LINTAS RIMBA WARISAN RIMBA

Perhutani Perkuat Sinergi

dengan Universitas Winaya Mukti

Sumedang - Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, menjadi tempat terjadinya penguatan sinergi di antara Perhutani Divisi Regional (Divre) Jawa Barat dan Banten (Janten) dan Universitas Winaya Mukti (Unwim). Di hotel itu pada Senin, 20 September 2021, Perhutani Divre Janten bersama Unwim menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi, dengan turut mewujudkan kelestarian hutan serta untuk menyelaraskan program kegiatan pendidikan, pembelajaran dan pengembangan di bidang kehutanan pada wilayah kerja Perhutani Divre Janten.

Sejumlah pemangku kepentingan hadir di acara tersebut. Di antaranya adalah Kepala Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Amas Wijaya, beserta jajaran; Rektor Unwim, Ai Komariah; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Epi Kustiawan, beserta jajaran; Dekan Fakultas Kehutanan, Sri Wilujeng; Kepala Unit Perbenihan tanaman kehutanan, Dede Mahludi; Civitas Akademika Unwim, serta para mahasiswa Fakultas Kehutanan Unwim.

Di kesempatan itu, Amas Wijaya mengatakan, dalam kondisi saat ini, kolaborasi dan inovasi merupakan suatu keharusan. Sebab, untuk mewujudkan suatu kegiatan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu kelompok saja.

“Kami sangat menyambut baik MoU ini, karena semakin banyak yang memberikan kontribusi terhadap suatu kegiatan diharapkan bisa mendatangkan hasil yang optimal. Kami atas nama Perhutani mengucapkan terima kasih, serta kami berharap dengan adanya MoU ini dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Perhutani Divre Janten dengan Universitas Winaya Mukti. Mari kita bersama-sama kembangkan bidang kehutanan di Jawa Barat menjadi juara lahir batin seperti visi misi Pemprov Jabar, dengan dukungan dari segenap civitas akademika Unwim serta Dinas Kehutanan Jawa Barat,” katanya.

Sementara Ai Komariah mengucapkan terima kasih kepada Perhutani Divre Janten atas perhatiannya dan kesediaan menandatangani MoU dengan Unwim. “Pada kesempatan ini kami menandatangani MoU bersama Perhutani Divre Janten yang disaksikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Semoga MoU ini dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar, tidak hanya untuk Fakultas Kehutanan, namun untuk seluruh fakultas yang ada di Unwim,” ucapnya.

Sedangkan Epi Kustiawan menyampaikan terima kasih kepada Perhutani yang telah bersedia berkolaborasi dengan Unwim. “Kami sangat mendukung adanya MoU antara Perhutani dengan Unwim, karena kegiatan ini sejalan dengan visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Jabar juara lahir batin, inovasi dan kolaborasi. Diharapkan kolaborasi ini dapat terus meningkatkan sinergi antara Perhutani, Unwim, serta Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat,”

Foto : M. Isnan/Kompersh Divre Janten

tuturnya. • DR/DivreJanten/Isn

Bersama Bupati Pati,

Perhutani Evaluasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2021

Pati - Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pati mengadakan rapat evaluasi distribusi pupuk bersubsidi tahun 2021. Acara dalam rangka pemerataan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu, 1 September 2021. Bupati Pati, Haryanto, hadir di acara tersebut bersama Kepala Polisi Resor Pati, Christian Tobing; Dandim, Adi Ilham Zamani; dan perwakilan dari DPRD, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta produsen pupuk.

Melalui Kepala Sub Seksi (KSS) Komunikasi Perusahaan KPH Pati, Sugoto, Administratur Perhutani KPH Pati, Arif Fitri Saputra, memaparkan, di Kabupaten Pati ada 84 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan anggota kurang lebih 21.000 petani. “Perhutani mendukung usulan pupuk bersubsidi dengan cara LMDH membuat usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ke KPH, kemudian diteruskan ke Dinas Pertanian Kabupaten,” tutur Sugoto.

