Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menurunkan status Gunung Semeru di Jawa Timur, dari sebelumnya Level IV atau Awas menjadi Level III atau Siaga, Jumat (9/12).
"Mengingat karakteristik erupsi Gunung Semeru, potensi ancaman bahaya, hasil pemantauan visual dan kegempaan, maka tingkat aktivitas Gunung Semeru dapat diturunkan dari Level IV (Awas) menjadi Level III (Siaga) terhitung sejak 9 Desember 2022 pukul 12.00 WIB," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid seperti dikutip dari Antara.
Wafid mengatakan tingkat aktivitas gunung api tertinggi di pulau Jawa itu akan ditinjau kembali jika terdapat kemunculan gempa-gempa vulkanik dan deformasi yang berkaitan dengan proses suplai magma ke permukaan. Dia mencontohkan eperti gempa frekuensi rendah, tremor, tiltmeter, dan GPS dalam kecenderungan yang signifikan.
Ia menyampaikan hasil pengamatan visual menunjukkan saat ini masih terjadi aktivitas letusan yang kemudian membuat tumpukan material letusan atau pyroclastic cone ataupun lidah lava.
Ketika cuaca cerah teramati asap kawah berwarna putih bertekanan lemah dengan intensitas tipis hingga sedang dengan tinggi 500 meter di atas puncak.
Badan Geologi mencatat ada dua kali awan panas guguran dengan jarak luncur hingga 6 kilometer ke arah tenggara dengan jarak guguran 300 meter sampai 500 meter.
Gempa-gempa vulkanik masih terekam dan berfluktuasi, termasuk gempa letusan dan gempa guguran juga masih ada.
Pascakejadian awan panas guguran pada 4 Desember 2022 lalu, Badan Geologi mencatat terjadi empat kali awan panas guguran dengan durasi dan jarak luncuran yang sudah menurun.
Pengamatan sejak 4 Desember 2022 hingga saat ini menunjukkan tidak ada gejala peningkatan kegiatan yang signifikan menuju awan panas guguran yang cukup besar. Akumulasi aterial letusan menjadi sumber awan panas guguran yang melebihi 7 kilometer perlu waktu.
Citra thermal mengindikasikan anomali yang menurun periode 4 Desember sampai 9 Desember 2022 dari 15 MW ke 27 MW yang mengindikasikan terdapat penumpukan material pijar di sekitar permukaan kawah. Pada 2 Desember 2022, anomali belerang dioksida dari citra Aura/OMI justru terlihat sebesar 1,78 dobson unit dan saat ini hanya teramati sebesar 0,62 dobson unit.
Pascadeformasi inflasi yang disertai erupsi 4 Desember 2022, deformasi Gunung Semeru hingga saat ini sudah menunjukkan penurunan dari instrumen tiltmeter.
"Potensi ancaman bahaya Gunung Semeru saat ini berupa banjir lahar bila material hasil erupsi dan awan panas guguran tercampur dengan intensitas hujan tinggi terutama di sungai yang berhulu di puncak, yakni Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Kobokan, dan Besuk Sat, serta anakanak sungai di sekitarnya," kata Wafid.
Gunung Semeru yang memiliki tinggi 3.676 meter di atas permukaan laut tersebut secara administratif terletak dalam dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang di Provinsi Jawa Timur.
Gunung api itu dipantau secara visual dan instrumental dari dua Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) yang berada di Desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, dan di Desa Agrosuko, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang.
Pada 4 Desember 2022, pemerintah menaikkan status dari sebelumnya Level III atau Siaga menjadi Level IV atau Awas seiring tingginya aktivitas vulkanik dan erupsi yang terjadi di Gunung Semeru. Setelah lima hari berselang dan aktivitas vulkanik terpantau menurun, pemerintah lantas memutuskan menurunkan status gunung api itu menjadi Level III atau Siaga.
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq mengatakan erupsi Semeru yang terjadi Minggu (4/12) kemarin, menyisakan persoalan baru, yakni lahar dingin yang mengalir ke arah Besuk Bang, wilayah Kecamatan Tempursari.
Thoriq menyatakan hal ini tak pernah terjadi sebelumnya.
Thoriq mengatakan jika hujan mengguyur kawah Semeru, maka hal itu berpotensi menyebabkan banjir lahar dingin yang membawa material sisa erupsi.
Berbeda dengan tahun lalu, lahar dingin yang mengalir ke arah Kecamatan Tempursari ini perlu diwaspadai, pasalnya belum pernah terjadi selama beberapa tahun terakhir.
"Lahar dingin ada yang mengarah
ke Tempursari, kami mendapatkan kabar laharnya mengarah ke sana, tahun lalu tidak. Alirannya pecah jadi tiga, salah satunya Besuk Bang. Ini juga perlu diantisipasi," kata Thoriq, Selasa (6/12).
Ia menambahkan material yang dimuntahkan Semeru kali ini juga berimbas pada bertambahnya material di jalur aliran lahar.
Oleh karena itu, pihaknya akan segera melakukan pembersihan dan normalisasi di titik yang dianggap penting untuk segera dibersihkan, salah satunya di jalan Dusun Kajar Kuning dan beberapa jembatan yang sudah tertutup material lahar dingin.
"Ini sudah mulai bekerja, tapi kondisinya kami antisipasi betul. Ini masih panas," ucapnya.
Kini pihaknya pun memprioritaskan evakuasi masyarakat yang berada di tepian aliran lahar. Hal itu dilakukan bersama petugas dan relawan.
"Kami akan lakukan langkahlangkah terkait dengan penanganan pengungsi dan prioritas terhadap masyarakat yang ada di tepi aliran lahar," kata dia.
Kendati demikian Thoriq menyampaikan, perkembangan situasi dan kondisi terkini relatif lebih aman. Meski status yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Semeru Level IV berstatus Awas.
Thoriq turut mengimbau masyarakat yang tidak berkepentingan untuk tidak mendekat di area jalur lahar dingin, apalagi saat kondisi hujan.
Terbit Eksis Sejak Tahun 1998
PENERBIT: PT. Surya Sastra Indonesia AHU: 0061124.AH.0101 TH.2019 NIB: 912031222494
Pendiri: ALM. ANDI AFDAL NURMAN
Komisaris: ANDI GUNTUR NURMAN
Penasehat/Pembina: SULKIFLI GANI OTTO.SH, ANDI PASAMANGI WAWO, ABDULLAH HAMZAH, S.Ag, M.Pdi, ANDI AMRAN, DAUD GALA
Pimpinan Umum: S. ANDI ILHAM
Wakil Pimpinan Umum: SYARIFA BARLIAN Pimpinan Redaksi: ANDI AKBAR AFDAL
Wakil Pimpinan Redaksi: RUSTANG, SW.
Redaktur Pelaksana: SYARIPUDDIN Redaktur Daerah: SYARIPUDDIN Kordinator Daerah: A. IRSYAD BELLA / ARWANTO Redaktur Kota: A. UMAR
Redaktur Kriminal: ANDI RIVALDI AFDAL
Dewan Redaksi: A.AKBAR AFDAL, A.ILHAM, A. GUNTUR NURMAN, Drs. DANAWIR, S.SOENARDJO, MT. TAJUDDIN, DAUD GALA, DEDI BONGGA, MARTHEN KALA LEMBANG, A. RASYID MORDANI, MAHARUDDIN, FAHARUDDIN
Staf Redaksi: MUH.HARUDDIN, Hj. SUMARNI JAMAL, EMMA YAHYA, ANDI DEWA MAPPANGILE Pemimpin Perusahaan: ANDI AKBAR AL MAHDALI Wakil Pemimpin Perusahaan: Ir. MARIAH LK, BSC
Sekretaris Redaksi: ANDI BARLIAN NURMAN
Bendahara: NURAINI Sirkulasi: NURAINI Iklan: ANDI SASTRA BATARA
Peliputan: AKBAR, ANI HASAN, SAIFUDDIN, KAHAR A. SAPPAILLE, AKSAN ALI, SURIADI, BASRI DADO, HARUDDIN, UMAR TORAJA, BURHAN, BASIR, ANTO MASLAN, IRNA SRI RATNA, ANDI FAUZAN MAKMUR, ICAL Dg LEWA
Lay Out/Desain: NUR MUKHTADIR (ADI) Alamat Redaksi: JL. MULA BARU BELAKANG SMAN 6 MAKASSAR, SULSEL HP. 0823-3334-6785
Bank: BRI Unit Cennae No. Rek. 5053-01-0208855-35
An : NURAINI Alamat Website
Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 75 kilogram dan 40 ribu butir pil ekstasi yang disita dari 2 anggota TNI AD.
Direktur Tindak Pidana Narkoba
Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan mengatakan barang bukti itu merupakan hasil sitaan dari jaringan narkoba di Medan, Sumatera Utara.
"Pemusnahan barang bukti ini, dilakukan sesuai perintah dan amanat undang-undang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/12).
Krisno menjelaskan barang bukti yang disita itu milik dua anggota TNI AD berinisial Pratu RH (25) dan Sertu YT (42) yang ditangkap pada Senin (5/12) lalu.
Mereka ditangkap di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara ketika berada dalam mobil Toyota Fortuner dengan nopol BK 1549 SR.
"Membawa 75 kilogram sabu dan 40 ribu pil ekstasi yang disembunyikan di dalam tas travelling," beber Krisno.
Dari hasil pemeriksaan kedua tersangka itu, Bareskrim kemudian kembali mengamankan dua orang yang berperan sebagai penerima barang haram itu. Keduanya merupakan warga sipil berinisial YSD (29) dan SR (25).
"Berdasarkan hasil interogasi bahwa tersangka RH dan YT membawa barang bukti narkotika dari Tanjung Balai Asahan ke Medan untuk diserahkan kepada M (DPO) di tempat yang sudah ditentukan," jelasnya.
Sebelumnya, Kapendam 1 Bukit Barisan Letkol Inf Rico Julyanto Siagian membenarkan penangkapan kedua oknum tersebut. Termasuk soal barang bukti yang diamankan.
Menurutnya kedua oknum tersebut saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Keduanya tak hanya terancam sanksi pidana, namun juga dipecat dari kesatuan.
"Masih diperiksa untuk proses hukum. Kalau terbukti tentu saja dipecat atau PTDH," tegasnya.
JAKARTA: Alamsyah S.J. Silaban, SURABAYA: Akbar, GORONTALO: Taib Lamula, KORWIL NABIREPAPUA: Firdaus H.R, JAMBI-MEDAN: Ridwan Sagala, SULTENG: Syawal, MANGGRAI: Viktor (non aktif), BALIKPAPAN: Anwar Syam, JAYAPURA- MIMIKA: Amrianus, TERNATE: Wahyuddin, SULBAR: Wahida/Syaripuddin, BIAK, SERUI, WAROPEN: Ahmad Sudirman. KORWIL II PAREPARE-BARRU : Zaenal Abidin (Kepala), Drs. Danawir (Wakil), MAKASSAR: A. Umar, GOWA: Ical Dg Lewa, TAKALAR: Saifuddin, JENEPONTO: Ikbal Afasi, MAROS-PANGKEP: Ema Yahya, LUWU RAYA: Daud Gala, Aksan Ali, BONE : Rustam, SW, Jum Nurul.Z, SINJAI-BULUKUMBA: Supriadi Buraera, ENREKANG-TATOR:SULTENG: Syamad, Burhan, BUALEMO GORONTALO: Sumanto Ibrahim, LADONGI: Makka, YAPEN DAN WAROPEN: M.Rais Rasyid, MATRA: Wawan, TANA TORAJA: Marthen Kala Lembang, TORUT: Dedi Bongga, Aldrin Tanduk Langi, Herianto Parrangan. KORWIL SULTRA-SULTENG: - KOLAKA TIMUR: Mustakullah, KOLAKA: Muh. Syarifuddin, KONAWE: -, SULBAR: Wahida PERWAKILAN:
GOWA:- , TAKALAR: Muh. Haruddin, BANTAENG: Mulyadi, JENEPONTO: -, BULUKUMBA: - WAJO: Suriadi, SOPPENG: Anto Maslan, LUWU: Nur Ali, Burhan, LUTRA : Burhan, SULBAR: Wahida , JAYAPURA: Sofyan, SORONG: Ir.A.Samid, PINRANG: A.Akbar, PALOPO: Nur Ali, Burhan, Aksan Ali, LUWU RAYA: Daud Gala, Nur Ali, Akhsan Ali, Burhan, TORAJA UTARA: Dedi Bongga, TANA TORAJA: Marthen Kala’Lembang, Umar, MAMUJU UTARA: Wawan, KORESPONDEN: GOWA: Andi Awang, BONE : Rendy Maulana, Jumriana, Jumriani, BONTANG-SANGATA: Firmansyah, NABIREPAPUA: Rante Tandung, SH, WAJO: Muslimin Ceppi, Suriadi, SIDRAP: Irna Sri Ratna, KONAWE: Musran.
