PERENCANAAN WILAYAH & KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH
DIDEDIKASIKAN UNTUK BOYOLALI YANG SEJAHTERA DARI KAMI MAHASISWA GADJAH MADA
BOYOLALI
KELOMPOK 10 PWK UGM 2016/2017 KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 1
KATA PENG— ANTAR
Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan rahmat, hidayah dan ridho-Nya, Kelompok Studio Boyolali 2 selaku penyusunan dapat menyelesaikan laporan rencana Kabupaten Boyolali tahun 2017 tugas mata kuliah Studio Rencana Wilayah dengan tepat waktu dan lancar. Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih kami haturkan kepada pihak-pihak yang telah membantu kami, diantaranya: 1. Ibu Ratna Eka Suminar, ST.,M.Sc. selaku dosen pembimbing kelompok studio Boyolali 2 yang telah memberikan bimbingan, masukan serta arahan dalam proses penyusunan laporan ini. 2. Bapak Retno Widodo Dwi Pramono,ST.,M. Sc., Bapak Ir. Suryanto, MSP., Bapak Doddy Aditya Iskandar,ST.,M.Sc.,Ph.D., serta Ibu Sri Tuntung Pandangwati,ST.,MUP. Selaku dosen pengampu mata kuliah Studio Rencana Wilayah, yang telah memberikan arahan dan bimbimgan selama proses penulisan. 3. Jajaran instansi di Kabupaten Boyolali, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali, Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Boyolali, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boyolali, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi serta insyansiinstansi lainnya yang telah memberikan data dan informasi sebagai bahan acuan rencana pengembangan Kabupaten Boyolali.
4. Teman-teman Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2014 atas dukungan dan batuannya, serta pihak-pihak lain yang belum disebutkan yang juga ikut membantu penyusunan laporan ini. Laporan tugas akhir mata kuliah Studio Rencana Wilayah ini berisikan rencana program Kabupaten Boyolali tahun 2017. Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai arahan perencanaan Kabupaten Boyolali di masa yang akan datang. Kami menyadari bahwa tugas ini masih memerlukan penyempurnaan dan perbaikan. Kami sangat berharap masukan berupa kritik dan saran yang dapat mendukung penyempurnaan tersebut di masa mendatang. Kami juga berharap laporan ini dapat bermanfaat baik bagi tim penyusun maupu pihak pembaca dan memenuhi harapan kita semua.
|||||| TERIMA KASIH BOYOLALI
Perjalanan dan perkenalan yang penuh pembelajaran. Kami sebagai seorang mahasiswa sadar sekali akan kecilnya kami dalam dunia ilmu pengetahuan yang tak terbatas. Untuk itu kami sangat bersyukur atas pertermuan dan perjalanan serta pembelajaran yang kami dapat baik saat ataupun setelah melakukan studi di Kabupaten Boyolali
Kami Kelompok 10, Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada.
“ WHEN WE ARE PLANNING FOR POSTERITY, WE OUGHT TO REMEMBER
Kami memahami bahwa masih
dalam laporan ini, namun semoga tidak mengurangi kebermanfaatan dari laporan ini.
2 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
THAT VIRTUE IS NOT HEREDITARY
“
banyak kesalahan kekurangan
|||||| MEET THE TEAM ||||||
KELOMPOK 10 2 1
3
4
5
7
6
1. Rifqi Arrahmansyah - 42632 2. Kiana Puti Aisha - 41776 3. Rike Rifyanti - 42660 4. Ulfah Choerunnisa NL - 41730 5. Wida Rosyidah DF - 42378 6. Fadhila Nur Latifah S - 41946 7. Fardhan Amarullah - 42629
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 3
DAFTAR ISI BAB I - PENDAHULUAN
BAB II POTENSI, MASALAH & KONSEP PENGEMBANGAN
10-20
21-29
Latar Belakang
10
Profil
21
Tujuan
11
Potensi & Masalah
24
Ruang Lingkup
13
Konsep Pengembangan
28
Metode
14
Here goes another large small title if wanted same as preview image
4 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
20
BAB III RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
BAB IV RENCANA TATA RUANG WILAYAH
30-33
34-55 Tujuan
36
Kebijakan & Strategi
36
Rencana Struktur Ruang Wilayah
38
Rencana Pola Ruang Wilayah
38
Arahan Pemanfaatan Here goes another large small title if 45 Ruang Wilayah wanted same as preview image Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah
51
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 5
BAB V BAB VI SKENARIO DAN TAHAPAN RENCANA PROGRAM PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS
56-65
66-125 Program Pengembangan Agro-Eco Industrial Park Kecamatan Ngemplak
67
Program Agribisnis Peternakan Sapi Perah Kabupaten Boyolali
76
Program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu
86
Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Sumberdaya Perikanan yang Berkelanjutan
94
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
102
Program Implementasi Imbal Jasa Lingkungan Kabupaten Boyolali
110
Program akselerasi pengembangan Pariwisata Boyolali
118
6 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
LAMPIRAN
126
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 7
DAFTAR GAMBAR N omor Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar
J u dul Pohon Masalah Skema Perumusan Struktur Ruang
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
Halam an 14 14
Peta Administrasi Kab. Boyolali Peta Konstelasi Kab. Boyolali Peta Kelerengan Kab. Boyolali Peta Guna Lahan Kab. Boyolali Peta Kepadatan Penduduk Kab. Boyolali Peta Tipologi Klassen Kab. Boyolali Potensi Kab. Boyolali Masalah Kab. Boyolali Konsepsi Pengembangan Kawasan Agropolitan Konsepsi Pengembangan Kawasan Agropolitan dalam Gambar 2.10 Konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Gambar 2.11 Agropolitan Chart
21 21 22 22 22 23 24 25 26
Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar
Skema Struktur Ruang Peta Alternatif 1 Struktur Ruang Kabupaten Boyolali Peta Alternatif 2 Struktur Ruang Kabupaten Boyolali Peta Alternatif 2 Struktur Ruang Kabupaten Boyolali Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Boyolali Peta Rencana Prasarana Utama Kabupaten Boyolali Peta Rencana Prasarana Lainnya Kabupaten Boyolali Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Boyolali Peta Rencana Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten Gambar 4.9 Boyolali Peta Rencana kawasan Strategis Sosial Budaya Kabupaten Gambar 4.10 Boyolali Gambar 4.11 Alur Perizinan Kabupaten Boyolali
39 39 39 40 40 41 42 45
Gambar Gambar Gambar Gambar
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4
68 68 70 71
Gambar Gambar Gambar Gambar 6.2.4 Gambar
6.2.1 Grafik Tren Hasil Produksi Ternak Sapi Kabupaten Boyolali 6.2.2 Grafik Banyaknya Penerimaan dan Penjualan Susu 6.2.3 Kerangka Berpikir Perencanaan Gambar Alur Pengembangan Agribisnis Berbasis Peternakan 6.2.5 Gambar Peternakan Sapi di Mt. Nicholas Station
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8
Peta Wilayah pro Investasi Kabupaten Boyolali Kerangka Berpikir Skema Rencana Agro-EIP Skema Bisnis Agro-EIP
Gambar 6.3.1 Kerangka Berpikir Gambar 6.3.2 Skema Pertanian terpadu Gambar 6.3.3 Ilustrasi Kapetdu Gambar IPSA Bali 6.3.4
27 27
46 48 53
77 77 78 79 79 88 89 89 90
Gambar 6.4.1 Kerangka Berpikir Program Minapolitan Boyolali Gambar Komoditas Unggulan Ikan Gurami di Kawasan Minapolitan 6.4.2 Kabupaten Gambar Toko Olahan Lele di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit 6.4.3
96
Gambar 6.5.1 Diagram Keterkaitan Program dengan Visi danb Misi Gambar 6.5.2 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Boyolali Gambar 6.5.3 Peta Rencana Prasarana Lainnya Kabupaten Boyolali
102 103 103
Gambar 6.6.1 Kerangka Berpikir Gambar Skema Imbal Jasa Lingkungan 6.6.2
8 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
95
98
111 112
DAFTAR TABEL Nomor
Halam an
Tabel 3.1
Judul Tabel Visi, Misi, Sasaran, Indikator, Sasaran Revisi RPJP Kabupaten Boyolali
Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4
Arahan Pemanfaatan Ruang Arahan Pemanfaatan Ruang (lanjutan) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Alur Perizinan Kabupaten Boyolali
49 50 51 53
Tabel 5.1
Skenario dan Tahapan Pelaksanaan
56
Tabel 6.1.1 Tabel 6.1.2 Tabel 6.1.3
Pembagian Lot Agro-EIP Rencana Luasan Pemanfaatan Lahan Agro-EIP Alokasi Kavling Berdasarkan Arahan Pengembangan
71 71 72
Tabel 6.1.4 Tabel 6.1.5 Tabel 6.1.6 Tabel 6.1.7
Asumsi Biaya Sewa Opsi Tarif Sewa Agro-EIP Pentahapan Program Kerangka Kerja Logis Program
72 73 74 75
Tabel 6.2.1 Tabel 6.2.2 Tabel 6.2.3
Tabel Kerangka Kerja Logis Tabel Cost and Benefit Analisis Tabel Pentahapan Rencana
81 82 84
Tabel 6.3.1 Tabel 6.3.2 Tabel 6.3.3
Pentahapan Kapetdu Kerangka Kerja Logis Cost Benefit Analysis
91 92 93
Tabel 6.4.1 Tabel 6.4.2 Tabel 6.4.3 Tabel 6.4.4
Kerangka Kerja Logis Kerangka Kerja Logis (Lanjutan) Pentahapan Program Cost Benefit Analysis
98 99 100 101
Tabel 6.5.1 Tabel 6.5.2 Tabel 6.5.3
Kerangka Kerja Logis Pentahapan program Pembiayaan Program
108 108 109
Tabel 6.6.1 Tabel 6 6 2
Pentahapan Program Kerangka Kerja Logis
114 115
33
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 9
BAB I
PENDAHULUAN Latar Belakang Kabupaten Boyolali merupakan kabupaten agraris yang sedang berkembang ke arah industrialisasi. Hal tersebut dapat terlihat dari struktur ekonomi PDRB Kabupaten Boyolali di mana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor tertinggi penyumbang PDRB sebesar 22,50% pada tahun 2015. Namun, sektor pertanian cenderung perkembangannya tidak begitu pesat sementara industri pengolahan menjadi sektor yang tumbuh dengan cepat. Berdasarkan proyeksi PDRB Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2035, industri pengolahan menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat di tahun 2035. Pergeseran kondisi ekonomi suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan di wilayah tersebut. Hasil analisis kondisi eksisting
10 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
yang telah dilakukan pada Kabupaten
Menyusun rencana pembangunan
Boyolali pada semester 5 menjadi dasar
dan rencana tata ruang Kabupaten
perencanaan wilayah kabupaten Boyolali
Boyolali tahun 2015-2035
di semester 6. Dalam proses perencanaan
Menyusun rencana program prioritas
wilayah Kabupaten Boyolali juga digunakan
pembangunan Kabupaten Boyolali
beberapa konsep pengembangan wilayah
tahun 2015-2035
seperti agropolitan, minapolitan, agroindustri
Memberi masukan perencanaan
dan beberapa konsep pendukung lainnya.
pembangunan kepada pemerintah
Perencanaan-perencanaan yang dilakukan
Kabupaten Boyolali
juga berpijak pada hasil analisis proyeksi dan skenario bagi Kabupaten Boyolali. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka proses perencanaan di kabupaten Boyolali
Landasan hukum Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Pengembangan Kabupaten Boyolali meliputi:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
juga mempertimbangkan aspek sustainable
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
development yang menggabungkan
Pokok Agraria.
komponen economic growth, social
tentang Pengairan.
equity, dan evirotmental sustainability. Hal tersebut dilakukan agar perencanaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
membawa permasalahan turunan.
AlamHayati dan Ekosistemnya.
Perencanaan wilayah yang berkelanjutan menjadi aspek penting
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984tentang Perindustrian.
yang diimplementasikan tidak terbatas pada perencanaan parsial yang seringkali
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974
Undang-Undang Nomor 4 Tahun
dalam mewujudkan wilayah yang humanis.
1992Tentang Perumahan dan
Inilah urgensi dari perencanaan wilayah
Permukiman.
Kabupaten Boyolali di mana mampu
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
terwujud kesejahteraan masyarakat melalui
1992 tentang Sistem Budidaya
pertumbuhan ekonomi berbasis potensi
Tanaman.
wilayah namun alam tetap lestari dan
1999 tentang Kehutanan.
masyarakat Boyolali mampu menjadi manusia yang berdikari.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Tujuan
Tujuan disusunnya laporan studio
2004 tentang Pembentukan
rencana wilayah KabupatenBoyolali adalah sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 10 Tahun
Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 11
2004 tentang Sistem Perencanaan
Tahun 1993 tentang Prasarana dan
Pembangunan Nasional.
Lalu Lintas Jalan.
Undang-Undang Nomor 32 tahun
Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak
Undang-Undang Nomor 33 Tahun
dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata
2004 tentang Perimbangan
Cara Peran Serta Masyarakat dalam
Keuangan antara Pemerintah Pusat
Penataan Ruang.
2004 tentang Jalan.
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Bencana.
Dampak Lingkungan.- Peraturan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun
Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999
2007 tentang Penataan Ruang
tentang Kawasan Siap Bangun.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun
Peraturan Pemerintah Nomor 10
2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta
Undang-Undang Nomor 20 Tahun
untuk Penataan Ruang wilayah.
Peraturan Pemerintah Nomor 16
Menengah.
Tahun 2004 tentang Penatagunaan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun
Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 26
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
Tahun 2008 tentang Rencana Tata
2009 tentang Lalu Lintas dan
Ruang Wilayah Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 24
Undang-Undang Nomor 30 Tahun
Tahun 2009 tentang Kawasan
2009 tentang Ketenagalistrikan.
Industri.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
Peraturan Pemerintah Nomor 15
2009tentang Perlindungan dan
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Penataan Ruang.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2009 tentang Perlindungan Lahan
2006 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Peraturan Pemerintah Nomor 22
Kepentingan Umum.
Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan
2007 tentang Penanggulangan
Angkutan Jalan.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka
2009 tentang Kepariwisataan.
Undang-Undang Nomor 38 tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Peraturan Pemerintah Nomor 69
2004 tentang Pemerintah Daerah.
dan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Air.
Nomor 9 Tahun 1997 tentang Tata
Peraturan Pemerintah Nomor 43
Cara dan Peran Serta Masyarakat
12 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
dalam Penataan Ruang.
Nomor 3 Tahun 2010 Tentang 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Rencana Pembangunan Jangka
Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Boyolali Tahun 2005-2025.
Daerah.
Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 Tentang
Nomor 11/PRT/M/2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah
Pedoman Persetujuan Substansi
Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031.
dalam Penetapan Rancangan
Ruang Lingkup
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Ruang Lingkup Temporal
Waktu yang diperlukan dalam
Pedoman Penyusunan Rencana Tata
penyusunan laporan studio rencana
Ruang Wilayah Kabupaten
wilayah adalah selama Februari hingga
Peraturan Daerah tentang Rencana
Mei 2017. Sementara konteks waktu dalam
Tata Ruang Wilayah Provinsi dan
perencanaan pembangunan Kabupaten
Rencana Tata Ruang Wilayah
Boyolali adalah 20 tahun yaitu dari tahun
Kabupaten/ Kota Beserta Rencana
2015 hingga 2035.
Rincinya.
Ruang Lingkup Material
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Ruang lingkup material dalam rencana
Nomor 16/PRT/M/2009 tentang
studio wilayah Kabupaten Boyolali adalah
Pedoman Penyusunan Rencana Tata
melakukan penyusunan rencana tata ruang
Ruang Wilayah Kabupaten.
wilayah, rencana pembangunan, dan rencan
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun
program-program prioritas. Rencana-rencana
1990 tentang Pengelolaan Kawasan
tersebut disusun berdasarkan analisis dan
Lindung.
proyeksi yang telah dilakukan pada kegiatan
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun
studio rencana wilayah semester 5. Rencana-
1990 tentang Penggunaan Tanah bagi
rencana tersebut disusun melalui beberapa
Kawasan Industri.
seknario pembangunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Ruang Lingkup Spasial
Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata
Peraturan Daerah Kabupaten
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 16/PRT/M/2009 Tentang
Objek pengamatan dalam analisis
Cara Peran Serta Masyarakat Dalam
wilayah Kabupaten Boyolali adalah
Proses Perencanaan Tata Ruang di
Kabupaten Boyolali itu sendiri yang terdiri
Daerah.
atas 19 kecamatan. Selain itu, terdapat
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
pula penekanan terhadap lingkup spasial
Nomor 649/ KPTS/ 1986 tentang
perencanaan pada rencana strategis dan
Perencanaan Tata Ruang.
rencana program-program prioritas.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 13
Metode
masalah dengan mencari sebab dari suatu
Dalam merencanakan wilayah
akibat secara berhirarkis(www.bppk.
kabupaten Boyolali digunakan beberapa
kemenkeu.go.id). Analisis ini digunakan untuk
metode sebagai berikut.
menghubungkan berbagai isuatau faktor
a.
yang berkontribusi pada masalah organisasi
Studi Pustaka Studi pustaka merupakan metode
yang digunakan untuk mencari informasi
GDQ PHPEDQWX XQWXN PHQJLGHQWL´NDVL DNDU penyebab dari masalah organisasi tersebut. c.
terkait dengan konsep-konsep perencanaan
Perumusan Konsep Perencanaan
dan metode perencanaan wilayah. Studi
Struktur Ruang
pustaka dilakukan dengan cara mengakses Pusat Kegiatan
Jaringan Sarpras
Sebaran Pemukiman
Sebaran Fasilitas Pendidikan
Sebaran Fasilitas Kesehatan
Sebaran Fasilitas Perdagangan
Kebutuhan Ruang Hidup
Kebutuhan Fasilitas Pendidikan
Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
Kebutuhan Fasilitas Perdagangan
website, jurnal, artikel, dan berita terkait. Selain itu, studi pustaka juga dilakukan dengan melihat dokumen hasil analisis wilayah Kabupaten Boyolali sebelumnya. b.
Pohon Masalah (Problem Tree
Analysis)
Proyeksi Penduduk
Gambar 1.2 Skema Perumusan Struktur Ruang
Perumusan Konsep Perencanaan didasarkan pada kondisi eksisting, potensi, dampak
dampak
dan masalah yang dimiliki wilyah. Kemudian dicari konsep teori yang sesuai dan preseden aplikasi dari teori pada suatu wilayah. d.
inti masalah
Perumusan Rencana Pembangunan
(Visi,Misi, Kebijakan, Sasaran, Indikator Sasaran) Perumusan visi, Misi, Kebijakan,
akibat
akibat
Sasaran, Indikator Sasaran didasarkan pada konsep perencanaan yang telah dipilih, kondisi eksisting, potensi dan masalah wilayah e.
Perumusan Rencana Tata Ruang
Wilayah
Gambar 1.1 Pohon Masalah Sumber: Penulis, 2017
Tujuan, Kebijakan, strategi
Pohon masalah adalah metode
Tujuan, kebijakan, dan strategi dalam
merumuskan masalah yaang akan memberikan gambaran akar masalah, inti
rencana tata ruang wilayah dikaitkan dan
masalah, hingga ke masalah cabang. Analisis
diterjemahkan dari visi, Misi, Kebijakan,
pohon adalah suatu langkah pemecahan
Sasaran, Indikator Sasaran rencana
14 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
pembangunan. Hal tersebut karena rencana
Alternatif 3
tata ruang wilayah merupakan mantra ruang
Alternaf ini dibuat berdasarkan 6
dari rencana pembangunan jangka panjang.
indikator yaitu (i) jumlah dan persebaran
Rencana Struktur Ruang wilayah
sarana, (ii) aksesibilitas terhadap sarana, (iii)
Dalam perencanaan struktur ruang
Pola perkembangan ekonomi berdasarkan
beberapa metode yang digunakan adalah
indeks Williamson dan Entropi Theil, (iv)
skalogram. Analisis Skalogram merupakan
hierarki dalam RTRW, (v) jaringan jalan, (vi)
VDODK VDWX DODW XQWXN PHQJLGHQWL´NDVL SXVDW
proyeksi penduduk dan (vi) isu strategis
pertumbuhan wilayah berdasarkan fasilitas yang dimilikinya. Dengan demikian dapat
Pemilihan Alternaitif Rencana Struktur Ruang
ditentukan hirarki pusat-pusat pertumbuhan dan aktivitas pelayanan suatu wilayah.
Dalam pemilihan rencama alternatif struktur ruang digunkan metode AHP
Alternatif 1
(Analytic Hierarchical Process), dimana
Berdsarkan analisis skalogram yang
masing-masing alternatif akan dibobot dan
dipengaruhi oleh proyeksi jumlah penduduk
alternatif dengan bobot tertinggi merupakan
Kabupaten Boyolali tahun 2035. potensi
alternatif terbaik.
masing-masing kecamatan dalam menjadi faktor yang menentukan ngkat pelayanan
Langkah penyusunan AHP
atau hierarkinya dalam struktur ruang Kabupaten Boyolali . kemudian ditambah
Perumusan tujuan perencanaan dan kriteria
Penstrukturan tujuan dan kriteria
dengan variabel aksesibilitas, mobilitas, dan
secara hirarkis berdasarkan tingkat
NRQHNWL´WDV
kepentingannya
Alternatif ini dibuat berdasarkan
Perumusan alternatif
enam faktor, yaitu (i) jumlah dan persebaran
Melakukan pairwise comparison
sarana, (ii) aksesibilitas terhadap sarana, (iii)
terhadap kriteria dan alternatif
persebaran kawasan strategis berdasarkan
Menghitung prioritas (eigenfactor)
RTRW Kabupaten Boyolali, (iv) hierarki dalam
Memberi ranking terhadap masing-
RTRW, (vi) jaringan jalan, dan (vi) proyeksi
masing alternatif
penduduk. Alternatif 2
Rencana Pola Ruang Wilayah
Alternaf ini dibuat berdasarkan 6
Langkah dalam perencanaan struktur
indikator yaitu (i) jumlah dan persebaran
ruang adalah dengan menyeleksi terlebih
sarana, (ii) aksesibilitas terhadap sarana, (iii)
dahulu guna lahan dengan peruntukan
Pola perkembangan ekonomi berdasarkan
lindung. Setelah itu sisa lahan diperuntukan
indeks Williamson dan Entropi Theil, (iv)
berdasarkan land suitability masing-masing
hierarki dalam RTRW, (vi jaringan jalan, dan
lahan. Dalam penentuan peruntukan lahan
(vi) proyeksi penduduk.
juga dipertimbangkan beberapa aspek diantaranya konsep rencana pembangunan KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 15
Kabupaten Boyolali 2015-2035, sinkronisasi
seberapa cepat suatu investasi bisa kembali,
dengan struktur ruang.
maka dasar yang dipergunakan adalah aliran
Rencana Kawasan Strategis
NDV FDVK ÂľRZ
Sedangkan menurut UU 26/2007
Metode NPV (Nilai Bersih Sekarang)
pasal 5 ayat 5, kawasan strategis adalah
Metode ini menghitung selisih antara nilai
kawasan yang di dalamnya berlangsung
sekarang inventasi dengan nilai sekarang
kegiatan yang mempunyai pengaruh besar
penerimaan-penerimaan kas bersih di massa
terhadap (1) Tata ruang di wilayah sekitarnya;
yang akan datang.untuk mengitung nilai
(2) Kegiatan lain di bidang yang sejenis
sekarang tersebut perlu ditentukan terlebih
dan kegiatan bidang lainnya; dan/atau (3)
dahulu tingkat bunga yang dianggap relevan.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Analisis ini dapat dihitung menggunakan
Arahan Pemanfaatan ruang wilayah dan
rumus :
Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah ditentukan berdasarkan arahan peruntukan lahan pada pola ruang dan peraturan yang terkait. a.
Pemilihan Program-Program Prioritas
dan Kelayakan Program Program-program prioritas dipilih berdasarkan urgensitasnya untuk segera dilaksanakan terkait dengan visi pembangunan di Kabupaten Boyolali.
Dimana:
Sementara kelayakan program dinilai melalui
1% 1HW EHQH´W %HQH´W ¨ &RVW & %LD\D
PHWRGH &RVW %HQH´W $QDO\VLV $QDOLVLV ELD\D
LQYHVWDVL %LD\D RSHUDVL % %HQH´W \DQJ
PDQIDDW FRVW EHQH´W DQDO\VLV DGDODK
telah didiskon
suatu alat analisis dengan prosedur yang
C = Cost yang telah didiskon i = diskon
sistematis untuk membandigkan serangkaian
faktor
biaya dan manfaat yang relevan dengan
n = tahun (waktu ekonomis)
sebuah aktivitas atau proyek. Analisis biaya manfaat digunakan untuk menentukan
Metode NPB (Nilai Bersih Sekarang)
kelayakan sebuah proyek. Metode Payback
3UR\HN \DQJ H´VLHQ DGDODK SUR\HN \DQJ
Period (PP)
manfaatnya lebih besar dari pada biaya yang
Metode ini mencoba mengukur
diperlukan. Nilai bersih suatu proyek
seberapa cepat investasi bisa kembali.
merupakan seluruh nilai dari manfaat
Karena itu satuan hasilnya bukan persentase.
proyek dikurangkan dengan biaya proyek
Tetapi satuan waktu (bulan, tahun, dan
pada tahun yang bersangkutan. Rumus
sebagainya). Karena model ini mengukur
perhitungannya adalah
16 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Metode Perbandingan Manfaat dan Biaya (BCR)
Dengan kriteria ini maka proyek yang dilaksanakan adalah proyek yang mempunyai angka perbandingan lebih besar dari satu.
Metode IRR (Internal Rate of Return)
Berdasarkan metode ini, suatu proyek
Dengan metode ini tingkat diskonto dicari
akan dilaksanakan apabila BCR > 1. Metode
sehingga menghasilkan nilai sekarang suatu
BCR akan memberikan hasil yang konsisten
proyek sama dengan nol. Rumus yang
dengan metode NPB, apabila BCR > 1 berarti
digunakan adalah :
pula NPB > 0
Sistematika Penulisan Adapun sistematika laporan studio rencana wilayah Boyolali yang dipergunakan adalah sebagai berikut: Proyek yang mempunyai nilai IRR
BAB I PENDAHULUAN
yang tinggi yang mendapat prioritas.
Latar Belakang Masalah
Suatu proyek akan dilaksanakan dengan
Tujuan Perencanaan
mempertimbangkan tingkat pengembalian
Landasan Hukum
(IRR) dan tingkat diskonto (i). Tingkat
Ruang Lingkup
diskonto merupakan biaya pinjaman
Metode
modal yang harus diperhitungkan dengan
Sistematika Laporan
tingkat pengembalian investasi. Investor
BAB II POTENSI, MASALAH, DAN KONSEP
akan melaksanakan semua proyek yang
PENGEMBANGAN WILAYAH
mempunyai IRR > i dan tidak melaksanakan
Potensi
investasi pada proyek yang hargaIRR < i.
Masalah
Konsep
Preseden
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 17
BAB III RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
BAB VI PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS
PANJANG
PEMBANGUNAN
Visi
Misi
Kebijakan/Tujuan
Sasaran
Minapolitan Sumber Daya
Indikator Sasaran
Perikanan Budidaya Boyolali yang
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
Program Pengembangan Kawasan
Berkelanjutan BAB IV RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Rencana
Pertanian Terpadu
Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten
Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Perah Boyolali
Wilayah Kabupaten Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten
Program Pengembangan Agro-eco Industrial Park
Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Arahan Pemanfaatan Ruang
Program Pengembangan Kawasan
Program Akselerasi Pengembangan Pariwisata Boyolali
Program Imbal Jasa Lingkungan untuk Penanggulangan Bencana
BAB V SKENARIO DAN TAHAPAN
Kekeringan dan Banjir di Kabupaten
PELAKSANAAN
Boyolali
Target-target pembangunan
Program-program
18 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 19
“When a planner speaks of implementing goals rationally, he implies that it is possible to demonstrate logically and experimentally the relationship between the proposed means ad the ends they are intended to further”
20 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Alan A. Altshule
BAB II
POTENSI, MASALAH & KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH
3UR´O
Lokasi
Kabupaten Boyolali terletak di Provinsi Jawa
Sesuai dengan visi Kabupaten Boyolali yaitu ”
tengah dengan luas 1.015,10 km2 dan terdiri dari 19
“Terwujudnya Boyolali memiliki lokasi yang strategis
kecamatan yaitu; Juwangi, Wonosegoro, Kemusu,
disebabkan letaknya yang berada dalam segitiga
Klego, Andong, karanggede, Simo, Sambi, Nogosari,
Joglosemar (Yogyakarta, Semarang, dan Surakarta).
Ngemplak, Banyudono, T eras, Boyolali, Mojosongo,
Kabupaten Boyolali memiliki batas-batas wilayah
Musuk, Cepogo, Ampel, dan Selo. Dengan jumlah desa
sebagai berikut.
sebanyak 261 desa, dan 6 kelurahan.
Utara
: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten
Semarang
Selatan : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten, Kota Surakarta dan Kabupaten Sleman, Provinsi DIY
Timur
: Kabupaten Sragen dan Karanganyar Barat
:
Kabupaten Semarang serta Kabupaten Magelang
Gambar 2.2 Peta Konstelasii Kab. Boyolali Sumber: Hasil Analisis Studio Wilayah 2016
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kab. Boyolali Sumber: Boyolali dalam angka 2015
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 21
Guna Lahan
Fisik Dasar 7RSRJUD´ Kabupaten Boyolali cukup
Penggunaan lahan terbesar di
beragam
Boyolali adalah
dengan rentang
tegal atau kebun
ketinggian 75-
seluas 30.417,27
1500 m diatas
atau 30% dari luas
permukaan laut. Bagian utara
Kab. Boyolali. Jika
Kabupaten
dilihat dari analisis
Boyolali memiliki
kesesuian lahan,
karakter berbukit Gambar 2.3 Peta Kelerengan Kab. Boyolali Sumber: Hasil Analisis Studio Wilayah 2016
Gambar 2.4 Peta Guna Lahan Kab. Boyolali Sumber: Hasil Analisis Studio Wilayah 2016
Kab. Boyolali didominasi oleh kesesuaian untuk
yang merupakan representasi
kawasan budidaya permukiman.
bentang alam karst Pegunungan Kendheng. Adapun kecamatan yang
'HPRJUD´
PHPLOLNL NDUDNWHU WRSRJUD´ WHUVHEXW \DLWX .HFDPDWDQ Boyolali, Musuk, Mojosongo, Cepogo, Ampel, dan Karanggede. Bagian tengah Kabupaten Boyolali memiliki
Total penduduk Kabupaten Boyolali
WRSRJUD´ FXNXS GDWDU GHQJDQ NHOHUHQJDQ
adalah 967.215 jiwa
7RSRJUD´ \DQJ GDWDU EHUNRUHODVL GHQJDQ SHPDQIDDWDQ
pada tahun 2014.
lahan untuk permukiman dan pertanian. Ketinggian
Jumlah penduduk
kawasan tersebut berkisar antara 75-400 m di atas permukaan laut meliputi Kecamatan Teras,
terbanyak berada Gambar 2.5 Peta Kepadatan Penduduk Kab. Boyolali Sumber: Hasil Analisis Studio Wilayah 2016
Banyudono, Sawit, Mojosongo, Ngemplak, Simo,
di Kecamatan
Nogosari, Kemusu, Karanggede, dan sebagian
Ngemplak
Boyolali.
sebanyak 73.543 jiwa. Komposisi penduduk
Sementara bagian barat Kabupaten Boyolali PHPLOLNL WRSRJUD´ EHUJHORPEDQJ GHQJDQ DGDQ\D kenampakan alam berupa Gunung Merbabu dan
perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki.
Merapi. Kelerengan di kawasan tersebut cukup curam yaitu sekitar 8-40% dan terdapat pula kawasan
Ekonomi
yang memiliki kelerengan lebih dari 40%. Sementara
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten
ketinggian kawasan mencapai 1500 m di atas permukaan laut meliputi Kecamatan Cepogo, Ampel, dan Selo.