Di kesempatan yang sama, Bupati Pati, Haryanto, mengatakan, petani hutan harus mendapatkan pupuk bersubsidi. “Syaratnya harus berkoordinasi dan telah tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar di Dinas Pertanian Kabupaten. Kami minta dukungan semua pihak, terutama aparat, untuk mengawal distribusi pupuk bersubsidi sehingga tidak ada penyelewengan,“

tegasnya. • DR/Pti/Gto

Foto : Mashudi/Kompersh KPH Pati

Perhutani Dukung Pengembangan Budi Daya Porang di Bondowoso

Foto : Umi Mudjiastuti/Kompersh KPH Bondowoso

Bondowoso - Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso mendukung penyediaan lahan di kawasan hutan produksi untuk pengembangan budi daya tanaman porang yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Bondowoso. Hal itu disampaikan Administratur Perhutani KPH Bondowoso, Andi Adrian Hidayat, dalam sambutan di acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, Jumat, 3 September 2021.

“Sejauh tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, kami siap mendukung dan saya berharap Pemerintah Daerah dan DPRD serta Stakeholder lainnya juga ikut terjun langsung dalam pengawalan dan pengawasan untuk memastikan bahwa hasil budi daya porang nantinya betul-betul dapat dinikmati oleh masyarakat,” ujar Andi.

Andi menyebut, jangan sampai nanti hasil panen justru dinikmati oleh para tengkulak atau cukong yang memiliki modal besar dan pada akhirnya mendatangkan kesengsaraan bagi petani porang. Lebih lanjut, dia menjelaskan, pemanfaatan kawasan hutan untuk pengembangan porang akan diawali dengan kegiatan pendataan petani, penentuan kawasan hutan yang akan dimanfaatkan seperti lokasi dan keluasan lahan.

“Tentu harus melalui kajian dari beberapa aspek, pembuatan berita acara kesepakatan antar pihak, terkait hak dan kewajiban termasuk bagi hasil yang harus diserahkan kepada Perhutani yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama,” imbuh Andi.

Sementara itu, pimpinan BNI Bondowoso, Lucky Perdana Yudistira, mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan penuh dalam rangka budi daya tanaman porang oleh petani di Kabupaten Bondowoso. Pihaknya juga siap memberikan pinjaman modal kepada petani melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang suku bunganya sangat rendah dan dapat terjangkau oleh masyarakat.

“Untuk mendapatkan dana KUR, petani akan dipermudah. Yang terpenting, sudah ada legitimasi jelas yang dapat dipertanggungjawabkan dan pengakuan dari Perhutani melalui PKS,” pungkasnya.

Acara FGD itu terselenggara atas inisiatif 3 intansi, yaitu Perhutani KPH Bondowowo, Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, dan Bank BNI 1946 Cabang Bondowoso. Hadir di acara itu antara lain Ketua Fraksi PPP DPRD, Ketua Asosiasi Petani Porang, Perwakilan LMDH, Ikatan Sarjana NU yang membidangi Gerakan Ekonomi Masyarakat dari sektor Pertanian, serta Petani Porang Kabupaten Bondowoso. • DR/

Bdo/Ylt

Ajak LMDH Randublatung Berinovasi,

Perhutani Lakukan Sarasehan

Foto : Soeharmanto Tiluk/Kompersh KPH Randublatung

Randublatung - Pada Rabu, 10 September 2021, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung menggelar sarasehan dengan segenap Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di wilayah kerja Perhutani KPH Randublatung. Kegiatan itu dalam rangka upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa hutan serta membangun hutan lestari.

Kegiatan yang digelar dengan Protokol Kesehatan Covid-19 ini diikuti segenap Pengurus LMDH di wilayah kerja Perhutani KPH Randublatung yang meliputi 34 desa dari 5 kecamatan di Kabupaten Blora. Pelaksanaannya dilakukan di 9 tempat dengan waktu yang berbeda, sehingga tidak menimbulkan kerumunan di masa PPKM.

Administratur Perhutani KPH Randublatung, Dewanto, di sela pelaksanaan sarasehan hari ke-5 yang bertempat di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Beran, menyampaikan, sarasehan itu dilaksanakan guna mengajak LMDH untuk mempunyai inovasi. Juga untuk menggali potensi kawasan hutan yang masih bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat desa hutan.

“Banyak hal yang masih bisa digali dan dikembangkan dalam kawasan hutan. Misalkan budi daya tanaman buah, wisata, empon empon, dan lain-lain. Sehingga, LMDH yang ada ini bisa berkembang dan mendapatkan hasil yang berkelanjutan, dan menjadikan LMDH yang mandiri serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” lanjut Dewanto.

Sementara itu, Ketua Paguyuban LMDH Randublatung, Sumaji, menyambut baik dan menyampaikan terima kasih kepada Perhutani KPH Randublatung atas kegiatan ini. “Kami selaku ketua paguyuban LMDH se-KPH Randublatung merasa senang atas kegiatan sarasehan ini. Di dalam sarasehan ini akan memunculkan gagasan-gagasan baru terkait peningkatan petani hutan dalam menuju Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera,” ujar

Sumaji. • DR/Rdb/Hmt

Bahas Rehabilitasi Mangrove,

Kemenko Marves RI Kunjungi Perhutani KPH Purwakarta

Foto : Yayat Sudrajat/Kompersh KPH Purwakarta

Purwakarta - Kantor Perhutani KPH Purwakarta menjadi lokasi saat Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Purwakarta menerima Kunjungan Kerja Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenko Marves RI), Selasa, 14 September 2021. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka rehabilitasi pohon mangrove menggunakan teknologi drone. Hadir di kegiatan itu perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Hutan Produksi, Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, serta Administratur Perhutani KPH Purwakarta.

Di kesempatan itu, Administratur Perhutani KPH Purwakarta, Uum Ma’sum, menyampaikan terima kasih kepada Satker Kementerian Koordinator Kemaritiman atas kunjungan ke wilayah Perhutani KPH Purwakarta. “Adanya uji coba drone ini diharapkan dapat merealisasikan tanaman mangrove agar tidak terjadi abrasi. Di dalam kegiatan ini akan dilaksanakan uji coba drone di Petak 9 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Pakis, Cikeruh, yang masuk ke dalam wilayah administrtif Desa Karya Bakti, Kecamatan Batujaya,” ucapnya.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Zaenudin, menyampaikan, program penanaman mangrove dengan sistem drone bisa memercepat penanaman yang tidak bisa terjangkau. “Selain melakukan uji coba drone, dilakukan juga penelitian benih di Petak 43, RPH Cibuaya, BKPH Cikiong, KPH Purwakarta, yang masuk wilayah administratif Desa Sendari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kegiatan ini dibagi menjadi beberapa tim yang melakukan uji coba dengan sistem tipe ekosistem mangrove yang diprioritaskan untuk konservasi. Mangrove yang rusak wajib direhabilitasi dalam jenis pohon mangrove utama di Indonesia. Ada beberapa jenis pohon mangrove yang ditanam, di antaranya Bruguera spp, Rizophora Apiculate, R. Mucronata, dan R. Stylosa,” pungkasnya. • DR/Pwk/Yat

Di Parengan, Perhutani Sosialisasikan Kebijakan dan Mekanisme Agroforestry

Tuban - Pada Rabu, 13 Oktober 2021, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Parengan melakukan Sosialisasi Kebijakan dan Mekanisme Agroforestry kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di wilayahnya. Kegiatan itu dilaksanakan di Kantor Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Montong, KPH Parengan. Sosialisasi tersebut dilakukan dalam rangka rencana bagi hasil atau sharing hasil hutan bukan kayu, termasuk mekanisme pembagian hasil agroforestry jagung dan padi.

Acara tersebut diikuti sembilan LMDH dan Kepala Desa di Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, yang masuk wilayah pangkuan kerja BKPH Montong. Di antaranya adalah Kepala Desa Tanggulanging, Kepala Desa Talang Kembar, Kepala Desa Montong Sekar, Kepala Desa Sumurgung, Kepala Desa Maindu, Kepala Desa Jetak, Kepala Desa Pakel, Kepala Desa Tengger Wetan, dan Kepala Desa Bringin. Sementara dari pihak Perhutani hardir Kepala Seksi Produksi, Nanang Sunaryo; Kepala Seksi Perencanaan, Dadang AJ; dan Asisten Perhutani (Asper) BKPH Montong, Yaksim, beserta jajaran.

Di kesempatan itu, Wakil Administratur Perhutani KPH Parengan, Choirul Huda, mengatakan, proses agroforestry bisa dilaksanakan karena sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan. “Diharapkan dalam pertemuan ini ada satu pandangan yang sama dalam mencapai kesepakatan bersama, supaya kegiatan bisa berjalan lancar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Dagangan, Abdul Wahab, mengatakan, pihak Desa bersama LMDH akan membantu program Agroforestry ini. “Yang penting, pengarap tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan Perhutani dan tentunya saling menyepakati dalam bentuk PKS,” katanya. • DR/

Prg/Ags

Foto : Kompersh KPH Parengan