Sebanyak 34 WNI korban penyekapan perusahaan online scam di Kamboja belum dapat dipulangkan lantaran masih dalam pemeriksaan oleh kepolisian setempat.
Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti mengatakan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan KBRI dan Kepolisian Kamboja untuk pemulangan para WNI tersebut.
"Pihak kepolisian setempat disampaikan bahwa masih ada pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh kepolisian setempat di Markas Polisi Kamboja," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (16/12).
Krishna menyebut usai pemeriksaan dari Kepolisian Kamboja, pihaknya juga sempat melakukan asesmen terhadap para korban. Ia memastikan seluruh WNI yang sempat disekap saat ini dalam keadaan sehat.
"Tim Polri diperkenankan untuk bertemu dan melaksanakan wawancara singkat terhadap para WNI tersebut sambil memastikan kondisi dari para WNI tersebut," jelasnya.
Lebih lanjut, Krishna menyebut para WNI itu kebanyakan berasal dari beberapa kota di wilayah Sulawesi Utara, yakni, Manado, Tomohon, Minahasa. Kendati demikian ada pula yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan.
Berikut daftar nama 34 WNI di Kamboja yang belum dapat dipulangkan. 1. Brian Paat
Rombon
Rompas
Chyril Daniel Rampen
Billy Reynaldy Andrean Pojoh
Leidy Virda Maria Kawung
Fernando Habel Rotikan
Rizal Risty Rawung
Rivaldy Vicky Paat
Kiki Vilandy Lolong
Cicilia Pratiwi Priskilia Lolong
Jovan Joshua Rumondor
Christian Ignasius Muaja
Rhoma O Mustafa
Jazzy Worotikan
Christian Marito Pesik
Geovani Rindengan
Claudio Runtuwene
Kevin Kasiha
Mario Siwu
Fabio Rumbay
Frangky Febrian Pongoh
Kevin Imanuel Wauran
Chelsea Chiquitita Tabita Pusung
Rizky Andre Mongdong
Sicilia Marsela Salam
Bartand Joshua Adrianus Warouw
Barry Sengkey
Yehezkiel Rapar
Stefandy Armando Pusung
Ririn Superi Yanti
Sebelumnya Kepolisian Kamboja berhasil menyelamatkan 34 WNI yang mengaku disekap di perusahaan online scam di kawasan Poipet.
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan penyelamatan bermula dari laporan salah satu pekerja yang disekap tersebut.
Kedutaan Besar RI di Phnom Penh menerima laporan itu pada 8 Desember lalu. Setelah dibebaskan, 34 WNI itu dibawa ke Kantor Kepolisian Poipet untuk menjalani wawancara sebagai bagian dari proses penyelidikan.
Proses ini diperkirakan memakan waktu satu pekan. Mereka kemudian akan diserahkan ke KBRI Phnom Penh untuk proses pemulangan.
Massa mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen menyorot Pasal Ancaman Demo Tanpa Pemberitahuan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Bayu Satria Utomo mengatakan Pasal 256 yang mengancam pidana bagi demo tanpa pemberitahuan tak membawa semangat demokratisasi dan dekolonialisasi.
Pasal 256 berbunyi: "Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan
terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huruhara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II".
Bayu menilai pasal tersebut menjadi ironi karena masyarakat lewat KUHP seperti dijajah oleh pemerintah sendiri.
"Karena perbedaan sanksi sudah jelas, kalau tujuan kita adalah dekolonialisasi lepas dari penjagaan dan hari ini masih dijajah. Dan ironinya kita masih dijajah oleh pemerintah sendiri," kata Bayu dalam aksi, Kamis (15/12).
Menurut Bayu, mahasiswa keberatan dengan penambahan ancaman pidana dalam pasal tersebut. Padahal
KUHP lama hanya mengancam pidana demo tanpa pemberitahuan hanya dua minggu.
Kini, ancamannya bertambah menjadi enam bulan. Dia menilai pasal tersebut tidak sejalan dengan semangat berdemokrasi.
"Pasal 256 yang masih mengancam enam bulan penjara bagi demonstrasi tanpa pemberitahuan itu bahkan lebih parah dari KUHP lama kita yang sanksinya itu dua minggu," katanya.
Pasal 256 sebelumnya juga menuai sorotan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti Pasal Penghinaan Lembaga Negara, Pasal Makar, hingga Pasal Kohabitasi.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024, Sahat Tua P. Simanjuntak, mengaku bersalah setelah ditahan KPK dalam kasus dugaan suap terkait pengelolaan dana hibah Jawa Timur. Sahat menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Timur.
"Saya salah, saya salah, dan saya minta maaf kepada semuanya. khususnya masyarakat Jawa Timur dan keluarga," ujar Sahat Tua Simanjuntak kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/12) dini hari WIB.
Politikus senior Partai Golkar ini tidak menjawab ketika ditanya mengenai dugaan penerimaan uang suap Rp5 miliar berikut penggunaannya. "Doakan kami agar tetap sehat, agar pemeriksaan ini tetap lancar," ucap Sahat.
Lembaga antirasuah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ini. Selain Sahat, tiga orang lainnya ialah Rusdi yang merupakan staf ahli Sahat; Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus Koordinator Kelompok Masyarakat/Pokmas, Abdul Hamid; dan Koordinator Lapangan Pokmas, Ilham Wahyudi alias Eeng.
Seluruh tersangka langsung ditahan selama 20 hari terhitung mulai 15 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023. Sahat ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Rusdi dan Abdul Hamid ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1. Sedangkan Eeng ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.
Atas perbuatannya, Sahat dan Rusdi
selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sementara Abdul Hamid dan Eeng selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Penetapan tersangka ini menindaklanjuti Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar tim penindakan KPK di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (14/12) malam. Saat itu, tim KPK mengamankan barang bukti berupa uang dalam pecahan rupiah, dolar Singapura dan dolar Amerika dengan nilai seluruhnya Rp1 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pencegahan korupsi di lingkungan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sangat penting. Sebab, APBD DKI Jakarta mencapai lebih dari Rp80 triliun.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan anggaran sebesar itu sangat rawan dikorupsi jika tidak dikelola dengan baik. Hal itu disampaikan Alex dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi 2022 di Wilayah DKI Jakarta di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Kamis (15/12).
"Kami memandang di Pemprov DKI Jakarta sangat penting dilakukan pencegahan korupsi, selain karena kedudukannya di ibu kota negara, tapi besarnya APBD lebih dari Rp80 triliun. Ini bukan berarti kami ingin cari-cari kesalahan, tapi mari ini jadi perhatian semuanya, terus perbaiki tata kelola, hindari korupsi," kata Alex di hadapan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Alex, jumlah APBD DKI Jakarta yang setara dengan seluruh provinsi di Pulau Sumatera seharusnya bisa digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Dia tak ingin kasus korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kembali terulang.
"Dalam beberapa tahun terakhir, kami menindaklanjuti laporan korupsi dari masyarakat dan fantastis kerugiannya. Pengadaan tanah Munjul Rp150 miliar keluar dari Pemprov DKI. Tanah di Rorotan, tanah di Cengkareng, Rp1 triliun lebih itu uang keluar, tapi tidak dapat tanahnya. Ini harus jadi perhatian kita semuanya," tegasnya.
Pimpinan KPK berlatar belakang hakim tindak pidana korupsi (tipikor) ini menyarankan agar ada perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) di DKI Jakarta.
Salah satu di antaranya melalui kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam proses perencanaan anggaran pengadaan.
"Hindari juga pembahasan yang alot hanya karena CoI (Conflict of Interest). Tidak salah anggota DPRD sampaikan keinginan dapilnya, misalnya buatkan jalan. Tapi, jangan sampai saat anggaran itu disetujui, berarti 'proyeknya milik saya, berhak menunjuk siapa'. Kalau begitu rusak, tidak benar. Ini yang kemudian sebabkan anggota DPRD bermasalah, itu titik rawannya dari penganggaran PBJ," katanya.
Dalam kesempatan itu, Alex turut menyoroti hasil pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat di DKI Jakarta yang memiliki aset tanah dalam jumlah banyak.
Ia mengingatkan para pejabat agar tak memiliki kebiasaan menumpuk harta sebanyak-banyaknya.
"Banyak saya lihat pejabat Pemprov DKI memiliki tanah puluhan bidang. Mudah-mudahan ini dari hasil yang halal. Tapi, kami ingin mengajak Bapak/Ibu sekalian, samakan persepsi, memiliki mindset jangan menumpuk harta sebanyak-banyaknya," kata dia.
Sebagai bentuk komitmen mendorong pencegahan korupsi di DKI Jakarta, Alex menjelaskan pada 2023 mendatang akan ada tiga satuan tugas (satgas) untuk Provinsi DKI Jakarta. Terdiri dari satgas Tata Kelola BUMD dan dua satgas terkait APBD. Sedangkan untuk provinsi lainnya hanya ada satu Satgas.
Heru Budi Hartono berharap KPK terus memberikan pendampingan untuk pemerintahannya, terutama dengan Inspektorat DKI Jakarta.
Heru lantas menyampaikan capaian
Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2022. DKI Jakarta memperoleh skor SPI 90 dan menempatkan DKI dalam zona hijau pencegahan korupsi di Indonesia.
"Untuk itu, saya meminta jajaran kepala dinas, Direktur BUMD, pertahankan ini sehingga tentunya ini saya tidak ada beban. Masih banyak tantangan kita, dari penanggulangan banjir, tata ruang, dan kemacetan. Mari bersatu, semangat bertugas," ucapnya.
Sementara itu, Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya aktif berkoordinasi dengan KPK untuk melakukan pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
"Berbagai kegiatan antikorupsi juga sudah kita lakukan bersama KPK, seperti Bus Antikorupsi, bentuk Penyuluh Antikorupsi, bentuk Duta Keluarga Berintegritas, Whistle Blowing System yang terintegrasi dengan KPK, bentuk Komite Advokasi Daerah dan sebagainya," kata Syaefuloh.
Pada kegiatan tersebut, Alexander bersama Heru Budi Hartono juga melantik Penyuluh Antikorupsi dan Duta Keluarga Berintegritas DKI Jakarta.
Dilanjutkan penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial dari swasta ke Pemprov DKI, serta seminar antikorupsi yang diikuti jajaran Kepala Dinas dan Direktur BUMD bertajuk 'Orkestrasi dalam Membangun Budaya Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.'
Pangkat Letnan Kolonel (Letkol) Tituler Angkatan Darat yang diberikan kepada selebritas Deddy Corbuzier oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto baru-baru ini menuai kontroversi lantaran tak urgen dan tak relevan.
Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pangkat letkol tituler diberikan kepada Deddy karena kemampuannya dalam komunikasi di media sosial untuk menyebarkan pesanpesan kebangsaan. Menurut dia, kemampuan Deddy itu bisa membantu TNI dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat.
"Deddy diberikan kepangkatan itu dengan pertimbangan kemampuan khusus yang dibutuhkan TNI, yakni kapasitas komunikasi di sosial media, kemampuan. Dan 'performance' tersebut akan membantu TNI untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan dan sosialisasi tugastugas TNI dalam rangka menjaga pertahanan RI," kata Dahnil, Jumat (9/12).
Pengamat militer dari Marapi Consulting and Advisory Beni Sukadis menilai alasan pemberian pangkat letkol tituler kepada Deddy karena punya kemampuan komunikasi di media sosial justru rancu. "Alasan jago komunikasi di Medsos untuk membantu tugas TNI menjadi rancu. Karena membantu TNI dalam konteks publikasi secara masif menggunakan medsos belum memiliki dampak berarti," kata Beni kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/12).
Beni berpendapat alasan yang disampaikan juru bicara Prabowo tak relevan. Menurut dia, Deddy bisa saja menggunakan kemampuannya itu untuk membantu TNI tanpa perlu diberikan pangkat tersebut.
"Seolah dengan memakai pangkat, semua tugas TNI dalam pertahanan negara menjadi lebih mudah diselesaikan," ujarnya. Beni pun tak sependapat jika dikatakan pola komunikasi antara TNI dengan masyarakat selama ini tak berjalan baik.
Ia justru menilai tim media TNI melalui pusat penerangan (puspen) di level Mabes TNI dan tiap matra sudah berjalan baik dan interaktif. Contohnya, dengan memberikan informasi atau konten kepada masyarakat di media sosial atau melalui media massa.
"Sebenarnya komunikasi dari TNI ke publik bagus, mereka termasuk bagus dalam aspek konten dan berita-beritanya," katanya. Ia menilai pemberian pangkat kepada Deddy tak memiliki nilai urgensi. Beni menyarankan agar pemberian pangkat tersebut dikaji ulang.
Pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai kemampuan Deddy yang unggul berkomunikasi di media sosial masih mungkin digunakan untuk berkontribusi dalam ruang lingkup nonmiliter.
"Peran dan kontribusi Deddy Corbuzier sebagaimana penjelasan Kemenhan, masih dimungkinkan untuk berada dalam ruang lingkup nonmiliter," kata Fahmi kepada CNNIndonesia.com.
Fahmi berpendapat penyelenggaraan pertahanan negara tidak sematamata harus bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga pada kekuatan nonmiliter. Sebab, hakikat pertahanan negara yang dianut Indonesia adalah sistem pertahanan semesta. Konsep pertahanan semesta ini, lanjut dia, menitikberatkan pada penyelenggaraan yang didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara.
"Jadi ini bukan karena sosial media TNI lemah. Konteksnya adalah pelibatan lebih banyak elemen masyarakat dan memperluas jangkauan. Masalahnya, apakah pelibatan itu membutuhkan apresiasi berupa pangkat tituler? Saya kira tidak," ucapnya. Lebih lanjut, Fahmi justru menilai pemberian pangkat tituler kepada Deddy inkonsisten dengan konstitusi. UUD 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara.
"Menjadikan Deddy sebagai bagian dari komponen utama, walaupun bersifat sementara melalui pemberian pangkat tituler, jelas tidak memiliki urgensi," kata dia.
Deddy Corbuzier belum berkomentar terkait pemberian pangkat letkol tituler dari Menhan Prabowo Subianto. Namun di akun Instagram pribadinya, Deddy menyatakan bahwa bela bangsa adalah hak dan kewajiban semua warga negara.
"Just wanna say Thank you for all of your Love and Attention Ayah@ amhendropriyono Such a surprise today. Mudah mudahan saya bisa menjalankan pesan ayah. Bela bangsa adalah hak dan kewajiban semua warga negara.. Love you all. And btw... My podcast etc will always be there," tulis Deddy dengan unggahan foto dirinya bareng AM Hendropriyono. (*/ TIM)
Paulina. S.Pd yang ditemui oleh wartawan media ini di ruang kerjanya mengatakan, “sekolah yang sekian lama tak dapat renopasi dan kondisi bangunan sudah berumur sehingga ruang belajar mengalami kerusakan yang begitu parah, dan kami sangat berharap agar sekolah ini dapat sentuhan dari pemerintah”, keluhnya.
Kondisi bangunan Sekolah
Dasar 378 Terbit Rantai Damai sangat memprihatinkan, melihat kondisi bangunan sekolah begitu parah hingga sekolah tersebut membutuhkan sentuhan bantuan oleh pihak terkait.
Ruang belajar yang telah mengalami kerusakan begitu parah sehingga siswa di swkolah kurang nyaman dalam proses belajar mengajar, meski demikian RKB tersebut masih ditempati untuk melaksanakan
proses belajar mengajar.
Ada pun dengan toilet /wc yang sudah tidak layak untuk digunakan, Dinas pendidikan (Disdik) kabupaten Luwu yang terus berupaya melakukan perbaikan di berbagai sektor khususnya pada sarana dan prasarana (Sapras) sekolah. Dan diharapakan agar SDN 378 Terbit Rantai Damai dapat perhatian khusus oleh dinas terkait, agar proses belajar mengajar dapat berjalan baik.
Lanjut Paulina S.pd, ” jika ruang belajar itu tidak segera di perbaiki maka kedepannya bagaimana penerimaan siswa baru, kemungkinan siswa tidak maksimal bisa belajar karena bangunan belum memadai atau mengalami kerusakan. Dalam hal ini kami harap agar pemerintah memperhatikan, karena ada empat kelas yang sangat dibutuhkan tambah toilet / wc untuk di rehab, karena toilet memang sangat dibutuhkan di sekola. Karena jika di sekolah tidak dibarengi dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai maka mutu pendidikan kita bisa menurun, seperti sekarang ini kita masih sering temui ruang kelas maupun bangunan sekola yang rusak ringan bahkan berat atau kurang layak untuk digunakan, dan hal ini menjadi perhatian bagi kementrian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) untuk memprioritaskan programnya disekolah yang betul-betul membutuhkan”, jelasnya.
(LAP.BURHAN)Sekolah Dasar Negeri Pabbarassang Kec. Bua, Kab. Luwu sangat membutuhkan perhatian pemerintah khususnya dinas pendidikan Kab. Luwu.
Kepala sekolah Mardin S.Pd mengatakan kepada awak media ini, ” Peningkatan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan di SDN 367 Pabbarassang, salah satunya, pagar dan toilet/ W.C, karena bangunan pagar sangat di butuhkan karena untuk keamanan dan menghalau hewan ternak yang kerap kali memasuki halaman sekolah. Begitu pun denganToilet / W.C siswa karena sudah mengalami kerusahkan yang sangat parah. Dan fasilitas moubiler
pun sudah mengalami kerusahkan permanen”, Tuturnya.
Mardin, S.Pd, berharap kepada pemerintah melalui dinas terkait agar memperhatikan SDN 367 Pabbarassang. “Semoga saja tahun depan sekolah ini sudah mendapatkan bantuan sarana dan prasarana kucuran anggaran untuk membangun pagar dan toilet”, keluhnya.
Melihat percakapan di atas, kami harapkan agar pemerintah baik pusat maupun pemerintah Kab. Luwu khususnya dinas pendidikan agar kiranya memperhatikan sekolah tersebut demi untuk keamanan dan kenyamanan siswa di sekolah ini
dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
Dan kami sangat mengapresiasi bila mana pemerintah khususnya dinas pendidikan memprogramkan bantuan ke sekolah ini agar tahun depan sekolah ini sudah mendapatkan bantuan sesuai apa yang diharapkan Mardi, S,Pd. Karena melihat kondisi bangunan sekolah yang begitu memprihatinkan, serta kondisi bangunan sudah tidak layak untuk digunakan. Jadi sekali lagi kami harapkan agar instansi terkait lebih memperhatikan Sekolah Dasar Negeri 367 Pabbarassang yang mana di nahkodai oleh Mardin, S.Pd.
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara terus berupaya menekan atau mengendalikan laju petumbuhan penduduk melalui Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga atau KKBPK.
Program KKBPK ini adalah upaya pemerintah dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Dan salah satu wilayah yang disasar adalah wilayah yang masuk kategori wilayah terpencil, seperti Kecamatan Seko.
Sub Koordinator Penata Kependudukan dan KB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Andriani Usman, mengatakan pihaknya 4 hari di Seko melakukan pertemuan ketahanan keluarga, dengan sasaran kegiatan Kader Tribina.
Kader Tribina yang dimaksud
Andriani adalah Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Balita (BKB), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Tak hanya itu, terdapat sasaran lainnya yang juga mesti disentuh, yaitu Pokja Kampung KB, tokoh masyarakat, dan remaja.
“Kegiatan Pertemuan Ketahanan Keluarga ini kita harap dapat meningkatkan kepedulian dan pemahaman masyarakat, khususnya remaja, tentang isu-isu kependudukan, pendewasaan usia perkawinan, serta kesehatan reproduksi,” kata Andriani di hadapan peserta pertemuan baru-baru ini di Kampung KB Desa Lodang, Seko.
Tak hanya itu, penguatan kelompok kerja (Pokja) Kampung KB juga diharapkan keterlibatannya dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga di Kecamatan Seko, khususnya di desa Lodang.
Pada pertemuan tersebut, DP3AP2KB juga menyerahkan rompi Tim Pendamping Keluarga kepada
Pembina Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa Lodang.
Mengingat salah satu misi yang juga coba dibangun, selain menekan laju pertumbuhan penduduk, adalah mengakselerasi penurunan Stunting di wilayah terpencil.
“Tim Pendamping Keluarga ini terdiri dari bidan, Kader PKK dan Kader KB, yang nantinya akan melakukan pendampingan kepada kelompok sasaran risiko Stunting, yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas dan ibu yang memiliki bayi dan balita,” sebut dia.
Sekadar diketahui, Tim DP3AP2KB Luwu Utara melakukan kunjungan kerja ke Seko selama 4 hari, dengan agenda utama adalah melaksanakan Lokakarya Mini (Lokmin) dalam rangka Monitoring Kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan dan TPPS Desa serta penguatan Tim Pendamping Keluarga di Desa.
Manusia ketika sudah menginjak usia remaja, biasanya akan menemukan banyak sekali problematika hidup. Munculnya problematika itu biasanya linier dengan perkembangan zaman. Untuk itu, para remaja sudah sepatutnya mendapatkan pendampingan dari pihak terkait yang peduli dan sadar akan pentingnya pertumbuhan remaja saat ini.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) adalah salah satu entitas perangkat daerah yang diharap mampu melakukan pendampingan terhadap remaja. Dan Kabupaten Luwu Utara melalui DP3AP2KB, terus berupaya mengatasi persoalan remaja melalui pembentukan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja
di semua sekolah.
Adapun yang disasar adalah sekolah-sekolah yang ada di wilayah terpencil, salah satunya SMA 13 Kecamatan Seko. Di mana DP3AP2KB Luwu Utara melakukan Sosialisasi Pembentukan PIK-R. Sub Koordinator Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana DP3AP2KB, Andriani Usman, mengatakan bahwa PIK-R adalah wadah para remaja untuk melaksanakan program kegiatan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR).
“Dalam sosialisasi kemarin itu kami memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga,” kata Andriani. Apalagi, kata dia, sudah seharusnya tiap sekolah membentuk PIK-R sebagai wadah kegiatan program Gerakan Berencana (GENRE) yang dikelola
dari, oleh dan untuk remaja itu sendiri.
Para pelajar di Seko juga terlihat sangat antusias mengikuti sosialisasi pembentukan PIK-R tersebut. Antusiasme tersebut terbukti, di mana ratusan pelajar SMA Negeri 13 Seko mengikuti sosialisasi yang dipandu oleh Andriani Usman bersama tenaga pendidik di sekolah tersebut.