%R\RODOL ÂľXNWXDI 3HQXUXQDQ WHUEHVDU WHUMDGL pada tahun 2011-2012 sebesar 1,01%, serta kenaikan terbesar sebesar 0,66% pada tahun 2014-2015. Berdasarkan skoring sektor unggulan dengan metode LQ, Shi Share, Tipologi Klassen I dan II, sektor yang paling unggul adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pola perkembangan ekonomi antar wilayah
22 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
didapat dari analisis disparitas pendapatan
daerah cepat maju dan cepat tumbuh
menggunakan metode Tipologi Klassen
pada tahun 2011 yaitu Kecamatan Simo.
sektoral dengan mengolah data data laju
Karanggede, dan Boyolali.
pertumbuhan dan pendapatan per kapita anta kecamatan. Hasilnya didapatkan bahwa Sarana dan Prasarana
Pada perdagangan, Ketersedian pasar lingkungan di
Pada pendidikan,
empat kecamatan masih kurang yaituKecamatan Selo,
Seluruh Kecamatan
Klego, Andong dan Kemusu. Sementara di Kesehatan,
di Kabupaten
Jumlah rumah sakit dan puskesmas sudah memenuhi
Boyolali untuk
standar pelayanan minimum nya.
Taman Kanak-kanak
Gambar 2.6 Peta Tipologi Klassen Kab. Boyolali Sumber: Hasil Analisis Studio Wilayah 2016
Kecamatan tersebut antara lain: Musuk & Ngemplak.
Untuk air bersih, Pada 2014, terdapat 36.314
(TK) masih belum
pelanggan PDAM dengan total pemakaian sekitar
memenuhi SPM.
6.336.101 (m3) (BPS 2014), namun angka tersebut
Kemudian untuk
terbilang kecil karena hanya sekitar 3,7% dari total
Sekolah Dasar dan
penduduk Kabupaten Boyolali yang berjumlah 967.215
Sekolah Menengah
jiwa. Pada persampahan, Seluruh sampah yang
Pertama sudah
terkumpul di 63 TPS (organic- anorganik/permanen)
memenuhi SPM
di wilayah perkotaan Kabupaten Boyolali diangkut
(standar pelayanan minimum) untuk semua Kecamatan
untuk diolah di TPA Winong yang pada 2010 masih
yang ada. Namun untuk Sekolah Menengah Atas yang
menyisakan 2 hektar dari 3 hektar yang disediakan
melipu SMAN, SMA Swasta, SMK, & MA masih ada dua
XQWXN GLPDQIDDWNDQ VHEDJDL ODQG´OO GDQ NLQL WDKXQ
kecamatan yang belum memenuhi standar dari SNI.
2016- sudah overload.
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 23
Potensi & Masalah Kabupaten Boyolali
Potensi Pada potensi, inti potensi kabupaten Boyolali adalah
Mengurangi Kemiskinan
kebijakan pro investasi dan ketahanan pangan. Hal ini
Keterangan Potensi lanjutan
disebabkan oleh akar potensi Boyolali yaitu aksesibilitas
Inti potensi Akar
antar wilayah dan swasembada pangan, yang disebabkan
potensi Potensi SerapanTenaga Kerja Tinggi
oleh kawasan strategis optimal. Optimalisasi didukung oleh unggulnya sektor industri pengolahan dan pertanian, yang diakibatkan langsung oleh
Meningkatkan PAD
Meningkatkan Daya Saing Antar Wilayah
kebijakan pro investasi dan ketahanan pangan. Inti potensi
Pertumbuhan Industri Pengolahan Pesat
ini lantas menyebabkan pertumbuhan industri pengolahan menjadi pesat, lalu menimbulkan daya saing antar wilayah, potensi serapan tenaga kerja tinggi, dan peningkatan PAD,
Kebijakan Pro Investasi dan Ketahanan Pangan
dan mengurangi kemiskinan.
Unggulnya Sektor Industri Pengolahan dan Pertanian
Kawasan Strategis Optimal
Aksesibilitas Antar WilayahBaik ( SSB, Subosukowonosraten )
Swasembada Pangan ( Agropolitan, Minapolitan )
Gambar 2.7 Potensi Kab. Boyolali Sumber: Hasil Analisis Studio Wilayah 2017
24 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Masalah IPM KE 2 TERENDAHPADA SUBOSUKOWONOSRATEN
KEMISKINAN RURAL TINGGI
KESENJANGAN URBAN RURAL
Masalah lanjutan Inti masalah
GINI RASIO TINGGIDAN MENINGKAT
KEBERADAAN RUMAH SEHAT
KURANGNYA AKTIVITAS DALAM
STAGNANSI RATA RATA LAMA SEKOLAH
Keterangan
Akar masalah
TINGGINYA ANGKAPUTUS SEKOLAH DI TINGKAT SMA
BELUM OPTIMALNYA FASILITAS KESEHATAN
Gambar 2.8 Pohon Masalah Kab. Boyolali Sumber: Analisa Kelompok
Pada kabupaten Boyolali, inti masalah ialah kesenjangan antara daerah yang terkategorikan
pendapatan) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif
sebagai urban dan rural. Akar masalah ini berupa keberadaaan rumah sehat yang hanya 67%, ratarata lama sekolah yang stagnan, tingkat putus sekolah yang tinggi pada tingkat SMA , fasilitas kesehatan yang belum maksimal, dan susahnya
penduduk. Rasio gini Boyolali yang tinggi dan terus meningkat lalu membangkitkan inti permasalahan kabupaten Boyolali
faktor penambahan pendapatan dari pekerjaan Akar-akar masalah ini lalu merujuk pada
yaitu kesenjangan urban rural, yang
kondisi rasio gini Boyolali yang tinggi dan terus
mengakibatkan kemiskinan pada area rural.
meningkat. Dalam pengertiannya, Rasio Gini
Hal ini yang lantas menghasilkan masalah
DWDX NRH´VLHQ DGDODK DODW PHQJXNXU GHUDMDW
lanjutan Boyolali, yaitu mempunyai Indeks
ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan
Pembangunan Manusia kedua terendah se eks-karesidenan Surakarta.
distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 25
Konsep Pengembangan Wilayah Menjawab Tantangan Growth Pole di Negara Dunia Ketiga Pada pertengahan 1970-an, studi dilakukan pada
pertumbuhan dan pembangunan yang didasari oleh aktivasi masyarakat desa, agrikultur dan sumber daya lokal. (Misra R.P, Sundaram K.V
kinerja growth poles di berbagai negara Dunia Ketiga terbukti menyatakan bahwa adanya keterbatasan
and Praksash Rao V.L.S, 1981). Khusus melalui
performa dari Growth Centre Theory yang berbasis
sudut pandang spasial, konsep agropolitan disini
kultur barat. Banyak ahli perkotaan mulai bekerja
diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa
untuk alternatif pendekatan. Sementara beberapa
yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan
menekankan perlunya strategi growth pole yang WHODK GLPRGL´NDVL DJDU FRFRN EDJL QHJDUD QHJDUD
desa yakni dengan adanya pusat agropolitan
dunia ketiga, para ahli lainnya mengakui perlunya
dan desa-desa di sekitarnya membetuk Kawasan
paradigma baru yang tujuannya tidak lagi pertumbuhan
Agropolitan. (Djakapermana, 2003)
ekonomi seperti yang ada di growth pole biasa, tapi lebih mengarah pada pembangunan sosial dengan
Penjabaran Konsep
IRNXV SDGD NHEXWXKDQ PDQXVLD \DQJ VSHVL´N $WDV dasar tantangan dan pemahaman baru yang muncul,
Secara lebih
terciptalah pendekatan baru untuk menumbuhkan kota-kota kecil dan kota-kota menengah. Pendekatan
luas, pengembangan
ini disebut “Pendekatan Agropolitan”.
Pendekatan Agropolitan Pendekatan ini dikembangkan oleh Friedman dan
kawasan agropolitan Gambar 2.9 Konsepsi Pengembangan Kawasan Agropolitan Sumber: Djakapermana (2003)
diharapkan dapat mendukung
Douglas pada tahun 1978. Pendekatan ini sangat
terjadinya sistem
mengakar pada paradigma
kota-kota yang
“territorial development”, yang bisa digambarkan sebagai satu set hubungan timbal balik antara daerah
terintegrasi. Ini ditunjukkan dengan keterkaitan
pedesaan dan perkotaan. Secara spasial ditandai
antar kota dalam bentuk pergerakan barang,
dengan adanya kutub tarik bagi kegiatan manusia
modal, dan manusia. Melalui dukungan sistem
(produksi dan konsumsi barang dan jasa, juga budaya
infrastruktur transportasi yang memadai,
dan kehidupan sosial), dan dihubungkan dengan sistem
keterkaitan antar kawasan agropolitan dan
informasi dan infrastruktur transportasi. (Bellù, 2011) “Agropolitan Strategy” di kembangkan oleh Friedman
pasar dapat dilaksanakan. Dengan demikian,
sebagai contoh konkrit dari pembangunan regional dari
perkembangan kota yang seimbang, dan
sisi teritorial. Ágropolitan Model menawarkan kerangka
terintegrasi dapat terwujud. (Djakapermana,
berpikir spasial dari rural development dan didasari
2003)
oleh keinginan untuk mempercepat rural development yang berorientasi pada kebutuhan manusia dengan syarat distribusi merata untuk keuntungan ekonomi, pergerakan langsung para masyarakat lokal saat proses
26 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian (rural income and demand for non-agricultural goods and services).
Produksi tanaman siap jual dan GLYHUVL´NDVL SHUWDQLDQ FDVK crop production and agricultural GLYHUVL´FDWLRQ SHUWDQLDQ WHUEDJL menjadi pertanian bahan pangan,
STATE GOVERNMENT
ECERDC
INVESTOR
IMPLEMENTING AGENCY
Gambar 2.10 Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan dalam Konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Sumber: Djakapermana (2003)
Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Dirjen Penataan ruang, berjudul Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan
MANAGEMENT
ff
agropolitan harus memuat : Penetapan pusat agropolitan yang berfungsi sebagai (Douglas, 1986) :
PHYSICAL COMPONENTS - Housing Lot -Basic Infrastructure -Utilities -Business Center
FAMILY PARTICIPANTS SUPPORTING ACTIVITIES
Farm groups are managed by the agencyManagement / Co-participants and assisted by government agencies involved
Akuaponik, mushrooms, beefintegration, agribusiness, andtourism herbs
Pusat perdagangan dan transportasi pertanian
STATE GOVERNMENT
Pusat industri pertanian (agro-based industry).
Penyedia pekerjaan non pertanian (non-
IMPLEMENTING AGENCY
MANAGEMENT
Pusat agropolitan dan hinterlannya terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi, dan kabupaten (RTRW Propinsi/ Kabupaten).
2. Penetapan unit-unit kawasa pengembangan yang berfungsi sebagai (Douglas, 1986) : Pusat produksi pertanian (agricultural production).
ACTIVITY
FINANCES
AGROPOLITAN PARTICIPANTS
agricultural employment).
FEDERAL GOVERNMENT
KKLW
Pasar konsumen produk non-pertanian (non agricultural consumers market).
Gambar 2.11 Agropolitan Chart Sumber: UKAS & KKLW
Bagan I Agropolitan Chart oleh UKAS
Penyedia jasa pendukung pertanian (agricultural support services).
HUMAN DEVELOPMENT -Mental development Training -Skills Development -Entrepreneurship -Development
FARMING / LIVESTOCK Employee Incentive Allowance and Working
ACTIVITIES AT THE FARM
(agricultural trade/ transport center).
FINANCES
AGROPOLITAN PARTICIPANTS
Wilayah Berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Pengembangan kawasan
ACTIVITY
PHYSICAL COMPONENTS - Housing Lot -Basic Infrastructure -Utilities -Business Center
FARMING / LIVESTOCK Employee Incentive Allowance and Working
HUMAN DEVELOPMENT -Mental development Training -Skills Development -Entrepreneurship -Development
FAMILY PARTICIPANTS ACTIVITIES AT THE FARM
SUPPORTING ACTIVITIES
Farm groups are managed by the agencyManagement / Co-participants and assisted by government agencies involved
Akuaponik, mushrooms, beefintegration, agribusiness, andtourism herbs
,QWHQVL´NDVL SHUWDQLDQ
Bagan II Agropolitan Chart oleh KKLW KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 27
Predesen Agropolitan Malaysia
Preseden Disaster Management Jepang
Program pembangunan berdasarkan konsep
Preseden Disaster Management Jepang
agropolitan dipegang oleh dua lembaga, yaitu
Disaster management merupakan suatu
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
penataan dan pengelolaan sumberdaya serta
(KKLW) dan Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan
tanggungjawab dalam penanganan hal-hal terkait
Perdana Menteri (UKAS) dibawah departemen Perdana
aspek keselamatan manusia, baik dalam fase kesiagaan,
Menteri. Adapun yang membedakan kedua lembaga
respon, maupun pemulihan kembali atas kejadian
ini adalah area pengembangannya dan hubungannya
bencana, dengan tujuan untuk meminimalisir dampak
antara Pemerintah Federal atau Investor Swasta.
negatif yang diakibatkan oleh bencana
Adapun 3 sektor yang menjadi pembangunan utamanya adalah :
tersebut.Jepang terkenal memiliki manajemen tanggap bencana (disaster management) yang sangat
3HPEDQJXQDQ ´VLN
efektif, sehingga selalu cepat dalam menangani
Meliputi penyediaan pemukiman dan infrastruktur
korban bencana, mengurangi dampak bencana, serta
dan fasilitas sosial seperti rumah, masjid, TK /
melakukan recovery pasca bencana.
pembibitan, hall, taman bermain, dan lokakarya
Ada satu hal yang bisa kita pelajari dari negara
bisnis, saluran air dan drainase, jalan di pemukiman
Jepang dari peristiwa bencana yang terjadi, yakni
serta air dan listrik
respon luar biasa dari pemerintah Jepang bersama-
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia
sama dengan elemen masyarakat dalam menangani
Didedikasikan untuk kepala rumah tangga (KIR)
situasi pasca bencana, melakukan recovery atas
pada aspek kepemimpinan masyarakat, keluarga,
wilayah terdampak bencana, serta mengatasi masalah
spiritual, kemandirian dan wirausahaan. Sementara
kesehatan dan kehidupan para korban yang selamat.
anggota rumah tangga (AIR) juga terlibat dalam
Menurut UNEP (the United Nations
perbaikan akademik melalui pendidikan dan
Environmental Programme) dalam menghadapi
persiapan ujian.
bencana yang terjadi, pemerintah Jepang telah
3. Sedangkan untuk Pengembangunan Ekonomi
mempersiapkan beberapa langkah penting, yakni:
memiliki dua komponen, yaitu : (Ladang Sejahtera)
1. Mengembangkan sistem peringatan dini
pembangunan melibatkan penanaman komunitas
bencana alam (disaster-early warning system).
utama karet dan kelapa sawit. (Ladang Komersil)
Ini dimaksudkan agar semua pihak, mulai dari
pertanian didasarkan pada tanaman jangka pendek,
gugus tugas siaga bencana (disaster task force
terutama ditujukan untuk mendukung peserta
unit) supaya bisa merespon dengan cepat, serta
sebelum memperoleh pendapatan yang stabil
masyarakat yang berpotensi mengalami dampak
dari peternakan makmur. Peserta juga memiliki
bencana agar segera mempersiapkan diri untuk
NHVHPSDWDQ XQWXN PHQGLYHUVL´NDVL VXPEHU
berlindung di tempat yang sudah dipersiapkan.
pendapatan di bidang manufaktur, pengemasan,
2. Mendirikan area perlindungan (shelter) bagi
pemasaran dan bisnis di tempat atau lokakarya yang
korban terdampak bencana alam.
tersedia.
3. Memberikan pelatihan rutin kepada masyarakat sebagai respon cepat atas bencana alam yang bisa datang kapan saja. 4. Mengembangkan secara terus-menerus sistem tanggap bencana
28 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 29
BAB III
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG Asal Mula Boyolali berdasarkan cerita rakyat. Asal mula nama Boyolali tidak lepas dari kisah perjalanan Kyai Ageng Pandan Arang menuju ke Tembayat untuk melakukan syiar Islam. Alkisah, Kyai Ageng Pandan Arang atau Tumenggung Notoprojo adalah seorang bekas bupati di Semarang. Menurut ramalan Sunan Kalijaga, Kyai Ageng Pandan Arang nantinya akan menjadi Wali Penutup menggantikan kedudukan Syech Siti Jenar.
30 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Museum R. Hamong Wardoyo
Karya arsitektur yang menarik di pusat Kota Boyolali.
Berdasarkan ceritera Kyai Ageng Pandan Arang dalam Babad Tanah Jawi, nama Boyolali berasal dari kata “boya lali” atau “baya lali”. 0HQXUXW .DPXV -DZD ¨ %HODQGD -)& *HULHFNH HQ 7 Roorda, 1901), “boyolali” disebut “boyowangsul” atau “bwangsul”. Kata ini menunjukkan nama sejenis pohon, yaitu Aglaia Lourn, suku Meliaceae, yang mungkin sejenis pohon apel Jawa.
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 31
2. Berdaya Saing
Review RPJP
Kabupaten Boyolali diharapkan memiliki
RPJP Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025 diatur dalam Perda Kabupaten Boyolali nomor 3
keunggulan kompetitif yang tinggi dan mampu
tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
bersaing dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali tahun
Tengah. Kondisi ini ditandai dengan peningkatan
2005-2025. Saat ini, implementasi RPJP Kabupaten
kualitas SDM , peningkatan investasi ang tinggi,
Boyolali seharusnya sudah memasuki tahapan ke III
terwujudnya integrasi dalam pengelolaan sumber daya
(tahun 2016-2020). RPJP Kabupaten Boyolali berfokus
alam dan lingkungan hidup, terwujudnya kualitas dan
pada penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten
kuantitas indfrastruktur yang optimal, dan ditunjang
Boyolali guna meningkatkan daya saing wilayah dan
dengan pemanfaatan teknologi yang canggih.
mewujudkan Kabupaten Boyolali yang konstitusional, 3. Agropolitan Berkelanjutan
aman, mandiri, dan sejahtera.
Kabupaten Boyolali yang diharapkan
Dalam kaitannya dengan rencana tata ruang, RPJP Kabupaten Boyolali sudah cukup sinkron dengan
kedepannya dapat mengoptimalkan hasil sumber daya
RTRW Kabupaten Boyolali yang diatur dalam Perda
alamnya dengan baik. Dengan maksud pengembangan
Kabupaten Boyolali nomor 9 tahum 2011 tentang RTRW
kawasan agropolitan berkelanjutan yaitu, pembangunan
Kabupaten Boyolali tahun 2011-2031. Hal ini dibuktikan
ekonomi berbasis pertanian, dirancang dan
dengan presentasi relevansi arah pengembangan
dilaksanakan dengan cara mensinergikan berbagai
sebesar 87,2%
potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem agribisnis yang berdaya saing, berbasis
Review RPJP VISI
kerakyatan serta digerakkan masyarakat dan difasilitasi
â&#x20AC;&#x153;
oleh pemerintah
Terwujudnya Boyolali yang Sejahtera dan Berdaya Saing dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan yang Berkelanjutan
â&#x20AC;&#x153; Dalam visi tersebut terdapat 3 kata kunci yang menjadi fokus dalam pengembangan Kabupaten Boyolali. Berikut merupakan pengertian dari masingmasing fokus tersebut 1. Sejahtera Makna kata sejahtera yang dimaksud adalah bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Boyolali mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, dan papan. Kondisi ini terindikasikan dengan tingginya pendapatan per kapita, tingginya angka partisispasi pendidikan di segala jenjang pendidikan, menurunnya jumlah penduduk miskin, dan terwujudnya peningkatan lapangan kerja
32 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Tabel 3.1 Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Revisi RPJP Kabupaten Boyolali Sumber: Olah data kelompok
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 33
BAB IV
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
34 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
“In complex situations, we may rely too heavily on planning and forecasting and underestimate the importance of random factors in the environment. That reliance can also lead to delusions of control.”
Hillel J. Einhorn
“Design creates culture. Culture shapes values. Values determine the future” - Robert L. Peters
Review RTRW Boyolali Berdasarkan Undang-Undang no. 26 Tahun
Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan
2007 Tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa
ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Boyolali
pengaturan penataan ruang dilakukan melalui
sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program
penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan
pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan
bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang
ruang dalam suatu daerah, Secara substansi,
penataan ruang. Penyusunan rencana tata ruang
hubungan RPJMD Kabupaten Boyolali dengan RTRW
wilayah kabupaten harus mengacu pada Rencana
Propinsi dan Kabupaten. RPJMD Kabupaten Boyolali
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan RTRW
berpedoman pada subtansi tujuan penataan ruang
Provinsi, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang
wilayah dan rencana penetapan struktur ruang wilayah
penataan ruang, serta rencana pembangunan
yang didalamnya memuat rencana pengembangan
jangka panjang daerah. Penyusunan rencana tata
perwilayahan dan pembangunan jaringan infrastruktur
ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan
kota, serta rencana pola ruang wilayah yang memuat
perkembangan permasalahan provinsi, keselarasan
penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya
aspirasi pembangunan kabupaten, daya dukung serta
serta pelibatan masyarakat dalam penataan ruang kota.
daya tampung linngkungan hidup, rencana tata ruang
Sehingga dalam review RTRW ini akan menggunakan
kawasan strategis kabupaten, serta RTRW kabupaten
korelasi RTRW Kabupaten Boyolali dengan RPMJD
yang berbatasan dengan kabupaten tersebut. RTRW
Kabupaten Boyolali.
Kabupaten menjadi pedoman untuk:
panjang daerah b) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah c) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten d) Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor e) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi
“
Dari hasil analisis dengan membandingkan aspek dalam RTRW dan arah pengembangan RPJP didapati 33 program terdapat 17 program yang tidak relevan (51%) dan 16 program yang efektif (48%).
“
a) Penyusunan rencana pembangunan jangka
f) Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 35
Tujuan
lindung
â&#x20AC;&#x153;
- Kebijakan pengembangan wilayah berbasis perikanan
Boyolali sebagai kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis agroindustri dengan integrasi tata ruang desa kota yang tangguh
- Kebijakan pengembangan wilayah berbasis peternakan - Kebijakan Kawasan Peruntukan Industri
â&#x20AC;&#x153;
- Kebijakan Pariwisata
Ekonomi Inklusif: Pertumbuhan ekonomi inklusif
Berikut strategi dari masing-masing kebijakan sektoral
menurut Klasen (2010) adalah pertumbuhan ekonomi
tersebut:
yang meluas antar sektor atau insentif terhadap tenaga
1. Kebijakan Bencana
kerja, dalam kata lain, melibatkan partisipasi seluruh
â&#x20AC;&#x153;Mewujudkan Kabupaten Boyolali yang tangguh
masyarakat dan seluruh sektor ekonomi (pro-poor).
terhadap ancaman-ancaman bencana.â&#x20AC;?
Pertumbuhan ini mampu menjamin pemerataan akses
Strategi:
pertumbuhan dan mampu menurunkan kelompok
D PHQJHQGDOLNDQ SHPEDQJXQDQ ´VLN SDGD
yang tidak memperoleh keuntungan dari pertumbuhan
kawasan rawan bencana;
sehingga mengurangi disparitas antar kelompok.
b.
memanfaatkan penggunaan teknologi mitigasi
bencana; Agroindustri: Agroindustri berasal dari dua kata
c.
agrikultural dan industri yang berarti suatu industri
dapat mempertahankan kawasan dari dampak
mengembangkan kawasan budidaya yang
yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku
bencana gerakan tanah berupa tanah longsor, banjir
utamanya atau suatu industri yang menghasilkan suatu
dan kegiatan vulkanis;
produk yang digunakan sebagai sarana atau input
d.
dalam usaha pertanian. (I Gusti, Bagus, 2011)
jalur evakuasi bencana;
mengembangkan dan meningkatkan kualitas
e.
menetapkan kawasan evakuasi bencana; dan
Integrasi Tata Ruang Desa Kota yang Tangguh:
f.
meningkatkan infrastruktur pada kawasan
6HFDUD GH´QLWLI LQWHJUDVL WDWD UXDQJ VSDWLDO LQWHJUDWLRQ
rawan bencana.
DGDODK VXDWX VLVWHP SHQJKXEXQJ ÂľXNV NHVDPDDQ
2. Kebijakan Pengendalian Pertanian
kedekatan, kewilayahan, connexity) antar wilayah
â&#x20AC;&#x153;Mewujudkan pertanian yang berkelanjutan dan
yang menimbulkan interaksi sosial, ekonomi dan
berwawasan agribisnis.â&#x20AC;?
budaya, selain itu sistem ini adalah suatu struktur yang
Strategi:
mampu memengaruhi dan terkadang menentukan
a.
pembangunan sosial, ekonomi dan budaya kedepannya
pertanian dengan tekhnologi tepat guna,
(C. Grasland, 1999). Sehingga integrasi tata ruang
berkelanjutan dan ramah lingkungan.
desa-kota adalah penataan ruang yang mengakomodir
b.
KXEXQJDQ ÂľXNV NHVDPDDQ NHGHNDWDQ NHZLOD\DKDQ
dengan kesesuaian dan daya dukung lahan;
connexity) antar pedesaan dan perkotaan dalam suatu
c.
perluasan logistik benih maupun bibit;
wilayah yang menghasilkan interaksi sosial, ekonomi
d.
mengoptimalkan keunggulan komoditas dan
dan budaya dikeduanya.
SURGXNWL´WDV EHUGD\D VDLQJ WLQJJL e.
mewujudkan pengelolaan sumberdaya
mengembangkan kawasan pertanian sesuai
mewujudkan petani yang dapat memanfaatkan
Kebijakan dan Strategi
IPTEK dan sumberdaya guna menghasilkan produk
Kebijakan Sektoral terdiri dari:
pertanian berdaya saing tinggi;
- Kebiijakan bencana
f.
- Kebijakan pengendalian pertanian
pertanian
- Kebijakan pengendalian dan pelestarian kawasan
36 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
meningkatkan infrastruktur dan sarana
3. Kebijakan Pengendalian dan Pelestarian Kawasan
e.
meningkatkan pemasaran hasil peternakan;
Lindung
f.
meningkatkan infrastruktur penunjang
â&#x20AC;&#x153;Mengendalikan pemanfaatan dan melestarikan
pengembangan agro industri;
kawasan lindung.â&#x20AC;?
g.
Strategi:
peruntukan peternakan.
a.
memelihara dan meningkatkan fungsi
mengoptimalkan produktivitas kawasan
6. Kebijakan Kawasan Peruntukan Industri
kawasan lindung yang telah menurun dalam rangka
â&#x20AC;&#x153;Mengembangkan kawasan peruntukan industri
memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
pengolahan untuk memaksimalkan dan meningkatkan
b.
nilai jual hasil produksi pertanian, perkebunan,
mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berada
dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan
perikanan, dan/atau peternakan.â&#x20AC;?
fungsi perlindungannya;
Strategi:
c.
memperkuat status kawasan lindung yang
a.
mengembangkan kawasan industri untuk
dianggap penting;
pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan
d.
dan/atau peternakan, baik itu skala kecil menengah
membatasi pengembangan kegiatan budidaya
di kawasan rawan bencana;
sampai skala besar;
e.
E
memulihkan fungsi lindung.
PHQLQJNDWNDQ H´VLHQVL WHNQLV SHQLQJNDWDQ
4.Kebijakan Pengembangan Wilayah Berbasis
penguasaan IPTEK, peningkatan penguasaan dan
Perikanan
pelaksanaan pengembangan produk baru (new
â&#x20AC;&#x153;Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan,
product development) oleh industri domestik;
khususnya kawasan minapolitan yang berkelanjutan.â&#x20AC;?
c.
Strategi:
target penambahan sebesar 9 ribu usaha industri
a.
mengoptimalkan produktivitas kawasan
menumbuhkan populasi industri dengan
berskala besar dan sedang;
peruntukan perikanan;
d.
b.
pendukung kegiatan industri;
mengendalikan dan mengelola perkembangan
kegiatan perikanan terutama pada kawasan minapolitan dengan memperhatikan aspek
e.
membangun sarana prasarana transportasi
membangun sarana pengelolaan limbah
industri.
lingkungan;
7. Kebijakan Pariwisata
c.
â&#x20AC;&#x153;Mengembangkan kawasan wisata terpadu berbasis
membangun sarana dan prasarana pendukung
peningkatan produktivitas kawasan perikanan;
potensi kawasan.â&#x20AC;?
d.
Strategi:
mengembangkan industri pengolahan
perikanan.
a.
mengembangkan objek-objek wisata potensial
5. Kebijakan Pengembangan Wilayah Berbasis
di kabupaten berdasarkan potensi kawasan yang
Peternakan
dimiliki;
â&#x20AC;&#x153;Mengembangkan wilayah berbasis peternakan untuk
b.
PHQLQJNDWNDQ SURGXNWL´WDV VHNWRU SHWHUQDNDQ 
dan barat wilayah;
Strategi:
c.
mengembangkan wisata alam di bagian utara
mengembangkan wisata edukasi di kawasan
a.
menetapkan kawasan sentra peternakan;
agropolitan, minapolitan, dan agroindustry;
b.
mengoptimalkan kawasan peternakan yang
d.
mengintegrasikan kawasan wisata di
sudah tersedia;
Kabupaten Boyolali dengan Surakarta dan
c.
Yogyakarta yang telah memiliki branding wisata;
mengembangkan industri kecil, industri sedang,
dan industri besar berbasis peternakan;
e.
membangun branding wisata di Kabupaten
Boyolali; d.
meningkatkan kualitas fungsi & peran dan
kuantitas kelembagaan peternakan;
f.
membangun sarana infrastruktur penujang
wisata;
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 37
Rencana Struktur Ruang Wilayah
perhaan mereka. Hal ini merupakan konsep ngkatan,
Struktur ruang merupakan penentu aksesibilitas
WHUDQJNXP VHFDUD NRPSOHNV PHQFDNXS NHVHKDWDQ ´VLN
yang berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat
status psikologis, ngkat kebebasan, hubungan social
dan produkvitas ekonomi wilayah. Struktur ruang
dan hubungan kepada karakterisk lingkungan mereka.
tersebut menunjukkan aksesibilitas dan mobilitas seseorang untuk mencapai kebutuhan- kebutuhannya.
