

“

banyak kesalahan kekurangan

|||||| MEET THE TEAM ||||||

KELOMPOK 10 2 1

3

4

5

7

6

1. Rifqi Arrahmansyah - 42632 2. Kiana Puti Aisha - 41776 3. Rike Rifyanti - 42660 4. Ulfah Choerunnisa NL - 41730 5. Wida Rosyidah DF - 42378 6. Fadhila Nur Latifah S - 41946 7. Fardhan Amarullah - 42629

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 3

DAFTAR ISI BAB I - PENDAHULUAN

BAB II POTENSI, MASALAH & KONSEP PENGEMBANGAN

10-20

21-29

Latar Belakang

10

Profil

21

Tujuan

11

Potensi & Masalah

24

Ruang Lingkup

13

Konsep Pengembangan

28

Metode

14

Here goes another large small title if wanted same as preview image

4 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

20

BAB III RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

BAB IV RENCANA TATA RUANG WILAYAH

30-33

34-55 Tujuan

36

Kebijakan & Strategi

36

Rencana Struktur Ruang Wilayah

38

Rencana Pola Ruang Wilayah

38

Arahan Pemanfaatan Here goes another large small title if 45 Ruang Wilayah wanted same as preview image Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah

51

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 5

BAB V BAB VI SKENARIO DAN TAHAPAN RENCANA PROGRAM PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS

56-65

66-125 Program Pengembangan Agro-Eco Industrial Park Kecamatan Ngemplak

67

Program Agribisnis Peternakan Sapi Perah Kabupaten Boyolali

76

Program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu

86

Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Sumberdaya Perikanan yang Berkelanjutan

94

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

102

Program Implementasi Imbal Jasa Lingkungan Kabupaten Boyolali

110

Program akselerasi pengembangan Pariwisata Boyolali

118

6 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

LAMPIRAN

126

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 7

DAFTAR GAMBAR N omor Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar

J u dul Pohon Masalah Skema Perumusan Struktur Ruang

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

Halam an 14 14

Peta Administrasi Kab. Boyolali Peta Konstelasi Kab. Boyolali Peta Kelerengan Kab. Boyolali Peta Guna Lahan Kab. Boyolali Peta Kepadatan Penduduk Kab. Boyolali Peta Tipologi Klassen Kab. Boyolali Potensi Kab. Boyolali Masalah Kab. Boyolali Konsepsi Pengembangan Kawasan Agropolitan Konsepsi Pengembangan Kawasan Agropolitan dalam Gambar 2.10 Konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Gambar 2.11 Agropolitan Chart

21 21 22 22 22 23 24 25 26

Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar

Skema Struktur Ruang Peta Alternatif 1 Struktur Ruang Kabupaten Boyolali Peta Alternatif 2 Struktur Ruang Kabupaten Boyolali Peta Alternatif 2 Struktur Ruang Kabupaten Boyolali Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Boyolali Peta Rencana Prasarana Utama Kabupaten Boyolali Peta Rencana Prasarana Lainnya Kabupaten Boyolali Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Boyolali Peta Rencana Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten Gambar 4.9 Boyolali Peta Rencana kawasan Strategis Sosial Budaya Kabupaten Gambar 4.10 Boyolali Gambar 4.11 Alur Perizinan Kabupaten Boyolali

39 39 39 40 40 41 42 45

Gambar Gambar Gambar Gambar

6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4

68 68 70 71

Gambar Gambar Gambar Gambar 6.2.4 Gambar

6.2.1 Grafik Tren Hasil Produksi Ternak Sapi Kabupaten Boyolali 6.2.2 Grafik Banyaknya Penerimaan dan Penjualan Susu 6.2.3 Kerangka Berpikir Perencanaan Gambar Alur Pengembangan Agribisnis Berbasis Peternakan 6.2.5 Gambar Peternakan Sapi di Mt. Nicholas Station

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Peta Wilayah pro Investasi Kabupaten Boyolali Kerangka Berpikir Skema Rencana Agro-EIP Skema Bisnis Agro-EIP

Gambar 6.3.1 Kerangka Berpikir Gambar 6.3.2 Skema Pertanian terpadu Gambar 6.3.3 Ilustrasi Kapetdu Gambar IPSA Bali 6.3.4

27 27

46 48 53

77 77 78 79 79 88 89 89 90

Gambar 6.4.1 Kerangka Berpikir Program Minapolitan Boyolali Gambar Komoditas Unggulan Ikan Gurami di Kawasan Minapolitan 6.4.2 Kabupaten Gambar Toko Olahan Lele di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit 6.4.3

96

Gambar 6.5.1 Diagram Keterkaitan Program dengan Visi danb Misi Gambar 6.5.2 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Boyolali Gambar 6.5.3 Peta Rencana Prasarana Lainnya Kabupaten Boyolali

102 103 103

Gambar 6.6.1 Kerangka Berpikir Gambar Skema Imbal Jasa Lingkungan 6.6.2

8 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

95

98

111 112

DAFTAR TABEL Nomor

Halam an

Tabel 3.1

Judul Tabel Visi, Misi, Sasaran, Indikator, Sasaran Revisi RPJP Kabupaten Boyolali

Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4

Arahan Pemanfaatan Ruang Arahan Pemanfaatan Ruang (lanjutan) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Alur Perizinan Kabupaten Boyolali

49 50 51 53

Tabel 5.1

Skenario dan Tahapan Pelaksanaan

56

Tabel 6.1.1 Tabel 6.1.2 Tabel 6.1.3

Pembagian Lot Agro-EIP Rencana Luasan Pemanfaatan Lahan Agro-EIP Alokasi Kavling Berdasarkan Arahan Pengembangan

71 71 72

Tabel 6.1.4 Tabel 6.1.5 Tabel 6.1.6 Tabel 6.1.7

Asumsi Biaya Sewa Opsi Tarif Sewa Agro-EIP Pentahapan Program Kerangka Kerja Logis Program

72 73 74 75

Tabel 6.2.1 Tabel 6.2.2 Tabel 6.2.3

Tabel Kerangka Kerja Logis Tabel Cost and Benefit Analisis Tabel Pentahapan Rencana

81 82 84

Tabel 6.3.1 Tabel 6.3.2 Tabel 6.3.3

Pentahapan Kapetdu Kerangka Kerja Logis Cost Benefit Analysis

91 92 93

Tabel 6.4.1 Tabel 6.4.2 Tabel 6.4.3 Tabel 6.4.4

Kerangka Kerja Logis Kerangka Kerja Logis (Lanjutan) Pentahapan Program Cost Benefit Analysis

98 99 100 101

Tabel 6.5.1 Tabel 6.5.2 Tabel 6.5.3

Kerangka Kerja Logis Pentahapan program Pembiayaan Program

108 108 109

Tabel 6.6.1 Tabel 6 6 2

Pentahapan Program Kerangka Kerja Logis

114 115

33

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 9

BAB I

PENDAHULUAN Latar Belakang Kabupaten Boyolali merupakan kabupaten agraris yang sedang berkembang ke arah industrialisasi. Hal tersebut dapat terlihat dari struktur ekonomi PDRB Kabupaten Boyolali di mana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor tertinggi penyumbang PDRB sebesar 22,50% pada tahun 2015. Namun, sektor pertanian cenderung perkembangannya tidak begitu pesat sementara industri pengolahan menjadi sektor yang tumbuh dengan cepat.

Berdasarkan proyeksi PDRB Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2035, industri pengolahan menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat di tahun 2035.

Pergeseran kondisi ekonomi suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan di wilayah tersebut. Hasil analisis kondisi eksisting

10 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

yang telah dilakukan pada Kabupaten

Menyusun rencana pembangunan

Boyolali pada semester 5 menjadi dasar

dan rencana tata ruang Kabupaten

perencanaan wilayah kabupaten Boyolali

Boyolali tahun 2015-2035

di semester 6. Dalam proses perencanaan

Menyusun rencana program prioritas

wilayah Kabupaten Boyolali juga digunakan

pembangunan Kabupaten Boyolali

beberapa konsep pengembangan wilayah

tahun 2015-2035

seperti agropolitan, minapolitan, agroindustri

Memberi masukan perencanaan

dan beberapa konsep pendukung lainnya.

pembangunan kepada pemerintah

Perencanaan-perencanaan yang dilakukan

Kabupaten Boyolali

juga berpijak pada hasil analisis proyeksi dan skenario bagi Kabupaten Boyolali.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka proses perencanaan di kabupaten Boyolali

Landasan hukum Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Pengembangan Kabupaten Boyolali meliputi:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun

juga mempertimbangkan aspek sustainable

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

development yang menggabungkan

Pokok Agraria.

komponen economic growth, social

tentang Pengairan.

equity, dan evirotmental sustainability.

Hal tersebut dilakukan agar perencanaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

membawa permasalahan turunan.

AlamHayati dan Ekosistemnya.

Perencanaan wilayah yang berkelanjutan menjadi aspek penting

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984tentang Perindustrian.

yang diimplementasikan tidak terbatas pada perencanaan parsial yang seringkali

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 4 Tahun

dalam mewujudkan wilayah yang humanis.

1992Tentang Perumahan dan

Inilah urgensi dari perencanaan wilayah

Permukiman.

Kabupaten Boyolali di mana mampu

Undang-Undang Nomor 12 Tahun

terwujud kesejahteraan masyarakat melalui

1992 tentang Sistem Budidaya

pertumbuhan ekonomi berbasis potensi

Tanaman.

wilayah namun alam tetap lestari dan

1999 tentang Kehutanan.

masyarakat Boyolali mampu menjadi manusia yang berdikari.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Tujuan

Tujuan disusunnya laporan studio

2004 tentang Pembentukan

rencana wilayah KabupatenBoyolali adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 11

2004 tentang Sistem Perencanaan

Tahun 1993 tentang Prasarana dan

Pembangunan Nasional.

Lalu Lintas Jalan.

Undang-Undang Nomor 32 tahun

Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak

Undang-Undang Nomor 33 Tahun

dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata

2004 tentang Perimbangan

Cara Peran Serta Masyarakat dalam

Keuangan antara Pemerintah Pusat

Penataan Ruang.

2004 tentang Jalan.

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai

Bencana.

Dampak Lingkungan.- Peraturan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun

Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999

2007 tentang Penataan Ruang

tentang Kawasan Siap Bangun.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 10

2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun

untuk Penataan Ruang wilayah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16

Menengah.

Tahun 2004 tentang Penatagunaan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 26

Undang-Undang Nomor 22 Tahun

Tahun 2008 tentang Rencana Tata

2009 tentang Lalu Lintas dan

Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 24

Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Tahun 2009 tentang Kawasan

2009 tentang Ketenagalistrikan.

Industri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 15

2009tentang Perlindungan dan

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun

2009 tentang Perlindungan Lahan

2006 tentang Pengadaan Tanah bagi

Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Peraturan Pemerintah Nomor 22

Kepentingan Umum.

Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan

2007 tentang Penanggulangan

Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka

2009 tentang Kepariwisataan.

Undang-Undang Nomor 38 tahun

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Peraturan Pemerintah Nomor 69

2004 tentang Pemerintah Daerah.

dan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Air.

Nomor 9 Tahun 1997 tentang Tata

Peraturan Pemerintah Nomor 43

Cara dan Peran Serta Masyarakat

12 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

dalam Penataan Ruang.

Nomor 3 Tahun 2010 Tentang 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Rencana Pembangunan Jangka

Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Pedoman Pengelolaan Keuangan

Boyolali Tahun 2005-2025.

Daerah.

Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 Tentang

Nomor 11/PRT/M/2009 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah

Pedoman Persetujuan Substansi

Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031.

dalam Penetapan Rancangan

Ruang Lingkup

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Ruang Lingkup Temporal

Waktu yang diperlukan dalam

Pedoman Penyusunan Rencana Tata

penyusunan laporan studio rencana

Ruang Wilayah Kabupaten

wilayah adalah selama Februari hingga

Peraturan Daerah tentang Rencana

Mei 2017. Sementara konteks waktu dalam

Tata Ruang Wilayah Provinsi dan

perencanaan pembangunan Kabupaten

Rencana Tata Ruang Wilayah

Boyolali adalah 20 tahun yaitu dari tahun

Kabupaten/ Kota Beserta Rencana

2015 hingga 2035.

Rincinya.

Ruang Lingkup Material

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Ruang lingkup material dalam rencana

Nomor 16/PRT/M/2009 tentang

studio wilayah Kabupaten Boyolali adalah

Pedoman Penyusunan Rencana Tata

melakukan penyusunan rencana tata ruang

Ruang Wilayah Kabupaten.

wilayah, rencana pembangunan, dan rencan

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun

program-program prioritas. Rencana-rencana

1990 tentang Pengelolaan Kawasan

tersebut disusun berdasarkan analisis dan

Lindung.

proyeksi yang telah dilakukan pada kegiatan

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun

studio rencana wilayah semester 5. Rencana-

1990 tentang Penggunaan Tanah bagi

rencana tersebut disusun melalui beberapa

Kawasan Industri.

seknario pembangunan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Ruang Lingkup Spasial

Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata

Peraturan Daerah Kabupaten

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 16/PRT/M/2009 Tentang

Objek pengamatan dalam analisis

Cara Peran Serta Masyarakat Dalam

wilayah Kabupaten Boyolali adalah

Proses Perencanaan Tata Ruang di

Kabupaten Boyolali itu sendiri yang terdiri

Daerah.

atas 19 kecamatan. Selain itu, terdapat

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

pula penekanan terhadap lingkup spasial

Nomor 649/ KPTS/ 1986 tentang

perencanaan pada rencana strategis dan

Perencanaan Tata Ruang.

rencana program-program prioritas.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 13

Metode

masalah dengan mencari sebab dari suatu

Dalam merencanakan wilayah

akibat secara berhirarkis(www.bppk.

kabupaten Boyolali digunakan beberapa

kemenkeu.go.id). Analisis ini digunakan untuk

metode sebagai berikut.

menghubungkan berbagai isuatau faktor

a.

yang berkontribusi pada masalah organisasi

Studi Pustaka Studi pustaka merupakan metode

yang digunakan untuk mencari informasi

GDQ PHPEDQWX XQWXN PHQJLGHQWL´NDVL DNDU penyebab dari masalah organisasi tersebut. c.

terkait dengan konsep-konsep perencanaan

Perumusan Konsep Perencanaan

dan metode perencanaan wilayah. Studi

Struktur Ruang

pustaka dilakukan dengan cara mengakses Pusat Kegiatan

Jaringan Sarpras

Sebaran Pemukiman

Sebaran Fasilitas Pendidikan

Sebaran Fasilitas Kesehatan

Sebaran Fasilitas Perdagangan

Kebutuhan Ruang Hidup

Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Kebutuhan Fasilitas Perdagangan

website, jurnal, artikel, dan berita terkait.

Selain itu, studi pustaka juga dilakukan dengan melihat dokumen hasil analisis wilayah Kabupaten Boyolali sebelumnya. b.

Pohon Masalah (Problem Tree

Analysis)

Proyeksi Penduduk

Gambar 1.2 Skema Perumusan Struktur Ruang

Perumusan Konsep Perencanaan didasarkan pada kondisi eksisting, potensi, dampak

dampak

dan masalah yang dimiliki wilyah. Kemudian dicari konsep teori yang sesuai dan preseden aplikasi dari teori pada suatu wilayah. d.

inti masalah

Perumusan Rencana Pembangunan

(Visi,Misi, Kebijakan, Sasaran, Indikator Sasaran) Perumusan visi, Misi, Kebijakan,

akibat

akibat

Sasaran, Indikator Sasaran didasarkan pada konsep perencanaan yang telah dipilih, kondisi eksisting, potensi dan masalah wilayah e.

Perumusan Rencana Tata Ruang

Wilayah

Gambar 1.1 Pohon Masalah Sumber: Penulis, 2017

Tujuan, Kebijakan, strategi

Pohon masalah adalah metode

Tujuan, kebijakan, dan strategi dalam

merumuskan masalah yaang akan memberikan gambaran akar masalah, inti

rencana tata ruang wilayah dikaitkan dan

masalah, hingga ke masalah cabang. Analisis

diterjemahkan dari visi, Misi, Kebijakan,

pohon adalah suatu langkah pemecahan

Sasaran, Indikator Sasaran rencana

14 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

pembangunan. Hal tersebut karena rencana

Alternatif 3

tata ruang wilayah merupakan mantra ruang

Alternaf ini dibuat berdasarkan 6

dari rencana pembangunan jangka panjang.

indikator yaitu (i) jumlah dan persebaran

Rencana Struktur Ruang wilayah

sarana, (ii) aksesibilitas terhadap sarana, (iii)

Dalam perencanaan struktur ruang

Pola perkembangan ekonomi berdasarkan

beberapa metode yang digunakan adalah

indeks Williamson dan Entropi Theil, (iv)

skalogram. Analisis Skalogram merupakan

hierarki dalam RTRW, (v) jaringan jalan, (vi)

VDODK VDWX DODW XQWXN PHQJLGHQWL´NDVL SXVDW

proyeksi penduduk dan (vi) isu strategis

pertumbuhan wilayah berdasarkan fasilitas yang dimilikinya. Dengan demikian dapat

Pemilihan Alternaitif Rencana Struktur Ruang

ditentukan hirarki pusat-pusat pertumbuhan dan aktivitas pelayanan suatu wilayah.

Dalam pemilihan rencama alternatif struktur ruang digunkan metode AHP

Alternatif 1

(Analytic Hierarchical Process), dimana

Berdsarkan analisis skalogram yang

masing-masing alternatif akan dibobot dan

dipengaruhi oleh proyeksi jumlah penduduk

alternatif dengan bobot tertinggi merupakan

Kabupaten Boyolali tahun 2035. potensi

alternatif terbaik.

masing-masing kecamatan dalam menjadi faktor yang menentukan ngkat pelayanan

Langkah penyusunan AHP

atau hierarkinya dalam struktur ruang Kabupaten Boyolali . kemudian ditambah

Perumusan tujuan perencanaan dan kriteria

Penstrukturan tujuan dan kriteria

dengan variabel aksesibilitas, mobilitas, dan

secara hirarkis berdasarkan tingkat

NRQHNWL´WDV

kepentingannya

Alternatif ini dibuat berdasarkan

Perumusan alternatif

enam faktor, yaitu (i) jumlah dan persebaran

Melakukan pairwise comparison

sarana, (ii) aksesibilitas terhadap sarana, (iii)

terhadap kriteria dan alternatif

persebaran kawasan strategis berdasarkan

Menghitung prioritas (eigenfactor)

RTRW Kabupaten Boyolali, (iv) hierarki dalam

Memberi ranking terhadap masing-

RTRW, (vi) jaringan jalan, dan (vi) proyeksi

masing alternatif

penduduk.

Alternatif 2

Rencana Pola Ruang Wilayah

Alternaf ini dibuat berdasarkan 6

Langkah dalam perencanaan struktur

indikator yaitu (i) jumlah dan persebaran

ruang adalah dengan menyeleksi terlebih

sarana, (ii) aksesibilitas terhadap sarana, (iii)

dahulu guna lahan dengan peruntukan

Pola perkembangan ekonomi berdasarkan

lindung. Setelah itu sisa lahan diperuntukan

indeks Williamson dan Entropi Theil, (iv)

berdasarkan land suitability masing-masing

hierarki dalam RTRW, (vi jaringan jalan, dan

lahan. Dalam penentuan peruntukan lahan

(vi) proyeksi penduduk.

juga dipertimbangkan beberapa aspek diantaranya konsep rencana pembangunan KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 15

Kabupaten Boyolali 2015-2035, sinkronisasi

seberapa cepat suatu investasi bisa kembali,

dengan struktur ruang.

maka dasar yang dipergunakan adalah aliran

Rencana Kawasan Strategis

NDV FDVK ÂľRZ

Sedangkan menurut UU 26/2007

Metode NPV (Nilai Bersih Sekarang)

pasal 5 ayat 5, kawasan strategis adalah

Metode ini menghitung selisih antara nilai

kawasan yang di dalamnya berlangsung

sekarang inventasi dengan nilai sekarang

kegiatan yang mempunyai pengaruh besar

penerimaan-penerimaan kas bersih di massa

terhadap (1) Tata ruang di wilayah sekitarnya;

yang akan datang.untuk mengitung nilai

(2) Kegiatan lain di bidang yang sejenis

sekarang tersebut perlu ditentukan terlebih

dan kegiatan bidang lainnya; dan/atau (3)

dahulu tingkat bunga yang dianggap relevan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Analisis ini dapat dihitung menggunakan

Arahan Pemanfaatan ruang wilayah dan

rumus :

Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah ditentukan berdasarkan arahan peruntukan lahan pada pola ruang dan peraturan yang terkait. a.

Pemilihan Program-Program Prioritas

dan Kelayakan Program Program-program prioritas dipilih berdasarkan urgensitasnya untuk segera dilaksanakan terkait dengan visi pembangunan di Kabupaten Boyolali.

Dimana:

Sementara kelayakan program dinilai melalui

1% 1HW EHQH´W %HQH´W ¨ &RVW & %LD\D

PHWRGH &RVW %HQH´W $QDO\VLV $QDOLVLV ELD\D

LQYHVWDVL %LD\D RSHUDVL % %HQH´W \DQJ

PDQIDDW FRVW EHQH´W DQDO\VLV DGDODK

telah didiskon

suatu alat analisis dengan prosedur yang

C = Cost yang telah didiskon i = diskon

sistematis untuk membandigkan serangkaian

faktor

biaya dan manfaat yang relevan dengan

n = tahun (waktu ekonomis)

sebuah aktivitas atau proyek. Analisis biaya manfaat digunakan untuk menentukan

Metode NPB (Nilai Bersih Sekarang)

kelayakan sebuah proyek. Metode Payback

3UR\HN \DQJ H´VLHQ DGDODK SUR\HN \DQJ

Period (PP)

manfaatnya lebih besar dari pada biaya yang

Metode ini mencoba mengukur

diperlukan. Nilai bersih suatu proyek

seberapa cepat investasi bisa kembali.

merupakan seluruh nilai dari manfaat

Karena itu satuan hasilnya bukan persentase.

proyek dikurangkan dengan biaya proyek

Tetapi satuan waktu (bulan, tahun, dan

pada tahun yang bersangkutan. Rumus

sebagainya). Karena model ini mengukur

perhitungannya adalah

16 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Metode Perbandingan Manfaat dan Biaya (BCR)

Dengan kriteria ini maka proyek yang dilaksanakan adalah proyek yang mempunyai angka perbandingan lebih besar dari satu.

Metode IRR (Internal Rate of Return)

Berdasarkan metode ini, suatu proyek

Dengan metode ini tingkat diskonto dicari

akan dilaksanakan apabila BCR > 1. Metode

sehingga menghasilkan nilai sekarang suatu

BCR akan memberikan hasil yang konsisten

proyek sama dengan nol. Rumus yang

dengan metode NPB, apabila BCR > 1 berarti

digunakan adalah :

pula NPB > 0

Sistematika Penulisan Adapun sistematika laporan studio rencana wilayah Boyolali yang dipergunakan adalah sebagai berikut: Proyek yang mempunyai nilai IRR

BAB I PENDAHULUAN

yang tinggi yang mendapat prioritas.

Latar Belakang Masalah

Suatu proyek akan dilaksanakan dengan

Tujuan Perencanaan

mempertimbangkan tingkat pengembalian

Landasan Hukum

(IRR) dan tingkat diskonto (i). Tingkat

Ruang Lingkup

diskonto merupakan biaya pinjaman

Metode

modal yang harus diperhitungkan dengan

Sistematika Laporan

tingkat pengembalian investasi. Investor

BAB II POTENSI, MASALAH, DAN KONSEP

akan melaksanakan semua proyek yang

PENGEMBANGAN WILAYAH

mempunyai IRR > i dan tidak melaksanakan

Potensi

investasi pada proyek yang hargaIRR < i.

Masalah

Konsep

Preseden

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 17

BAB III RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

BAB VI PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS

PANJANG

PEMBANGUNAN

Visi

Misi

Kebijakan/Tujuan

Sasaran

Minapolitan Sumber Daya

Indikator Sasaran

Perikanan Budidaya Boyolali yang

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

Program Pengembangan Kawasan

Berkelanjutan BAB IV RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Rencana

Pertanian Terpadu

Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Perah Boyolali

Wilayah Kabupaten Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Program Pengembangan Agro-eco Industrial Park

Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Arahan Pemanfaatan Ruang

Program Pengembangan Kawasan

Program Akselerasi Pengembangan Pariwisata Boyolali

Program Imbal Jasa Lingkungan untuk Penanggulangan Bencana

BAB V SKENARIO DAN TAHAPAN

Kekeringan dan Banjir di Kabupaten

PELAKSANAAN

Boyolali

Target-target pembangunan

Program-program

18 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 19

“When a planner speaks of implementing goals rationally, he implies that it is possible to demonstrate logically and experimentally the relationship between the proposed means ad the ends they are intended to further”

20 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Alan A. Altshule

BAB II

POTENSI, MASALAH & KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH

3UR´O

Lokasi

Kabupaten Boyolali terletak di Provinsi Jawa

Sesuai dengan visi Kabupaten Boyolali yaitu ”

tengah dengan luas 1.015,10 km2 dan terdiri dari 19

“Terwujudnya Boyolali memiliki lokasi yang strategis

kecamatan yaitu; Juwangi, Wonosegoro, Kemusu,

disebabkan letaknya yang berada dalam segitiga

Klego, Andong, karanggede, Simo, Sambi, Nogosari,

Joglosemar (Yogyakarta, Semarang, dan Surakarta).

Ngemplak, Banyudono, T eras, Boyolali, Mojosongo,

Kabupaten Boyolali memiliki batas-batas wilayah

Musuk, Cepogo, Ampel, dan Selo. Dengan jumlah desa

sebagai berikut.

sebanyak 261 desa, dan 6 kelurahan.

Utara

: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten

Semarang

Selatan : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten, Kota Surakarta dan Kabupaten Sleman, Provinsi DIY

Timur

: Kabupaten Sragen dan Karanganyar Barat

:

Kabupaten Semarang serta Kabupaten Magelang

Gambar 2.2 Peta Konstelasii Kab. Boyolali Sumber: Hasil Analisis Studio Wilayah 2016

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kab. Boyolali Sumber: Boyolali dalam angka 2015

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 21

Guna Lahan

Fisik Dasar 7RSRJUD´ Kabupaten Boyolali cukup

Penggunaan lahan terbesar di

beragam

Boyolali adalah

dengan rentang

tegal atau kebun

ketinggian 75-

seluas 30.417,27

1500 m diatas

atau 30% dari luas

permukaan laut.

Bagian utara

Kab. Boyolali. Jika

Kabupaten

dilihat dari analisis

Boyolali memiliki

kesesuian lahan,

karakter berbukit Gambar 2.3 Peta Kelerengan Kab. Boyolali Sumber: Hasil Analisis Studio Wilayah 2016

Gambar 2.4 Peta Guna Lahan Kab. Boyolali Sumber: Hasil Analisis Studio Wilayah 2016

Kab. Boyolali didominasi oleh kesesuaian untuk

yang merupakan representasi

kawasan budidaya permukiman.

bentang alam karst Pegunungan Kendheng. Adapun kecamatan yang

'HPRJUD´

PHPLOLNL NDUDNWHU WRSRJUD´ WHUVHEXW \DLWX .HFDPDWDQ Boyolali, Musuk, Mojosongo, Cepogo, Ampel, dan Karanggede.

Bagian tengah Kabupaten Boyolali memiliki

Total penduduk Kabupaten Boyolali

WRSRJUD´ FXNXS GDWDU GHQJDQ NHOHUHQJDQ

adalah 967.215 jiwa

7RSRJUD´ \DQJ GDWDU EHUNRUHODVL GHQJDQ SHPDQIDDWDQ

pada tahun 2014.

lahan untuk permukiman dan pertanian. Ketinggian

Jumlah penduduk

kawasan tersebut berkisar antara 75-400 m di atas permukaan laut meliputi Kecamatan Teras,

terbanyak berada Gambar 2.5 Peta Kepadatan Penduduk Kab. Boyolali Sumber: Hasil Analisis Studio Wilayah 2016

Banyudono, Sawit, Mojosongo, Ngemplak, Simo,

di Kecamatan

Nogosari, Kemusu, Karanggede, dan sebagian

Ngemplak

Boyolali.

sebanyak 73.543 jiwa. Komposisi penduduk

Sementara bagian barat Kabupaten Boyolali PHPLOLNL WRSRJUD´ EHUJHORPEDQJ GHQJDQ DGDQ\D kenampakan alam berupa Gunung Merbabu dan

perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Merapi. Kelerengan di kawasan tersebut cukup curam yaitu sekitar 8-40% dan terdapat pula kawasan

Ekonomi

yang memiliki kelerengan lebih dari 40%. Sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten

ketinggian kawasan mencapai 1500 m di atas permukaan laut meliputi Kecamatan Cepogo, Ampel, dan Selo.

%R\RODOL ÂľXNWXDI 3HQXUXQDQ WHUEHVDU WHUMDGL pada tahun 2011-2012 sebesar 1,01%, serta kenaikan terbesar sebesar 0,66% pada tahun 2014-2015. Berdasarkan skoring sektor unggulan dengan metode LQ, Shi Share, Tipologi Klassen I dan II, sektor yang paling unggul adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Pola perkembangan ekonomi antar wilayah

22 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

didapat dari analisis disparitas pendapatan

daerah cepat maju dan cepat tumbuh

menggunakan metode Tipologi Klassen

pada tahun 2011 yaitu Kecamatan Simo.

sektoral dengan mengolah data data laju

Karanggede, dan Boyolali.

pertumbuhan dan pendapatan per kapita anta kecamatan. Hasilnya didapatkan bahwa Sarana dan Prasarana

Pada perdagangan, Ketersedian pasar lingkungan di

Pada pendidikan,

empat kecamatan masih kurang yaituKecamatan Selo,

Seluruh Kecamatan

Klego, Andong dan Kemusu. Sementara di Kesehatan,

di Kabupaten

Jumlah rumah sakit dan puskesmas sudah memenuhi

Boyolali untuk

standar pelayanan minimum nya.

Taman Kanak-kanak

Gambar 2.6 Peta Tipologi Klassen Kab. Boyolali Sumber: Hasil Analisis Studio Wilayah 2016

Kecamatan tersebut antara lain: Musuk & Ngemplak.

Untuk air bersih, Pada 2014, terdapat 36.314

(TK) masih belum

pelanggan PDAM dengan total pemakaian sekitar

memenuhi SPM.

6.336.101 (m3) (BPS 2014), namun angka tersebut

Kemudian untuk

terbilang kecil karena hanya sekitar 3,7% dari total

Sekolah Dasar dan

penduduk Kabupaten Boyolali yang berjumlah 967.215

Sekolah Menengah

jiwa. Pada persampahan, Seluruh sampah yang

Pertama sudah

terkumpul di 63 TPS (organic- anorganik/permanen)

memenuhi SPM

di wilayah perkotaan Kabupaten Boyolali diangkut

(standar pelayanan minimum) untuk semua Kecamatan

untuk diolah di TPA Winong yang pada 2010 masih

yang ada. Namun untuk Sekolah Menengah Atas yang

menyisakan 2 hektar dari 3 hektar yang disediakan

melipu SMAN, SMA Swasta, SMK, & MA masih ada dua

XQWXN GLPDQIDDWNDQ VHEDJDL ODQG´OO GDQ NLQL WDKXQ

kecamatan yang belum memenuhi standar dari SNI.

2016- sudah overload.

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 23

Potensi & Masalah Kabupaten Boyolali

Potensi Pada potensi, inti potensi kabupaten Boyolali adalah

Mengurangi Kemiskinan

kebijakan pro investasi dan ketahanan pangan. Hal ini

Keterangan Potensi lanjutan

disebabkan oleh akar potensi Boyolali yaitu aksesibilitas

Inti potensi Akar

antar wilayah dan swasembada pangan, yang disebabkan

potensi Potensi SerapanTenaga Kerja Tinggi

oleh kawasan strategis optimal.

