• Bersama Presiden Joko Widodo, Perhutani Tanam Mangrove di Cilacap

Foto : Eko Supriyono/Kompersh KPH Banyumas Barat

Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Barat menjadi tuan rumah tatkala Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melakukan kegiatan penanaman pohon mangrove jenis Bakau (Rhizopora), September 2021. Kegiatan penanaman pohon mangrove jenis bakau itu merupakan bagian dari rencana rehabilitasi hutan mangrove nasional. Di tahun 2021, hutan mangrove yang direhabilitasi berdasarkan rencana rehabilitasi hutan mangrove nasional adalah seluas 34 .000 hektare.

Kegiatan penanaman pohon mangrove jenis Bakau (Rhizopora) itu berlangsung pada hari Kamis, 23 September 2021.

Penanaman mangrove oleh Perhutani

KPH Banyumas Barat bersama

Presiden Republik Indonesia, Joko

Widodo, itu tepatnya berlokasi di

Petak 54 A, Resort Pemangkuan

Hutan (RPH) Tritih, Bagian Kesatuan

Pemangkuan Hutan (BKPH) Rawa

Timur, KPH Banyumas Barat.

Sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan turut hadir dalam

acara tersebut. Di antaranya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya; Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo; Bupati Cilacap, Toto Pamuji, beserta jajaran; sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Kehutanan; Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Cimanuk dan Citanduy; Administratur Perhutani KPH Banyumas Barat, Toni Kuspuja, beserta jajaran; Anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Tunggul Dipa; Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Tritih Lor Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap; dan masyarakat sekitar.

Saat menyampaikan sambutan, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, penanaman pohon mangrove jenis bakau itu merupakan bagian dari rencana rehabilitasi hutan mangrove nasional seluas 34.000 hektare tahun 2021. Selain itu, penanaman mangrove juga berguna untuk mengantisipasi perubahan iklim. Selain di Cilacap, kegiatan penanaman mangrove secara serentak juga dilaksanakan di Kalimantan dan Sumatera.

Di kesempatan itu, Administratur Perhutani KPH Banyumas Barat, Toni Kuspuja, menjelaskan, kawasan hutan mangrove Perhutani di Petak 54 A RPH Tritih seluas 28 hektare itu merupakan bagian dari Rehabilitasi Mangrove Nasional, yaitu Mangrove Segara Anakan, yang perlu dijaga kelestariannya termasuk ekosistem di dalamnya.

Peta Mangrove Nasional

Pemerintah saat ini sangat memerhatikan kelestarian hutan mangrove. Salah satunya dengan mencanangkan rencana rehabilitasi hutan mangrove nasional. Hal lain adalah pembuatan Peta Mangrove Nasional (PMN). Pada Rabu, 13 Oktober 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya; Kepala BRGM, Hartono; dan Kepala BIG, Aris Marfai; meluncurkan Peta Mangrove Nasional tahun 2021 di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta. PMN Tahun 2021 merupakan hasil pemutakhiran penyusunan peta yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penyusunan peta tematik mangrove berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian 1:50.000. “One map mangrove ini merupakan langkah tepat untuk terus maju bekerja merehabilitasi mangrove sesuai agenda Presiden. Kita Programkan untuk G20 juga,” ujar Luhut Pandjaitan.

Di kesempatan tersebut, Luhut mengatakan, pengelolaan mangrove perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan perencanaan yang baik, melalui strategi pengelolaan mangrove yang lebih baik. “Kami harap setelah launching ini pemeliharaan, rehabilitasi, konservasi, pemeliharaan, dan perawatan ekosistem mangrove harus dipercepat agar target dapat tercapai,” ujar Menteri Luhut.

Penyusunan PMN tahun 2021 telah melewati serangkaian tahapan yang komprehensif, mulai dari koordinasi penyusunan juknis dan kunci interpretasi, Penyiapan citra satelit dan peta pendukung, Pra-pemrosesan (Pre-processing), Interpretasi citra secara visual (digitasi layar), pengendalian mutu tahap I, penentuan titik sampel untuk cek lapangan, cek lapangan, perbaikan hasil interpretasi berdasar cek lapangan, pengendalian mutu tahap II, kompilasi, analisis dan tabulasi, penyusunan laporan dan pembuatan layout peta, sampai dengan Penetapan Peta Mangrove Nasional.

One Map Policy

Sementara itu, Menteri LHK, Siti Nurbaya, mengatakan, one map merupakan label dari one map policy. Kementerian LHK merupakan wali data one map dengan tematik mangrove. “Peta itu jangan hanya dilihat sebagai kartografik atau gambar namun terdapat unsur politik di dalamnya. Ada rule based, aturan main, kebijakan-kebijakan, kemudian didelineasi, artinya ditentukan garis-garisnya sehingga semua kementerian akan terlibat menjaga dan mengelola mangrove dengan baik,” ujar Siti Nurbaya.

Perubahan tutupan mangrove yang cukup dinamis dalam beberapa tahun terakhir mengakibatkan kegiatan pemutakhiran PMN tahun 2021 penting untuk diselenggarakan dalam rangka mendapatkan data terbaru terkait keberadaan dan sebaran mangrove. “Sesuai arahan Bapak Presiden, PMN menjadi program nasional yang sangat penting, termasuk juga dalam menghadapi G-20. Kalau kita lihat di lapangan, sudah banyak pengalaman dari tahun 1990-an akhir dan tahun 2003, bagaimana mentransformasi dari tambak kemudian direhabilitasi menjadi ekosistem mangrove,” tambah Siti Nurbaya.

Jadi, penanaman pohon mangrove jenis bakau di Petak 54 A RPH Tritih itu menjadi penting. Kegiatan itu merupakan bagian dari rencana rehabilitasi hutan mangrove nasional seluas 34.000 hektare tahun 2021. • DR/Byb/Eko