“Kami di Seko itu selama empat hari dan melakukan berbagai kegiatan. Selain sosialisasi PIK-R, kami juga melakukan pertemuan ketahanan keluarga dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kampung KB Desa Lodang Kecamatan Seko,” ungkapnya.
Pekan Raya Sulsel (PRS) VIII Tahun 2022 resmi dibuka Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Selasa (1/11/2022), di Hotel Claro Makassar, Jalan A.P. Pettarani Nomor 3, Makassar.
PRS kali ini mengusung tema “Pro UMKM” dan digelar sebagai rangkaian Hari Jadi Ke-353 Sulsel. PRS yang akan berlangsung sampai 4 November 2022 ini adalah pameran multiproduk, pariwisata, investasi dan produk unggulan lainnya di Sulsel.
Salah satu daerah yang ikut mengambil bagian dalam PRS kali ini adalah Luwu Utara, dan memamerkan beberapa produk dan potensi unggulan lainnya, seperti madu, cokelat, abon ikan, beras, batik Rongkong dan baju Rampi.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemprov Sulsel, Tautoto Tanaranggina, saat mampir di stand
PRS Luwu Utara, Selasa (1/11/2022 (Dok. LHR)
Menariknya, pakaian Rampi menjadi magnet tersendiri pengunjung pameran. Dari sekadar memegang kainnya, sampai melakukan foto bersama dengan model yang mengenakan baju Rampi.
Tidak tanggung-tanggung, Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemprov Sulsel, Tautoto Tanaranggina, ikut terkesima melihat baju Rampi tersebut.
“Baju Rampi ini promosinya mesti lebih dimasifkan lagi, biar lebih familiar lagi di mata masyarakat,” kata Tautoto di sela-sela kunjungannya di Stand Luwu Utara.
Tautoto mengatakan, meski baju Rampi agak susah dipakai dalam keseharian, tetapi baju Rampi ini harus dimaksimalkan pada
event-event budaya dan pameran multiproduk seperti saat ini.
“Kita berharap dinas terkait bisa meng-great para UMKM untuk bisa memberikan contoh motif-motif yang lebih indah, sehingga bisa lebih menarik lagi,” terangnya.
Sekadar diketahui, baju Rampi atau kain kulit kayu Rampi ini, kini telah mendapatkan Sertifikat Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengetahuan tradisional asli Luwu Utara. Ini menandakan kain Rampi telah mendapatkan pengakuan dari negara.
Pakaian Rampi ini memiliki beberapa corak dan motif yang indah, di antaranya adalah motif bulan bintang, motif bamboo, motif belah ketupat, dan motif tanduk.
Kabupaten Luwu Utara, Ny. Rahma Suaib Mansur, kembali mengingatkan betapa pentingnya asupan gizi dan nutrisi bagi anak dalam proses pertumbuhannya. Salah satu alasannya untuk menghindari anak lahir pendek dan gagal tumbuh.
Hal ini ia sampaikan saat memberikan bantuan pencegahan dan penanggulangan stunting berupa bahan makanan tambahan bagi anak di sejumlah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, seperti Tanalili, Bonebone, Mappedengceng, Sabbang, Sabbang Selatan, Seko, dan Rampi.
“Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) bahwa anak-anak Indonesia yang lahir pendek itu rupanya di kisaran 30%. Nah, ini yang harus kita turunkan bersama,” ujar Rahma mengingatkan di hadapan para ibu dan para bapak yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Nah, melalui penyerahan bantuan pencegahan dan penanggulangan stunting ini, ia berharap separuh persoalan tentang tubuh pendek atau stunting itu dapat terselesaikan.
“Olehnya itu, dengan upaya yang kita lakukan saat ini dapat mengatasi separuh persoalan,” jelas dia.
Untuk itu, ia berharap bahwa
langkah-langkah yang dilakukannya bersama dengan para pengurus dan anggota PKK lainnya, baik di kabupaten, kecamatan dan desa, itu akan mendapatkan dukungan dari semua pihak, utamanya para orang tua yang memiliki anak.
“Seperti apa yang kita lakukan saat ini, bahwa ini adalah suatu langkah yang harus kita ikuti dengan baik. Sasarannya adalah bagaimana kita dapat mengonsumsi susu, vitamin, termasuk makanan tambahan yang diberikan, sehingga asupan gizi anak kita tercukupi,” imbuhnya.
Bupati Barru, Suardi Saleh meninjau langsung progres rehabilitasi kantor Bupati yang berada di samping kanan dan kiri Tower Mal Pelayanan Publik (MPP), Kamis (15/12/2022).
Dari pantauan TribunBarru.com saat melakukan peninjauan, Suardi Saleh terlihat banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada Kadis Pekerjaan Umum Baharuddin, Kadis Lingkungan Hidup Andi Unru dan PPK sejumlah proyek strategis di Barru Baharuddin Ali.
Pantauan Bupati Barru dua periode ini lebih banyak tertuju ke progres pengerjaan yang dilakukan para pekerja bangunan.
Sesekali memberikan arahan kepada PPK dan kepala OPD terkait terkait tindak lanjut pembangunannya.
Bukan hanya fisik bangunan yang ditinjaunya, Suardi Saleh juga
melakukan inspeksi keberadaan tangkai pohon yang sangat dekat dengan proyek rehabilitasi kantor Bupati Barru.
Rehabilitasi tersebut telan anggaran dana alokasi khusus Rp 4,1 milyar.
Sembari berjalan ke arah utara dari kantor Pemkab Barru, Suardi Saleh menyoroti sisa bangunan yang dibuang dekat pagar bagian utara kantor Bupati.
Suardi seketika memberikan petunjuk kepada Kadis PU dan Kepala DLH untuk meratakan sisa bangunan itu dengan alat berat.
Saat dimintai keterangan terkait progres proyek yang ditinjaunya, Suardi Saleh tidak berkomentar banyak.
"Untuk persentasenya silahkan tanya ke Bappeda atau ke PPK," ujarnya.
"Tetapi kita berharap semua proyek akan rampung secepatnya," kata Suardi Saleh.
Pihak PPK dari Proyek rehabilitasi kantor Bupati, Baharuddin Ali yang dimintai penjelasan menyatakan untuk saat ini proyek rehabilitasi Kantor Bupati sudah mencapai 90 persen.
"Tetapi untuk proyek yang lain. Kami belum berani menyimpulkan karena nanti pada tanggal 22 Desember baru akan dilakukan rapat hasil monitoring terakhir dari progres proyek tahun anggaran 2022 ini," jelasnya.
"Di jadwal inilah akan terungkap progres pengerjaan, apa kendala dan bagaimana langkah selanjutnya. Monitorong tersebut akan digelar di kantor Bapelitbangda," pungkas Bahar.
Sebanyak 95 calon kepala desa (cakades) dari 28 desa yang akan melaksanakan Pilkades meneken deklarasi damai.
Penandatanganan deklarasi damai dilakukan di hadapan Bupati Barru H Suardi Saleh disaksikan Unsur Forkopimda, dan para pimpinan OPD di halaman Kantor Bupati Barru, Senin (12/12/2022).
Suardi Saleh menegaskan dengan diadakanya deklarasi damai dalam Pilkades Barru jangan dilihat sebagai formalitas semata.
Akan tetapi betul-betul dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
"Saya berharap para cakades dan pendukungnya dapat menjaga kondusivitas wilayahnya agar pelaksanaan Pilkades serentak
terlaksana dengan aman, tertib, dan damai," pungkasnya.
Ia juga berpesan kepada para calon kepala desa agar selalu siap dan legowo menerima apapun hasilnya dikemudian hari.
"Pada seluruh calon kepala desa, saya harap dapat selalu siap dan legowo dengan hasilnya nanti, baik itu menang ataupun kalah," tandasnya.
"Persiapkan diri sebaikmungkin untuk menerima keputusan. Kita harus selalu siap, yaitu siap menang dan siap menerima kekalahan," lanjutnya.
Tak lupa, Suardi Saleh mengingatkan agar calon kepala desa terpilih dapat membuat program kerja yang terbaik untuk masyarakat.
"Buatlah program yang mengena, sehingga visi dan misi yang diusung dapat terealisasi dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat," harapnya.
Juga mengimbau bagi para cakades dan pendukungnya untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu yang sengaja diciptakan oleh segelintir oknum tak bertanggung jawab dengan tujuan adu domba.
"Jangan mudah terprovokasi, jangan sampai ada ketegangan antar pendukung, baik sebelum pemilihan maupun sesudah pemilihan," jelasnya.
Untuk diketahui Pilkades Barru serentak dari 28 desa akan dilaksanakan pada 19 Desember 2022.
Ditemui seusai menerima penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang, Bupati Pinrang Irwan Hamid mengucap rasa syukur akan banyaknya penghargaan yang diterima Kabupaten Pinrang tahun 2022.
Penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Pinrang baik dalam skala Provinsi maupun Nasional merupakan salah satu bukti bahwa, jajaran Pemerintah Kabupaten Pinrang dipandang seius menjalankan roda Pemerintahan di segala bidang meskipun ditengah keterbatasan anggaran akibat terdampak pandemi covid-19.
Yang terbaru, Bupati Pinrang hadir langsung pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) dimana Kabupaten Pinrang adalah salah satu Kabupaten yang menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Pinrang, meraih penghargaan ini dengan pemenuhan terhadap 10 kelompok hak dengan kurang lebih 120 indikator yang diimplementasikan pada pelayanan kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, kita dinobatkan sebagai salah satu Kabupaten yang peduli HAM dengan nilai
88,2, dimana tahun lalu kita juga mendapat penghargaan ini dengan nilai 75, Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan” ujar Bupati Irwan.
Penghargaan ini, lanjut Bupati Irwan, diharapkan dapat menjadi pemacu semangat untuk menjalankan setiap indikator sehingga tahun ketahun akan semakin baik.
Penganugerahan ini digelar di Ballroom Hotel Sultan Residence Jakarta, Senin (12/12) yang turut dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia KH.Ma’ruf Amin.
Sekretaris Daerah kabupaten Pinrang Ir.Budaya mengungkapkan pentingnya mengidentifikasi dan inventarisasi asset daerah untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.
Hal ini disampaikan Sekda Budaya ketika membuka secara langsung kegiatan sosialisasi inventarisasi dan identifikasi izin lokasi pertanahan Kabupaten Pinrang di Hotel MS Kabupaten Pinrang. Rabu (14/12).
Sekda Budaya melanjutkan, dengan adanya inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan maka asset daerah dalam bentuk tanah akan lebih tergorganisir dan tercatat dengan baik.
Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta terkait tata cara dan proses identifikasi asset daerah dan juga yang dimiliki masyarakat.
Sekda Budaya juga mengungkapkan bahwa, dengan adanya regulasi terkait RT/RW maka tata kelola
terutama dalam bidang agraria akan lebih maksimal dan lebih terstruktur.
Kegiatan ini diikuti 60 orang peserta yang berasal dari OPD dan menghadirkan pembawa materi dari Inspektorat Kabupaten pinrang dan Pihak Badan Pertanahan Nasional kabupaten Pinrang.
Ratusan mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi di Kabupaten Pinrang mendatangi Gedung DPRD Kab. Pinrang, menyampaikan penolakan, Pengesehan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kordinator Mahasiswa Zainal menilai sejumlah pasal dalam RKUHP itu berpotensi menimbulkan permasalahan “Yang justru merugikan masyarakat,” kata dia di Gedung DPRD Kabupaten Pinrang Senin 12 Desember 2022.
