Optimalisasi Peran LMDH di Tegal dalam NKK

Peran lembaga masyarakat desa hutan (lmdh) terus dioptimalkan. Optimalisasi peran lmdh itu dalam rangka melaksanakan program Perhutanan sosial. Perum Perhutani selalu melakukan upaya-upaya optimalisasi peran lmdh di seluruh wilayah hutan yang menjadi pangkuannya. salah satu cara optimalisasi itu adalah dengan menjalin kesepakatan kerja sama kemitraan kehutanan bersama lmdh. hal itu juga terlihat dalam momen penandatanganan naskah kesepakatan kerja sama kemitraan kehutanan itu bersama lmdh di tegal.

Program Perhutanan Sosial terus digelorakan. Di dalam rangka menyukseskan program Perhutanan Sosial (PS) dengan skema Pengakuan dan

Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK), Perum Perhutani

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH)

Pekalongan Barat melaksanakan penandatanganan Naskah

Kesepakatan Kerjasama (NKK)

Kemitraan Kehutanan bersama

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Acaranya diadakan di aula

Kantor Perhutani KPH Pekalongan

Barat, Jl Raya Procot Slawi-Tegal No. 43, Kamis, 8 Oktober 2020.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian proses pelaksanaan Kulin KK sebelum diajukan ke Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (KLHK) di

Jakarta. Para pemangku kepentingan hadir di acara tersebut. Di antaranya adalah Ketua Kelompok

Kerja Perhutanan Sosial Desa

Ganggawang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Syaeful Rohman. Ia datang beserta perwakilan 4 LMDH yaitu LMDH Damar Jati, LMDH Labuhan Bulan, LMDH Sumber Rejeki, dan LMDH Baribis Jaya.

Jangka waktu kerja sama dalam NKK tersebut disepakati selama dua tahun, sesuai surat edaran Direktur Operasi Perum Perhutani terkait tinjauan hukum tentang PS dan PHBM. Sebelumnya, Perhutani KPH Pekalongan Barat sudah melaksanakan penandatanganan NKK dengan 26 LMDH.

Administratur Perhutani KPH Pekalongan Barat, Gunawan Catur HR, menyampaikan, pihaknya siap mendukung program Perhutanan Sosial dari KLHK guna mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Di kesempatan itu, ia pun berpesan agar para Ketua LMDH segera menindaklanjuti kelengkapan persyaratan administrasi Kulin KK dan disampaikan kepada anggotanya, sehingga bisa segera diproses ke KLHK di Jakarta. Gunawan juga berharap, semoga pemberian akses kelola kawasan hutan melalui skema Kulin KK ini dapat mengoptimalkan potensi lahan yang dikelola Perhutani KPH Pekalongan Barat. Berupa pengamanan tegakan dengan pola sharing kayu dan non kayu, tumpangsari dengan tanaman semusim, pemanfaatan lahan di bawah tegakan dengan pembuatan wisata rintisan, pemanfaatan sumber dan aliran air, serta memanfaatkan jasa lingkungan semisal ekowisata dan keanekaragaman hayati, serta rehabilitasi kawasan perlindungan sesuai dengan aturan yang ada.

Di kesempatan yang sama, Ketua Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Desa Ganggawang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Syaeful Rohman, menyampaikan terima kasih kepada Perhutani KPH Pekalongan Barat yang sudah senantiasa mendukung program kerja sama Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan bagi masyarakat sekitar hutan. Ia

Foto: Wawang Kusuma Kompersh KPH Pekalongan Barat

Foto: Wawang Kusuma Kompersh KPH Pekalongan Barat

berharap, kerja sama itu akan dapat berjalan dengan baik.

meliputi Tiga kabupaten

Perhutani KPH Pekalongan Barat sendiri adalah salah satu unit manajemen di wilayah Divisi Regional Jawa Tengah. Kerja sama Kulin KK dengan LMDH adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan Perhutani KPH Pekalongan Barat. Ada sejumlah kegiatan lagi yang mereka lakukan untuk mengoptimalkan peran dan kinerja masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

KPH Pekalongan Barat memangku kawasan hutan dengan luas wilayah 40.743,76 Hektare. Wilayah seluas itu meliputi kawasan hutan yang berada di Kabupaten Brebes seluas 27.201,70 hektare (66,71 %), Kabupaten Tegal seluas 8.370,83 hektare (20,55 %), dan Kabupaten Pemalang seluas 5.171,23 hektare (12,69 %). Berdasarkan fungsinya, wilayah hutan itu terdiri dari Hutan Produksi seluas 8.450,20 Hektare (20,74%), Hutan Lindung 10.252,62 Hektare (25,16%), dan HPT seluas 22.040,94 Hektare (54,10%).

Wilayah areal kerja KPH Pekalongan Barat berbatasan dengan wilayah KPH-KPH lain. Di sebelah utara, berbatasan dengan KPH Balapulang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dan secara administratif termasuk Kabupaten Tegal. Di sebelah timur, berbatasan dengan KPH Pemalang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dan secara administratif termasuk Kabupaten Pemalang. Di sebelah selatan, berbatasan dengan KPH Banyumas Barat Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dan secara administratif termasuk Kabupaten Banyumas. Dan di sebelah barat, berbatasan dengan KPH Kuningan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan secara administratif termasuk Kabupaten Kuningan. Guna kepentingan kegiatan perencanaan, wilayah hutan KPH Pekalongan Barat dikelompokkan ke dalam tiga bagian hutan dengan kelas hutan Pinus dengan jenis tanah tiap-tiap bagian. Ketiganya adalah Bagian Hutan Bumiayu (9.468,70 Hektare), yang jenis tanahnya Asosiasi Latosol Coklat Kemerahan,

Latosol Coklat, Latosol Coklat Tua

Kemerahan dan Coklat; Bagian Hutan Bantarkawung (17.733,00 Hektare), dengan jenis tanah Latosol Coklat

Tua Kemerahan dan Coklat, Asosiasi Latosol Coklat dan Regosol Kelabu, Latosol Merah Kekuningan; serta Bagian Hutan Bumijawa (13.542,06 Hektare), yang jenis tanahnya Latosol Coklat Tua Kemerahan dan Coklat, Asosiasi Latosol Coklat dan Regosol Kelabu, Padsolik Merah Kekuningan dan Campur Regosol, Andosol Coklat Kekuningan.

Sedangkan dalam pembagian wilayah kerjanya, pengelolaan hutan KPH Pekalongan Barat terbagi ke dalam 5 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH). Yaitu, BKPH Salem seluas 10.072,52 Hektare (termasuk wilayah Kabupaten Brebes meliputi Kecamatan Salem ); BKPH Bantarkawung seluas 9.516,13 Hektare (termasuk wilayah Kabupaten Brebes meliputi Kecamatan Bantarkawung dan Bumiayu); BKPH Paguyangan seluas 7.613,05 Hektare (termasuk wilayah Kabupaten Brebes meliputi Kecamatan Sirampog dan Paguyangan); BKPH Bumijawa seluas 6.239,29 Hektare (termasuk wilayah Kabupaten Tegal meliputi Kecamatan Bumijawa); dan BKPH Moga seluas 7.302,77 Hektare (termasuk wilayah Kabupaten Pemalang meliputi Kecamatan Moga dan Pulosari serta Kabupaten Tegal Kecamatan Jatinegara). Masingmasing BKPH tersebut punya 4–5 Resort Pemangkuan Hutan (RPH). Di KPH Pekalongan Barat terdapat 22

RPH. • DR/Pkb/W2N