Optimalisasi didukung oleh unggulnya sektor industri pengolahan dan pertanian, yang diakibatkan langsung oleh

Meningkatkan PAD

Meningkatkan Daya Saing Antar Wilayah

kebijakan pro investasi dan ketahanan pangan. Inti potensi

Pertumbuhan Industri Pengolahan Pesat

ini lantas menyebabkan pertumbuhan industri pengolahan menjadi pesat, lalu menimbulkan daya saing antar wilayah, potensi serapan tenaga kerja tinggi, dan peningkatan PAD,

Kebijakan Pro Investasi dan Ketahanan Pangan

dan mengurangi kemiskinan.

Unggulnya Sektor Industri Pengolahan dan Pertanian

Kawasan Strategis Optimal

Aksesibilitas Antar WilayahBaik ( SSB, Subosukowonosraten )

Swasembada Pangan ( Agropolitan, Minapolitan )

Gambar 2.7 Potensi Kab. Boyolali Sumber: Hasil Analisis Studio Wilayah 2017

24 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Masalah IPM KE 2 TERENDAHPADA SUBOSUKOWONOSRATEN

KEMISKINAN RURAL TINGGI

KESENJANGAN URBAN RURAL

Masalah lanjutan Inti masalah

GINI RASIO TINGGIDAN MENINGKAT

KEBERADAAN RUMAH SEHAT

KURANGNYA AKTIVITAS DALAM

STAGNANSI RATA RATA LAMA SEKOLAH

Keterangan

Akar masalah

TINGGINYA ANGKAPUTUS SEKOLAH DI TINGKAT SMA

BELUM OPTIMALNYA FASILITAS KESEHATAN

Gambar 2.8 Pohon Masalah Kab. Boyolali Sumber: Analisa Kelompok

Pada kabupaten Boyolali, inti masalah ialah kesenjangan antara daerah yang terkategorikan

pendapatan) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif

sebagai urban dan rural. Akar masalah ini berupa keberadaaan rumah sehat yang hanya 67%, ratarata lama sekolah yang stagnan, tingkat putus sekolah yang tinggi pada tingkat SMA , fasilitas kesehatan yang belum maksimal, dan susahnya

penduduk.

Rasio gini Boyolali yang tinggi dan terus meningkat lalu membangkitkan inti permasalahan kabupaten Boyolali

faktor penambahan pendapatan dari pekerjaan Akar-akar masalah ini lalu merujuk pada

yaitu kesenjangan urban rural, yang

kondisi rasio gini Boyolali yang tinggi dan terus

mengakibatkan kemiskinan pada area rural.

meningkat. Dalam pengertiannya, Rasio Gini

Hal ini yang lantas menghasilkan masalah

DWDX NRH´VLHQ DGDODK DODW PHQJXNXU GHUDMDW

lanjutan Boyolali, yaitu mempunyai Indeks

ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan

Pembangunan Manusia kedua terendah se eks-karesidenan Surakarta.

distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 25

Konsep Pengembangan Wilayah Menjawab Tantangan Growth Pole di Negara Dunia Ketiga Pada pertengahan 1970-an, studi dilakukan pada

pertumbuhan dan pembangunan yang didasari oleh aktivasi masyarakat desa, agrikultur dan sumber daya lokal. (Misra R.P, Sundaram K.V

kinerja growth poles di berbagai negara Dunia Ketiga terbukti menyatakan bahwa adanya keterbatasan

and Praksash Rao V.L.S, 1981). Khusus melalui

performa dari Growth Centre Theory yang berbasis

sudut pandang spasial, konsep agropolitan disini

kultur barat. Banyak ahli perkotaan mulai bekerja

diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa

untuk alternatif pendekatan. Sementara beberapa

yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan

menekankan perlunya strategi growth pole yang WHODK GLPRGL´NDVL DJDU FRFRN EDJL QHJDUD QHJDUD

desa yakni dengan adanya pusat agropolitan

dunia ketiga, para ahli lainnya mengakui perlunya

dan desa-desa di sekitarnya membetuk Kawasan

paradigma baru yang tujuannya tidak lagi pertumbuhan

Agropolitan. (Djakapermana, 2003)

ekonomi seperti yang ada di growth pole biasa, tapi lebih mengarah pada pembangunan sosial dengan

Penjabaran Konsep

IRNXV SDGD NHEXWXKDQ PDQXVLD \DQJ VSHVL´N $WDV dasar tantangan dan pemahaman baru yang muncul,

Secara lebih

terciptalah pendekatan baru untuk menumbuhkan kota-kota kecil dan kota-kota menengah. Pendekatan

luas, pengembangan

ini disebut “Pendekatan Agropolitan”.

Pendekatan Agropolitan Pendekatan ini dikembangkan oleh Friedman dan

kawasan agropolitan Gambar 2.9 Konsepsi Pengembangan Kawasan Agropolitan Sumber: Djakapermana (2003)

diharapkan dapat mendukung

Douglas pada tahun 1978. Pendekatan ini sangat

terjadinya sistem

mengakar pada paradigma

kota-kota yang

“territorial development”, yang bisa digambarkan sebagai satu set hubungan timbal balik antara daerah

terintegrasi. Ini ditunjukkan dengan keterkaitan

pedesaan dan perkotaan. Secara spasial ditandai

antar kota dalam bentuk pergerakan barang,

dengan adanya kutub tarik bagi kegiatan manusia

modal, dan manusia. Melalui dukungan sistem

(produksi dan konsumsi barang dan jasa, juga budaya

infrastruktur transportasi yang memadai,

dan kehidupan sosial), dan dihubungkan dengan sistem

keterkaitan antar kawasan agropolitan dan

informasi dan infrastruktur transportasi. (Bellù, 2011) “Agropolitan Strategy” di kembangkan oleh Friedman

pasar dapat dilaksanakan. Dengan demikian,

sebagai contoh konkrit dari pembangunan regional dari

perkembangan kota yang seimbang, dan

sisi teritorial. Ágropolitan Model menawarkan kerangka

terintegrasi dapat terwujud. (Djakapermana,

berpikir spasial dari rural development dan didasari

2003)

oleh keinginan untuk mempercepat rural development yang berorientasi pada kebutuhan manusia dengan syarat distribusi merata untuk keuntungan ekonomi, pergerakan langsung para masyarakat lokal saat proses

26 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian (rural income and demand for non-agricultural goods and services).

Produksi tanaman siap jual dan GLYHUVL´NDVL SHUWDQLDQ FDVK crop production and agricultural GLYHUVL´FDWLRQ SHUWDQLDQ WHUEDJL menjadi pertanian bahan pangan,

STATE GOVERNMENT

ECERDC

INVESTOR

IMPLEMENTING AGENCY

Gambar 2.10 Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan dalam Konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Sumber: Djakapermana (2003)

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Dirjen Penataan ruang, berjudul Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan

MANAGEMENT

ff

agropolitan harus memuat : Penetapan pusat agropolitan yang berfungsi sebagai (Douglas, 1986) :

PHYSICAL COMPONENTS - Housing Lot -Basic Infrastructure -Utilities -Business Center

FAMILY PARTICIPANTS SUPPORTING ACTIVITIES

Farm groups are managed by the agencyManagement / Co-participants and assisted by government agencies involved

Akuaponik, mushrooms, beefintegration, agribusiness, andtourism herbs

Pusat perdagangan dan transportasi pertanian

STATE GOVERNMENT

Pusat industri pertanian (agro-based industry).

Penyedia pekerjaan non pertanian (non-

IMPLEMENTING AGENCY

MANAGEMENT

Pusat agropolitan dan hinterlannya terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi, dan kabupaten (RTRW Propinsi/ Kabupaten).

2. Penetapan unit-unit kawasa pengembangan yang berfungsi sebagai (Douglas, 1986) : Pusat produksi pertanian (agricultural production).

ACTIVITY

FINANCES

AGROPOLITAN PARTICIPANTS

agricultural employment).

FEDERAL GOVERNMENT

KKLW

Pasar konsumen produk non-pertanian (non agricultural consumers market).

Gambar 2.11 Agropolitan Chart Sumber: UKAS & KKLW

Bagan I Agropolitan Chart oleh UKAS

Penyedia jasa pendukung pertanian (agricultural support services).

HUMAN DEVELOPMENT -Mental development Training -Skills Development -Entrepreneurship -Development

FARMING / LIVESTOCK Employee Incentive Allowance and Working

ACTIVITIES AT THE FARM

(agricultural trade/ transport center).

FINANCES

AGROPOLITAN PARTICIPANTS

Wilayah Berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Pengembangan kawasan

ACTIVITY

PHYSICAL COMPONENTS - Housing Lot -Basic Infrastructure -Utilities -Business Center

FARMING / LIVESTOCK Employee Incentive Allowance and Working

HUMAN DEVELOPMENT -Mental development Training -Skills Development -Entrepreneurship -Development

FAMILY PARTICIPANTS ACTIVITIES AT THE FARM

SUPPORTING ACTIVITIES

Farm groups are managed by the agencyManagement / Co-participants and assisted by government agencies involved

Akuaponik, mushrooms, beefintegration, agribusiness, andtourism herbs

,QWHQVL´NDVL SHUWDQLDQ

Bagan II Agropolitan Chart oleh KKLW KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 27

Predesen Agropolitan Malaysia

Preseden Disaster Management Jepang

Program pembangunan berdasarkan konsep

Preseden Disaster Management Jepang

agropolitan dipegang oleh dua lembaga, yaitu

Disaster management merupakan suatu

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

penataan dan pengelolaan sumberdaya serta

(KKLW) dan Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan

tanggungjawab dalam penanganan hal-hal terkait

Perdana Menteri (UKAS) dibawah departemen Perdana

aspek keselamatan manusia, baik dalam fase kesiagaan,

Menteri. Adapun yang membedakan kedua lembaga

respon, maupun pemulihan kembali atas kejadian

ini adalah area pengembangannya dan hubungannya

bencana, dengan tujuan untuk meminimalisir dampak

antara Pemerintah Federal atau Investor Swasta.

negatif yang diakibatkan oleh bencana

Adapun 3 sektor yang menjadi pembangunan utamanya adalah :

tersebut.Jepang terkenal memiliki manajemen tanggap bencana (disaster management) yang sangat

3HPEDQJXQDQ ´VLN

efektif, sehingga selalu cepat dalam menangani

Meliputi penyediaan pemukiman dan infrastruktur

korban bencana, mengurangi dampak bencana, serta

dan fasilitas sosial seperti rumah, masjid, TK /

melakukan recovery pasca bencana.

pembibitan, hall, taman bermain, dan lokakarya

Ada satu hal yang bisa kita pelajari dari negara

bisnis, saluran air dan drainase, jalan di pemukiman

Jepang dari peristiwa bencana yang terjadi, yakni

serta air dan listrik

respon luar biasa dari pemerintah Jepang bersama-

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

sama dengan elemen masyarakat dalam menangani

Didedikasikan untuk kepala rumah tangga (KIR)

situasi pasca bencana, melakukan recovery atas

pada aspek kepemimpinan masyarakat, keluarga,

wilayah terdampak bencana, serta mengatasi masalah

spiritual, kemandirian dan wirausahaan. Sementara

kesehatan dan kehidupan para korban yang selamat.

anggota rumah tangga (AIR) juga terlibat dalam

Menurut UNEP (the United Nations

perbaikan akademik melalui pendidikan dan

Environmental Programme) dalam menghadapi

persiapan ujian.

bencana yang terjadi, pemerintah Jepang telah

3. Sedangkan untuk Pengembangunan Ekonomi

mempersiapkan beberapa langkah penting, yakni:

memiliki dua komponen, yaitu : (Ladang Sejahtera)

1. Mengembangkan sistem peringatan dini

pembangunan melibatkan penanaman komunitas

bencana alam (disaster-early warning system).

utama karet dan kelapa sawit. (Ladang Komersil)

Ini dimaksudkan agar semua pihak, mulai dari

pertanian didasarkan pada tanaman jangka pendek,

gugus tugas siaga bencana (disaster task force

terutama ditujukan untuk mendukung peserta

unit) supaya bisa merespon dengan cepat, serta

sebelum memperoleh pendapatan yang stabil

masyarakat yang berpotensi mengalami dampak

dari peternakan makmur. Peserta juga memiliki

bencana agar segera mempersiapkan diri untuk

NHVHPSDWDQ XQWXN PHQGLYHUVL´NDVL VXPEHU

berlindung di tempat yang sudah dipersiapkan.

pendapatan di bidang manufaktur, pengemasan,

2. Mendirikan area perlindungan (shelter) bagi

pemasaran dan bisnis di tempat atau lokakarya yang

korban terdampak bencana alam.

tersedia.

3. Memberikan pelatihan rutin kepada masyarakat sebagai respon cepat atas bencana alam yang bisa datang kapan saja.

4. Mengembangkan secara terus-menerus sistem tanggap bencana

28 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 29

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG Asal Mula Boyolali berdasarkan cerita rakyat.

Asal mula nama Boyolali tidak lepas dari kisah perjalanan Kyai Ageng Pandan Arang menuju ke Tembayat untuk melakukan syiar Islam.

Alkisah, Kyai Ageng Pandan Arang atau Tumenggung Notoprojo adalah seorang bekas bupati di Semarang.

Menurut ramalan Sunan Kalijaga, Kyai Ageng Pandan Arang nantinya akan menjadi Wali Penutup menggantikan kedudukan Syech Siti Jenar.

30 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Museum R. Hamong Wardoyo

Karya arsitektur yang menarik di pusat Kota Boyolali.

Berdasarkan ceritera Kyai Ageng Pandan Arang dalam Babad Tanah Jawi, nama Boyolali berasal dari kata “boya lali” atau “baya lali”.

0HQXUXW .DPXV -DZD ¨ %HODQGD -)& *HULHFNH HQ 7 Roorda, 1901), “boyolali” disebut “boyowangsul” atau “bwangsul”. Kata ini menunjukkan nama sejenis pohon, yaitu Aglaia Lourn, suku Meliaceae, yang mungkin sejenis pohon apel Jawa.

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 31

2. Berdaya Saing

Review RPJP

Kabupaten Boyolali diharapkan memiliki

RPJP Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025 diatur dalam Perda Kabupaten Boyolali nomor 3

keunggulan kompetitif yang tinggi dan mampu

tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

bersaing dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali tahun

Tengah. Kondisi ini ditandai dengan peningkatan

2005-2025. Saat ini, implementasi RPJP Kabupaten

kualitas SDM , peningkatan investasi ang tinggi,

Boyolali seharusnya sudah memasuki tahapan ke III

terwujudnya integrasi dalam pengelolaan sumber daya

(tahun 2016-2020). RPJP Kabupaten Boyolali berfokus

alam dan lingkungan hidup, terwujudnya kualitas dan

pada penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten

kuantitas indfrastruktur yang optimal, dan ditunjang

Boyolali guna meningkatkan daya saing wilayah dan

dengan pemanfaatan teknologi yang canggih.

mewujudkan Kabupaten Boyolali yang konstitusional, 3. Agropolitan Berkelanjutan

aman, mandiri, dan sejahtera.

Kabupaten Boyolali yang diharapkan

Dalam kaitannya dengan rencana tata ruang, RPJP Kabupaten Boyolali sudah cukup sinkron dengan

kedepannya dapat mengoptimalkan hasil sumber daya

RTRW Kabupaten Boyolali yang diatur dalam Perda

alamnya dengan baik. Dengan maksud pengembangan

Kabupaten Boyolali nomor 9 tahum 2011 tentang RTRW

kawasan agropolitan berkelanjutan yaitu, pembangunan

Kabupaten Boyolali tahun 2011-2031. Hal ini dibuktikan

ekonomi berbasis pertanian, dirancang dan

dengan presentasi relevansi arah pengembangan

dilaksanakan dengan cara mensinergikan berbagai

sebesar 87,2%

potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem agribisnis yang berdaya saing, berbasis

Review RPJP VISI

kerakyatan serta digerakkan masyarakat dan difasilitasi

â&#x20AC;&#x153;

oleh pemerintah

Terwujudnya Boyolali yang Sejahtera dan Berdaya Saing dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan yang Berkelanjutan

â&#x20AC;&#x153; Dalam visi tersebut terdapat 3 kata kunci yang menjadi fokus dalam pengembangan Kabupaten Boyolali. Berikut merupakan pengertian dari masingmasing fokus tersebut 1. Sejahtera Makna kata sejahtera yang dimaksud adalah bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Boyolali mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, dan papan. Kondisi ini terindikasikan dengan tingginya pendapatan per kapita, tingginya angka partisispasi pendidikan di segala jenjang pendidikan, menurunnya jumlah penduduk miskin, dan terwujudnya peningkatan lapangan kerja

32 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Tabel 3.1 Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Revisi RPJP Kabupaten Boyolali Sumber: Olah data kelompok

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 33

BAB IV

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

34 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

“In complex situations, we may rely too heavily on planning and forecasting and underestimate the importance of random factors in the environment. That reliance can also lead to delusions of control.”

Hillel J. Einhorn

“Design creates culture. Culture shapes values. Values determine the future” - Robert L. Peters

Review RTRW Boyolali Berdasarkan Undang-Undang no. 26 Tahun

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan

2007 Tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa

ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Boyolali

pengaturan penataan ruang dilakukan melalui

sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program

penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan

pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan

bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang

ruang dalam suatu daerah, Secara substansi,

penataan ruang. Penyusunan rencana tata ruang

hubungan RPJMD Kabupaten Boyolali dengan RTRW

wilayah kabupaten harus mengacu pada Rencana

Propinsi dan Kabupaten. RPJMD Kabupaten Boyolali

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan RTRW

berpedoman pada subtansi tujuan penataan ruang

Provinsi, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang

wilayah dan rencana penetapan struktur ruang wilayah

penataan ruang, serta rencana pembangunan

yang didalamnya memuat rencana pengembangan

jangka panjang daerah. Penyusunan rencana tata

perwilayahan dan pembangunan jaringan infrastruktur

ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan

kota, serta rencana pola ruang wilayah yang memuat

perkembangan permasalahan provinsi, keselarasan

penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya

aspirasi pembangunan kabupaten, daya dukung serta

serta pelibatan masyarakat dalam penataan ruang kota.

daya tampung linngkungan hidup, rencana tata ruang

Sehingga dalam review RTRW ini akan menggunakan

kawasan strategis kabupaten, serta RTRW kabupaten

korelasi RTRW Kabupaten Boyolali dengan RPMJD

yang berbatasan dengan kabupaten tersebut. RTRW

Kabupaten Boyolali.

Kabupaten menjadi pedoman untuk:

panjang daerah b) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah c) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten d) Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor e) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi

“

Dari hasil analisis dengan membandingkan aspek dalam RTRW dan arah pengembangan RPJP didapati 33 program terdapat 17 program yang tidak relevan (51%) dan 16 program yang efektif (48%).

“

a) Penyusunan rencana pembangunan jangka

f) Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 35

Tujuan

lindung

â&#x20AC;&#x153;

- Kebijakan pengembangan wilayah berbasis perikanan

Boyolali sebagai kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis agroindustri dengan integrasi tata ruang desa kota yang tangguh

- Kebijakan pengembangan wilayah berbasis peternakan - Kebijakan Kawasan Peruntukan Industri

â&#x20AC;&#x153;

- Kebijakan Pariwisata

Ekonomi Inklusif: Pertumbuhan ekonomi inklusif

Berikut strategi dari masing-masing kebijakan sektoral

menurut Klasen (2010) adalah pertumbuhan ekonomi

tersebut:

yang meluas antar sektor atau insentif terhadap tenaga

1. Kebijakan Bencana

kerja, dalam kata lain, melibatkan partisipasi seluruh

â&#x20AC;&#x153;Mewujudkan Kabupaten Boyolali yang tangguh

masyarakat dan seluruh sektor ekonomi (pro-poor).

terhadap ancaman-ancaman bencana.â&#x20AC;?

Pertumbuhan ini mampu menjamin pemerataan akses

Strategi:

pertumbuhan dan mampu menurunkan kelompok

D PHQJHQGDOLNDQ SHPEDQJXQDQ ´VLN SDGD

yang tidak memperoleh keuntungan dari pertumbuhan

kawasan rawan bencana;

sehingga mengurangi disparitas antar kelompok.

b.

memanfaatkan penggunaan teknologi mitigasi

bencana; Agroindustri: Agroindustri berasal dari dua kata

c.

agrikultural dan industri yang berarti suatu industri

dapat mempertahankan kawasan dari dampak

mengembangkan kawasan budidaya yang

yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku

bencana gerakan tanah berupa tanah longsor, banjir

utamanya atau suatu industri yang menghasilkan suatu

dan kegiatan vulkanis;

produk yang digunakan sebagai sarana atau input

d.

dalam usaha pertanian. (I Gusti, Bagus, 2011)

jalur evakuasi bencana;

mengembangkan dan meningkatkan kualitas

e.

menetapkan kawasan evakuasi bencana; dan

Integrasi Tata Ruang Desa Kota yang Tangguh:

f.

meningkatkan infrastruktur pada kawasan

6HFDUD GH´QLWLI LQWHJUDVL WDWD UXDQJ VSDWLDO LQWHJUDWLRQ

rawan bencana.

DGDODK VXDWX VLVWHP SHQJKXEXQJ ÂľXNV NHVDPDDQ

2. Kebijakan Pengendalian Pertanian

kedekatan, kewilayahan, connexity) antar wilayah

â&#x20AC;&#x153;Mewujudkan pertanian yang berkelanjutan dan

yang menimbulkan interaksi sosial, ekonomi dan

berwawasan agribisnis.â&#x20AC;?

budaya, selain itu sistem ini adalah suatu struktur yang

Strategi:

mampu memengaruhi dan terkadang menentukan

a.

pembangunan sosial, ekonomi dan budaya kedepannya

pertanian dengan tekhnologi tepat guna,

(C. Grasland, 1999). Sehingga integrasi tata ruang

berkelanjutan dan ramah lingkungan.

desa-kota adalah penataan ruang yang mengakomodir

b.

KXEXQJDQ ÂľXNV NHVDPDDQ NHGHNDWDQ NHZLOD\DKDQ

dengan kesesuaian dan daya dukung lahan;

connexity) antar pedesaan dan perkotaan dalam suatu

c.

perluasan logistik benih maupun bibit;

wilayah yang menghasilkan interaksi sosial, ekonomi

d.

mengoptimalkan keunggulan komoditas dan

dan budaya dikeduanya.

SURGXNWL´WDV EHUGD\D VDLQJ WLQJJL e.

mewujudkan pengelolaan sumberdaya

mengembangkan kawasan pertanian sesuai

mewujudkan petani yang dapat memanfaatkan

Kebijakan dan Strategi

IPTEK dan sumberdaya guna menghasilkan produk

Kebijakan Sektoral terdiri dari:

pertanian berdaya saing tinggi;

- Kebiijakan bencana

f.

- Kebijakan pengendalian pertanian

pertanian

- Kebijakan pengendalian dan pelestarian kawasan

36 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

meningkatkan infrastruktur dan sarana

3. Kebijakan Pengendalian dan Pelestarian Kawasan

e.

meningkatkan pemasaran hasil peternakan;

Lindung

f.

meningkatkan infrastruktur penunjang

â&#x20AC;&#x153;Mengendalikan pemanfaatan dan melestarikan

pengembangan agro industri;

kawasan lindung.â&#x20AC;?

g.

Strategi:

peruntukan peternakan.

a.

memelihara dan meningkatkan fungsi

mengoptimalkan produktivitas kawasan

6. Kebijakan Kawasan Peruntukan Industri

kawasan lindung yang telah menurun dalam rangka

â&#x20AC;&#x153;Mengembangkan kawasan peruntukan industri

memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;

pengolahan untuk memaksimalkan dan meningkatkan

b.

nilai jual hasil produksi pertanian, perkebunan,

mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berada

dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan

perikanan, dan/atau peternakan.â&#x20AC;?

fungsi perlindungannya;

Strategi:

c.

memperkuat status kawasan lindung yang

a.

mengembangkan kawasan industri untuk

dianggap penting;

pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan

d.

dan/atau peternakan, baik itu skala kecil menengah

membatasi pengembangan kegiatan budidaya

di kawasan rawan bencana;

sampai skala besar;

e.

E

memulihkan fungsi lindung.

PHQLQJNDWNDQ H´VLHQVL WHNQLV SHQLQJNDWDQ

4.Kebijakan Pengembangan Wilayah Berbasis

penguasaan IPTEK, peningkatan penguasaan dan

Perikanan

pelaksanaan pengembangan produk baru (new

â&#x20AC;&#x153;Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan,

product development) oleh industri domestik;

khususnya kawasan minapolitan yang berkelanjutan.â&#x20AC;?

c.

Strategi:

target penambahan sebesar 9 ribu usaha industri

a.

mengoptimalkan produktivitas kawasan

menumbuhkan populasi industri dengan

berskala besar dan sedang;

peruntukan perikanan;

d.

b.

pendukung kegiatan industri;

mengendalikan dan mengelola perkembangan

kegiatan perikanan terutama pada kawasan minapolitan dengan memperhatikan aspek

e.

membangun sarana prasarana transportasi

membangun sarana pengelolaan limbah

industri.

lingkungan;

7. Kebijakan Pariwisata

c.

â&#x20AC;&#x153;Mengembangkan kawasan wisata terpadu berbasis

membangun sarana dan prasarana pendukung

peningkatan produktivitas kawasan perikanan;

potensi kawasan.â&#x20AC;?

d.

Strategi:

mengembangkan industri pengolahan

perikanan.

a.

mengembangkan objek-objek wisata potensial

5. Kebijakan Pengembangan Wilayah Berbasis

di kabupaten berdasarkan potensi kawasan yang

Peternakan

dimiliki;

â&#x20AC;&#x153;Mengembangkan wilayah berbasis peternakan untuk

b.

PHQLQJNDWNDQ SURGXNWL´WDV VHNWRU SHWHUQDNDQ 

dan barat wilayah;

Strategi:

c.

mengembangkan wisata alam di bagian utara

mengembangkan wisata edukasi di kawasan

a.

menetapkan kawasan sentra peternakan;

agropolitan, minapolitan, dan agroindustry;

b.

mengoptimalkan kawasan peternakan yang

d.

mengintegrasikan kawasan wisata di

sudah tersedia;

Kabupaten Boyolali dengan Surakarta dan

c.

Yogyakarta yang telah memiliki branding wisata;

mengembangkan industri kecil, industri sedang,

dan industri besar berbasis peternakan;

e.

membangun branding wisata di Kabupaten

Boyolali; d.

meningkatkan kualitas fungsi & peran dan

kuantitas kelembagaan peternakan;

f.

membangun sarana infrastruktur penujang

wisata;

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 37

Rencana Struktur Ruang Wilayah

perhaan mereka. Hal ini merupakan konsep ngkatan,

Struktur ruang merupakan penentu aksesibilitas

WHUDQJNXP VHFDUD NRPSOHNV PHQFDNXS NHVHKDWDQ ´VLN

yang berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat

status psikologis, ngkat kebebasan, hubungan social

dan produkvitas ekonomi wilayah. Struktur ruang

dan hubungan kepada karakterisk lingkungan mereka.

tersebut menunjukkan aksesibilitas dan mobilitas seseorang untuk mencapai kebutuhan- kebutuhannya.

Alternatif Rencana Struktur Ruang

Kondisi dimana kebutuhan- kebutuhan tersebut

Stuktur ruang merupakan susunan pusat-

tercapai atau daknya itulah yang mencerminkan

pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan

kualitas hidup masyarakat dan produkvitas ekonomi

sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan

wilayah tersebut.

sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis

Berdasarkan UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang

memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang wilayah

Penataan Ruang, stuktur ruang adalah susunan pusat-

direncanakan dan dibangun untuk mencapai sasaran

pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan

pengembangan wilayah dalam mewadahi dan

sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan

mendukung kebutuhan pertumbuhan komunitasnya.

Struktur ruang wilayah terdiri dari dua komponen

sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Selain itu, struktur

utama yaitu simpul dan jaringan yang keduanya

terbentuk berdasarkan persebaran kegiatan secara

memiliki suatu hierarki. Dalam membuat rencana

spasial (Schnore,1971) sehingga struktur ruang tersebut

struktur ruang, ditetapkan berdasarkan perhitungan

mereprensentasikan ragam akvitas yang dilakukan oleh

skalogram proyeksi sarana dan prasarana yang

manusia yang bersifat dinamis disuatu wilayah.

dipengaruhi oleh proyeksi jumlah penduduk Kabupaten

Struktur ruang sangat erat hubungannya dengan

Boyolali tahun 2035. Berdasarkan evaluasi kondisi

aksesibilitas untuk mencapai kebutuhan masyarakat.

struktur ruang, secara umum struktur ruang Kabupaten

Berdasarkan Blunden dan Black (1984) seper dikup

Boyolali sudah cukup baik, berdasarkan aksesibilitas,

Tamin (1997: 52) menyatakan bahwa aksesibilitas adalah

mobilitas, konkevitas maupun interaksinya. Namun,

konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata

persebarannya kurang merata sehingga akses yang

JXQD ODKDQ VHFDUD JHRJUD´V GHQJDQ VLVWHP MDULQJDQ

seharusnya dapat dinikma seluruh penduduk menjadi

transportasi yang menghubungkannya. Aksesibilitas

kurang opmal. Selain itu, perlu juga melihat potensi

adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan

masing-masing kecamatan dalam menjadi faktor yang

mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu

menentukan ngkat pelayanan atau hierarkinya dalam

sama lain dan â&#x20AC;&#x2DC;mudahâ&#x20AC;&#x2122; atau â&#x20AC;&#x2DC;susahâ&#x20AC;&#x2122; nya lokasi tersebut

struktur ruang Kabupaten Boyolali Rencana struktur ruang Kabupaten Boyolali

dicapai melalui sistem jaringan transportasi.

tahun 2035, terdapat 3 alternatif yang dikembangkan Jarak

Jauh

Aksesibilitas Rendah

Aksesibillitas Menengah

Dekat

Aksesibilitas Menengah

Aksesibilitas Tinggi

Buruk

Sangat Baik

Kondisi Prasarana

Sumber : Black (1981)

berdasarkan konsep integrasi desa-kota/ruralurban linkage yang menjadi konsep utama dalam pengembangan Kabupaten Boyolali. Terdapat 8 indikator yang digunakanm yaitu (i) jumlah dan

Aksesibilitas merupakan penentu terhadap

persebaran saarana, (ii) aksesibilitas terhadap sarana,

kemampuan masyarakat untuk mencapai

(iii) persebaran kawasan strategis berdasarkan RTRW

kebutuhannya sehingga berpengaruh terhadap kualitas

Kabupaten Boyolali, (iv) hierarki dalam RTRW, (v) Pola

hidup masyarakat itu sendiri. Menurut WHO (1994)

perkembangan ekonomi berdasarkan indeks Williamson

dalam (Bangun 2008), kualitas hidup didefenisikan

dan Entropi Theil, (vi) jaringan jalan, (vii) proyeksi

sebagai persepsi individu sebagai laki-laki atau wanita

penduduk, dan (vii) isu strategis.

dalam hidup, dinggal, dan berhubungan dengan standar hiinjau dari konteks budaya dan sistem nilai dimana mereka tdup, harapan, kesenangan, dan

38 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Struktur Ruang

Pusat Kegiatan

Jaringan Sarpras

Sebaran Pemukiman

Sebaran Fasilitas Pendidikan

Sebaran Fasilitas Kesehatan

Sebaran Fasilitas Perdagangan

Kebutuhan Ruang Hidup

Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Kebutuhan Fasilitas Perdagangan

Proyeksi Penduduk

Gambar 4.1 Skema Struktur Ruang Sumber: Analisis Kelompok

Alternatif 1

Gambar 4.2 Peta Alternatif 1 Struktur Ruang Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Kelompok

Alternatif ini dibuat berdasarkan enam faktor, yaitu (i) jumlah dan persebaran sarana, (ii) aksesibilitas

Gambar 4.3 Peta Alternatif 2 Struktur Ruang Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Kelompok

Alternatif 2 Alternaf ini dibuat berdasarkan enam indikator

terhadap sarana, (iii) persebaran kawasan strategis

yaitu (i) jumlah dan persebaran sarana, (ii) aksesibilitas

berdasarkan RTRW Kabupaten Boyolali, (iv) hierarki

terhadap sarana, (iii) Pola perkembangan ekonomi

dalam RTRW, (vi) jaringan jalan, dan (vi) proyeksi

berdasarkan indeks Williamson dan Entropi Theil, (iv)

penduduk. Berdasarkan 5 variable tersebut didapat 1

hierarki dalam RTRW, (vi jaringan jalan, dan (vi) proyeksi

PKW (Kecamatan Boyolali), 2 PKL yaitu (Kecamatan

penduduk. Berdasarkan 5 variable tersebut didapat 1

Ampel, Kecamatan Banyudono), 5 PKLp dan 5 PPK dan

PKW (Kecamatan Boyolali), 3 PKL yaitu (Kecamatan

6 PPL. Kecamatan Boyolali menjadi PKW diakrenakan

Cepogo, Kecamatan Mojosongo, dan Kecamatan

memiliki sarana dan prasarana dengan aksesibilitas

Andong), 5 PKLp, 5 PPK dan 5 PPL. Kecamatan

yang nggi dibandingkan kecamatan yang lain. Dua

Boyolali menjadi PKW dikarenakan memiliki sarana dan

kecamatan yang menjadi PKL dipengaruhi oleh

prasarana dengan aksesibilitas yang nggi dibandingkan

posisinya yang berada dalam koridor sekitar jalan arteri

kecamatan yang lain. Tiga kecamatan yang menjadi

sehingga pertumbuhan dan jumlah sarananya cukup

PKL dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi di

cepat dan lengkap dibandingkan dengan kecamatan

kecamatan tersebut dan potensinya.

yang berhierarki PKLp, PPK dan PPL.