Diantaranya kata dia, adalah pasal penghinaan Kepala Negara dan Lembaga Negara, termasuk pasal tentang berita bohong. “Olehnya itu kami menyampaikan kepada DPRD untuk bersama sama menolak RKUHP tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, Ahmad Jaya Baramuli mengatakan, RKUHP itu merupakan produk dari DPR RI. “Namun dengan adanya Aspirasi mahasiswa, Maka pihak DPRD akan menyurati DPR RI”.
Agar kata dia, pasal pasal yang ditentang oleh mahasiswa dapat
dievaluasi. “Kami juga sepakat jika hal hal yang menuai kontroversi dapat di tinjau kembali”.
Selain menggelar orasi, mahasiswa juga membawa spanduk berisi tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut.
Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe menyerahkan penghargaan dan dana pembinaan kepada Kelompok Peternak dan Pembudidaya Perikanan Berprestasi yang berprestasi di Kota Parepare.
Prosesi penyerahan berlangsung di Barugae Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Selasa, 13 Desember 2022, yang turut dihadiri Ketua TP PKK Parepare, Hj Erna Rasyid Taufan.
Hadir Kepala SKPD leading sector yakni Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (PKP) Parepare, Wildana dan jajarannya.
Turut hadir Staf Ahli, para Asisten, jajaran Kepala SKPD di antaranya Kepala Dinas Perdagangan Parepare, Prasetyo Catur, Camat dan Lurah, serta para penerima penghargaan.
Ada 215 peternak dan pembudidaya perikanan yang hadir ditambah penyuluh pertanian dan perikanan.
Dalam kesempatan, Taufan Pawe kembali mengingatkan kepada jajarannya bahwa pemerintah harus hadir di tengah masyarakat.
“Pemerintah itu dan kita ini adalah pelayan rakyat. Kita harus hadir setiap saat di tengah masyarakat. Memberikan solusi dan meringankan beban rakyat kita,” ingat Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini, yang disambut tepuk tangan riuh.
Taufan Pawe melanjutkan, pemerintahan yang dipimpinnya selama ini terus berkomitmen bagaimana meningkatkan nilai kesejahteraan serta memenuhi hak dasar masyarakat.
“Kita pegang teguh itu. Karena Pemerintahan ini hadir dan saya dipilih jadi pemimpin itu karena adanya rakyat. Tidak ada alasan
untuk tidak total mengabdi demi kepentingan masyarakat,” tegas Wali Kota Parepare dua periode ini.
Inovasi dan program Pemerintah Kota Parepare, kata Taufan Pawe, telah banyak meraih penghargaan dan apresiasi baik tingkat provinsi maupun pusat.
Pengakuan dan penghargaan itu pun kemudian mendatangkan pundipundi berupa bantuan dari pusat melalui Dana Insentif Daerah (DID).
“Dengan DID itu kita membuat program pembangunan sesuai mekanisme. Namun yang pasti bagaimana implementasi dari program tersebut dapat memberikan asas manfaat bagi masyarakat kita,” kata TP, akronimnya.
Kepala Dinas PKP Parepare, Wildana mengatakan, penyerahan penghargaan ini adalah wujud apresiasi Pemerintah kepada warga dan kelompok masyarakat yang dianggap berprestasi pada bidang peternakan dan perikanan.
Menjadi kriteria penilaian bagi penerima penghargaan adalah aspek
administrasi, aspek produksi, aspek adopsi terhadap teknologi, dan aspek inovasi dari kelompok peternak dan pembudidaya perikanan selama menjalankan kegiatan usahanya.
Kelompok Peternak dan Pembudidaya Perikanan berprestasi yang mendapatkan penghargaan adalah:
Kelompok Peternak: Juara I Kelompok Loci-locie (Wt. Bacukiki) Juara II Kelompok Lia’e (Wt. Bacukiki)
Juara III Kelompok Tunas Mekar (Lumpue)
Peternak:
Juara I Nurdin Hasan (Lapadde)
Juara II Mansyur (Bumi Harapan) Juara III Ladalle (Wt. Bacukiki)
Kelompok Pembudidaya Perikanan: Juara I Kelompok Usaha Bina Bersama (Lumpue)
Juara II Kelompok Tirta Jompie (Bukit Indah)
Juara III Kelompok Pelangi Nusantara (Wt. Soreang)
Belum cukup sebulan, Pemkot Parepare kembali menggelar pasar murah untuk menekan kelonjakan harga kebutuhan pokok dan inflasi menjelang perayaan Hari Natal dan tahun baru (Nataru) 2023
Pemkot Parepare melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menekan harga melalui pasar murah dengan mensubsidi sebesar Rp55 juta satu kali anggaran dengan jumlah 1000 paket, dan subsidi dalam satu paket sebanyak Rp55 ribu.
Tim pasar murah itu akan disebar ke 22 kelurahan dari empat kecamatan yang ada di Kota Parepare.
Saat melepas tim pasar murah Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengatakan, pemerintah hadir dengan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Setidak-tidaknya apa yang kita lakukan ini, sebuah bukti nyata bahwa kita mampu bisa merasakan keresahan yang dirasakan saudarasaudara kami yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru,” katanya, Kamis (14/12/2022).
Taufan Pawe menyebut, pihaknya telah mengetahui harga secara persis sejumlah komoditi yang mengalami lonjakan harga di pasar.
“Kita tidak hanya berfokus pada pasar murah, semua pihak untuk merasakan sembilan pahan pokok ini dapat terjangkau. Dan ketersediaan bahan pokok ini cukup tersedia dan hanya bagaimana melahirkan manejerial kemampuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” jelasnya.
Pihaknya juga akan melakukan sidak di pasar bersama timnya untuk melihat langsung lonjakan harga sembako.
“Kalau kelihatannya perlu dilakukan operasi pasar, kita akan lakukan dan juga akan dipadukan dengan pasar murah dan operasi pasar,” imbuh Taufan.
“Harga besar sekarang ini mencapai Rp12 ribu per liter bahkan sampai ada Rp12.500 per liter,” tambahnya.
Wali Kota Parepare dua periode itu menerangkan, pemerintah akan subsidi harga sudah sangat terjangkau, dan pihaknya memuji Disdag yang telah melakukan inovasi untuk subsidi bawang merah dan bawang putih yang juga mengalami kenaikan.
“Dinas perdagangan cukup inovatif, bukan hanya 6 item ini, tapi ada juga bawang merah dan bawang putih. Kalau di pasaran harganya Rp30 ribu sampai Rp40 ribu per kilo dan kita lepas hanya Rp24 ribu per kilonya dan bawang putih kita lepas harga Rp21 ribu per kilo,” katanya.
Dia pun berharap tata pelaksanaan pasar murah bisa dinikmati dampaknya oleh masyarakat Parepare, agar kehadiran pemerintah bisa dirasakan juga.
“Kondisi seperti ini, tinggal fungsi manajerialnya atau tata pelaksanaan di lapangan. Saya berharap dari seluruh elemen agar bisa tercipta kolaborasi dan masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah,” pungkasnya.
Bupati Sidrap, H. Dollah Mando didampingi Inspektur Kabupaten, H. Muhammad Rohady Ramadhan, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Rabu (14/12/2022).
Kegiatan dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri), Tomsi Tohir Balaw, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, unsur Forkopimda Sulsel, pejabat BPK, BPKP, dan KPK wilayah Sulsel.
Dollah Mando bersama seluruh kepala daerah se-Sulsel pada kesempatan itu menandatangani komitmen bersama pemberantasan korupsi dan dukungan kepada APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).
Dollah Mando mengatakan, Rakorwasda serta penandatangan komitmen itu merupakan upaya bersama dalam memperkuat semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Harapan kita kesadaran antikorupsi semakin meningkat. Kabupaten
Sidrap senantiasa mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tandasnya.
Dalam rakorwasda tersebut, dilakukan diskusi panel dengan sejumlah materi. Di antaranya, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan 2023 atas Pemerintah Daerah, serta Rencana Aksi Pencegahan Korupsi/MCP 2023.
Selanjutnya Pengawalan Pengawasan sebagai upaya Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah, serta Manajemen Risiko.
Bupati Sidenreng Rappang, H. Dollah Mando mengambil sumpah dan melantik 15 pejabat di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Sidrap, Jumat (10/12/2022).
Pelantikan dan pengambilan sumpah tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sidrap Nomor: 820/294/BKPSDM/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022. Dari 15 pejabat yang dilantik, ada tiga pejabat eselon III dan 12 eselon IV.
Pejabat eselon III yakni H. Arnol Baramuli, ST,M.Adm, Kp. yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan, diangkat sebagai Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
Arnol mengisi posisi yang ditinggal mendiang Muhammad Subhan yang wafat pertengahan Oktober 2022 lalu.
Selanjutnya, Muhammad Akbar, S.STP diplot menjabat Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan. Jabatan Muhammad Akbar sebelumnya, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, saat ini diemban Sunandar, SE., M.Ap.
Bupati Sidrap, Dollah Mando menyampaikan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia berharap para pejabat dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya.
“Jabatan adalah amanah, dan semua amanah akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Untuk itu
bekerjalah dengan baik sesuai aturan yang ditetapkan,” ujar Dollah.
Ia juga mengingatkan, agar dalam bekerja para pejabat senantiasa jujur dan ikhlas, serta mengawali tugas dengan niat yang baik.
“Harus jujur dan ikhlas, jangan karena mau dilihat. Setiap berangkat ke kantor perbaiki niat, agar aktivitas di kantor dapat menjadi pahala,” pesannya.
Hadir dalam pelantikan tersebut, Sekda Sidrap H. Basra, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Muhammad Iqbal, Asisten Administrasi Umum, Nasruddin Waris, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Muhammad Arsul.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) menargetkan penerapan sistem Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2023. Saat ini, Pemkab Bone tengah mengejar capaian kepesertaan BPJS warga tembus 95 persen.
"Kita tetap akan upayakan (95 persen) karena itu juga perintah Pak Bupati untuk mencermati anggaran bagaimana Soppeng bisa UHC," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng, Dipa saat ditemui detikSulsel, Rabu (14/12/2022).
"Yang belum ikut kepesertaan BPJS akan ditanggung oleh pemerintah dengan modal KTP saja. Semua berlaku ke pelayanan kesehatan," sambungnya.
Dipa mengatakan saat ini kepesertaan BPJS warga Soppeng baru 64 persen. Pemkab masih
membutuhkan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk memenuhi target dan merealisasikan pelayanan dasar tersebut.
"Insyaallah 2023 kita akan terapkan UHC. Kita butuh sekitar Rp 20 miliar lagi," katanya.
Dia mengungkapkan, saat ini sudah ada anggaran Rp 15 miliar. Sementara, total anggaran yang dibutuhkan secara keseluruhan sebesar RP 35 miliar.
"APBD 2023 cepat kita tetapkan kemarin. Ada dana DAU yang diarahkan ke UHC tetapi juknisnya belum turun, sehingga kita akan lakukan perubahan APBD lebih cepat nantinya untuk UHC itu," sebutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Soppeng Syahruddin M Adam mendukung rencana Pemkab Soppeng. Menurutnya hal tersebut akan lebih memudahkan masyarakat dalam
mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Kalau UHC itu sangat membantu masyarakat. Pada dasarnya kita di DPRD sangat mendukung itu karena manfaatnya dirasakan langsung masyarakat," ucapnya.
Legislator Partai Golkar itu mengaku sering menerima keluhan masyarakat terkait administrasi pelayanan kesehatan yang berbelitbelit. Makanya banyak warga yang lebih memilih untuk tidak berobat.
"Kalau ada keinginan Pemkab Soppeng menerapkan UHC, kita di DPRD lebih optimis lagi mendukung. Program itu kan langsung menyentuh masyarakat," bebernya.
"Soal kekurangan anggaran dalam APBD tahun 2023 itu diprediksi akan normal kembali. Apabila APBD normal tidak akan ada anggaran yang digeser untuk menerapkan UHC," sambung Sahar.
