5 minute read
• Penghargaan dari Dinas Lingkungan Hidup Madiun untuk Perhutani KPH Lawu Ds
Perhutani KPH Lawu Ds
Advertisement
Keberhasilan insan-insan Perhutani dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab seharihari kembali mendapatkan apresiasi dari pihak eksternal perusahaan. Hal itu ditunjukkan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu Ds saat menerima piagam penghargaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, atas keberhasilan mereka dalam hal penataan dokumen lingkungan yang terdapat di dalam Sumber Daya Hutan (SDH). Hal itu sekaligus menjadi salah satu bentuk apresiasi atas prestasi dan kinerja Perhutani dalam penghijauan dan pelestarian hutan di wilayah Kabupaten Madiun dan sekitarnya.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Kamis, 28 Oktober 2021, menjadi momen yang membanggakan bagi insan-insan-insan Perhutani Kesatuan
Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu Ds.
Selain karena di hari itu mereka ikut memeringati salah satu hari yang penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tetapi juga karena tepat di hari itu, Perhutani KPH Lawu
Ds menerima piagam penghargaan dari Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Madiun. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan
Perhutani KPH Lawu Ds dalam penataan dokumen lingkungan yang terdapat di dalam Sumber Daya
Hutan (SDH).
Foto: Eko Santoso Kompersh KPH Lawu DS
Foto: Eko Santoso/Kompersh KPH Lawu DS
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, Edy Bintardjo, menyerahkan Piagam Penghargaan tersebut kepada Administratur Perhutani KPH Lawu Ds yang diwakili Kepala Seksi Pembinaan SDH dan Perhutanan Sosial KPH Lawu Ds, Eko Budi Prasetyo, bersamaan dengan 20 perusahan lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Madiun. Di kesempatan itu, Edy Bintardjo mengatakan, pemberian piagam penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi atas prestasi dan kinerja Perhutani dalam menjalankan penghijauan dan pelestarian hutan di wilayah Kabupaten Madiun dan sekitarnya.
“Sebelumnya Perhutani berperan serta dalam kegiatan penanaman pohon bersama diantaranya di kawasan lingkungan lahan masyarakat serta di kawasan wisata alam,” kata Edy.
Menanggapi pemberian Piagam Penghargaan tersebut, Administratur Perhutani KPH Lawu Ds, Loesy Triana, dalam keterangannya secara terpisah menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Perhutani Lawu Ds. Khususnya di bidang penataan dokumen lingkungan.
“Saya berharap bisa terus bersinergi dan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, terutama dalam hal pengelolaan dokumen lingkungan agar bisa lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya.
Sekilas KPH Lawu Ds
Perum Perhutani KPH Lawu Ds adalah salah satu unit manajemen di wilayah Divisi Regional Jawa Timur. Wilayah kerjanya seluas 52.256,40 hektare. Seluas 3.026,52 hektare dari luas tersebut sejak tahun 2003 merupakan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dikelola oleh Litbang Kehutanan, sesuai SK Menhut Nomor 290/ Kpts-II/2003 tanggal 26 Agustus 2003. Sedangkan luas kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani KPH Lawu Ds adalah 52.256,40 hektare, berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani Nomor 252/ Kpts/Dir/2015 tanggal 13 April 2015 tentang pembagian kawasan hutan KPH Lawu Ds.
Secara geografis, Perhutani KPH Lawu Ds terletak pada 7 derajat 30 menit 00 detik – 8 derajat 10 menit 00 detik Lintang Selatan dan 110 derajat 58 menit 27 detik – 111 derajat 48 menit 27 detik Bujur Timur. Sesuai RPKH tahun 20014 – 2023 dan tahun 20015 – 2024, pembagian areal kerja pengelolaan hutan KPH Lawu Ds terbagi ke dalam dua Sub Kesatuan Pemangkuan Hutan (SKPH), yaitu SKPH Lereng Lawu Wilis dan SKPH Ponorogo-Pacitan.