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 39

Gambar 4.4 Peta Alternatif 3 Struktur Ruang Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Kelompok

Alternatif 3 Alternatiff ini dibuat berdasarkan 7 indikator yaitu (i) jumlah dan persebaran sarana, (ii) aksesibilitas terhadap sarana, (iii) Pola perkembangan ekonomi berdasarkan indeks Williamson dan Entropi Theil, (iv) hierarki dalam RTRW, (v) jaringan jalan, (vi) proyeksi penduduk dan (vii) isu strategis. Berdasarkan 7 variable tersebut didapat 2 PKW (Kecamatan Boyolali dan Kecamatan Ngemplak), 9 PKL yaitu (Kecamatan Ampel, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Andong, Kecamatan Teras, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Simo, Kecamatan Karanggede,

Gambar 4.5 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Kelompok

bobot tertinggi dan ditetapkan sebagai peta rencana struktur ruang Kabupaten Boyolali tahun 2036 adalah alternatif struktur ruang yang ketiga. Dalam aspek pengembangan sistem perkotaan didapat 2 PKW (Kecamatan Boyolali dan Kecamatan Ngemplak), 9 PKL yaitu (Kecamatan Ampel, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Andong, Kecamatan Teras, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Simo, Kecamatan Karanggede, dan Kecamatan Juwangi), dan 3 PPK (Kecamatan Cepogo, Kecamatan Klego, dan Kecamatan Sambi.

dan Kecamatan Juwangi), 3 PPK dan 5 PPL. Kecamatan Boyolali menjadi PKW dikarenakan memiliki sarana dan prasarana dengan aksesibilitas yang nggi dibandingkan kecamatan yang lain sedangkan Kecamatan Ngemplak dikarenakan keterkaitannya dengan pengembangan exit tol dan juga kedekatannta dengan Kota Solo.

9 kecamatan yang menjadi PKL dipengaruhi oleh infrastrukturnya yang sudah mampu untuk mengakomodasi kecamatan-kecamatan disekitarnya serta potensi agro-ekonomi yang cukup besar.

PKW merupakan kawasan yang dikembangkan sebagai kawasan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan peribadatan.

PKL merupakan kawasan yang dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan. PPK merupakan kawasan yang dikembangkan sebagai kawasan pusat pelayanan skala antar kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala local.

Penentuan Rencana Struktur Ruang Berdasarkan 3 alternatif struktur ruang Kabupaten Boyolali diatas, ditetapkan 1 alternatif yang akan menjadi peta rencana struktur ruang Kabupaten Boyolali pada tahun 2034. Pemilihan alternatif akan dilakukan dengan metode AHP (Analytic Hierarchical Process), dimana masing-masing alternatif akan dibobot dan alternatif dengan bobot tertinggi merupakan alternatif terbaik.

Berdasarkan perhitungan dengan metode AHP yang telah dilakukan, alternatif yang memiliki

Untuk aspek pengembangan sistem perdesaan didapat 5 PPL (Kecamatan Selo, Kecamatan Musuk, Kecamtan Sawit, Kecamatan Kemusu, dan Kecamatan Wonosegoro). PPL merupakan kawasan pedesaan yang dikembangkan sebagai penopang keseimbangan ekologis antara pusat kegiatan perkotaan dan keasrian alam pedesaan., dan juga sebagai lumbung produksi pertanian Kabupaten Boyolali. Rencana struktur ruang LQL PHPLOLNL SHUXEDKDQ \DQJ FXNXS VLJQL´NDQ GLEDQGLQJ struktur ruang eksisting Kabupaten Boyolali saat ini, yaitu tahun 2016.

40 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sistem jaringan prasarana wilayah berkaitan

Boyolali, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Teras, Kecamtan Banyudono, Kecamatan Sawit, dan

erat dengan pembentukan struktur ruang wilayah

Kecamatan Ngemplak, dimana terdapat intersection

Kabupaten Boyolali antara sistem pusat kegiatan

di Kecamatan Banyudono dan exit yang berada di

dan jaringan sarana prasarana yang menunjang.

Kecamatan Ngemplak.

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah tidak hanya

Aspek kedua (ii) adalah peningkatan kelas

membahas mengenai sistem jaringan prasarana di

jalan, diantaranya adalah di ruas Kecamatan Cepogo

wilayah Kabupaten Boyolali, namun juga kaitan dengan

hingga Mojosongo yang dinaikan dari kolektor

wilayah sekitarnya. Rencana sistem jaringan prasarana

primer menjadi arteri primer yang ditujukan sebagai

wilayah utama di Kabupaten Boyolali meliputi (i)

ring road perkotaan Boyolali, terdapat juga di ruas

rencana pengembangan sistem prasarana utama dan

Kecamatan Ngemplak hingga Kecamatan Andong

(ii) rencana pengembangan sistem prasarana lainnnya

sampai Kecamatan Juwangi yang dinaikan dari lokal menjadi arteri primer sebagai akses utama pergerakan

Sistem Prasarana Utama

ekspor-impor hasil hutan telawa Juwangi ke Bandara Internasional Adi Sumarmo, juga sebegai gerbang pembangunan Kabupaten Boyolali yang terdekat dengan PKW Kota Solo.

Selain infrastruktur jalan dan pusat-pusat kegiatan, terdapat pula ketiga (iii) pengembangan sistem prasarana transportasi. Dalam aspek ini dibangun beberapa tipe terminal sebagai hub antar kawasan yang mengikuti fungsi arahan struktur ruang.

Di kawasan perkotaan umumnya dibangun terminal tipe A seperti di Kecamatan Boyolali dan Kecamatan Ngemplak yang berhierarki PKW. Di kawasan berhirarki PKL dibangun terminal tipe B sebagai penopang perkotaan di kawasan PKW seperti di Kecamatan

Gambar 4.6 Peta Rencana Prasarana Utama Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Kelompok

Mojosongo dan Kecamatan Cepogo. Lalu untuk kawasan pedesaan juga dibangun terminal tipe C

Rencana Sistem Transportasi Darat Untuk meuwjudkan konsep besar urban-rural linkage di Kabupaten Boyolali, maka sistem transportasi

sebagai upaya peningkatan lingkage dengan kawasan perkotaan seperti di Kecamatan Selo, Kecamatan Wonosegoro dan Kecamatan Musuk.

darat merupakan kunci utama. Konsep ini sangat bergantung dengan kemudahan aksesibilitas antar kawasan di wilayah Kabupaten Boyolali. Penelitian Fan

Rencana Sistem Jaringan Perkeretaapian Kecamatan Juwangi sebagai bagian paling

& Chan-Kang (2005) menemukan bahwa Investasi di

utara dari Kabupaten Boyolali memegang peranan

bidang infrastruktur untuk akses ke rural area memiliki

penting dalam menjadi katalis pembangunan bagi

keuntungan 3 kali lebih besar terhadap pendapatan

kecamatan disekitarnya, karena arahannya sebagai

wilayah dibandingkan investasi akses ke urban area.

PKL yang berfokus pada produksi hasil-hasil hutan

Begitu juga untuk penurunan angka kemiskinan.

dan memiliki fasilitas atau sarana-sarana yang mampu

Dalam rencana pengembangan sistem

menunjang keterkaitannya dengan wilayah kabupaten

transportasi darat terdapat beberapa aspek, dianranya

lain seperti Kabupaten Semarang dan Kabupaten

adalah (i) pengembangan jalan bebas hambatan

Grobogan. Salah satu sarana yang akan menunjang

yang menghubungkan Semarang-Solo dan melalui

perekembangan Kecamatan Juwangi dengan wilayah

Kecamatan Ampel, Kecamatan Cepogo, Kecamatan

sekitarnya adalah adanya stasiun kereta api Juwangi.

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 41

Sehingga dalam pengembangan Kecamatan Juwangi

Rencana Sistem Jaringan Listrik

stasiun ini akan difungsikan sebagai stasiun commuter

Dalam Pasal 20 yang tertuang di RTRW

yang dapat menjadi sarana pergerakan barang dari

Kabupaten Boyolali 2011-2031, perencanaan terkait

atau ke Kecamatan Juwangi dengan wilayah-wilayah di

jaringan listrik termasuk dalam kategori Rencana

sekitarnya.

Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya.

Dalam dokumen tersebut direncanakan adanya

Rencana Sistem Transportasi Udara Kabupaten Boyolali memiliki keuntungan

pengembangan gardu induk distribusi di Kecamatan Mojosongo dan Kecamatan Banyudono. Dan juga

dengan adanya Bandara Internasional Adi Sumarmo

pengembangan sumber listrik lainnya yang potensial

di Kecamatan Ngemplak. Namun, saat ini dirasa masih

di kabupaten, terutama pengembangan listrik yang

sangat kecil dampak ekonominya terhadap Kabupaten

bersumber pada energi baru dan terbarukan.

Boyolali, sehingga pengembangan bandara ini sangat

Kabupaten Boyolali memiliki Waduk

diperlukan dalam upaya meningkatkan konektivitas

Kedungombo yang pada awalnya dibangun

Kabupaten Boyolali dengan wilayah-wilayah di

menjalankan PLTA yang dalam kondisi optimal dapat

dalam skala nasional atupun internasional untuk

menghasilkan listrik berkekuatan 22,5 Megawatt (MW).

menambah PAD Boyolali. Dengan pengembangan

Namun pada realitanya PLTA Kedungombo tidak

Kecamatan Ngemplak sebagai PKW yang berfokus

berfungsi secara optimal. PLTA Kedungombo hanya

pada keguiatan industri dan jaringan jalan bebas

dapat berfungsi selama 6 bulan dalam setahun, yaitu

hambatan yang juga akan dikembangkan, maka akan

pada musim kemarau. Karena pada 6 bulan musim

sangat besar kemungkinan Bandara Internasional Adi

hujan, pintu waduk ditutup demi menampung air hujan

Sumarmo sebagai hub yang membuka perluasan pasar

untuk dipakai saat kemarau. Dengan ditutupnya pintu

produk-produk Boyolali ke pasar nasional ataupun

waduk maka PLTA tidak mendapatkan aliran air untuk

internasional.

menghasilkan listrik.

Pengembangan Bandara Internasional Adi

Perlu adanya upaya optimaliasi dan peningkatan

Sumarmo meliputi (i) perluasan bandara (ii) perluasan

H´VLHQVL 3/7$ \DQJ GLLQGLNDVLNDQ GHQJDQ EHUMDODQQ\D

apron (iii) pengembangan landasan pacu (iv) perluasan

fungsi pembangkit listrik selama setahun penuh.

parkir pengunjung (v) penambahan terminal (vi)

Untuk mendapatkan kondisi tersebut maka volume

perluasan fasilitas kargo dan (vii) perluasan fasilitas

air harus tetap dijaga, agar debit air selama setahun

komersial non aviasi.

dapat mencukupi standar aliran yang dibutuhkan untuk optimalnya fungsi PLTA, yaitu 60 m3/s. Hal ini

Sistem Prasarana Lainnya

dapat dicapai dengan pembangunan pompa air di penampungan air bawah. Agar dapat memanfaatkan air yang telah mengalir dari penampungan air atas.

Rencana Sistem Jaringan Pengelolaan Limbah Sistem Jaringan Limbah yang akan diterapkan di Boyolali akan menggabungkan dua system IPAL yang diterapkan pada sasaran yang berbeda. Sistem IPAL tersebut ialah system IPAL Komunal dan Sistem IPAL terpusat. Sistem IPAL terpusat, merupakan sistem dimana air limbah dari daerah layanan dikumpulkan dalam roil pengumpul, dan kemudian dikumpulkan GDODP URLO NRWD PHQXMX WHPSDW SHQJRODKDQ GDQ HIÂľXHQW Gambar 4.7 Peta Rencana Prasarana Lainnya Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Kelompok

dibuang menuju tempat penerima. Sasarannya ialah

42 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

daerah perkotaan Boyolali, yakni mencakup Boyolali,

Winong yang pada tahun 2010 masih menyisakan

Mojosongo, Teras, Banyudono, Sawit, dan Ngemplak.

sekitar 2 hektar dari 3 hektar yang disediakan untuk

Hal ini dikarenakan intensitas kepadatan yang tinggi

GLPDQIDDWNDQ VHEDJDL ODQG´OO GDQ NLQL WDKXQ VXGDK

di perkotaan Boyolali, sehingga menimbulkan aktivitas

overload. Metode pengelolaan TPA yang digunakan

yang padat pula sehingga limbah yang dihasilkan lebih

EHUXSD FRQWURO ODQG´OO PHQXMX VDQLWDU\ ODQG´OO

banyak. Lokasi pembangunan sendiri disarankan berada

Pengembangan jaringan pengelolaan sampah

di Kecamatan Teras, karena lebih memusat di kota dan

Kabupaten Boyolali meliputi pengurangan sampah

memudahkan aliran jaringan limbah. Pada akhirnya,

dengan menerapkan zero waste yang mengupayakan

sistem IPAL terpusat untuk daerah perkotaan akan

untuk memproduksi sampah seminimal mungkin

lebih akan lebih efektif sebab merujuk pada perkotaan

dari skala personal yang selanjutanya sampah

Boyolali sendiri yang berpola linear.

yang memasuki tahap disposal menjadi berkurang.

Sedangkan dalam Pada Sitem IPAL Komunal,

Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

menyetarakan dengan preseden kawasan Karawaci,

meliputi Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kecamatan

dengan menggunakan sistem pipa tertutup. Sasarannya

Ngemplak, Kecamatan Karanggede, dan Kecematan

ialah tersebut meliputi kawasan permukiman, dan

Nogosari. Pengelolaan sampah dengan sistem

kawasan Industri. Pada tiap tiap klaster, dibuat IPAL

VDQLWDU\ ODQG´OO 3HQJHPEDQJDQ 7HPSDW 3HPEXDQJDQ

Komunal tersendiri. Secara administratif, untuk klaster

Sementara (TPS) serta container terpusat di kawasan

pemukiman, akan berada di kecamatan Musuk, Selo,

perkotaan Kecamatan Boyolali dan sebagian kecil di

Ampel, Cepogo, Sambi, SImo, Karanggede, Klego,

Kecamatan Mojosongo.

Wonosegoro, Kemusu, Juwangi, Andong, dan Nogosari.

Dengan pertimbangan IPAL Komunal kawasan permukiman diperuntukkan untuk kawasan yang bukan

Rencana Sistem Jaringan Air Bersih Sumber air baku untuk perencanaan sistem

termasuk kawasan perkotaan Boyolali. Sementara

penyediaan air bersih berasal dari air tanah, air

IPAL Komunal Industri akan berada di kecamatan

permukaan, dan air hujan. Jaringan air bersih

Ngemplak. Proses pengolahan limbah cair di kawasan

direncanakan adalah jaringan air bersih yang saling

ini menggunakan sistem aerobic treatment, yakni

berkesinambungan dan mampu menjangkau seluruh

menggunakan bakteri dan oksigen untuk menguraikan

lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun di

bahan polutan yang terdapat pada air limbah. Dengan

pedesaan. Dan juga perlu diperhatikan daerah bagian

sistem aerobic treatment yang diterapkan di kawasan

utara Kabupaten Boyolali yang sering mengalami

ini, tidak dihasilkan gas sebagai produk sampingan dan

kekeringan pada saat musim kemarau terjadi membuat

air hasil olahan lebih stabil dan dapat didaur ulang, serta

masyarakat sulit mendapatkan air bersih untuk

tidak berbau walaupun di tempat pengolahan limbah

keperluan sehari-hari. Rencana sistem penyediaan air

sekalipun.

bersih di Kabupaten Boyolali dibagi menjadi sistem perkotaan dan pedesaan. SPAM untuk perkotaan

Rencana Sistem Jaringan Pengelolaan Sampah Pengangkutan sampah di Kabupaten Boyolali

dengan mengoptimalkan PDAM yang telah ada serta melaksanakan pembangunan jaringan distribusi air bersih dengan menggunakan pipa.

belum mencakup seluruh kecamatan, dikarenakan banyak faktor diantaranya urgensi terkait ketersediaan lahan. Umumnya kecamatan yang belum terlayani, sistem pengangkutan sampah dikelola secara mandiri dengan cara-cara tradisional seperti membakar dan menimbun. Seluruh sampah yang terkumpul di 63 TPS (organic-anorganik/permanen) di wilayah perkotaan Kabupaten Boyolali diangkut untuk diolah di TPA

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 43

SPAM untuk pedesaan bisa menggunakan

lingkungan. prinsip dasar dalam perencanaan drainase

berbagai alternatif seperti pemanenan air hujan

adalah bagaimana sistem drainase mampu mengendalikan

(rainwater harvesting) dari atap, sumur resapan, atau

kelebihan air permukaan sehingga dapat dialirkan secara

dari embung. Pada wilayah Boyolali bagian utara yang

terkendali dan lebih banyak memiliki kesempatan untuk

sering mengalami kekeringan pada saat musim kemarau

meresap ke dalam tanah. Air hujan yang jatuh ditahan dulu

rencana sistem penyediaan air bersihnya dengan

agar lebih banyak yang meresap ke dalam tanah melalui

cara pemanenan air hujan (Rain Water Harvesting)

bangunan resapan, baik buatan maupun alamiah seperti

adalah kegiatan menampung air hujan secara lokal

kolam tandon, sumur-sumur resapan, biopori, dan lain-lain.

dan menyimpannya melalui berbagai teknologi, untuk penggunaan masa depan untuk memenuhi tuntutan

Rencana Jalur Evakuasi Kawasan sebelah barat Kabupaten Boyolali,

konsumsi manusia atau kegiatan manusia dan juga bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan embung yang

tepatnya pada sebagian wilayah Kecamatan Selo, Musuk

ada khususnya di bagian utara Kabupaten Boyolali

dan Cepogo merupakan kawasan rawan bencana erupsi

yang sering mengalami krisis air bersih pada saat musim

gunung api dari Gunung Merapi. Untuk mengantisipasi

kemarau.

kerugian jiwa dan material, sebagian besar kawasan ini

Air hujan yang melimpah pada saat musim

ditetapkan sebagai kawasan lindung yang dilindungi

penghujan ditampung di dalam embung. Penampungan

dalam lingkup Taman Nasional Merapi Merbabu. Selain

air hujan dengan embung merupakan langkah

itu, sebagai langkah kesiapsiagaan untuk menghadapi

konservasi air sekaligus menahan laju erosi. Apalagi

bencana, dibuatlah jalur-jalur evakuasi utama yang dapat

Pemerintah Kabupaten Boyolali menargetkan dapat

digunakan warga dalam kondisi darurat untuk keluar dari

membangun embung di setiap desa pada 19 kecamatan

zona radius 10 km dari Gunung Merapi, yang termasuk

untuk mengantisipasi banjir dan memenuhi kebutuhan

dalam daerah rawan bencana. Jalur-jalur evakuasi tersebut

air minum masyarakat pada musim kemarau. Jadi

membentang dari lereng Gunung Merapi, kemudian

salah satu rencana sistem penyediaan air minum yang

terhubung dengan Jalan Raya Selo dan akhirnya menuju

mungkin bisa dicoba adalah pemanenan air hujan

ke kawasan perkotaan Boyolali, di mana terdapat

dengan embung ini dimana air yang tertampung di

gedung-gedung yang bisa dimanfaatkan sebagai barak

dalam embung digunakan sebagai air baku air minum

pengungsian.

ataupun untuk keperluan pertanian di musim kemarau.

Dan juga bisa memanfaatkan waduk yang ada seperti waduk kedung ombo di bagian utara untuk mengatasi masalah krisis air bersih.

Rencana Sistem Jaringan Drainase Sistem drainase menjadi sebuah kebutuhan mutlak bagi kehidupan di perkotaan karena menyangkut kesehatan dan lingkungan. Kelerengan, proyeksi permukiman, dan keberadaan sungai menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam perencanaan.

6DOXUDQ GUDLQDVH ´VLN \DQJ DNDQ GLNHPEDQJNDQ PHQJJXQDNDQ PHWRGH JUD´WDVL VHKLQJJD PHPSHUNHFLO biaya. Sungai dimanfaatkan sebagai outfall yang direncanakan.

Selain itu, secara bertahap juga diperlukan paradigma baru dalam penanganan air permukaan yaitu dengan mengembangkan sistem drainase berwawasan

44 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Rencana Pola Ruang Wilayah Rencana Pola Ruang Kabupaten Boyolali dibuat dalam rangka mengatur distribusi ruang wilayah di lingkup Kabupaten, agar tercapai keberlanjutan dan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan kebutuhan serta daya dukung lingkungan. Secara umum, rencana ini didasarkan pada konsep Growth Pole dan agropolitan yang terintegrasi dengan struktur ruang. Pada dasarnya, rencana pola ruang Kabupaten Boyolali berusaha mengkonservasi lahan-lahan pertanian, serta menempatkan kawasankawasan industri yang diperuntukkan sebagai pengolahan hasil pertanian, serta memenuhi kebutuhan permukiman sesuai dengan angka proyeksi penduduk pada

Gambar 4.8 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Kelompok

tahun 2035 mendatang.

Berikut adalah Rencana pola ruang Kabupaten

2. Kawasan Budidaya

Boyolali, yang secara umum dibedakan menjadi

Kawasan budidaya di Kabupaten Boyolali terdiri dari:

kawasan lindung dan kawasan budidaya.

a. Kawasan peruntukan hutan produksi - Kawasan hutan produksi Kawasan hutan produksi

1. Kawasan Lindung

di Kecamatan Juwangi, Kecamatan Wonosegoro,

Kawasan lindung di Kabupaten Boyolali terdiri dari:

Kecamatan Kemusu

a. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya - Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi - Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu

b. Kawasan peruntukan pertanian - Kawasan pertanian lahan kering Kawasan pertanian lahan kering di 19 kecamatan - Kawasan pertanian lahan basah

b. Kawasan perlindungan setempat - Kawasan sekitar waduk

Kawasan pertanian lahan basah di Kecamatan Ampel, Kecamatan Boyolali, kecamatn Mojosongo, Kecamatan

Kawasan sekitar Waduk Cengklik di Kecamatan

Teras, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Sawit,

Ngemplak Kawasan sekitar Waduk Bade di Kecamatan

Kecamatan Sambi, Kecamatan Simo, Kecamatan

Klego. Kawasan sekitar Waduk Kedungombo di

Nogosari, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Klego,

Kecamatan Kemusu

Kecamatan Karanggede, Kecamatan Andong, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Wonosogoro,

c. Kawasan lindung geologi

Kecamatan Juwangi

- Kawasan rawan letusan gunung berapi di Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Musuk

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 45

c. Kawasan peruntukan industri - Kawasan peruntukan industri

5.

Dasar penyusunan rencana rinci tata ruang

wilayah.

Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Sawit, Kecamatan Teras, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Ampel

Sudut kepentingan kawasan strategis terbagi menjadi lima, yaitu: 1.

Kawasan Strategis dari Pertahanan dan

Keamanan d. Kawasan peruntukan permukiman - Kawasan peruntukan permukiman Kawasan peruntukan permukiman di 19 kecamatan

2.

Kawasan Strategis dari Pertumbuhan Ekonomi

3.

Kawasan Strategis dari Sosial dan Budaya

4.

Kawasan Strategis dari Pendayagunaan

Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi e. Kawasan peruntukan lainnya - Kawasan peruntukan bandara

5.

Kawasan Strategis dari Fungsi dan Daya

Dukung Lingkungan Hidup.

Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo di Kecamatan Ngemplak

Dari kelima sudut kepentingan ini, kami menggunakan tiga sudut kepentingan, diantaranya

Penetapan Kawasan Strategis Menurut UU 26/2007 pasal 4, penataan ruang GLNODVL´NDVLNDQ EHUGDVDUNDQ VLVWHP IXQJVL XWDPD

kawasan strategis dari pertumbuhan ekonomi; sosial dan budaya; fungsu dan daya dukung lingkungan hidup.

kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan

berasal dari potensi maupun permasalahan di wilayah.

Kawasan Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi

Sedangkan menurut UU 26/2007 pasal 5 ayat 5,

Kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi

kawasan strategis adalah kawasan yang di dalamnya

Kabupaten Boyolali dibagi berdasarkan sektor

berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh

primer, sekunder, dan tersier yang berpengaruh

besar terhadap (1) Tata ruang di wilayah sekitarnya;

besar bagi pendapatan daerah. Kawasan strategis

(2) Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan

untuk pertumbuhan ekonomi ini didasarkan atas

bidang lainnya; dan/atau (3) Peningkatan kesejahteraan

produktivitasnya, luas lahan, komoditas unggulan, pola

masyarakat. Adapun penataan ruang dengan

dan struktur ruang.

nilai strategis kawasan. Nilai strategis tersebut dapat

pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk: 1.

Mengembangkan, melestarikan, melindungi

dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdayaguna, dan berkelanjutan; 2.

Alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial

ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah bersangkutan; 3.

Mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak

bisa terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; 4.

Pertimbangan dalam penyusunan indikasi

program utama RTRW; dan

46 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Gambar 4.9 Peta Rencana Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Kelompok

Sektor Primer

·Kawasan strategis untuk pertanian pangan

Sesuai dengan visi Boyolali yaitu “Pro Investasi”,

berada di tiga desa di Kecamatan Nogosari,

sektor sekunder berupa industry pengolahan

yaitu Desa Jeron, Ketitang, dan Rembun.

merupakan salah satu peran penting dalam pemasukan

·Kawasan strategis untuk perkebunan berada

keuangan di Boyolali. Ditambah dengan trend sektor

di empat desa di Kecamatan Wonosegoro,

industry pengolahan yang diproyeksikan akan terus

yaitu Desa Jatilawang, Garangan, Bengle, dan

meningkatkan. Kegiatan industri pengolahan terbesar

Repaking.

akan kami fokuskan di Kecamatan Mojosongo yang

·Kawasan strategis untuk perikanan berada di

jika dilihat dari posisinya yang berdekatan dengan

lima desa, yaitu Desa Doplang dan Kadireso

Kecamatan Boyolali dan merupakan kecamatan yang

yang berada di Kecamatan Teras, serta Desa

memiliki industry pengolahan eksisting terbanyak.

Tegalrejo, Gombang, Manjung yang berada di

Disisi lain setelah terbangunnya jalan tol penghubung

Kecamatan Sawit. Adapun sentra perikanan

6HPDUDQJ ¨ 6ROR GLPDQD WHUGDSDW VDODK VDWX H[LW ZD\

ini berada di Desa Tegalrejo yang merupakan

yang berada di Kecamatan Ngemplak akan memancing

desa percontohan perikanan budidaya lele

terbangunnya beberapa industry pengolahan di

(Minapolitan).

sekitar jalan tol tersebut, terutama industry di bidang

Kawasan strategis untuk peternakan khususnya

non pertanian. Kami juga akan terus meningkatkan

sapi perah dan sapi potong. Kawasan strategis

komoditas unggulan industry pengolahan benang

untuk sapi perah berada di Desa Sukorejo

tenun yang merupakan nilai ekspor tertinggi, disusul

Kecamatan Musuk, serta Desa Tambak dan

dengan garment dan tembakau.

Singosari di Kecamatan Mojosongo. Sedangkan

Sektor Sekunder

Sesuai dengan konsep kami yang berfokus

kawasan strategis untuk sapi potong berada di

pada pengembangan Agropolitan, kami meningkatkan

Desa Lampar Kecamatan Musuk, Desa Singosari

industry pengolahan hasil olahan ternak sapi, lele,

Kecamatan Mojosongo, serta Desa Penggung

dan komoditas unggulan di perkebunan, sayur, dan

Kecamatan Boyolali.

buah-buahan. Industry pengolahan kayu dan furniture

Kawasan strategis untuk perkebunan berada

juga akan ditingkatkan dan difokuskan dengan

di empat desa di Kecamatan Wonosegoro,

menggunakan bahan mentah dari Kecamatan Juwangi.

yaitu Desa Jatilawang, Garangan, Bengle, dan Repaking.

Kawasan strategis untuk kehutanan di dominasi di Kecamatan Juwangi sebagai hutan produksi dan sebagian kecil di Kecamatan Ampel dan Kecamatan Cepogo

Kawasan strategis pariwisata meliputi kawasan wisata alam Selo di Kecamatan Selo, Kawasan wisata Tlatar di Kecamatan Boyolali, Kawasan wisata pengging di kecamatan banyudono, Kawasan wisata waduk cengklik di kecamatan ngemplak, Kawasan wisata waduk kedung ombo di kecamatan kemusu

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 47

Kawasan Strategis Untuk Sosial Dan Budaya

Kawasan Strategis Untuk Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kawasan strategis untuk fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditentukan dengan menggunakan kriteria kesesuaian lahan dan delineasi taman nasional.

Kriteria kesesuaian lahan dilihat dari hasil overlay kelerengan, curah hujan dan jenis tanah yang diskoring dan ditetapkan kawasan budidaya, kawasan budidaya permukiman dan kawasan lindung. Lahan strategis untuk fungsi dan daya dukung lingkungan hidup penting untuk menjaga kelestarian Kabupaten Boyolali dan mempertahankan daya dukung lingkungan.

·Kawasan Taman Nasional meliputi Taman Nasional Merapi Merbabu

Gambar 4.10 Peta Rencana Kawasan Strategis Sosial Budaya Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Kelompok

·Kawasan Lindung meliputi kecamatan Selo (Desa Tlogolele, Klakah, Jrakah, Lencoh, Suroteleng, Senden, Jeruk), kecamatan Ampel (Desa Ngagrong, Candisari, Ngargoloko,

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial

Sampetan, Ngadirojo, Jlarem), kecamatan

dan budaya Boyolali ditetapkan dengan kriteria yang

Cepogo (Desa Wonodoyo, Jombang), dan

merupakan tempat pelestarian dan pengembangan

kecamatan Musuk (Desa Sangup, Mriyan)

adat istiadat atau budaya, merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya, merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan, merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya, memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya, dan memiliki SRWHQVL NHUDZDQDQ WHUKDGDS NRQµLN VRVLDO 3DGD Boyolali, rencana pengembangan kawasan strategis sosial budaya berada pada:

Kawasan makam di Kabupaten Boyolali meliput kecamatan Selo, kecamatan Ampel, kecamatan Mojosongo, kecamatan Teras, kecamatan Banyudono, kecamatan Nogosari, kecamatan Simo, dan kecamatan Klego.