Pemerintah Kabupaten Soppeng menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Golden Ballroom Hotel Sultan & Residence Jakarta, Jl. Gatot Subroto Tabah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/12/2022).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi manusia ke-74 Tahun 2022 dengan tema “Pemajuan Hak Asasi Manusia Untuk setiap Orang”.
Penghargaan tersebut diterima Wakil Bupati Soppeng Ir. Lutfi Halide yang diserahkan oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia dan di saksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan.
Wakil Bupati Soppeng mengungkapkan bahwa Kabupaten Soppeng merupakan salah satu dari 18 Kabupaten kota se Sulawesi Selatan yang menerima penghargaan tersebut. Dan merupakan penghargaan yang ke 3 kalinya untuk Kabupaten Soppeng yaitu pada Tahun 2019, 2020 dan 2021 sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia.
Capaian ini merupakan sinergi antara Kanwil Kemenkumham Sulsel dengan Pemerintah Daerah dalam mengimlementasikan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi V. Capaian ini akan menjadi motivasi sekaligus tantangan bagi Pemda Soppeng,DPRD dan Masyarakat untuk bersinergi dan
mengedepankan pemenuhan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
“Intinya kemudahan dalam mengakses fasilitas dan layanan public, serta pemberian layanan Bantuan Hukum dan Fasilitasi dalam mengakses hak-hak khusus yang dijamin menurut ketentuan peraturan perundangundangan,”ujarnya.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan sumbangsih SKPD dalam pemenuhan laporan HAM yang dikoordinir oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng,” tutupnya.
Wali Kota Palopo Judas Amir menghadiri perbaikan rumah masyarakat tidak layak huni dalam rangka Babinsa masuk dapur oleh KASAD di Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Selasa (13/12).
Acara ini dilaksanakan secara Virtual dan serentak dilaksanakan diseluruh Indonesia. Program perbaikan rumah masyarakat yang tidak layak huni merupakan bantuan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat (AD).
"Saya mengapresiasi untuk semua Pangdam yang turut hadir di lokasi masing-masing dan mengucapkan
terima kasih atas terlaksananya bedah rumah tidak layak huni," ucap Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurachman.
Khusus Kota Palopo yang mendapatkan perbaikan Rutilahu adalah Ambo, warga kelurahan Salobulo. Awalnya rumah yang dimiliki Ambo hanya berukuran 3x3 meter tanpa dapur dan WC. Patut disyukuri rumah yang kini telah dibedah sekarang memiliki dapur dan WC.
"Hari ini kita akan menyerahkan kunci kepada Bapak Ambo yang mana sebelumnya rumah ini termasuk
kategori tidak layak huni," jelas Judas Amir.
Ia mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya mewakili semua masyarakat dengan adanya program bedah rumah.
"Semoga hal seperti ini bisa dipahami, bahwa ternyata seluruh jajaran pemerintahan setiap saat selalu memikirkan rakyatnya. Ini adalah salah satu wujudnya. Hal-hal seperti ini bisa menjadi pikiran kita untuk memahami kondisi negara ini, pemerintah itu dari rakyat untuk rakyat," tutup Judas Amir.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ilham Hamid mewakili Walikota Palopo, menghadiri Sosialisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) bagi Tenaga Pendidik Se-Kota Palopo Tahun 2022, di Auditorium Saokotae Selasa (13/12/2022).
Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak, dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak dengan tujuan adalah untuk dapat memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak.
Ilham Hamid pada kesempatan itu mengingatkan dan mengajak kepada segenap elemen pemerintah dan masyarakat Kota Palopo khusus nya yang hadir pada forum ini, untuk senantiasa menjaga kebersamaan sebab dengan kebersamaan akan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam peran tugas dan tangung
jawab serta pemgabdian kepada masayarkat.
Lanjutnya mengungkapkan bagi Kota Palopo banyak penghargaan yang telah diraih seperti predikat Kota sehat, Kota layak anak, piala Adipura, penghargaan Adiwiyata untuk beberapa sekolah, penghargaan pada upaya pengarusutamaan gender.
Melalui program ini Walikota berharap dapat mewujudkan satuan pendidikan atau sekolah dengan kondisi aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, demi terlaksananya pemenuhan hak dasar memperoleh pendidikan yang layak, sehubungan dengan hal tersebut Walikota berkeyakinan bahwasahya program ini sejalan dengan apa yang diharapkan sesuai dengan situasi perkembangan Kota Palopo, serta sesuai dengan potensi permasalahan yang tengah dihadapi oleh karena itu besar harapan agar segenap stakeholder yang terlibat didalamanya, baik elemen Pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya dapat bersunguh-
sungguh dalam menjalankan demi suksesnya program ini.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Palopo, Suriani Suli mengatakan maksud dan tujuan kegiatan ini ialah mewujudkan kondisi keamanan, bersih, sehat peduli dan berbudaya dilingkungan sekolah serta mampu menjamin pemenuhan hak anak perlindungan anak dan kekerasan diskriminasi dan perlakuan salah lainnya selama anak berada di sekolah serta mendukung partisipasi anak dalam pembangunan.
Ia menuturkan agar kepada bapak/ ibu yang hadir khususnya kepala sekolah dan guru agar mempunyai persamaan persepsi tentang pelaksanaan pengembngan sekolah anak dan mementingkan pemahaman kepada siswa/siswi dan memberikan pelayanan pendidikan yang ramah kepada anak, adapun peserta 190 orang terdiri dari kepala sekolah dasar SD, SMP dan SMA.
Sebanyak 29 pejabat administrator mengikuti pelantikan dan pengukuhan di Baruga I Manindori, Kantor Bupati Takalar, kemarin, Jumat, 9 Desember 2022. Bupati Takalar Syamsari Kitta melantik para pejabat tersebut disaksikan oleh Sekretaris Daerah Muhammad Hasbi.
Pengukuhan dilakukan pada organisasi perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur, sementara beberapa pejabat lainnya dilantik untuk menempati posisi yang
baru.
Usai melantik dan mengukuhkan para pejabat administrator, Bupati Takalar menyampaikan bahwa penempatan pejabat ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
"Kita melakukan ini penuh dengan kehati-hatian. Kita berusaha agar jabatan dan orang yang ditunjuk mendekati minatnya. Mudahmudahan ikhtiar kita untuk menempatkan pejabat ini lebih baik dari sebelumnya. Dan bagi pejabat
yang belum dikukuhkan berdoa agar segera dikukuhkan dengan jobdesk yang lebih baik," kata Syamsari.
Syamsari juga berpesan agar seluruh OPD terus berinovasi sehingga tidak terjebak pada anggapan bahwa birokrasi kurang inovatif.
"Kepada OPD yang dilantik ini semoga kita bisa melalui tahun 2023 yang produktif, inovatif, kolaboratif dengan pihak lain," pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar, memberikan pembekalan terhadap kepala desa terpilih periode 2022-2028. Pembekalan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Setda Takalar, Kamis (15/12/2022).
Sekretaris daerah H. Muhammad Hasbi, memberikan total kepala desa yang mendapat pembekalan berjumlah 37. Pembekalan ini diberikan sebelum para kepala desa resmi dilantik.
“Pembekalan ini diberikan agar para kepala desa sebelum mulai bekerja melayani masyarakat dan tidak menyalahi rambu-rambu peraturan dan regulasi yang berlaku,” ujar
Salah satu regulasi yang disampaikan yakni kepala desa terpilih diminta mengikuti aturan perundang- undangan. Yakni dengan tidak mengganti aparat desa sebelum 6 bulan setelah dilantik.
“Tidak boleh mengganti perangkat desa jika belum sampai 6 bulan. Ini aturan baru dan sy tidak ingin ada kisruh pemberhentian aparat desa. Mari kita bersama-sama mengikuti peraturan yang berlaku daru Kemendagri,” Kata H. Hasbi.
Kemudian, kata Sekda poin penting lainnya yakni desa harus sejalan dengan pemerintah daerah, tidak
boleh kontradiktif. Serta tidak terlibat politik praktis.
“kepala desa yang sebelumnya juga terpilih boleh sharing mengenai pengalamannya selama memimpin dan bagi kepala desa yang baru dilantik silahkan mempelajari aturan dan regulasi karena beberapa aturan mengalami perubahan dan pembaharuan,” tutur Sekda.
Untuk diketahui, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala desa terpilih periode 20222028 akan dilaksanakan pada Sabtu, 17 Desember 2022 mendatang.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan
Pomanto mengunjungi City Farming Sky Greens Singapore, Kamis, (15/12/2022). Konsep Urban Farming (pertanian kota) ini membuat Danny, sapaan akrab Moh Ramdhan Pomanto takjub.
Danny pun tengah mempersiapkan sistem pangan lokal warga Kota Singa ini untuk diterapkan di program prioritasnya yakni Lorong Wisata.
Ia mengatakan pola pertanian kota itu menggunakan teknologi terbarukan, salah satunya ialah semua produk yang dihasilkan betul-betul organik. Bahkan sisa-sisa sampah organiknya diolah menjadi kompos sehingga dapat digunakan kembali.
“Rombongan tengah berada di suatu tempat dengan fasilitas teknologi terbarukan di dalam City Farming dengan sistem rotasi. Ini sebuah teknologi terbarukan yang mana penyemprotan air itu sangat hemat dan dilakukan secara otomatis,” kata Danny, di sela-sela kunjungannya.
Sistem rendah karbon itu bergerak secara hidrolis. Air yang digunakan digerakkan vertikal sebagai media tumbuh sayuran. Alhasil, teknologi ini mampu memberikan hasil panen yang tinggi dengan menggunakan air, energi serta sumber daya alam yang lebih sedikit.
Di samping itu, teknologi City Farming ini membuat tanaman mendapatkan pencahayaan sinar matahari secara bergiliran melalui sistem rotasi tersebut.
“Hari ini kita bisa menyaksikan langsung city farming yang bersifat industri dengan sistem yang luar
biasa; teknologi terbarukan. Seluruh produk yang dihasilkan dari sini itu alami tanpa kontaminasi bahan kimia, jadi betul-betul organik. Saya ke sini melihat langsung teknologi satu-satunya di dunia ini dan akan jadi contoh untuk diterapkan di lorong wisata,” jelas Danny.
Diketahui sistem vertical garden ini sudah menghasilkan 1 ton sayuran segar setiap harinya. Masing-masing tempat atau menaranya terdiri dari 22
hingga 26 tingkatan rak tanam yang diputar di sekitar bingkai aluminium dengan tinggi 6 meter.
Kini Sky Greens sudah memenuhi 10 persen kebutuhan pangan lokal Singapura. Targetnya pada 2030 sudah mencapai 30 persen. Fakta ini makin mendorong Pemkot Makassar mengimplementasikan City Farming di Lorong Wisata.
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman memohon langsung kepada Presiden Jokowi untuk memberhentikan Abdul Hayat Gani sebagai Sekretaris Provinsi atau Sekprov Sulsel.
Permohonan itu diajukan dengan surat bernomor 800/7910/BKD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 12 September 2022.
Surat itu ditandatangan langsung Andi Sudirman Sulaiman disertai stempel Gubernur Sulsel yang ditembuskan kepada Mendagri, Menpan RB, Kepala BKN, dan Ketua KASN di Jakarta.
Surat tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum Abdul Hayat Gani, Yusuf Gunco kepada media di salah satu warkop di Makassar, Rabu (14/12/2022).
Dalam surat tersebut disebutkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekprov tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ada tiga alasan yang dituliskan dalam surat tersebut.
1. Tingginya intensitas pemanggilan serta pemeriksaan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait jabatan Abdul Hayat selaku Sekprov sehingga diduga terdapat indikasi pelanggaran hukum dan etika pemerintahan dilakukan yang bersangkutan.
