Implementasi Perhutanan Sosial di Sejumlah Daerah

Perhutani secara konsisten terus menjalankan Program Perhutanan sosial. implementasinya dilakukan di seluruh wilayah hutan yang menjadi pangkuan Perhutani. sosialisasi Perhutanan sosial kepada masyarakat pun selalu dilakukan. sehingga, masyarakat desa hutan juga akan semakin memahami konsep Perhutanan sosial dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pada Selasa, 1 September 2020, Perhutani KPH Jember menerima kedatangan Tim dari Balai Perhutanan Sosial dan Kelola Lingkungan (BPSKL)

Jawa-Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra). Kedatangan Tim dari

BPSKL Jabalnusra itu diterima langsung oleh Administratur

Perhutani KPH Jember,

Rukman Supriatna. Di hari itu,

BPSKL Jabalnusra melakukan pendampingan dan verifikasi usulan sarana prasarana usaha produktif kelompok Perhutanan

Sosial yang sudah mendapatkan

Surat Keputusan Pengakuan dan

Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) di wilayah Perhutani KPH

Jember.

Saat menerima kedatangan

Tim Verifikasi dari BPSKL

Jabalnusra itu, Rukman Supriatna menyatakan, pihaknya berharap, dengan pendampingan oleh Tim BPSKL Jabalnusra ini, semoga Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang sudah dibentuk oleh kelompok masyarakat akan mampu mengoptimalkan manfaat kawasan hutan dalam mendukung kelestarian hutan, agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan.

Rukman juga menegaskan, implementasi Perhutanan Sosial di Kabupaten Jember telah berjalan dengan cukup baik. Implementasinya telah pula mendapatkan pendampingan dan pengawalan dari Perhutani KPH Jember, Cabang Dinas Kehutanan wilayah Jember, Pemkab Jember bersama instansi terkait, perbankan, dan kalangan perguruan tinggi di Jember.

Dari hasil tindak lanjut tentang usulan dari masyarakat, kelompok masyarakat desa sekitar hutan yang sudah menerima SK Kulin KK harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Usaha (RKU), dan membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Sehingga, BPSKL Jabalnusra bisa menindaklanjuti usulan kelompok usaha produktif dengan memverifikasi langsung kepada kelompok pengusul tersebut.

Di kesempatan itu, Awan Setiawan dari Tim BPSKL Jabalnusra, menjelaskan, kehadiran dirinya bersama tim di hari itu hanya untuk memverifikasi usulan kelompok masyarakat yang telah diterima BPSKL Jabalnusra. Verifikasi dilakukan guna mengetahui secara langsung kesesuaian usulan dengan kebutuhan kelompok. Menurut Awan, kelompok Perhutanan Sosial yang mencukupi syarat untuk menerima hibah alat produktif diharapkan agar benar-benar mampu mengoperasikan dan memelihara secara baik, sehingga dapat bermanfaat bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat desa hutan.

“Bagi kelompok masyarakat Perhutanan Sosial yang mengusulkan sarana prasarana usaha produktif akan diverifikasi oleh Tim BPSKL dalam hal usulan secara tertulis, sudah memegang SK Kulin KK, memiliki RKT dan RKU, membentuk KUPS, dan jenis sarpra yang diperlukan,” tambah Awan.

Verifikasi kemudian dilaksanakan selama kurang lebih 5 hari. Proses verifikasi itu dilakukan dengan secara langsung mendatangi Sekretariat LMDH dan KUPS dengan sarpra yang diusulkan berupa sarpra bidang pengolahan hasil hutan (kopi), wisata alam, dan peternakan. Di dalam proses verifikasi dan pendampingan, berlangsung juga diskusi dan solusi yang paling mampu untuk dilaksanakan, baik secara personal maupun kelompok.

Adapun kelompok masyarakat desa hutan yang telah menyampaikan usulan sarpra usaha produktifnya antara lain adalah LMDH Artha Wana Mulya Barokah Desa Sidomulyo Kecamatan Silo, LMDH Sumber Kembang Desa Karangpring Kecamatan Arjasa, LMDH Anugrah Desa Klungkung

Foto: Agus Sulaiman/Kompersh KPH Jember

Foto: Abdul Gani/Kompersh KPH Bondowoso

Kecamatan Arjasa, LMDH Wana Jaya Negara Desa Badean Kecamatan Bangsalsari, LMDH Wana Makmur Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari, LMDH Wana Mandiri Desa Sumberjati Kecamatan Silo, dan LMDH Dormas Rembangan Jaya Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa.