Alternatif Rencana Struktur Ruang
Kondisi dimana kebutuhan- kebutuhan tersebut
Stuktur ruang merupakan susunan pusat-
tercapai atau daknya itulah yang mencerminkan
pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan
kualitas hidup masyarakat dan produkvitas ekonomi
sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
wilayah tersebut.
sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis
Berdasarkan UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang
memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang wilayah
Penataan Ruang, stuktur ruang adalah susunan pusat-
direncanakan dan dibangun untuk mencapai sasaran
pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan
pengembangan wilayah dalam mewadahi dan
sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
mendukung kebutuhan pertumbuhan komunitasnya. Struktur ruang wilayah terdiri dari dua komponen
sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Selain itu, struktur
utama yaitu simpul dan jaringan yang keduanya
terbentuk berdasarkan persebaran kegiatan secara
memiliki suatu hierarki. Dalam membuat rencana
spasial (Schnore,1971) sehingga struktur ruang tersebut
struktur ruang, ditetapkan berdasarkan perhitungan
mereprensentasikan ragam akvitas yang dilakukan oleh
skalogram proyeksi sarana dan prasarana yang
manusia yang bersifat dinamis disuatu wilayah.
dipengaruhi oleh proyeksi jumlah penduduk Kabupaten
Struktur ruang sangat erat hubungannya dengan
Boyolali tahun 2035. Berdasarkan evaluasi kondisi
aksesibilitas untuk mencapai kebutuhan masyarakat.
struktur ruang, secara umum struktur ruang Kabupaten
Berdasarkan Blunden dan Black (1984) seper dikup
Boyolali sudah cukup baik, berdasarkan aksesibilitas,
Tamin (1997: 52) menyatakan bahwa aksesibilitas adalah
mobilitas, konkevitas maupun interaksinya. Namun,
konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata
persebarannya kurang merata sehingga akses yang
JXQD ODKDQ VHFDUD JHRJUD´V GHQJDQ VLVWHP MDULQJDQ
seharusnya dapat dinikma seluruh penduduk menjadi
transportasi yang menghubungkannya. Aksesibilitas
kurang opmal. Selain itu, perlu juga melihat potensi
adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan
masing-masing kecamatan dalam menjadi faktor yang
mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu
menentukan ngkat pelayanan atau hierarkinya dalam
sama lain dan â&#x20AC;&#x2DC;mudahâ&#x20AC;&#x2122; atau â&#x20AC;&#x2DC;susahâ&#x20AC;&#x2122; nya lokasi tersebut
struktur ruang Kabupaten Boyolali Rencana struktur ruang Kabupaten Boyolali
dicapai melalui sistem jaringan transportasi.
tahun 2035, terdapat 3 alternatif yang dikembangkan Jarak
Jauh
Aksesibilitas Rendah
Aksesibillitas Menengah
Dekat
Aksesibilitas Menengah
Aksesibilitas Tinggi
Buruk
Sangat Baik
Kondisi Prasarana
Sumber : Black (1981)
berdasarkan konsep integrasi desa-kota/ruralurban linkage yang menjadi konsep utama dalam pengembangan Kabupaten Boyolali. Terdapat 8 indikator yang digunakanm yaitu (i) jumlah dan
Aksesibilitas merupakan penentu terhadap
persebaran saarana, (ii) aksesibilitas terhadap sarana,
kemampuan masyarakat untuk mencapai
(iii) persebaran kawasan strategis berdasarkan RTRW
kebutuhannya sehingga berpengaruh terhadap kualitas
Kabupaten Boyolali, (iv) hierarki dalam RTRW, (v) Pola
hidup masyarakat itu sendiri. Menurut WHO (1994)
perkembangan ekonomi berdasarkan indeks Williamson
dalam (Bangun 2008), kualitas hidup didefenisikan
dan Entropi Theil, (vi) jaringan jalan, (vii) proyeksi
sebagai persepsi individu sebagai laki-laki atau wanita
penduduk, dan (vii) isu strategis.
dalam hidup, dinggal, dan berhubungan dengan standar hiinjau dari konteks budaya dan sistem nilai dimana mereka tdup, harapan, kesenangan, dan
38 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Struktur Ruang
Pusat Kegiatan
Jaringan Sarpras
Sebaran Pemukiman
Sebaran Fasilitas Pendidikan
Sebaran Fasilitas Kesehatan
Sebaran Fasilitas Perdagangan
Kebutuhan Ruang Hidup
Kebutuhan Fasilitas Pendidikan
Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
Kebutuhan Fasilitas Perdagangan
Proyeksi Penduduk
Gambar 4.1 Skema Struktur Ruang Sumber: Analisis Kelompok
Alternatif 1
Gambar 4.2 Peta Alternatif 1 Struktur Ruang Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Kelompok
Alternatif ini dibuat berdasarkan enam faktor, yaitu (i) jumlah dan persebaran sarana, (ii) aksesibilitas
Gambar 4.3 Peta Alternatif 2 Struktur Ruang Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Kelompok
Alternatif 2 Alternaf ini dibuat berdasarkan enam indikator
terhadap sarana, (iii) persebaran kawasan strategis
yaitu (i) jumlah dan persebaran sarana, (ii) aksesibilitas
berdasarkan RTRW Kabupaten Boyolali, (iv) hierarki
terhadap sarana, (iii) Pola perkembangan ekonomi
dalam RTRW, (vi) jaringan jalan, dan (vi) proyeksi
berdasarkan indeks Williamson dan Entropi Theil, (iv)
penduduk. Berdasarkan 5 variable tersebut didapat 1
hierarki dalam RTRW, (vi jaringan jalan, dan (vi) proyeksi
PKW (Kecamatan Boyolali), 2 PKL yaitu (Kecamatan
penduduk. Berdasarkan 5 variable tersebut didapat 1
Ampel, Kecamatan Banyudono), 5 PKLp dan 5 PPK dan
PKW (Kecamatan Boyolali), 3 PKL yaitu (Kecamatan
6 PPL. Kecamatan Boyolali menjadi PKW diakrenakan
Cepogo, Kecamatan Mojosongo, dan Kecamatan
memiliki sarana dan prasarana dengan aksesibilitas
Andong), 5 PKLp, 5 PPK dan 5 PPL. Kecamatan
yang nggi dibandingkan kecamatan yang lain. Dua
Boyolali menjadi PKW dikarenakan memiliki sarana dan
kecamatan yang menjadi PKL dipengaruhi oleh
prasarana dengan aksesibilitas yang nggi dibandingkan
posisinya yang berada dalam koridor sekitar jalan arteri
kecamatan yang lain. Tiga kecamatan yang menjadi
sehingga pertumbuhan dan jumlah sarananya cukup
PKL dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi di
cepat dan lengkap dibandingkan dengan kecamatan
kecamatan tersebut dan potensinya.
yang berhierarki PKLp, PPK dan PPL.
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 39
Gambar 4.4 Peta Alternatif 3 Struktur Ruang Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Kelompok
Alternatif 3 Alternatiff ini dibuat berdasarkan 7 indikator yaitu (i) jumlah dan persebaran sarana, (ii) aksesibilitas terhadap sarana, (iii) Pola perkembangan ekonomi berdasarkan indeks Williamson dan Entropi Theil, (iv) hierarki dalam RTRW, (v) jaringan jalan, (vi) proyeksi penduduk dan (vii) isu strategis. Berdasarkan 7 variable tersebut didapat 2 PKW (Kecamatan Boyolali dan Kecamatan Ngemplak), 9 PKL yaitu (Kecamatan Ampel, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Andong, Kecamatan Teras, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Simo, Kecamatan Karanggede,
Gambar 4.5 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Kelompok
bobot tertinggi dan ditetapkan sebagai peta rencana struktur ruang Kabupaten Boyolali tahun 2036 adalah alternatif struktur ruang yang ketiga. Dalam aspek pengembangan sistem perkotaan didapat 2 PKW (Kecamatan Boyolali dan Kecamatan Ngemplak), 9 PKL yaitu (Kecamatan Ampel, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Andong, Kecamatan Teras, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Simo, Kecamatan Karanggede, dan Kecamatan Juwangi), dan 3 PPK (Kecamatan Cepogo, Kecamatan Klego, dan Kecamatan Sambi.
dan Kecamatan Juwangi), 3 PPK dan 5 PPL. Kecamatan Boyolali menjadi PKW dikarenakan memiliki sarana dan prasarana dengan aksesibilitas yang nggi dibandingkan kecamatan yang lain sedangkan Kecamatan Ngemplak dikarenakan keterkaitannya dengan pengembangan exit tol dan juga kedekatannta dengan Kota Solo. 9 kecamatan yang menjadi PKL dipengaruhi oleh infrastrukturnya yang sudah mampu untuk mengakomodasi kecamatan-kecamatan disekitarnya serta potensi agro-ekonomi yang cukup besar.
PKW merupakan kawasan yang dikembangkan sebagai kawasan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan peribadatan. PKL merupakan kawasan yang dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan. PPK merupakan kawasan yang dikembangkan sebagai kawasan pusat pelayanan skala antar kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala local.
Penentuan Rencana Struktur Ruang Berdasarkan 3 alternatif struktur ruang Kabupaten Boyolali diatas, ditetapkan 1 alternatif yang akan menjadi peta rencana struktur ruang Kabupaten Boyolali pada tahun 2034. Pemilihan alternatif akan dilakukan dengan metode AHP (Analytic Hierarchical Process), dimana masing-masing alternatif akan dibobot dan alternatif dengan bobot tertinggi merupakan alternatif terbaik. Berdasarkan perhitungan dengan metode AHP yang telah dilakukan, alternatif yang memiliki
Untuk aspek pengembangan sistem perdesaan didapat 5 PPL (Kecamatan Selo, Kecamatan Musuk, Kecamtan Sawit, Kecamatan Kemusu, dan Kecamatan Wonosegoro). PPL merupakan kawasan pedesaan yang dikembangkan sebagai penopang keseimbangan ekologis antara pusat kegiatan perkotaan dan keasrian alam pedesaan., dan juga sebagai lumbung produksi pertanian Kabupaten Boyolali. Rencana struktur ruang LQL PHPLOLNL SHUXEDKDQ \DQJ FXNXS VLJQL´NDQ GLEDQGLQJ struktur ruang eksisting Kabupaten Boyolali saat ini, yaitu tahun 2016.
40 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sistem jaringan prasarana wilayah berkaitan
Boyolali, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Teras, Kecamtan Banyudono, Kecamatan Sawit, dan
erat dengan pembentukan struktur ruang wilayah
Kecamatan Ngemplak, dimana terdapat intersection
Kabupaten Boyolali antara sistem pusat kegiatan
di Kecamatan Banyudono dan exit yang berada di
dan jaringan sarana prasarana yang menunjang.
Kecamatan Ngemplak.
Rencana sistem jaringan prasarana wilayah tidak hanya
Aspek kedua (ii) adalah peningkatan kelas
membahas mengenai sistem jaringan prasarana di
jalan, diantaranya adalah di ruas Kecamatan Cepogo
wilayah Kabupaten Boyolali, namun juga kaitan dengan
hingga Mojosongo yang dinaikan dari kolektor
wilayah sekitarnya. Rencana sistem jaringan prasarana
primer menjadi arteri primer yang ditujukan sebagai
wilayah utama di Kabupaten Boyolali meliputi (i)
ring road perkotaan Boyolali, terdapat juga di ruas
rencana pengembangan sistem prasarana utama dan
Kecamatan Ngemplak hingga Kecamatan Andong
(ii) rencana pengembangan sistem prasarana lainnnya
sampai Kecamatan Juwangi yang dinaikan dari lokal menjadi arteri primer sebagai akses utama pergerakan
Sistem Prasarana Utama
ekspor-impor hasil hutan telawa Juwangi ke Bandara Internasional Adi Sumarmo, juga sebegai gerbang pembangunan Kabupaten Boyolali yang terdekat dengan PKW Kota Solo. Selain infrastruktur jalan dan pusat-pusat kegiatan, terdapat pula ketiga (iii) pengembangan sistem prasarana transportasi. Dalam aspek ini dibangun beberapa tipe terminal sebagai hub antar kawasan yang mengikuti fungsi arahan struktur ruang. Di kawasan perkotaan umumnya dibangun terminal tipe A seperti di Kecamatan Boyolali dan Kecamatan Ngemplak yang berhierarki PKW. Di kawasan berhirarki PKL dibangun terminal tipe B sebagai penopang perkotaan di kawasan PKW seperti di Kecamatan
Gambar 4.6 Peta Rencana Prasarana Utama Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Kelompok
Mojosongo dan Kecamatan Cepogo. Lalu untuk kawasan pedesaan juga dibangun terminal tipe C
Rencana Sistem Transportasi Darat Untuk meuwjudkan konsep besar urban-rural linkage di Kabupaten Boyolali, maka sistem transportasi
sebagai upaya peningkatan lingkage dengan kawasan perkotaan seperti di Kecamatan Selo, Kecamatan Wonosegoro dan Kecamatan Musuk.
darat merupakan kunci utama. Konsep ini sangat bergantung dengan kemudahan aksesibilitas antar kawasan di wilayah Kabupaten Boyolali. Penelitian Fan
Rencana Sistem Jaringan Perkeretaapian Kecamatan Juwangi sebagai bagian paling
& Chan-Kang (2005) menemukan bahwa Investasi di
utara dari Kabupaten Boyolali memegang peranan
bidang infrastruktur untuk akses ke rural area memiliki
penting dalam menjadi katalis pembangunan bagi
keuntungan 3 kali lebih besar terhadap pendapatan
kecamatan disekitarnya, karena arahannya sebagai
wilayah dibandingkan investasi akses ke urban area.
PKL yang berfokus pada produksi hasil-hasil hutan
Begitu juga untuk penurunan angka kemiskinan.
dan memiliki fasilitas atau sarana-sarana yang mampu
Dalam rencana pengembangan sistem
menunjang keterkaitannya dengan wilayah kabupaten
transportasi darat terdapat beberapa aspek, dianranya
lain seperti Kabupaten Semarang dan Kabupaten
adalah (i) pengembangan jalan bebas hambatan
Grobogan. Salah satu sarana yang akan menunjang
yang menghubungkan Semarang-Solo dan melalui
perekembangan Kecamatan Juwangi dengan wilayah
Kecamatan Ampel, Kecamatan Cepogo, Kecamatan
sekitarnya adalah adanya stasiun kereta api Juwangi.
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 41
Sehingga dalam pengembangan Kecamatan Juwangi
Rencana Sistem Jaringan Listrik
stasiun ini akan difungsikan sebagai stasiun commuter
Dalam Pasal 20 yang tertuang di RTRW
yang dapat menjadi sarana pergerakan barang dari
Kabupaten Boyolali 2011-2031, perencanaan terkait
atau ke Kecamatan Juwangi dengan wilayah-wilayah di
jaringan listrik termasuk dalam kategori Rencana
sekitarnya.
Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya. Dalam dokumen tersebut direncanakan adanya
Rencana Sistem Transportasi Udara Kabupaten Boyolali memiliki keuntungan
pengembangan gardu induk distribusi di Kecamatan Mojosongo dan Kecamatan Banyudono. Dan juga
dengan adanya Bandara Internasional Adi Sumarmo
pengembangan sumber listrik lainnya yang potensial
di Kecamatan Ngemplak. Namun, saat ini dirasa masih
di kabupaten, terutama pengembangan listrik yang
sangat kecil dampak ekonominya terhadap Kabupaten
bersumber pada energi baru dan terbarukan.
Boyolali, sehingga pengembangan bandara ini sangat
Kabupaten Boyolali memiliki Waduk
diperlukan dalam upaya meningkatkan konektivitas
Kedungombo yang pada awalnya dibangun
Kabupaten Boyolali dengan wilayah-wilayah di
menjalankan PLTA yang dalam kondisi optimal dapat
dalam skala nasional atupun internasional untuk
menghasilkan listrik berkekuatan 22,5 Megawatt (MW).
menambah PAD Boyolali. Dengan pengembangan
Namun pada realitanya PLTA Kedungombo tidak
Kecamatan Ngemplak sebagai PKW yang berfokus
berfungsi secara optimal. PLTA Kedungombo hanya
pada keguiatan industri dan jaringan jalan bebas
dapat berfungsi selama 6 bulan dalam setahun, yaitu
hambatan yang juga akan dikembangkan, maka akan
pada musim kemarau. Karena pada 6 bulan musim
sangat besar kemungkinan Bandara Internasional Adi
hujan, pintu waduk ditutup demi menampung air hujan
Sumarmo sebagai hub yang membuka perluasan pasar
untuk dipakai saat kemarau. Dengan ditutupnya pintu
produk-produk Boyolali ke pasar nasional ataupun
waduk maka PLTA tidak mendapatkan aliran air untuk
internasional.
menghasilkan listrik.
Pengembangan Bandara Internasional Adi
Perlu adanya upaya optimaliasi dan peningkatan
Sumarmo meliputi (i) perluasan bandara (ii) perluasan
H´VLHQVL 3/7$ \DQJ GLLQGLNDVLNDQ GHQJDQ EHUMDODQQ\D
apron (iii) pengembangan landasan pacu (iv) perluasan
fungsi pembangkit listrik selama setahun penuh.
parkir pengunjung (v) penambahan terminal (vi)
Untuk mendapatkan kondisi tersebut maka volume
perluasan fasilitas kargo dan (vii) perluasan fasilitas
air harus tetap dijaga, agar debit air selama setahun
komersial non aviasi.
dapat mencukupi standar aliran yang dibutuhkan untuk optimalnya fungsi PLTA, yaitu 60 m3/s. Hal ini
Sistem Prasarana Lainnya
dapat dicapai dengan pembangunan pompa air di penampungan air bawah. Agar dapat memanfaatkan air yang telah mengalir dari penampungan air atas.
Rencana Sistem Jaringan Pengelolaan Limbah Sistem Jaringan Limbah yang akan diterapkan di Boyolali akan menggabungkan dua system IPAL yang diterapkan pada sasaran yang berbeda. Sistem IPAL tersebut ialah system IPAL Komunal dan Sistem IPAL terpusat. Sistem IPAL terpusat, merupakan sistem dimana air limbah dari daerah layanan dikumpulkan dalam roil pengumpul, dan kemudian dikumpulkan GDODP URLO NRWD PHQXMX WHPSDW SHQJRODKDQ GDQ HIÂľXHQW Gambar 4.7 Peta Rencana Prasarana Lainnya Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Kelompok
dibuang menuju tempat penerima. Sasarannya ialah
42 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
daerah perkotaan Boyolali, yakni mencakup Boyolali,
Winong yang pada tahun 2010 masih menyisakan
Mojosongo, Teras, Banyudono, Sawit, dan Ngemplak.
sekitar 2 hektar dari 3 hektar yang disediakan untuk
Hal ini dikarenakan intensitas kepadatan yang tinggi
GLPDQIDDWNDQ VHEDJDL ODQG´OO GDQ NLQL WDKXQ VXGDK
di perkotaan Boyolali, sehingga menimbulkan aktivitas
overload. Metode pengelolaan TPA yang digunakan
yang padat pula sehingga limbah yang dihasilkan lebih
EHUXSD FRQWURO ODQG´OO PHQXMX VDQLWDU\ ODQG´OO
banyak. Lokasi pembangunan sendiri disarankan berada
Pengembangan jaringan pengelolaan sampah
di Kecamatan Teras, karena lebih memusat di kota dan
Kabupaten Boyolali meliputi pengurangan sampah
memudahkan aliran jaringan limbah. Pada akhirnya,
dengan menerapkan zero waste yang mengupayakan
sistem IPAL terpusat untuk daerah perkotaan akan
untuk memproduksi sampah seminimal mungkin
lebih akan lebih efektif sebab merujuk pada perkotaan
dari skala personal yang selanjutanya sampah
Boyolali sendiri yang berpola linear.
yang memasuki tahap disposal menjadi berkurang.
Sedangkan dalam Pada Sitem IPAL Komunal,
Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
menyetarakan dengan preseden kawasan Karawaci,
meliputi Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kecamatan
dengan menggunakan sistem pipa tertutup. Sasarannya
Ngemplak, Kecamatan Karanggede, dan Kecematan
ialah tersebut meliputi kawasan permukiman, dan
Nogosari. Pengelolaan sampah dengan sistem
kawasan Industri. Pada tiap tiap klaster, dibuat IPAL
VDQLWDU\ ODQG´OO 3HQJHPEDQJDQ 7HPSDW 3HPEXDQJDQ
Komunal tersendiri. Secara administratif, untuk klaster
Sementara (TPS) serta container terpusat di kawasan
pemukiman, akan berada di kecamatan Musuk, Selo,
perkotaan Kecamatan Boyolali dan sebagian kecil di
Ampel, Cepogo, Sambi, SImo, Karanggede, Klego,
Kecamatan Mojosongo.
Wonosegoro, Kemusu, Juwangi, Andong, dan Nogosari. Dengan pertimbangan IPAL Komunal kawasan permukiman diperuntukkan untuk kawasan yang bukan
Rencana Sistem Jaringan Air Bersih Sumber air baku untuk perencanaan sistem
termasuk kawasan perkotaan Boyolali. Sementara
penyediaan air bersih berasal dari air tanah, air
IPAL Komunal Industri akan berada di kecamatan
permukaan, dan air hujan. Jaringan air bersih
Ngemplak. Proses pengolahan limbah cair di kawasan
direncanakan adalah jaringan air bersih yang saling
ini menggunakan sistem aerobic treatment, yakni
berkesinambungan dan mampu menjangkau seluruh
menggunakan bakteri dan oksigen untuk menguraikan
lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun di
bahan polutan yang terdapat pada air limbah. Dengan
pedesaan. Dan juga perlu diperhatikan daerah bagian
sistem aerobic treatment yang diterapkan di kawasan
utara Kabupaten Boyolali yang sering mengalami
ini, tidak dihasilkan gas sebagai produk sampingan dan
kekeringan pada saat musim kemarau terjadi membuat
air hasil olahan lebih stabil dan dapat didaur ulang, serta
masyarakat sulit mendapatkan air bersih untuk
tidak berbau walaupun di tempat pengolahan limbah
keperluan sehari-hari. Rencana sistem penyediaan air
sekalipun.
bersih di Kabupaten Boyolali dibagi menjadi sistem perkotaan dan pedesaan. SPAM untuk perkotaan
Rencana Sistem Jaringan Pengelolaan Sampah Pengangkutan sampah di Kabupaten Boyolali
dengan mengoptimalkan PDAM yang telah ada serta melaksanakan pembangunan jaringan distribusi air bersih dengan menggunakan pipa.
belum mencakup seluruh kecamatan, dikarenakan banyak faktor diantaranya urgensi terkait ketersediaan lahan. Umumnya kecamatan yang belum terlayani, sistem pengangkutan sampah dikelola secara mandiri dengan cara-cara tradisional seperti membakar dan menimbun. Seluruh sampah yang terkumpul di 63 TPS (organic-anorganik/permanen) di wilayah perkotaan Kabupaten Boyolali diangkut untuk diolah di TPA
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 43
SPAM untuk pedesaan bisa menggunakan
lingkungan. prinsip dasar dalam perencanaan drainase
berbagai alternatif seperti pemanenan air hujan
adalah bagaimana sistem drainase mampu mengendalikan
(rainwater harvesting) dari atap, sumur resapan, atau
kelebihan air permukaan sehingga dapat dialirkan secara
dari embung. Pada wilayah Boyolali bagian utara yang
terkendali dan lebih banyak memiliki kesempatan untuk
sering mengalami kekeringan pada saat musim kemarau
meresap ke dalam tanah. Air hujan yang jatuh ditahan dulu
rencana sistem penyediaan air bersihnya dengan
agar lebih banyak yang meresap ke dalam tanah melalui
cara pemanenan air hujan (Rain Water Harvesting)
bangunan resapan, baik buatan maupun alamiah seperti
adalah kegiatan menampung air hujan secara lokal
kolam tandon, sumur-sumur resapan, biopori, dan lain-lain.
dan menyimpannya melalui berbagai teknologi, untuk penggunaan masa depan untuk memenuhi tuntutan
Rencana Jalur Evakuasi Kawasan sebelah barat Kabupaten Boyolali,
konsumsi manusia atau kegiatan manusia dan juga bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan embung yang
tepatnya pada sebagian wilayah Kecamatan Selo, Musuk
ada khususnya di bagian utara Kabupaten Boyolali
dan Cepogo merupakan kawasan rawan bencana erupsi
yang sering mengalami krisis air bersih pada saat musim
gunung api dari Gunung Merapi. Untuk mengantisipasi
kemarau.
kerugian jiwa dan material, sebagian besar kawasan ini
Air hujan yang melimpah pada saat musim
ditetapkan sebagai kawasan lindung yang dilindungi
penghujan ditampung di dalam embung. Penampungan
dalam lingkup Taman Nasional Merapi Merbabu. Selain
air hujan dengan embung merupakan langkah
itu, sebagai langkah kesiapsiagaan untuk menghadapi
konservasi air sekaligus menahan laju erosi. Apalagi
bencana, dibuatlah jalur-jalur evakuasi utama yang dapat
Pemerintah Kabupaten Boyolali menargetkan dapat
digunakan warga dalam kondisi darurat untuk keluar dari
membangun embung di setiap desa pada 19 kecamatan
zona radius 10 km dari Gunung Merapi, yang termasuk
untuk mengantisipasi banjir dan memenuhi kebutuhan
dalam daerah rawan bencana. Jalur-jalur evakuasi tersebut
air minum masyarakat pada musim kemarau. Jadi
membentang dari lereng Gunung Merapi, kemudian
salah satu rencana sistem penyediaan air minum yang
terhubung dengan Jalan Raya Selo dan akhirnya menuju
mungkin bisa dicoba adalah pemanenan air hujan
ke kawasan perkotaan Boyolali, di mana terdapat
dengan embung ini dimana air yang tertampung di
gedung-gedung yang bisa dimanfaatkan sebagai barak
dalam embung digunakan sebagai air baku air minum
pengungsian.
ataupun untuk keperluan pertanian di musim kemarau. Dan juga bisa memanfaatkan waduk yang ada seperti waduk kedung ombo di bagian utara untuk mengatasi masalah krisis air bersih.
Rencana Sistem Jaringan Drainase Sistem drainase menjadi sebuah kebutuhan mutlak bagi kehidupan di perkotaan karena menyangkut kesehatan dan lingkungan. Kelerengan, proyeksi permukiman, dan keberadaan sungai menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam perencanaan. 6DOXUDQ GUDLQDVH ´VLN \DQJ DNDQ GLNHPEDQJNDQ PHQJJXQDNDQ PHWRGH JUD´WDVL VHKLQJJD PHPSHUNHFLO biaya. Sungai dimanfaatkan sebagai outfall yang direncanakan. Selain itu, secara bertahap juga diperlukan paradigma baru dalam penanganan air permukaan yaitu dengan mengembangkan sistem drainase berwawasan
44 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Rencana Pola Ruang Wilayah Rencana Pola Ruang Kabupaten Boyolali dibuat dalam rangka mengatur distribusi ruang wilayah di lingkup Kabupaten, agar tercapai keberlanjutan dan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan kebutuhan serta daya dukung lingkungan. Secara umum, rencana ini didasarkan pada konsep Growth Pole dan agropolitan yang terintegrasi dengan struktur ruang. Pada dasarnya, rencana pola ruang Kabupaten Boyolali berusaha mengkonservasi lahan-lahan pertanian, serta menempatkan kawasankawasan industri yang diperuntukkan sebagai pengolahan hasil pertanian, serta memenuhi kebutuhan permukiman sesuai dengan angka proyeksi penduduk pada
Gambar 4.8 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Kelompok
tahun 2035 mendatang. Berikut adalah Rencana pola ruang Kabupaten
2. Kawasan Budidaya
Boyolali, yang secara umum dibedakan menjadi
Kawasan budidaya di Kabupaten Boyolali terdiri dari:
kawasan lindung dan kawasan budidaya.
a. Kawasan peruntukan hutan produksi - Kawasan hutan produksi Kawasan hutan produksi
1. Kawasan Lindung
di Kecamatan Juwangi, Kecamatan Wonosegoro,
Kawasan lindung di Kabupaten Boyolali terdiri dari:
Kecamatan Kemusu
a. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya - Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi - Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu
b. Kawasan peruntukan pertanian - Kawasan pertanian lahan kering Kawasan pertanian lahan kering di 19 kecamatan - Kawasan pertanian lahan basah
b. Kawasan perlindungan setempat - Kawasan sekitar waduk
Kawasan pertanian lahan basah di Kecamatan Ampel, Kecamatan Boyolali, kecamatn Mojosongo, Kecamatan
Kawasan sekitar Waduk Cengklik di Kecamatan
Teras, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Sawit,
Ngemplak Kawasan sekitar Waduk Bade di Kecamatan
Kecamatan Sambi, Kecamatan Simo, Kecamatan
Klego. Kawasan sekitar Waduk Kedungombo di
Nogosari, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Klego,
Kecamatan Kemusu
Kecamatan Karanggede, Kecamatan Andong, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Wonosogoro,
c. Kawasan lindung geologi
Kecamatan Juwangi
- Kawasan rawan letusan gunung berapi di Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Musuk
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 45
c. Kawasan peruntukan industri - Kawasan peruntukan industri
5.
Dasar penyusunan rencana rinci tata ruang
wilayah.
Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Sawit, Kecamatan Teras, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Ampel
Sudut kepentingan kawasan strategis terbagi menjadi lima, yaitu: 1.
Kawasan Strategis dari Pertahanan dan
Keamanan d. Kawasan peruntukan permukiman - Kawasan peruntukan permukiman Kawasan peruntukan permukiman di 19 kecamatan
2.
Kawasan Strategis dari Pertumbuhan Ekonomi
3.
Kawasan Strategis dari Sosial dan Budaya
4.
Kawasan Strategis dari Pendayagunaan
Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi e. Kawasan peruntukan lainnya - Kawasan peruntukan bandara
5.
Kawasan Strategis dari Fungsi dan Daya
Dukung Lingkungan Hidup.
Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo di Kecamatan Ngemplak
Dari kelima sudut kepentingan ini, kami menggunakan tiga sudut kepentingan, diantaranya
Penetapan Kawasan Strategis Menurut UU 26/2007 pasal 4, penataan ruang GLNODVL´NDVLNDQ EHUGDVDUNDQ VLVWHP IXQJVL XWDPD
kawasan strategis dari pertumbuhan ekonomi; sosial dan budaya; fungsu dan daya dukung lingkungan hidup.
kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan
berasal dari potensi maupun permasalahan di wilayah.
Kawasan Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi
Sedangkan menurut UU 26/2007 pasal 5 ayat 5,
Kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi
kawasan strategis adalah kawasan yang di dalamnya
Kabupaten Boyolali dibagi berdasarkan sektor
berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh
primer, sekunder, dan tersier yang berpengaruh
besar terhadap (1) Tata ruang di wilayah sekitarnya;
besar bagi pendapatan daerah. Kawasan strategis
(2) Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan
untuk pertumbuhan ekonomi ini didasarkan atas
bidang lainnya; dan/atau (3) Peningkatan kesejahteraan
produktivitasnya, luas lahan, komoditas unggulan, pola
masyarakat. Adapun penataan ruang dengan
dan struktur ruang.
nilai strategis kawasan. Nilai strategis tersebut dapat
pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk: 1.
Mengembangkan, melestarikan, melindungi
dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdayaguna, dan berkelanjutan; 2.
Alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial
ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah bersangkutan; 3.
Mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak
bisa terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; 4.
Pertimbangan dalam penyusunan indikasi
program utama RTRW; dan
46 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Gambar 4.9 Peta Rencana Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Kelompok
Sektor Primer
·Kawasan strategis untuk pertanian pangan
Sesuai dengan visi Boyolali yaitu “Pro Investasi”,
berada di tiga desa di Kecamatan Nogosari,
sektor sekunder berupa industry pengolahan
yaitu Desa Jeron, Ketitang, dan Rembun.
merupakan salah satu peran penting dalam pemasukan
·Kawasan strategis untuk perkebunan berada
keuangan di Boyolali. Ditambah dengan trend sektor
di empat desa di Kecamatan Wonosegoro,
industry pengolahan yang diproyeksikan akan terus
yaitu Desa Jatilawang, Garangan, Bengle, dan
meningkatkan. Kegiatan industri pengolahan terbesar
Repaking.
akan kami fokuskan di Kecamatan Mojosongo yang
·Kawasan strategis untuk perikanan berada di
jika dilihat dari posisinya yang berdekatan dengan
lima desa, yaitu Desa Doplang dan Kadireso
Kecamatan Boyolali dan merupakan kecamatan yang
yang berada di Kecamatan Teras, serta Desa
memiliki industry pengolahan eksisting terbanyak.
Tegalrejo, Gombang, Manjung yang berada di
Disisi lain setelah terbangunnya jalan tol penghubung
Kecamatan Sawit. Adapun sentra perikanan
6HPDUDQJ ¨ 6ROR GLPDQD WHUGDSDW VDODK VDWX H[LW ZD\
ini berada di Desa Tegalrejo yang merupakan
yang berada di Kecamatan Ngemplak akan memancing
desa percontohan perikanan budidaya lele
terbangunnya beberapa industry pengolahan di
(Minapolitan).
sekitar jalan tol tersebut, terutama industry di bidang
Kawasan strategis untuk peternakan khususnya
non pertanian. Kami juga akan terus meningkatkan
sapi perah dan sapi potong. Kawasan strategis
komoditas unggulan industry pengolahan benang
untuk sapi perah berada di Desa Sukorejo
tenun yang merupakan nilai ekspor tertinggi, disusul
Kecamatan Musuk, serta Desa Tambak dan
dengan garment dan tembakau.
Singosari di Kecamatan Mojosongo. Sedangkan
Sektor Sekunder
Sesuai dengan konsep kami yang berfokus
kawasan strategis untuk sapi potong berada di
pada pengembangan Agropolitan, kami meningkatkan
Desa Lampar Kecamatan Musuk, Desa Singosari
industry pengolahan hasil olahan ternak sapi, lele,
Kecamatan Mojosongo, serta Desa Penggung
dan komoditas unggulan di perkebunan, sayur, dan
Kecamatan Boyolali.
buah-buahan. Industry pengolahan kayu dan furniture
Kawasan strategis untuk perkebunan berada
juga akan ditingkatkan dan difokuskan dengan
di empat desa di Kecamatan Wonosegoro,
menggunakan bahan mentah dari Kecamatan Juwangi.
yaitu Desa Jatilawang, Garangan, Bengle, dan Repaking.