2. Hasil Audit Badan Pemeriksa
Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 42.8/ LHP/XIX MKS /05/2021 Tanggal 27
Mei 2021 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Pemprov Sulsel
Tahun 2020, dengan predikat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang sebelumnya mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut turut.
Di dalam LHP dimaksud tergambar beberapa Perubahan Parsial APBD Tahun Anggaran 2020 tidak terkomunikasikan dengan pihak Legislatif/DPRD, yang menunjukan indikasi adanya kelemahan koordinasi dan komunikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Sekretaris Daerah selaku Koordinator).
Selain itu terdapat beberapa kelemahan yang menjadi temuan BPK yang mengindikasikan lemahnya tata kelola keuangan.
3. Hasil evaluasi kinerja terhadap Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Komisi
Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2681/ IP.00.01/07/2022 perihal rekomendasi rencana evaluasi kinerja Sekprov.
Tim yang beranggotakan antara lain Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN & RB Prof Erwan Agus Purwanto.
Kemudian Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto Purnomo Putro.
Serta anggota tim lainnya, memberikan rekomendasi terhadap Abdul Hayat untuk tidak diperpanjang masa jabatannya sebagai Sekprov sesuai fakta dan hasil penelusuran yang didapatkan tim evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan selama menjabat Sekprov selama kurun waktu tiga tahun tiga bulan.
Bupati Kabupaten Pangkep Muhammad Yusran Lalogau (MYL) resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nasdem Pangkep.
MYL dilantik langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Sulsel Rusdi Masse di hadapan bakal calon presiden Anies Baswedan di Tribun Alun Alun Pangkep, Minggu (11/12/2022).
Turut hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Ketua DPP Partai Nasdem Ahmad Ali bersama pengurus DPW dan para Ketua DPD Nasdem kabupaten/kota se-Sulsel.
Sekretaris DPD Nasdem Abdul Kadir mengatakan pengurus DPD Nasdem dibawah komando MYL sudah lama terpilih.
Hanya saja baru hari ini DPW Nasdem Sulsel memiliki kesempatan untuk melantik.
Menurutnya pelantikan ini sangat spesial.
Sebab, bukan hanya kader Nasdem di Sulsel yang ikut, tetapi juga disaksikan langsung bakal calon presiden Anies Baswedan.
"Alhamdulillah akhirnya kita dilantik. SK kepengurusan sebenarnya sudah terbit sejak tahun 2018," kata Abdul Kadir.
Ia menyebutkan sebelumnya kepengurusan tingkat DPD ini sekian lama berjalan, namun secara organisatoris belum ada proses pelantikan.
Pelantikan ini juga berlangsung semarak karena ikut disaksikan ribuan warga Pangkep yang ikut mengikuti gerak jalan sehat Restorasi di Alun-alun Citra Mas Kota Pangkep.
Saat gerak jalan puluhan ribu warga menyemut menyusuri jalur jalan yang telah ditentukan. Titik start dan finish di Alun-alun.
Hampir seluruh jalur jalan di sekitar Alun-alun menjadi macet karena jalan tersebut juga berfungsi ganda.
Sebagai jalur gerak jalan sekaligus menjadi area parkir kendaraan dan lebih parah lagi dialami jalur jalan trans Sulawesi mengalami macet beberapa jam.
Ribuan Warga Pangkep mengikuti Jalan Sehat Restorasi Nasdem di Lapangan Citra Mas Pangkep, Minggu, (11/12/2022).
Pantauan langsung Tribun Timur di lapangan, nampak jumlah masyarakat yang datang hadir sangat besar.
Tiap sudut lapangan dipenuhi oleh masyarakat.
Ketika jalan sehat dimulai, nampak masyarakat berebutan untuk bisa keluar dari lapangan mengikuti rute yang telah ditentukan.
Pelepasan peserta jalan sehat dilakukan langsung oleh Bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024, Anies Baswedan.
"Luar biasa, ketika kami tiba di sini, antusias masyarakat sangat besar sampai memenuhi alun-alun Citra Mas ini," ujar Anies.
Pada kesempatan itu, Bacapres Besutan Partai Nasdem itu juga melakukan melakukan orasi kebangsaan.
Di hadapan ribuan peserta jalan sehat, Anies berjanji akan menambah lapangan pekerjan dan menstabilkan harga bahan pokok.
"Mudah-mudahan lapangan pekerjaan lebih banyak dan harga kebutuhan pokok lebih terjangkau insyaallah itu semua kita lakukan bersama-sama," katanya.
"Kami berharap ini menjadi penguat pesan, bahwa kita ingin perubahan dan kemajuan," sambungnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD Nasdem Pangkep Abdul Kadir menyebutkan peserta jalan santai ini sekitar 10 ribu orang.
Untuk menarik peserta, pihak panitia juga menyediakan ratusan hadiah
menarik, dan hadiah grand doorprize pada Jalan sehat Restorasi ini.
"Seperti paket umroh, satu unit mobil motor, hingga sepeda motor," tuturnya.
Usai pelepasan peserta jalan santai itu, juga dilakukan pelantikan pengurus DPD Partai Nasdem Pangkep.
Diketahui, sejumlah tokoh juga hadir pada kegiatan tersebut itu diantaranya Ketua DPW Nasdem Sulsel, Rusdi Masse, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif, Wakil Walikota Makassar, Fatmawati Rudi, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau.
Ketua DPD Nasdem Maros, Syahiruddin, dan jajaran pengurus DPD Partai Nasdem Pangkep dan Maros.
Pemilik usaha Kalla Group, Jusuf Kalla resmikan jembatan gantung di Desa Polewali, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (15/12/2022).
Jembatan gantung itu diresmikan setelah melalui proses rekonstruksi oleh Kalla Group.
Rekonstruksi jembatan gantung sepanjang 60 meter itu menghabiskan dana sekitar Rp 763 juta, sejak mulai dikerja 19 September 2022.
Demikian dikatakan Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi saat
peresmian dan penyerahan secara simbolis jembatan gantung Desa Polewali di Masjid Raya Bukaka, Kabupaten Bone.
Bupati Bone Andi Fahsar Padjalangi mengatakan, sempat bingung saat mendengar jembatan gantung di Desa Polewali itu rubuh.
Waduh, bagaimana ini? sedangkan anggaran tidak ada!. Tapi alhamdulillah, yayasan Kalla siap membenahi jembatan tersebut," katanya.
Sementara, Jusuf Kalla berharap jembatan tersebut bisa
dipergunakan dengan baik. "Alhamdulillah, pembangunannya telah rampung. Semoga bisa dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik," ujarnya.
Selain jembatan gantung, kegiatan JK itu dirangkai peresmian Perluasan Pembangunan Masjid Raya Bukaka atau dikenal dengan sebutan La Mappanyukki.Di mana untuk perluasan pembangunan Masjid Raya La Mappanyukki menghabiskan dana sekitar Rp 12,6 miliar.
Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi angkat suara terkait peningkatan kualitas pendidikan.
Menurutnya, kualitas pendidikan bukan dilihat dari kecerdasan intelektual peserta didik.
Melainkan pada peningkatan moral dan karakter jadi kunci utama.
Untuk mencapai hal tersebut, peran guru sangat penting dan strategis.
Sebab merekalah sebagai garda terdepan dalam memberi pengetahuan dan nilai kepada peserta didik.
"Kita berharap agar hal itu jadi fokus utama pendidikan nasional kita," kata Andi Fahsar saat menggelar rapat koordinasi di Hotel Novena Watampone, mulai Sabtu hingga Senin (3-5/12/2022).
Sementara Ketua Dewan Pendidikan
Susel, Adi Suryadi Culla menuturkan, untuk mewujudkan peningkatan pendidikan perlu adanya sinergitas antar setiap komponen.
"Ini bisa memberi penguatan pada hubungan kemitraan antara komponen, baik itu pemerintah, sekolah kalangan usaha dan masyarakat," ujarnya.
Bertempat di halaman Mapolsek Tinambung telah berlangsung Apel Persada gabungan Personil Polsek Tinambung, Koramil 04 Tinambung dan Karang Taruna dalam rangka penyerahan bantuan secara simbolis kepada perwakilan korban yg terdampak banjir di wilayah Hukum Polsek Tinambung (04/12/2022).
Dalam apel Persada tersebut dipimpin oleh Danramil 04 Tinambung KAPTEN INF HASRUDDIN. didampingi oleh Ketua Asosiasi Karang Taruna Republik Indonesia (ASKATARI) dan Kapolsek Tinambung IPTU IRMAN SETIAWAN, SH. MH.
Penyerahan bantuan tersebut merupakan penyalurahan Tahap II yg bersumber dari bantuan Karang Taruna Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah yg di ketuai oleh Sdra AZIS yg turut langsung hadir bersama rombongan ikut Apel gabungan serta menyerahkan Bantuan kepada perwakilan korban banjir.
Selanjutnya para Bhabinkamtibmas bersama Babinsa serta anggota Karang Taruna melanjutkan dengan bantuan secara door to door kepada para korban banjir agar bantuan tersebut secara merata dan tepat sasaran.
Kapolsek tinambung Berharap semogah dengan adanya Bantuan ini dapat meringankan beban para korban banjir yang ada di wilayahnya
agar tetap kuat menghadapi musibah ini. Harapnya”.
Kapolda Sulbar Irjen Pol Verdianto I. Bitticaca menjadi inspektur upacara dalam peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-72 kepolisian perairan dan udara (Polairud).
Dalam arahannya Verdianto menekankan pentingnya moderinisasi sarana dan prasarana bagi Polairud karena tantangan tugas Korps baret biru ini kedepannya diprediksi akan semakin berat dan kompleks.
“Karena Polairud memiliki tugas yang lengkap mulai dari kegiatan deteksi dini, preemtif, preventif dan penegakan hukum di wilayah perairan dan udara sehingga perlu didukung sarana dan prasarana yang modern,” terang Verdianto dalam amanatnya saat memimpin upacara
di Lapangan Tribrata Polda Sulbar, Senin (05/12/22).
Orang nomor satu di Polda Sulbar ini juga meminta agar kinerja Korps Polairud dapat dirasakan oleh Masyarakat dan dapat mendukung program Pemerintah seperti program Pemulihan ekonomi Nasional (PEN) yang mendorong berjalannya roda ekonomi yang tumbuh positif dan mencapai target.
Lanjutnya, Ia mengatakan pemerintah dan pimpinan Polri saat ini pun telah memberikan perhatian besar kepada Polairud dengan memprioritaskan pengembangan peralatan dan peningkatan kemampuan personilnya.
“Hal itu menjadi pijakan generasi penerus kepolisian perairan dan
udara dalam pengembangan dan penguatan institusi hingga mencapai kemajuan yang signifikan seperti saat ini”, Pungkasnya.
Jenderal bintang dua yang juga pernah mengemban amanat sebagai Kepala Korps Polairud Baharkam Polri ini menyampaikan apresiasi kepada sesepuh dan senior Polairud yang telah memberikan sumbangsih yang besar dan senantiasa memberikan saran serta kontribusi untuk kemajuan Korps Polairud.
“Saya Kapolda Sulbar sekaligus Mantan Ka Korps Polairud mengucapkan Dirgahayu Korps Polairud Polri yang Ke-72, Arnavat Darva Mahe, Cakra buana samapta”, Tutup Irjen Pol Verdianto.
Direktorat Kriminal Umum Polda Sulbar kembali menangani kasus penyerobotan tanah milik PT. WKSM yang terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat.
Menurut informasi dari Direktur kriminal umum Polda Sulbar Kombes Pol I Nyoman Artana bahwa kasus tersebut bermula saat salah seorang warga melakukan penanaman pohon sawit di lahan milik perusahaan.
Lahan tersebut dulunya memang dimiliki oleh warga tersebut namun sudah lama dijual kepada pihak perusahaan. Melihat lokasi tersebut terbengkalai dan belum dikelola,
warga tersebut lantas melakukan penanaman pohon sawit.