Peninggalan sejarah berupa yoni dan peninggalan arca meliputi kecamatan Musuk, kecamatan Boyolali, kecamatan Mojosongo, kecamatan Nogosari, kecamatan Simo, kecamatan Klego dan kecamatan Andong.

Pengembangan permukiman tradisional berada di Kecamatan Selo.

48 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 49

Program Utama

Lokasi

APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten

Kecamatan Ngemplak

Kecamatan Ngemplak

Kecamatan Ngemplak

Kecamatan Ngemplak

Kecamatan Ngemplak

Kecamatan Ngemplak

Dinas Perhubungan,BUMN

DinasKesehatan

DinasPerhubungan

Dinas PU Kabupaten

Dinas PU Kabupaten

Dinas PU Kabupaten

Dinas PU Kabupaten

Dinas PU Kabupaten

BappedaKabupaten

Bappeda/DinasPU Kabupaten Bappeda/DinasPU Kabupaten

Instansi Pelaksana

Tabel 4.1 Arahan Pemanfaatan Ruang

APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Kecamatan Ngemplak

Kecamatan Ngemplak

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Sumber Dana

Kecamatan Ngemplak

Kecamatan Ngemplak

Penyusunan Peraturan Zonasi

PenyusunanRP4D PenyusunanRTBL Kawasan Pemerintahan PenyusunanRTBL Kawasan Perdagangan PenyusunanRTBL Kawasan Industri Penyusunan RTBL Kawasan Pergudangan PenyusunanRencana RTH Kota Penyusunan Masterplan Terminal TipeB Pembangunan Rumah Sakit Umum TipeB Pengembangan Bandara InternasionalAdi

Kecamatan Ngemplak

PenyusunanRDTR

1.1 Peningkatan Kecamatan Ngemplak Sebagai PKW

1. Perwujudan Pusat Kegiatan

I Perwujudan Struktur Ruang

No

Arahahn Pemanfaatan Ruang

1

PJM 1 2 3 4

WaktuPelaksanaan PJM 2 PJM 3 5 5th 5th

PJM 4 5th

50 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

KotaBoyolali

KotaBoyolali

Penyusunan Peraturan Zonasi

PenyusunanRP4D

Dinas PU Kabupaten Kementerian Perhubungan Dinas PU Kabupaten Bappeda Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten

APBD Kabupaten APBN APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Bappeda/ DinasPU

Dinas PU Kabupaten

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Dinas PU Kabupaten

APBD Kabupaten

Tabel 4.2 Arahan Pemanfaatan Ruang (lanjutan) Sumber: Hasil Analisis Kelompok

Kecamatan Teras

Dinas PU Kabupaten

Bappeda/DinasPU Kabupaten Bappeda/DinasPU Kabupaten Bappeda/DinasPU Kabupaten

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Catatan: Kelengkapan tabel Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah tercantum di lampiran

PenyusunanRDTR

Penyusunan RTBL KotaBoyolali Kawasan Perdagangan Penyusunan Masterplan KotaBoyolali Kawasan PenyusunanRTBL KotaBoyolali Kawasan Industri Penyusunan Rencana KotaBoyolali RTH Kota Pengembangan Terminal KotaBoyolali Sunggingan PenyusunanRencana KotaBoyolali RTH Kota Penyusunan Masterplan PusatKawasan KotaBoyolali Pendidikan Wilayah 1.3 Peningkatan Kecamatan Teras Sebagai PKL

KotaBoyolali

PenyusunanRDTR

1.2 Penguatan Kota Boyolali Sebagai PKW (utama)

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 51

tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rrencana engelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah

prasaranatersebut.

pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan

- Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan

lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan :

x Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan

undangan yangberlaku

mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-

x Kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang

diperkenankan

Tabel 4.3 Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sumber: Hasil Analisis Kelompok

kesuburan tanah

x Kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung tidak

fungsi hutan lindung sebagaimana - PP Nomor 6 tahun 2007

sistem penyangga kehidupan untuk

intrusi air laut, dan memelihara

dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap

x Dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan

A1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya

A. KAWASAN LINDUNG

KETENTUAN UMUM KEGIATAN

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

fungsi pokok sebagai perlindungan

Kawasan hutan yang mempunyai

DESKRIPSI

Catatan: Kelengkapan tabel Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah tercantum di lampiran

Kawasan Hutan Lindung

KLASIFIKASIRUANG

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah

Kawasan Strategis Untuk Sosial Dan Budaya Ketentuan Perizinan

Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Izin Usaha Pertambangan Umum

Izin Migas

Izin Penggunaan Tanah di Kawasan Wisata, dan sebagainya

1. Perizinan Dalam Penataan Ruang Kabupaten Boyolali Perizinan merupakan upaya mengatur agar

Perizinan yang terkait dengan kegiatan

pembangunan sesuai dengan yang direncanakan serta mengatur agar kegiatan yang memiliki peluang

penataan ruang di kawasan lindung pengendalian

melanggar ketentuan perencanaan dan pembangunan,

ketat harus melalui rekomendasi dari Propinsi. Adapun

serta menimbulkan gangguan bagi kepentingan

pengendalian pemanfaatan ruang yang terkait dengan

umum dapat dikendalikan. Izin dalam penataan

perizinan adalah:

ruang merupakan izin yang berkaitan dengan lokasi,

Ketentuan perizinan diatur oleh Pemerintah

kualitas ruang, dan tata bangunan yang sesuai dengan

dan pemerintah daerah menurut kewenangan

peraturan perundang-undangan, hukum adat dan

masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

kebiasaan yang berlaku. Prinsip dasar penerapan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan ruang adalah

dengan rencana tata ruang dibatalkan oleh

sebagai berikut:

Setiap kegiatan dan pembangunan yang

Pemerintah dan pemerintah daerah menurut

berpeluang menimbulkan gangguan bagi

kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

kepentingan umum, pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin dari Pemerintah Kabupaten

yang benar, batal demi hukum.

Setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah Kabupaten

Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/ atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur

Boyolali.

Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai

Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui

Boyolali yang akan memeriksa kesesuaiannya

prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti

dengan rencana, serta standar administrasi legal.

tidak sesuai dengan rencana tata ruang,

Setiap permohonan pembangunan yang tidak

dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

sesuai dengan rencana tata ruang harus melalui pengkajian mendalam untuk menjamin bahwa

pembatalan izin, dapat dimintakan penggantian

manfaatnya jauh lebih besar dari kerugiannya

yang layak kepada instansi pemberi izin.

bagi semua pihak terkait sebelum dapat diberikan izin.

Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat

Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan

Perizinan yang terkait dengan kegiatan penataan

pemerintah daerah dengan memberikan ganti

ruang di Kabupaten Boyolaliantara lain terdiri atas:

Izin Mendirikan Bangunan

Izin Gangguan (HO), serta untuk kegiatan

kerugian yang layak.

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang

tertentu harus disertai dokumen AMDAL dan/ atau UKL-UPL

menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang

Perizinan khusus antara lain:

menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana

Rekomendasi/Izin Pemanfaatan Ruang

tata ruang.Dari kelima sudut kepentingan ini, kami

Izin Lokasi

menggunakan tiga sudut kepentingan, diantaranya

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

kawasan strategis dari pertumbuhan ekonomi; sosial

Izin Penggunaan Tanah Daerah

dan budaya; fungsu dan daya dukung lingkungan

Izin Usaha Perparkiran

hidup.

52 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

2. Prosedur Perizinan

dan atau kecil dan berdasarkan kebijakan pemerintahan

Setiap kegiatan yang meminta izin pemanfaatan

Kabupaten Boyolali.

UXDQJ SHUOX PHPSHUROHK NRQ´UPDVL NHVHVXDLDQ kegiatannya dengan RTRW atau produk rencana yang lebih rinci, sehingga pengembangan kegiatan

Ketentuan Insentif dan Disinsentif Insentif diterapkan di Wilayah Kabupaten

tersebut berlokasi pada ruang yang sesuai atau tidak

Boyolali yang memiliki fungsi sesuai dengan penataan

menyimpang dari fungsi ruang yang telah ditetapkan.

ruang dan mendukung tata ruang berkelanjutan

Prosedur perizinan di Kabupaten Boyolali terbagi

Â&#x2021;

Â&#x2021;

dan disinsentif diperuntukan bagi kawasan yang tidak mendukung atau memberikan sedkit pengaruh

atas 2 (dua) kelompok, yaitu: Perizinan untuk kegiatan pembangunan skala

terhadap penataan ruang di Kabupaten Boyolali.

kecil, langsung pada Izin Mendirikan Bangunan

Pemberian insentif bertujuan untuk merangsang

(IMB). Masyarakat langsung mengajukan

perkembangan yang sesuai dengan fungsi atau

izin pada dinas yang bersangkutan untuk

pemanfaatan ruang pada suatu kawasan. Sementara

mendapatkan izin tersebut

pemberian disinsentif adalah untuk menghambat atau

Perizinan untuk kegiatan yang diperkirakan

membatasi perkembangan yang tidak sesuai dengan

akan memberikan dampak bagi masyarakat

fungsi atau pemanfaatan ruang pada suatu kawasan.

dan lingkungan sekitar sebelum mendapatkan

Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:

Izin Mendirikan Gangguan harus melalui Izin

Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali;

Gangguan (HO) dimana untuk kegiatan tertentu

Pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten

dengan skala yang lebih besar juga harus

Boyolali; Lembaga dan/atau organisasi internasional

disertai dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL

dan nasional kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali;

Perizinan untuk kegiatan khusus memperhatikan

Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada pemerintah

kebutuhan persyaratan untuk masing-masing jenis izin.

daerah lainnya; Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada

Untuk lebih jelasnya dapat lihat gambar 4.10

masyarakat.

Pemanfaatan Ruang

Perizinan Pemanfaatan Ruang

Pemberian insentif diatur sebagai berikut: Rencana Tata Ruang

1. Pemberian insentif dari pemerintah, pemerintah Tidak Sesuai DITOLAK

Sesuai

provinsi, lembaga dan/atau organisasi internasional dan nasional kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat berupa: Â&#x2021; 3HPEHULDQ NRPSHQVDVL

PEMBERIAN IZIN

Â&#x2021; 8UXQ VDKDP Â&#x2021; 3HPEDQJXQDQ VHUWD SHQJDGDDQ LQIUDVWUXNWXU Â&#x2021; 3HPEHULDQ SHQJKDUJDDQ

Izin Gangguan

IMB

Perizinan Khusus

Gambar 4.11 Alur Perizinan Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Studio

2. Pemberian insentif dari lembaga dan/atau organisasi internasional dan nasional kepada masyarakat dapat berupa: Â&#x2021; 3HPEHULDQ NRPSHQVDVL Â&#x2021; 3HPEDQJXQDQ VHUWD SHQJDGDDQ LQIUDVWUXNWXU

Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat

Â&#x2021; 3HPEHULDQ SHQJKDUJDDQ

izin sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan pemanfaatan lahan harus melalui prosedur khusus yang berbeda dari prosedur reguler/normal. Dalam masa transisi tahapan rencana, izin khusus dapat diberikan apabila dampak kegiatan yang dimohonkan negatif

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 53

3. Pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten

Pengenaan sanksi diberikan kepada:

Boyolalikepada pemerintah daerah lainnya dapat

berupa:

ketentuan perizinan pemanfaatan ruang dan

SHPDQIDDW UXDQJ \DQJ WLGDN VHVXDL GHQJDQ

3HPEHULDQ NRPSHQVDVL

rencana tata ruang,

8UXQ VDKDP

3HPEHULDQ SHQJKDUJDDQ

menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak

SHMDEDW SHPHULQWDK \DQJ EHUZHQDQJ \DQJ

4. Pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten

sesuai dengan rencana tata ruang

Boyolalikepada masyarakat dapat berupa:

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan

.HULQJDQDQ SDMDN UHWULEXVL

rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan

3HPEHULDQ NRPSHQVDVL

izin maupun yang tidak memiliki izin, dapat dikenai

6XEVLGL VLODQJ

sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau

,PEDODQ

sanksi pidana denda sesuai ketentuan.

6HZD UXDQJ 8UXQ VDKDP

Sanksi Administratif

3HPEDQJXQDQ VHUWD SHQJDGDDQ LQIUDVWUXNWXU

Sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran

.HPXGDKDQ SURVHGXU SHUL]LQDQ

rencana tata ruang yang berakibat pada terhambatnya

3HPEHULDQ SHQJKDUJDDQ

pelaksanaan program pemanfaatan ruang baik yang dilakukan oleh pemegang izin maupun pemberi izin.

Pemberian disinsentif diatur sebagai berikut: 1. Pemberian disinsentif dari pemerintah, pemerintah

Jenis pelanggaran rencana tata ruang yang dilakukan masyarakat meliputi:

provinsi, lembaga dan/atau organisasi internasional dan

3HODQJJDUDQ IXQJVL UXDQJ

nasional kepada Pemerintah Kabupaten Boyolalidapat

3HODQJJDUDQ LQWHQVLWDV SHPDQIDDWDQ UXDQJ

berupa:

3HODQJJDUDQ WDWD PDVVD EDQJXQDQ

3HPEDWDVDQ SHQ\HGLDDQ LQIUDVWUXNWXU

3HODQJJDUDQ NHOHQJNDSDQ SUDVDUDQD EDQJXQDQ

3HQJHQDDQ NRPSHQVDVL

3HODQJJDUDQ DNVHV WHUKDGDS NDZDVDQ

3LQDOWL 2. Pemberian disinsentif dari Pemerintah Kabupaten

Jenis pelanggaran rencana tata ruang yang

Boyolalikepada pemerintah daerah lainnya dapat

dilakukan instansi dan/atau aparat Pemerintah Daerah

berupa:

adalah penerbitan perizinan yang tidak sesuai dengan

3HQJHQDDQ NRPSHQVDVL

rencana tata ruang dan/atau tidak sesuai dengan

3LQDOWL

prosedur adminstratif perubahan pemanfaatan ruang

3. Pemberian disinsentif dari Pemerintah Kabupaten

yang ditetapkan.

Boyolalikepada masyarakat dapat berupa: 3HQJHQDDQ SDMDN UHWULEXVL \DQJ WLQJJL

Penertiban pelanggaran rencana tata ruang bagi masyarakat dikenakan sanksi berupa:

3HPEDWDVDQ SHQ\HGLDDQ LQIUDVWUXNWXU

3HULQJDWDQ GDQ DWDX WHJXUDQ

3HQJHQDDQ NRPSHQVDVL

3HQJKHQWLDQ VHPHQWDUD SHOD\DQDQ

3LQDOWL

administratif;

Arahan Sanksi Pengertian Sanksi didalam pasal 39 UU No. 26

3HQJKHQWLDQ

VHPHQWDUD

NHJLDWDQ

pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang;

3HQFDEXWDQ L]LQ \DQJ EHUNDLWDQ GHQJDQ

tahun 2007 adalah ”Pengenaaan Sanksi merupakan

pemanfaatan ruang;

tindakan penertiban yang dilakukan terhadap

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana

sesuai dengan rencana tata ruang;

tata ruang dan peraturan zonasi”.

3HOHQJNDSDQ SHUL]LQDQ

3HQJHQDDQ GHQGD

54 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

3HPERQJNDUDQ EDJL EDQJXQDQ \DQJ WLGDN

Â&#x2021;

3HQJXDVDDQ VDUDQD SUDVDUDQD \DQJ GLQ\DWDNDQ

sebagai milik umum.

Bagian Ketiga: Â&#x2021;

6HWLDS RUDQJ \DQJ WLGDN PHPDWXKL

ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Sanksi Pidana

izin pemanfaatan ruang, dipidana dengan pidana

Bagian Pertama:

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling

Â&#x2021;

6HWLDS RUDQJ \DQJ WLGDN PHQDDWL UHQFDQD WDWD

ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bagian Keempat:

perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana

Â&#x2021;

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling

terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

undangan dinyatakan sebagai milik umum, dipidana

Â&#x2021;

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

-LND WLQGDN SLGDQD WHUVHEXW PHQJDNLEDWNDQ

kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling

6HWLDS RUDQJ \DQJ WLGDN PHPEHULNDQ DNVHV

dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bagian Kelima:

banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus

Â&#x2021;

juta rupiah).

yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana

Â&#x2021;

tata ruang, dipidana dengan pidana penjara paling

-LND WLQGDN SLGDQD WHUVHEXW PHQJDNLEDWNDQ

6HWLDS SHMDEDW SHPHULQWDK \DQJ EHUZHQDQJ

kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar

Â&#x2021;

rupiah).

dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian

Bagian Kedua: Â&#x2021;

6HWLDS RUDQJ \DQJ PHPDQIDDWNDQ UXDQJ WLGDN

6HODLQ VDQNVL SLGDQD WHUVHEXW SHODNX GDSDW

secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Bagian Keenam:

sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat

Â&#x2021;

yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara

dimaksud dalam Bagian Pertama, Bagian Kedua,

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat dilakukan

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan

Â&#x2021;

denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat

-LND WLQGDN SLGDQD WHUVHEXW PHQJDNLEDWNDQ

'DODP KDO WLQGDN SLGDQD VHEDJDLPDQD

perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan

dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda

dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar

sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama,

rupiah).

Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat.

Â&#x2021;

Â&#x2021;

-LND WLQGDN SLGDQD WHUVHEXW PHQJDNLEDWNDQ

6HODLQ SLGDQD GHQGD WHUVHEXW NRUSRUDVL GDSDW

kerugian terhadap harta benda atau kerusakan

dijatuhi pidana tambahan berupa:

barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara

-pencabutan izin usaha; dan/atau

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta

-pencabutan status badan hukum.

Bagian Ketujuh:

rupiah).

Â&#x2021;

Â&#x2021;

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bagian

-LND WLQGDN SLGDQD WHUVHEXW PHQJDNLEDWNDQ

6HWLDS RUDQJ \DQJ PHQGHULWD NHUXJLDQ DNLEDW

kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana

Pertama, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda

Bagian Keempat, dapat menuntut ganti kerugian

paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar

secara perdata kepada pelaku tindak pidana

rupiah).

Â&#x2021;

7XQWXWDQ JDQWL NHUXJLDQ VHFDUD SHUGDWD

tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 55

BAB V

Skenario dan Tahapan Pelaksanaan

56 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 57

58 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 59

60 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 61

62 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 63

64 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Tabel 5.1 Skenario dan Tahapan Pelaksanaan Sumber: Analisis Kelompok

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 65

BAB VI

RENCANA PROGRAM - PROGRAM PRIORITAS

“We architects and urban planners aren’t the visible symbols of oppression, like the military or the police. We’re more sophisticated, more educated, and more socially conscious. We’re the soft cops.”

66 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Robert Goodman

1 Program Pengembangan Agro-Eco Industrial Park Kecamatan Ngemplak RIFQI ARRAHMANSYAH - 42632

Latar Belakang Pasca reformasi tahun 1998 sektor industri

Departemen Perindustrian kawasan industri yang sudah beroperasi berjumlah 74 kawasan industri dengan

nasional terus berkembang baik sektor industri yang

luas total kawasan sekitar 30.000 ha, dan pemerintah

mengandalkan sumber daya alam (SDA), maupun

menargetkan untuk membangun minimal 36 kawasan

industri yang berbasis teknologi seperti industri

industri baru dengan penambahan luas minimal 50.000

otomotif, tekstil, dan manufaktur, bahkan berdasarkan

ha.

laporan BPS pada kuartal pertama 2017 perekonomian

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat

nasional sangat bertumpu pada sektor industri. Pusat

3 lapangan usaha yang merupakan penyumbang

industri berkembang di wilayah atau zona industri yang

PDRB ADHK untuk pendapatan Kabupaten Boyolali,

telah disediakan oleh pemerintah atau di kawasan

yaitu industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan

industri yang khusus mengelola kawasan industri.

perikanan; serta perdagangan besar dan eceran.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996,

Apabila di proyeksi lebih jauh maka akan terlihat bahwa

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan

sektor industri pengolahan akan menjadi penunjang

kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana

utama perekonomian dalam 20 tahun kedepan karena

dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola

trennya yang terus meningkat. Atas dasar tersebut,

oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki

tentu penting untuk Kabupaten Boyolali bersiap

Izin Usaha Kawasan Industri.

memiliki kawasan industri baru yang siap menghadapi

Saat ini kawasan-kawasan industri yang dikelola

kemajuan dunia industri namun tetap berwawasan

oleh pihak swasta di pusat-pusat pertumbuhan

lingkungan sebagai penopang perekonomian Boyolali

ekonomi regional telah berkembang dengan pesat.

di masa depan

Hingga tahun 2007 di Indonesia menurut data dari

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 67

Analisis Eksisting

Tujuan Perencanaan

Kawasan industri merupakan kawasan yang

1.

Memberikan rekomendasi terhadap

sangat strategis untuk diinvestasikan, karena sifatnya

pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten

yang capital intensive, namun dengan resiko yang

Boyolali

sangat mampu untuk ditanggulangi. Berdasarkan

2.

analisa yang dilakukan oleh Deloitte University dalam

industri

pemetaan efek inestasi asing dalam pertumbuhan

3.

perekonomian di dunia, mengemukakan bahwa faktor

lingkungan akibat kegiatan industri

utama dalam suatu perusahaan/investor tertarik

4.

dalam berinvestasi adalah, (1) kualitas tenaga kerja;

membuka lapangan kerja baru

(2) infrastruktur transportasi (jalan); (3) fasilitas umum;

5.

(4) ketersediaan utitlitas; (5) kualitas kehidupan.

Boyolali

Meningkatkan perekonomian melalui sektor

Meminimalkan dampak negatif terhadap

Meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan

Memanfaatkan potensi produk agrikultur petani

Berdasarkan Rifqi (2016) apabila disintesiskan keadaan di Kabupaten Boyolali dengan faktor-faktor tersebut

Landasan Hukum

maka akan di dapatkan peta wilayah pro investasi yang

1.

dapat dijadikan acuan untuk arahan pembangunan

tentang Kawasan Industri

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009

kawasan industri.

2.

Permen Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010

tentang Pedoman teknis Kawasan Industri

Walaupun saat ini di Kabupaten Boyolali sudah terdapat beberapa industri yang berkembang, namun lokasinya masih tersebar sedangkan berdasarkan

Metode Perencanaan A.

UNIDO (1997), industri yang mengelompok atau

Analisis Wilayah Sebelum melakukan perencanaan program

kawasan industri sangat penting sebagai stimulan pertumbuhan industri, meminimalisir biaya

dilakukan analisis wilayah untuk mengetahui potensi

pembangunan infrastruktur dan fasilitsa umum. Oleh

dan permasalahan yang ada, dalam kasus ini yaitu

karena itu, salah

ditemukan bahwa perlunya membangun kawasan

satu program

industri mengingat sektor industri yang di proyeksikan

prioritas

akan terus naik. Untuk itu dalam merumuskan solusi

dalam rencana

atas permasalahan tersebut maka diperlukan program

pembangunan

Pembangunan Kawasan Agro-Industri Berwawasan

dan tata

Lingkungan.

B.

ruang wilayah

Gambar 6.1.1 Peta Wilayah pro Investasi Kabupaten Boyolali Sumber: Rifqi, A. (2016)

Studi Literatur Metode selanjutnya adalah melakukan studi

Kabupaten Boyolali

literatur sebagai referensi teori yang relevan dengan

adalah dengan

permasalah yang sudah dikemukakan diatas. Tujuannya

pengembangan

adalah untuk memperkuat analisa

kawasan

C.

Kerangka Berpikir

industri yang

berwawasan lingkungan (eco-industrial park) terutama yang berfokus pada bidang agro-industrial agar pembangunan di Kabupaten boyolali dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Adapun sub-program pengembangan kawasan agro industri yang berwawasan ini meliputi: *DPEDU .HUDQJND %HUSLNLU ¨ 6XPEHU 2ODK 'DWD 3HQXOLV

68 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Untuk pemerintah (Lowe, 2001):

Konsep Rencana A. Tinjauan Teoretis - Eco Industrial Park

1.

Menciptakan kebijakan yang berwawasan

Konsep Eco Industrial Park (yang selanjutnya

lingkungan namun tetap meningkatkan

disingkat menjadi EIP) diperkenalkan oleh Presidentâ&#x20AC;&#x2122;s

perekonomian

Council on Sustainable Development Amerika Serikat

'LYHUVL´NDVL GDQ SHQFLSWDDQ LQGXVWUL EDUX Untuk masyarakat:

pada tahun 1996, suatu konsep yang dapat diartikan sebagai pengelolaan kawasan industri dengan

1.

Membuka lapangan kerja baru

mengikutsertakan komunitas industri yang berada

2.

Memberikan lingkungan yang layak huni

didalam kawasan industri tersebut, serta menfasilitasi

dengan adanya pembangunan kawasan industri

terwujudnya interaksi antar industri dalam upaya PLQLPDOLVDVL SHQJHOXDUDQ OLPEDK H´VLHQVL SHPDQIDDWDQ

Preseden

material, lahan, air dan energi, meningkatkan kualitas

Berdasarkan Peck (1996), contoh Agro EIP yang paling

lingkungan dan visual kawasan, meningkatkan

pertama di dunia adalah di Kalundborg, Denmark yang

keuntungan bisnis, serta meningkatkan manfaat sosial

dibangun sejak tahun 1959. Dalam ekologi industrinya

ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan industri

adalah suatu fenomena yang sangat unik karena

(Widodo, L. 2008).

berasal dari spontanitas antar manajer perusahaan

EIP berjalan sesuai dengan kaidah dari

di kawasan Kalundborg. Dalam waktu 3- tahun, para

pendekatan ekologi industri, yang merupakan suatu

manajem perusahaan mampu menciptakan sistem

sistem dimana limbah dari satu industri (output)

yang kompleks dan saling menguntungkan. Motivasi

menjadi bahan baku bagi industri yang lain (input).

terbesar perusahaan-perusahaan tersebut adalah

Dengan perputaran siklikal tertutup tersebut maka akan

uang, dengan memperoleh pendapatan baru dari

sedikit material yang akan menjadi limbah (Cohen-

penjualan energi atau bahan untuk mengurangi

Rosenthal, McGalliard, & Bell, 1997). Berdasarkan Lowe

biaya pembuangan limbah, karena Denmark memiliki

(2001) ekologi industri bertujuan untuk: (1) Melestarikan

aturan lingkungan yang ketat dan standar yang tinggi.

ekologi dan sistem alam; (2) Memastikan kualitas hidup

Aktornya adalah, Kalundborg Municipality, Asnâ&#x20AC;&#x2122;s Power

yang baik untuk masyarakat; (3) Menjaga pertumbuhan

Station, pabrik eternit BPB Gyproc, pabrik farmasi

ekonomi dalam lingkup industri, perdagangan dan

Novo Nordisk, produsen enzim Novozymes, kilang

komersial.

minyak Statoil, Bioteknis Jordrens Soilrem, perusahaan limbah Noveren. Simbiosis yang terjadi melibatkan

B. Tinjauan Teoretis - Keuntungan

uap, panas, air, gas dan gipsum, abu, pupuk, bubur

Untuk industri (Lowe, 2001):

ragi, lumpur, dan limbah lainnya. Misalnya, produksi

1.

Memaksimalkan keuntungan

insulin Novo Nordisk menghasilkan bubur ragi sebagai

2.

Meminimalkan biaya produksi dengan

produk sampingan, yang diumpankan ke 800.000 ekor

PHQJXUDQJL ELD\D EDKDQ EDNX H´VLHQVL HQHUJL GDQ

babi. Pabrik desulfurisasi Statoil menciptakan produk

daur ulang limbah.

sampingan, amonium-tio-sulfat (sekitar 20.000 ton

3.

Meningkatkan daya saing industri

/ tahun) yang digunakan sebagai pupuk cair. Hasil

4.

Meningkatkan kolaborasi antarv pelaku industri

lingkungan: pertukaran limbah terdiri dari sekitar 2,9

Meningkatkan akses terhadap perbankan

juta ton bahan setiap tahun, konsumsi air kolektif telah

5.

Untuk lingkungan (Lowe, 2001): 1.

Mengurangi jumlah polusi dan limbah secara

berkurang sebesar 25% dan pembangkit listrik telah mengurangi penggunaan air hingga 60% melalui daur

VLJQL´NDQ

ulang. Hasil ekonomi: diperkirakan pada awal tahun

2.

Mengurangi penggunaan sumber daya alam

2001, industri tersebut memperoleh pengembalian

3.

Menciptakan udara air dan tanah yang bersih,

investasi sebesar US $ 160 juta untuk investasi sebesar

secara umum menciptakan lingkungan yang layak

$ 75 juta di bidang infrastruktur untuk menyampaikan

huni

produk sampingan dari satu pabrik ke tanaman lainnya.

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 69

Diperkirakan penghematan tahunan untuk

tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri

industri yang berada di Kalundborg sekitar

dimana dalam pedomen teknis disebutkan

$ 15 juta. Manfaat lain untuk industri meliputi,

bahwa Ppngelola Kawasan Industri adalah

berbagi pekerja, peralatan, dan informasi.

perusahaan pengelola kawasan industri, yang berkewajiban melakukan kegiatan: penyediaan/penguasaan tanah, penyusunan rencana tapak tanah, rencana teknis kawasan, penyusunan AMDAL, penyusunan tata tertib kawasan industri, pematangan tanah, pemasaran kavling industri, dan pembangunan serta pengadaan prasarana dan sarana penunjang termasuk pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan.

Gambar 6.1.3 Skema Rencana Agro-EIP Sumber: JICA dan Olah Data Penulis

Konstruksi on dan off site Sub-program ini terdiri dari 12 kegiatan

Rencana Detail Program Pembangunan Kawasan

yang disesuaikan dengan pedoman teknis pengembangan kawasan industri dan

Agro-Industri Berwawasan Lingkungan

ketentuan pengendalian ruang yang telah

dilakukan sebagai upaya meningkatkan

ditentukan dalam dokumen RTRW. Tujuannya

pendapatan Kabupaten Boyolali yang

adalah untuk menyiapkan segala sarana dan

diharapkan mampu memberikan pula

prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan

kesejahteraan bagi masyarakat. Program

industri di agro-EIP.

ini akan diterapkan dalam beberapa sub-

program, diantaranya:

Pra pengembangan Agro-EIP Dalam sub program ini akan terdapat

Pemberdayaan Masyarakat Salah satu kunci dari Agro-EIP adalah

bagaimana konsep ekologi industri dimana suatu kawasan industri dengan tingkat polusi

dua kegiatan yaitu (1) pembebasan lahan dan

dan limbah yang sedikit namun mampu

(2) tender investasi agro-eip. Sub program

memberikan kebermanfaatan yang tidak

ini bertujuan untuk menyiapkan skema

hanya kepada tenant di dalamnya, namun

pembiayaan untuk agro-eip yang dibarengi

juga kepada masyarakat di sekitar kawasan

dengan pembebasan lahan menggunakan

industri. Sehingga, sub program ini dirasa

mekanisme konsesi.

perlu dalam mewujudkan pemberdayaan

Perencanaan pengembangan Agro-

masyarakat juga sebagai upaya pemerataan

EIP

pembangunan.