Kawasan strategis untuk kehutanan di dominasi di Kecamatan Juwangi sebagai hutan produksi dan sebagian kecil di Kecamatan Ampel dan Kecamatan Cepogo
Kawasan strategis pariwisata meliputi kawasan wisata alam Selo di Kecamatan Selo, Kawasan wisata Tlatar di Kecamatan Boyolali, Kawasan wisata pengging di kecamatan banyudono, Kawasan wisata waduk cengklik di kecamatan ngemplak, Kawasan wisata waduk kedung ombo di kecamatan kemusu
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 47
Kawasan Strategis Untuk Sosial Dan Budaya
Kawasan Strategis Untuk Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kawasan strategis untuk fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditentukan dengan menggunakan kriteria kesesuaian lahan dan delineasi taman nasional. Kriteria kesesuaian lahan dilihat dari hasil overlay kelerengan, curah hujan dan jenis tanah yang diskoring dan ditetapkan kawasan budidaya, kawasan budidaya permukiman dan kawasan lindung. Lahan strategis untuk fungsi dan daya dukung lingkungan hidup penting untuk menjaga kelestarian Kabupaten Boyolali dan mempertahankan daya dukung lingkungan.
·Kawasan Taman Nasional meliputi Taman Nasional Merapi Merbabu
Gambar 4.10 Peta Rencana Kawasan Strategis Sosial Budaya Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Kelompok
·Kawasan Lindung meliputi kecamatan Selo (Desa Tlogolele, Klakah, Jrakah, Lencoh, Suroteleng, Senden, Jeruk), kecamatan Ampel (Desa Ngagrong, Candisari, Ngargoloko,
Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial
Sampetan, Ngadirojo, Jlarem), kecamatan
dan budaya Boyolali ditetapkan dengan kriteria yang
Cepogo (Desa Wonodoyo, Jombang), dan
merupakan tempat pelestarian dan pengembangan
kecamatan Musuk (Desa Sangup, Mriyan)
adat istiadat atau budaya, merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya, merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan, merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya, memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya, dan memiliki SRWHQVL NHUDZDQDQ WHUKDGDS NRQµLN VRVLDO 3DGD Boyolali, rencana pengembangan kawasan strategis sosial budaya berada pada:
Kawasan makam di Kabupaten Boyolali meliput kecamatan Selo, kecamatan Ampel, kecamatan Mojosongo, kecamatan Teras, kecamatan Banyudono, kecamatan Nogosari, kecamatan Simo, dan kecamatan Klego.
Peninggalan sejarah berupa yoni dan peninggalan arca meliputi kecamatan Musuk, kecamatan Boyolali, kecamatan Mojosongo, kecamatan Nogosari, kecamatan Simo, kecamatan Klego dan kecamatan Andong.
Pengembangan permukiman tradisional berada di Kecamatan Selo.
48 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 49
Program Utama
Lokasi
APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten
Kecamatan Ngemplak
Kecamatan Ngemplak
Kecamatan Ngemplak
Kecamatan Ngemplak
Kecamatan Ngemplak
Kecamatan Ngemplak
Dinas Perhubungan,BUMN
DinasKesehatan
DinasPerhubungan
Dinas PU Kabupaten
Dinas PU Kabupaten
Dinas PU Kabupaten
Dinas PU Kabupaten
Dinas PU Kabupaten
BappedaKabupaten
Bappeda/DinasPU Kabupaten Bappeda/DinasPU Kabupaten
Instansi Pelaksana
Tabel 4.1 Arahan Pemanfaatan Ruang
APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kecamatan Ngemplak
Kecamatan Ngemplak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Sumber Dana
Kecamatan Ngemplak
Kecamatan Ngemplak
Penyusunan Peraturan Zonasi
PenyusunanRP4D PenyusunanRTBL Kawasan Pemerintahan PenyusunanRTBL Kawasan Perdagangan PenyusunanRTBL Kawasan Industri Penyusunan RTBL Kawasan Pergudangan PenyusunanRencana RTH Kota Penyusunan Masterplan Terminal TipeB Pembangunan Rumah Sakit Umum TipeB Pengembangan Bandara InternasionalAdi
Kecamatan Ngemplak
PenyusunanRDTR
1.1 Peningkatan Kecamatan Ngemplak Sebagai PKW
1. Perwujudan Pusat Kegiatan
I Perwujudan Struktur Ruang
No
Arahahn Pemanfaatan Ruang
1
PJM 1 2 3 4
WaktuPelaksanaan PJM 2 PJM 3 5 5th 5th
PJM 4 5th
50 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
KotaBoyolali
KotaBoyolali
Penyusunan Peraturan Zonasi
PenyusunanRP4D
Dinas PU Kabupaten Kementerian Perhubungan Dinas PU Kabupaten Bappeda Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten
APBD Kabupaten APBN APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Bappeda/ DinasPU
Dinas PU Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Dinas PU Kabupaten
APBD Kabupaten
Tabel 4.2 Arahan Pemanfaatan Ruang (lanjutan) Sumber: Hasil Analisis Kelompok
Kecamatan Teras
Dinas PU Kabupaten
Bappeda/DinasPU Kabupaten Bappeda/DinasPU Kabupaten Bappeda/DinasPU Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Catatan: Kelengkapan tabel Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah tercantum di lampiran
PenyusunanRDTR
Penyusunan RTBL KotaBoyolali Kawasan Perdagangan Penyusunan Masterplan KotaBoyolali Kawasan PenyusunanRTBL KotaBoyolali Kawasan Industri Penyusunan Rencana KotaBoyolali RTH Kota Pengembangan Terminal KotaBoyolali Sunggingan PenyusunanRencana KotaBoyolali RTH Kota Penyusunan Masterplan PusatKawasan KotaBoyolali Pendidikan Wilayah 1.3 Peningkatan Kecamatan Teras Sebagai PKL
KotaBoyolali
PenyusunanRDTR
1.2 Penguatan Kota Boyolali Sebagai PKW (utama)
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 51
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rrencana engelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah
prasaranatersebut.
pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan
- Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan
lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan :
x Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan
undangan yangberlaku
mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-
x Kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang
diperkenankan
Tabel 4.3 Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sumber: Hasil Analisis Kelompok
kesuburan tanah
x Kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung tidak
fungsi hutan lindung sebagaimana - PP Nomor 6 tahun 2007
sistem penyangga kehidupan untuk
intrusi air laut, dan memelihara
dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap
x Dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan
A1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya
A. KAWASAN LINDUNG
KETENTUAN UMUM KEGIATAN
KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
fungsi pokok sebagai perlindungan
Kawasan hutan yang mempunyai
DESKRIPSI
Catatan: Kelengkapan tabel Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah tercantum di lampiran
Kawasan Hutan Lindung
KLASIFIKASIRUANG
Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah
Kawasan Strategis Untuk Sosial Dan Budaya Ketentuan Perizinan
Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah
Izin Usaha Pertambangan Umum
Izin Migas
Izin Penggunaan Tanah di Kawasan Wisata, dan sebagainya
1. Perizinan Dalam Penataan Ruang Kabupaten Boyolali Perizinan merupakan upaya mengatur agar
Perizinan yang terkait dengan kegiatan
pembangunan sesuai dengan yang direncanakan serta mengatur agar kegiatan yang memiliki peluang
penataan ruang di kawasan lindung pengendalian
melanggar ketentuan perencanaan dan pembangunan,
ketat harus melalui rekomendasi dari Propinsi. Adapun
serta menimbulkan gangguan bagi kepentingan
pengendalian pemanfaatan ruang yang terkait dengan
umum dapat dikendalikan. Izin dalam penataan
perizinan adalah:
ruang merupakan izin yang berkaitan dengan lokasi,
Ketentuan perizinan diatur oleh Pemerintah
kualitas ruang, dan tata bangunan yang sesuai dengan
dan pemerintah daerah menurut kewenangan
peraturan perundang-undangan, hukum adat dan
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
kebiasaan yang berlaku. Prinsip dasar penerapan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan ruang adalah
dengan rencana tata ruang dibatalkan oleh
sebagai berikut:
Setiap kegiatan dan pembangunan yang
Pemerintah dan pemerintah daerah menurut
berpeluang menimbulkan gangguan bagi
kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
kepentingan umum, pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin dari Pemerintah Kabupaten
yang benar, batal demi hukum.
Setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah Kabupaten
Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/ atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur
Boyolali.
Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui
Boyolali yang akan memeriksa kesesuaiannya
prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti
dengan rencana, serta standar administrasi legal.
tidak sesuai dengan rencana tata ruang,
Setiap permohonan pembangunan yang tidak
dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
sesuai dengan rencana tata ruang harus melalui pengkajian mendalam untuk menjamin bahwa
pembatalan izin, dapat dimintakan penggantian
manfaatnya jauh lebih besar dari kerugiannya
yang layak kepada instansi pemberi izin.
bagi semua pihak terkait sebelum dapat diberikan izin.
Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat
Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan
Perizinan yang terkait dengan kegiatan penataan
pemerintah daerah dengan memberikan ganti
ruang di Kabupaten Boyolaliantara lain terdiri atas:
Izin Mendirikan Bangunan
Izin Gangguan (HO), serta untuk kegiatan
kerugian yang layak.
Setiap pejabat pemerintah yang berwenang
tertentu harus disertai dokumen AMDAL dan/ atau UKL-UPL
menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang
Perizinan khusus antara lain:
menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana
Rekomendasi/Izin Pemanfaatan Ruang
tata ruang.Dari kelima sudut kepentingan ini, kami
Izin Lokasi
menggunakan tiga sudut kepentingan, diantaranya
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
kawasan strategis dari pertumbuhan ekonomi; sosial
Izin Penggunaan Tanah Daerah
dan budaya; fungsu dan daya dukung lingkungan
Izin Usaha Perparkiran
hidup.
52 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
2. Prosedur Perizinan
dan atau kecil dan berdasarkan kebijakan pemerintahan
Setiap kegiatan yang meminta izin pemanfaatan
Kabupaten Boyolali.
UXDQJ SHUOX PHPSHUROHK NRQ´UPDVL NHVHVXDLDQ kegiatannya dengan RTRW atau produk rencana yang lebih rinci, sehingga pengembangan kegiatan
Ketentuan Insentif dan Disinsentif Insentif diterapkan di Wilayah Kabupaten
tersebut berlokasi pada ruang yang sesuai atau tidak
Boyolali yang memiliki fungsi sesuai dengan penataan
menyimpang dari fungsi ruang yang telah ditetapkan.
ruang dan mendukung tata ruang berkelanjutan
Prosedur perizinan di Kabupaten Boyolali terbagi
Â&#x2021;
Â&#x2021;
dan disinsentif diperuntukan bagi kawasan yang tidak mendukung atau memberikan sedkit pengaruh
atas 2 (dua) kelompok, yaitu: Perizinan untuk kegiatan pembangunan skala
terhadap penataan ruang di Kabupaten Boyolali.
kecil, langsung pada Izin Mendirikan Bangunan
Pemberian insentif bertujuan untuk merangsang
(IMB). Masyarakat langsung mengajukan
perkembangan yang sesuai dengan fungsi atau
izin pada dinas yang bersangkutan untuk
pemanfaatan ruang pada suatu kawasan. Sementara
mendapatkan izin tersebut
pemberian disinsentif adalah untuk menghambat atau
Perizinan untuk kegiatan yang diperkirakan
membatasi perkembangan yang tidak sesuai dengan
akan memberikan dampak bagi masyarakat
fungsi atau pemanfaatan ruang pada suatu kawasan.
dan lingkungan sekitar sebelum mendapatkan
Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
Izin Mendirikan Gangguan harus melalui Izin
Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali;
Gangguan (HO) dimana untuk kegiatan tertentu
Pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten
dengan skala yang lebih besar juga harus
Boyolali; Lembaga dan/atau organisasi internasional
disertai dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL
dan nasional kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali;
Perizinan untuk kegiatan khusus memperhatikan
Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada pemerintah
kebutuhan persyaratan untuk masing-masing jenis izin.
daerah lainnya; Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada
Untuk lebih jelasnya dapat lihat gambar 4.10
masyarakat.
Pemanfaatan Ruang
Perizinan Pemanfaatan Ruang
Pemberian insentif diatur sebagai berikut: Rencana Tata Ruang
1. Pemberian insentif dari pemerintah, pemerintah Tidak Sesuai DITOLAK
Sesuai
provinsi, lembaga dan/atau organisasi internasional dan nasional kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat berupa: Â&#x2021; 3HPEHULDQ NRPSHQVDVL
PEMBERIAN IZIN
Â&#x2021; 8UXQ VDKDP Â&#x2021; 3HPEDQJXQDQ VHUWD SHQJDGDDQ LQIUDVWUXNWXU Â&#x2021; 3HPEHULDQ SHQJKDUJDDQ
Izin Gangguan
IMB
Perizinan Khusus
Gambar 4.11 Alur Perizinan Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Studio
2. Pemberian insentif dari lembaga dan/atau organisasi internasional dan nasional kepada masyarakat dapat berupa: Â&#x2021; 3HPEHULDQ NRPSHQVDVL Â&#x2021; 3HPEDQJXQDQ VHUWD SHQJDGDDQ LQIUDVWUXNWXU
Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat
Â&#x2021; 3HPEHULDQ SHQJKDUJDDQ
izin sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan pemanfaatan lahan harus melalui prosedur khusus yang berbeda dari prosedur reguler/normal. Dalam masa transisi tahapan rencana, izin khusus dapat diberikan apabila dampak kegiatan yang dimohonkan negatif
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 53
3. Pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten
Pengenaan sanksi diberikan kepada:
Boyolalikepada pemerintah daerah lainnya dapat
berupa:
ketentuan perizinan pemanfaatan ruang dan
SHPDQIDDW UXDQJ \DQJ WLGDN VHVXDL GHQJDQ
3HPEHULDQ NRPSHQVDVL
rencana tata ruang,
8UXQ VDKDP
3HPEHULDQ SHQJKDUJDDQ
menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak
SHMDEDW SHPHULQWDK \DQJ EHUZHQDQJ \DQJ
4. Pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten
sesuai dengan rencana tata ruang
Boyolalikepada masyarakat dapat berupa:
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
.HULQJDQDQ SDMDN UHWULEXVL
rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan
3HPEHULDQ NRPSHQVDVL
izin maupun yang tidak memiliki izin, dapat dikenai
6XEVLGL VLODQJ
sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau
,PEDODQ
sanksi pidana denda sesuai ketentuan.
6HZD UXDQJ 8UXQ VDKDP
Sanksi Administratif
3HPEDQJXQDQ VHUWD SHQJDGDDQ LQIUDVWUXNWXU
Sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran
.HPXGDKDQ SURVHGXU SHUL]LQDQ
rencana tata ruang yang berakibat pada terhambatnya
3HPEHULDQ SHQJKDUJDDQ
pelaksanaan program pemanfaatan ruang baik yang dilakukan oleh pemegang izin maupun pemberi izin.
Pemberian disinsentif diatur sebagai berikut: 1. Pemberian disinsentif dari pemerintah, pemerintah
Jenis pelanggaran rencana tata ruang yang dilakukan masyarakat meliputi:
provinsi, lembaga dan/atau organisasi internasional dan
3HODQJJDUDQ IXQJVL UXDQJ
nasional kepada Pemerintah Kabupaten Boyolalidapat
3HODQJJDUDQ LQWHQVLWDV SHPDQIDDWDQ UXDQJ
berupa:
3HODQJJDUDQ WDWD PDVVD EDQJXQDQ
3HPEDWDVDQ SHQ\HGLDDQ LQIUDVWUXNWXU
3HODQJJDUDQ NHOHQJNDSDQ SUDVDUDQD EDQJXQDQ
3HQJHQDDQ NRPSHQVDVL
3HODQJJDUDQ DNVHV WHUKDGDS NDZDVDQ
3LQDOWL 2. Pemberian disinsentif dari Pemerintah Kabupaten
Jenis pelanggaran rencana tata ruang yang
Boyolalikepada pemerintah daerah lainnya dapat
dilakukan instansi dan/atau aparat Pemerintah Daerah
berupa:
adalah penerbitan perizinan yang tidak sesuai dengan
3HQJHQDDQ NRPSHQVDVL
rencana tata ruang dan/atau tidak sesuai dengan
3LQDOWL
prosedur adminstratif perubahan pemanfaatan ruang
3. Pemberian disinsentif dari Pemerintah Kabupaten
yang ditetapkan.
Boyolalikepada masyarakat dapat berupa: 3HQJHQDDQ SDMDN UHWULEXVL \DQJ WLQJJL
Penertiban pelanggaran rencana tata ruang bagi masyarakat dikenakan sanksi berupa:
3HPEDWDVDQ SHQ\HGLDDQ LQIUDVWUXNWXU
3HULQJDWDQ GDQ DWDX WHJXUDQ
3HQJHQDDQ NRPSHQVDVL
3HQJKHQWLDQ VHPHQWDUD SHOD\DQDQ
3LQDOWL
administratif;
Arahan Sanksi Pengertian Sanksi didalam pasal 39 UU No. 26
3HQJKHQWLDQ
VHPHQWDUD
NHJLDWDQ
pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang;
3HQFDEXWDQ L]LQ \DQJ EHUNDLWDQ GHQJDQ
tahun 2007 adalah ”Pengenaaan Sanksi merupakan
pemanfaatan ruang;
tindakan penertiban yang dilakukan terhadap
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana
sesuai dengan rencana tata ruang;
tata ruang dan peraturan zonasi”.
3HOHQJNDSDQ SHUL]LQDQ
3HQJHQDDQ GHQGD
54 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
3HPERQJNDUDQ EDJL EDQJXQDQ \DQJ WLGDN
Â&#x2021;
3HQJXDVDDQ VDUDQD SUDVDUDQD \DQJ GLQ\DWDNDQ
sebagai milik umum.
Bagian Ketiga: Â&#x2021;
6HWLDS RUDQJ \DQJ WLGDN PHPDWXKL
ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Sanksi Pidana
izin pemanfaatan ruang, dipidana dengan pidana
Bagian Pertama:
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
Â&#x2021;
6HWLDS RUDQJ \DQJ WLGDN PHQDDWL UHQFDQD WDWD
ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bagian Keempat:
perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana
Â&#x2021;
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
undangan dinyatakan sebagai milik umum, dipidana
Â&#x2021;
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
-LND WLQGDN SLGDQD WHUVHEXW PHQJDNLEDWNDQ
kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling
6HWLDS RUDQJ \DQJ WLGDN PHPEHULNDQ DNVHV
dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bagian Kelima:
banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
Â&#x2021;
juta rupiah).
yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana
Â&#x2021;
tata ruang, dipidana dengan pidana penjara paling
-LND WLQGDN SLGDQD WHUVHEXW PHQJDNLEDWNDQ
6HWLDS SHMDEDW SHPHULQWDK \DQJ EHUZHQDQJ
kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar
Â&#x2021;
rupiah).
dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian
Bagian Kedua: Â&#x2021;
6HWLDS RUDQJ \DQJ PHPDQIDDWNDQ UXDQJ WLGDN
6HODLQ VDQNVL SLGDQD WHUVHEXW SHODNX GDSDW
secara tidak dengan hormat dari jabatannya. Bagian Keenam:
sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat
Â&#x2021;
yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara
dimaksud dalam Bagian Pertama, Bagian Kedua,
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat dilakukan
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan
Â&#x2021;
denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat
-LND WLQGDN SLGDQD WHUVHEXW PHQJDNLEDWNDQ
'DODP KDO WLQGDN SLGDQD VHEDJDLPDQD
perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan
dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama,
rupiah).
Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat.
Â&#x2021;
Â&#x2021;
-LND WLQGDN SLGDQD WHUVHEXW PHQJDNLEDWNDQ
6HODLQ SLGDQD GHQGD WHUVHEXW NRUSRUDVL GDSDW
kerugian terhadap harta benda atau kerusakan
dijatuhi pidana tambahan berupa:
barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara
-pencabutan izin usaha; dan/atau
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
-pencabutan status badan hukum. Bagian Ketujuh:
rupiah).
Â&#x2021;
Â&#x2021;
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bagian
-LND WLQGDN SLGDQD WHUVHEXW PHQJDNLEDWNDQ
6HWLDS RUDQJ \DQJ PHQGHULWD NHUXJLDQ DNLEDW
kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana
Pertama, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
Bagian Keempat, dapat menuntut ganti kerugian
paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar
secara perdata kepada pelaku tindak pidana
rupiah).
Â&#x2021;
7XQWXWDQ JDQWL NHUXJLDQ VHFDUD SHUGDWD
tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 55
BAB V
Skenario dan Tahapan Pelaksanaan
56 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 57
58 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 59
60 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 61
62 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 63
64 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Tabel 5.1 Skenario dan Tahapan Pelaksanaan Sumber: Analisis Kelompok
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 65
BAB VI
RENCANA PROGRAM - PROGRAM PRIORITAS
“We architects and urban planners aren’t the visible symbols of oppression, like the military or the police. We’re more sophisticated, more educated, and more socially conscious. We’re the soft cops.” 66 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Robert Goodman
1 Program Pengembangan Agro-Eco Industrial Park Kecamatan Ngemplak RIFQI ARRAHMANSYAH - 42632
Latar Belakang Pasca reformasi tahun 1998 sektor industri
Departemen Perindustrian kawasan industri yang sudah beroperasi berjumlah 74 kawasan industri dengan
nasional terus berkembang baik sektor industri yang
luas total kawasan sekitar 30.000 ha, dan pemerintah
mengandalkan sumber daya alam (SDA), maupun
menargetkan untuk membangun minimal 36 kawasan
industri yang berbasis teknologi seperti industri
industri baru dengan penambahan luas minimal 50.000
otomotif, tekstil, dan manufaktur, bahkan berdasarkan
ha.
laporan BPS pada kuartal pertama 2017 perekonomian
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat
nasional sangat bertumpu pada sektor industri. Pusat
3 lapangan usaha yang merupakan penyumbang
industri berkembang di wilayah atau zona industri yang
PDRB ADHK untuk pendapatan Kabupaten Boyolali,
telah disediakan oleh pemerintah atau di kawasan
yaitu industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan
industri yang khusus mengelola kawasan industri.
perikanan; serta perdagangan besar dan eceran.
Menurut Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996,
Apabila di proyeksi lebih jauh maka akan terlihat bahwa
Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan
sektor industri pengolahan akan menjadi penunjang
kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana
utama perekonomian dalam 20 tahun kedepan karena
dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola
trennya yang terus meningkat. Atas dasar tersebut,
oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki
tentu penting untuk Kabupaten Boyolali bersiap
Izin Usaha Kawasan Industri.
memiliki kawasan industri baru yang siap menghadapi
Saat ini kawasan-kawasan industri yang dikelola
kemajuan dunia industri namun tetap berwawasan
oleh pihak swasta di pusat-pusat pertumbuhan
lingkungan sebagai penopang perekonomian Boyolali
ekonomi regional telah berkembang dengan pesat.
di masa depan
Hingga tahun 2007 di Indonesia menurut data dari
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 67
Analisis Eksisting
Tujuan Perencanaan
Kawasan industri merupakan kawasan yang
1.
Memberikan rekomendasi terhadap
sangat strategis untuk diinvestasikan, karena sifatnya
pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten
yang capital intensive, namun dengan resiko yang
Boyolali
sangat mampu untuk ditanggulangi. Berdasarkan
2.
analisa yang dilakukan oleh Deloitte University dalam
industri
pemetaan efek inestasi asing dalam pertumbuhan
3.
perekonomian di dunia, mengemukakan bahwa faktor
lingkungan akibat kegiatan industri
utama dalam suatu perusahaan/investor tertarik
4.
dalam berinvestasi adalah, (1) kualitas tenaga kerja;
membuka lapangan kerja baru
(2) infrastruktur transportasi (jalan); (3) fasilitas umum;
5.
(4) ketersediaan utitlitas; (5) kualitas kehidupan.
Boyolali
Meningkatkan perekonomian melalui sektor
Meminimalkan dampak negatif terhadap
Meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan
Memanfaatkan potensi produk agrikultur petani
Berdasarkan Rifqi (2016) apabila disintesiskan keadaan di Kabupaten Boyolali dengan faktor-faktor tersebut
Landasan Hukum
maka akan di dapatkan peta wilayah pro investasi yang
1.
dapat dijadikan acuan untuk arahan pembangunan
tentang Kawasan Industri
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009
kawasan industri.
2.
Permen Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman teknis Kawasan Industri
Walaupun saat ini di Kabupaten Boyolali sudah terdapat beberapa industri yang berkembang, namun lokasinya masih tersebar sedangkan berdasarkan
Metode Perencanaan A.
UNIDO (1997), industri yang mengelompok atau
Analisis Wilayah Sebelum melakukan perencanaan program
kawasan industri sangat penting sebagai stimulan pertumbuhan industri, meminimalisir biaya
dilakukan analisis wilayah untuk mengetahui potensi
pembangunan infrastruktur dan fasilitsa umum. Oleh
dan permasalahan yang ada, dalam kasus ini yaitu
karena itu, salah
ditemukan bahwa perlunya membangun kawasan
satu program
industri mengingat sektor industri yang di proyeksikan
prioritas
akan terus naik. Untuk itu dalam merumuskan solusi
dalam rencana
atas permasalahan tersebut maka diperlukan program
pembangunan
Pembangunan Kawasan Agro-Industri Berwawasan
dan tata
Lingkungan. B.
ruang wilayah
Gambar 6.1.1 Peta Wilayah pro Investasi Kabupaten Boyolali Sumber: Rifqi, A. (2016)
Studi Literatur Metode selanjutnya adalah melakukan studi
Kabupaten Boyolali
literatur sebagai referensi teori yang relevan dengan
adalah dengan
permasalah yang sudah dikemukakan diatas. Tujuannya
pengembangan
adalah untuk memperkuat analisa
kawasan
C.
Kerangka Berpikir
industri yang
berwawasan lingkungan (eco-industrial park) terutama yang berfokus pada bidang agro-industrial agar pembangunan di Kabupaten boyolali dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Adapun sub-program pengembangan kawasan agro industri yang berwawasan ini meliputi: *DPEDU .HUDQJND %HUSLNLU ¨ 6XPEHU 2ODK 'DWD 3HQXOLV
68 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Untuk pemerintah (Lowe, 2001):
Konsep Rencana A. Tinjauan Teoretis - Eco Industrial Park
1.
Menciptakan kebijakan yang berwawasan
Konsep Eco Industrial Park (yang selanjutnya
lingkungan namun tetap meningkatkan
disingkat menjadi EIP) diperkenalkan oleh Presidentâ&#x20AC;&#x2122;s
perekonomian
Council on Sustainable Development Amerika Serikat
'LYHUVL´NDVL GDQ SHQFLSWDDQ LQGXVWUL EDUX Untuk masyarakat:
pada tahun 1996, suatu konsep yang dapat diartikan sebagai pengelolaan kawasan industri dengan
1.
Membuka lapangan kerja baru
mengikutsertakan komunitas industri yang berada
2.
Memberikan lingkungan yang layak huni
didalam kawasan industri tersebut, serta menfasilitasi
dengan adanya pembangunan kawasan industri
terwujudnya interaksi antar industri dalam upaya PLQLPDOLVDVL SHQJHOXDUDQ OLPEDK H´VLHQVL SHPDQIDDWDQ
Preseden
material, lahan, air dan energi, meningkatkan kualitas
Berdasarkan Peck (1996), contoh Agro EIP yang paling
lingkungan dan visual kawasan, meningkatkan
pertama di dunia adalah di Kalundborg, Denmark yang
keuntungan bisnis, serta meningkatkan manfaat sosial
dibangun sejak tahun 1959. Dalam ekologi industrinya
ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan industri
adalah suatu fenomena yang sangat unik karena
(Widodo, L. 2008).
berasal dari spontanitas antar manajer perusahaan
EIP berjalan sesuai dengan kaidah dari
di kawasan Kalundborg. Dalam waktu 3- tahun, para
pendekatan ekologi industri, yang merupakan suatu
manajem perusahaan mampu menciptakan sistem
sistem dimana limbah dari satu industri (output)
yang kompleks dan saling menguntungkan. Motivasi
menjadi bahan baku bagi industri yang lain (input).
terbesar perusahaan-perusahaan tersebut adalah
Dengan perputaran siklikal tertutup tersebut maka akan
uang, dengan memperoleh pendapatan baru dari
sedikit material yang akan menjadi limbah (Cohen-
penjualan energi atau bahan untuk mengurangi
Rosenthal, McGalliard, & Bell, 1997). Berdasarkan Lowe
biaya pembuangan limbah, karena Denmark memiliki
(2001) ekologi industri bertujuan untuk: (1) Melestarikan
aturan lingkungan yang ketat dan standar yang tinggi.
ekologi dan sistem alam; (2) Memastikan kualitas hidup
Aktornya adalah, Kalundborg Municipality, Asnâ&#x20AC;&#x2122;s Power
yang baik untuk masyarakat; (3) Menjaga pertumbuhan
Station, pabrik eternit BPB Gyproc, pabrik farmasi
ekonomi dalam lingkup industri, perdagangan dan
Novo Nordisk, produsen enzim Novozymes, kilang
komersial.
minyak Statoil, Bioteknis Jordrens Soilrem, perusahaan limbah Noveren. Simbiosis yang terjadi melibatkan
B. Tinjauan Teoretis - Keuntungan
uap, panas, air, gas dan gipsum, abu, pupuk, bubur
Untuk industri (Lowe, 2001):
ragi, lumpur, dan limbah lainnya. Misalnya, produksi
1.
Memaksimalkan keuntungan
insulin Novo Nordisk menghasilkan bubur ragi sebagai
2.
Meminimalkan biaya produksi dengan
produk sampingan, yang diumpankan ke 800.000 ekor
PHQJXUDQJL ELD\D EDKDQ EDNX H´VLHQVL HQHUJL GDQ
babi. Pabrik desulfurisasi Statoil menciptakan produk
daur ulang limbah.
sampingan, amonium-tio-sulfat (sekitar 20.000 ton
3.
Meningkatkan daya saing industri
/ tahun) yang digunakan sebagai pupuk cair. Hasil
4.
Meningkatkan kolaborasi antarv pelaku industri
lingkungan: pertukaran limbah terdiri dari sekitar 2,9
Meningkatkan akses terhadap perbankan
juta ton bahan setiap tahun, konsumsi air kolektif telah
5.
Untuk lingkungan (Lowe, 2001): 1.
Mengurangi jumlah polusi dan limbah secara
berkurang sebesar 25% dan pembangkit listrik telah mengurangi penggunaan air hingga 60% melalui daur
VLJQL´NDQ
ulang. Hasil ekonomi: diperkirakan pada awal tahun
2.
Mengurangi penggunaan sumber daya alam
2001, industri tersebut memperoleh pengembalian
3.
Menciptakan udara air dan tanah yang bersih,
investasi sebesar US $ 160 juta untuk investasi sebesar
secara umum menciptakan lingkungan yang layak
$ 75 juta di bidang infrastruktur untuk menyampaikan
huni
produk sampingan dari satu pabrik ke tanaman lainnya.
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 69
Diperkirakan penghematan tahunan untuk
tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri
industri yang berada di Kalundborg sekitar
dimana dalam pedomen teknis disebutkan
$ 15 juta. Manfaat lain untuk industri meliputi,
bahwa Ppngelola Kawasan Industri adalah
berbagi pekerja, peralatan, dan informasi.
perusahaan pengelola kawasan industri, yang berkewajiban melakukan kegiatan: penyediaan/penguasaan tanah, penyusunan rencana tapak tanah, rencana teknis kawasan, penyusunan AMDAL, penyusunan tata tertib kawasan industri, pematangan tanah, pemasaran kavling industri, dan pembangunan serta pengadaan prasarana dan sarana penunjang termasuk pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan.
