liNTaS Rimba WaRiSaN Rimba

Perhutani dan PT BSI Tandatangani Serah Terima Lahan Kompensasi

Foto : Nanjar Munandar/Kompersh Kanpus

Jakarta - Pada Selasa, 20 Oktober 2020, Perum Perhutani dan PT Bumi Suksesindo (PT BSI) melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan kompensasi. Lahan seluas 100,32 hektar yang telah direbosiasi itu berada di wilayah administratif Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Acara itu berlangsung di ruang rapat Kantor Perhutani Pusat lantai 20, Jakarta. Direktur Utama Perum Perhutani, Wahyu Kuncoro, dan Direktur Utamat PT BSI, Adi Sukri. Mereka didampingi Direktur Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Perhutani, Ahmad Ibrahim; Direktur SDM, Umum dan IT Perhutani, Kemal Sudiro; Sekretaris Perusahaan Perhutani, Asep Rusnandar, beserta jajaran; dan Direktur PT BSI, Cahyono Seto, beserta jajaran.

Wahyu Kuncoro menyampaikan, Perhutani merupakan BUMN Kehutanan yang mengelola sumber daya hutan, khususnya di Pulau Jawa dan Madura, seluas lebih dari 2,4 juta hektare dengan prinsip 3P (People, Planet, Profit). Artinya, senantiasa memerhatikan keseimbangan lingkungan dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui akses/keterlibatan dalam kelola hutan, serta menjaga Perusahaan menjalankan proses bisnis yang berwawasan lingkungan. "Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.27/Menlhk/Setjen/ Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dibebani kewajiban di antaranya menyediakan lahan kompensasi dan reboisasi pada

Foto : Nanjar Munandar/Kompersh Kanpus

lahan kompensasinya,” kata Wahyu dalam kesempatan itu.

Wahyu menyebut, PT BSI telah menyelesaikan kewajibannya mereboisasi sebagian lahan kompensasi. "Ke depan masih ada yang perlu diselesaikan kewajibannya dari total keseluruhan lahan kompensasi itu. Semoga kegiatan reboisasi selanjutnya dapat berjalan lancar sesuai harapan, dan tentunya melalui mekanisme dan aturan yang berlaku,” tambah Wahyu.

Wahyu pun berharap, lahan kompensasi yang disediakan PT BSI betul-betul clear and clean, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Ia juga menyampaikan, pihaknya sangat membuka kesempatan bekerjasama di bidang lain.

Sementara Direktur PT BSI, Cahyono Seto, menyampaikan, pihaknya telah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.812/Menhut-II/2014 dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18/1/IPPKH/PMDN/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi pertambangan emas DMP, serta sarana dan prasarananya dengan luas ± 992,86 Hektare yang berada di wilayah kerja Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan. Menurut dia, sampai saat ini PT BSI telah memenuhi kewajiban lahan pengganti seluas 630,96 Hektare yang secara administratif terletak di Kabupaten Bondowoso sesuai Berita Acara Tata Batas (BATB) lahan kompensasi tanggal 27 April 2016 dan Penetapan Lahan Kompensasi menjadi Kawasan Hutan, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2506/MenLHK-PKTL/ KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 28 April 2017. Cahyono Seto juga mengapresiasi dukungan Perhutani selama ini, sehingga proses IPPKH serta kewajiban melaksanakan reboisasi berjalan lancar. “Terima kasih atas support dan bantuan Perhutani selama ini. Semoga hubungan kerja sama ini terus berjalan dengan baik,” tambahnya.

Sesuai Permen LHK Nomor P.27/ Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, kompensasi atas lahan pengganti dengan ratio minimal 1:2. Jadi, PT BSI harus menyiapkan lahan pengganti seluas ± 1.985,72 Hektare. Selain Lahan Kompensasi yang berada di Kabupaten Bondowoso, PT BSI juga telah menyerahkan Lahan Kompensasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI seluas ± 1.385,732 Hektare yang berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 004/BSI-JKT/ BAST-LK/I/2016 dan BA.2/MENLHKPKTL/RPP/PKTL.0/1/2016 tanggal 15 Januari 2016. Terhadap Lahan Kompensasi tersebut, PT BSI masih memiliki kewajiban mereboisasinya, mengingat sampai saat ini reboisasi yang telah diselesaikan baru seluas 100,32 Hektare. • DR

Perhutani KPH Garut Jalin Kerja Sama Tripartit Wisata Panorama Alam Bertaraf Internasional

Foto : Iman Nurdin/Kompersh KPH Garut

Garut - Pada Jumat, 4 Juli 2020, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Garut menjalin kerja sama pengembangan wisata bertaraf internasional secara Tripartit melalui penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Karacak Mekar Tani dan Mitra pengelola wisata PT Abirama Anugerah Abadi. Acara itu berlangsung di aula Kantor Perhutani KPH Garut. Hadir di acara itu, Administratur Perhutani KPH Garut, Nugraha; Ketua LMDH Karacak Mekar Tani, Upun; dan wakil dari PT Abirama Anugerah Abadi, Ade Hamdani.