Sub program iini beracuan dengan Permen Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010

70 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Studi Kelayakan

C. Skema Bisnis Dalam skema ini, Pemkab Boyolali

A. Kondisi Lahan Dengan mengambil contoh yaitu salah

melalui BUMD akan bertindak sebagai

satu kawasan yang dalam RTRW diarahkan

pengembang. BUMD bisa menjadi organisasi

sebagai kawasan industri di Kecamatan

pelaksana proyek yang bertindak sebagai

Ngemplak seluas 303,1 ha. Maka Agro-EIP

pengembang dan operator. Berdasarkan PP

yang akan dibangun menjadi 3 bagian lot

Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan

sebagai berikut

Industri bahwa pengelolaan kawasan

Nomor Lot I II III

Area

Kepemilikan

30 ha 137 ha 137 ha

Individu/Masyarakat Individu/Masyarakat Individu/Masyarakat

Jumlah

industri dapat dilakukan oleh suatu lembaga berbadan hukum yaitu BUMN atau BUMD. Skema bisnis oleh inisiatif sektor publik

303 ha

(BUMD) ditunjukkan dalam diagram skematik

Tabel 6.1.1 Pembagian Lot Agro-EIP Sumber: Olah Data Penulis

B.

di bawah ini.

Luasan pemanfaatan lahan di Agro-

EIP

Jenis Pemanfaatan LO Lahan T1

LO T2

LO T3

Jumlah (LOT 1,2,3)

Area Pabrik

143

567

869

1.579

Kantor

38

30

30

98

-

27

-

27

BDS (Business Development Service) Area Distribusi

43

72

66

182

Pergudangan

43

40

52

134

Skema di atas didasarkan pada syarat

Taman

6

56

76

138

prasyarat bahwa modal dengan unsur hibah

Utilitas Umum

39

89

64

191

yang lebih besar harus diamankan oleh

Area Parkir

12

49

60

121

Pemerintah Pusat. Modal tersebut diambil

-

39

-

39

43

208

288

539

Jalan Masuk

-

54

6

60

Area resapan air

-

83

33

116

60

83

164

-

126

252

1.3 74

1.7 52

3.640

Area Keamanan Jalan Internal

Gambar 6.1.4 Skema Bisnis Agro-EIP Sumber: JICA dan Olah Data Penulis

Instalasi Pengolahan 21 Limbah Terpadu Area yang tidak 126 digunakan TOTAL 514

Tabel 6.1.2 Rencana Luasan Pemanfaatan Lahan Agro-EIP Sumber: Olah Data Penulis

oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Depkeu) dari donor dan / atau penyedia pinjaman (soft loan). Pinjaman lunak (soft loan) akan membawa tingkat bunga yang jauh lebih rendah daripada pinjaman komersial, yang nantinya akan dipinjamkan kepada BUMD Kab. Boyolali yang akan bertanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan guna mengganti pinjaman. Di sisi lain, dana hibah dapat

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 71

digunakan sebagai bagian dari modal

PAD Kabupaten Boyolali. Namun dengan

pembangunan Agro-EIP tanpa ada suatu

UXDQJ ´VNDO \DQJ VDQJDW NHFLO EDKNDQ

“keharusan” tertentu. Dengan memanfaatkan

cenderung terbebani maka Kabupaten

dana hibah dan pinjaman lunak tersebut,

Boyolali akan memerlukan bantuan keuangan

biaya proyek akan berkurang karena

publik untuk menjadi modal awal dalam

bunga lebih kecil. Lebih dari itu, lembaga

pembangunan Agro-EIP.

pelaksana tidak perlu mencari keuntungan lebih, dibandingkan dengan pengembang

E.

Analisa pembiayaan

swasta, untuk membagikan dividen kepada

Disini penulis akan menggunakan

pemegang saham. Akibatnya, tingkat sewa

asumsi bahwa dana yang didapat oleh BUMD

lot terbuka, SFB atau gedung perkantoran

sebagai pengelola akan mengakomodasi

bisa dikurangi. Sektor publik memainkan

pembebasan lahan, pembangunan limbah

peran utama dalam pengembangan berbagai

terpadu, jalan internal, drainase air hujan, dan

jenis zona industri seperti ini tercatat di China

tangki pasokan air. Pemasukan dari Agro-EIP

dan Thailand.

akan didapatkan dari baiaya sewa, bangunan perkantoran, dan biaya pelayanan persediaan

D.

Tarif Sewa Tarif sewa tahunan di kawasan industri

air bersih, saluran air limbah, biaya keamanan dan layanan lainnya.

lainnya di Indonesia (Bekasi) adalah US$ 19,1

Alokasi kavling berdasarkan arahan

untuk kavling terbuka. Selain itu, biaya tenaga

pengembangan seperti terlihat di tabel di

kerja dan biaya utilitas juga lebih tinggi

bawah ini

di Bekasi di banding dengan di Boyolali.

Jenis Pemanfaatan Lahan

Luas

Mengingat faktor-faktor ini maka akan sangat

Area Pengembangan

besar kemungkinan penerimaann Investasi

Area Persewaan

117 ha

Langsung Asing (FDI) mengalir ke Agro-EIP

Kavling Terbuka

30,25 ha

Boyolali ini.

219 ha

Perkantoran

12 ha

BDS

Jika tarif sewa tahunan untuk kavling terbuka di Taman Agroindustri diasumsikan

14,75 ha

Tabel 6.1.3 Alokasi Kavling Berdasarkan Arahan Pengembangan Sumber: Olah Data Penulis

sebesar US$ 10 dan perusahaan rata-rata di

Berikut adalah beberapa biaya sewa

Boyolali menyewa tempat terbuka standar

yang diasumsikan berdasarkan biaya sewa

seluas 2.500 meter persegi di Agro-EIP,

yang ada di Indonesia (Bekasi) ataupun di

perusahaan tersebut harus membayar US$

negara lain.

25.000 Per tahun atau menyumbang 20% dari pendapatan Kabupaten Boyolali dari sektor Industri Pengolahan hanya dari 1 kavling. Ini menyiratkan bahwa tarif sewa

Kavling Terbuka (US$/m2)

Kavling dengan bangunan Pabrik (US$/m2)

Perkantoran (US$/m2)

Biaya Sewa 1

8.00

35.00

70.00

Biaya Sewa 2

9.00

40.00

80.00

Biaya Sewa 3

10.00

45.00

90.00

Biaya Sewa 4

12.00

45.00

90.00

US$10 akan sangat menguntungkan bagi

72 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

7DEHO ¢ $VXPVL %LD\D 6HZD ¨ 6XPEHU -,&$

Dengan asumsi bahwa rasio debt-

IRR ekuitas sebesar 4% akan dikurangi

equity adalah 4.0. BUMD Kabupaten

menjadi USD 7,9 karena batas IRR merupakan

Boyolali akan membiayai 20% dari

WDQGD EDKZD VXDWX LQYHVWDVL H´VLHQ GLPDQD

pengembangan tahap awal sementara

laju pengembaliannya lebih besar dari

80% sisanya diasumsikan didapatkan dari

pada laju pengembalian apabila melakukan

SLQMDPDQ LQVWLWXVL ´QDQVLDO LQYHVWRU 6NHPD

investasi di tempat lain (bunga deposito

peminjaman diasumsikan mendapat suku

bank, reksadana dan lain-lain). Perkiraan

bunga sebesar 0,75% ditambah suku bunga

tarif sewa lahan pada kavling terbuka akan

pinjaman (on-lending rate) sebesar 2,75%,

sangat bersaing dengan kawasan industri lain

dengan pembayaran 30 tahun periode

yang berada di Indonesia, seperti yang ada di

termasuk tenggat waktu 10 tahun.

bekasi karena dalam skema ini penyewa bisa

.HOD\DNDQ ´QDQVLDO SHQJHPEDQJDQ

mengurangi 50% biaya sewa dibandingkan

dalam skema ini akan dibandingkan dengan

dengan di Bekasi dan dengan itu semua

biaya rata-rata modal (4% per tahun) sesuai

diharapkan mampu menarik investor.

dengan Asian Development Bank. Target ekuitas IRR (4,0%) dicapai dalam tiap opsi yang akan diberi warna kuning.

Dalam skema ini, tarif sewa tahunan untuk plot terbuka untuk memenuhi target

Opsi 1

Opsi 2

Opsi 3

Biaya Sewa 1: Kavling Terbuka USD 8, SFB USD 35, Perkantoran USD 70

Tarif Sewa Tahunan (per m2 )

Dibawah 0%

5.09%

12.06%

Biaya Sewa 2: Kavling Terbuka USD 9, SFB USD 40.0, Perkantoran USD 80

Dibawah 0%

15.29%

19.32%

Biaya Sewa 3: Kavling Terbuka USD 10, SFB USD 45.0, Perkantoran USD 90

0.54%

20.11%

24.03%

Biaya Sewa 4: Kavling Terbuka USD 12, SFB USD 45, Perkantoran USD 90

7.56%

24.44%

28.51%

Source: JICA

Note: Opsi yang layak secara finansial (IRR ekuitas lebih dari 4,0%) diberi warna kuning Tabel 6.1.5 Opsi Tarif Sewa Agro-EIP Sumber: Olah Data Penulis

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 73

74 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI Tender investasi Agro-EIP

Pembebasan Lahan

Kegiatan

Pertemuan pemangku kepentingan Agro-EIP dengan Tokoh Masyarakat

Konstruksi pengolahan limbah terpadu

Konstruksi area resapan air

Konstruksi jalan masuk

Konstruksi jalan internal Agro-EIP

Konstruksi area keamanan

Konstruksi area parkir

Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan daur ulang sisa bahan baku dan limbah

Kondstruksi on dan off site

Konstruksi utilitas umum

Konstruksi taman

Konstruksi area pergudangan

Konstruksi area distribusi

Konstruksi area perkantoran

Konstruksi area pabrik

Pematangan lahan

Penyusunan rencana Perencanaan pengembangan tapak tanah Agro-EIP Penyusunan AMDAL

Pra-pengembangan Agro-EIP

Sub-Program

Pentahapan 1

2

3

4

5

1

2

Tabel 6.1.6 Pentahapan Program Sumber: Olah Data Penulis

5 tahun 3 3

5 tahun 4 4

5

BUMD pelaksana dan Masyarakat

BUMD pelaksana dan Masyarakat

BUMD pelaksana/Kontraktor bekerjasama dengan investor

Dinas Pekerjaan Umum/ BAPPEDA/Kontraktor

Dinas Pekerjaan Umum/ BAPPEDA/Konsultan

Dinas Pekerjaan Umum/ BAPPEDA

Dinas Pekerjaan Umum/ BAPPEDA

Dinas Pekerjaan Umum/ BAPPEDA

Pelaksana

Kerangka Kerja Logis Deskripsi

Indikator

Sumber verifikasi

Asumsi

Impact/goal/sasaran Meningkatkan PAD Kabupaten Boyolali melalui sektor industry

Sumbangan sektor industry pada PDRB naik menjadi 45% dari total PDRB

SKPD yang terlibat: 1. Dinas Perindagkop 2. BPS. 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jaringan infrastruktur penghubung kawasan AgroEIP dengan wilayah yang lebih luas sudah terbangun.

Mewujudkan kegiatan industri Jumlah produksi sektor industri bertambah 20% per 2 tahun sebagai penopang perekonomian wilayah yang ramah lingkungan di Kabupaten Boyolali Meningkatkan daya saing Kabupaten Jumlah pelaku industri bertambah 20% per 5 tahun Boyolali sebagai satu-satunya wilayah dengan Eco-Industrial Park di Pulau Investasi di sektor industri bertambah 2 kali lipat per 5 tahun Jawa Tujuan Memudahkan kegiatan industri yang terkontrol dan terintegrasi

Mensejahterakan masyarakkat Kabupaten Boyolali

Bandara Internasional Adi Alat verifikasi: 1. Data Sumarmo mampu menjadi jumlah produksi di sektor gerbang menuju pasar industri 2. Data jumlah internasional penjualan barang/produk industry 3. Data investasi mas

Kesiapan kawasan Agro-EIP untuk kegiatan industri

SKPD yang terlibat: 1. Dinas Perindagkop 2. BUMD pengelola Agro EIP

Serapan tenaga kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Terbangunnya infrastruktur penghubung dari dan menuju kawasan agropolitan

Dinas Pekerjaan Umum

Lahan seluas 303 ha terbebaskan

Sumber pembiayaan didukung: 1. APBD 2. BUMD 3. Kerjasama Pemerintah Swasta

trickle down effect bagi masyarakat sekitar kawasan Agro-EIP

Output Lahan seluas 303 ha siap digarap

Investor atau konsorsium menjadi pengelola Agro-EIP Pedoman pemanfaatan tapak AgroEIP Mendapat perizinan pembangunan Agro-EIP Kavling yang disediakan mampu mengakomodasi kebutuhan industri

Mendapat investor atau konsorsium yang siap berinvestasi

Kawasan Agro-EIP siap dioperasikan

Terbangunnya konstruksi sarana dan prasara Agro-EIP

Terjalin hubungan baik antara masyarakat dengan pengelola

Bertemunya kedua belah pihak dalam menentukan arah

Masyarakat yang berdaya dan mampu memproduksi produk berkualitas

Terbentuknya industri kecil yang dipraksarai oleh masyrakat dan diberi modal oleh pengelola Agro-EIP

Dokumen teknis rencana tapak Agro-EIP

Kapasitas Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai pengelola melalui BUMD mampu memliki kapasitas yang mumpuni

Kegiatan

Anggaran (dalam juta rupiah) Sumber pembiayaan

Studi kelayakan lokasi

300

APBD 2. Kerjasama Pemerintah Swasta

Pembebasan lahan lokasi

Total: 2.000.000

APBD dan aset pemkab

Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat menjamin lahan siap digarap sebelum melakukan tender investasi sebagai bentuk konsesi terhadap investor.

Lahan siap dibangun sarana dan prasarana

Pra-pengembangan Agro-EIP

Kondstruksi on dan off site

Jaringan infrastruktur penghubung kawasan AgroEIP dengan wilayah yang lebih luas sudah terbangun.

Studi kelayakan berkualitas baik sehingga mampu meyakinkan investor.

Dokumen AMDAL

Input (sub program)

Perencanaan pengembangan AgroEIP

Kualitas skill SDM sudah cukup untuk masuk pasar tenaga kerja

Tender investasi Agro-EIP Penyusunan rencana tapak tanah

Tahap 1: 180.000 Tahap 2: 910.000 Tahap 3: 910.000 500 200

APBD APBD

Penyusunan AMDAL

300

APBD

Pematangan lahan

500

APBD

Konstruksi area pabrik

25.000.000

Peminjaman dengan lembaga keuangan/investor

Konstruksi area perkantoran Konstruksi area distribusi Konstruksi area pergudangan Konstruksi taman Konstruksi utilitas umum Konstruksi area parkir Konstruksi area keamanan Konstruksi jalan internal Agro-EIP Konstruksi jalan masuk Konstruksi area resapan air Konstruksi pengolahan limbah terpadu Pertemuan pemangku kepentingan Agro-EIP dengan Tokoh Masyarakat Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan daur ulang sisa bahan baku dan limbah

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan dapat membantu penjaminan dan pembiayaan Belum ada kawasan industry yang ramah lingkungan dan terintegrasi di Kabupaten Boyolali

Skema pembiayaan melalui KPS dengan porsi pembiayaan 70% debt dan 30% ekuitas

500 2.000

Pendapatan dari Agro-EIP tahap 1 Pendapatan dari Agro-EIP tahap 1

Tabel 6.1.7 Kerangka Kerja Logis Program Sumber: Olah Data Penulis

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 75

2 Program Agribisnis Peternakan Sapi Perah Kabupaten Boyolali ULFAH CHOERUNNISA NL - 41730

Latar Belakang

sentra peternakan sapi di Boyolali.

Pada tahun 2014 terdapat 86.988 ekor sapi

Boyolali merupakan kabupaten yang memiliki sumber daya cukup melimpah, salah satunya di bidang

pedaging dan 86.363 ekor sapi perah yang mampu

peternakan. Dalam PDRB Kabupaten Boyolali tahun

menghasilkan 8.209.230 kg daging dan 45.554.919

2015, peternakan masuk ke dalam sektor pertanian.

liter susu (Tim Boyolali, 2016). Sektor peternakan telah

Sektor pertanian merupakan penyumbang PDRB

membuka peluang usaha yang mampu menyerap

terbesar di Kabupaten Boyolali. Sektor pertanian

tenaga kerja sebesar 63.397 orang. Akan tetapi, dalam

menyumbang sekitar 22,50% pada tahun 2015.

beberapa tahun terakhir, sektor Penjualan susu ke pabrik memiliki nilai yang

Berdasarkan hasil analisis Tim Studio Boyolali (2013) didapatkan bahwa cadangan lahan pakan

besar, tetapi tidak semua peternak memiliki akses

ternak yang belum termanfaatkan di Kabupaten

untuk memasarkan produksi susu sapinya ke pabrik.

Boyolali sebesar 4338,84 ha untuk batas aman atau

Hanya peternak besar dengan kualitas bagus yang bisa

sebesar 65774,36 ha untuk batas minimum. Sedangkan

mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan susu ke

cadangan berat ternak yang ada sebesar 6911,33 ton

pabrik pengolahan. Peternak-peternak kecil biasanya

atau senilai 489,4 miliar rupiah. Selain itu, Kabupaten

tergabung dalam KUD dan menjual susu sapi melalui

Boyolali dikenal sebagai sentra penghasil susu sapi di

KUD, tetapi harganya jauh berbeda dengan peternak

Jawa Tengah. Susu sapi yang ada di Boyolali dihasilkan

besar.

Produk susu dan daging yang ada di Boyolali

dari peternakan sapi yang berpusat di beberapa wilayah kecamatan di Boyolali diantaranya adalah

belum banyak yang diolah lebih lanjut menjadi produk

Kecamatan Selo, Ampel, Cepogo, Musuk, Boyolali dan

turunan sehingga tidak menghasilkn nilai tambah. Selain

Mojosongo. Daerah-daerah tersebut dikenal sebagai

itu, potensi sektor peternakan di Boyolali juga belum

76 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan

melalui peningkatan kualitas dan produktivitas

kesejahteraan di Kabupaten Boyolali. Menimbang nilai

sumberdaya masyarakat peternak.

kestrategisan sektor peternakan dalam pembangunan

Mengembangkan agribisnis peternakan

maka dirumuskan sasaran pembangunan

dalam mendorong peningkatan pedapatan

“mengoptimalkan sumberdaya peternakan komoditas

dan perluasan kesempatan kerja dan juga

unggulan sapi dan olahannya” dalam misi ke empat

kesempatan berusaha di pedesaan.

yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk mengembangkan ekonomi inklusif dan

Landasan Hukum

berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan

Landasan hukum yang digunakan dalam melakukan

program pada subsektor peternakan dalam rangka

perencanaan adalah sebagai berikut.

mengembangkan potensinya agar mampu membawa

UU No.26 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan tata ruang;

kesejahteraan bagi masyarakat di Boyolali.

UU No. 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup;

UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak

Metode Perencanaan Perencanaan optimalisasi potensi agribisnis *DPEDU *UD´N 7UHQ +DVLO 3URGXNVL 7HUQDN 6DSL .DEXSDWHQ Boyolali Sumber: Kabupaten Boyolali Dalam Angka

ternak sapi di Kabupaten Boyolali dilakukan degan beberapa metode diantaranya adalah sebagai berikut.

Studi Pustaka Studi pustaka digunakan untuk mencari referensi teori terkait pengembangan agribisnis peternakan. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk mencari preseden sektor peternakan. &RVW %HQH´W $QDO\VLV &%$

$QDOLVLV ELD\D PDQIDDW FRVW EHQH´W DQDO\VLV

adalah suatu alat analisis dengan prosedur yang sistematis untuk membandigkan serangkaian biaya dan manfaat yang relevan dengan sebuah aktivitas atau proyek. Analisis biaya manfaat digunakan untuk

*DPEDU *UD´N %DQ\DNQ\D 3HQHULPDDQ GDQ 3HQMXDODQ 6XVX Sumber: Kabupaten Boyolali Dalam Angka

menentukan kelayakan sebuah proyek.

Metode Perbandingan Manfaat dan

Tujuan Perencanaan Tujuan dilakukannya perencanaan optimalisasi subsektor peternakan adalah sebagai berikut.

Dengan kriteria ini maka proyek yang dilaksanakan adalah proyek yang

Merencanakan pengembangan kawasan

mempunyai angka perbandingan lebih

agropolitan sentra peternakan khususnya sapi

besar dari satu.

sebagai komoditas unggulan di Kabupaten

Biaya (BCR)

Berdasarkan metode ini, suatu proyek akan

Boyolali.

dilaksanakan apabila BCR > 1. Metode BCR akan

Meningkatkan kesejahteraan peternak, melalui

memberikan hasil yang konsisten dengan metode NPB,

peningkatan pendapatan yang diperoleh

apabila BCR > 1 berarti pula NPB > 0.

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 77

Kerangka Berpikir

Masalah

perkembangan sektor peternakan masih fluktuatif ketergantungan terhadap perusahaan besar pemasok produk peternakan produk hasil peternakan belum terwadahi dalam industri pengolahan hasil peternakan perbedaan kesempatan pemasaran produk membutuhkan modal besar

Visi Terwujudnya Kabupate Boyolali yang Sejahtera dan Berdaya Saing dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan Berkelanjutan Misi Mengoptimalkan Pemanfaatan SDA untuk Mengembangkan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Sasaran Mengoptimalkan Sumber Daya Peternakan Komoditas Unggulan Sapi

Potensi

mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar komoditas unggulan (LQ daging=3,52; kulit= 3,15; susu=1,03) komoditas memiliki peluang diekspor ke daerah lain cadangan lahan pangan ternak 4338,84 ha untuk batas aman atau sebesar 65774,36 ha untuk batas minimum

Program Optimalisasi Agribisnis PeternakanSapi Perah

Subsistem Input dan Sarana Produksi Insentif Pengadaan Input, Sarana, dan Prasarana Produksi

Subsistem Usaha Budidaya Peternakan Peningkatan kualitas Produksi Ternak

Subsitem Pengolahan Pembangunan dan Pengembangan Agroindustri Pengolahan Hasil Peternakan

Subsistem Pemasaran Pengembangan Informasi Pasar dan market intelligence

Subsistem Penunjang Peningkatan Peran Kelembagaan Masyarakat

Gambar 6.2.3 Kerangka Berpikir Perencanaan Sumber: Penulis

Berdasarkan potensi dan masalah pada subssktor peternakan maka dirumuskan program

Konsep Rencana a. Tinjauan Teoritis Kawasan Agropolitan Menurut Undang-Undang nomor 26 tahun

Optimalisasi Agribisnis Peternakan Sapi. Program tersebut selaras dengan visi Kabupaten Boyolali di

2007 tentang Penataan Ruang, kawasan agropolitan

tahun 2035 yaitu Terwujudnya Kabupate Boyolali

adalah kawasan yang terdiri ari satu atau lebih

yang Sejahtera dan Berdaya Saing dengan

pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai

Pengembangan Kawasan Agropolitan Berkelanjutan.

sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam misi

daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya

keempat yaitu Mengoptimalkan Pemanfaatan SDA

keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan

untuk Mengembangkan Ekonomi Inklusif dan

satuan siste permukiman dan sistem agribisnis.

Berkelanjutan. Di mana sasaran dari misi tersebut

Pengembangan kawasan agropolitan dirancang dan

adalah Mengoptimalkan Sumber Daya Peternakan

dilaksanakan dengan mensinergikan potensi-potensi

Komoditas Unggulan Sapi. Program optimalisasi

yang dimiliki kawasan tersebut untuk mendorong

agribisnis peternakan sapi menggunakan konsep

berkembangnya sistem usaha agribisnis yang

agribisnis yang dapat dibagi ke dalam subsistem

berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan

yaitu subsistem hulu, usaha peternakan, hilir, dan jasa

terdesentralisasi, serta digerakkan oleh masyarakat

penunjang. Selanjutnya subsistem tersebut dijabarkan

dan difasilitasi oleh pemerintah.

Sistem Agribisnis

dalam butir-butir subprogram. Subprogram kemudian

Agribisnis merupakan sistem yang berinteraksi

dituangkan dalam kegiatan.

membentuk suatu bisnis sektor pertanian yang bekerja pada acuan food supply (disperta.cianjurkab.go.id).

Sistem ini berjalan dengan cara mengintegrasikan sektor hulu dan hilir. Subsistem hulu hilir agribisnis dapat dijelaskan sebagai berikut.

78 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Subsistem Hulu (Penyediaan Sarana Produksi)

Penelitian dan Pengembangan

Pendidikan dan Pelatihan

menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran.

Transportasi

Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengelolaan

Sub sistem penyediaan sarana produksi

dari sarana produksi, teknologi dan sumberdaya agar

Kebijakan Pemerintah Pengembangan agribisnis peternakan

penyediaan sarana produksi atau input usaha tani

memadukan kegiatan on farm (pemeliharaan) dan

memenuhi kriteria tepat waktu, tepat jumlah, tepat

kegiatan off farm hulu dan hilir (industri pakan,

jenis, tepat mutu, dan tepat produk.

pengolahan, pedagang dan eksportir).

Subsistem Usaha Tani (Proses Produksi) Sub sistem ini mencakup kegiatan pembinaan

dan pengembangan usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Termasuk ke dalam kegiatan ini adalah perencanaan pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan pola usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer.

Subsistem usaha tani ditekankan pada usaha tani yang intensif dan sustainable. Hal WHUVHEXW PHQJLQGLNDVLNDQ XSD\D LQWHQVL´NDVL WDQSD meninggalkan kaidah-kaidah pelestarian sumber daya alam.

Subsistem Hilir Subsistem Agroindustri/Pengolahan Hasil Lingkup kegiatan ini tidak hanya aktivitas

Gambar 6.2.5 Alur Pengembangan Agribisnis Berbasis Peternakan Sumber: Adnyana, 2002

Preseden Mt. Nicholas Station terletak di sisi Danau

pengolahan sederhana di tingkat petani, tetapi

Wakatipu, menempat area seluas 40.000 ha,

menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari

dihuni oleh sekitar 30.000 domba dan 2.200 sapi.

penanganan pasca panen produk pertanian sampai

Peternakan ini sudah ada sejak tahun 1860, hingga

pada tingkat pengolahan lanjutan dengan maksud

saat ini masih dikelola secara kekeluargaan (family

untuk menambah value added dari produksi primer

owned). Peternakan ini memproduksi wol berkualitas

tersebut.

tinggi yang dihasilkan dari biri biri (merino sheeps).

Bulu domba tersebut dipasok ke perusahaan yang

Subsistem Pemasaran Subsistem pemasaran mencakup pemasaran

memproduksi baju-baju outdoor seperti merek

hasil-hasil usaha tani dan agroindustri baik untuk pasar

Icebreaker (www.mtnicholas.co.nz dalam www.

domestik maupun ekspor. Kegiatan utama subsistem

kompasiana.com).

ini adalah pemantauan dan pengembangan informasi pasar dan market intelligence pada pasar domestik dan pasar luar negeri.

Subsistem Jasa Penunjang Subsistem ini merupakan penunjang kegiatan

pra dan pascapanen yang meliputi:

Sarana Tataniaga

Perbankan/Perkreditan

Penyuluhan Agribisnis

Kelompok Tani

Infrastruktur Agribisnis

Koperasi Agribisnis

BUMN

Swasta

Gambar 6.2.6 Peternakan Sapi di Mt. Nicholas Station Sumber: www.mtnicholas.co.nz

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 79

Rencana Detail Program Optimalisasi Subsektor Peternakan melalui Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Program optimalisasi sumber daya peternakan

Produktivitas ternak dapat ditingkatkan melalui kegiatan beternak yang tepat. Selain itu, dapat juga menggunakan teknologi tepat guna. Peningkatan produktivitas ternak sapi juga dapat dilakukan dengan

khususnya sapi merupakan upaya untuk meningkatkan

memperhatikan pasokan makanan ternak berkualitas.

nilai tambah subsektor peternakan dalam PDRB. Nilai

Selain itu, diperlukan juga edukasi bagi masyarakat

tambah tersebut diharapkan mampu mendukung visi

peternak terkait optimalisasi produktivitas ternak. Hal

pembangunan Kabupaten Boyolali tahun 2035 yaitu

tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas

â&#x20AC;&#x153;Terwujudnya Boyolali yang Sejahtera dan Berdaya

peternak dalam rangka meningkatkan produksi ternak.

Saing dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan

Subsitem Pengolahan

yang Berkelanjutanâ&#x20AC;?.

Sejauh ini, peternakan di Boyolali masih

3.

Pembangunan dan Pengembangan

Agroindustri Pengolahan Hasil Peternakan Selama ini belum banyak kegiatan pengelolaan

terbatas pada kegiatan on farm atau kegiatan beternak di lapangan saja sehingga produktivitas

hasil ternak di Kabupaten Boyolali. Padahal

nilai tambahnya tidak begitu optimal. Apalagi dengan

pengelolaan hasil ternak mampu memberikan nilai

kemunculan berbagai industri besar seperti garmen di

tambah yang besar. Sebagian besar hasil ternak

Kabupaten Boyolali yang turut menggeser eksistensi

disuply ke pabrik-pabrik besar pengelolaan susu di luar

peternakan sapi di Boyolali. Selain itu, perbedaan

Boyolali. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait

kesempatan pemasaran produk susu peternak besar

pengeloaan hasil ternak seperti susu dan daging

dan kecil di Boyolali juga menjadi permasalahan yang

membuat pengelolaan hasil ternak di Boyolali menjadi

membutuhkan solusi. Oleh karena itu, diperlukan upaya

minim. Oleh karena itu, diperlukan pengorganisasian

perencanaan optimalisasi subsektor peternakan yang

agroindustri masyarakatyang didorong melalui industri

mampu mengintegrasikan subsistem hulu hilir seingga

kecil menengah.

mampu menciptakan dan memperluas peluang bagi

Subsistem Pemasaran

para peternak.

4.

Pengembangan informasi pasar dan market

Sub Program

intelligence Salah satu permasalahan pada subsektor

Program Optimalisasi Subsektor Peternakan dikembangkan dengan konsep Agribisnis. Perencanaan

peternakan adalah perbedaan kesempatan pemasaran

agribisnis peternakan sapi di Kabupaten Boyolali

peternak kecil dan peternak besar. Kesempatan

dibagi ke dalam empat subsistem agribisnis sebagai

pemasaran berkaitan dengan link antara penjual dan

berikut.

pembeli. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi

Subsistem Input dan Sarana Produksi 1.

Insentif Pengadaan Input, Sarana, dan

Prasarana Produksi

pasar yang mampu membantu peternak untuk mampu memasarkan hasil ternak berupa susu dan daging sapi ataupun produk olahan hasil ternak.

Subsistem Penunjang

Salah satu permasalahan dalam agribisnis peternakan sapi adalah mahalnya biaya input, sarana,

5. Peningkatan Peran Kelembagaan Masyarakat

dan prasarana produksi. Sehingga memerlukan

Keorganisasian kelompok ternak diperlukan

suntikan dana dan modal daripemerintah atau kerja

untuk membangun ketangguhan peternak sapi di

sama dengan investor dengan mekanisme yang

Boyolali. Keorganisasian tersebut dapat menjadi

menguntungkan kedua belah pihak.

wadah bagi pengembangan kegiatan peternakan.

Selain itu, untuk memeperkecil biaya

Di sisi lain modal yang besar dalam pengelolaan

pembangunan sarana dan prasarana dibuatlah sarana

peternakan kurang bisa dijangkau oleh masyarakat

dan prasarana peternakan secara komunal yang

golongan ekonomi menengah ke bawah. Oleh

difasilitasi oleh pemerintah atau kerja sama dengan

karena itu, dengan pembentukan keorganisasian

pihak swasta.

kelompok ternak diharapkan dapat menjadi usaha

Subsistem Usaha Budidaya Peternakan

bersama peternak dalam mengembangkan ternaknya.

