Policy Brief - Analisis Regulasi tentang Rumah Potong Hewan (RPH)

Program undertaken with the financial support of the Government of Canada provided through Global Affairs Canada

Policy Brief

Analisis Regulasi tentang Rumah Potong Hewan (RPH)

A Project implemented by

Policy Brief

Analisis Regulasi tentang Rumah Potong Hewan (RPH)

Kata Pengantar Dalam rangka mendukung peningkatan iklim usaha dan kemudahan investasi di Indonesia, Pemerintah Kanada melalui Proyek National Support for Local Investment Climates (NSLIC)/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED) memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Indonesia.

Salah satu bentuk dukungan teknis ini mencakup pemberian masukan kepada pemerintah untuk memperbaiki regulasi yang selama ini menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang baik. Kegiatan pertama yang proyek ini lakukan adalah kajian atau analisis mengenai regulasiregulasi di sektor atau komoditas terpilih, di antaranya adalah komoditas sapi di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan topik khusus mengenai Rumah Potong Hewan (RPH).

Hasil kajian tersebut kemudian disebarluaskan kepada para pengambil kebijakan agar ditindaklanjuti.

Untuk lebih memudahkan para pembaca dalam memahami inti kajian-kajian yang dilakukan, proyek ini juga menyusun policy brief sebagai media penyampaian yang efektif dan efisien karena informasi yang disampaikan lebih singkat dan langsung kepada poin permasalahan dan rekomendasi yang perlu dilakukan. Policy brief ini diharapkan dapat menjadi input bagi pemerintah daerah dan pusat dalam memperbaiki regulasi mengenai Rumah Potong Hewan (RPH), agar fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan ekonomi lokal.

Dr. Rino A. Sa’danoer Direktur Proyek

Policy Brief

01

Analisis Regulasi tentang Rumah Potong Hewan (RPH)

Latar Belakang

Sebagai upaya pemerintah dalam rangka menjamin pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal serta mengurangi risiko penyebaran penyakit maka keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) sangat dibutuhkan. Seperti diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU 18/2009 bahwa pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong dan Pasal 62 ayat (1) UU 18/2009 Pemda Kabupaten/Kota wajib memiliki RPH sesuai dengan syarat teknis. Namun, pengaturan lebih lanjut dari undang-undang tersebut memiliki syarat yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian 13/ Permentan/OT.140/1/2010 dan Peraturan Menteri Pertanian 381/Kpts/OT.140/10/2005.

Ketentuan sebagaimana diatur di dalam dua Peraturan Menteri Pertanian tersebut mengatur secara rigid kualifikasi RPH yang terstandar, tetapi hingga saat ini implementasi di daerah cenderung tidak berjalan efektif. Di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara misalnya, memiliki permasalahan besarnya persyaratan RPH tersebut sehingga RPH di Kota belum sepenuhnya sesuai standard nasional. Bahkan RPH milik Pemda belum dimanfaatkan secara maksimal seiring rendahnya upaya pengawasan atas tempat potong hewan milik pengusaha atau masyarakat. Tidak heran jika kemudian muncul virus Anthrax pada tahun 2017 di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Merangkum temuan studi yang telah dilakukan oleh National Support for Local Investment Climates (NSLIC)/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED)1 yang terjadi di empat daerah studi terkait komoditas sapi ditemukan beberapa regulasi yang bermasalah khususnya di RPH. Oleh kerena itu, policy brief ini disusun untuk pembenahan regulasi RPH di daerah.

1

Studi dilakukan di empat daerah yang terdiri dari: Kota Kendari dan Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan

Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Policy Brief

02

Analisis Regulasi tentang Rumah Potong Hewan (RPH)

Analisis Regulasi

Berdasarkan analisis regulasi, terdapat dua regulasi yang menghambat perkembangan RPH di daerah, yakni:

1. Peraturan Menteri Pertanian No. 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan Prosedur pengajuan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) memiliki ketentuan waktu dan syarat yang memberatkan. Setiap RPH diwajibkan memiliki NKV sebagai bagian dari sertifikasi hygiene dan sanitasi. Namun terdapat hambatan persyaratan SKDU (tidak memiliki dasar hukum dan fungsi yang jelas) dan HO (sudah dicabut melalui Permendagri 19/2017). Selain itu, waktu tunggu pemeriksaan dokumen memakan waktu lama. Untuk pemeriksaan persyaratan administrasi saja dilakukan selambat-lambatnya 30 hari dan persetujuan paling lambat 14 hari. Batasan waktu tersebut terlalu lama dalam proses administrasi sehingga berpotensi menimbulkan panjangnya beban waktu tunggu.

2. Peraturan Menteri Pertanian No. 13/Permentan.OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant) Diperlukan penyederhanaan syarat dan standard yang ditetapkan dalam regulasi untuk membangun rumah potong hewan. Penyederhanaan dapat dilakukan dengan kategorisasi standard rumah potong hewan yang dapat diimplementasikan di daerah dengan pembentukan kelas RPH. Hal ini dapat membantu Pemda dalam menciptakan RPH dengan standard minimal sehingga tujuan regulasi dapat tercapai yaitu mencegah penyebaran penyakit hewan.

Policy Brief

03

Analisis Regulasi tentang Rumah Potong Hewan (RPH)

Rekomendasi Kebijakan

1. Merevisi Peraturan Menteri Pertanian No. 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan: •

Menghapus syarat SKDU dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b;

•

Menghapus syarat Izin HO dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e;

•

Merevisi jumlah hari batasan waktu pemeriksaan dokumen administrasi dalam Pasal 9 ayat (1);

•

Merevisi jumlah hari batasan waktu penerbitan NKV di dalam Pasal 10 ayat (5).

2. Merevisi Peraturan Menteri Pertanian No. 13/Permentan.OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant): •

Diperlukan penyederhanaan syarat dan standard yang ditetapkan dalam regulasi untuk membangun rumah potong hewan. Penyederhanaan dapat dilakukan dengan kategorisasi standard rumah potong hewan yang dapat diimplementasikan di daerah dengan pembentukan kelas RPH. Hal ini dapat membantu Pemda dalam menciptakan RPH dengan standard minimal sehingga tujuan regulasi dapat tercapai yaitu mencegah penyebaran penyakit hewan.

...

NSLIC/NSELRED Project World Trade Center (WTC) 5th Building, 10th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920, Indonesia Tel: +62 21 5262282, +62 21 5268668 www.nslic.or.id A Project implemented by