Gambar 6.1.3 Skema Rencana Agro-EIP Sumber: JICA dan Olah Data Penulis
Konstruksi on dan off site Sub-program ini terdiri dari 12 kegiatan
Rencana Detail Program Pembangunan Kawasan
yang disesuaikan dengan pedoman teknis pengembangan kawasan industri dan
Agro-Industri Berwawasan Lingkungan
ketentuan pengendalian ruang yang telah
dilakukan sebagai upaya meningkatkan
ditentukan dalam dokumen RTRW. Tujuannya
pendapatan Kabupaten Boyolali yang
adalah untuk menyiapkan segala sarana dan
diharapkan mampu memberikan pula
prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan
kesejahteraan bagi masyarakat. Program
industri di agro-EIP.
ini akan diterapkan dalam beberapa sub-
program, diantaranya:
Pra pengembangan Agro-EIP Dalam sub program ini akan terdapat
Pemberdayaan Masyarakat Salah satu kunci dari Agro-EIP adalah
bagaimana konsep ekologi industri dimana suatu kawasan industri dengan tingkat polusi
dua kegiatan yaitu (1) pembebasan lahan dan
dan limbah yang sedikit namun mampu
(2) tender investasi agro-eip. Sub program
memberikan kebermanfaatan yang tidak
ini bertujuan untuk menyiapkan skema
hanya kepada tenant di dalamnya, namun
pembiayaan untuk agro-eip yang dibarengi
juga kepada masyarakat di sekitar kawasan
dengan pembebasan lahan menggunakan
industri. Sehingga, sub program ini dirasa
mekanisme konsesi.
perlu dalam mewujudkan pemberdayaan
Perencanaan pengembangan Agro-
masyarakat juga sebagai upaya pemerataan
EIP
pembangunan.
Sub program iini beracuan dengan Permen Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010
70 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Studi Kelayakan
C. Skema Bisnis Dalam skema ini, Pemkab Boyolali
A. Kondisi Lahan Dengan mengambil contoh yaitu salah
melalui BUMD akan bertindak sebagai
satu kawasan yang dalam RTRW diarahkan
pengembang. BUMD bisa menjadi organisasi
sebagai kawasan industri di Kecamatan
pelaksana proyek yang bertindak sebagai
Ngemplak seluas 303,1 ha. Maka Agro-EIP
pengembang dan operator. Berdasarkan PP
yang akan dibangun menjadi 3 bagian lot
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan
sebagai berikut
Industri bahwa pengelolaan kawasan
Nomor Lot I II III
Area
Kepemilikan
30 ha 137 ha 137 ha
Individu/Masyarakat Individu/Masyarakat Individu/Masyarakat
Jumlah
industri dapat dilakukan oleh suatu lembaga berbadan hukum yaitu BUMN atau BUMD. Skema bisnis oleh inisiatif sektor publik
303 ha
(BUMD) ditunjukkan dalam diagram skematik
Tabel 6.1.1 Pembagian Lot Agro-EIP Sumber: Olah Data Penulis
B.
di bawah ini.
Luasan pemanfaatan lahan di Agro-
EIP
Jenis Pemanfaatan LO Lahan T1
LO T2
LO T3
Jumlah (LOT 1,2,3)
Area Pabrik
143
567
869
1.579
Kantor
38
30
30
98
-
27
-
27
BDS (Business Development Service) Area Distribusi
43
72
66
182
Pergudangan
43
40
52
134
Skema di atas didasarkan pada syarat
Taman
6
56
76
138
prasyarat bahwa modal dengan unsur hibah
Utilitas Umum
39
89
64
191
yang lebih besar harus diamankan oleh
Area Parkir
12
49
60
121
Pemerintah Pusat. Modal tersebut diambil
-
39
-
39
43
208
288
539
Jalan Masuk
-
54
6
60
Area resapan air
-
83
33
116
60
83
164
-
126
252
1.3 74
1.7 52
3.640
Area Keamanan Jalan Internal
Gambar 6.1.4 Skema Bisnis Agro-EIP Sumber: JICA dan Olah Data Penulis
Instalasi Pengolahan 21 Limbah Terpadu Area yang tidak 126 digunakan TOTAL 514
Tabel 6.1.2 Rencana Luasan Pemanfaatan Lahan Agro-EIP Sumber: Olah Data Penulis
oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Depkeu) dari donor dan / atau penyedia pinjaman (soft loan). Pinjaman lunak (soft loan) akan membawa tingkat bunga yang jauh lebih rendah daripada pinjaman komersial, yang nantinya akan dipinjamkan kepada BUMD Kab. Boyolali yang akan bertanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan guna mengganti pinjaman. Di sisi lain, dana hibah dapat
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 71
digunakan sebagai bagian dari modal
PAD Kabupaten Boyolali. Namun dengan
pembangunan Agro-EIP tanpa ada suatu
UXDQJ ´VNDO \DQJ VDQJDW NHFLO EDKNDQ
“keharusan” tertentu. Dengan memanfaatkan
cenderung terbebani maka Kabupaten
dana hibah dan pinjaman lunak tersebut,
Boyolali akan memerlukan bantuan keuangan
biaya proyek akan berkurang karena
publik untuk menjadi modal awal dalam
bunga lebih kecil. Lebih dari itu, lembaga
pembangunan Agro-EIP.
pelaksana tidak perlu mencari keuntungan lebih, dibandingkan dengan pengembang
E.
Analisa pembiayaan
swasta, untuk membagikan dividen kepada
Disini penulis akan menggunakan
pemegang saham. Akibatnya, tingkat sewa
asumsi bahwa dana yang didapat oleh BUMD
lot terbuka, SFB atau gedung perkantoran
sebagai pengelola akan mengakomodasi
bisa dikurangi. Sektor publik memainkan
pembebasan lahan, pembangunan limbah
peran utama dalam pengembangan berbagai
terpadu, jalan internal, drainase air hujan, dan
jenis zona industri seperti ini tercatat di China
tangki pasokan air. Pemasukan dari Agro-EIP
dan Thailand.
akan didapatkan dari baiaya sewa, bangunan perkantoran, dan biaya pelayanan persediaan
D.
Tarif Sewa Tarif sewa tahunan di kawasan industri
air bersih, saluran air limbah, biaya keamanan dan layanan lainnya.
lainnya di Indonesia (Bekasi) adalah US$ 19,1
Alokasi kavling berdasarkan arahan
untuk kavling terbuka. Selain itu, biaya tenaga
pengembangan seperti terlihat di tabel di
kerja dan biaya utilitas juga lebih tinggi
bawah ini
di Bekasi di banding dengan di Boyolali.
Jenis Pemanfaatan Lahan
Luas
Mengingat faktor-faktor ini maka akan sangat
Area Pengembangan
besar kemungkinan penerimaann Investasi
Area Persewaan
117 ha
Langsung Asing (FDI) mengalir ke Agro-EIP
Kavling Terbuka
30,25 ha
Boyolali ini.
219 ha
Perkantoran
12 ha
BDS
Jika tarif sewa tahunan untuk kavling terbuka di Taman Agroindustri diasumsikan
14,75 ha
Tabel 6.1.3 Alokasi Kavling Berdasarkan Arahan Pengembangan Sumber: Olah Data Penulis
sebesar US$ 10 dan perusahaan rata-rata di
Berikut adalah beberapa biaya sewa
Boyolali menyewa tempat terbuka standar
yang diasumsikan berdasarkan biaya sewa
seluas 2.500 meter persegi di Agro-EIP,
yang ada di Indonesia (Bekasi) ataupun di
perusahaan tersebut harus membayar US$
negara lain.
25.000 Per tahun atau menyumbang 20% dari pendapatan Kabupaten Boyolali dari sektor Industri Pengolahan hanya dari 1 kavling. Ini menyiratkan bahwa tarif sewa
Kavling Terbuka (US$/m2)
Kavling dengan bangunan Pabrik (US$/m2)
Perkantoran (US$/m2)
Biaya Sewa 1
8.00
35.00
70.00
Biaya Sewa 2
9.00
40.00
80.00
Biaya Sewa 3
10.00
45.00
90.00
Biaya Sewa 4
12.00
45.00
90.00
US$10 akan sangat menguntungkan bagi
72 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
7DEHO ¢ $VXPVL %LD\D 6HZD ¨ 6XPEHU -,&$
Dengan asumsi bahwa rasio debt-
IRR ekuitas sebesar 4% akan dikurangi
equity adalah 4.0. BUMD Kabupaten
menjadi USD 7,9 karena batas IRR merupakan
Boyolali akan membiayai 20% dari
WDQGD EDKZD VXDWX LQYHVWDVL H´VLHQ GLPDQD
pengembangan tahap awal sementara
laju pengembaliannya lebih besar dari
80% sisanya diasumsikan didapatkan dari
pada laju pengembalian apabila melakukan
SLQMDPDQ LQVWLWXVL ´QDQVLDO LQYHVWRU 6NHPD
investasi di tempat lain (bunga deposito
peminjaman diasumsikan mendapat suku
bank, reksadana dan lain-lain). Perkiraan
bunga sebesar 0,75% ditambah suku bunga
tarif sewa lahan pada kavling terbuka akan
pinjaman (on-lending rate) sebesar 2,75%,
sangat bersaing dengan kawasan industri lain
dengan pembayaran 30 tahun periode
yang berada di Indonesia, seperti yang ada di
termasuk tenggat waktu 10 tahun.
bekasi karena dalam skema ini penyewa bisa
.HOD\DNDQ ´QDQVLDO SHQJHPEDQJDQ
mengurangi 50% biaya sewa dibandingkan
dalam skema ini akan dibandingkan dengan
dengan di Bekasi dan dengan itu semua
biaya rata-rata modal (4% per tahun) sesuai
diharapkan mampu menarik investor.
dengan Asian Development Bank. Target ekuitas IRR (4,0%) dicapai dalam tiap opsi yang akan diberi warna kuning. Dalam skema ini, tarif sewa tahunan untuk plot terbuka untuk memenuhi target
Opsi 1
Opsi 2
Opsi 3
Biaya Sewa 1: Kavling Terbuka USD 8, SFB USD 35, Perkantoran USD 70
Tarif Sewa Tahunan (per m2 )
Dibawah 0%
5.09%
12.06%
Biaya Sewa 2: Kavling Terbuka USD 9, SFB USD 40.0, Perkantoran USD 80
Dibawah 0%
15.29%
19.32%
Biaya Sewa 3: Kavling Terbuka USD 10, SFB USD 45.0, Perkantoran USD 90
0.54%
20.11%
24.03%
Biaya Sewa 4: Kavling Terbuka USD 12, SFB USD 45, Perkantoran USD 90
7.56%
24.44%
28.51%
Source: JICA
Note: Opsi yang layak secara finansial (IRR ekuitas lebih dari 4,0%) diberi warna kuning Tabel 6.1.5 Opsi Tarif Sewa Agro-EIP Sumber: Olah Data Penulis
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 73
74 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI Tender investasi Agro-EIP
Pembebasan Lahan
Kegiatan
Pertemuan pemangku kepentingan Agro-EIP dengan Tokoh Masyarakat
Konstruksi pengolahan limbah terpadu
Konstruksi area resapan air
Konstruksi jalan masuk
Konstruksi jalan internal Agro-EIP
Konstruksi area keamanan
Konstruksi area parkir
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan daur ulang sisa bahan baku dan limbah
Kondstruksi on dan off site
Konstruksi utilitas umum
Konstruksi taman
Konstruksi area pergudangan
Konstruksi area distribusi
Konstruksi area perkantoran
Konstruksi area pabrik
Pematangan lahan
Penyusunan rencana Perencanaan pengembangan tapak tanah Agro-EIP Penyusunan AMDAL
Pra-pengembangan Agro-EIP
Sub-Program
Pentahapan 1
2
3
4
5
1
2
Tabel 6.1.6 Pentahapan Program Sumber: Olah Data Penulis
5 tahun 3 3
5 tahun 4 4
5
BUMD pelaksana dan Masyarakat
BUMD pelaksana dan Masyarakat
BUMD pelaksana/Kontraktor bekerjasama dengan investor
Dinas Pekerjaan Umum/ BAPPEDA/Kontraktor
Dinas Pekerjaan Umum/ BAPPEDA/Konsultan
Dinas Pekerjaan Umum/ BAPPEDA
Dinas Pekerjaan Umum/ BAPPEDA
Dinas Pekerjaan Umum/ BAPPEDA
Pelaksana
Kerangka Kerja Logis Deskripsi
Indikator
Sumber verifikasi
Asumsi
Impact/goal/sasaran Meningkatkan PAD Kabupaten Boyolali melalui sektor industry
Sumbangan sektor industry pada PDRB naik menjadi 45% dari total PDRB
SKPD yang terlibat: 1. Dinas Perindagkop 2. BPS. 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jaringan infrastruktur penghubung kawasan AgroEIP dengan wilayah yang lebih luas sudah terbangun.
Mewujudkan kegiatan industri Jumlah produksi sektor industri bertambah 20% per 2 tahun sebagai penopang perekonomian wilayah yang ramah lingkungan di Kabupaten Boyolali Meningkatkan daya saing Kabupaten Jumlah pelaku industri bertambah 20% per 5 tahun Boyolali sebagai satu-satunya wilayah dengan Eco-Industrial Park di Pulau Investasi di sektor industri bertambah 2 kali lipat per 5 tahun Jawa Tujuan Memudahkan kegiatan industri yang terkontrol dan terintegrasi
Mensejahterakan masyarakkat Kabupaten Boyolali
Bandara Internasional Adi Alat verifikasi: 1. Data Sumarmo mampu menjadi jumlah produksi di sektor gerbang menuju pasar industri 2. Data jumlah internasional penjualan barang/produk industry 3. Data investasi mas
Kesiapan kawasan Agro-EIP untuk kegiatan industri
SKPD yang terlibat: 1. Dinas Perindagkop 2. BUMD pengelola Agro EIP
Serapan tenaga kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Terbangunnya infrastruktur penghubung dari dan menuju kawasan agropolitan
Dinas Pekerjaan Umum
Lahan seluas 303 ha terbebaskan
Sumber pembiayaan didukung: 1. APBD 2. BUMD 3. Kerjasama Pemerintah Swasta
trickle down effect bagi masyarakat sekitar kawasan Agro-EIP
Output Lahan seluas 303 ha siap digarap
Investor atau konsorsium menjadi pengelola Agro-EIP Pedoman pemanfaatan tapak AgroEIP Mendapat perizinan pembangunan Agro-EIP Kavling yang disediakan mampu mengakomodasi kebutuhan industri
Mendapat investor atau konsorsium yang siap berinvestasi
Kawasan Agro-EIP siap dioperasikan
Terbangunnya konstruksi sarana dan prasara Agro-EIP
Terjalin hubungan baik antara masyarakat dengan pengelola
Bertemunya kedua belah pihak dalam menentukan arah
Masyarakat yang berdaya dan mampu memproduksi produk berkualitas
Terbentuknya industri kecil yang dipraksarai oleh masyrakat dan diberi modal oleh pengelola Agro-EIP
Dokumen teknis rencana tapak Agro-EIP
Kapasitas Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai pengelola melalui BUMD mampu memliki kapasitas yang mumpuni
Kegiatan
Anggaran (dalam juta rupiah) Sumber pembiayaan
Studi kelayakan lokasi
300
APBD 2. Kerjasama Pemerintah Swasta
Pembebasan lahan lokasi
Total: 2.000.000
APBD dan aset pemkab
Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat menjamin lahan siap digarap sebelum melakukan tender investasi sebagai bentuk konsesi terhadap investor.
Lahan siap dibangun sarana dan prasarana
Pra-pengembangan Agro-EIP
Kondstruksi on dan off site
Jaringan infrastruktur penghubung kawasan AgroEIP dengan wilayah yang lebih luas sudah terbangun.
Studi kelayakan berkualitas baik sehingga mampu meyakinkan investor.
Dokumen AMDAL
Input (sub program)
Perencanaan pengembangan AgroEIP
Kualitas skill SDM sudah cukup untuk masuk pasar tenaga kerja
Tender investasi Agro-EIP Penyusunan rencana tapak tanah
Tahap 1: 180.000 Tahap 2: 910.000 Tahap 3: 910.000 500 200
APBD APBD
Penyusunan AMDAL
300
APBD
Pematangan lahan
500
APBD
Konstruksi area pabrik
25.000.000
Peminjaman dengan lembaga keuangan/investor
Konstruksi area perkantoran Konstruksi area distribusi Konstruksi area pergudangan Konstruksi taman Konstruksi utilitas umum Konstruksi area parkir Konstruksi area keamanan Konstruksi jalan internal Agro-EIP Konstruksi jalan masuk Konstruksi area resapan air Konstruksi pengolahan limbah terpadu Pertemuan pemangku kepentingan Agro-EIP dengan Tokoh Masyarakat Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan daur ulang sisa bahan baku dan limbah
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan dapat membantu penjaminan dan pembiayaan Belum ada kawasan industry yang ramah lingkungan dan terintegrasi di Kabupaten Boyolali
Skema pembiayaan melalui KPS dengan porsi pembiayaan 70% debt dan 30% ekuitas
500 2.000
Pendapatan dari Agro-EIP tahap 1 Pendapatan dari Agro-EIP tahap 1
Tabel 6.1.7 Kerangka Kerja Logis Program Sumber: Olah Data Penulis
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 75
2 Program Agribisnis Peternakan Sapi Perah Kabupaten Boyolali ULFAH CHOERUNNISA NL - 41730
Latar Belakang
sentra peternakan sapi di Boyolali. Pada tahun 2014 terdapat 86.988 ekor sapi
Boyolali merupakan kabupaten yang memiliki sumber daya cukup melimpah, salah satunya di bidang
pedaging dan 86.363 ekor sapi perah yang mampu
peternakan. Dalam PDRB Kabupaten Boyolali tahun
menghasilkan 8.209.230 kg daging dan 45.554.919
2015, peternakan masuk ke dalam sektor pertanian.
liter susu (Tim Boyolali, 2016). Sektor peternakan telah
Sektor pertanian merupakan penyumbang PDRB
membuka peluang usaha yang mampu menyerap
terbesar di Kabupaten Boyolali. Sektor pertanian
tenaga kerja sebesar 63.397 orang. Akan tetapi, dalam
menyumbang sekitar 22,50% pada tahun 2015.
beberapa tahun terakhir, sektor Penjualan susu ke pabrik memiliki nilai yang
Berdasarkan hasil analisis Tim Studio Boyolali (2013) didapatkan bahwa cadangan lahan pakan
besar, tetapi tidak semua peternak memiliki akses
ternak yang belum termanfaatkan di Kabupaten
untuk memasarkan produksi susu sapinya ke pabrik.
Boyolali sebesar 4338,84 ha untuk batas aman atau
Hanya peternak besar dengan kualitas bagus yang bisa
sebesar 65774,36 ha untuk batas minimum. Sedangkan
mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan susu ke
cadangan berat ternak yang ada sebesar 6911,33 ton
pabrik pengolahan. Peternak-peternak kecil biasanya
atau senilai 489,4 miliar rupiah. Selain itu, Kabupaten
tergabung dalam KUD dan menjual susu sapi melalui
Boyolali dikenal sebagai sentra penghasil susu sapi di
KUD, tetapi harganya jauh berbeda dengan peternak
Jawa Tengah. Susu sapi yang ada di Boyolali dihasilkan
besar. Produk susu dan daging yang ada di Boyolali
dari peternakan sapi yang berpusat di beberapa wilayah kecamatan di Boyolali diantaranya adalah
belum banyak yang diolah lebih lanjut menjadi produk
Kecamatan Selo, Ampel, Cepogo, Musuk, Boyolali dan
turunan sehingga tidak menghasilkn nilai tambah. Selain
Mojosongo. Daerah-daerah tersebut dikenal sebagai
itu, potensi sektor peternakan di Boyolali juga belum
76 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan
melalui peningkatan kualitas dan produktivitas
kesejahteraan di Kabupaten Boyolali. Menimbang nilai
sumberdaya masyarakat peternak.
kestrategisan sektor peternakan dalam pembangunan
Mengembangkan agribisnis peternakan
maka dirumuskan sasaran pembangunan
dalam mendorong peningkatan pedapatan
“mengoptimalkan sumberdaya peternakan komoditas
dan perluasan kesempatan kerja dan juga
unggulan sapi dan olahannya” dalam misi ke empat
kesempatan berusaha di pedesaan.
yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk mengembangkan ekonomi inklusif dan
Landasan Hukum
berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan
Landasan hukum yang digunakan dalam melakukan
program pada subsektor peternakan dalam rangka
perencanaan adalah sebagai berikut.
mengembangkan potensinya agar mampu membawa
UU No.26 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan tata ruang;
kesejahteraan bagi masyarakat di Boyolali.
UU No. 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup;
UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak
Metode Perencanaan Perencanaan optimalisasi potensi agribisnis *DPEDU *UD´N 7UHQ +DVLO 3URGXNVL 7HUQDN 6DSL .DEXSDWHQ Boyolali Sumber: Kabupaten Boyolali Dalam Angka
ternak sapi di Kabupaten Boyolali dilakukan degan beberapa metode diantaranya adalah sebagai berikut. Studi Pustaka Studi pustaka digunakan untuk mencari referensi teori terkait pengembangan agribisnis peternakan. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk mencari preseden sektor peternakan. &RVW %HQH´W $QDO\VLV &%$
$QDOLVLV ELD\D PDQIDDW FRVW EHQH´W DQDO\VLV adalah suatu alat analisis dengan prosedur yang sistematis untuk membandigkan serangkaian biaya dan manfaat yang relevan dengan sebuah aktivitas atau proyek. Analisis biaya manfaat digunakan untuk
*DPEDU *UD´N %DQ\DNQ\D 3HQHULPDDQ GDQ 3HQMXDODQ 6XVX Sumber: Kabupaten Boyolali Dalam Angka
menentukan kelayakan sebuah proyek. Metode Perbandingan Manfaat dan
Tujuan Perencanaan Tujuan dilakukannya perencanaan optimalisasi subsektor peternakan adalah sebagai berikut.
Dengan kriteria ini maka proyek yang dilaksanakan adalah proyek yang
Merencanakan pengembangan kawasan
mempunyai angka perbandingan lebih
agropolitan sentra peternakan khususnya sapi
besar dari satu.
sebagai komoditas unggulan di Kabupaten
Biaya (BCR)
Berdasarkan metode ini, suatu proyek akan
Boyolali.
dilaksanakan apabila BCR > 1. Metode BCR akan
Meningkatkan kesejahteraan peternak, melalui
memberikan hasil yang konsisten dengan metode NPB,
peningkatan pendapatan yang diperoleh
apabila BCR > 1 berarti pula NPB > 0.
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 77
Kerangka Berpikir
Masalah
perkembangan sektor peternakan masih fluktuatif ketergantungan terhadap perusahaan besar pemasok produk peternakan produk hasil peternakan belum terwadahi dalam industri pengolahan hasil peternakan perbedaan kesempatan pemasaran produk membutuhkan modal besar
Visi Terwujudnya Kabupate Boyolali yang Sejahtera dan Berdaya Saing dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan Berkelanjutan Misi Mengoptimalkan Pemanfaatan SDA untuk Mengembangkan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
Sasaran Mengoptimalkan Sumber Daya Peternakan Komoditas Unggulan Sapi
Potensi
mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar komoditas unggulan (LQ daging=3,52; kulit= 3,15; susu=1,03) komoditas memiliki peluang diekspor ke daerah lain cadangan lahan pangan ternak 4338,84 ha untuk batas aman atau sebesar 65774,36 ha untuk batas minimum
Program Optimalisasi Agribisnis PeternakanSapi Perah
Subsistem Input dan Sarana Produksi Insentif Pengadaan Input, Sarana, dan Prasarana Produksi
Subsistem Usaha Budidaya Peternakan Peningkatan kualitas Produksi Ternak
Subsitem Pengolahan Pembangunan dan Pengembangan Agroindustri Pengolahan Hasil Peternakan
Subsistem Pemasaran Pengembangan Informasi Pasar dan market intelligence
Subsistem Penunjang Peningkatan Peran Kelembagaan Masyarakat
Gambar 6.2.3 Kerangka Berpikir Perencanaan Sumber: Penulis
Berdasarkan potensi dan masalah pada subssktor peternakan maka dirumuskan program
Konsep Rencana a. Tinjauan Teoritis Kawasan Agropolitan Menurut Undang-Undang nomor 26 tahun
Optimalisasi Agribisnis Peternakan Sapi. Program tersebut selaras dengan visi Kabupaten Boyolali di
2007 tentang Penataan Ruang, kawasan agropolitan
tahun 2035 yaitu Terwujudnya Kabupate Boyolali
adalah kawasan yang terdiri ari satu atau lebih
yang Sejahtera dan Berdaya Saing dengan
pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai
Pengembangan Kawasan Agropolitan Berkelanjutan.
sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber
Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam misi
daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya
keempat yaitu Mengoptimalkan Pemanfaatan SDA
keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan
untuk Mengembangkan Ekonomi Inklusif dan
satuan siste permukiman dan sistem agribisnis.
Berkelanjutan. Di mana sasaran dari misi tersebut
Pengembangan kawasan agropolitan dirancang dan
adalah Mengoptimalkan Sumber Daya Peternakan
dilaksanakan dengan mensinergikan potensi-potensi
Komoditas Unggulan Sapi. Program optimalisasi
yang dimiliki kawasan tersebut untuk mendorong
agribisnis peternakan sapi menggunakan konsep
berkembangnya sistem usaha agribisnis yang
agribisnis yang dapat dibagi ke dalam subsistem
berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan
yaitu subsistem hulu, usaha peternakan, hilir, dan jasa
terdesentralisasi, serta digerakkan oleh masyarakat
penunjang. Selanjutnya subsistem tersebut dijabarkan
dan difasilitasi oleh pemerintah. Sistem Agribisnis
dalam butir-butir subprogram. Subprogram kemudian
Agribisnis merupakan sistem yang berinteraksi
dituangkan dalam kegiatan.
membentuk suatu bisnis sektor pertanian yang bekerja pada acuan food supply (disperta.cianjurkab.go.id). Sistem ini berjalan dengan cara mengintegrasikan sektor hulu dan hilir. Subsistem hulu hilir agribisnis dapat dijelaskan sebagai berikut.
78 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Subsistem Hulu (Penyediaan Sarana Produksi)
Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan dan Pelatihan
menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran.
Transportasi
Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengelolaan
Sub sistem penyediaan sarana produksi
dari sarana produksi, teknologi dan sumberdaya agar
Kebijakan Pemerintah Pengembangan agribisnis peternakan
penyediaan sarana produksi atau input usaha tani
memadukan kegiatan on farm (pemeliharaan) dan
memenuhi kriteria tepat waktu, tepat jumlah, tepat
kegiatan off farm hulu dan hilir (industri pakan,
jenis, tepat mutu, dan tepat produk.
pengolahan, pedagang dan eksportir).
Subsistem Usaha Tani (Proses Produksi) Sub sistem ini mencakup kegiatan pembinaan
dan pengembangan usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Termasuk ke dalam kegiatan ini adalah perencanaan pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan pola usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer. Subsistem usaha tani ditekankan pada usaha tani yang intensif dan sustainable. Hal WHUVHEXW PHQJLQGLNDVLNDQ XSD\D LQWHQVL´NDVL WDQSD meninggalkan kaidah-kaidah pelestarian sumber daya alam.
Subsistem Hilir Subsistem Agroindustri/Pengolahan Hasil Lingkup kegiatan ini tidak hanya aktivitas
Gambar 6.2.5 Alur Pengembangan Agribisnis Berbasis Peternakan Sumber: Adnyana, 2002
Preseden Mt. Nicholas Station terletak di sisi Danau
pengolahan sederhana di tingkat petani, tetapi
Wakatipu, menempat area seluas 40.000 ha,
menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari
dihuni oleh sekitar 30.000 domba dan 2.200 sapi.
penanganan pasca panen produk pertanian sampai
Peternakan ini sudah ada sejak tahun 1860, hingga
pada tingkat pengolahan lanjutan dengan maksud
saat ini masih dikelola secara kekeluargaan (family
untuk menambah value added dari produksi primer
owned). Peternakan ini memproduksi wol berkualitas
tersebut.
tinggi yang dihasilkan dari biri biri (merino sheeps).
Bulu domba tersebut dipasok ke perusahaan yang
Subsistem Pemasaran Subsistem pemasaran mencakup pemasaran
memproduksi baju-baju outdoor seperti merek
hasil-hasil usaha tani dan agroindustri baik untuk pasar
Icebreaker (www.mtnicholas.co.nz dalam www.
domestik maupun ekspor. Kegiatan utama subsistem
kompasiana.com).
ini adalah pemantauan dan pengembangan informasi pasar dan market intelligence pada pasar domestik dan pasar luar negeri.
Subsistem Jasa Penunjang Subsistem ini merupakan penunjang kegiatan
pra dan pascapanen yang meliputi:
Sarana Tataniaga
Perbankan/Perkreditan
Penyuluhan Agribisnis
Kelompok Tani
Infrastruktur Agribisnis
Koperasi Agribisnis
BUMN
Swasta
Gambar 6.2.6 Peternakan Sapi di Mt. Nicholas Station Sumber: www.mtnicholas.co.nz
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 79
Rencana Detail Program Optimalisasi Subsektor Peternakan melalui Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Program optimalisasi sumber daya peternakan
Produktivitas ternak dapat ditingkatkan melalui kegiatan beternak yang tepat. Selain itu, dapat juga menggunakan teknologi tepat guna. Peningkatan produktivitas ternak sapi juga dapat dilakukan dengan
khususnya sapi merupakan upaya untuk meningkatkan
memperhatikan pasokan makanan ternak berkualitas.
nilai tambah subsektor peternakan dalam PDRB. Nilai
Selain itu, diperlukan juga edukasi bagi masyarakat
tambah tersebut diharapkan mampu mendukung visi
peternak terkait optimalisasi produktivitas ternak. Hal
pembangunan Kabupaten Boyolali tahun 2035 yaitu
tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas
â&#x20AC;&#x153;Terwujudnya Boyolali yang Sejahtera dan Berdaya
peternak dalam rangka meningkatkan produksi ternak.
Saing dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan
Subsitem Pengolahan
yang Berkelanjutanâ&#x20AC;?. Sejauh ini, peternakan di Boyolali masih
3.
Pembangunan dan Pengembangan
Agroindustri Pengolahan Hasil Peternakan Selama ini belum banyak kegiatan pengelolaan
terbatas pada kegiatan on farm atau kegiatan beternak di lapangan saja sehingga produktivitas
hasil ternak di Kabupaten Boyolali. Padahal
nilai tambahnya tidak begitu optimal. Apalagi dengan
pengelolaan hasil ternak mampu memberikan nilai
kemunculan berbagai industri besar seperti garmen di
tambah yang besar. Sebagian besar hasil ternak
Kabupaten Boyolali yang turut menggeser eksistensi
disuply ke pabrik-pabrik besar pengelolaan susu di luar
peternakan sapi di Boyolali. Selain itu, perbedaan
Boyolali. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait
kesempatan pemasaran produk susu peternak besar
pengeloaan hasil ternak seperti susu dan daging
dan kecil di Boyolali juga menjadi permasalahan yang
membuat pengelolaan hasil ternak di Boyolali menjadi
membutuhkan solusi. Oleh karena itu, diperlukan upaya
minim. Oleh karena itu, diperlukan pengorganisasian
perencanaan optimalisasi subsektor peternakan yang
agroindustri masyarakatyang didorong melalui industri
mampu mengintegrasikan subsistem hulu hilir seingga
kecil menengah.
mampu menciptakan dan memperluas peluang bagi
Subsistem Pemasaran
para peternak.
4.
Pengembangan informasi pasar dan market
Sub Program
intelligence Salah satu permasalahan pada subsektor
Program Optimalisasi Subsektor Peternakan dikembangkan dengan konsep Agribisnis. Perencanaan
peternakan adalah perbedaan kesempatan pemasaran
agribisnis peternakan sapi di Kabupaten Boyolali
peternak kecil dan peternak besar. Kesempatan
dibagi ke dalam empat subsistem agribisnis sebagai
pemasaran berkaitan dengan link antara penjual dan
berikut.
pembeli. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi
Subsistem Input dan Sarana Produksi 1.