2.

Peningkatan Kualitas Produksi Ternak

Selain itu, keorganisasian ini dapat juga melakukan

80 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

kerja sama dengan perusahaan-perusahan dalam

dengan memberikan edukasi kontinyu terkait dengan

pengembangannya dengan mekanisme menempatkan

peningkatan kualitas produksi ternak seperti kegiatan

para peternak sebagai rekan bisnis (corporate

riset pengembangan ternak dan produk hasil ternak;

farming).

sosialisasi, pelatihan bagi para peternak sapi.

Kualitas sumber daya peternak merupakan aspek penting dalam proses produksi. Ketidaktahuan para peternak tentang cara mengelola hewan ternak

Kerangka Kerja Logis Tabel di samping akan menunjukkan kerangka

akan mempengaruhi keberhasilan produksi hewan

kerja logis dari program Optimalisasi Agribisnis

ternak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah

Peternakan Sapi Perah.

Tabel 6.2.1 Kerangka Kerja Logis Sumber: Penulis, 2017

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 81

Kelayakan Program Tabel di atas menunjukkan hasil analisis biaya manfaat program “Optimalisasi Agribisnis Peternakan Sapi Perah”.

82 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

%HUGDVDUNDQ KDVLO DQDOLVLV FRVW EHQH´W QLODL E F ! +DO tersebut menunjukkan bahwa program layak untuk dijalankan.

Tabel 2 Cost BenefitAnalysis Sumber: Penulis,2017

7DEHO &RVW %HQH´W $QDO\VLV Sumber: Penulis, 2017

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 83

84 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Tabel 6.2.3 Pentahapan Rencana Sumber: Penulis,2017

Pentahapan 3HODNVDQDDQ SURJUDP VHFDUD ´VLN OHELK EDQ\DN dilakukan pada tahap lima tahun pertama. Terutama dalam tahap mempersiapkan sarana dan prasarana untuk peternakan. Sementara tahap lima tahun berikutnya difokuskn pada pembangunan sumber daya manusia dan kelembagaan serta keorganisasian kelompok ternak. Dan secara berkala setiap lima tahun sekali diselenggarakan pameran bursa mitra untuk membuka peluang investasi bagi para kelompok ternak.

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 85

3 Program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu KIANA PUTI AISHA - 41776

Latar Belakang Sektor pertanian merupakan sektor yang

yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, program ini juga merupakan perwujudan Peraturan Menteri

memberikan kontribusi terbesar untuk PDRB Boyolali.

Pertanian Republik Indonesia Nomor: 43/Permentan/

Dari tahun ke tahun sektor ini mencapai nilai tertinggi

Ot.010/8/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

nilai produktivitas di Boyolali dengan nilai produktivitas

Kementerian Pertanian Pasal 13 Bagian Perencanaan

mencapai angka rat-rata 54,33 Kw perkecamatan.

Wilayah menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan

Kontribusi besar ini disebabkan oleh kondisi wilayah di

koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan

Kabupaten Boyolali yang mendukung. Sektor pertanian

wilayah berbasis peternakan dan pembangunan

terbagi menjadi pertanian bahan pangan, perkebunan,

pertanian terpadu (pola integrasi).

Merujuk pada pembangunan pertanian di

peternakan, kehutanan dan perikanan. Dari keempat komoditas tersebut, komodistas pertanian pangan

Indonesia yang berorientasi pada pembangunan

merupakan komoditas yang baling banyak unggul

pertanian yang berkelanjutan, maka Boyolali perlu

ditiap-tiap kecamatan

menerapkan prinsip yang sama, dengan penekanan

Sesuai dengan visi Kabupaten Boyolali yaitu

pada kemampuan masyarakat untuk dapat

â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153;Terwujudnya Boyolali yang Sejahtera dan Berdaya

mewujudkan kesejahteraannya dengan kemampuan

Saing dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan

sendiri. Diperlukan adanya optimalisasi pemanfaatan

yang Berkelanjutanâ&#x20AC;?, program Pengembangan

sumber daya alam, teknologi yang dapat diperoleh

Kawasan Pertanian Terpadu berperan sebagai

dengan murah, mudha digunakan, serta penataan

perwujudan Boyolali yang sejahtera dan berdaya

kelembagaan pertanian di pedesaan guna membnagun

saing, terkorelasi dengan Misi Mengoptimalkan

pertanian dengan paradigm ini.

pemanfaatan SDA untuk mengembangkan ekonomi

86 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Dengan konsep pertanian terpadu,

Boyolali dapat mengedepankan potensi kawasan

Landasan Hukum

dan kemampuan masyarakatnya. Keunggulan

1.

komparatif yang berupa sumberdaya alam perlu

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

diiringi dengan peningkatan keunggulan kompetitif

Berkelanjutan.

yang diwujudkan melalui penciptaan sumberdaya

2.

manusia dan masyarakat pertaniab yang semakin

Tahun 2010 Tentang 2010 Rencana Pembangunan

profesional. Arah pembangunan pertanian menurut

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

paradigma baru ini dapat diwujudkan terutama melalui

Boyolali Tahun 2005-2025.

upaya pemihakan dan pemberdayaan masyarakat.

3.

Penguatan kelembagaan pembangunan pertanian

9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

dapat dilakukan melalui pembangunan partisipatif

Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031.

untuk mengembangkan kapasitas masyarakat,

4.

dan berkembangnya kemampuan aparat dalam

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

menjalankan fungsi lembaga pemerintah yang

5.

berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Nomor: 43/Permentan/Ot.010/8/2015 Tentang

Secara umum dapat dikatakan bahwa

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia

Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

pembangunan sektor pertanian sangat strategis bagi

6.

pembangunan daerah. Posisi ini sepatutnya menjadi

Permentan/Ot.140/10/2009 Tentang Kebijakan Dan

pendorong bagi sektor pertanian untuk melakukan

Strategi Penyuluhan Pertanian

evaluasi kembali tentang peran strategisnya. Sebagai

7.

antisipasi maka perlu dimiliki komitmen untuk

Permentan/Ot.140/2/2008 Tentang Pedoman

melaksanakan arah baru pembangunan pertanian,

Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun

pembangunan yang berorientasi pada manusia

Anggaran 2008

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 49/

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 12/

berdasarkan kemampuan dan potensi sumberdaya, serta daya dukung lokal, untuk mewujudkan kesejehteraan masyarakat seluas-luasnya. Terkait

Metode Perencanaan A.

dengan alasan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten

Analisis Wilayah Analisis wilayah dilakukan guna meninjau

perlu menyusun strategi pengembangan kawasan

potensi dan permasalahan yang ada. Tujuannya untuk

pertanian terpadu Daerah Kabupaten Boyolali

memperkuat dasar dilakukannya perencanaan. Dalam hal ini, analisis membuktikan bahwa proyeksi sektor

Adapun sub-program pengembangan kawasan

pertanian akan terus meningkat, oleh karena itu,

agro industri yang berwawasan ini meliputi:

diperlukan program Pembangunan Kawasan Pertanian

Tujuan Perencanaan

Terpadu (Kapetdu) untuk menunjang keberlanjutan

1.

Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian petani di Kabupaten

pertanian di Boyolali.

B.

Studi Literatur

2.

Boyolali

3.

Meningkatnya produktivitas tanaman pangan

data-data atau sumber-sumber yang berhubungan

dan peternakan Boyolali

dengan topik yang diangkat dalam menunjang

Mengurangi ketergantungan kepada input

analisa dan urgensi pengangkatan program. Selain itu,

eksternal yang ditentukan pasar dan subsidi

preseden dan teori yang ditemukan dapat menjadi

pemerintah

acuan dalam perencanaan program Pembangunan

Memberikan rekomendasi atas sistem pertanian

Kawasan Pertanian Terpadu Boyolali

4.

5.

terpadu

Studi literatur digunakan untuk menghimpun

C.

Analisis Studi Kelayakan Dengan menjabarkan elemen dari cost dan

EHQH´W ODOX GLYDOXDVL VHFDUD HNRQRPL DQDOLVLVL LQL

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 87

berfungsi untuk menyimpulkan layak atau tidaknya

adalah pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk

VHEXDK SURJUDP GLMDODODQNDQ VHFDUD ´QDQVLDO

usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia

Caranya ialah dengan menghitung besaran cost yang

yang berubah, sekaligus mempertahankan atau

GLNHOXDUNDQ ODOX GLEDQGLQJNDQ GHQJDQ EHQH´W \DQJ

meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan

diharapkan. Analisis lanjutan juga diperlukan untuk

sumber daya alam.

Sistem pertanian berkelanjutan dapat

menentukan peran-peran dalam ranah teknis, terutama

dilaksanakan dengan menggunakan empat macam

pembiayaan.

D.

model sistem, yaitu sistem pertanian organik, sistem

Kerangka Kerja Logis Kerangka kerja Logis merupakan kerangka yang

pertanian terpadu, sistem pertanian masukan luar

akan dipakai dalam pengorganisasian program bahkan

rendah, dan sistem pengendalian hama terpadu.(Salikin,

tahap-tahap berikutnya dalam manajemen program

2003) Konsep sistem pertanian terpadu adalah

yaitu pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program

mengkombinasikan berbagai macam spesies tanaman

Kerangka Berpikir

dan hewan dan penerapan beraneka ragam teknik

Dalam menyusun sebuah program diperlukan

untuk menciptakan kondisi yang cocok untuk

sebuah kerangka berpikir yang baik. Pada program

melindungi lingkungan juga membantu petani menjaga

pengembangan kawasan pertanian terpadu, kerangka

produktivitas lahan mereka dan meningkatkan

berpikir terbagi dua, yakni dari perspektif pelaksanaan

SHQGDSDWDQ PHUHND GHQJDQ DGDQ\D GLYHUVL´NDVL XVDKD

oleh masyarakat hingga pengawasan berupa

tani. Salah satu konsep penerapan pertanian terpadu

monitoring dan evaluasi oleh pemerintah.

yang dapat meningkatkan pendapatan usaha tani petani pada lahan sawah irigasi adalah konsep integrasi tanaman padi, perikanan dan peternakan (integrasi

Tanaman Pangan Padi, Palawija, Sayuran dĞŬŶŽůŽŐŝ īĞĐƚŝǀĞ DŝĐƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵĞ

Nutrisi

Padi, Ikan, Itik, Azolla dan Sapi), integrasi ini disamping mendatangkan pendapatan sampingan, penggabungan

Sumber Makanan & Penghasilan

Petani Peternak

Sumber Makanan & Penghasilan

Minapadi

Ternak Sapi,

Ayam, Kambing, Ikan

Sumber Makanan & Penghasilan

hubungan saling menguntungan antara satu sama lain ini (simbiosis mutualisme) juga memberikan dampak

Sumber Energi

ExĐreta a

Nutrisi

usaha tani terpadu yang berpijak pada pemanfaatan

lingkungan yang positif bagi pertanian berkelanjutan Pertanian terpadu biosiklus adalah pertanian

Biodigester

yang mengintegrasikan tanaman, ternak, dan ikan Komunitas Kapetdu Desa

dalam satu siklus (biosiklus) sedemikian rupa sehingga hasil panen dari satu kegiatan pertanian dapat menjadi

Monev oleh Pemerintah

Gambar 6.3.1 Kerangka Berpikir Sumber: Hasil Analisis Studio

input kegiatan pertanian lainnya, selebihnya dilepas ke pasar. Dengan pola itu ketergantungan petani dengan input produksi dari luar dapat diminimalisasi. Misalnya pakan untuk ternak dan ikan sebagian dapat dipenuhi dari hasil tanaman dan limbah, sedangkan kebutuhan pupuk organik dapat diperoleh dari kotoran hasil ternak.

Kerangka Berpikir

Kotoran ternak ditampung dalam biodigester

Tinjauan Teoritis

untuk diambil gas metannya dan dapat dimanfaatkan

Berdasarkan referensi dari Technical Advisory

untuk memasak bahkan untuk energi listrik. Dengan

Committee of the CGIAR (TAC-CGAR, 1988), CGIAR

sistem pertanian terpadu biosiklus itu, petani

(Consultative Group on International Agricultural

memperoleh sumber penghasilan yang beragam dari

Research) atau Lembaga Konsultasi Penelitian

GLYHUVL´NDVL SURGXN KDVLO SHUWDQLDQ SDQHQ KDULDQ PLVDO

Pertanian Internasional, Pertanian Berkelanjutan

telur, susu), panen musiman (misal gabah, jagung) dan

88 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

panen tahunan (anak sapi), meningkatkan

pakan ternak yang

pendapatan dan kesejahteraannya,

bergizi dan mampu

kebutuhan pangan yang bergizi seimbang

tahan hingga 1 tahun

tercukupi (mendekati PPH ideal) dari usaha

lamanya. Bayangkan

Gambar 6.3.2 Skema Pertanian Terpadu Sumber: Kuliah Pengantar Pertanian

tani mereka,

jika seluruh limbah

kesuburan

pertanian diolah dan

lahan terjaga

digunakan sebagai

dan tanpa

pakan ternak. Tentu para petani tidak

limbah (zero

akan kekurangan pakan ternak yang pada

waste). Data

musim kemarau sulit di dapat. Selain itu

penelitian

akan menurunkan biaya produksi karena

lapangan

rendahnya biaya pakan. Bekatul, dedak,

Gambar 6.3.3 Ilustrasi Kapetdu Sumber: Situs IPSA

limbah kacang, limbah kedele, ampas tahu

menunjukkan bahwa dengan sistem

dan ampas tempe bisa digunakan sebagai

pertanian terpadu itu, petani kecil dapat

pakan konsentrat untuk meningkatkan

memperoleh pendapatan per bulan lebih

pertumbuhan ternak.

besar daripada UMR. Sistem pertanian terpadu modern memadukan pertanian dan peternakan

Preseden Pertanian Terpadu Biosiklus Desa Susukan Pertanian di Desa Susukan secara

dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya

umum adalah tanaman padi, jagung, dan

yang ada dalam sistem. Petani bisa menanam

sayur mayur. Adapun perikanan, hampir

padi, jagung, palawija dan hasil pertanian

semua ikan air tawar dapat dibudidayakan

lainnya. Selain itu petani juga beternak

di Desa Susukan. Diantaranya yang saat ini

sapi, kambing, ayam atau hewan ternak

sedang dibudidayakan adalah Lele, Mujair,

lainnya. Hasil yang bisa diperoleh petani dari

Tawes, dan Gurameh. Sedangkan peternakan

pertanian adalah hasil utama seperti beras,

yang ada di Desa Susukan adalah peternakan

jagung, kedele, dll. Dari hasil utama ini maka

kambing dan sapi.

petani bisa menjualnya atau dikonsumsi

Konsep pertanian terpadu yang

sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Hasil

merupakan salah satu program BUM Desa

sampingnya adalah limbah pertanian yang

dalam membentuk Desa Wisata Edukasi

berupa jerami padi, dedak, bekatul, jerami

Susukan adalah membuat pertanian padi

jagung. Limbah pertanian tersebut bisa

dengan sistem mina padi. Kemudian kotoran/

digunakan sebagai pakan ternak yang

limbah peternakan baik sapi maupun

memiliki nutrisi yang tinggi dan tahan lama.

kamping akan dibuat pupuk organik untuk

Caranya adalah mencampur limbah pertanian

pertanian. Sedangkan limbah pertanian

dengan mikroorganisme dekomposisi dan

yang berupa jerami maupun sisa-sisa hasil

ditambah urea plus tetes. Hasilnya adalah

pertanian lainnya akan digunakan sebagai pakan ternak.

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 89

Pertanian Terpadu Modern (Teknologi

P2MKP yaitu melakukan penyuluhan kepada

Efective Microorganisme) Bali

masyarakat sekitar tentang Penerapan Teknologi EM dalam budidaya ikan.

Selain hal tersebut IPSA juga mempunyai komitmen membantu program pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat

Gambar 6.3.4: IPSA Bali Sumber: Situs IPSA Bali

IPSA didirikan pada tahun 1997 di desa Bengkel Kec. Busungbiu Kab. Buleleng yang

sekitar dan tercapainya harapan pemerintah dibidang budidaya perikanan, juga rasa tanggung jawab berbuat kepada masyarakat.

dikelola oleh bpk. Ketut Jadiasa.IPSA didirikan

Keberhasilan IPSA dalam

berdasarkan hasil kerjasama beberapa

mengembangkan teknologi EM dalam

lembaga antara lain Indonesia Kyusei

budidaya ikan, pertanian organic dan

Nature Farming Societies (IKNFS), Efective

obat tradisional yang telah dicapai

Microorganis Research Organitation (EMRO),

merupakan suatu proses perjalanan yang

$VLDQ 3DVL´F 1DWXUDO $JULFXOWXUDO 1HWZRUN

dilakukan secara bertahap dan konsisten.

(APNAN), International Nature Farming

IPSA merupakan model percontohan

Research center (INFRC). Latar belakang

pengembangan teknologi baru dalam

IPSA menekuni usaha Penerapan Teknologi

berbudidaya ikan di Indonesia. Berbagai

(0 GDODP EXGLGD\D LNDQ 7HNQRORJL ( HFWLYH

kalangan masyarakat baik secara pribadi,

Microorganisme (EM) merupakan kultur

kelompok maupun instansi dari dalam dan

campuran microorganism bermanfaat,

luar negeri telah melihat keberhasilan IPSA.

sebagaian besar terdiri dari bakteri

Sampai dengan saat ini lebih dari sepuluh ribu

fotosintetik (Rhodopseudomonos sp), bakteri

orang telah berkunjung ke IPSA.

asam laktat (lactobacillus sp) dan ragi / yeast (saccharomyces sp).

Rencana Detail Menggunakan perpaduan konsep

Karena manfaatnya yang begitu luas, maka teknologi EM mendapat perhatian

Sistem Pertanian Terpadu Biosiklus dan

khusus dalam program pendidikan dan

Modern, program Pengembangan Kawasan

pelatihan yang diadakan oleh IPSA. Latar

Pertanian Terpadu Boyolali memiliki beberapa

belakang IPSA menjadikan tempat usahanya

sub program dan kegiatan didalamnya.

sebagai Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan

Adapun sub program tersebut ialah:

dan Perikanan (P2MKP) dikarenakan ingin 1. Pra Pengembangan Kawasan

berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengalaman kepada masyarakat lain

Pertanian Terpadu Pada subprogram ini, kegiatan pertama

yang membutuhkan terutama di sekitar usahanya. Upaya peningkatan SDM sudah

yang dilakukan ialah analisa potensi kawasan

dimulai sebelum IPSA dikukuhkan sebagai

pertanian terpadu, yang dilanjutkan dengan

90 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

penetapann, lalu melangsungkan kegiatan berupa sosialisasi terkait Kapetdu yang

3. Monitoring dan Evaluasi

diberikan kepada warga. Tujuan dari program

Pada subprogram ini, kegiatan yang

pra pengembangan kawasan pertanian

dilakukan ialah pembentukan komunitas

terpadu agar perencanaan kawasan

sederhana pada tiap desa sebagai lembaga

pertanian terpadu menjadi matang dan

yang mengikat pesertanya, agar menjamin

komprehensif.

keberlangsungan Kapetdu. Selain itu, terdapat pula kegiatan pengawasan dari

2. Perencanaan Kapetdu

pemerintah

Didalam subprogram ini, terdapat

Pentahapan

berbagai kegiatan seperti, seperti

Berikut merupakan pentahapan

pembangunan fasilitas energi Kapetdu (digester biogas, penampung gas dan

program pengembangan kawasan pertanian

kompor biogas) dan pembangunan fasilitas

terpadu Kabupaten Boyolali yang terbagi

daur ulang limbah dengan teknologi Effective

dalam 15 tahun, dimulai dari pancawulan

Micoorganisme yang disertai penyuluhan dan

kedua hingga pancawulan terakhir. Adapun

pendampingan. Selain itu pemberian subsidi

cakupan pentahapan meliputi tahun

ikan pertama pada program pertanian

pelaksanaan, pelaksana, lokasi, pembiayaan

Minapadi juga perlu dilakukan.

dan anggaran, serta sumber dana

5 Tahun II Sub Program

Perencanaan Kawasan Pertanian Terpadu

5 Tahun IV

Pembiayaan dan Anggaran

Pelaksana 1

Pra PengembanganKawasan Pertanian Terpadu

5 Tahun III

Kegiatan

Analisa PotensiKawasan Pertanian Terpadu Penetapan Kawasan Pertanian Terpadu Sosialisasi dan Penyuluhan Sistem Pertanian Terpadu Pembangunan Fasilitas Energi Kapetdu Penerapan teknologiEffective Microorganisme Penerapan Minapadi

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

Lokasi

5

10

APBD

30 1800 300 Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Boyolali & Dinas Peternakan, dan Perikanan Boyolali, bekerja sama dengan Akademisi / Lembaga Riset

Pembentukan Komunitas Kapetdu perDesa

Pengawasan Pemerintah

SumberDana

15 Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Boyolali & Dinas Peternakan, dan Perikanan Boyolali

Penyuluhan dan Pendampingan Kapetdu

Montoring dan Evaluasi

Total (Juta rupiah)

300 Kecamatan Ampel, Cepogo, Musuk, Boyolali, Sawit, Karanggede

APBD/CSR Penelitian / PPP

390

120

Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Boyolali & Dinas Peternakan, dan Perikanan Boyolali

60

APBD/CSR Penelitian / PPP

Tabel 6.3.1: Pentahapan Kapetdu Sumber: Hasil Analisis Penulis

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 91

Kerangka Kerja Logis Deskripsi

Indikator

Sumber veriďŹ kasi

Asumsi

Impact/goal/sasaran Menciptakan pertanian kabupaten yang mandiri dan komprehensif

60% dari kecamatan terpilih telah menjalankan kapetdu dengan sesuai

Mengoptimalkan kemampuan petani dalam penggunaan sumber daya alam

80% petani berpartisipasi dalam program kapetdu secara komprehensif

Bappeda, Dinas Pertanian,Perkebunan, dan Kehutanan Boyolali & Dinas Peternakan, dan Perikanan Boyolali

Seluruh elemen masyarakat memperoleh informasi terkait kapetdu Tidak ada penolakan daripetani terhadap program

Tujuan Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian petani di Kabupaten Boyolali

Kenaikan Keluarga sejahter sebanyak 50%

Bappeda, Dinas Pertanian,Perkebunan, dan Kehutanan Boyolali & Dinas Peternakan, dan Perikanan Boyolali

Seluruh petani menguasaiprogram kapetdu

Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan peternakan Boyolali

Kenaikan PDRB pertanian sebanyak 50%

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kapetdu sudah tersinkronisasi dengan pasar

Mengurangi ketergantungan kepada input eksternal yang ditentukan pasar dan subsidi pemerintah

Berkurangnya subsidi pertanian sebanyak 40%

Dinas Pekerjaan Umum Kenaikan produktivitas berjalan secara dinamis

Output Adanya Kawasan Pertanian Terpadu

Adanya Kawasan Pertanian Terpadu di tiap kecamatan terpilih

Adanya Komunitas Kawasan Pertanian terpadu

Adanya Komunitas Kawasan Pertanian Terpadu yang berjalan di tiap kecamatan terpilih

Input (sub program)

Pra-pengembangan Kapetdu

Perencanaan Kapetdu

Kegiatan

Anggaran (dalam juta rupiah)

Analisa Potensi Kawasan Pertanian Terpadu

15

Bappeda, Dinas Pertanian,Perkebunan, dan Kehutanan Boyolali & Dinas Peterna Adanya Kawasan Pertanian Terpadu di tiap kecamatan terpilih kan, dan Perikanan Boyolali Sumber pembiayaan APBD

2. Kerjasama Pemerintah Swasta

Masyarakat bekerja sama dalam pelaksanaan program Kapetdu telah berjalan sempurna Tidak ada penolakan program Analisis berjalan Lancar

Penetapan Kawasan Pertanian Terpadu

10

APBD

Masyarakat berpartisipasiaktif

Sosialisasi dan Penyuluhan Sistem Pertanian Terpadu

30

APBD

Tersedianya sumber daya gas dari peternakan

Pembangunan Fasilitas Energi Kapetdu

1800

APBD/ CSR Penelitian /PPP

Masyarakat berpartisipasi secara aktif

Penerapan teknologi Effective Microorganisme

300

APBD/ CSR Penelitian /PPP

Penerapan Minapadi

300

APBD/ CSR Penelitian /PPP

Berjalannya aktivitas program kapetdu sebelumnya dengan lancar

Penyuluhan dan Pendampingan Kapetdu

390

APBD/ CSR Penelitian /PPP

Masyarakat berpartisipasi secara aktif

- Pembentukan Komunitas Kapetdu per Desa

120

APBD/ CSR Penelitian /PPP

Kapetdu berjalan dengan lancar

Monitoring dan Evaluasi - Pengawasan Pemerintah

60

Tabel 6.3.2: Kerangka Kerja Logis Sumber: Hasil Analisis Penulis

92 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Masyarakat sudah mandiridengan kapetdu masing masing

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 93

1.00 1.06 1.12 1.19 1.26 1.34 1.42 1.50 1.59 1.69 1.79 1.90 2.01 2.13 2.26 2.40 2.54 2.69 2.85 3.03 3.21

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL

-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AnalisaPotensi Kawasan Pertanian Terpadu

0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10

0 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30

Sosialisasi dan Penyuluhan Sistem Penetapan KawasanPertanian Pertanian Terpadu Terpadu

0 0 -300 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600

0 0 -180 -180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -360

0 0 -180 -180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -360

Pembanguna n Fasilitas Penerapan Energi teknologi Effective Penerapan Kapetdu Microorganisme Minapadi

0 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120

Penyuluhandan Pendampingan Kapetdu

Dalam analisis studi kelayakan berikut, ditemukan nilai NPV VHEHVDU GDQ SHUEDQGLQJDQ DQWDUD EHQH´W SHU FRVW sama dengan 160, serta IRR sebesar 48%, menyatakan bahwa program ini layak untuk dijalankan.

(1+i) t

Tahun

&RVW %HQH´W $QDO\VLV

0 0 0 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pembentukan KomunitasKapetdu per Desa

0 0 0 0 0 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

Pengawasan Pemerintah

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.57 -26.60 -489.38 -461.68 -122.85 -65.85 -62.12 -58.60 -55.29 -52.16 -49.21 -46.42 -43.79 -41.31 -38.98 -1624.82

Biaya

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 19140

54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 594000

PenjualanBiogas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31124.92487 29363.13667 27701.07233 26133.0871 24653.85575 23258.35449 21941.84385 20699.85269 19528.16292 18422.79521 17379.99548 260207.0813

Pemasukan

7DEHO &RVW %HQH´W $QDO\VLV Sumber: Hasil Analisis Penulis

Penjualan Padi

4 Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Sumberdaya Perikanan yang Berkelanjutan WIDA ROSYIDAH DF - 42378

Latar Belakang Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari

Kawasan Minapolitan di Kabupaten Boyolali masih belum maksimal dan perlu dikembangkan kembali.

57 Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai Kawasan

Hal ini juga diperkuat dengan penatapan indikator

Minapolitan yang khususnya berada di Kecamatan

dan penilaian peringkat dari kemajuan pembangunan

Sawit sebagai kawasan inti dengan kawasan

kawasan minapolitan dari seluruh kabupaten/kota yang

penyangga yaitu Kecamatan Teras dan Kecamatan

ditetapkan sebagai kawasan minapolitan oleh Ditjen

Banyudono. Kawasan Minapolitan ini merupakan

Perikanan Budidaya. Kawasan minapolitan Boyolali

kawasan yang ditetapkan pemerintah pusat dalam

termasuk kategori C, yaitu budidaya perikanan mulai

mendorong akselerasi pembangunan di daerah melalui

berkembang. Khusus bagi daerah kab/kota yang

pengembangan sektor perikanan budidaya, berupa

meningkatkan peringkat C dan D akan dikeluarkan

lele. Tentunya kawasan minapolitan memiliki beberapa

dari penetapan sebagai daerah minapolitan dengan

syarat yang harus terpenuhi untuk memenuhi

segala konsekuensi dukungan pembangunan perikanan

kriteria sebagai kawasan minapolitan tersebut yang

budidaya jika tidak ada perkembangan yang berarti.

selanjutnya dapat berfungsi sebagai penggerak

Tujuan Perencanaan Tujuan perencanaan dilaksanakannya program ini

perekonomian lokal. Adanya pemenuhan kriteria ini dapat membantu dalam penentuan potensi dan

adalah untuk:

penemuan masalah yang menghambat pertumbuhan

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan

ekonomi lokalnya.

kualitas produk serta olahan produk dari komoditas

Berdasarkan syarat yang diberikan oleh

perikanan budidaya.

Kementrian Kelautan dan perikanan No. KEP/12/

2. Mengembangkan Kawasan Minapolitan sebagai

MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan,

pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra

94 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Metode Perencanaan Penelitian ini menggunakan metode gabungan

3. Meningkatkan kemampuan SDM dan

kualitatif dan kuantitatif dengan sifat penelitian secara

kelembagaan pengelola dalam mewujudkan

deskriptif. Pemilihan metode ini dilakukan untuk

pembangunan Kawasan Minapolitan sebagai satu

PHQJLQGHQWL´NDVL NRQGLVL \DQJ DGD GHQJDQ NRQGLVL

kesatuan secara berkelanjutan.

yang seharusnya sebagai syarat-syarat perkembangan Kawasan Minapolitan tersebut.

Tujuan Perencanaan

Analisis Kelayakan Investasi Proyek

Landasan hukum yang dipakai dalam program ini yaitu:

Pembangunan. Metode yang digunakan dalam penentuan kelayakan suatu proyek dibangung adalah

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.

GHQJDQ PHQJJXQDNDQ PHWRGH &RVW %HQH´W $QDO\VLV

KEP/12/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan

(CBA). Metode ini bertujuan untuk menilai manfaat dan

Minapolitan

biaya dari alternatif program dan kegiatan. Adapun

2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18

parameter kelayakan yang digunakan pada analisis

Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan

LQL PHOLSXWL %HQH´W &RVW 5DWLR 1HW 3UHVHQW 9DOXH GDQ

3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 9

Return of Investment.

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

'DODP SHUKLWXQJDQ &RVW %HQH´W $QDO\VLV MLND

(RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031

SHUEDQGLQJDQ DQWDUD PDQIDDW EHQH´W GHQJDQ ELD\D

4. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(cost) atau b/c ratio >1, maka proyek berpotensi

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PHPEHULNDQ SUR´W 3HUOX GLNHWDKXL PDQIDDW EHQH´W

PER.18/MEN/2012 tentang Pedoman Rencana

tidak sama dengan penerimaan (revenue) dan biaya

Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan

(cost) tidak sama dengan pengeluaran (expenses).

3DGD EHEHUDSD NDVXV PDQIDDW EHQH´W GDSDW divaluasikan melalui willingness to pay.

Kerangka Berpikir Kemampuan pembudidaya terbatas

Ekologi Berkelanjutan

Kondisi transportasi yang buruk

Penyediaan fasilitas Belum bisa mengusahakan penunjang pembenihan dan pedederan lele jumbo sendiri Pengelolaan keuangan Penguatan peternak ikan yang kurang baik Kelembagaan Pengelolaan industri pengolahan lele (rumah tangga atau skala yang lebih besar) yang belum dioptimalkan Pemasaran yang kurang optimal, kurangnya branding

Penyerapan tenaga kerja

Pelatihan SDM

Pengembangan UMKM ramah lingkungan

Sosio-Ekonomi Berkelanjutan

Komunitas Berkelanjutan

MINAPOLITAN BERKELANJUTAN

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah

Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan nilai guna dan produksi perikanan budidaya lele

Institusi Berkelanjutan

Pemanfaatan teknologi Informasi (website) - smartmina Gambar 6.4.1 Kerangka Berpikir Program Minapolitan Boyolali Sumber: Hasil Analisis Penulis

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 95

Kawasan Strategis Untuk Sosial Dan Budaya

percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dicapai dalam waktu cepat, melalui inovasi dan kebijakan terobosan.

