INTERAKTIF
Jumat • 27 September 2013
2
Jurnalisme Warga
Protes Sistem Pembuangan Sampah Terbuka PONTIANAK. Selama ini Pemkot Pontianak dalam mengangkut sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), menggunakan sistem terbuka. Sistem terbuka maksudnya adalah, sampah di tempatkan di lapangan terbuka yang telah dipersiapkan oleh pemerintah. Akibatnya berdampak kepada polusi udara, serta pencemaran lingkungan di sekitar TPA. Banyak masyarakat menolak, jika daerah tempat tinggalnya dijadikan TPA sampah karena akan berdampak kepada kesehatan masyarakat. Belum lagi penumpukan sampah di TPA, akan mengalami over kapasitas akibatnya perlu dicarikan tempat baru sebagai TPA. Tercemarnya lingkungan, akan memicu perubahan ekosistem di daerah tersebut. Sistem pembuangan sampah terbuka, lebih baik di arahkan kepada sistem lain misalnya dilakukan pembakaran atau daur ulang sampah. Perlu juga dicarikan cara lain, agar penumpukan sampah di TPA tidak over. Semakin berkembangnya populasi penduduk Kota Pontianak, maka jumlah sampah akan semakin meningkat. Pemerintah Kota Pontianak, juga harus memikirkan ke depannya agar masalah sampah ini tidak hanya di angkut ke TPA dan dibiarkan begitu saja. Perlu pengelolaan lebih lanjut, agar sampah tersebut bisa di manfaatkan. Daya tampung TPA Sampah, juga harus diperhitungkan, karena jumlah populasi penduduk yang semakin pesat di Kota Pontianak, menyebabkan TPA Sampah yang besar sangat diperlukan nantinya. Penulis : Udin, warga Jalan 28 Oktober
Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini, reportase dan hasil klarifikasi yang dilakukan warga. Dilengkapi data identitas sah. Redaksi berhak mengedit setiap naskah yang masuk agar memenuhi kaidah jurnalistik
Berikan Pelatihan untuk Preman Pontianak. Premanisme bukan hal baru dan merupakan bagian fenomena sosial dari negara berkembang seperti di Indonesia. Beratnya tekanan hidup, membuat sebagian masyarakat mengambil jalan pintas. “Dampak kemajuan pembangunan dan persaingan hidup yang tinggi, membuat sebagian masyarakat yang tidak mampu bersaing mencari cara lain memenuhi kebutuhan hidupnya,” ungkap Hamidi, anggota LSM Bina Sejahtera kepada Pontianak Times, Rabu (25/9). Dia menjelaskan, premanisme tidak akan berkembang selama supremasi hukum ditegakkan dengan memberi sanksi berat kepada para preman yang meresahkan masyarakat. “Sudah sepantasnya,
Pemkot Pontianak menertibkan para preman khususnya di sekitar SPBU atau pasar-pasar yang menjadi tempat mereka nongkrong. Pemberian pelatihan juga diperlukan agar mereka mempunyai kemampuan dalam bidang tertentu,” imbuhnya lagi. Menurut Hamidi yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ini, negara-negara maju seperti Amerika, Inggris dan Jepang, telah menerapkan sistem dimana pengangguran yang tidak mempunyai keahlian dan modal, dibantu oleh pemerintah setempat. Sehingga mereka mampu bersaing. Hal ini juga berpengaruh kepada tingkat premanisme di negara-negara tersebut. “Di Jakarta, premanisme ini sudah menjurus ke tindak kejahatan
lain seperti pembunuh bayaran, tukang tagih utang, bahkan perebutan lahan parkir. Para preman ini berkedok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau perkumpulan kesukuan yang bertujuan mengambil keuntungan dari masyarakat,” jelasnya lagi sambil mencontohkan penertiban preman di Pasar Glodok Jakarta. Langkah nyata ini, kata dia, harus dilakukan Pemkot Pontianak agar penyakit sosial ini tidak berkembang. Selain itu, pengarahan yang baik serta merangkul mereka ke dalam sebuah lembaga yang bisa memberikan keterampilan. “Harus dibuat dan bukan sekadar wacana saja. Mari kita wujudkan Kota Pontianak yang aman dan nyaman,” kata Hamidi. (ian)
Dinsos Nihil Program Pembinaan Preman Pontianak. Program pembinaan bagi preman yang terjaring dalam setiap razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial dibantu Pol.PP dan Kepolisian, tidak pernah ada. Program dari pemerintah pusat, hanya kepada korban kekerasan, korban narkoba, PSK, gepeng dan anak telantar. Mereka di diberikan pelatihan di bagian UPT (Unit Pelaksanaan Tekhnis) BLKI. “Selama ini, penangkapan terhadap preman, tidak pernah ada pembinaan khusus. Setelah di tangkap oleh pihak kepolisian, mereka cuma diberi pengarahan saja kemudian dilepas. Hal ini yang membuat preman, tidak pernah jera melakukan tindakan seperti pungli, meminta jatah lahan parkir atau sebagai keamanan,” ungkap Sartono, Pegawai Dinas Sosial Provinsi Kalbar, kepada PONTANAK TIMES, Kamis (26/9)
Dia menjelaskan, tidak ada indikator dan ukuran yang tepat sesorang bisa dikatakan preman. Untuk menjelaskan, seseorang bisa dikatakan preman sangat sulit. Ukuran penilaian seorang preman dengan gelandangan sangat tipis sekali, sehingga untuk mewujudkan program pembinaan, sangat tidak memungkinkan. “Kita akan mempertimbangkan, pembinaan bagi preman ini. Semoga dengan memberikan pelatihan kerja bagi mereka, premanisme ini bisa diatasi. Pemerintah Kota Pontianak diharapkan aktif dan dapat memberikan solusi yang tepat, guna memberantas penyakit sosial ini,” terang Sartono lagi. Menurutnya, Dinas Sosial Propinsi hanya mengurusi masalah mekanisme kerja di tingkat propinsi, sedangkan yang biasa melakukan penertiban dilapangan adalah Dinas
Sosial Kota. Memang dalam program kerjanya, ada kesamaan tugas dan tanggung jawab tetapi Dinas Sosial Propinsi lebih terfokus kepada sistem kerja di tingkat birokrasi. “Dahulu ada pembinaan bagi para napi yang telah habis masa tahanan, yang pembinaannya dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Sekarang sudah tidak ada lagi, karena pembinaan tersebut telah dilakukan di dalam Lapas,” imbuhnya lagi. Memberikan pelatihan kerja, kepada para preman yang terjaring razia sangat diperlukan, karena pada saat mereka dikembalikan ke masyarakat, mereka sudah dibekali kemampuan dalam bekerja. Pemerintah juga, perlu memberikan bantuan modal usaha bagi mereka, agar bisa membuat usaha sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. (ian)
Penerbit: PT. Graha Media Sejati. Komisaris: Muhammad Andry Lamfield, Dirut: R. Rido Ibnu Syahrie, Direktur: Liu Sau Min Pemimpin Perusahaan: Liu Sau Min, Pemimpin Umum: Muhammad Andry Lamfield, Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: R. Rido Ibnu Syahrie. Redaktur Pelaksana: Jusrianto. Dewan Redaksi: Dina Prihartini Wardoyo, M. Faisal, Barlian Pasore, Endra Adi. Kota Pontianak: Rosalinda. Kubu Raya: Widi Aryadi. Singkawang: U. Deny F. Bengkayang: Stepanus Sambas: Gindra. Entikong: Dewi. Sintang: Eeng Heryadi. Yuli Fitriyani Pemasaran: Muhammin, Ronald Kennedy Lubis. Administrasi Umum/Keuangan : Dessy Mella Layouter: Tri Wibowo (Koordinator), Juliansyah, Muhammad Sudiat. Penasehat Hukum: Aprin Turnip SH MH, Rustam Halim SH. Alamat Kantor: Jalan Danau Sentarum No. BB-2 Pontianak (0561) 572124, Jalan Tani Gg Restu No. 33 Singkawang (0562) 634538 Iklan per milimeter kolom: Hitam-putih Rp 6.000, spot colour Rp 10.000, full colour Rp 12.000, iklan baris 9.000 (minimal dua baris, maksimal lima baris). Percetakan: PT. Trio Harapan Jaya (isi diluar tanggung jawab percetakan)
3
PONTIANAK
Jumat • 27 September 2013
200 Berkas CPNS Tidak Lulus Administrasi PONTIANAK. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pontianak, Zumiyati mengatakan sampai saat ini jumlah berkas penerimaan CPNS tahun 2013 yang sudah masuk sebanyak 1.400 berkas. Dari jumlah tersebut terdapat 200 berkas yang tidak lulus seleksi administrasi. “Dari ribuan berkas lamaran, ada sekitar 200 berkas yang dinyatakan tidak sah atau tidak lulus dalam seleksi administrasi, karena secara teknis tidak memenuhi syarat pendaftaran,” katanya kepada Pontianak Times, Kamis (26/9) di Dekopinwil Kalbar. Ia mengatakan saat ini berkas yang sudah memenuhi syarat sebanyak 1.200 berkas, dan sampai saat ini pihkanya terus melakukan pemeriksaan terhadap berkas yang masuk ke Pemkot sampai tanggal 28
September mendatang. "Ada yang IP nya tidak cukup. Ada persyaratan yang kurang maupun hal lainnya. Masih kita seleksi hingga waktu yang kita tentukan," ujarnya. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2013 ini, akan dilakukan seleksi administrasi. Disusul tanggal 10-11 Oktober penyerahan nomor tes dan pengembalian berkas. "Baru tanggal 3 November akan digelar tes di kompleks Universitas Tanjungpura," ucapnya. Diakuinya, jumlah pendaftar CPNS tidak berimbang dengan jumlah formasi yang dibutuhkan pemerintah Kota Pontianak yang hanya 50 formasi. Sementara sebelumnya, Sekda Kota Pontianak M Akip, menegaskan kepada para pelamar CPNS supaya tidak berhubungan melalui pihak ketiga atau calo maupun pihak-pihak
yang mengatasnamakan siapapun dengan modus bisa meloloskan menjadi CPNS. “Karena tidak mungkin ada celah-celah seperti itu apalagi penerimaan CPNS tahun ini benar-benar ketat, ada pengawasan dari Badan Intelejen Nasional (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan yang jelas segala sesuatu yang berkaitan dengan penerimaan CPNS diatur langsung dari pusat,” tegasnya. Akip yang juga selaku penanggung jawab dalam kepanitiaan penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meyakinkan penerimaan CPNS tahun ini benar-benar ketat sehingga tidak ada kecurangan maupun hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedural. “Masyarakat tidak perlu kuatir karena mulai dari pengiri-
Diklat Kepemimpinan Pemkot
Sutarmidji Minta Disiplin Anggaran
Rosalinda
Pemasangan kartu nama peserta pelatihan kepemimpinan Pemkot Tahun 2013.
PONTIANAK. Walikota Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan, pendidikan dan latihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV Angkatan X Pemkot Pontianak, Kamis (26/9) di Dekopinwil Kalbar bisa diterapkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik lagi kepada masyarakat.
Diklatpim ini diikuti puluhan orang peserta dari jajaran pejabat eselon IV Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Pontianak. Kegiatan yang diiukti puluhan peserta ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah di bidang keuangan melalui sektor pajak dan retribusi daerah. “Saya berharap para peserta bisa lebih paham dengan aturan yang ada, bertanggung jawab dan disipilin,” kata Sutarmidji kepada Pontianak Times usai pembukaan diklat kepemimpinan di Dekopinwil Kalbar. Selain itu yang harus dilakukan jajaran pemkot adalah disiplin, terutama disiplin dalam anggaran, karena itu sangat penting untuk kinerja pemerintahan. “Saya akan puas apabila semua SKPD tertib dalam anggaran, dan ini sudah dibuktikan karena Kota Pontianak sudah 3 kali mendap-
atkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya di hadapan peserta diklat. Ia menegaskan kepada peserta diklat untuk tidak melakukan tindakan yang akan merugikan diri sendiri maupun negara, karena karier yang akan dijalankan berkat usaha sendiri bukan orang lain. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pontianak, Zumiyati menilai untuk melakukan suatu perubahan tidaklah mudah. “Namun kita harus selalu berusaha dan bekerja keras dengan membangun semangat dan komitmen yang kuat bahwa “Kita Bisa!”,” tegasnya. Dia menambahkan melalui peningkatan kinerja aparatur, pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu bentuk dan upaya nyata untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sebagai tuntutan pelayanan. Sementara salah satu peserta Diklat, Kasubid kualitas BLH Kota Pontianak, Imansyah menyatakan apa yang diinginkan walikota Pontianak akan dilaksanakan. “Kita sebagai PNS berupaya akan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung,” katanya. Salah satu pelayanan yang bisa diberikan kepada masyarakat adalah informasi tentang pemantauan air dan udara, terutama pada saat Kota Pontianak yang terkena asap. (lin)
