Policy Brief - Analisis Regulasi Bidang Perizinan Usaha

Program undertaken with the financial support of the Government of Canada provided through Global Affairs Canada

Policy Brief

Analisis Regulasi Bidang Perizinan Usaha

A Project implemented by

Policy Brief

Analisis Regulasi Bidang Perizinan Usaha

Kata Pengantar Dalam rangka mendukung peningkatan iklim usaha dan kemudahan investasi di Indonesia, Pemerintah Kanada melalui Proyek National Support for Local Investment Climates (NSLIC)/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED) memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Indonesia.

Salah satu bentuk dukungan teknis ini mencakup pemberian masukan kepada pemerintah untuk memperbaiki regulasi yang selama ini menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang baik. Kegiatan pertama yang proyek ini lakukan adalah kajian atau analisis mengenai regulasiregulasi terkait perizinan usaha baik di tingkat daerah maupun pusat.

Hasil kajian tersebut kemudian disebarluaskan kepada para pengambil kebijakan agar ditindaklanjuti.

Untuk lebih memudahkan para pembaca dalam memahami inti kajian-kajian yang dilakukan, proyek ini juga menyusun policy brief sebagai media penyampaian yang efektif dan efisien karena informasi yang disampaikan lebih singkat dan langsung kepada poin permasalahan dan rekomendasi yang perlu dilakukan. Policy brief ini diharapkan dapat menjadi input bagi pemerintah daerah dan pusat dalam memperbaiki regulasi di bidang ekonomi, agar kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah semakin mendukung peningkatan iklim investasi di Indonesia.

Dr. Rino A. Sa’danoer Direktur Proyek

Policy Brief

01

Analisis Regulasi Bidang Perizinan Usaha

Latar Belakang

Perizinan merupakan pintu utama yang harus dilalui oleh pelaku usaha dalam mendirikan usahanya.

Permasalahan terkait dengan perizinan usaha ini juga menjadi agenda strategis nasional. Hal ini juga senada dengan semangat perbaikan kebijakan bidang ekonomi untuk perbaikan iklim investasi di Indonesia. Inisiatif perbaikan telah berlangsung pada era Presiden Joko Widodo dengan dikeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi I sampai XVI. Tujuan daripada paket kebijakan tersebut adalah untuk memperbaiki lingkungan regulasi nasional yang lebih sederhana dan mudah.

Selain itu, khusus pada Paket Kebijakan Ekonomi XII pemerintah menyasar pada perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia. Sebanyak 234 regulasi telah dilakukan proses penyederhaan oleh pemerintah pusat. Namun, dari jumlah tersebut ternyata masih menyisakan regulasi yang problematik baik di nasional maupun daerah. Selain itu, praktek kemudahan berusaha di daerah juga masih jauh dari standar nasional.

Merangkum temuan studi yang telah dilakukan oleh National Support for Local Investment Climates (NSLIC)/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED)1 , akan dikaji permasalahan kebijakan bidang perizinan usaha di nasional maupun daerah. Agar lebih terfokus, kajian ini akan dibagi berdasarkan tiga tematik, yaitu: a. Kebijakan memulai usaha Memulai usaha, khususnya kegiatan pendaftaran badan usaha termasuk dalam indikator Ease of Doing Business. Ruang lingkup regulasi memulai usaha adalah regulasi yang berkaitan dengan pendaftaran badan usaha hingga usaha tersebut beroperasi secara formal. Regulasi yang menjadi objek analisis terdiri dari regulasi tentang Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin gangguan hingga permohonan ketenagakerjaan. b. Kebijakan perizinan teknis Selain regulasi tentang memulai usaha, terdapat peraturan sektoral lain yang memuat tentang izin teknis. Seperti izin-izin terkait dengan bidang pertanian, peternakan dan kelautan. Secara umum, peraturan sektoral yang ada menjadi landasan bagi pemberian izin usaha teknis, seperti izin usaha pertanian (IUP), izin usaha budidaya tanaman pangan dan izin usaha perikanan. c. Kebijakan pendirian bangunan Pengusaha tentu membutuhkan bangunan sebagai tempat untuk kegiatan usaha. Namun, terdapat regulasi di bidang bangunan yang justru memiliki ketidakpastian hukum. Regulasi tersebut di antaranya adalah regulasi terkait pengendalian lingkungan terhadap bangunan yang didirikan.