Tinjauan Teoritis Pembangunan proyek perikanan baik budidaya

Preseden Penyusunan rencana pengembangan sustainable

maupun tangkap tentu saja akan berpengaruh pada ekosistem sekitarnya. Setiap perencanaan

minapolitan ini tentu saja memerlukan contoh nyata

tersebut tentulah harus berhati-hati agar tidak

yang berhasil sehingga dapat dijadikan pembelajaran.

merusak ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.

Preseden yang digunakan yaitu Kawasan Minapolitan

Sustainable Fishery Systems memiliki empat aspek

berbasis perikanan budidaya Kabupaten Banyumas,

keberlanjutan dalam pembangunan perikanan dan

Jawa Tengah dengan komoditas unggulan berupa ikan

kelautan (Charles, 2001). Aspek pertama berupa

gurami. Konsep citra kawasan telah ditetapkan dengan

keberlanjutan ekologi (ecological sustainability).

nama â&#x20AC;&#x153;Kebang Cirawasâ&#x20AC;? yang merupakan perpaduan

Pembangunan perikanan dan kelautan harus

dari nama kecamatan Kedung Banteng, Kemranjen,

memeilihara keberlanjutan biomassa sumberdaya

Kembaran, Baturaden, Sumbang, Cilongok, Ajibarang,

perikanan sehingga tidak melewati daya dukung

Sokaraja, Karanglewas, dan Sumpiuh. Citra kawasan

biomassa tersebut. Aspek kedua yaitu keberlanjutan

ini diperlukan sebagai upaya untuk membentuk

sosio-ekonomi (socioeconomic sustainability).

karakter/identitas kawasan Minapolitan Banyumas.

Pembangunan perikanan dan kelautan harus

Dengan branding ini diharapkan akan mempermudah

menciptakan keberlanjutan kesejahteraan dalam

mengenalkan Banyumas sebagai sentra perikanan

jangka panjang. Aspek ketiga yaitu keberlanjutan

Gurami. Sentra pengembangan perikanan budidaya

komunitas (community sustainable). Pengelolaan

di Kabupaten Banyumas terbagi menjadi empat, yaitu

sumber daya perikanan dan kelautan harus menjaga

kawasan pembenihan, kawasan pembesaran, kawasan

kearifan lokal melalui pembinaan berbasis komunitas.

pengolahan, kawasan pemasaran. Sedangkan sarana

Aspek keempat yaitu keberlanjutan kelembagaan

dan prasarana terbagi menjadi unit produksi, pasar,

(institutional sustainability). Pembangunan dan

dan sumber pengairan. Setelah penetapan menjadi

pengelolaan harus dikelola dengan sistemik melalui

kawasan Minapolitan denga dukungan pendanaan dari

´VKHU\ V\VWHP

KKP, DKP Provinsi Jawa Tengah, APBD, Perbankan,

Prinsip-prinsip pelaksanaan program minapolitan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan terdiri dari empat prinsip, yaitu integrasi, H´VLHQVL NXDOLWDV GDQ DNVHOHUDVL ,QWHJUDVL \DQJ dimaksud pengembangan Kawasan Minapolitan mampu mendorong pengalokasian sumberdaya pembangunan direncanakan dan diimplementasikan VHFDUD PHQ\HOXUXK (´VLHQVL \DQJ GLPDNVXG pembangunan sektor kelautan dan perikanan

Gambar 6.4.2. Komoditas Unggulan Ikan Gurami di Kawasan Minapolitan Kabupaten Banyumas Sumber: Sekretariat Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan

dilaksanakan dengan biaya rendah namun mempunyai daya guna yang tinggi. Kualitas yang dimaksud yaitu pembangunan sektor kelautan dan perikanan

Kementrian PU dan lain-lain terdapat kenaikan yang

berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi

FXNXS VLJQL´NDQ EDKNDQ PHOHELKL \DQJ GLWDUJHWNDQ

secara keseluruhan, hasil produksi, teknologi maupun

Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) juga

sumberdaya manusia. Akselerasi yang dimaksud yaitu

mengalami kenaikan terutama di kawasan Minapolitan.

96 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Pokdakan tersebut juga sudah ada yang mengakses

Minapolitan ini meliputi sarana dan prasarana

kredit dari perbankan walaupun jumlahnya masih

produksi, pengolahan dan pemasaran. Seperti

NHFLO 6HODLQ LWX 3RNGDNDQ \DQJ PHQHULPD VHUWL´NDW

pembagian sentra pengembangan ikan lele dimulai

CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) juga mengalami

dari kawasan pembenihan, pembesaran, pengolahan,

peningkatan.

dan pemasaran. Tercukupinya fasilitas penunjang ditambah SDM yang berkualitas akan mampu

Rencana Detail

membuat benih lele secara mandiri. Unit Pembenihan

Untuk mewujudkan Kawasan Minapolitan

Rakyat (UPR) menjadi pemasok benih bagi Boyolali

Boyolali yang berkelanjutan, dilakukan beberapa sub-

itu sendiri. Peningkatan jaringan jalan juga dilakukan

program yang saling mendukung satu sama lainnya.

agar memperlancar dan mempercepat distribusi hasil

Sub-program ini direncanakan guna menyelesaikan

produksi. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana

permasalahan dan mengoptimalkan potensi perikanan

berupa unit produksi, pasar, dan sumber pengairan.

budidaya lele sesuai yang dibahas sebelumnya pada latar belakang. Sub-program ini mencakup pada

c. Pengembangan Kegiatan Industri Pengolahan

peningkatan kapasitas kerja SDM, peningkatan kualitas

Hasil Perikanan Budidaya Lele Dalam Bentuk UMKM

dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung

Setempat Yang Ramah Lingkungan

kegiatan perikanan dan pengolahannya, serta

Hasil produksi lele diolah menjadi berbagai

pengoptimalan potensi bangkitan lainnya yang

aneka kuliner seperti abon lele dan keripik kulit lele

dikarenakan melimpahnya perikanan budidaya lele ini.

dapat menambah nilai guna lele tersebut. Inovasi kreatif pengolahan lele ini perlu lebih diarahkan dan

a.Pelatihan Pembudidayaan, Pengolahan, dan

dikembangkan dengan dilakukannya penyuluhan,

Pemasaran Hasil Produk

pembinaan, dan intensif dari pemerintah guna memacu

Kemampuan sumberdaya pembudidaya ikan

produktivitas dan kreativitas masyarakat dalam

masih terbatas. Hal ini dapat terlihat dari kemampuan

mengolah dan memasarkan produksi lain ini, sehingga

pembudidaya dalam mengelola dan membudidayakan

menambah pemasukan untuk daerah dan masyarakat

lahan, serta pendayagunaan sarana produksi, pasar

setempat itu. Hasil olahan UMKM yang unik ini juga

dan teknologi. Sehingga produktivitas, mutu, dan

juga membantu dalam promoso branding kawasan

nilai tambah produk perikanan sulit ditingkatkan.

Minapolitan tersebut.

Ditambah lagi dengan kultur pembudidaya yang

d. Penguatan Kelembagaan Antar Pembudidaya,

tidak banyak berubah dan sulit menerima inovasi dan

Komunitas Serta Dengan Pemerintah Dan Swasta

perubahan dalam sistem budidaya perikanan. Oleh

Keberadaan kelembagaan pemerintah daerah

karena itu, peningkatan keterampilan dan pengetahuan

yang bertanggungjawab di bidang perikanan budidaya.

pembudidaya dilaksanakan dengan pelatihan

Pemerintah daerah mengusahakan pertemuan antar

pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran hasil

pelaku usaha dengan perbankan dan pencanangan

produk . Pengembangan SDM dilakukan dengan tiga

â&#x20AC;&#x153;kampung leleâ&#x20AC;?, sehingga mendorong kemudahan

langkah, yaitu peningkatan keterampilan masyarakat

pembudidaya untuk mendapatkan pinjaman dari

pelaku utama perikanan, pengukuhan penyuluh

bank pemerintah atau swasta. Pemerintah juga

perikanan swadaya yang merupakan mitra dari

meningkatkan pelaksanaan program pemberdayaan

penyuluh PNS, serta peningkatan pendidikan melalui

pembudidaya. Kelembagaan antar komunitas

pemberian bantuan beasiswa kepada anak-anak

atau antar pembudidaya juga perlu ditingkatkan.

pelaku utama usaha perikanan.

Pembentukan kelembagaan berupa koperasi, kelompok tani, pemasar ikan akan lebih memperkuat

b. Penyediaan Fasilitas Pendukung Kegiatan

kegiatan perikanan tersebut. Penguatan kelembagaan

Minapolitan

dengan swasta akan memudahkan dalam hal

Penyediaan fasilitas pendukung kegiatan

penyediaan modal.

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 97

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi Digital dalam Pemasaran Hasil Produk dan Olahan Perikanan Budidaya (smartmina) Penyebaran informasi yang sudah mulai bergeser dari media cetak menuju media online patut diperhatikan. Adanya internet ini perlu dimanfaatkan dalam hal pemasaran produk dan hasil olahan ikan lele di Kawasan Minapolitan. Pembuatan website yang memuat data-data peternak ikan, hasil produksi dan olahannya serta pemasaran dengan transaksi online tentulah memudahkan penjualan dan memperluas jaringan pemasarannya. Tidak lupa, peternak ikan

Gambar Gambar 6.4.3. Toko Olahan Lele di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit Sumber: Dokumentasi Pribadi

lele pun diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai penggunakan media online tersebut.

Kerangka Kerja Logis

Tabel 6.4.1: Kerangka Kerja Logis Sumber: Hasil Analisis Penulis

98 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Tabel 6.4.2: Kerangka Kerja Logis (lanjutan) Sumber: Hasil Analisis Penuli

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 99

Pentahapan

Tabel 6.4.3: Pentahapan Program Sumber: Hasil Analisis Penulis

100 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

&RVW %HQH´W $QDO\VLV &%$

7DEHO &RVW %HQH´W $QDO\VLV Sumber: Hasil Analisis Penulis

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 101

5 Program Pengembangan Industri Kecil Menengah RIKE RIFYANTI - 42660

Latar Belakang Program pengembangan industri kecil menengah mendukung Kabupaten Boyolali dalam mewujudkan visi sebagai Kabupaten yang sejahtera, berdaya saing, dengan pengembangan kawasan agropolitan berkelanjutan. Program ini mendorong masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya secara mandiri melalui kegiatan wirausaha dengan pemanfaatan SDA yang dimiliki. Program ini menjadi salah satu upaya yang baik untuk menyerap tenaga kerja di Kabupaten Boyolali, terlebih lagi usaha mandiri yang diciptakan dan dikembangkan oleh masyarakat. Setiap daerah berpotensi mengembangkan industri lokal dengan ciri khas masing-masing daerah. Potensi yang dikembangkan diharapkan dapat memenuhi lokasi wilayah atau menjadi sektor non basis terlebih dahulu untuk selanjutnya dapat lebih ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya menjadi sektor basis atau dapat mensupply produk ke wilayah sekitar yang dapat meningkatkan interaksi ekonomi antar wilayah.

102 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Gambar 6.5.1 Diagram keterkaitan program dengan visi dan misi Sumber : Analisis Penulis,

Sesuai visi bahwa kegiatan industri

meminimalisir perubahan guna lahan

kecil dan menengah harus berdaya saing,

pertanian. Selain meninjau rencana

baik SDM maupun produk hasil industri

pola ruang penyusunan program juga

dimana diwujudkan melaui pelatihan dan

PHPSHUKDWLNDQ NRQGLVL ´VLN ZLOD\DK VHSHUWL

pengembangan teknologi tepat guna

faktor kesesuaian lahan, sehingga dapat

untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk agar sesuai standar serta menjadi produk unggulan berskala nasional bahkan internasional.

Gambar 6.5.3 Peta Rencana Prasarana Lainnya Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Studio

Gambar 6.5.2 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Studio

mengarahlan lokasi perkembangan kluster ke arah kawasan budidaya. Pengalokasian

Rencana program ini juga berkaitan

kluster industri diarahkan berdekatan dengan

dengan rencana arah penataan ruang

bahan baku untuk mengurangi transport

karena dalam program pengembangan

cost dalam penyediaan bahan baku.

ini tetap diperlukan aspek spasial untuk mendukung tercapainya indikator baik output maupun outcome kegiatan program. Dimana program pengembangan industri kecil dan menengah ini dapat menyediakan lapangan kerja sehingga dengan kata lain kecamatan yang menjadi lokasi program ini dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat lokal (bukan sebagai PPK) pada tahun 2035 bisa menjadi PPK Perkembangan industri diarahkan pada kawasan permukiman untuk

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 103

Tujuan Perencanaan Program industri kecil menengah/ Usaha Kecil Menengah(UKM) ini diharapkan

terdapat beberapa metode yang dilakukan diantaranya : Analisis Wilayah

dapat mencapai tujuan yang berkaitan

Sebelum merumuskan atau

dengan pengembangan wilayah dalam

menentukan program rioritas yang akan

berbagai bidang atau sektoral yang saling

direncanakan, dilakukan analisis wilayah

berintegrasi.

\DQJ WHUNDLW GHQJDQ DQDOLVLV LGHQWL´NDVL

Industri kecil menengah menjadi

masalah dan potensi wilayah Kabupaten

pendukung dalam peningkatan

Boyolali pada kasus studio sebelumnya.

ekonomi daerah

Pada rencana pengembangan industri kecil

Meningkatkan interaksi ekonomi antar

menengah ini berangkat dari masalah dan

wilayah

potensi yang terdapat di Kabupaten Boyolali

Penciptaan lapangan kerja

dimana kondisinya masalah yang dimiliki

Mengurangi angka kemiskinan

yaitu masih tingginya angka kemiskinan

Mengoptimalkan produktivitas setiap

melihat permasalahan ini muncullah rencana

daerah yang bertumpu pada potensi

pengembangan kegiatan industri kecil

lokal berupa pertanian , peternakan,

menengah untuk menyerap tenaga kerja

dan perikanan.

yang harapannya dapat mengurangi angka

Mengurangi gap yang dapat timbul

kemiskinan, disisi lain program ini melihat

antar daerah

potensi SDA yang dimiliki Boyolali yaitu

Menigkatkan kreativitas masyarakat

pertanian, peternakan, perikananan, hutan

melalui usaha mandiri masyarkat

yang hasil produknya bisa dikembangkan

lebih kreatif dan inovatif bernilai tambah

Landasan Hukum

tinggi guna membangun ekonomi inklusif

PP No. 32 Tahun 1998

yang berkelanjutan serta mengurangi

tentang Pembinaan dan

kesenjangan antara desa dan kota.

PengembanganUsaha Kecil

Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang

Studi literatur Dalam perencanaan pengembangan

Pemberdayaan Usaha Menengah

UU No 20 Tahun 2008 tentang

industri kecil menengah, dilakukan

Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha

peninjauan terkait dokumen RTRW dan

Menengah

RPJP Kabupaten, penyesuaian ketentuan

RTRW Kabupaten Boyolali

pemerintah pusat tentang Industri Kecil Menengah/Usaha Kecil menengah serta

Metode Perencanaan Dalam proses perencanaan program Pengembangan Industri Kecil menengah,

mengaitkannya dengan konsep/teori yang dipakai sebagai landasan pengembangan 20 tahun kedepan

104 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Konsep Rencana a. Tinjauan Teoritis Konsep One Village One Product

sentra dan produk OVOP ditentukan sesuai dengan kriteria wilayah (desa atau kecamatan) yang dapat diusulkan sebagai

(OVOP) One Village One Product (OVOP)

sentra OVOP adalah: Pertama wilayah yang

adalah pendekatan dengan ,mengembangkan

mempunyai potensi sumberdaya unggulan

potensi asli daerah supaya mampu bersaing

(sumber daya alam sebagai bahan baku,

di tingkat global. OVOP akan disesuaikan

keterampilan masyarakat atau lainnya) yang

dengan kompetensi daerah, di mana akan

dapat diolah dan dikembangkan menjadi

dipilih produk unggulan yang unik dan khas

suatu barang/produk bernilai tambah tinggi

di daerah tersebut untuk menjadi produk

berorientasi ekspor dan sekurang- kurangnya

kelas global. Gerakan one village one product

mempunyai 1 perusahaan utama/UMKM

(OVOP) diharapkan mampu meningkatkan

utama. Kedua, wilayah yang masyarakatnya

kinerja, ekonomi daerah dan kesejahteraan

yang telah melakukan kegiatan produksi

masyarakat daerah khususnya masyarakat

barang/produk yang sama/sejenis (sentra

pedesaan. Konsep OVOP ini merupakan salah

IKM) yang dapat dikembangkan lagi menjadi

satu pendekatan menuju clusterisasi produk-

produk yang bernilai tambah tinggi. Ketiga,

produk unggulan yang berskala mikro, kecil,

produk yang diproduksi memiliki keunikan

dan menengah agar dapat berkembang dan

dan kearifan lokal maupun budaya lokal.

mengakses pasar secara lebih luas, baik lokal,

Keempat sejauh mana komitmen dan fasilitasi

domestik, dan luar negeri. Ada empat hal

pemerintah daerah terhadap pengembangan

yang perlu didalami aga daya saing produk

produk IKM yang dikerjakan masyarakat.

OVOP berhasil di pasar internasional, yaitu

Kelima memiliki pengurus sentra yang dapat

kelembagaan koperasi yang bagus, kerja

berupa kelompok usaha, KUB, koperasi,

sama yang baik antara pemerintah pusat dan

paguyuban, asosiasi, dll. Keenam, sentra

daerah, kerja sama inovasi dengan perguruan

OVOP yang diusulkan daerah (kabupaten/

tinggi dan kemasan produk yang menjual

kota) diharapkan sudah sesuai dengan perda

serta pemenuhan prasyarat untuk pasar

RUTR masing-masing. Ketujuh, ketersediaan

internasional.

bahan baku di daerah setempat. Kedelapan,

b. Preseden Penyusunan rencana pengembangan

kemudahan akses lokasi sentra untuk dicapai transportasi umum.

industri kecil menengah ini tentu saja

Hasil seleksi Dinas Koperasi dan

memerlukan contoh nyata dari daerah

UMKM Kota Surakarta untuk rintisan program

yang terlebih dahulu menerapkan konsep

OVOP di Kota Surakarta pada tahun 2012

OVOP tersebut yang dapat dijadikan bahan

adalah batik di wilayah Kauman Surakarta

pembelajaran bagi daerah yang ingin

yang juga memiiliki organisasi pengusaha

menerapkan konsep tersebut. Preseden yang

batik, yakni pagutuban kampung wisata batik

digunakan adalah OVOP di Kota Surakarta

kauman, sedangkan OVOP pada tahun 2013

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 105

yaitu kerajinan olahan limbah koran. UMKM

Program pengembangan industri kecil

pengrajin olahan limbah koran bernaung

menengah in di Kabupaten Boyolali ini

dalam paguyuban bina usaha mandiri (BUM).

rencananya akan diadakan beberapa

Dinas Koperasi dan UMKM kota Surakarta

program untuk mendukung kegiatan industri

untuk rintisan dan binaan OVOP memiliki

kecil menengah diantaranya pengembangan

tujuan pembinaan dan fasilitasi pembinaan.

lembaga pendidikan, pelatihan, bimbingan,

Tujuan pembinaan sentra OVOP yaitu

dan konsultasi untuk meningkatkan

mengembangkan produk unggulan dan unik

kemampuan produksi, pelayanan, hingga

hingga mnecapai kualitas yang semakin baik,

pemasaran, menyederhanakan sistem dan

meningkatkan jumlah pengusaha dan perajin

juga prosedur perizinan terutama pendirian,

dalam sentra, dan menyiapkan perusahaan

dan pembiayaan serta juga penggunaan

untuk memiliki ijin usaha. Sedangkan untuk

teknologi untuk pengembangan dan

fasilitasi pembinaan sentra OVOP, yakni

peningkatan kualitas hasil produksi agar

pemberian pendidikan dan pelatihan,

mampu memiliki daya saing secara global.

pemberian bantuan sarana produksi, serta

Program-program untuk mendukung

keikutsertaan dalam promosi dan pemasaran

kegiatan industri kecil menengah diantaranya

(pameran, website, katalog).

1. Pengembangan Industri Kecil

Rencana Detail

Menengah

Program: Pengembangan Industri Kecil

Industri kecil menengah diharapkan

Menengah

dpata menyerap tenaga kerja dan

Leading sector : Dinas Perindustrian dan

menghasilkan produksi yang optimal

Perdagangan Jangka Waktu

baik dalam kuantitatif maupun kualitatif.

: 3 tahun ( tahun 1-3, periode 1)

Dalam program pengembangan ini

Misi 4: Mengoptimalkan pemanfaatan SDA

kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan

untuk mengembangkan ekonomi yang

tentang pengelolaan produksi industri

inklusif dan berkelanjutan.

kecil menengah dengan menggunakan

Misi 5: Mengembangkan industri yang

sistem teknologi yang semakin maju

mendukung pengelolaan hasil agrikultur/

dan berkembang. Teknologi yang dapat

pertanian.

ditingkatkan yaitu teknologi produksi dan pengemasan hasil produksi. Selanjutnya

Sasaran RPJP : Terdapat pada Misi no 5

ada pelatihan pengelolaan dan manajemen

dengan bunyi sasaran â&#x20AC;&#x153;Meningkatkan

pembukuan modal usaha rakyat dan

kegiatan investasi untuk mendorong

NRSHUDVL PDV\DUDNDW GDQ VHUWL´NDVL LQGXVWUL

terciptanya lapangan kerja da tumbuhnya

kecil menengah usaha masyarakat juga

aktivitas ekonomi lokal.

menjadi kegiatan agar lebih terdata dan terpercaya. Misalnya untuk industri kecil

106 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

berupa produk makanan diberikannya

menyediakan penjelasan mengenai perizinan

VHUWL´NDW \DQJ WHUNDLW GHQJDQ EDGDQ 320

usaha dan pelaporan masyarakat kepada

sehingga produksi lebih terpercaya dan

pemerintah mengenai pengembangan

berkualitas.

wilayah dan sebagainya. Dengan adanya teknologi tepat guna untuk menunjang

2. Pengembangan Industri kReatif

proses kegiatan industri agar tujuan dan

Rumah Tangga

sasaran program dapat terwujud, perlu

Pengembangan industri kreatif dimulai

pendampingan pemerintah sejak proses

GHQJDQ LGHQWL´NDVL SHQHQWXDQ SURGXN

pembelajaran produksi hingga proses

lokal unggulan setiap daerah, selanjutnya

pemasaran termasuk pemberian bantuan

melakukan sosialisasi dan pelatihan

modal bagi para pelaku industri baru

kewirausahaan industri kreatif Produk

maupun pelaku industri kecil yang masih

unggulan ininmenjadi ciri khas setiap daerah

perlu bantuan modal berupa peralatan

di Kabupaten

industri.

Boyolali. Produk unggulan memakai konsep one village one production sehingga setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing.

3. Penyediaan Fasilitas Prasarana Pengolahan Penyediaan fasilitas ini berbasis untuk lingkungan. Fasilitas yang akan disediakan yaitu instalasi pengolahan limbah cair maupun padat agar limbah yang dihasilkan dari suatu kegiatan industri kecil menengah nantinya tidak akan mencemarkan lingkungan sekitar.

4. Penerapan Sistem Teknologi Untuk Sarana Tekonologi yang semakin berkembang tiap tahunnya perlu diikuti untuk membantu mengembangkan program yang akan direncanakan. Sitem teknologi seperti jaringan dapat membantu dalam melakukan pendataan dan persyaratan untuk perizinan usaha. Tersedianya portal pemerintah yang

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 107

Tabel 6.5.2 Pentahapan Program Sumber: Olah Data Penulis

Tabel 6.5.1 Kerangka Kerja Logis Sumber: Olah Data Penulis

108 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Tabel 6.5.3 Pembiayaan Program Sumber: Olah Data Penulis

Total Rp 45.626.500.000

Perhitungan rasionalitas program

%&5 %HQH´W &RVW 5DWLR

menggunakan angka pengeluaran dan

BCR = Total Biaya Pemasukan/Total Biaya

pemasukan yang telah dihitung dengan

Pengeluaran

discounted rate senilai 6 persen pada setiap

= Rp 18.158.150.250 / Rp 7.230.027.500

tahunnya. Hasil perhitungan rasionalitas

= 2,51

program adalah sebagai berikut : 1. NPV (Net Present Value)

Hasil perhitungan metode NPV

NPV = Total Biaya Pemasukan-Total Biaya

bernilai positif yang artinya program

Pengeluaran

memberi manfaat bagi Kabupaten Boyolali.

= Rp 18.158.150.250 - Rp 7.230.027.500

Perhitungan BCR bernilai lebih dari 1 yang

= Rp 10.928.122.750

artinya program ini layak dijalankan.

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 109

6 Program Implementasi Imbal Jasa Lingkungan Kabupaten Boyolali FADHILA NUR LATIFAH S - 41946

Latar Belakang Kesenjangan antara kawasan urban dan kawasan

penambangan liar (pasir dan batu), pemetaan tepitepi sungai bersedimen yang kemudian dimanfaatkan

rural merupakan permasalahan utama yang didapati di

untuk lahan pertanian, erosi pada tikungan alur sungai/

Kabupaten Boyolali.

tebing sehingga rawan longsor, adanya lahan gundul di

.HVHQMDQJDQ LQL WHUMDGL EDLN SDGD VHJL ´VLN (perkembangan kawasan dan fasilitas yang tersedia) maupun segi

sempadan sungai dan adanya bangunan di atas sungai.

Sementara itu upaya konservasi yang selama ini sudah dilaksanakan berupa kegiatan sosialisasi masyarakat

sosial ekonomi masyarakat (tingkat pendidikan,

tentang pengamanan sungani, upaya pengamanan

kesejahteraan, dll). Salah satu penyebabnya tidak

tebing, kegiatan penghijauan dan aturan larangan

lain adalah karena kurangnya kesempatan untuk

menangkap ikan dengan strom dan racun.

Di sisi lain, hampir keseluruhan wilayah

meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan.

Di sisi lain, Kabupaten Boyolali juga menghadapi

Kabupaten Boyolali dikategorikan sebagai kawasan

permasalahan kebencanaan, terkait dengan

rawan kekeringan, yakni di Kecamatan Ampel,

kekeringan, banjir dan tanah longsor yang salah satunya

Boyolali, Cepogo, Karanggede, Kemusu, Mojosongo,

diakibatkan oleh fenomena alih fungsi lahan.

Musuk, Nogosari, Sambi, Selo, Simo, Juwangi, Andong,

Analisis Keruangan

Klego, Wonosegoro dan Nogosari. Dengan kejadian

Wilayah Kabupaten Boyolali merupakan bagian

kekeringan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang

dari kawasan hidrogeologi DAS Serang dan DAS

antara lain melanda Kecamatan Juwangi, Karanggede,

Bengawan Solo. Secara umum, dalam buku putih

Andong, Wonosegoro, Musuk dan Kemusu pada

sanitasi Kabupaten Boyolali, permasalahan yang

akhir tahun 2014 dan Kecamatan Musuk, Wonosegoro,

dihadapi pada kedua kawasan tersebut adalah adanya

Juwangi dan Kemusu pada akhir tahun 2015. Selain itu,

110 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

karena berkurangnya lahan resapan air karena

mengurangi kerawanan bencana kekeringan,

masifnya pembangunan dan faktor alam, luasan

banjir dan tanah longsor

area rawan banjir dan longsor di Kabupaten

Boyolali terus bertambah. Menurut data BPBD

Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam isu lingkungan hidup

yang diperbarui pada September 2016, dari 25

desa rawan banjir dan 40 desa rawan longsor

Memberdayakan masyarakat di daerah resapan air di Kabupaten Boyolali dalam upaya

di tahun 2015, menjadi 36 desa rawan banjir di

preservasi lingkungan hidup

12 kecamatan dan 76 desa rawan longsor di 17

kecamatan.

Membangun sistem imbal jasa lingkungan daerah resapan air

Sementara itu, akibat dari fenomena ini

lebih dulu di rasakan di Karesidenan Surakarta,

Mengintegrasikan sistem imbal jasa lingkungan dengan sistem penyediaan air bersih

yang termasuk dalam DAS Sungai Bengawan

Solo, yang salah satu hulunya berada di

Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali.

Landasan Hukum Latar Belakang

Landasan hukum yang dipakai dalam

Tujuan dari perencanaan program ini adalah:

perencanaan program ini adalah:

Memberikan alternatif mitigasi bencana

yang disebabkan oleh kurangnya resapan air seperti kekeringan, banjir dan tanah

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

longsor.

UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan

UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang

Mempreservasi daerah resapan air dan

Kerangka Berpikir

Imbal jasa lingkungan Masyarakat penyedia jasa lingkungan

Pelatihan

Donor

Pemda/BUMD

jasa lingkungan Watersupply Konservasi lingkungan

User Mitigasi bencana aliran manfaat aliran dana

Gambar 6.6.1 Kerangka Berpikir Sumber: Olah data penulis

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 111

Konsep Rencana

Kota Mataram membutuhkan sumber air untuk memenuhi kebutuhan kotanya, dan air ini didapatkan dari lereng Gunung Rinjani. Usaha imbal jasa lingkungan ini bertujuan untuk menjaga suplai air dengan menjaga kelestarian hutan DAS Rinjani.

Program ini melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan yakni PDAM, Bestari, WWF-NT,

Gambar 6.6.2 Skema Imbal Jasa Lingkungan Sumber: Pengantar mengenai imbal jasa lingkungan

USAID, UNDP dan Ford Foundation. Dalam praktiknya, pembayaran imbal jasa lingkungan diintegrasikan

Jasa lingkungan adalah manfaat yang diperoleh

dengan pembayaran jasa air bersih PDAM. Upaya

masyarakat dari hubungan timbal-balik yang dinamis

pelestarian DAS Rinjani sendiri memberdayakan warga

yang terjadi di dalam lingkungan hidup (UNESCAP).

setempat dengan melibatkan Bestari. Uang yang

Salah satu di antara jasa lingkungan yang ada adalah

dibayarkan pengguna jasa PDAM, digunakan oleh

jasa penyediaan air tawar, yang akan berpengaruh

warga sekitar daerah aliran sungai untuk menanam

pada pengaturan iklim, pengendalian banjir, dan akan

pohon dan merawatnya. Insentif tersebut memberikan

berdampak positif pada perekonomian masyarakat.

penghasilan tambahan kepada masyarakat dan

Imbal jasa lingkungan (PES) adalah transaksi sukarela

menghindarkan alih fungsi lahan hutan atau kebun.

XQWXN MDVD OLQJNXQJDQ \DQJ WHODK GLGH´QLVLNDQ VHFDUD

2. Imbal jasa lingkungan DAS Cidanau, Jawa Barat DAS Cidanau merupakan salah satu DAS

jelas (atau penggunaan lahan yang dapat menjamin jasa tersebut), dibeli oleh sedikit-sedikitnya seorang

prioritas yang mengairi kawasan industri dan rumah

pembeli jasa lingkungan dari sedikit-sedikitnya seorang

tangga di Kota Cilegon. Semenjak tahun 2003, warga

penyedi jasa lingkungan, jika dan hanya jika penyedia

yang dibersamai oleh FKDC menerapkan sistem imbal

jasa lingkungan tersebut memenuhi persyaratan dalam

jasa lingkungan yang dibayarkan oleh PT Tirta Krakatau

perjanjian dan menjamin penyediaan jasa lingkungan.