Obyek kesepakatan kerja sama itu adalah pemanfaatan jasa lingkungan pengembangan wisata alam Cirorek Leisure Park yang ada di Petak 49 I, 50.E1, 50.E3, 50.F1, 50.F2, dan petak 50.G3, di kawasan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Karangpawitan pada Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cibatu, dengan luas rencana 18,37 hektare. Kawasan itu termasuk wilayah administratif Hutan Pangkuan Desa Karya Mekar, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Administratur Perhutani KPH Garut, Nugraha, mengatakan, lokasi wisata Cirorek Leisure Park awalnya adalah sebuah arena downhill komunitas sepeda gunung dan motor trabas. Lalu diusulkan oleh mitra PT Abirama Anugerah Abadi sebagai lokasi kerja sama. “Dalam Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan KPH Garut, sudah termasuk klaster wisata. Pendapatan wisata ini merupakan andalan KPH Garut setelah getah dan agro,” ujar Nugraha.

Di kesempatan itu, mewakili PT Abirama Anugerah, Ade Hamdani, menyatakan, destinasi wisata yang dikelolanya bisa memenuhi kebutuhan semua kalangan. Mulai dari anak-anak hingga orang tua, keluarga, backpacker, korporasi, milenial, komunitas, serta pendatang atau wisatawan mancanegara.

“Kami sudah menyiapkan ‘siteplan‘ dan anggaran biaya untuk rencana pengembangan downhill sepeda, cafe resto outdoor, fasilitas jembatan, game forest, playground, fasilitas umum, sponsor, wahana panahan, dan pacuan kuda,” pungkasnya. • DR/Grt/Imn

Perhutani KPH Pati Gelar Opening Meeting untuk FSC Audit Controlled Wood

Pati - Pada Senin, 31 Agustus 2020, Perhutani KPH Pati melakukan opening meeting Audit Surveillance Forest Stewardship Council (FSC) Controlled Wood siklus-2. Ajang itu dilaksanakan PT Standard Global Services (SGS) Indonesia selama tiga hari, pada 31 Agustus – 2 September 2020. Tempatnya di aula serbaguna Kantor KPH Pati.

Tim pendamping dari Divisi Regional Jateng, Expert Madya Kesisteman dan Divisi IT, Iskak Pratomo Suprihadi, hadir di acara tersebut bersama Administratur Perhutani KPH Pati, Edrian Sunardi, serta segenap PIC Kantor Perhutani KPH Pati, dan perwakilan dari Perencanaan Hutan Wilayah (PHW) IV Rembang. Di kesempatan itu, Administratur Perhutani KPH Pati, Edrian Sunardi, memerkenalkan seluruh jajarannya kepada Auditor PT SGS, serta memberikan penjelasan tentang kegiatan pengelolaan hutan di KPH Pati. Edrian berharap, audit FSC Controlled Wood dapat berjalan lancar sesuai harapan tim auditor surveillance dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan.

Sementara Leader Head Auditor, Furry Milano, mengatakan, ada lima kriteria yang harus dipatuhi oleh Perhutani KPH Pati. Pertama mengenai sirkulasi penjualan kayu yang harus diketahui asalusulnya atau tidak diperkenankan melakukan penebangan pohon secara ilegal (illegal logging). Kedua, tidak diperkenankan menebang pohon di daerah konflik yang belum terselesaikan masalahnya atau melanggar hak-hak sipil atau tradisional. Ketiga, tidak merusak areal kawasan hutan dengan konservasi tinggi, baik hutan primer maupun hutan sekunder. Keempat, tidak mengkonvensi hutan alam. Dan kelima, tidak mengelola hutan dengan tanaman rekayasa genetik.

“Target utama tim auditor adalah melakukan cek administrasi bidang Perencanaan, Produksi, dan Keuangan di hari kedua. Sedangkan di hari terakhir, tim melakukan verifikasi pada bidang Sosial Lingkungan, HKTA,” imbuhnya.

Auditor dan tim pendamping kemudian melakukan tinjauan lapangan pada lokasi bekas tebangan wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sukolilo, BKPH Kuwawur, dan BKPH Lunggoh. Serta melakukan wawancara bersama stakeholder sebelum melakukan evaluasi. • DR/

Pti/Sgt

Foto : Kompersh KPH Pati

Perhutani KPH Balapulang Serahkan Bantuan untuk Masjid di Brebes

Foto : Wasmo/Kompersh KPH Balapulang

Brebes - Bertempat di Masjid Al-Husna, Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Jumat, 11 September 2020, Perhutani KPH Balapulang menyerahkan bantuan Bina Lingkungan (BL) Tahun 2020 sebesar 16 juta Rupiah. Bantuan itu diserahkan untuk dua sarana ibadah yang berada di Kabupaten Brebes. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Administratur Perhutani KPH Balapulang, A. Fadjar Agung Susetyo, kepada perwakilan penerima, yaitu Ustadz H. Achmad Thantowi dan Ustadz Cipto, masing-masing sebesar 8 juta Rupiah.

Administratur Perhutani KPH Balapulang, A. Fadjar Agung Susetyo, menjelaskan, pemberian dana bantuan itu merupakan bentuk kepedulian Perhutani KPH Balapulang terhadap masyarakat Brebes, khususnya untuk sarana ibadah. Perhutani pun berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masing-masing penerima.