1

Studi dilakukan di empat daerah yang terdiri dari: Kota Kendari dan Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan

Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Policy Brief

02

Analisis Regulasi Bidang Perizinan Usaha

Analisis Regulasi

a. Kebijakan Memulai Usaha Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa tujuan dari kebijakan memulai usaha ini adalah untuk memberikan kepastian dan formalisasi usaha. Dalam proses tersebut pelaku usaha harus mendapatkan dokumen akta perusahaan dan izin perdagangan. Berdasarkan temuan studi, rata-rata jumlah prosedur yang harus ditempuh untuk memulai usaha sebanyak 12 prosedur dengan waktu 18 hari. Jumlah prosedur ini masih jauh dari target nasional yang mematok 4 prosedur dalam waktu 7 hari kerja.

Permasalahan tersebut terjadi juga tidak terlepas dari keberadaan regulasi di nasional, berikut adalah daftar regulasi yang dimaksud: 1. Regulasi berkaitan dengan SIUP dan TDP yang cukup rumit dan rentan ketidakpastian. • Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Lapor Perusahaan mengatur kewajiban Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang tumpang tindih dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan izin sektoral lainnya, sehingga menambah prosedur baru pada tahapan memulai usaha. Selain itu, TDP dalam ketentuan undang-undang masih memuat tentang biaya dan perpanjangan (daftar ulang). • Di sisi lain, Permendag 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang diubah tiga kali terakhir dengan Permendag 7/M-DAG/PER/2/2017, Permendag 77/M-DAG/PER/12/2013 sebagaimana diubah dengan Permendag 14/M-DAG/PER/3/2016 dan Permendag 37/M-DAG/PER/9/2007 sebagaimana diubah dengan perubahan terakhir Permendag 08/M-DAG/PER/2/2017 memang telah membuat penyederhanaan proses penerbitan SIUP dan TDP. Namun, banyaknya peraturan perubahan ini akan berpotensi terjadinya ketidakpastian hukum.

2. Pencabutan tata laksana penerbitan izin gangguan (HO) yang tidak dibarengi dengan pencabutan Undangundang gangguan dan juga revisi terhadap Undang-undang No.28 Tahun 2009 berpotensi terjadi perbedaan praktek dan kegamangan pemerintah daerah untuk melakukan implementasi. • UU Gangguan (Hinder Ordonnantie) Staatsblad 1926 No. 226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 No. 450 kerap dijadikan landasan dalam peraturan daerah. Berdasarkan analisis regulasi, HO terdapat ketidaklengkapan yuridis, seperti ketidakpastian prasyarat gangguan, dan tumpang tindihnya fungsi pengawasan dengan izin lingkungan. • Di sisi lain, untuk mencabut HO tentunya berimplikasi pada pencabutan ketentuan retribusi pada UU No.28 Tahun 2008 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Keberadaan retribusi tersebut akan menimbulkan multi persepsi karena daerah harus memungut sesuai amanat namun tidak ada kontraprestasi yang dikeluarkan karena tata laksana penerbitan HO telah dicabut.

Policy Brief

Analisis Regulasi Bidang Perizinan Usaha

3. Persyaratan pendaftaran kepesertaan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan dan kesehatan yang digunakan untuk mendapatkan izin usaha dirasakan memberatkan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) yang tidak memiliki cukup modal.

• Ketentuan persyaratan BPJS yang mengunci terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Regulasi tersebut mengatur terkait pembebanan sanksi untuk tidak mendapatkan pelayanan perizinan usaha. Ketentuan demikian menyebabkan praktik di daerah membuat prosedur baru dan beban perpotensi menambah beban biaya bagi pelaku usaha. b. Kebijakan Perizinan Teknis Dalam setiap jenis usaha terdapat perizinan teknis yang ketentuannya diatur melalui peraturan menteri. Baik substansi maupun persyaratan dalam izin masih belum memuat unsur kebaruan dan cenderung menyebabkan panjangnya prosedur pengurusan. Salah satunya adalah persyaratan terkait dengan Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU).

Persyaratan SKDU masih terdapat di beberapa regulasi yang memuat terkait dengan perizinan maupun dokumen teknis. Dokumen SKDU, SKD ataupun SITU pada dasarnya merupakan jenis dokumen dan izin yang tidak memiliki dasar hukum dan tujuan manfaatnya yang jelas. Berdasarkan hasil analisis regulasi, berikut adalah macam regulasi yang masih memuat persyaratan dokumen keterangan domisili: •

Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian masih memuat syarat SITU (Surat Izin Tempat Usaha).

•

Peraturan Menteri Pertanian No. 05/Permentan/OT. 140/1/2007 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengujian Dan Pemberian Sertifikat Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman masih memuat syarat SKD (Surat Keterangan Domisili).