Industri untuk mempertahankan kualitas daerah

Melalui transaksi tersebut, masyarakat penyedia jasa

resapan air. Skema pembiayaan yang diterapkan

memperoleh insentif/tambahan penghasilan, masih

bertujuan bukan semata-mata untuk

tetap dapat mengerjakan pekerjaan utama mereka

Rencana Detail Untuk mewujudkan implementasi program

sehingga dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka secara umum.

pembiayaan jasa lingkungan, dibutuhkan beberapa

Preseden

tahapan sebagai berikut:

Dalam menyusun perencanaan program ini,

1. penetapan kawasan konservasi resapan air Kabupaten Boyolali termasuk dalam DAS

mengacu pada beberapa contoh penerapan sistem pembayaran jasa lingkungan yang sudah lebih dulu

Bengawan Solo dan DAS Serang. Diperlukan pemetaan

diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia.

yang strategis untuk dapat mendelineasi kawasan

Preseden yang digunakan yaitu program imbal jasa

konservasi untuk resapan air, maupun kawasan

lingkungan di DAS Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara

lindung yang rawan longsor untuk dapat dipreservasi

Barat, dan program imbal jasa lingkungan di DAS

dan ditanami tanaman-tanaman jenis tertentu

Cidanau, Jawa Barat.

yang berfungsi menahan tanah dan menyerapkan

1. Imbal jasa lingkungan DAS Rinjani, Lombok, Nusa

air ke dalam tanah. Dari informasi ini, kemudian

Tenggara Barat

dianalisis kawasan mana yang memungkinkan untuk

Program ini merupakan contoh implementasi

dilaksanakan program konservasi dengan menerapkan

konsep imbal jasa lingkungan yang diterapkan di

konsep imbal jasa lingkungan. Setelahnya, ditentukan

Lombok, NTB semenjak tahun 2001. Pada dasarnya,

cakupan kawasan konservasi atau tempat pelaksanaan program.

112 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

2. pemberdayaan masyarakat dan pembinaan untuk perawatan daerah resapan air Setelah adanya penetapan kawasan konservasi resapan air, perlu diadakan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai program yang akan dilaksanakan, hal ini dilakukan untuk menarik masyarakat yang ingin terlibat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembinaan untuk perawatan daerah resapan air. Setelahnya, perlu dilaksanakan analisis para pihak untuk menilai komitmen pihak yang berkaitan dalam melaksanakan program. Tahap selanjutnya adalah negosiasi, membuat skema hubungan sederhana yang akan dilaksanakan, dan menentukan nilai kontrak jasa lingkungan antara pembeli dan penyedia jasa. Setelah adanya kontrak, dibentuklah kelembagaan di tingkat masyarakat maupun pemerintah untuk menjadi pengelola mekanisme ini. Terakhir adalah tahapan edukasi dan pembinaan awal untuk masyarakat yang akan menyediakan jasa lingkungan, sehingga program konservasi dapat berjalan lancer dan memberikan manfaat yang luas.

Masyarakat merupakan unsur paling penting dalam program ini, karena masyarakatlah yang memiliki kepentingan untuk konservasi maupun alih fungsi lahan, pun masyarakatlah yang akan mengelola daerah resapan air tersebut.

3. Implementasi pembayaran imbal jasa lingkungan Setelah adanya pihak yang menjadi penyedia jasa Lingkungan, perlu dibuat skema pembayaran jasa lingkungan yang berimbang antara pembeli jasa lingkungan (dalam hal ini masyarakat, pihak swasta, donor mitigasi perubahan iklim atau pihakpihak lainnya yang mendapatkan manfaat atas jasa lingkungan yang disediakan) yang tertuang dalam sebuah regulasi. Hal ini bisa dilakukan dengan integrasi sistem pembayaran jasa lingkungan dengan sistem pembayaran penyediaan air bersih di Kabupaten Boyolali dan sekitarnya. terbesar untuk PDRB Boyolali.

Dari tahun ke tahun sektor ini mencapai nilai tertinggi nilai produktivitas di Boyolali dengan nilai produktivitas mencapai angka rat-rata 54,33 Kw perkecamatan.

Kontribusi besar ini disebabkan oleh kondisi wilayah di Kabupaten Boyolali yang mendukung. Sektor pertanian terbagi menjadi pertanian bahan pangan,

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 113

114 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Implementasi pembayaran jasa lingkungan

Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan untuk perawatan daerah resapan air

Penetapan kawasan konservasi resapan air

Sub Program

16

16

DAS Bengawan Solo dan DAS Serang

DAS Bengawan Solo dan DAS Serang

Implementasi skema pembayaran jasa lingkungan

Pemantauan dan Evaluasi

2

24

1

2

5

5

1

1

1

paket

paket

paket

paket

paket

paket

paket

paket

paket

paket

paket

Satuan

APBD

APBD

Rp 50,000,000.00 Rp 15,000,000.00

Rp 160,000,000.00

Rp 320,000,000.00

Rp 60,000,000.00

Rp 300,000,000.00

Rp 3,000,000.00

Donor

Donor dan Dana Imbal Jasa Lingkungan

APBD

Donor

APBD

APBD

APBN

Rp 100,000,000.00

Rp 6,000,000.00

APBN

APBN

Sumber dana

Rp 100,000,000.00

Rp 100,000,000.00

Biaya

BAPPEDA & BLH

PDAM, Komunitas Masyarakat

BAPPEDA & BLH

BAPPEDA & BLH

BAPPEDA & BLH

BAPPEDA & BLH

BAPPEDA & BLH

BAPPEDA & BLH

BAPPEDA & BLH

BAPPEDA & BLH

BAPPEDA & BLH

Instansi Pelaksana

Tabel 6.6.1 Tabel Pentahapan Program Sumber: Olah data penulis

Besaran

DAS Bengawan Solo dan DAS Serang

DAS Bengawan Solo dan DAS Serang DAS Bengawan Solo dan DAS Serang DAS Bengawan Solo dan DAS Serang DAS Bengawan Solo dan DAS Serang DAS Bengawan Solo dan DAS Serang DAS Bengawan Solo dan DAS Serang DAS Bengawan Solo dan DAS Serang DAS Bengawan Solo dan DAS Serang

Lokasi

Penyusunan regulasi mengenai skema jasa lingkungan

Edukasi dan pembinaan awal

Kontrak dan Pembentukan kelembagaan

Negosiasi

Analisis Para Pihak

Sosialisasi mengenai program

Penentuan Cakupan

Analisis Kondisi Eksisting

PenÄ?arian informasi

Tahap

5 tahun ke 1 5 tahun ke 2 5 tahun ke 3 5 tahun ke 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Narasi Singkat

Indikator

Alat sĞƌŝĮŬĂƐŝ

Asumsi-Asumsi

Goal Mengurangi ketimpangan pendapatan

Indeks gini berkurang 10 poin

BPS

Skema imbal jasa lingkungan berjalan dengan baik

Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat

70% masyarakat yang menjadi penyedia jasa lingkungan naik tingkat kesejahteraannya

BPS

Skema imbal jasa lingkungan berjalan dengan baik

Menjaga kelestarian lingkungan

Tidak terjadi alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun di BAPPEDA, BPN kawasan yang ditetapkan sebagai area konservasi DAS

Skema imbal jasa lingkungan berjalan dengan baik

DĞŵŝƚŝŐĂƐŝ ďĞŶĐĂŶĂ kekeringan dan banjir

Berkurangnya kejadian ďĞŶĐĂŶĂ ϱϬй ĚĂƌŝ kasus sebelumnya

Tidak ada faktor lainyang mempengaruhi

Purpose

BPBD

Output 50% lahan kritis di kawasan DAS beralih fungsi menjadi ĐŽŵŵƵŶŝƚLJ forest Terbentuknya community forest di daerah resapan air

Lahan kritis yang ada tidak mengalami peningkatan karena faktor alam BAPPEDA, BLH

Terbentuknya komunitas masyarakat penyedia jasa lingkungan

Pendapatan warga meningkat sebanyak 30% Bertambahnya pendapatan dari dana imbal jasa lingkungan dan dari hasil warga kebun/hutan yang dibudidayakan

Adanya regulasitentang imbal jasalingkungan

Masyarakat berpartisipasi aktif

BPS

Terbitnya peraturan daerah mengenai skema imbal jasa lingkungan

Masyarakat berpartisipasi aktif, skema imbal jasa lingkungan diterima dengan baik, tanaman yang dikembangkan masyarakat penyedia jasa lingkungan dapat memberikan hasil baik

Tidak ada penolakan BAPPEDA, BLH

Terbentuknya sistem imbal jasalingkungan Implementasi skema pembayaran jasalingkungan Pembayaran jasa lingkungan BAPPEDA, BLH, PDAM oleh pengguna jasa lingkungan

Tidak ada penolakan

Masyarakat berpartisipasi aktif

Tabel 6.6.2 Tabel Kerangka Kerja Logis Sumber: Olah data penulis

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 115

Aktivitas Input Dana Pemetaan dan analisis kondisi eksisting DAS

Sumber

Rp200,000,000.00APBN

WĞŶĞŶƚƵĂŶ ĐĂŬƵƉĂŶ program Rp100,000,000.00APBN Sosialisasi mengenai program dan edukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem DAS Rp50,000,000.00APBD

Negosiasi pembagian peran dan kewajiban antar pihak yang terlibat

Rp71,000,000.00APBD

Pembentukan kelembagaan pengelola dan penandatanganankontrak

- Inisiasi program berjalan ůĂŶĐĂƌ -Masyarakat menerima adanya program imbal jasa lingkungan, bersedia menjadi penyedia maupun pembeli sesuai peranmasing-masing -adanya dukungan dari Balai Pengelola DAS

Rp3,000,000.00APBD Edukasi tentang implementasi program Rp300,000,000.00Donor Penyusunan regulasi mengenai skema jasa lingkungan

Rp60,000,000.00APBD

Tabel 6.6.2 Tabel Kerangka Kerja Logis (lanjutan) Sumber: Olah data penulis

116 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

ŝƐĐ͘ Rate

6%

Tahun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL

Investasi 1.00 1.06 1.12 1.19 1.26 1.34 1.42 1.50 1.59 1.69 1.79 1.90 2.01 2.13 2.26 2.40 2.54 2.69 2.85 3.03 3.21

0 -300 -71 -153 -63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -587

Operasion al 0 0 0 0 0 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -480

Total Biaya

Biaya (disc)

Pemasuka Pemasuka n n (disc)

0 0 0 0 -300 -283.02 0 0 -71 -63.19 0 0 -153 -128.46 0 0 -63 -49.90 0 0 -30 -22.42 363 271.25 -30 -21.15 363 255.90 -30 -19.95 363 241.42 -30 -18.82 363 227.75 -30 -17.76 363 214.86 -30 -16.75 363 202.70 -30 -15.80 363 191.22 -30 -14.91 363 180.40 -30 -14.07 363 170.19 -30 -13.27 363 160.56 -30 -12.52 363 151.47 -30 -11.81 363 142.89 -30 -11.14 363 134.81 -30 -10.51 363 127.17 -30 -9.92 363 119.98 -30 -9.35 363 113.19 -1067 -764.717 5808 2905.75 NPV 2141.031 B/C 3.79977

7DEHO 7DEHO &RVW %HQH´W $QDO\VLV &%$ 6XPEHU 2ODK GDWD SHQXOLV

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 117

Program akselerasi pengembangan Pariwisata Boyolali

7

FARDHAN AMARULLAH - 42629

Latar Belakang

Kabupaten Boyolali Beberapa obyek daya tarik wisata yang terdata

Kabupaten Boyolali merupakan kabupaten yang memiliki potensi daya tarik wisata, berdasarkan hasil

dalam BPS adalah, sebagai berikut :

pengumpulan data, setidaknya kabupaten Boyolali

1.

Wana Wisata Kedungombo

mempunyai sekitar 37 objek wisata. Pariwisata Boyolali

2.

Umbul Pengging

dibagi menjadi ke dalam 3 (tiga) wisata utama yaitu :

3.

Waduk Cengklik

wisata alam pegunungan, wisata tirta dan wisata ziarah.

4.

Wisata Ziarah Makam R. Ng. Yosodipuro

Dengan memiliki Bandara Internasional yaitu Bandara

5.

Wisata Arga Merapi-Merbabu

Adi Sumarmo yang berjarak 25 km dari Kota Budaya

6.

Makam Ki Ageng Pantaran

Surakarta (Solo) berfungsi sebagai gerbang masuk

7.

Umbul Tlatar

yang strategis untuk Boyolali dimana merupakan Pariwisata merupakan salah satu sektor

koridor jalur wisata Solo - Selo - Borobudur (SSB).

Kabupaten Boyolali memiliki potensi pariwisata

yang berpotensi untuk dikembangkan dan dapat

yang besar untuk dikembangkan, namun belum dapat

meningkatkan sektor ekonomi Kabupaten Boyolali,

dioptimalkan secara maksimal. Pemerintah daerah

mengingat potensi itu maka perlu adanya program

sejauh hanya fokus mengelola sebagian kecil dari

yang dapat mengakselerasi pengembangan Pariwisata

obyek wisata yang ada. Beberapa pariwisata dikelola

Kabupaten Boyolali. Secara umum, beberapa sub-

masyarakat sendiri. Masih kurang adanya kerjasama

program yang akan dikuatkan dalam program ini adalah

antara pemerintah sebagai pengelola dan masyarakat

1.

sebagai pemilik, sehingga yang paling berdampak

2.

Peningkatan Fasilitas Wisata

adalah sulitnya mendapatkan data obyek wisata

3.

Peningkatan Usaha Promosi

118 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Optimalisasi Atraksi Wisata

4.

Penguatan Masyarakat Lokal

5.

Peningkatan Aksesbilitas

Pada Pasal 70 disebutkan bahwa kawasan peruntukkan pariwisata ditetapkan dengan kriteria : a.

Memiliki objek dengan daya tarik wisata; dan/atau b.

Tujuan Perencanaan Dengan dibuatnya rencana ini di Kabupaten

Mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.

Boyolali, diharapkan dapat mencapai tujuan berupa : 1.

Meningkatnya daya tarik wisata Kabupaten

Metode Perencanaan

Boyolali sehingga mampu meningkatnya

Dalam proses perencanaan program Akselerasi

jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun

Pengembangan Pariwisata Boyolali, terdapat beberapa

internasional

metode yang dilakukan diantaranya :

2.

a)

Menggerakkan seluruh potensi ekonomi

Analisis Wilayah Pada periode studio sebelumnya, telah

daerah sebagai pemicu tumuh kembangnya pariwisata secara berkelanjutan dengan

ditemukan beberapa informasi dan temuan dari

mendayagunakan potensi alam dan budaya lokal.

analisis wilayah Kabupaten Boyolali. Beberapa

3.

temuan disederhanakan menjadi temuan masalah

Memberikan keuntungan bagi masyarakat

lokal dengan adanya kesempatan lapangan

dan potensi. Sektor pariwisaya juga menjadi salah

ekerjaan dan usaha sehingga dapat terus memutar

satu temuan dari hasil analisis tersebut. Program

roda perekonomian di Kabupaten Boyolali.

Akselerasi pengembangan pariwisata boyolali ini lahir dari hasil analisa yang menyatakan belum optimalnya

Landasan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pada UU RI No 10 Tahun 2009 pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam

pengembangan pariwisata di Kabupaten Boyolali. Yaitu masih kurangnya pengelolaan Obyek Daya Tarik Wisata oleh pemerintah, selanjutnya juga masih kurangnya kuantitas dan kualitas fasilitas pendukung serta aksesbilitas Obyek Daya Tarik Wisata.

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta

Sebaiknya memang perlu ada terobosan untuk

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,

memaksimalkan potensi pariwisata yang ada diboyolali,

pemerintah, dan pemerintah daerah.

antara potensi 3 tipe pariwisata Boyolali yaitu, Wisata

Sedangkan pada ayat 10 dijelaskan mengenai

Alam, Wisata Tirta dan Wisata Religi. Jika sektor ini

kawasan strategis pariwisata, yaitu kawasan yang

dapat dikembangkan maka sektor-sektor yang terkait

memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi

dari sisi sosial maupun ekonomi juga akan mengalami

untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai

peningkatan kualitas.

pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek,

b)

seperti pertumbuhan ekonomi, sosisal dan budaya,

Studi literatur Dalam perencanaan Akselerasi Pengembangan

pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung

Pariwisata Boyolali, dilakukan peninjauan terkait

lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

dokumen RTRW dan RPJP Kabupaten, penyesuaian

Permen RI No 50 Tahun 2011 tentang Rencana

ketentuan pemerintah pusat tentang Sektor Pariwisata

Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun

serta mengaitkannya dengan konsep/teori yang dipakai

2010-2025

sebagai landasan pengembangan 20 tahun kedepan.

Pada pasal 2 disebutkan mengenai pembangunan kepariwisataan nasional yang meliputi destinasi Pariwisata, Pemasaraan Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisataan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 26 Tahun 2008 tentdang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 119

Kerangka Berpikir

d. Menyediakan lapangan kerja dan peluang kewirausahaan bagi masyarakat lokal

Preseden Lava Tour Merapi Yogyakarta Sumber : www.lokatour.com Gunung Merapi merupakan salah satu gunung teraktif di Indonesia, dan Gunung Merapi ini juga terletak didalam wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Setelah erupsi Merapi pada tahun 2006 dan 2010 telah merubah wajah Kaliadem yang dulunya Gambar 6.7.1 Kerangka Berpikir Program Sumber; Olah Data Penulis

merupakan daerah yang perkemahan yang hijau dengan hamparan tanah yang sangat luas. Wilayah ini

Konsep Rencana

sekarang tertimbun bekas lahar Merapi yang digunakan

Kajian Teori

untuk lava tour Merapi kaliadem. Para Wisatawan dapat

Teori Ekowisata Ekowisata menurut The Ecotourism Society (1990) sebagai berikut: Ekowisata adalah suatu bentuk

melihat dari dekat material bekas letusan gunung Merapi dan dapat menyaksikan sebuah bunker tempat perlindungan yang merenggut nyawa dua relawan.

Yang menarik dari wisata ini adalah bagaimana

perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan

atraksi yang ditawarkan adalah atraksi suatu fenomena

kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.

alam yang pernah terjadi disana. Lava Tour merupakan

Namun dalam perkembangannya ternyata

hasil inovasi dari Kaliadem yang dulunya merupakan

bentuk ekowisata ini berkembang karena

bumi perkemahan yang dilengkapi dengan fasilitas

banyak digemari oleh wisatawan. Wisatawan ingin

seperti basecamp pendakian, gardu pandang, warung-

berkunjung ke area alami, yang dapat menciptakan

warung makan, toilet dan musholla namun sekarang

NHJLDWDQ ELVQLV (NRZLVDWD NHPXGLDQ GLGH´QLVLNDQ

ini bangunan-bangunan tersebut tertimbun dan hanya

sebagai berikut: Ekowisata adalah bentuk baru

terlihat beberapa bagian dari atas bangunan yang

dari perjalanan bertanggungjawab ke area alami

pernah ada yang telah hancur.

dan berpetualang yang dapat menciptakan industri

Ketep Pass Ketep Pass merupakan Obyek Wisata Alam yang

SDULZLVDWD (SOHUZRRG 'DUL NHGXD GH´QLVL LQL dapat dimengerti bahwa ekowisata dunia telah

dikembangkan dengan ciri khas wisaya kegunungapian,

berkembang sangat pesat. Ternyata beberapa

khususnya Gunung Merapi pada tanggal 17 Oktober

destinasi dari taman nasional berhasil dalam

2002, Ketep Pass diresmikan sebagai kawasan wisata

mengembangkan ekowisata ini.

jalur Solo-Selo-Borobudur (SSB) oleh Presiden ke-5

(Menurut Cater dan Lowman, 1994) ekowisata

Republik Indonesia.

seharusnya dapat : a. Menarik wisatawan ke lingkungan alam yang unik dan dapat diakses; b. Digunakan untuk meningkatkan konservasi alam melalui pendidikan; c. Menyebabkan perubahan sikap di masyarakat dan pemerintah lokal; dan

120 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Rencana Detail Untuk mendukung Program Akselerasi Pengembangan Pariwisata Boyolali, maka terdapat beberapa sub-program, antara lain : 1.

Optimalisasi Atraksi Wisata

Atraksi merupakan satu dari 3 poin utama pengembangan pariwisata. Sub program ini bertujuan untuk menambah atraksi on-site di obyek daya tarik wisata.

2.

Peningkatan Fasilitas Wisata

Sub program ini memastikan adanya peningkatan fasilitas pendukung di sekitar obyek daya tarik wisata, seperti amenities dan akomodasi. Dengan peningkatan ini output yang diharapkan adalah minimal meningkatnya waktu bermalam wisatawan 3.

Peningkatan Usaha Promosi

Kegiatan usaha promosi diperlukan untuk membagi informasi obyek daya tarik wisata dan menarik pengunjung baru.

4.

Penguatan Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal harus dapat menjadi aktor utama dalam perencanaan, pembangunan dan operasional obyek daya tarik wisata 5.

Peningkatan Aksesbilitas

Beberapa obyek daya tarik wisata yang memiliki atraksi yang menarik, tidak diimbangi dengan aksesbilitas yang baik. Maka sub-program ini yang akan memastikan peningkatan kualtias aksesbilitas obyek daya tarik wisata agar dapat meningkatkan jumlah pengunjung wisata.

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 121

Kerangka Kerja Logis Narasi Singkat Goal Meningkatkan perekonomian Kabupaten Boyolali

Indikator Sasaran

Alat sĞƌŝĮŬĂƐŝ

Asumsi-asumsi

Meningkatkan PAD Kabupaten Boyolali melalui sektor Jasa

Dokumentasi BPS

Kondisi sosial, ekonomi, politik yang kondusif

Meningkatnya lama kunjungan wisatawan sebesar 100% Meningkatnya jumlah pengunjung wisata 50% Meningkatnya harga tiket masuk ODTW 100%

Dokumentasi BPS, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Dokumentasi BPS, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Dokumentasi BPS, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Dokumentasi BPS, Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik yang kondusif

Purpose Meningkatkan Daya Tarik Obyek Wisata Meningkatkan PAD dari Obyek Wisata Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ODTW Output Kegiatan Terdapat Usaha Optimalisasi Obyek Data Tarik Wisata

Terbentuknya Kelompok Sadar Wisata di tiap ODTW Terdapat Event Pariwisata tiap 3 bulan sekali Terdapat 1 Atraksi Buatan Baru

Tersedianya fasilitas penunjang pariwisata di tiap ODTW Meningkatnya informasi ODTW Boyolali

Tersedianya fasilitas akomodasi, parkir, ruang ibadah dan toilet umum Terdapatnya web pariwisata Boyolali yang mutakhir

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Boyolali dan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Boyolali dan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum/BUMD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Dinas Pekerjaan Umum/Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/BUMD/Masyarak at

dĞƌĐŝƉƚĂŶLJĂ Kelompok Sadar Wisata Terdapat pelatihan Kelompok yang terlatih di tiap ODTW Sadar Wisata Terdapat workshop pembuatan dan pemasaran souvenir Tersedianya transportasi umum Terdapat trayek transportasi Dinas Perhubungan/ yang menuju ODTW umum menuju ODTW BAPPEDA/BUMD Aktivitas Input Dana Sumber Pembiayaan Pembuatan Event Pariwisata Rp 1,000,000,000 APBD/BUMD/SWASTA Pembangunan pelayanan tambahan Rp 400,000,000 APBD/BUMD/SWASTA Pembersihan dan Peremajaan Obyek Wisata Rp 200,000,000 APBD Pengembangan atraksi buatan ďĞƌĐŝƌŝ khas Rp 100,000,000 APBD/BUMD/SWASTA Perbaikan Penginapan Berupa Homestay Rp 6,000,000,000 APBD/BUMD/SWASTA Pembangunan Fasilitas Parkir Rp 600,000,000 APBD/BUMD/SWASTA Pembangunan Fasilitas Ibadah dan Kebersihan Rp 1,000,000,000 APBD/BUMD/SWASTA Pembangunan Fasilitas Ruang Terbuka Rp 280,000,000 APBD/BUMD/SWASTA Pemutakhir Web Pariwisata Pemerintah Rp 20,000,000 APBD/SWASTA Promosi via Media Lainnya Rp 100,000,000 APBD/BUMD/SWASTA Pengadaan Signage Rp 120,000,000 APBD/BUMD/SWASTA Pengadaan Pelatihan Manajemen Kelompok Sadar Wisata Rp 300,000,000 APBD/BUMD/SWASTA Workshop Pembuatan Oleh-oleh Rp 300,000,000 APBD/BUMD/SWASTA dan Souvenir Pembangunan Pusat Informasi dan Sekretariat Kelompok Sadar Wisata Rp 600,000,000 APBD/SWADAYA Integrasi Transportasi Umum Menuju Lokasi Perbaikan Jalan berupa Pedestrian Way menuju lokasi

Rp

300,000,000 APBD/APBN/BUMD

Rp

200,000,000 APBD

Tabel 6.7.1 Kerangka Kerja Logis Sumber: Olah Data Penulis

122 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

Tidak Terjadi ĞŶĐĂŶĂ Alam, yang berefek pada ODTW Masyarakat bekerja sama dengan baik

Iklim event organizer tinggi di Kabupaten Boyolali Terdapat kerjasama pemerintah-swasta dalam pembiayaan Fasilitas Penunjang Pariwisata Terdapat SDM yang memadai dalam perawatan Website Terdapat masyarakatyang ko-operatif Sudah terdapat transportasi umum di Boyolali Asumsi Harga Tanah di setiap Kawasan adalah sama Biaya Konstruksi dan harga material bangunan di tiap kawasan sama Terdapat Sumber Daya Manusia yang dapat memberikan pelatihan Tiap ODTW yang terkait membutuhkan Penanganan yang sama

Pentahapan Sub-Program

Kegiatan

Pembuatan Event Pariwisata Pembangunan pelayanan tambahan Optimalisasi Atraksi Wisata

Pembersihan dan Peremajaan Obyek Wisata

Wana Wisata Kedungombo, Waduk Cengklik

Pelaksana

Biaya

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Boyolali dan Masyarakat

Dinas Pekerjaan Umum/ Masyarakat/BUMD Umbul Pengging, Umbul Dinas Kebudayaan dan Tlatar, Wisata Ziarah Pariwisata Kab. Boyolali dan Makam R. Ng. Masyarakat Yosodipuro, Makam Ki Ageng Pantaran,

Sumber Dana

Rp

1,000,000.00APBD/BUMD/SWASTA

Rp

400,000.00APBD/BUMD/SWASTA

Rp

200,000.00APBD

Dinas Kebudayaan dan Umbul Pengging, Umbul Pariwisata Kab. Boyolali dan Tlatar Masyarakat

Rp

100,000.00APBD/BUMD/SWASTA

Perbaikan Penginapan Berupa Homestay

Wana Wisata Kedungombo, Waduk Cengklik, Wisata Arga Merapi-Merbabu

Rp

6,000,000.00APBD/BUMD/SWASTA

Rp

600,000.00APBD/BUMD/SWASTA

Rp

1,000,000.00APBD/BUMD/SWASTA

Rp

280,000.00APBD/BUMD/SWASTA

Pembangunan Fasilitas Ruang Terbuka Pemutakhir Web Pariwisata Pemerintah Promosi via Media Lainnya

Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pengadaan Signage

Wana Wisata Kedungombo, Waduk Cengklik, Wisata Ziarah Makam R. Ng. Yosodipuro, Makam Ki Ageng Pantaran

Pengadaan Pelatihan Manajemen Kelompok Sadar Wisata Workshop Pembuatan Oleh-oleh dan Souvenir Pembangunan Pusat Informasi dan Sekretariat Kelompok Sadar Wisata Integrasi Transportasi Umum Menuju Lokasi Perbaikan Jalan berupa Pedestrian Way menuju lokasi

Dinas Pekerjaan Umum/BUMD

Wana Wisata Dinas Pekerjaan Umum/BUMD Kedungombo, Waduk Cengklik, Umbul Dinas Pekerjaan Umum/BUMD Pengging, Umbul Tlatar, Wana Wisata Kedungombo, Waduk Cengklik

Peningkatan Usaha Promosi

Peningkatan Aksesbilitas

Lokasi

Pengembangan atraksi buatan ďĞƌĐŝƌŝ khas

Pembangunan Fasilitas Peningkatan Fasilitas Parkir Wisata Pembangunan Fasilitas Ibadah dan Kebersihan

Penguatan Masyarakat Lokal

5 tah u n 1 2 3 4 5

Wana Wisata Kedungombo, Waduk Cengklik, Wisata Ziarah Makam R. Ng. Yosodipuro, Makam Ki Ageng Pantaran, Umbul Pengging, Umbul Tlatar, Wisata Arga MerapiMerbabu

Wana Wisata Kedungombo, Waduk Cengklik

Dinas Pekerjaan Umum/ BAPPEDA/BUMD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/BUMD/Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Dinas Pekerjaan Umum/Masyarakat

Rp

20,000.00APBD/SWASTA

Rp

100,000.00APBD/BUMD/SWASTA

Rp

120,000.00APBD/BUMD/SWASTA

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/BUMD/Masyarakat

Rp

300,000.00APBD/BUMD/SWASTA

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/BUMD/Masyarakat

Rp

300,000.00APBD/BUMD/SWASTA

Rp

600,000.00APBD/SWADAYA

Rp

300,000.00APBD/APBN/BUMD

Rp

200,000.00APBD

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/BUMD/Masyarakat

Dinas Perhubungan/ BAPPEDA/BUMD Dinas Pekerjaan Umum/ BAPPEDA/BUMD

Total

Rp 10,520,000.00

(x1000)

Tabel 6.7.2 Pentahapan Program Sumber: Olah Data Penulis

Dari tabel diatas dapat terlihat pentahapan

program akselerasi pengembangan Pariwisata Boyolali

program selama 5 tahun. Dari Tabel diatas juga

yaitu Rp 10.520.000.000,- beserta sumber pendanaan

diperoleh total anggaran yang diperlukan untuk

program akselerasi pengembangan pariwisata di tujuh

Program akselerasi pengembangan Pariwisata Boyolali

Obyek Daya Tarik Wisata

yaitu Rp 10.520.000.000,- beserta sumber pendanaan

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 123

&RVW %HQH´W $QDO\VLV Disc. Rate 6 % Pemasukan Tahun (1+i)t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL

Investasi

1.00 0 1.00 -1224 1.00 -1124 1.00 -1490.6666 1.00 -3890.6666 1.00 -3790.6666 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 -11519.9998

Operasional Total Biaya Biaya (disc) 0 0 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -665

0 -1224 -1159 -1525.6666 -3925.6666 -3825.6666 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -12184.9998

Pajak Makanan 0.00 0 -1224.00 200 -1159.00 200 -1525.67 200 -3925.67 300 -3825.67 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -12185.00 5700

Event

Parkir

0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1900

0 500 500 500 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 14250

Retribusi Total Pemasukan (disc) 0 0 887 1587 887 1687 887 1687 887 2037 887 2037 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 31030 52880

0 1587 1687 1687 2037 2037 2923 2923 2923 2923 2923 2923 2923 2923 2923 2923 2923 2923 2923 2923 2923 52879.99

7DEHO &RVW %HQH´W $QDO\VLV Sumber: Olah Data Penulis

Dalam hasil analisis menggunakan angka

0DND EHUGDVDUNDQ KDVLO DQDOLVLV FRVW EHQH´W QLODL

disc rate sebesar 6% selama 20 tahun, didapatkan

b/c >1. Hal tersebut menunjukkan bahwa program layak

angka Net Present Values (NPV) sebesar 40694.99

untuk dijalankan.

GDQ SHUEDQGLQJDQ DQWDUD EHQH´W GDQ FRVW VHEHVDU 4.339761.

124 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI

KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 125

Arahan Pemanfaatan Ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

KELOMPOK 10 STUDIO RENCANA WILAYAH PERENCANAAN WILAYAH & KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA 2017 126 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI