rimbadaya
Optimalisasi
Peran LMDH di Tegal dalam NKK Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terus dioptimalkan. Optimalisasi peran LMDH itu dalam rangka melaksanakan program Perhutanan Sosial. Perum Perhutani selalu melakukan upaya-upaya optimalisasi peran LMDH di seluruh wilayah hutan yang menjadi pangkuannya. Salah satu cara optimalisasi itu adalah dengan menjalin kesepakatan kerja sama kemitraan kehutanan bersama LMDH. Hal itu juga terlihat dalam momen penandatanganan naskah kesepakatan kerja sama kemitraan kehutanan itu bersama LMDH di Tegal.
P
rogram Perhutanan Sosial terus digelorakan. Di dalam rangka menyukseskan program Perhutanan Sosial (PS) dengan skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK), Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Barat melaksanakan penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Kemitraan Kehutanan bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Acaranya diadakan di aula Kantor Perhutani KPH Pekalongan Barat, Jl Raya Procot Slawi-Tegal No. 43, Kamis, 8 Oktober 2020. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian proses pelaksanaan Kulin KK sebelum diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta. Para pemangku kepentingan hadir di acara tersebut. Di antaranya adalah Ketua Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Desa Ganggawang, Kecamatan Salem,
72 DUTA Rimba
Kabupaten Brebes, Syaeful Rohman. Ia datang beserta perwakilan 4 LMDH yaitu LMDH Damar Jati, LMDH Labuhan Bulan, LMDH Sumber Rejeki, dan LMDH Baribis Jaya. Jangka waktu kerja sama dalam NKK tersebut disepakati selama dua tahun, sesuai surat edaran Direktur Operasi Perum Perhutani terkait tinjauan hukum tentang PS dan PHBM. Sebelumnya, Perhutani KPH Pekalongan Barat sudah melaksanakan penandatanganan NKK dengan 26 LMDH. Administratur Perhutani KPH Pekalongan Barat, Gunawan Catur HR, menyampaikan, pihaknya siap mendukung program Perhutanan Sosial dari KLHK guna mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Di kesempatan itu, ia pun berpesan agar para Ketua LMDH segera menindaklanjuti kelengkapan persyaratan administrasi Kulin KK dan disampaikan kepada anggotanya, sehingga bisa segera diproses ke KLHK di Jakarta.
Gunawan juga berharap, semoga pemberian akses kelola kawasan hutan melalui skema Kulin KK ini dapat mengoptimalkan potensi lahan yang dikelola Perhutani KPH Pekalongan Barat. Berupa pengamanan tegakan dengan pola sharing kayu dan non kayu, tumpangsari dengan tanaman semusim, pemanfaatan lahan di bawah tegakan dengan pembuatan wisata rintisan, pemanfaatan sumber dan aliran air, serta memanfaatkan jasa lingkungan semisal ekowisata dan keanekaragaman hayati, serta rehabilitasi kawasan perlindungan sesuai dengan aturan yang ada. Di kesempatan yang sama, Ketua Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Desa Ganggawang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Syaeful Rohman, menyampaikan terima kasih kepada Perhutani KPH Pekalongan Barat yang sudah senantiasa mendukung program kerja sama Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan bagi masyarakat sekitar hutan. Ia
NO. 86 • TH. 14 • september - oktober • 2020