Insentif Pengadaan Input, Sarana, dan
Prasarana Produksi
pasar yang mampu membantu peternak untuk mampu memasarkan hasil ternak berupa susu dan daging sapi ataupun produk olahan hasil ternak. Subsistem Penunjang
Salah satu permasalahan dalam agribisnis peternakan sapi adalah mahalnya biaya input, sarana,
5. Peningkatan Peran Kelembagaan Masyarakat
dan prasarana produksi. Sehingga memerlukan
Keorganisasian kelompok ternak diperlukan
suntikan dana dan modal daripemerintah atau kerja
untuk membangun ketangguhan peternak sapi di
sama dengan investor dengan mekanisme yang
Boyolali. Keorganisasian tersebut dapat menjadi
menguntungkan kedua belah pihak.
wadah bagi pengembangan kegiatan peternakan.
Selain itu, untuk memeperkecil biaya
Di sisi lain modal yang besar dalam pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana dibuatlah sarana
peternakan kurang bisa dijangkau oleh masyarakat
dan prasarana peternakan secara komunal yang
golongan ekonomi menengah ke bawah. Oleh
difasilitasi oleh pemerintah atau kerja sama dengan
karena itu, dengan pembentukan keorganisasian
pihak swasta.
kelompok ternak diharapkan dapat menjadi usaha
Subsistem Usaha Budidaya Peternakan
bersama peternak dalam mengembangkan ternaknya.
2.
Peningkatan Kualitas Produksi Ternak
Selain itu, keorganisasian ini dapat juga melakukan
80 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
kerja sama dengan perusahaan-perusahan dalam
dengan memberikan edukasi kontinyu terkait dengan
pengembangannya dengan mekanisme menempatkan
peningkatan kualitas produksi ternak seperti kegiatan
para peternak sebagai rekan bisnis (corporate
riset pengembangan ternak dan produk hasil ternak;
farming).
sosialisasi, pelatihan bagi para peternak sapi.
Kualitas sumber daya peternak merupakan aspek penting dalam proses produksi. Ketidaktahuan para peternak tentang cara mengelola hewan ternak
Kerangka Kerja Logis Tabel di samping akan menunjukkan kerangka
akan mempengaruhi keberhasilan produksi hewan
kerja logis dari program Optimalisasi Agribisnis
ternak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah
Peternakan Sapi Perah.
Tabel 6.2.1 Kerangka Kerja Logis Sumber: Penulis, 2017
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 81
Kelayakan Program Tabel di atas menunjukkan hasil analisis biaya manfaat program “Optimalisasi Agribisnis Peternakan Sapi Perah”.
82 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
%HUGDVDUNDQ KDVLO DQDOLVLV FRVW EHQH´W QLODL E F ! +DO tersebut menunjukkan bahwa program layak untuk dijalankan.
Tabel 2 Cost BenefitAnalysis Sumber: Penulis,2017
7DEHO &RVW %HQH´W $QDO\VLV Sumber: Penulis, 2017
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 83
84 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Tabel 6.2.3 Pentahapan Rencana Sumber: Penulis,2017
Pentahapan 3HODNVDQDDQ SURJUDP VHFDUD ´VLN OHELK EDQ\DN dilakukan pada tahap lima tahun pertama. Terutama dalam tahap mempersiapkan sarana dan prasarana untuk peternakan. Sementara tahap lima tahun berikutnya difokuskn pada pembangunan sumber daya manusia dan kelembagaan serta keorganisasian kelompok ternak. Dan secara berkala setiap lima tahun sekali diselenggarakan pameran bursa mitra untuk membuka peluang investasi bagi para kelompok ternak.
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 85
3 Program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu KIANA PUTI AISHA - 41776
Latar Belakang Sektor pertanian merupakan sektor yang
yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, program ini juga merupakan perwujudan Peraturan Menteri
memberikan kontribusi terbesar untuk PDRB Boyolali.
Pertanian Republik Indonesia Nomor: 43/Permentan/
Dari tahun ke tahun sektor ini mencapai nilai tertinggi
Ot.010/8/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
nilai produktivitas di Boyolali dengan nilai produktivitas
Kementerian Pertanian Pasal 13 Bagian Perencanaan
mencapai angka rat-rata 54,33 Kw perkecamatan.
Wilayah menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan
Kontribusi besar ini disebabkan oleh kondisi wilayah di
koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan
Kabupaten Boyolali yang mendukung. Sektor pertanian
wilayah berbasis peternakan dan pembangunan
terbagi menjadi pertanian bahan pangan, perkebunan,
pertanian terpadu (pola integrasi). Merujuk pada pembangunan pertanian di
peternakan, kehutanan dan perikanan. Dari keempat komoditas tersebut, komodistas pertanian pangan
Indonesia yang berorientasi pada pembangunan
merupakan komoditas yang baling banyak unggul
pertanian yang berkelanjutan, maka Boyolali perlu
ditiap-tiap kecamatan
menerapkan prinsip yang sama, dengan penekanan
Sesuai dengan visi Kabupaten Boyolali yaitu
pada kemampuan masyarakat untuk dapat
â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153;Terwujudnya Boyolali yang Sejahtera dan Berdaya
mewujudkan kesejahteraannya dengan kemampuan
Saing dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan
sendiri. Diperlukan adanya optimalisasi pemanfaatan
yang Berkelanjutanâ&#x20AC;?, program Pengembangan
sumber daya alam, teknologi yang dapat diperoleh
Kawasan Pertanian Terpadu berperan sebagai
dengan murah, mudha digunakan, serta penataan
perwujudan Boyolali yang sejahtera dan berdaya
kelembagaan pertanian di pedesaan guna membnagun
saing, terkorelasi dengan Misi Mengoptimalkan
pertanian dengan paradigm ini.
pemanfaatan SDA untuk mengembangkan ekonomi
86 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Dengan konsep pertanian terpadu,
Boyolali dapat mengedepankan potensi kawasan
Landasan Hukum
dan kemampuan masyarakatnya. Keunggulan
1.
komparatif yang berupa sumberdaya alam perlu
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
diiringi dengan peningkatan keunggulan kompetitif
Berkelanjutan.
yang diwujudkan melalui penciptaan sumberdaya
2.
manusia dan masyarakat pertaniab yang semakin
Tahun 2010 Tentang 2010 Rencana Pembangunan
profesional. Arah pembangunan pertanian menurut
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
paradigma baru ini dapat diwujudkan terutama melalui
Boyolali Tahun 2005-2025.
upaya pemihakan dan pemberdayaan masyarakat.
3.
Penguatan kelembagaan pembangunan pertanian
9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
dapat dilakukan melalui pembangunan partisipatif
Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031.
untuk mengembangkan kapasitas masyarakat,
4.
dan berkembangnya kemampuan aparat dalam
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
menjalankan fungsi lembaga pemerintah yang
5.
berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Nomor: 43/Permentan/Ot.010/8/2015 Tentang
Secara umum dapat dikatakan bahwa
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
pembangunan sektor pertanian sangat strategis bagi
6.
pembangunan daerah. Posisi ini sepatutnya menjadi
Permentan/Ot.140/10/2009 Tentang Kebijakan Dan
pendorong bagi sektor pertanian untuk melakukan
Strategi Penyuluhan Pertanian
evaluasi kembali tentang peran strategisnya. Sebagai
7.
antisipasi maka perlu dimiliki komitmen untuk
Permentan/Ot.140/2/2008 Tentang Pedoman
melaksanakan arah baru pembangunan pertanian,
Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun
pembangunan yang berorientasi pada manusia
Anggaran 2008
Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 49/
Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 12/
berdasarkan kemampuan dan potensi sumberdaya, serta daya dukung lokal, untuk mewujudkan kesejehteraan masyarakat seluas-luasnya. Terkait
Metode Perencanaan A.
dengan alasan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten
Analisis Wilayah Analisis wilayah dilakukan guna meninjau
perlu menyusun strategi pengembangan kawasan
potensi dan permasalahan yang ada. Tujuannya untuk
pertanian terpadu Daerah Kabupaten Boyolali
memperkuat dasar dilakukannya perencanaan. Dalam hal ini, analisis membuktikan bahwa proyeksi sektor
Adapun sub-program pengembangan kawasan
pertanian akan terus meningkat, oleh karena itu,
agro industri yang berwawasan ini meliputi:
diperlukan program Pembangunan Kawasan Pertanian
Tujuan Perencanaan
Terpadu (Kapetdu) untuk menunjang keberlanjutan
1.
Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian petani di Kabupaten
pertanian di Boyolali. B.
Studi Literatur
2.
Boyolali
3.
Meningkatnya produktivitas tanaman pangan
data-data atau sumber-sumber yang berhubungan
dan peternakan Boyolali
dengan topik yang diangkat dalam menunjang
Mengurangi ketergantungan kepada input
analisa dan urgensi pengangkatan program. Selain itu,
eksternal yang ditentukan pasar dan subsidi
preseden dan teori yang ditemukan dapat menjadi
pemerintah
acuan dalam perencanaan program Pembangunan
Memberikan rekomendasi atas sistem pertanian
Kawasan Pertanian Terpadu Boyolali
4.
5.
terpadu
Studi literatur digunakan untuk menghimpun
C.
Analisis Studi Kelayakan Dengan menjabarkan elemen dari cost dan
EHQH´W ODOX GLYDOXDVL VHFDUD HNRQRPL DQDOLVLVL LQL
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 87
berfungsi untuk menyimpulkan layak atau tidaknya
adalah pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk
VHEXDK SURJUDP GLMDODODQNDQ VHFDUD ´QDQVLDO
usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia
Caranya ialah dengan menghitung besaran cost yang
yang berubah, sekaligus mempertahankan atau
GLNHOXDUNDQ ODOX GLEDQGLQJNDQ GHQJDQ EHQH´W \DQJ
meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan
diharapkan. Analisis lanjutan juga diperlukan untuk
sumber daya alam. Sistem pertanian berkelanjutan dapat
menentukan peran-peran dalam ranah teknis, terutama
dilaksanakan dengan menggunakan empat macam
pembiayaan. D.
model sistem, yaitu sistem pertanian organik, sistem
Kerangka Kerja Logis Kerangka kerja Logis merupakan kerangka yang
pertanian terpadu, sistem pertanian masukan luar
akan dipakai dalam pengorganisasian program bahkan
rendah, dan sistem pengendalian hama terpadu.(Salikin,
tahap-tahap berikutnya dalam manajemen program
2003) Konsep sistem pertanian terpadu adalah
yaitu pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program
mengkombinasikan berbagai macam spesies tanaman
Kerangka Berpikir
dan hewan dan penerapan beraneka ragam teknik
Dalam menyusun sebuah program diperlukan
untuk menciptakan kondisi yang cocok untuk
sebuah kerangka berpikir yang baik. Pada program
melindungi lingkungan juga membantu petani menjaga
pengembangan kawasan pertanian terpadu, kerangka
produktivitas lahan mereka dan meningkatkan
berpikir terbagi dua, yakni dari perspektif pelaksanaan
SHQGDSDWDQ PHUHND GHQJDQ DGDQ\D GLYHUVL´NDVL XVDKD
oleh masyarakat hingga pengawasan berupa
tani. Salah satu konsep penerapan pertanian terpadu
monitoring dan evaluasi oleh pemerintah.
yang dapat meningkatkan pendapatan usaha tani petani pada lahan sawah irigasi adalah konsep integrasi tanaman padi, perikanan dan peternakan (integrasi
Tanaman Pangan Padi, Palawija, Sayuran dĞŬŶŽůŽŐŝ īĞĐƚŝǀĞ DŝĐƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵĞ
Nutrisi
Padi, Ikan, Itik, Azolla dan Sapi), integrasi ini disamping mendatangkan pendapatan sampingan, penggabungan
Sumber Makanan & Penghasilan
Petani Peternak
Sumber Makanan & Penghasilan
Minapadi
Ternak Sapi,
Ayam, Kambing, Ikan
Sumber Makanan & Penghasilan
hubungan saling menguntungan antara satu sama lain ini (simbiosis mutualisme) juga memberikan dampak
Sumber Energi
ExĐreta a
Nutrisi
usaha tani terpadu yang berpijak pada pemanfaatan
lingkungan yang positif bagi pertanian berkelanjutan Pertanian terpadu biosiklus adalah pertanian
Biodigester
yang mengintegrasikan tanaman, ternak, dan ikan Komunitas Kapetdu Desa
dalam satu siklus (biosiklus) sedemikian rupa sehingga hasil panen dari satu kegiatan pertanian dapat menjadi
Monev oleh Pemerintah
Gambar 6.3.1 Kerangka Berpikir Sumber: Hasil Analisis Studio
input kegiatan pertanian lainnya, selebihnya dilepas ke pasar. Dengan pola itu ketergantungan petani dengan input produksi dari luar dapat diminimalisasi. Misalnya pakan untuk ternak dan ikan sebagian dapat dipenuhi dari hasil tanaman dan limbah, sedangkan kebutuhan pupuk organik dapat diperoleh dari kotoran hasil ternak.
Kerangka Berpikir
Kotoran ternak ditampung dalam biodigester
Tinjauan Teoritis
untuk diambil gas metannya dan dapat dimanfaatkan
Berdasarkan referensi dari Technical Advisory
untuk memasak bahkan untuk energi listrik. Dengan
Committee of the CGIAR (TAC-CGAR, 1988), CGIAR
sistem pertanian terpadu biosiklus itu, petani
(Consultative Group on International Agricultural
memperoleh sumber penghasilan yang beragam dari
Research) atau Lembaga Konsultasi Penelitian
GLYHUVL´NDVL SURGXN KDVLO SHUWDQLDQ SDQHQ KDULDQ PLVDO
Pertanian Internasional, Pertanian Berkelanjutan
telur, susu), panen musiman (misal gabah, jagung) dan
88 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
panen tahunan (anak sapi), meningkatkan
pakan ternak yang
pendapatan dan kesejahteraannya,
bergizi dan mampu
kebutuhan pangan yang bergizi seimbang
tahan hingga 1 tahun
tercukupi (mendekati PPH ideal) dari usaha
lamanya. Bayangkan
Gambar 6.3.2 Skema Pertanian Terpadu Sumber: Kuliah Pengantar Pertanian
tani mereka,
jika seluruh limbah
kesuburan
pertanian diolah dan
lahan terjaga
digunakan sebagai
dan tanpa
pakan ternak. Tentu para petani tidak
limbah (zero
akan kekurangan pakan ternak yang pada
waste). Data
musim kemarau sulit di dapat. Selain itu
penelitian
akan menurunkan biaya produksi karena
lapangan
rendahnya biaya pakan. Bekatul, dedak,
Gambar 6.3.3 Ilustrasi Kapetdu Sumber: Situs IPSA
limbah kacang, limbah kedele, ampas tahu
menunjukkan bahwa dengan sistem
dan ampas tempe bisa digunakan sebagai
pertanian terpadu itu, petani kecil dapat
pakan konsentrat untuk meningkatkan
memperoleh pendapatan per bulan lebih
pertumbuhan ternak.
besar daripada UMR. Sistem pertanian terpadu modern memadukan pertanian dan peternakan
Preseden Pertanian Terpadu Biosiklus Desa Susukan Pertanian di Desa Susukan secara
dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya
umum adalah tanaman padi, jagung, dan
yang ada dalam sistem. Petani bisa menanam
sayur mayur. Adapun perikanan, hampir
padi, jagung, palawija dan hasil pertanian
semua ikan air tawar dapat dibudidayakan
lainnya. Selain itu petani juga beternak
di Desa Susukan. Diantaranya yang saat ini
sapi, kambing, ayam atau hewan ternak
sedang dibudidayakan adalah Lele, Mujair,
lainnya. Hasil yang bisa diperoleh petani dari
Tawes, dan Gurameh. Sedangkan peternakan
pertanian adalah hasil utama seperti beras,
yang ada di Desa Susukan adalah peternakan
jagung, kedele, dll. Dari hasil utama ini maka
kambing dan sapi.
petani bisa menjualnya atau dikonsumsi
Konsep pertanian terpadu yang
sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Hasil
merupakan salah satu program BUM Desa
sampingnya adalah limbah pertanian yang
dalam membentuk Desa Wisata Edukasi
berupa jerami padi, dedak, bekatul, jerami
Susukan adalah membuat pertanian padi
jagung. Limbah pertanian tersebut bisa
dengan sistem mina padi. Kemudian kotoran/
digunakan sebagai pakan ternak yang
limbah peternakan baik sapi maupun
memiliki nutrisi yang tinggi dan tahan lama.
kamping akan dibuat pupuk organik untuk
Caranya adalah mencampur limbah pertanian
pertanian. Sedangkan limbah pertanian
dengan mikroorganisme dekomposisi dan
yang berupa jerami maupun sisa-sisa hasil
ditambah urea plus tetes. Hasilnya adalah
pertanian lainnya akan digunakan sebagai pakan ternak. KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 89
Pertanian Terpadu Modern (Teknologi
P2MKP yaitu melakukan penyuluhan kepada
Efective Microorganisme) Bali
masyarakat sekitar tentang Penerapan Teknologi EM dalam budidaya ikan. Selain hal tersebut IPSA juga mempunyai komitmen membantu program pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat
Gambar 6.3.4: IPSA Bali Sumber: Situs IPSA Bali
IPSA didirikan pada tahun 1997 di desa Bengkel Kec. Busungbiu Kab. Buleleng yang
sekitar dan tercapainya harapan pemerintah dibidang budidaya perikanan, juga rasa tanggung jawab berbuat kepada masyarakat.
dikelola oleh bpk. Ketut Jadiasa.IPSA didirikan
Keberhasilan IPSA dalam
berdasarkan hasil kerjasama beberapa
mengembangkan teknologi EM dalam
lembaga antara lain Indonesia Kyusei
budidaya ikan, pertanian organic dan
Nature Farming Societies (IKNFS), Efective
obat tradisional yang telah dicapai
Microorganis Research Organitation (EMRO),
merupakan suatu proses perjalanan yang
$VLDQ 3DVL´F 1DWXUDO $JULFXOWXUDO 1HWZRUN
dilakukan secara bertahap dan konsisten.
(APNAN), International Nature Farming
IPSA merupakan model percontohan
Research center (INFRC). Latar belakang
pengembangan teknologi baru dalam
IPSA menekuni usaha Penerapan Teknologi
berbudidaya ikan di Indonesia. Berbagai
(0 GDODP EXGLGD\D LNDQ 7HNQRORJL ( HFWLYH
kalangan masyarakat baik secara pribadi,
Microorganisme (EM) merupakan kultur
kelompok maupun instansi dari dalam dan
campuran microorganism bermanfaat,
luar negeri telah melihat keberhasilan IPSA.
sebagaian besar terdiri dari bakteri
Sampai dengan saat ini lebih dari sepuluh ribu
fotosintetik (Rhodopseudomonos sp), bakteri
orang telah berkunjung ke IPSA.
asam laktat (lactobacillus sp) dan ragi / yeast (saccharomyces sp).
Rencana Detail Menggunakan perpaduan konsep
Karena manfaatnya yang begitu luas, maka teknologi EM mendapat perhatian
Sistem Pertanian Terpadu Biosiklus dan
khusus dalam program pendidikan dan
Modern, program Pengembangan Kawasan
pelatihan yang diadakan oleh IPSA. Latar
Pertanian Terpadu Boyolali memiliki beberapa
belakang IPSA menjadikan tempat usahanya
sub program dan kegiatan didalamnya.
sebagai Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan
Adapun sub program tersebut ialah:
dan Perikanan (P2MKP) dikarenakan ingin 1. Pra Pengembangan Kawasan
berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengalaman kepada masyarakat lain
Pertanian Terpadu Pada subprogram ini, kegiatan pertama
yang membutuhkan terutama di sekitar usahanya. Upaya peningkatan SDM sudah
yang dilakukan ialah analisa potensi kawasan
dimulai sebelum IPSA dikukuhkan sebagai
pertanian terpadu, yang dilanjutkan dengan
90 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
penetapann, lalu melangsungkan kegiatan berupa sosialisasi terkait Kapetdu yang
3. Monitoring dan Evaluasi
diberikan kepada warga. Tujuan dari program
Pada subprogram ini, kegiatan yang
pra pengembangan kawasan pertanian
dilakukan ialah pembentukan komunitas
terpadu agar perencanaan kawasan
sederhana pada tiap desa sebagai lembaga
pertanian terpadu menjadi matang dan
yang mengikat pesertanya, agar menjamin
komprehensif.
keberlangsungan Kapetdu. Selain itu, terdapat pula kegiatan pengawasan dari
2. Perencanaan Kapetdu
pemerintah
Didalam subprogram ini, terdapat
Pentahapan
berbagai kegiatan seperti, seperti
Berikut merupakan pentahapan
pembangunan fasilitas energi Kapetdu (digester biogas, penampung gas dan
program pengembangan kawasan pertanian
kompor biogas) dan pembangunan fasilitas
terpadu Kabupaten Boyolali yang terbagi
daur ulang limbah dengan teknologi Effective
dalam 15 tahun, dimulai dari pancawulan
Micoorganisme yang disertai penyuluhan dan
kedua hingga pancawulan terakhir. Adapun
pendampingan. Selain itu pemberian subsidi
cakupan pentahapan meliputi tahun
ikan pertama pada program pertanian
pelaksanaan, pelaksana, lokasi, pembiayaan
Minapadi juga perlu dilakukan.
dan anggaran, serta sumber dana
5 Tahun II Sub Program
Perencanaan Kawasan Pertanian Terpadu
5 Tahun IV
Pembiayaan dan Anggaran
Pelaksana 1
Pra PengembanganKawasan Pertanian Terpadu
5 Tahun III
Kegiatan
Analisa PotensiKawasan Pertanian Terpadu Penetapan Kawasan Pertanian Terpadu Sosialisasi dan Penyuluhan Sistem Pertanian Terpadu Pembangunan Fasilitas Energi Kapetdu Penerapan teknologiEffective Microorganisme Penerapan Minapadi
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Lokasi
5
10
APBD
30 1800 300 Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Boyolali & Dinas Peternakan, dan Perikanan Boyolali, bekerja sama dengan Akademisi / Lembaga Riset
Pembentukan Komunitas Kapetdu perDesa
Pengawasan Pemerintah
SumberDana
15 Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Boyolali & Dinas Peternakan, dan Perikanan Boyolali
Penyuluhan dan Pendampingan Kapetdu
Montoring dan Evaluasi
Total (Juta rupiah)
300 Kecamatan Ampel, Cepogo, Musuk, Boyolali, Sawit, Karanggede
APBD/CSR Penelitian / PPP
390
120
Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Boyolali & Dinas Peternakan, dan Perikanan Boyolali
60
APBD/CSR Penelitian / PPP
Tabel 6.3.1: Pentahapan Kapetdu Sumber: Hasil Analisis Penulis
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 91
Kerangka Kerja Logis Deskripsi
Indikator
Sumber veriďŹ kasi
Asumsi
Impact/goal/sasaran Menciptakan pertanian kabupaten yang mandiri dan komprehensif
60% dari kecamatan terpilih telah menjalankan kapetdu dengan sesuai
Mengoptimalkan kemampuan petani dalam penggunaan sumber daya alam
80% petani berpartisipasi dalam program kapetdu secara komprehensif
Bappeda, Dinas Pertanian,Perkebunan, dan Kehutanan Boyolali & Dinas Peternakan, dan Perikanan Boyolali
Seluruh elemen masyarakat memperoleh informasi terkait kapetdu Tidak ada penolakan daripetani terhadap program
Tujuan Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian petani di Kabupaten Boyolali
Kenaikan Keluarga sejahter sebanyak 50%
Bappeda, Dinas Pertanian,Perkebunan, dan Kehutanan Boyolali & Dinas Peternakan, dan Perikanan Boyolali
Seluruh petani menguasaiprogram kapetdu
Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan peternakan Boyolali
Kenaikan PDRB pertanian sebanyak 50%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kapetdu sudah tersinkronisasi dengan pasar
Mengurangi ketergantungan kepada input eksternal yang ditentukan pasar dan subsidi pemerintah
Berkurangnya subsidi pertanian sebanyak 40%
Dinas Pekerjaan Umum Kenaikan produktivitas berjalan secara dinamis
Output Adanya Kawasan Pertanian Terpadu
Adanya Kawasan Pertanian Terpadu di tiap kecamatan terpilih
Adanya Komunitas Kawasan Pertanian terpadu
Adanya Komunitas Kawasan Pertanian Terpadu yang berjalan di tiap kecamatan terpilih
Input (sub program)
Pra-pengembangan Kapetdu
Perencanaan Kapetdu
Kegiatan
Anggaran (dalam juta rupiah)
Analisa Potensi Kawasan Pertanian Terpadu
15
Bappeda, Dinas Pertanian,Perkebunan, dan Kehutanan Boyolali & Dinas Peterna Adanya Kawasan Pertanian Terpadu di tiap kecamatan terpilih kan, dan Perikanan Boyolali Sumber pembiayaan APBD
2. Kerjasama Pemerintah Swasta
Masyarakat bekerja sama dalam pelaksanaan program Kapetdu telah berjalan sempurna Tidak ada penolakan program Analisis berjalan Lancar
Penetapan Kawasan Pertanian Terpadu
10
APBD
Masyarakat berpartisipasiaktif
Sosialisasi dan Penyuluhan Sistem Pertanian Terpadu
30
APBD
Tersedianya sumber daya gas dari peternakan
Pembangunan Fasilitas Energi Kapetdu
1800
APBD/ CSR Penelitian /PPP
Masyarakat berpartisipasi secara aktif
Penerapan teknologi Effective Microorganisme
300
APBD/ CSR Penelitian /PPP
Penerapan Minapadi
300
APBD/ CSR Penelitian /PPP
Berjalannya aktivitas program kapetdu sebelumnya dengan lancar
Penyuluhan dan Pendampingan Kapetdu
390
APBD/ CSR Penelitian /PPP
Masyarakat berpartisipasi secara aktif
- Pembentukan Komunitas Kapetdu per Desa
120
APBD/ CSR Penelitian /PPP
Kapetdu berjalan dengan lancar
Monitoring dan Evaluasi - Pengawasan Pemerintah
60
Tabel 6.3.2: Kerangka Kerja Logis Sumber: Hasil Analisis Penulis
92 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Masyarakat sudah mandiridengan kapetdu masing masing
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 93
1.00 1.06 1.12 1.19 1.26 1.34 1.42 1.50 1.59 1.69 1.79 1.90 2.01 2.13 2.26 2.40 2.54 2.69 2.85 3.03 3.21
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL
-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AnalisaPotensi Kawasan Pertanian Terpadu
0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10
0 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30
Sosialisasi dan Penyuluhan Sistem Penetapan KawasanPertanian Pertanian Terpadu Terpadu
0 0 -300 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600
0 0 -180 -180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -360
0 0 -180 -180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -360
Pembanguna n Fasilitas Penerapan Energi teknologi Effective Penerapan Kapetdu Microorganisme Minapadi
0 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120
Penyuluhandan Pendampingan Kapetdu
Dalam analisis studi kelayakan berikut, ditemukan nilai NPV VHEHVDU GDQ SHUEDQGLQJDQ DQWDUD EHQH´W SHU FRVW sama dengan 160, serta IRR sebesar 48%, menyatakan bahwa program ini layak untuk dijalankan.
(1+i) t
Tahun
&RVW %HQH´W $QDO\VLV
0 0 0 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembentukan KomunitasKapetdu per Desa
0 0 0 0 0 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Pengawasan Pemerintah
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.57 -26.60 -489.38 -461.68 -122.85 -65.85 -62.12 -58.60 -55.29 -52.16 -49.21 -46.42 -43.79 -41.31 -38.98 -1624.82
Biaya
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 19140
54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 54000 594000
PenjualanBiogas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31124.92487 29363.13667 27701.07233 26133.0871 24653.85575 23258.35449 21941.84385 20699.85269 19528.16292 18422.79521 17379.99548 260207.0813
Pemasukan
7DEHO &RVW %HQH´W $QDO\VLV Sumber: Hasil Analisis Penulis
Penjualan Padi
4 Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Sumberdaya Perikanan yang Berkelanjutan WIDA ROSYIDAH DF - 42378
Latar Belakang Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari
Kawasan Minapolitan di Kabupaten Boyolali masih belum maksimal dan perlu dikembangkan kembali.
57 Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai Kawasan
Hal ini juga diperkuat dengan penatapan indikator
Minapolitan yang khususnya berada di Kecamatan
dan penilaian peringkat dari kemajuan pembangunan
Sawit sebagai kawasan inti dengan kawasan
kawasan minapolitan dari seluruh kabupaten/kota yang
penyangga yaitu Kecamatan Teras dan Kecamatan
ditetapkan sebagai kawasan minapolitan oleh Ditjen
Banyudono. Kawasan Minapolitan ini merupakan
Perikanan Budidaya. Kawasan minapolitan Boyolali
kawasan yang ditetapkan pemerintah pusat dalam
termasuk kategori C, yaitu budidaya perikanan mulai
mendorong akselerasi pembangunan di daerah melalui
berkembang. Khusus bagi daerah kab/kota yang
pengembangan sektor perikanan budidaya, berupa
meningkatkan peringkat C dan D akan dikeluarkan
lele. Tentunya kawasan minapolitan memiliki beberapa
dari penetapan sebagai daerah minapolitan dengan
syarat yang harus terpenuhi untuk memenuhi
segala konsekuensi dukungan pembangunan perikanan
kriteria sebagai kawasan minapolitan tersebut yang
budidaya jika tidak ada perkembangan yang berarti.
selanjutnya dapat berfungsi sebagai penggerak
Tujuan Perencanaan Tujuan perencanaan dilaksanakannya program ini
perekonomian lokal. Adanya pemenuhan kriteria ini dapat membantu dalam penentuan potensi dan
adalah untuk:
penemuan masalah yang menghambat pertumbuhan
1. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan
ekonomi lokalnya.
kualitas produk serta olahan produk dari komoditas
Berdasarkan syarat yang diberikan oleh
perikanan budidaya.
Kementrian Kelautan dan perikanan No. KEP/12/
2. Mengembangkan Kawasan Minapolitan sebagai
MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan,
pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra
94 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat.
Metode Perencanaan Penelitian ini menggunakan metode gabungan
3. Meningkatkan kemampuan SDM dan
kualitatif dan kuantitatif dengan sifat penelitian secara
kelembagaan pengelola dalam mewujudkan
deskriptif. Pemilihan metode ini dilakukan untuk
pembangunan Kawasan Minapolitan sebagai satu
PHQJLQGHQWL´NDVL NRQGLVL \DQJ DGD GHQJDQ NRQGLVL
kesatuan secara berkelanjutan.
yang seharusnya sebagai syarat-syarat perkembangan Kawasan Minapolitan tersebut.
Tujuan Perencanaan
Analisis Kelayakan Investasi Proyek
Landasan hukum yang dipakai dalam program ini yaitu:
Pembangunan. Metode yang digunakan dalam penentuan kelayakan suatu proyek dibangung adalah
1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.
GHQJDQ PHQJJXQDNDQ PHWRGH &RVW %HQH´W $QDO\VLV
KEP/12/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan
(CBA). Metode ini bertujuan untuk menilai manfaat dan
Minapolitan
biaya dari alternatif program dan kegiatan. Adapun
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18
parameter kelayakan yang digunakan pada analisis
Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan
LQL PHOLSXWL %HQH´W &RVW 5DWLR 1HW 3UHVHQW 9DOXH GDQ
3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 9
Return of Investment.
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
'DODP SHUKLWXQJDQ &RVW %HQH´W $QDO\VLV MLND
(RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031
SHUEDQGLQJDQ DQWDUD PDQIDDW EHQH´W GHQJDQ ELD\D
4. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(cost) atau b/c ratio >1, maka proyek berpotensi
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PHPEHULNDQ SUR´W 3HUOX GLNHWDKXL PDQIDDW EHQH´W
PER.18/MEN/2012 tentang Pedoman Rencana
tidak sama dengan penerimaan (revenue) dan biaya
Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan
(cost) tidak sama dengan pengeluaran (expenses). 3DGD EHEHUDSD NDVXV PDQIDDW EHQH´W GDSDW divaluasikan melalui willingness to pay.