Sementara Pengurus Masjid Al-Husna, Ustadz H. Achmad Thantowi, mewakili penerima, mengucapkan terima kasih atas perhatian Perhutani KPH Balapulang. “Bantuan yang telah diberikan Perhutani ini akan kami gunakan untuk pembangunan sarana prasarana masjid, sehingga dapat meningkatkan semangat dan kekhusyukan para jamaah dalam beribadah,’’ pungkasnya. • DR/Blp/Was

Bersama Bupati Lebak dan Forkopimda Banten, Perhutani Gelar FGD Geopark Bayah Dome

Foto : Luckyta/Kompersh KPH Banten

Banten - Bersama Pemerintah Kabupaten Lebak, Perhutani KPH Banten menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Membangun Sinergitas dalam Pengembangan Keragaman Potensi Wisata Warisan Geologi Bayah Dome menuju Geopark Nasional”. FGD tersebut diadakan di Aula Multatuli, Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, Rabu, 16 September 2020.

Administratur Perhutani KPH Banten, Noor Rochman, hadir di acara itu bersama Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya; Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, Eko Palmadi; Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Ahmad Munawir; Pimpinan PT Aneka Tambang, Hartono; Pimpinan PT Cemindo Gemilang, Adul Kusmono; dan Ketua Tim Penelitian Pengembangan Geopark Universitas Padjadjaran, Mega. Di dalam sambutannya, Noor Rochman mengatakan, Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum, memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumber daya hutan negara di Pulau Jawa dan Madura. Peran strategis Perhutani adalah mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya, dan perekonomian masyarakat perhutanan. Di dalam mengelola perusahaan, Perhutani menghargai seluruh aturan mandatory dan voluntary guna mencapai Visi dan Misi perusahaan.

“Sekalipun sudah ada Perpres Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur

Pengembangan Taman Bumi (Geopark), namun pengembangan Geopark sebagaimana dimaksud saat ini belum ada di Perhutani. Di kawasan hutan Perhutani KPH Banten secara eksisting terdapat sebaran Geodiversity, meliputi Goa Langir, Karang Bokor, Pantai Pulo Manuk, Cibobos, Karang Beureum, dan Air Panas Citando,” terangnya.

Lebih lanjut, Noor Rochman menambahkan, rencana Pengembangan Geopark khususnya yang berada di wilayah Perhutani KPH Banten, agar dikaji lebih komprehensif,

Blora - Bertempat di Wana Wisata Goa Terawang, Perhutani KPH Blora bersama Kejaksaan Negeri Blora melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) membahas penanganan Gangguan Keamanan Hutan (Gukamhut) di wilayah Perhutani KPH Blora, Jumat, 23 Oktober 2020. Kegiatan tersebut dihadiri Administratur Perhutani KPH Blora, Agus Widodo; dan Kepala Kejaksaan Negeri Blora, Yohanes Avilla Agus Awanto; beserta jajaran masingmasing. Selesai melaksanakan FGD, para peserta lalu melakukan kegiatan bersih lingkungan bersama di sekitar Wana Wisata Goa Terawang, dilanjutkan menikmati keindahan alam di lokasi wisata KPH Blora yang telah siap menerima kunjungan dengan penerapan protokol kesehatan. Di kesempatan itu, Administratur Perhutani KPH Blora, Agus Widodo, menyatakan, pentingnya bersinergi dengan stakeholder dalam menjaga keamanan dan kelestarian hutan, khususnya wilayah hutan Perhutani KPH Blora yang notabene tegakan pohon berumurnya masih sangat banyak. mengingat kondisi eksisting saat ini terdapat Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Selain itu, Perhutanan Sosial telah terbit 17 Surat Keputusan dengan skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK), sedangkan yang masih dalam proses sebanyak 4 SK.

Sementara Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, menjelaskan, tujuan pengembangan Geopark Bayah Dome ini adalah untuk memeroleh gambaran tentang potensi, tantangan, dan langkahlangkah strategis yang dilakukan

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Blora, Yohanes Avilla Agus Awanto, menyatalan apresiasi terhadap Perhutani KPH Blora yang telah menggelar kegiatan ini. “FGD seperti ini bisa memberikan pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan Geopark Bayah Dome di Kabupaten Lebak. Juga untuk memetakan peluang kemitraan melalui program pengembangan kerja sama dan peran aktif dalam pengelolaan Geopark Bayah Dome, serta merumuskan model pendekatan pembangunan kawasan Geopark Bayah Dome oleh para pemangku kepentingan. Hal itu dalam rangka upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian bagi masyarakat secara berkelanjutan. •

Perhutani KPH Blora dan Kejaksaan Negeri Blora Gelar FGD Penanganan Gukamhut

DR/Btn/AJB solusi bagi segenap pihak terkait gangguan keamanan hutan. Walaupun gangguan keamanan sulit dihilangkan, setidaknya bisa mendekati keberhasilan atau meminimalkannya,” ujarnya. • DR/Blr/Rus

Foto : Rush A/Kompersh KPH Blora