•

Peraturan Menteri Pertanian No. 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan memiliki memuat persyaratan SKD dan memiliki jenis izin yang cukup banyak seperti TDU-P, TDU-PP dan TDU serta IUTP-P, IUTP-PP dan IUTP. Berdasarkan fungsi ke enam jenis izin tersebut memiliki fungsi yang sama.

•

Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal mengandung syarat izin yang tidak relevan, yakni izin gangguan.

•

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan berpotensi menimbulkan beban waktu dan biaya.

Policy Brief

Analisis Regulasi Bidang Perizinan Usaha

c. Kebijakan Pendirian Bangunan Dalam proses pendirian bangunan, pemilik gedung membutuhkan beberapa persyaratan teknis. Salah satunya adalah persyaratan dokumen lingkungan. Dalam dokumen lingkungan dikenal tiga jenis dokumen Surat Pernyataan Pengendalian Lingkungan (SPPL), UKL/ UPL dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

Ketiga ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan. Dalam dua regulasi terkait dengan dokumen lingkungan ditemukan inkonsistensi ketentuan pendanaan dalam verifikasi dokumen lingkungan.

Peraturan mengamanatkan dua sumber pendanaan untuk merumuskan dokumen lingkungan, yakni melalui mekanisme APBD dan melalui dana pemrakarsa. Ketidapastian tersebut membuka celah praktik pungutan di daerah, padahal sesuai dengan ketentuan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengamanatkan

03

bahwa pungutan di daerah bersifat closed list dan hanya diatur dalam undang-undang tersebut.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan permasalahan tersebut, rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah sebagai berikut: Permasalahan tersebut terjadi juga tidak terlepas dari keberadaan regulasi di nasional, berikut adalah daftar regulasi yang dimaksud: a. Untuk regulasi dalam bidang memulai perlu dilakukan revisi dan mencabut terhadap beberapa regulasi, yakni: • Revisi UU 3/1982 untuk menyederhanakan ataupun menggabungkan TDP dan SIUP dalam satu jenis izin.

Rekomendasi ini harus ditindaklanjuti juga di regulasi sektoral lainnya, seperti Permendag tentang SIUP dan TDP. • Mencabut UU Gangguan (Hinder Ordonnantie) dengan mengingat fungsi dan relevansi dari HO. • Revisi terhadap UU 28/2009 yakni menghapus ketentuan Pasal 141 huruf c dan Pasal 144 ayat (1) yang memuat tentang retribusi Izin Gangguan.

• Revisi PP 86/2013 Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan sanksi pelayanan administrasi. Sebaiknya sanksi tersebut diberikan pada proses monitoring seperti perpanjangan izin ataupun proses pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun ke 2 atau ke 3 pendirian badan usaha.

Policy Brief

Analisis Regulasi Bidang Perizinan Usaha

b. Untuk regulasi dalam bidang memulai perlu dilakukan revisi ataupun pencabutan terhadap persyaratan SKD, SITU ataupun SKDU yang tercantum dalam regulasi sebagai berikut: • Hapus syarat SITU (Pasal 4 ayat (2) huruf c) dalam Permen Perdagangan No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

• Hapus syarat SKD (Surat Keterangan Domisili); (Pasal 7 ayat (2) huruf d, Pasal 7 ayat (3) huruf e, Pasal 18 ayat (2) huruf d, Pasal 18 ayat (3) huruf e) Permen Pertanian No. 05/Permentan/OT. 140/1/2007 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengujian Dan Pemberian Sertifikat Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman.

• Hapus syarat SKDU Pasal 11 huruf d dan Pasal 12 huruf d) dalam Permen Pertanian No.39/Permentan/ OT.140/ 6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan. Dan juga merevisi ketentuan mengenai tidak dikenakannya biaya pengurusan IUTP-P, IUTP-PP dan IUTP sebagaimana TDU-P, TDU-PP dan TDU. • Hapus syarat izin gangguan (Pasal 17 huruf e) dalam Permen Pertanian No. 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal. c. Untuk regulasi dalam bidang bidang pendirian bangunan perlu untuk direvisi, khususnya pada poin pendanaan dokumen lingkungan. Revisi terhadap PP 27/2012 dan Permen LH 8/2013 untuk memberikan kepastian berusaha mengenai pendanaan pemeriksaan dokumen lingkungan. Pembebanan terhadap pemrakarsa tentunya harus dilakukan sewajarnya tidak dengan merigidkan angka tertentu, sedangkan beban sisanya dibebankan kepada APBD/APBN.

...

NSLIC/NSELRED Project World Trade Center (WTC) 5th Building, 10th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920, Indonesia Tel: +62 21 5262282, +62 21 5268668 www.nslic.or.id A Project implemented by