Sosialisasi di bondowoso

Kegiatan terkait Perhutanan Sosial juga dilakukan di Bondowoso. Sebagai bagian dari proses untuk memercepat pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial di wilayahnya, Perhutani KPH Bondowoso gencar melakukan sosialisasi Perhutanan Sosial kepada masyarakat desa hutan.

Misalnya, hal itu terlihat dari kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Rumah Dinas Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) Dataran Ijen, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sukosari, KPH Bondowoso, pada Selasa, 15 September 2020. Hadir dalam acara tersebut antara lain Administratur Perhutani KPH Bondowoso, Wakil Administratur Wilayah Bondowsoo Selatan, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis (PPB), segenap Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se-Kecamatan Ijen, dan pengurus lainnya.

Di dalam kesempatan itu, Administratur Perhutani KPH Bondowoso, Andi Adrian Hidayat, menyampaikan, ia akan terus berupaya secara konsisten mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial di wilayah kerjanya. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa di wilayah sekitar hutan seperti yang dilakukan saat itu.

“Kegiatan sosialisasi diharapkan akan membuka wawasan serta pemahaman masyarakat tentang Perhutanan Sosial yang pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap di wilayah desa sekitar hutan KPH Bondowoso. Sebagai tindak lanjut sosialisasi, kami akan melakukan pengawalan terhadap proses usulan hingga pelaksanaannya,“ jelas Andi.

Mewakili masyarakat desa hutan, dalam kesempatan tersebut Ketua LMDH Gunung Hijau, Hajir, menyampaikan terima kasih kepada Perhutani atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi Perhutanan Sosial itu kepada masyarakat di sekitar hutan. “Kami Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan siap mendukung program Perhutanan Sosial. Semoga program ini dapat memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa,” ujarnya.

kulin kk di cianjur

Sementara itu, dalam upaya implementasi Perhutanan Sosial (PS), Perhutani KPH Cianjur bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur melaksanakan diskusi pelaksanaan PS skema Pengakuan dan Perlindungan

Kemitraan Kehutanan (Kulin KK). Diskusi itu dilakukan bertempat di Rumah Dinas Bupati Cianjur, Senin, 19 Oktober 2020. Pelaksanaan PS skema Kulin KK itu sendiri sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5488/MENLHK-PSKL/ PKPS/PSL.0/10/2020.

Hadir dalam kegiatan diskusi tersebut antara lain Administratur Perhutani KPH Cianjur Prasetyo Lukito dan Plt Bupati Cianjur Dudi Sudrahat Abdulrohim beserta jajaran masing-masing. Di dalam penjelasannya, Administratur Perhutani KPH Cianjur, Prasetyo Lukito, mengatakan, kegiatan Perhutanan Sosial melalui skema Kulin KK tersebut akan dapat meningkatkan hubungan kerja antara Perhutani dengan Pemkab Cianjur.

“Ini merupakan salah satu sarana administrasi yang akan memberikan manfaat bagi Perhutani maupun Kabupaten Cianjur ke depan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Plt Bupati Cianjur, Dudi Sudrahat Abdulrohim, menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Perhutani. Ia pun berharap, dengan adanya PS skema Kulin KK ini selain dapat memberikan manfaat tentunya akan menumbuhkan kerja sama yang baik antara Pemkab Cianjur dengan Perhutani.

Pengelolaan Hutan lestari

Perhutanan Sosial adalah Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/ hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.

Selama periode 2015-2019, Pemerintah telah mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk Perhutanan Sosial. Alokasi tersebut dilakukan

Foto: Ridarsyah/Kompersh KPH Cianjur

melalui lima skema. Skema pertama, Hutan Desa (HD) dengan tenurial HPHD atau Hak Pengelolaan Hutan Desa. Kedua, Hutan Kemasyarakatan (HKm). Di dalam skema HKm ini, izin yang diberikan adalah IUP HKm atau Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan.

Ketiga, Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Izin yang diberikan adalah IUPHHK-HTR atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Rakyat. Keempat, Hutan Adat (HA). Tenurialnya adalah Penetapan Pencantuman Hutan Adat.

Dan kelima, Kemitraan Kehutanan (KK) dalam bentuk KULIN KK atau Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dan IPHPS atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Pulau Jawa. Permohonan HPHD, IUP HKm dan IUPHHK HTR dapat ditujukan melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Gubernur setempat. • DR /Jbr/Ags/

Bwo/Ag/Cjr/RDS