“Setelah menerima laporan, kami melakukan penyelidikan dan pendalaman tentang kasus ini dengan memanggil beberapa orang saksi dan terlapor”, Ungkap Dir Krimum.
Usai mengetahui fakta yang terjadi dilapangan, perwira menengah Polda Sulbar berpangkat tiga melati ini mengambil langkah penyelesaian perkara melalui jalur restoratif justice.
“Dari hasil analisa kami, terlapor sudah mengakui kesalahannya dan
perkara ini masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan melalui metode RJ sehingga tidak perlu dilanjutkan ke proses peradilan”, Ungkapnya
Restoratif Justice penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.
Usai Bom bunuh diri di polsek astanaanyar, polres polman dan polsek jajaran tingkatkan pengamanan mako (08/12/2022).
Selain di Polres, penjagaan ketat juga dilakukan di pintu masuk Polsek jajaran setempat, dengan menempatkan sejumlah personel di titik yang rawan area mako.
Anggota yang berjaga di Pos Penjagaan Polres atau polsek dilengkapi dengan body safety dan body sistem. Anggota juga mewaspadai setiap pergerakan pengunjung dan turut memeriksa kendaraan roda dua maupun empat yang keluar masuk mako.
Selain itu, pengunjung yang membawa tas dan menggunakan jaket turut diperiksa. Bahkan, kendaraan roda dua dan empat diperiksa secara mendetail saat memasuki area Polres dan polsek Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terorisme dan gangguan Kamtibmas lainnya, di wilayah hukum Polres polman.
Ini kita lakukan untuk jaga-jaga sesuai instruksi pimpinan, tidak boleh lengah. Personel diwajibkan siaga tanpa terkecuali, dan tak ada batas waktu yang ditentukan, hingga ada instruksi selanjutnya,” kata Kasi humas polres polman Akp syuti. “Anggota turut memeriksa kendaraan masyarakat yang keluar masuk mako,” ucap syuti.
Hal tersebut dilakukan, sambung Kapolres, sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan yang
terjadi, seperti masuknya pelaku kejahatan yang salah satunya ancaman teror ataupun lainnya yang menyasar anggota kepolisian. “Setiap orang yang masuk ke area, di pintu utama diperiksa dengan alat pemeriksaan untuk bawah dan dalam mobil, serta juga kendaraan lainnya secara kasat mata, pemeriksaan badan, hingga barang bawaan, serta kartu identitasnya,” ungkapnya.
(*/SYARIFUDDIN)Barang bukti dari Kasus narkotika yang berhasil diungkap oleh Satuan Reserse narkotika Polres Majene Polda Sulbar Berdasarkan laporan Polisi LP/A/98/IX/2022/Sul-bar/ResMajene/SPKT, tanggal 24 September 2022 hari ini dimusnahkan, Kamis (8/12/22).
Di Aula Polres Majene Polda Sulbar, lewat kegiatan press release terlihat Kapolres Majene bersama Kajari dan Ketua Pengadilan Negeri memusnahkan barang bukti narkotika jenis shabu seberat 109,1966 gram dengan cara di larutkan pada air porselin (pembersih lantai).
Pemusnahan ini dilakukan
berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika nomor : B-882/P.6.11/Enz.1/09/2022 dari kejaksaan negeri Majene.
Kapolres AKBP Febryanto Siagian menyebutkan pemusnahan barang bukti narkotika ini adalah hasil pengungkapan dari terduga tersangka R (34) warga kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.
Saat itu, pelaku diamankan di Lingkungan Rangas, Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Timur sesuai penerbitan laporan Polisi.
Atas perbuatan terduga tersangka, ia dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Subs Pasal 112 ayat 2 Undang-undang
nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
Sementara denda atas perbuatan terduga tersangka, lanjut Kapolres paling sedikit Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah).
Diakhir kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika juga ditandai dengan penandatanganan berita acara pemusnahan yang ditandatangani langsung oleh Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, terduga tersangka dan perwakilan media.
Kanit Banmas adakan mediasi terhadap warga yang hendak berselisih gegara pohon mangga miliknya di tebang, mendengar hal ini Babinkamtibmas segerah mediasi kedua belah pihak agar menghindari terjadinya konflik antara warga, mediasi dilakukan pada hari
Kamis, 08 Desember 2022. Tepat pada pukul 16.30 wita di Desa Salarri Kec. Tinambung Kab.Polman.
Dimana perkara tersebut yang di duga pengrusakan/ penebangan lokasi pohon tanpa izin dari pemilik.
RIYANTO Bersama Kanit Binmas Tinambung BRIPKA SUPRIADI melaksanakan mediasi kepada warga yang berselisih paham, karena penebangan pohon mangga yang berada dibatas lokasi kebun kedua belah pihak.
Adapun identitas warga dari pihak pertama yang dimediasi yakni, HUSMAN, (65) yang juga pemilik pohon.
Dan pihak Kedua bernama HAMMA ALI, (55) yang mana penebang pohon mangga tersebut.
Untuk memghindari konflik antara warga kedua belah pihak segera di mediasi, dan dalam kesempatan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan yang dituangkan dalam ” SURAT PERNYATAAN DAMAI” yang telah menebang pohon milik pihak pertama.
(SYARIFUDDIN)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Majene melalui bidang Sanitasi, menyalurkan sedikitnya seribu tangki septiktank hitam yang diperuntukkan untuk masyarakat pesisir berpenghasilan rendah di Majene.
Kepala Bidang Sanitasi Dinas PUPR Majene H. Mufli Asad, ST, MT yang dihubungi via telepon, Kamis (8/12/2022) mengatakan, masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan itu adalah masyarakat yang belum memiliki kloset dan septiktank.
“Masyarakat yang berpenghasilan rendah, ada seribu an itu kalau saya tidak salah, ” ungkapnya.
Mufli menambahkan, dengan adanya bantuan ini, masyarakat yang selama ini sembarang membuang air besar bisa teratasi. “Bagus, masyarakat tidak lagi sembarang buang air besar,” ujarnya.
Bantuan ini, lanjut pria yang murah senyum ini, tersebar di delapan kecamatan yang ada di pesisir wilayah Majene. “Kita harap, bantuan untuk daerah pesisir yang membutuhkan, yang belum ada sama sekali
septiktank dan jongkokan, berlanjut setiap tahun, ada pengadaan septiktank dan jongkokan, di daerah sepanjang pesisir,” ungkapnya
Mufli mengharapkan, di tahun 2023, Majene kembali mendapatkan
bantuan itu. “Mudah-mudahan tahun 2023 mendatang, kita kembali dapat bantuan pengadaan tangki septiktank dan jongkokan itu,” pungkasnya.
Berdasarkan laporan polisi nomor LP /318 / XI/ 2022 / SPKT
RESTA MAMUJU / SULBAR, Hari ini Jumat (9/12/2022) dini hari Unit
PPA Satreskrim Polresta Mamuju Polda Sulbar kembali melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur.
Adapun Identitas pelaku atas nama inisial ML, Umur : 49 tahun, Pekerjaan : Petani
Alamat : Kec. Tommo kab. Mamuju Kapolresta Mamuju Kombes Pol Iskandar melalui Kasat Reskrim Polresta Mamuju Akp Rigan Hadinagara mengatakan Berawal
dari adanya laporan masyarakat terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi selanjutnya unit PPA mendatangi tkp dan melakukan introgasi terhadap saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut.
Dari hasil pemeriksaan para saksi dan terduga pelaku inisial ML membenarkan telah melakukan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap korban sdri. inisial QO sesuai dengan laporan polisi tersebut diatas. Lanjutnya
Kronologis Kejadian Awalnya korban kerumah pelaku untuk bermain – main dengan anak pelaku yang merupakan sepupu satu kali korban dan tidak lama kemudian sepupu
korban keluar rumah. Mengetahui korban seorang diri pelaku langsung menjalankan kejahatannya tersebut dengan menarik korban kedalam kamar selanjutnya melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban yang masih terbilang dibawah umur.
Atas perbuatan Pelaku bisa dijerat dengan Pasal 81 ayat 1 dan 3 Jo pasal 76D UU. RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.17 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua UU. RI No.35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU. RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terancam hukuman penjara 15 tahun. Ungkap Kasat Reskrim.
Menyikapi adanya aduan kasus percobaan pencurian oleh masyarakat Desa Tumbu, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah yang mana dalam sebulan terakhir ini warga mengalami kehilangan sejumlah barang, seperti Hp dan Motor. Polres Mamuju Tengah Polda Sulbar bergerak cepat untuk mengungkap pelaku pencurian yang meresahkan warga.
Dalam proses pengejaran dan penangkapan, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Mamuju Tengah Polda Sulbar mendapatkan informasi terkait keberadaan pelaku pencurian tersebut berada di wilayah Topoyo, untuk itu Tim langsung mendatangi lokasi, melakukan pengintaian dan penangkapan. Sabtu (10/12/22) sekira pukul 12.00 WITA.
Kasat Reskrim Polres Mamuju Tengah IPTU Fredy, S.H mengatakan, kasus percobaan pencurian yang terjadi di wilayah Topoyo ini pelakunya sudah diamankan. Ia adalah Lel. I (22) tahun warga Desa Tumbu, Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.
Hal ini bermula dari keresahan warga Ds Tumbu, Kec. Topoyo via sosial media tentang adanya masyarakat yang meresahkan memasuki rumahrumah warga tanpa izin dengan hanya mengenakan pakaian dalam.
Dan dari hasil pengembangan tersebut terduga pelaku telah beberapa kali melakukan pencurian di wilayah Topoyo Termasuk Pencurian hp dan kendaraan bermotor yang terjadi sekitaran bulan September lalu.
Adapun barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu 2 (Dua) unit handphone merek realmi dan vivo, 2 (Dua) Buah Lampu Rotator dan 2 (Dua) Unit kendaraan roda dua Merek
Honda Scoopy. Dan Yamaha Vixion. Ucap Fredy.
Ia menambahkan, bahwa Tim Opsnal telah berhasil membekuk satu terduga pelaku pencurian tersebut dan selanjutnya pelaku digiring ke Mako Polres Mamuju Tengah Polda Sulbar untuk dilakukan
pengembangan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
“Semoga aksi pencurian di wilayah hukum Polres Mamuju Tengah semakin berkurang ke depannya,” harapnya.
(*/SYARIFUDDIN)Pangdan XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Totok Imam Santoso didampingi Bupati Maros , HAS Chaidir Syam melakukan panen raya dan bakti sosial di desa Je’ne Taesa, kecamatan Simbang, kabupaten Maros, Selasa (15/11/2022)
Kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Sulawesi Selatan.
Panen raya yang berlangsung di kabupaten Maros ini juga dirangkaikan dengan bakti sosial pemberian ratusan paket sembako pada warga kurang mampu dan anak pengidap stunting.
Dalam kegiatan panen raya ini, juga dihadiri Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Nana Sudjana dan sejumlah kepala daerah juga hadir antara lain walikota Parepare H. Taufan Pawe, Bupati Wajo H. Amran Mahmud, Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, Bupati Sinjai Andi Seto Asapa, Bipati Luwu Timur H. Budiman. Kemudian juga hadir Wabup Pangkep H. Syahban Sammana, Wabup Soppeng H. Lutfi Halide, Wabup Bone H. Ambo Dalle, Wabup Luwu Utara H. Suaib Mansur, Wabup Bantaemg H. Sahabuddin dan Wabup Selayar H. Saiful Arif.
Bupati Maros HAS. Chaidir Syam dalam sambutannya mengatakan terima kasih pada Pangdam XIV Hasanuddin yang telah memilih kabupatem Maros sebagai tempat melangsungkan kegiatam panen raya dan bakti sosial.