Kerangka Berpikir Kemampuan pembudidaya terbatas
Ekologi Berkelanjutan
Kondisi transportasi yang buruk
Penyediaan fasilitas Belum bisa mengusahakan penunjang pembenihan dan pedederan lele jumbo sendiri Pengelolaan keuangan Penguatan peternak ikan yang kurang baik Kelembagaan Pengelolaan industri pengolahan lele (rumah tangga atau skala yang lebih besar) yang belum dioptimalkan Pemasaran yang kurang optimal, kurangnya branding
Penyerapan tenaga kerja
Pelatihan SDM
Pengembangan UMKM ramah lingkungan
Sosio-Ekonomi Berkelanjutan
Komunitas Berkelanjutan
MINAPOLITAN BERKELANJUTAN
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Peningkatan nilai guna dan produksi perikanan budidaya lele
Institusi Berkelanjutan
Pemanfaatan teknologi Informasi (website) - smartmina Gambar 6.4.1 Kerangka Berpikir Program Minapolitan Boyolali Sumber: Hasil Analisis Penulis
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 95
Kawasan Strategis Untuk Sosial Dan Budaya
percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dicapai dalam waktu cepat, melalui inovasi dan kebijakan terobosan.
Tinjauan Teoritis Pembangunan proyek perikanan baik budidaya
Preseden Penyusunan rencana pengembangan sustainable
maupun tangkap tentu saja akan berpengaruh pada ekosistem sekitarnya. Setiap perencanaan
minapolitan ini tentu saja memerlukan contoh nyata
tersebut tentulah harus berhati-hati agar tidak
yang berhasil sehingga dapat dijadikan pembelajaran.
merusak ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.
Preseden yang digunakan yaitu Kawasan Minapolitan
Sustainable Fishery Systems memiliki empat aspek
berbasis perikanan budidaya Kabupaten Banyumas,
keberlanjutan dalam pembangunan perikanan dan
Jawa Tengah dengan komoditas unggulan berupa ikan
kelautan (Charles, 2001). Aspek pertama berupa
gurami. Konsep citra kawasan telah ditetapkan dengan
keberlanjutan ekologi (ecological sustainability).
nama â&#x20AC;&#x153;Kebang Cirawasâ&#x20AC;? yang merupakan perpaduan
Pembangunan perikanan dan kelautan harus
dari nama kecamatan Kedung Banteng, Kemranjen,
memeilihara keberlanjutan biomassa sumberdaya
Kembaran, Baturaden, Sumbang, Cilongok, Ajibarang,
perikanan sehingga tidak melewati daya dukung
Sokaraja, Karanglewas, dan Sumpiuh. Citra kawasan
biomassa tersebut. Aspek kedua yaitu keberlanjutan
ini diperlukan sebagai upaya untuk membentuk
sosio-ekonomi (socioeconomic sustainability).
karakter/identitas kawasan Minapolitan Banyumas.
Pembangunan perikanan dan kelautan harus
Dengan branding ini diharapkan akan mempermudah
menciptakan keberlanjutan kesejahteraan dalam
mengenalkan Banyumas sebagai sentra perikanan
jangka panjang. Aspek ketiga yaitu keberlanjutan
Gurami. Sentra pengembangan perikanan budidaya
komunitas (community sustainable). Pengelolaan
di Kabupaten Banyumas terbagi menjadi empat, yaitu
sumber daya perikanan dan kelautan harus menjaga
kawasan pembenihan, kawasan pembesaran, kawasan
kearifan lokal melalui pembinaan berbasis komunitas.
pengolahan, kawasan pemasaran. Sedangkan sarana
Aspek keempat yaitu keberlanjutan kelembagaan
dan prasarana terbagi menjadi unit produksi, pasar,
(institutional sustainability). Pembangunan dan
dan sumber pengairan. Setelah penetapan menjadi
pengelolaan harus dikelola dengan sistemik melalui
kawasan Minapolitan denga dukungan pendanaan dari
´VKHU\ V\VWHP
KKP, DKP Provinsi Jawa Tengah, APBD, Perbankan,
Prinsip-prinsip pelaksanaan program minapolitan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan terdiri dari empat prinsip, yaitu integrasi, H´VLHQVL NXDOLWDV GDQ DNVHOHUDVL ,QWHJUDVL \DQJ dimaksud pengembangan Kawasan Minapolitan mampu mendorong pengalokasian sumberdaya pembangunan direncanakan dan diimplementasikan VHFDUD PHQ\HOXUXK (´VLHQVL \DQJ GLPDNVXG pembangunan sektor kelautan dan perikanan
Gambar 6.4.2. Komoditas Unggulan Ikan Gurami di Kawasan Minapolitan Kabupaten Banyumas Sumber: Sekretariat Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan
dilaksanakan dengan biaya rendah namun mempunyai daya guna yang tinggi. Kualitas yang dimaksud yaitu pembangunan sektor kelautan dan perikanan
Kementrian PU dan lain-lain terdapat kenaikan yang
berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi
FXNXS VLJQL´NDQ EDKNDQ PHOHELKL \DQJ GLWDUJHWNDQ
secara keseluruhan, hasil produksi, teknologi maupun
Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) juga
sumberdaya manusia. Akselerasi yang dimaksud yaitu
mengalami kenaikan terutama di kawasan Minapolitan.
96 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Pokdakan tersebut juga sudah ada yang mengakses
Minapolitan ini meliputi sarana dan prasarana
kredit dari perbankan walaupun jumlahnya masih
produksi, pengolahan dan pemasaran. Seperti
NHFLO 6HODLQ LWX 3RNGDNDQ \DQJ PHQHULPD VHUWL´NDW
pembagian sentra pengembangan ikan lele dimulai
CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) juga mengalami
dari kawasan pembenihan, pembesaran, pengolahan,
peningkatan.
dan pemasaran. Tercukupinya fasilitas penunjang ditambah SDM yang berkualitas akan mampu
Rencana Detail
membuat benih lele secara mandiri. Unit Pembenihan
Untuk mewujudkan Kawasan Minapolitan
Rakyat (UPR) menjadi pemasok benih bagi Boyolali
Boyolali yang berkelanjutan, dilakukan beberapa sub-
itu sendiri. Peningkatan jaringan jalan juga dilakukan
program yang saling mendukung satu sama lainnya.
agar memperlancar dan mempercepat distribusi hasil
Sub-program ini direncanakan guna menyelesaikan
produksi. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana
permasalahan dan mengoptimalkan potensi perikanan
berupa unit produksi, pasar, dan sumber pengairan.
budidaya lele sesuai yang dibahas sebelumnya pada latar belakang. Sub-program ini mencakup pada
c. Pengembangan Kegiatan Industri Pengolahan
peningkatan kapasitas kerja SDM, peningkatan kualitas
Hasil Perikanan Budidaya Lele Dalam Bentuk UMKM
dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung
Setempat Yang Ramah Lingkungan
kegiatan perikanan dan pengolahannya, serta
Hasil produksi lele diolah menjadi berbagai
pengoptimalan potensi bangkitan lainnya yang
aneka kuliner seperti abon lele dan keripik kulit lele
dikarenakan melimpahnya perikanan budidaya lele ini.
dapat menambah nilai guna lele tersebut. Inovasi kreatif pengolahan lele ini perlu lebih diarahkan dan
a.Pelatihan Pembudidayaan, Pengolahan, dan
dikembangkan dengan dilakukannya penyuluhan,
Pemasaran Hasil Produk
pembinaan, dan intensif dari pemerintah guna memacu
Kemampuan sumberdaya pembudidaya ikan
produktivitas dan kreativitas masyarakat dalam
masih terbatas. Hal ini dapat terlihat dari kemampuan
mengolah dan memasarkan produksi lain ini, sehingga
pembudidaya dalam mengelola dan membudidayakan
menambah pemasukan untuk daerah dan masyarakat
lahan, serta pendayagunaan sarana produksi, pasar
setempat itu. Hasil olahan UMKM yang unik ini juga
dan teknologi. Sehingga produktivitas, mutu, dan
juga membantu dalam promoso branding kawasan
nilai tambah produk perikanan sulit ditingkatkan.
Minapolitan tersebut.
Ditambah lagi dengan kultur pembudidaya yang
d. Penguatan Kelembagaan Antar Pembudidaya,
tidak banyak berubah dan sulit menerima inovasi dan
Komunitas Serta Dengan Pemerintah Dan Swasta
perubahan dalam sistem budidaya perikanan. Oleh
Keberadaan kelembagaan pemerintah daerah
karena itu, peningkatan keterampilan dan pengetahuan
yang bertanggungjawab di bidang perikanan budidaya.
pembudidaya dilaksanakan dengan pelatihan
Pemerintah daerah mengusahakan pertemuan antar
pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran hasil
pelaku usaha dengan perbankan dan pencanangan
produk . Pengembangan SDM dilakukan dengan tiga
â&#x20AC;&#x153;kampung leleâ&#x20AC;?, sehingga mendorong kemudahan
langkah, yaitu peningkatan keterampilan masyarakat
pembudidaya untuk mendapatkan pinjaman dari
pelaku utama perikanan, pengukuhan penyuluh
bank pemerintah atau swasta. Pemerintah juga
perikanan swadaya yang merupakan mitra dari
meningkatkan pelaksanaan program pemberdayaan
penyuluh PNS, serta peningkatan pendidikan melalui
pembudidaya. Kelembagaan antar komunitas
pemberian bantuan beasiswa kepada anak-anak
atau antar pembudidaya juga perlu ditingkatkan.
pelaku utama usaha perikanan.
Pembentukan kelembagaan berupa koperasi, kelompok tani, pemasar ikan akan lebih memperkuat
b. Penyediaan Fasilitas Pendukung Kegiatan
kegiatan perikanan tersebut. Penguatan kelembagaan
Minapolitan
dengan swasta akan memudahkan dalam hal
Penyediaan fasilitas pendukung kegiatan
penyediaan modal.
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 97
e. Pemanfaatan Teknologi Informasi Digital dalam Pemasaran Hasil Produk dan Olahan Perikanan Budidaya (smartmina) Penyebaran informasi yang sudah mulai bergeser dari media cetak menuju media online patut diperhatikan. Adanya internet ini perlu dimanfaatkan dalam hal pemasaran produk dan hasil olahan ikan lele di Kawasan Minapolitan. Pembuatan website yang memuat data-data peternak ikan, hasil produksi dan olahannya serta pemasaran dengan transaksi online tentulah memudahkan penjualan dan memperluas jaringan pemasarannya. Tidak lupa, peternak ikan
Gambar Gambar 6.4.3. Toko Olahan Lele di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit Sumber: Dokumentasi Pribadi
lele pun diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai penggunakan media online tersebut.
Kerangka Kerja Logis
Tabel 6.4.1: Kerangka Kerja Logis Sumber: Hasil Analisis Penulis
98 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Tabel 6.4.2: Kerangka Kerja Logis (lanjutan) Sumber: Hasil Analisis Penuli
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 99
Pentahapan
Tabel 6.4.3: Pentahapan Program Sumber: Hasil Analisis Penulis
100 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
&RVW %HQH´W $QDO\VLV &%$
7DEHO &RVW %HQH´W $QDO\VLV Sumber: Hasil Analisis Penulis
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 101
5 Program Pengembangan Industri Kecil Menengah RIKE RIFYANTI - 42660
Latar Belakang Program pengembangan industri kecil menengah mendukung Kabupaten Boyolali dalam mewujudkan visi sebagai Kabupaten yang sejahtera, berdaya saing, dengan pengembangan kawasan agropolitan berkelanjutan. Program ini mendorong masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya secara mandiri melalui kegiatan wirausaha dengan pemanfaatan SDA yang dimiliki. Program ini menjadi salah satu upaya yang baik untuk menyerap tenaga kerja di Kabupaten Boyolali, terlebih lagi usaha mandiri yang diciptakan dan dikembangkan oleh masyarakat. Setiap daerah berpotensi mengembangkan industri lokal dengan ciri khas masing-masing daerah. Potensi yang dikembangkan diharapkan dapat memenuhi lokasi wilayah atau menjadi sektor non basis terlebih dahulu untuk selanjutnya dapat lebih ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya menjadi sektor basis atau dapat mensupply produk ke wilayah sekitar yang dapat meningkatkan interaksi ekonomi antar wilayah.
102 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Gambar 6.5.1 Diagram keterkaitan program dengan visi dan misi Sumber : Analisis Penulis,
Sesuai visi bahwa kegiatan industri
meminimalisir perubahan guna lahan
kecil dan menengah harus berdaya saing,
pertanian. Selain meninjau rencana
baik SDM maupun produk hasil industri
pola ruang penyusunan program juga
dimana diwujudkan melaui pelatihan dan
PHPSHUKDWLNDQ NRQGLVL ´VLN ZLOD\DK VHSHUWL
pengembangan teknologi tepat guna
faktor kesesuaian lahan, sehingga dapat
untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk agar sesuai standar serta menjadi produk unggulan berskala nasional bahkan internasional.
Gambar 6.5.3 Peta Rencana Prasarana Lainnya Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Studio
Gambar 6.5.2 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Boyolali Sumber: Hasil Analisis Studio
mengarahlan lokasi perkembangan kluster ke arah kawasan budidaya. Pengalokasian
Rencana program ini juga berkaitan
kluster industri diarahkan berdekatan dengan
dengan rencana arah penataan ruang
bahan baku untuk mengurangi transport
karena dalam program pengembangan
cost dalam penyediaan bahan baku.
ini tetap diperlukan aspek spasial untuk mendukung tercapainya indikator baik output maupun outcome kegiatan program. Dimana program pengembangan industri kecil dan menengah ini dapat menyediakan lapangan kerja sehingga dengan kata lain kecamatan yang menjadi lokasi program ini dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat lokal (bukan sebagai PPK) pada tahun 2035 bisa menjadi PPK Perkembangan industri diarahkan pada kawasan permukiman untuk
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 103
Tujuan Perencanaan Program industri kecil menengah/ Usaha Kecil Menengah(UKM) ini diharapkan
terdapat beberapa metode yang dilakukan diantaranya : Analisis Wilayah
dapat mencapai tujuan yang berkaitan
Sebelum merumuskan atau
dengan pengembangan wilayah dalam
menentukan program rioritas yang akan
berbagai bidang atau sektoral yang saling
direncanakan, dilakukan analisis wilayah
berintegrasi.
\DQJ WHUNDLW GHQJDQ DQDOLVLV LGHQWL´NDVL
Industri kecil menengah menjadi
masalah dan potensi wilayah Kabupaten
pendukung dalam peningkatan
Boyolali pada kasus studio sebelumnya.
ekonomi daerah
Pada rencana pengembangan industri kecil
Meningkatkan interaksi ekonomi antar
menengah ini berangkat dari masalah dan
wilayah
potensi yang terdapat di Kabupaten Boyolali
Penciptaan lapangan kerja
dimana kondisinya masalah yang dimiliki
Mengurangi angka kemiskinan
yaitu masih tingginya angka kemiskinan
Mengoptimalkan produktivitas setiap
melihat permasalahan ini muncullah rencana
daerah yang bertumpu pada potensi
pengembangan kegiatan industri kecil
lokal berupa pertanian , peternakan,
menengah untuk menyerap tenaga kerja
dan perikanan.
yang harapannya dapat mengurangi angka
Mengurangi gap yang dapat timbul
kemiskinan, disisi lain program ini melihat
antar daerah
potensi SDA yang dimiliki Boyolali yaitu
Menigkatkan kreativitas masyarakat
pertanian, peternakan, perikananan, hutan
melalui usaha mandiri masyarkat
yang hasil produknya bisa dikembangkan
lebih kreatif dan inovatif bernilai tambah
Landasan Hukum
tinggi guna membangun ekonomi inklusif
PP No. 32 Tahun 1998
yang berkelanjutan serta mengurangi
tentang Pembinaan dan
kesenjangan antara desa dan kota.
PengembanganUsaha Kecil
Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang
Studi literatur Dalam perencanaan pengembangan
Pemberdayaan Usaha Menengah
UU No 20 Tahun 2008 tentang
industri kecil menengah, dilakukan
Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha
peninjauan terkait dokumen RTRW dan
Menengah
RPJP Kabupaten, penyesuaian ketentuan
RTRW Kabupaten Boyolali
pemerintah pusat tentang Industri Kecil Menengah/Usaha Kecil menengah serta
Metode Perencanaan Dalam proses perencanaan program Pengembangan Industri Kecil menengah,
mengaitkannya dengan konsep/teori yang dipakai sebagai landasan pengembangan 20 tahun kedepan
104 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Konsep Rencana a. Tinjauan Teoritis Konsep One Village One Product
sentra dan produk OVOP ditentukan sesuai dengan kriteria wilayah (desa atau kecamatan) yang dapat diusulkan sebagai
(OVOP) One Village One Product (OVOP)
sentra OVOP adalah: Pertama wilayah yang
adalah pendekatan dengan ,mengembangkan
mempunyai potensi sumberdaya unggulan
potensi asli daerah supaya mampu bersaing
(sumber daya alam sebagai bahan baku,
di tingkat global. OVOP akan disesuaikan
keterampilan masyarakat atau lainnya) yang
dengan kompetensi daerah, di mana akan
dapat diolah dan dikembangkan menjadi
dipilih produk unggulan yang unik dan khas
suatu barang/produk bernilai tambah tinggi
di daerah tersebut untuk menjadi produk
berorientasi ekspor dan sekurang- kurangnya
kelas global. Gerakan one village one product
mempunyai 1 perusahaan utama/UMKM
(OVOP) diharapkan mampu meningkatkan
utama. Kedua, wilayah yang masyarakatnya
kinerja, ekonomi daerah dan kesejahteraan
yang telah melakukan kegiatan produksi
masyarakat daerah khususnya masyarakat
barang/produk yang sama/sejenis (sentra
pedesaan. Konsep OVOP ini merupakan salah
IKM) yang dapat dikembangkan lagi menjadi
satu pendekatan menuju clusterisasi produk-
produk yang bernilai tambah tinggi. Ketiga,
produk unggulan yang berskala mikro, kecil,
produk yang diproduksi memiliki keunikan
dan menengah agar dapat berkembang dan
dan kearifan lokal maupun budaya lokal.
mengakses pasar secara lebih luas, baik lokal,
Keempat sejauh mana komitmen dan fasilitasi
domestik, dan luar negeri. Ada empat hal
pemerintah daerah terhadap pengembangan
yang perlu didalami aga daya saing produk
produk IKM yang dikerjakan masyarakat.
OVOP berhasil di pasar internasional, yaitu
Kelima memiliki pengurus sentra yang dapat
kelembagaan koperasi yang bagus, kerja
berupa kelompok usaha, KUB, koperasi,
sama yang baik antara pemerintah pusat dan
paguyuban, asosiasi, dll. Keenam, sentra
daerah, kerja sama inovasi dengan perguruan
OVOP yang diusulkan daerah (kabupaten/
tinggi dan kemasan produk yang menjual
kota) diharapkan sudah sesuai dengan perda
serta pemenuhan prasyarat untuk pasar
RUTR masing-masing. Ketujuh, ketersediaan
internasional.
bahan baku di daerah setempat. Kedelapan,
b. Preseden Penyusunan rencana pengembangan
kemudahan akses lokasi sentra untuk dicapai transportasi umum.
industri kecil menengah ini tentu saja
Hasil seleksi Dinas Koperasi dan
memerlukan contoh nyata dari daerah
UMKM Kota Surakarta untuk rintisan program
yang terlebih dahulu menerapkan konsep
OVOP di Kota Surakarta pada tahun 2012
OVOP tersebut yang dapat dijadikan bahan
adalah batik di wilayah Kauman Surakarta
pembelajaran bagi daerah yang ingin
yang juga memiiliki organisasi pengusaha
menerapkan konsep tersebut. Preseden yang
batik, yakni pagutuban kampung wisata batik
digunakan adalah OVOP di Kota Surakarta
kauman, sedangkan OVOP pada tahun 2013
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 105
yaitu kerajinan olahan limbah koran. UMKM
Program pengembangan industri kecil
pengrajin olahan limbah koran bernaung
menengah in di Kabupaten Boyolali ini
dalam paguyuban bina usaha mandiri (BUM).
rencananya akan diadakan beberapa
Dinas Koperasi dan UMKM kota Surakarta
program untuk mendukung kegiatan industri
untuk rintisan dan binaan OVOP memiliki
kecil menengah diantaranya pengembangan
tujuan pembinaan dan fasilitasi pembinaan.
lembaga pendidikan, pelatihan, bimbingan,
Tujuan pembinaan sentra OVOP yaitu
dan konsultasi untuk meningkatkan
mengembangkan produk unggulan dan unik
kemampuan produksi, pelayanan, hingga
hingga mnecapai kualitas yang semakin baik,
pemasaran, menyederhanakan sistem dan
meningkatkan jumlah pengusaha dan perajin
juga prosedur perizinan terutama pendirian,
dalam sentra, dan menyiapkan perusahaan
dan pembiayaan serta juga penggunaan
untuk memiliki ijin usaha. Sedangkan untuk
teknologi untuk pengembangan dan
fasilitasi pembinaan sentra OVOP, yakni
peningkatan kualitas hasil produksi agar
pemberian pendidikan dan pelatihan,
mampu memiliki daya saing secara global.
pemberian bantuan sarana produksi, serta
Program-program untuk mendukung
keikutsertaan dalam promosi dan pemasaran
kegiatan industri kecil menengah diantaranya
(pameran, website, katalog). 1. Pengembangan Industri Kecil
Rencana Detail
Menengah
Program: Pengembangan Industri Kecil
Industri kecil menengah diharapkan
Menengah
dpata menyerap tenaga kerja dan
Leading sector : Dinas Perindustrian dan
menghasilkan produksi yang optimal
Perdagangan Jangka Waktu
baik dalam kuantitatif maupun kualitatif.
: 3 tahun ( tahun 1-3, periode 1)
Dalam program pengembangan ini
Misi 4: Mengoptimalkan pemanfaatan SDA
kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan
untuk mengembangkan ekonomi yang
tentang pengelolaan produksi industri
inklusif dan berkelanjutan.
kecil menengah dengan menggunakan
Misi 5: Mengembangkan industri yang
sistem teknologi yang semakin maju
mendukung pengelolaan hasil agrikultur/
dan berkembang. Teknologi yang dapat
pertanian.
ditingkatkan yaitu teknologi produksi dan pengemasan hasil produksi. Selanjutnya
Sasaran RPJP : Terdapat pada Misi no 5
ada pelatihan pengelolaan dan manajemen
dengan bunyi sasaran â&#x20AC;&#x153;Meningkatkan
pembukuan modal usaha rakyat dan
kegiatan investasi untuk mendorong
NRSHUDVL PDV\DUDNDW GDQ VHUWL´NDVL LQGXVWUL
terciptanya lapangan kerja da tumbuhnya
kecil menengah usaha masyarakat juga
aktivitas ekonomi lokal.
menjadi kegiatan agar lebih terdata dan terpercaya. Misalnya untuk industri kecil
106 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
berupa produk makanan diberikannya
menyediakan penjelasan mengenai perizinan
VHUWL´NDW \DQJ WHUNDLW GHQJDQ EDGDQ 320
usaha dan pelaporan masyarakat kepada
sehingga produksi lebih terpercaya dan
pemerintah mengenai pengembangan
berkualitas.
wilayah dan sebagainya. Dengan adanya teknologi tepat guna untuk menunjang
2. Pengembangan Industri kReatif
proses kegiatan industri agar tujuan dan
Rumah Tangga
sasaran program dapat terwujud, perlu
Pengembangan industri kreatif dimulai
pendampingan pemerintah sejak proses
GHQJDQ LGHQWL´NDVL SHQHQWXDQ SURGXN
pembelajaran produksi hingga proses
lokal unggulan setiap daerah, selanjutnya
pemasaran termasuk pemberian bantuan
melakukan sosialisasi dan pelatihan
modal bagi para pelaku industri baru
kewirausahaan industri kreatif Produk
maupun pelaku industri kecil yang masih
unggulan ininmenjadi ciri khas setiap daerah
perlu bantuan modal berupa peralatan
di Kabupaten
industri.
Boyolali. Produk unggulan memakai konsep one village one production sehingga setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing.
3. Penyediaan Fasilitas Prasarana Pengolahan Penyediaan fasilitas ini berbasis untuk lingkungan. Fasilitas yang akan disediakan yaitu instalasi pengolahan limbah cair maupun padat agar limbah yang dihasilkan dari suatu kegiatan industri kecil menengah nantinya tidak akan mencemarkan lingkungan sekitar.
4. Penerapan Sistem Teknologi Untuk Sarana Tekonologi yang semakin berkembang tiap tahunnya perlu diikuti untuk membantu mengembangkan program yang akan direncanakan. Sitem teknologi seperti jaringan dapat membantu dalam melakukan pendataan dan persyaratan untuk perizinan usaha. Tersedianya portal pemerintah yang
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 107
Tabel 6.5.2 Pentahapan Program Sumber: Olah Data Penulis
Tabel 6.5.1 Kerangka Kerja Logis Sumber: Olah Data Penulis
108 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Tabel 6.5.3 Pembiayaan Program Sumber: Olah Data Penulis
Total Rp 45.626.500.000
Perhitungan rasionalitas program
%&5 %HQH´W &RVW 5DWLR
menggunakan angka pengeluaran dan
BCR = Total Biaya Pemasukan/Total Biaya
pemasukan yang telah dihitung dengan
Pengeluaran
discounted rate senilai 6 persen pada setiap
= Rp 18.158.150.250 / Rp 7.230.027.500
tahunnya. Hasil perhitungan rasionalitas
= 2,51
program adalah sebagai berikut : 1. NPV (Net Present Value)
Hasil perhitungan metode NPV
NPV = Total Biaya Pemasukan-Total Biaya
bernilai positif yang artinya program
Pengeluaran
memberi manfaat bagi Kabupaten Boyolali.
= Rp 18.158.150.250 - Rp 7.230.027.500
Perhitungan BCR bernilai lebih dari 1 yang
= Rp 10.928.122.750
artinya program ini layak dijalankan.
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 109
6 Program Implementasi Imbal Jasa Lingkungan Kabupaten Boyolali FADHILA NUR LATIFAH S - 41946
Latar Belakang Kesenjangan antara kawasan urban dan kawasan
penambangan liar (pasir dan batu), pemetaan tepitepi sungai bersedimen yang kemudian dimanfaatkan
rural merupakan permasalahan utama yang didapati di
untuk lahan pertanian, erosi pada tikungan alur sungai/
Kabupaten Boyolali.
tebing sehingga rawan longsor, adanya lahan gundul di
.HVHQMDQJDQ LQL WHUMDGL EDLN SDGD VHJL ´VLN (perkembangan kawasan dan fasilitas yang tersedia) maupun segi
sempadan sungai dan adanya bangunan di atas sungai. Sementara itu upaya konservasi yang selama ini sudah dilaksanakan berupa kegiatan sosialisasi masyarakat
sosial ekonomi masyarakat (tingkat pendidikan,
tentang pengamanan sungani, upaya pengamanan
kesejahteraan, dll). Salah satu penyebabnya tidak
tebing, kegiatan penghijauan dan aturan larangan
lain adalah karena kurangnya kesempatan untuk
menangkap ikan dengan strom dan racun. Di sisi lain, hampir keseluruhan wilayah
meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Di sisi lain, Kabupaten Boyolali juga menghadapi
Kabupaten Boyolali dikategorikan sebagai kawasan
permasalahan kebencanaan, terkait dengan
rawan kekeringan, yakni di Kecamatan Ampel,
kekeringan, banjir dan tanah longsor yang salah satunya
Boyolali, Cepogo, Karanggede, Kemusu, Mojosongo,
diakibatkan oleh fenomena alih fungsi lahan.
Musuk, Nogosari, Sambi, Selo, Simo, Juwangi, Andong,
Analisis Keruangan
Klego, Wonosegoro dan Nogosari. Dengan kejadian
Wilayah Kabupaten Boyolali merupakan bagian
kekeringan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang
dari kawasan hidrogeologi DAS Serang dan DAS
antara lain melanda Kecamatan Juwangi, Karanggede,
Bengawan Solo. Secara umum, dalam buku putih
Andong, Wonosegoro, Musuk dan Kemusu pada
sanitasi Kabupaten Boyolali, permasalahan yang
akhir tahun 2014 dan Kecamatan Musuk, Wonosegoro,
dihadapi pada kedua kawasan tersebut adalah adanya
Juwangi dan Kemusu pada akhir tahun 2015. Selain itu,
110 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
karena berkurangnya lahan resapan air karena
mengurangi kerawanan bencana kekeringan,
masifnya pembangunan dan faktor alam, luasan
banjir dan tanah longsor
area rawan banjir dan longsor di Kabupaten
Boyolali terus bertambah. Menurut data BPBD
Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam isu lingkungan hidup
yang diperbarui pada September 2016, dari 25
desa rawan banjir dan 40 desa rawan longsor
Memberdayakan masyarakat di daerah resapan air di Kabupaten Boyolali dalam upaya
di tahun 2015, menjadi 36 desa rawan banjir di
preservasi lingkungan hidup
12 kecamatan dan 76 desa rawan longsor di 17
kecamatan.
Membangun sistem imbal jasa lingkungan daerah resapan air
Sementara itu, akibat dari fenomena ini
lebih dulu di rasakan di Karesidenan Surakarta,
Mengintegrasikan sistem imbal jasa lingkungan dengan sistem penyediaan air bersih
yang termasuk dalam DAS Sungai Bengawan
Solo, yang salah satu hulunya berada di
Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup Kabupaten Boyolali
Kabupaten Boyolali.
Landasan Hukum Latar Belakang
Landasan hukum yang dipakai dalam
Tujuan dari perencanaan program ini adalah:
perencanaan program ini adalah:
Memberikan alternatif mitigasi bencana
yang disebabkan oleh kurangnya resapan air seperti kekeringan, banjir dan tanah
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
longsor.
UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan
UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang
Mempreservasi daerah resapan air dan
Kerangka Berpikir
Imbal jasa lingkungan Masyarakat penyedia jasa lingkungan
Pelatihan
Donor
Pemda/BUMD
jasa lingkungan Watersupply Konservasi lingkungan
User Mitigasi bencana aliran manfaat aliran dana
Gambar 6.6.1 Kerangka Berpikir Sumber: Olah data penulis
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 111
Konsep Rencana
Kota Mataram membutuhkan sumber air untuk memenuhi kebutuhan kotanya, dan air ini didapatkan dari lereng Gunung Rinjani. Usaha imbal jasa lingkungan ini bertujuan untuk menjaga suplai air dengan menjaga kelestarian hutan DAS Rinjani. Program ini melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan yakni PDAM, Bestari, WWF-NT,
Gambar 6.6.2 Skema Imbal Jasa Lingkungan Sumber: Pengantar mengenai imbal jasa lingkungan
USAID, UNDP dan Ford Foundation. Dalam praktiknya, pembayaran imbal jasa lingkungan diintegrasikan
Jasa lingkungan adalah manfaat yang diperoleh
dengan pembayaran jasa air bersih PDAM. Upaya
masyarakat dari hubungan timbal-balik yang dinamis
pelestarian DAS Rinjani sendiri memberdayakan warga
yang terjadi di dalam lingkungan hidup (UNESCAP).
setempat dengan melibatkan Bestari. Uang yang
Salah satu di antara jasa lingkungan yang ada adalah
dibayarkan pengguna jasa PDAM, digunakan oleh
jasa penyediaan air tawar, yang akan berpengaruh
warga sekitar daerah aliran sungai untuk menanam
pada pengaturan iklim, pengendalian banjir, dan akan
pohon dan merawatnya. Insentif tersebut memberikan
berdampak positif pada perekonomian masyarakat.
penghasilan tambahan kepada masyarakat dan
Imbal jasa lingkungan (PES) adalah transaksi sukarela
menghindarkan alih fungsi lahan hutan atau kebun.
XQWXN MDVD OLQJNXQJDQ \DQJ WHODK GLGH´QLVLNDQ VHFDUD
2. Imbal jasa lingkungan DAS Cidanau, Jawa Barat DAS Cidanau merupakan salah satu DAS
jelas (atau penggunaan lahan yang dapat menjamin jasa tersebut), dibeli oleh sedikit-sedikitnya seorang
prioritas yang mengairi kawasan industri dan rumah
pembeli jasa lingkungan dari sedikit-sedikitnya seorang
tangga di Kota Cilegon. Semenjak tahun 2003, warga
penyedi jasa lingkungan, jika dan hanya jika penyedia
yang dibersamai oleh FKDC menerapkan sistem imbal
jasa lingkungan tersebut memenuhi persyaratan dalam
jasa lingkungan yang dibayarkan oleh PT Tirta Krakatau
perjanjian dan menjamin penyediaan jasa lingkungan.