Perum Perhutani KPH Lawu Ds terdiri dari 9 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 30 Resort Pemangkuan Hutan (RPH). BKPH Lawu Utara seluas 5.277,10 hektare, meliputi wilayah RPH Manyul, RPH Ngetrep, RPH Banjaran, RPH Salam, dan RPH Campurejo. BKPH Lawu Selatan seluas 5.797,00 hektare, meliputi wilayah RPH Sarangan, RPH Bedagung, RPH Ngancar, dan RPH Genilangit. BKPH Wilis Utara seluas 4,249,80 hektare, meliputi wilayah RPH Karee, RPH Gligi, dan RPH Nglengko. BKPH Wilis Barat seluas 2.887.4,00 hektare, meliputi wilayah RPH Ngebel, RPH Toyomarto, dan RPH Wayang.
BKPH Wilis Selatan seluas 9.040,30 hektare, meliputi wilayah RPH Mendak, RPH Pudak, dan RPH Soko. BKPH Ponorogo Timur luasnya 9.248,50 hektare, meliputi wilayah RPH Bungkal, RPH Sawo, dan RPH Cepoko. BKPH Ponorogo
Foto: Eko Santoso/Kompersh KPH Lawu DS
“Perkuat sinergi, melakukan evakuasi jika sampai terjadi bencana terhadap masyarakat yang terdampak, dan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 karena pandemi belum berakhir,” kata Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko
Selatan luasnya 7.161,00 hektare, meliputi wilayah RPH Slahung, RPH Mrayan, dan RPH Ngrayun. Juga ada BKPH Ponorogo Barat yang luasnya 6,339,30 hektare, meliputi wilayah RPH Guyangan, RPH Krebet, RPH Karangpatihan, dan RPH Watubonang. Serta BKPH Pacitan yang luasnya 1.999,60 hektare, meliputi wilayah RPH Pacitan dan RPH Nawangan.
Kawasan Hutan KPH Lawu Ds terbagi menjadi 4 Bagian Hutan (BH), yaitu BH Gunung Lawu, Gunung Wilis, Pacitan dan Ponorogo. Semuanya merupakan Kelas Perusahaan (KP) Pinus/Getah.
Apel Siaga Bencana
Tiga hari sebelum menerima Penghargaan Lingkungan Hidup tersebut, Perhutani KPH Lawu Ds mengikuti Apel Siaga Bencana hidrometeorologi, yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Apel Siaga Bencana itu diadakan di Alun-alun Kabupaten Ponorogo, Senin, 25 Oktober 2021.
Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, bertindak selaku pembina apel. Di kesempatan itu, di dalam arahannya, Sugiri Sancoko menyampaikan, kegiatan tersebut dilakukan untuk menyiapkan petugas dalam menghadapi musim penghujan dan mengantisipasi bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter meteorologi semisal curah hujan, kelembaban, temperatur, dan angin.
“Contoh bencana hidrometeorologi di antaranya adalah banjir, angin puting beliung, longsor, banjir bandang, abrasi, hingga gelombang pasang,” ujarnya.
Sugiri juga menyampaikan untuk seluruh instansi, baik TNI/ Polri maupun instansi lainnya, untuk segera memetakan daerah-daerah mana saja yang rawan bencana sesuai topografi wilayah. Selain itu, ia juga mengajak seluruh instansi terkait untuk bergotong royong.
“Perkuat sinergi, melakukan evakuasi jika sampai terjadi bencana terhadap masyarakat yang terdampak, dan tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19 karena pandemi belum berakhir,” katanya.
Apel Siaga tersebut dihadiri para pemangku kepentingan setempat. Di antaranya, jajaran Polres Ponorogo, Kodim 0802 Ponorogo, Perhutani KPH Lawu Ds, Perhutani KPH Madiun, TNI/Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo, Satpol PP Ponorogo, Dinas Sosial Ponorogo, Taruna Tanggap Bencana (Tagana), Dinas Pehubungan (Dishub) Ponorogo, Damkar, Pelajar, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI), dan Palang Merah Indonesia (PMI).
Sedangkan Administratur Perhutani KPH Lawu Ds, Loesy Triana, di tempat terpisah menyatakan, pihaknya terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. “Kami akan terus bersinergi dengan stakeholder terkait untuk kerja sama dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan sebagai upaya meminimalisir terjadinya bencana. Kami juga akan terus meningkatkan giat patroli di kawasan hutan dan siap mendukung Pemkab Ponorogo,” katanya.
Loesy menambahkan, persoalan terkait bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup hendaknya menjadi perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. “Harapan ke depan, semoga dengan sinergi tanggap bencana ini semua permasalahan mengenai bencana alam akan teratasi dengan baik,” tambahnya. • DR/Lwds/Eko