Industri untuk mempertahankan kualitas daerah
Melalui transaksi tersebut, masyarakat penyedia jasa
resapan air. Skema pembiayaan yang diterapkan
memperoleh insentif/tambahan penghasilan, masih
bertujuan bukan semata-mata untuk
tetap dapat mengerjakan pekerjaan utama mereka
Rencana Detail Untuk mewujudkan implementasi program
sehingga dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka secara umum.
pembiayaan jasa lingkungan, dibutuhkan beberapa
Preseden
tahapan sebagai berikut:
Dalam menyusun perencanaan program ini,
1. penetapan kawasan konservasi resapan air Kabupaten Boyolali termasuk dalam DAS
mengacu pada beberapa contoh penerapan sistem pembayaran jasa lingkungan yang sudah lebih dulu
Bengawan Solo dan DAS Serang. Diperlukan pemetaan
diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia.
yang strategis untuk dapat mendelineasi kawasan
Preseden yang digunakan yaitu program imbal jasa
konservasi untuk resapan air, maupun kawasan
lingkungan di DAS Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara
lindung yang rawan longsor untuk dapat dipreservasi
Barat, dan program imbal jasa lingkungan di DAS
dan ditanami tanaman-tanaman jenis tertentu
Cidanau, Jawa Barat.
yang berfungsi menahan tanah dan menyerapkan
1. Imbal jasa lingkungan DAS Rinjani, Lombok, Nusa
air ke dalam tanah. Dari informasi ini, kemudian
Tenggara Barat
dianalisis kawasan mana yang memungkinkan untuk
Program ini merupakan contoh implementasi
dilaksanakan program konservasi dengan menerapkan
konsep imbal jasa lingkungan yang diterapkan di
konsep imbal jasa lingkungan. Setelahnya, ditentukan
Lombok, NTB semenjak tahun 2001. Pada dasarnya,
cakupan kawasan konservasi atau tempat pelaksanaan program.
112 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
2. pemberdayaan masyarakat dan pembinaan untuk perawatan daerah resapan air Setelah adanya penetapan kawasan konservasi resapan air, perlu diadakan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai program yang akan dilaksanakan, hal ini dilakukan untuk menarik masyarakat yang ingin terlibat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembinaan untuk perawatan daerah resapan air. Setelahnya, perlu dilaksanakan analisis para pihak untuk menilai komitmen pihak yang berkaitan dalam melaksanakan program. Tahap selanjutnya adalah negosiasi, membuat skema hubungan sederhana yang akan dilaksanakan, dan menentukan nilai kontrak jasa lingkungan antara pembeli dan penyedia jasa. Setelah adanya kontrak, dibentuklah kelembagaan di tingkat masyarakat maupun pemerintah untuk menjadi pengelola mekanisme ini. Terakhir adalah tahapan edukasi dan pembinaan awal untuk masyarakat yang akan menyediakan jasa lingkungan, sehingga program konservasi dapat berjalan lancer dan memberikan manfaat yang luas. Masyarakat merupakan unsur paling penting dalam program ini, karena masyarakatlah yang memiliki kepentingan untuk konservasi maupun alih fungsi lahan, pun masyarakatlah yang akan mengelola daerah resapan air tersebut. 3. Implementasi pembayaran imbal jasa lingkungan Setelah adanya pihak yang menjadi penyedia jasa Lingkungan, perlu dibuat skema pembayaran jasa lingkungan yang berimbang antara pembeli jasa lingkungan (dalam hal ini masyarakat, pihak swasta, donor mitigasi perubahan iklim atau pihakpihak lainnya yang mendapatkan manfaat atas jasa lingkungan yang disediakan) yang tertuang dalam sebuah regulasi. Hal ini bisa dilakukan dengan integrasi sistem pembayaran jasa lingkungan dengan sistem pembayaran penyediaan air bersih di Kabupaten Boyolali dan sekitarnya. terbesar untuk PDRB Boyolali. Dari tahun ke tahun sektor ini mencapai nilai tertinggi nilai produktivitas di Boyolali dengan nilai produktivitas mencapai angka rat-rata 54,33 Kw perkecamatan. Kontribusi besar ini disebabkan oleh kondisi wilayah di Kabupaten Boyolali yang mendukung. Sektor pertanian terbagi menjadi pertanian bahan pangan,
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 113
114 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Implementasi pembayaran jasa lingkungan
Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan untuk perawatan daerah resapan air
Penetapan kawasan konservasi resapan air
Sub Program
16
16
DAS Bengawan Solo dan DAS Serang
DAS Bengawan Solo dan DAS Serang
Implementasi skema pembayaran jasa lingkungan
Pemantauan dan Evaluasi
2
24
1
2
5
5
1
1
1
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
Satuan
APBD
APBD
Rp 50,000,000.00 Rp 15,000,000.00
Rp 160,000,000.00
Rp 320,000,000.00
Rp 60,000,000.00
Rp 300,000,000.00
Rp 3,000,000.00
Donor
Donor dan Dana Imbal Jasa Lingkungan
APBD
Donor
APBD
APBD
APBN
Rp 100,000,000.00
Rp 6,000,000.00
APBN
APBN
Sumber dana
Rp 100,000,000.00
Rp 100,000,000.00
Biaya
BAPPEDA & BLH
PDAM, Komunitas Masyarakat
BAPPEDA & BLH
BAPPEDA & BLH
BAPPEDA & BLH
BAPPEDA & BLH
BAPPEDA & BLH
BAPPEDA & BLH
BAPPEDA & BLH
BAPPEDA & BLH
BAPPEDA & BLH
Instansi Pelaksana
Tabel 6.6.1 Tabel Pentahapan Program Sumber: Olah data penulis
Besaran
DAS Bengawan Solo dan DAS Serang
DAS Bengawan Solo dan DAS Serang DAS Bengawan Solo dan DAS Serang DAS Bengawan Solo dan DAS Serang DAS Bengawan Solo dan DAS Serang DAS Bengawan Solo dan DAS Serang DAS Bengawan Solo dan DAS Serang DAS Bengawan Solo dan DAS Serang DAS Bengawan Solo dan DAS Serang
Lokasi
Penyusunan regulasi mengenai skema jasa lingkungan
Edukasi dan pembinaan awal
Kontrak dan Pembentukan kelembagaan
Negosiasi
Analisis Para Pihak
Sosialisasi mengenai program
Penentuan Cakupan
Analisis Kondisi Eksisting
PenÄ?arian informasi
Tahap
5 tahun ke 1 5 tahun ke 2 5 tahun ke 3 5 tahun ke 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Narasi Singkat
Indikator
Alat sĞƌŝĮŬĂƐŝ
Asumsi-Asumsi
Goal Mengurangi ketimpangan pendapatan
Indeks gini berkurang 10 poin
BPS
Skema imbal jasa lingkungan berjalan dengan baik
Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat
70% masyarakat yang menjadi penyedia jasa lingkungan naik tingkat kesejahteraannya
BPS
Skema imbal jasa lingkungan berjalan dengan baik
Menjaga kelestarian lingkungan
Tidak terjadi alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun di BAPPEDA, BPN kawasan yang ditetapkan sebagai area konservasi DAS
Skema imbal jasa lingkungan berjalan dengan baik
DĞŵŝƚŝŐĂƐŝ ďĞŶĐĂŶĂ kekeringan dan banjir
Berkurangnya kejadian ďĞŶĐĂŶĂ ϱϬй ĚĂƌŝ kasus sebelumnya
Tidak ada faktor lainyang mempengaruhi
Purpose
BPBD
Output 50% lahan kritis di kawasan DAS beralih fungsi menjadi ĐŽŵŵƵŶŝƚLJ forest Terbentuknya community forest di daerah resapan air
Lahan kritis yang ada tidak mengalami peningkatan karena faktor alam BAPPEDA, BLH
Terbentuknya komunitas masyarakat penyedia jasa lingkungan
Pendapatan warga meningkat sebanyak 30% Bertambahnya pendapatan dari dana imbal jasa lingkungan dan dari hasil warga kebun/hutan yang dibudidayakan
Adanya regulasitentang imbal jasalingkungan
Masyarakat berpartisipasi aktif
BPS
Terbitnya peraturan daerah mengenai skema imbal jasa lingkungan
Masyarakat berpartisipasi aktif, skema imbal jasa lingkungan diterima dengan baik, tanaman yang dikembangkan masyarakat penyedia jasa lingkungan dapat memberikan hasil baik
Tidak ada penolakan BAPPEDA, BLH
Terbentuknya sistem imbal jasalingkungan Implementasi skema pembayaran jasalingkungan Pembayaran jasa lingkungan BAPPEDA, BLH, PDAM oleh pengguna jasa lingkungan
Tidak ada penolakan
Masyarakat berpartisipasi aktif
Tabel 6.6.2 Tabel Kerangka Kerja Logis Sumber: Olah data penulis
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 115
Aktivitas Input Dana Pemetaan dan analisis kondisi eksisting DAS
Sumber
Rp200,000,000.00APBN
WĞŶĞŶƚƵĂŶ ĐĂŬƵƉĂŶ program Rp100,000,000.00APBN Sosialisasi mengenai program dan edukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem DAS Rp50,000,000.00APBD
Negosiasi pembagian peran dan kewajiban antar pihak yang terlibat
Rp71,000,000.00APBD
Pembentukan kelembagaan pengelola dan penandatanganankontrak
- Inisiasi program berjalan ůĂŶĐĂƌ -Masyarakat menerima adanya program imbal jasa lingkungan, bersedia menjadi penyedia maupun pembeli sesuai peranmasing-masing -adanya dukungan dari Balai Pengelola DAS
Rp3,000,000.00APBD Edukasi tentang implementasi program Rp300,000,000.00Donor Penyusunan regulasi mengenai skema jasa lingkungan
Rp60,000,000.00APBD
Tabel 6.6.2 Tabel Kerangka Kerja Logis (lanjutan) Sumber: Olah data penulis
116 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
ŝƐĐ͘ Rate
6%
Tahun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL
Investasi 1.00 1.06 1.12 1.19 1.26 1.34 1.42 1.50 1.59 1.69 1.79 1.90 2.01 2.13 2.26 2.40 2.54 2.69 2.85 3.03 3.21
0 -300 -71 -153 -63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -587
Operasion al 0 0 0 0 0 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -480
Total Biaya
Biaya (disc)
Pemasuka Pemasuka n n (disc)
0 0 0 0 -300 -283.02 0 0 -71 -63.19 0 0 -153 -128.46 0 0 -63 -49.90 0 0 -30 -22.42 363 271.25 -30 -21.15 363 255.90 -30 -19.95 363 241.42 -30 -18.82 363 227.75 -30 -17.76 363 214.86 -30 -16.75 363 202.70 -30 -15.80 363 191.22 -30 -14.91 363 180.40 -30 -14.07 363 170.19 -30 -13.27 363 160.56 -30 -12.52 363 151.47 -30 -11.81 363 142.89 -30 -11.14 363 134.81 -30 -10.51 363 127.17 -30 -9.92 363 119.98 -30 -9.35 363 113.19 -1067 -764.717 5808 2905.75 NPV 2141.031 B/C 3.79977
7DEHO 7DEHO &RVW %HQH´W $QDO\VLV &%$ 6XPEHU 2ODK GDWD SHQXOLV
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 117
Program akselerasi pengembangan Pariwisata Boyolali
7
FARDHAN AMARULLAH - 42629
Latar Belakang
Kabupaten Boyolali Beberapa obyek daya tarik wisata yang terdata
Kabupaten Boyolali merupakan kabupaten yang memiliki potensi daya tarik wisata, berdasarkan hasil
dalam BPS adalah, sebagai berikut :
pengumpulan data, setidaknya kabupaten Boyolali
1.
Wana Wisata Kedungombo
mempunyai sekitar 37 objek wisata. Pariwisata Boyolali
2.
Umbul Pengging
dibagi menjadi ke dalam 3 (tiga) wisata utama yaitu :
3.
Waduk Cengklik
wisata alam pegunungan, wisata tirta dan wisata ziarah.
4.
Wisata Ziarah Makam R. Ng. Yosodipuro
Dengan memiliki Bandara Internasional yaitu Bandara
5.
Wisata Arga Merapi-Merbabu
Adi Sumarmo yang berjarak 25 km dari Kota Budaya
6.
Makam Ki Ageng Pantaran
Surakarta (Solo) berfungsi sebagai gerbang masuk
7.
Umbul Tlatar
yang strategis untuk Boyolali dimana merupakan Pariwisata merupakan salah satu sektor
koridor jalur wisata Solo - Selo - Borobudur (SSB). Kabupaten Boyolali memiliki potensi pariwisata
yang berpotensi untuk dikembangkan dan dapat
yang besar untuk dikembangkan, namun belum dapat
meningkatkan sektor ekonomi Kabupaten Boyolali,
dioptimalkan secara maksimal. Pemerintah daerah
mengingat potensi itu maka perlu adanya program
sejauh hanya fokus mengelola sebagian kecil dari
yang dapat mengakselerasi pengembangan Pariwisata
obyek wisata yang ada. Beberapa pariwisata dikelola
Kabupaten Boyolali. Secara umum, beberapa sub-
masyarakat sendiri. Masih kurang adanya kerjasama
program yang akan dikuatkan dalam program ini adalah
antara pemerintah sebagai pengelola dan masyarakat
1.
sebagai pemilik, sehingga yang paling berdampak
2.
Peningkatan Fasilitas Wisata
adalah sulitnya mendapatkan data obyek wisata
3.
Peningkatan Usaha Promosi
118 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Optimalisasi Atraksi Wisata
4.
Penguatan Masyarakat Lokal
5.
Peningkatan Aksesbilitas
Pada Pasal 70 disebutkan bahwa kawasan peruntukkan pariwisata ditetapkan dengan kriteria : a. Memiliki objek dengan daya tarik wisata; dan/atau b.
Tujuan Perencanaan Dengan dibuatnya rencana ini di Kabupaten
Mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
Boyolali, diharapkan dapat mencapai tujuan berupa : 1.
Meningkatnya daya tarik wisata Kabupaten
Metode Perencanaan
Boyolali sehingga mampu meningkatnya
Dalam proses perencanaan program Akselerasi
jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun
Pengembangan Pariwisata Boyolali, terdapat beberapa
internasional
metode yang dilakukan diantaranya :
2.
a)
Menggerakkan seluruh potensi ekonomi
Analisis Wilayah Pada periode studio sebelumnya, telah
daerah sebagai pemicu tumuh kembangnya pariwisata secara berkelanjutan dengan
ditemukan beberapa informasi dan temuan dari
mendayagunakan potensi alam dan budaya lokal.
analisis wilayah Kabupaten Boyolali. Beberapa
3.
temuan disederhanakan menjadi temuan masalah
Memberikan keuntungan bagi masyarakat
lokal dengan adanya kesempatan lapangan
dan potensi. Sektor pariwisaya juga menjadi salah
ekerjaan dan usaha sehingga dapat terus memutar
satu temuan dari hasil analisis tersebut. Program
roda perekonomian di Kabupaten Boyolali.
Akselerasi pengembangan pariwisata boyolali ini lahir dari hasil analisa yang menyatakan belum optimalnya
Landasan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pada UU RI No 10 Tahun 2009 pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam
pengembangan pariwisata di Kabupaten Boyolali. Yaitu masih kurangnya pengelolaan Obyek Daya Tarik Wisata oleh pemerintah, selanjutnya juga masih kurangnya kuantitas dan kualitas fasilitas pendukung serta aksesbilitas Obyek Daya Tarik Wisata.
kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta
Sebaiknya memang perlu ada terobosan untuk
layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,
memaksimalkan potensi pariwisata yang ada diboyolali,
pemerintah, dan pemerintah daerah.
antara potensi 3 tipe pariwisata Boyolali yaitu, Wisata
Sedangkan pada ayat 10 dijelaskan mengenai
Alam, Wisata Tirta dan Wisata Religi. Jika sektor ini
kawasan strategis pariwisata, yaitu kawasan yang
dapat dikembangkan maka sektor-sektor yang terkait
memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi
dari sisi sosial maupun ekonomi juga akan mengalami
untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai
peningkatan kualitas.
pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek,
b)
seperti pertumbuhan ekonomi, sosisal dan budaya,
Studi literatur Dalam perencanaan Akselerasi Pengembangan
pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung
Pariwisata Boyolali, dilakukan peninjauan terkait
lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
dokumen RTRW dan RPJP Kabupaten, penyesuaian
Permen RI No 50 Tahun 2011 tentang Rencana
ketentuan pemerintah pusat tentang Sektor Pariwisata
Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun
serta mengaitkannya dengan konsep/teori yang dipakai
2010-2025
sebagai landasan pengembangan 20 tahun kedepan.
Pada pasal 2 disebutkan mengenai pembangunan kepariwisataan nasional yang meliputi destinasi Pariwisata, Pemasaraan Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisataan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 26 Tahun 2008 tentdang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 119
Kerangka Berpikir
d. Menyediakan lapangan kerja dan peluang kewirausahaan bagi masyarakat lokal
Preseden Lava Tour Merapi Yogyakarta Sumber : www.lokatour.com Gunung Merapi merupakan salah satu gunung teraktif di Indonesia, dan Gunung Merapi ini juga terletak didalam wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Setelah erupsi Merapi pada tahun 2006 dan 2010 telah merubah wajah Kaliadem yang dulunya Gambar 6.7.1 Kerangka Berpikir Program Sumber; Olah Data Penulis
merupakan daerah yang perkemahan yang hijau dengan hamparan tanah yang sangat luas. Wilayah ini
Konsep Rencana
sekarang tertimbun bekas lahar Merapi yang digunakan
Kajian Teori
untuk lava tour Merapi kaliadem. Para Wisatawan dapat
Teori Ekowisata Ekowisata menurut The Ecotourism Society (1990) sebagai berikut: Ekowisata adalah suatu bentuk
melihat dari dekat material bekas letusan gunung Merapi dan dapat menyaksikan sebuah bunker tempat perlindungan yang merenggut nyawa dua relawan. Yang menarik dari wisata ini adalah bagaimana
perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan
atraksi yang ditawarkan adalah atraksi suatu fenomena
kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.
alam yang pernah terjadi disana. Lava Tour merupakan
Namun dalam perkembangannya ternyata
hasil inovasi dari Kaliadem yang dulunya merupakan
bentuk ekowisata ini berkembang karena
bumi perkemahan yang dilengkapi dengan fasilitas
banyak digemari oleh wisatawan. Wisatawan ingin
seperti basecamp pendakian, gardu pandang, warung-
berkunjung ke area alami, yang dapat menciptakan
warung makan, toilet dan musholla namun sekarang
NHJLDWDQ ELVQLV (NRZLVDWD NHPXGLDQ GLGH´QLVLNDQ
ini bangunan-bangunan tersebut tertimbun dan hanya
sebagai berikut: Ekowisata adalah bentuk baru
terlihat beberapa bagian dari atas bangunan yang
dari perjalanan bertanggungjawab ke area alami
pernah ada yang telah hancur.
dan berpetualang yang dapat menciptakan industri
Ketep Pass Ketep Pass merupakan Obyek Wisata Alam yang
SDULZLVDWD (SOHUZRRG 'DUL NHGXD GH´QLVL LQL dapat dimengerti bahwa ekowisata dunia telah
dikembangkan dengan ciri khas wisaya kegunungapian,
berkembang sangat pesat. Ternyata beberapa
khususnya Gunung Merapi pada tanggal 17 Oktober
destinasi dari taman nasional berhasil dalam
2002, Ketep Pass diresmikan sebagai kawasan wisata
mengembangkan ekowisata ini.
jalur Solo-Selo-Borobudur (SSB) oleh Presiden ke-5
(Menurut Cater dan Lowman, 1994) ekowisata
Republik Indonesia.
seharusnya dapat : a. Menarik wisatawan ke lingkungan alam yang unik dan dapat diakses; b. Digunakan untuk meningkatkan konservasi alam melalui pendidikan; c. Menyebabkan perubahan sikap di masyarakat dan pemerintah lokal; dan
120 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Rencana Detail Untuk mendukung Program Akselerasi Pengembangan Pariwisata Boyolali, maka terdapat beberapa sub-program, antara lain : 1.
Optimalisasi Atraksi Wisata
Atraksi merupakan satu dari 3 poin utama pengembangan pariwisata. Sub program ini bertujuan untuk menambah atraksi on-site di obyek daya tarik wisata. 2.
Peningkatan Fasilitas Wisata
Sub program ini memastikan adanya peningkatan fasilitas pendukung di sekitar obyek daya tarik wisata, seperti amenities dan akomodasi. Dengan peningkatan ini output yang diharapkan adalah minimal meningkatnya waktu bermalam wisatawan 3.
Peningkatan Usaha Promosi
Kegiatan usaha promosi diperlukan untuk membagi informasi obyek daya tarik wisata dan menarik pengunjung baru. 4.
Penguatan Masyarakat Lokal
Masyarakat lokal harus dapat menjadi aktor utama dalam perencanaan, pembangunan dan operasional obyek daya tarik wisata 5.
Peningkatan Aksesbilitas
Beberapa obyek daya tarik wisata yang memiliki atraksi yang menarik, tidak diimbangi dengan aksesbilitas yang baik. Maka sub-program ini yang akan memastikan peningkatan kualtias aksesbilitas obyek daya tarik wisata agar dapat meningkatkan jumlah pengunjung wisata.
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 121
Kerangka Kerja Logis Narasi Singkat Goal Meningkatkan perekonomian Kabupaten Boyolali
Indikator Sasaran
Alat sĞƌŝĮŬĂƐŝ
Asumsi-asumsi
Meningkatkan PAD Kabupaten Boyolali melalui sektor Jasa
Dokumentasi BPS
Kondisi sosial, ekonomi, politik yang kondusif
Meningkatnya lama kunjungan wisatawan sebesar 100% Meningkatnya jumlah pengunjung wisata 50% Meningkatnya harga tiket masuk ODTW 100%
Dokumentasi BPS, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Dokumentasi BPS, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Dokumentasi BPS, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Dokumentasi BPS, Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik yang kondusif
Purpose Meningkatkan Daya Tarik Obyek Wisata Meningkatkan PAD dari Obyek Wisata Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ODTW Output Kegiatan Terdapat Usaha Optimalisasi Obyek Data Tarik Wisata
Terbentuknya Kelompok Sadar Wisata di tiap ODTW Terdapat Event Pariwisata tiap 3 bulan sekali Terdapat 1 Atraksi Buatan Baru
Tersedianya fasilitas penunjang pariwisata di tiap ODTW Meningkatnya informasi ODTW Boyolali
Tersedianya fasilitas akomodasi, parkir, ruang ibadah dan toilet umum Terdapatnya web pariwisata Boyolali yang mutakhir
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Boyolali dan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Boyolali dan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum/BUMD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Dinas Pekerjaan Umum/Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/BUMD/Masyarak at
dĞƌĐŝƉƚĂŶLJĂ Kelompok Sadar Wisata Terdapat pelatihan Kelompok yang terlatih di tiap ODTW Sadar Wisata Terdapat workshop pembuatan dan pemasaran souvenir Tersedianya transportasi umum Terdapat trayek transportasi Dinas Perhubungan/ yang menuju ODTW umum menuju ODTW BAPPEDA/BUMD Aktivitas Input Dana Sumber Pembiayaan Pembuatan Event Pariwisata Rp 1,000,000,000 APBD/BUMD/SWASTA Pembangunan pelayanan tambahan Rp 400,000,000 APBD/BUMD/SWASTA Pembersihan dan Peremajaan Obyek Wisata Rp 200,000,000 APBD Pengembangan atraksi buatan ďĞƌĐŝƌŝ khas Rp 100,000,000 APBD/BUMD/SWASTA Perbaikan Penginapan Berupa Homestay Rp 6,000,000,000 APBD/BUMD/SWASTA Pembangunan Fasilitas Parkir Rp 600,000,000 APBD/BUMD/SWASTA Pembangunan Fasilitas Ibadah dan Kebersihan Rp 1,000,000,000 APBD/BUMD/SWASTA Pembangunan Fasilitas Ruang Terbuka Rp 280,000,000 APBD/BUMD/SWASTA Pemutakhir Web Pariwisata Pemerintah Rp 20,000,000 APBD/SWASTA Promosi via Media Lainnya Rp 100,000,000 APBD/BUMD/SWASTA Pengadaan Signage Rp 120,000,000 APBD/BUMD/SWASTA Pengadaan Pelatihan Manajemen Kelompok Sadar Wisata Rp 300,000,000 APBD/BUMD/SWASTA Workshop Pembuatan Oleh-oleh Rp 300,000,000 APBD/BUMD/SWASTA dan Souvenir Pembangunan Pusat Informasi dan Sekretariat Kelompok Sadar Wisata Rp 600,000,000 APBD/SWADAYA Integrasi Transportasi Umum Menuju Lokasi Perbaikan Jalan berupa Pedestrian Way menuju lokasi
Rp
300,000,000 APBD/APBN/BUMD
Rp
200,000,000 APBD
Tabel 6.7.1 Kerangka Kerja Logis Sumber: Olah Data Penulis
122 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
Tidak Terjadi ĞŶĐĂŶĂ Alam, yang berefek pada ODTW Masyarakat bekerja sama dengan baik
Iklim event organizer tinggi di Kabupaten Boyolali Terdapat kerjasama pemerintah-swasta dalam pembiayaan Fasilitas Penunjang Pariwisata Terdapat SDM yang memadai dalam perawatan Website Terdapat masyarakatyang ko-operatif Sudah terdapat transportasi umum di Boyolali Asumsi Harga Tanah di setiap Kawasan adalah sama Biaya Konstruksi dan harga material bangunan di tiap kawasan sama Terdapat Sumber Daya Manusia yang dapat memberikan pelatihan Tiap ODTW yang terkait membutuhkan Penanganan yang sama
Pentahapan Sub-Program
Kegiatan
Pembuatan Event Pariwisata Pembangunan pelayanan tambahan Optimalisasi Atraksi Wisata
Pembersihan dan Peremajaan Obyek Wisata
Wana Wisata Kedungombo, Waduk Cengklik
Pelaksana
Biaya
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Boyolali dan Masyarakat
Dinas Pekerjaan Umum/ Masyarakat/BUMD Umbul Pengging, Umbul Dinas Kebudayaan dan Tlatar, Wisata Ziarah Pariwisata Kab. Boyolali dan Makam R. Ng. Masyarakat Yosodipuro, Makam Ki Ageng Pantaran,
Sumber Dana
Rp
1,000,000.00APBD/BUMD/SWASTA
Rp
400,000.00APBD/BUMD/SWASTA
Rp
200,000.00APBD
Dinas Kebudayaan dan Umbul Pengging, Umbul Pariwisata Kab. Boyolali dan Tlatar Masyarakat
Rp
100,000.00APBD/BUMD/SWASTA
Perbaikan Penginapan Berupa Homestay
Wana Wisata Kedungombo, Waduk Cengklik, Wisata Arga Merapi-Merbabu
Rp
6,000,000.00APBD/BUMD/SWASTA
Rp
600,000.00APBD/BUMD/SWASTA
Rp
1,000,000.00APBD/BUMD/SWASTA
Rp
280,000.00APBD/BUMD/SWASTA
Pembangunan Fasilitas Ruang Terbuka Pemutakhir Web Pariwisata Pemerintah Promosi via Media Lainnya
Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pengadaan Signage
Wana Wisata Kedungombo, Waduk Cengklik, Wisata Ziarah Makam R. Ng. Yosodipuro, Makam Ki Ageng Pantaran
Pengadaan Pelatihan Manajemen Kelompok Sadar Wisata Workshop Pembuatan Oleh-oleh dan Souvenir Pembangunan Pusat Informasi dan Sekretariat Kelompok Sadar Wisata Integrasi Transportasi Umum Menuju Lokasi Perbaikan Jalan berupa Pedestrian Way menuju lokasi
Dinas Pekerjaan Umum/BUMD
Wana Wisata Dinas Pekerjaan Umum/BUMD Kedungombo, Waduk Cengklik, Umbul Dinas Pekerjaan Umum/BUMD Pengging, Umbul Tlatar, Wana Wisata Kedungombo, Waduk Cengklik
Peningkatan Usaha Promosi
Peningkatan Aksesbilitas
Lokasi
Pengembangan atraksi buatan ďĞƌĐŝƌŝ khas
Pembangunan Fasilitas Peningkatan Fasilitas Parkir Wisata Pembangunan Fasilitas Ibadah dan Kebersihan
Penguatan Masyarakat Lokal
5 tah u n 1 2 3 4 5
Wana Wisata Kedungombo, Waduk Cengklik, Wisata Ziarah Makam R. Ng. Yosodipuro, Makam Ki Ageng Pantaran, Umbul Pengging, Umbul Tlatar, Wisata Arga MerapiMerbabu
Wana Wisata Kedungombo, Waduk Cengklik
Dinas Pekerjaan Umum/ BAPPEDA/BUMD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/BUMD/Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Dinas Pekerjaan Umum/Masyarakat
Rp
20,000.00APBD/SWASTA
Rp
100,000.00APBD/BUMD/SWASTA
Rp
120,000.00APBD/BUMD/SWASTA
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/BUMD/Masyarakat
Rp
300,000.00APBD/BUMD/SWASTA
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/BUMD/Masyarakat
Rp
300,000.00APBD/BUMD/SWASTA
Rp
600,000.00APBD/SWADAYA
Rp
300,000.00APBD/APBN/BUMD
Rp
200,000.00APBD
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/BUMD/Masyarakat
Dinas Perhubungan/ BAPPEDA/BUMD Dinas Pekerjaan Umum/ BAPPEDA/BUMD
Total
Rp 10,520,000.00
(x1000)
Tabel 6.7.2 Pentahapan Program Sumber: Olah Data Penulis
Dari tabel diatas dapat terlihat pentahapan
program akselerasi pengembangan Pariwisata Boyolali
program selama 5 tahun. Dari Tabel diatas juga
yaitu Rp 10.520.000.000,- beserta sumber pendanaan
diperoleh total anggaran yang diperlukan untuk
program akselerasi pengembangan pariwisata di tujuh
Program akselerasi pengembangan Pariwisata Boyolali
Obyek Daya Tarik Wisata
yaitu Rp 10.520.000.000,- beserta sumber pendanaan
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 123
&RVW %HQH´W $QDO\VLV Disc. Rate 6 % Pemasukan Tahun (1+i)t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL
Investasi
1.00 0 1.00 -1224 1.00 -1124 1.00 -1490.6666 1.00 -3890.6666 1.00 -3790.6666 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 1.00 0 -11519.9998
Operasional Total Biaya Biaya (disc) 0 0 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -665
0 -1224 -1159 -1525.6666 -3925.6666 -3825.6666 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -12184.9998
Pajak Makanan 0.00 0 -1224.00 200 -1159.00 200 -1525.67 200 -3925.67 300 -3825.67 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -35.00 300 -12185.00 5700
Event
Parkir
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1900
0 500 500 500 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 14250
Retribusi Total Pemasukan (disc) 0 0 887 1587 887 1687 887 1687 887 2037 887 2037 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 1773 2923 31030 52880
0 1587 1687 1687 2037 2037 2923 2923 2923 2923 2923 2923 2923 2923 2923 2923 2923 2923 2923 2923 2923 52879.99
7DEHO &RVW %HQH´W $QDO\VLV Sumber: Olah Data Penulis
Dalam hasil analisis menggunakan angka
0DND EHUGDVDUNDQ KDVLO DQDOLVLV FRVW EHQH´W QLODL
disc rate sebesar 6% selama 20 tahun, didapatkan
b/c >1. Hal tersebut menunjukkan bahwa program layak
angka Net Present Values (NPV) sebesar 40694.99
untuk dijalankan.
GDQ SHUEDQGLQJDQ DQWDUD EHQH´W GDQ FRVW VHEHVDU 4.339761.
124 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI
KELOMPOK 10 - BOYOLALI 2 | 125
Arahan Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah
x
x
x
x
-
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
KELOMPOK 10 STUDIO RENCANA WILAYAH PERENCANAAN WILAYAH & KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA 2017 126 | LAPORAN STUDIO RENCANA WILAYAH KAB. BOYOLALI