man berkas lamaran itu melalui pos, jadi tidak ada kontak atau berhubungan langsung dengan panitia,” ujarnya. Tak henti-hentinya ia
menghimbaukepadamasyarakat untuk tidak percaya kepada siapapun yang menjanjikan dan mengiming-iming bisa meloloskan diterima menjadi CPNS. (lin)
PNS Terlibat Politik di Pilwako
BKD Siap Berikan Sanksi
PONTIANAK. Walikota Pontianak Sutarmidji secara tegas akan menindak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat aktif saat pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwako) Pontianak yang digelar belum lama ini. “Ada beberapa PNS yang akan diberi sanksi tegas bahkan jika terbukti melakukan pelanggaran akan dipecat. Kita akui ada beberapa PNS yang akan diberikan sanksi, namun kita selidiki terlebih dahulu dan kita cari bukti sejauh mana keterlibatan mereka. Pastinya akan ada yang kita sanksi," tegas Sutarmidji usai Diklat Kepemimpinan tingkat 1V angkatan X Pemerintah Kota Pontianak tahun 2013 di graha Dekopinwil Kalbar, Kamis (26/9). Dari sejumlah PNS yang ditinting pemkot untuk ditindak itu, ada PNS yang berasal dari golongan empat hingga staf biasa. "Ada yang staf biasa, ada yang golongan empat. Semuanya akan kita buktikan sejauh mana keterlibatannya. Pemecetan bisa saja kita lakukan jika memang terbukti pelanggarannya cukup berat. Semua ada aturannya, dan pemkot mengikuti aturan yang berlaku saja," katanya lagi. Dia mengakui, pihaknya jauh-jauh hari sudah menegaskan bahwa PNS Kota Pontianak harus netral dan tidak boleh terlibat aktif berpolitik atau mendukung salah satu kandidat calon kepala daerah secara jelas. "Jika hanya mendukung di dalam ruangan saja dan tidak keluar itu tidak masalah. Namun, akan menjadi masalah jika yang bersangkutan mengajak dan ikut terlibat juga," paparnya. Pemberian sanksi tegas ini kata orang nomor satu di Kota Pontianak ini harus dilakukan untuk men-
imbulkan efek jera dan penegasan mutlak bahwa PNS sama sekali tidak boleh terlibat aktif di politik. "Ini bukan ajang balas dendam atau apa tapi tidak akan bagus kedepannya jika ada PNS semacam itu. PNS itu tugasnya bekerja melayani masyarakat bukan melayani orang-orang tertentu saja. Siap-siap saja menerima sanksi," terangnya. Ia berharap, ke depan tidak ada lagi PNS yang begitu mudah terjebak rayuan untuk masuk ke areal politik. "Saya sarankan jika ingin maju jangan masuk ke ranah politik. Pasti ketahuan. Kita tidak main-main dalam hal ini," ucap walikota. Hal serupa juga diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pontianak Zumiyati. Menurutnya, ada beberapa PNS yang sudah ditandai pihaknya. Namun, untuk memastikan sejauh mana keterlibatannya itu BKD masih terus mengumpulkan bukti. "Sesuai dengan PP No 53 tahun 2010 tentang kepemerintahan dan disiplin PNS, bahwa PNS tidak boleh aktif berpolitik. Ada beberapa memang yang sudah kita ketahui tapi kita masih terus mengumpulkan bukti keterlibatan mereka," paparnya. Penjajakan para PNS yang diindikasikan terlibat itu kata Zumiaty berasal dari sejumlah informasi, baik dari masyarakat, atasan PNS yang bersangkutan hingga masukan dari berbagai pihak. "Saya belum berani menyebutkan berapa jumlah PNS yang terlibat tapi akan kita tindak. Pemecatan bisa saja jika yang bersangkutan menggunakan fasilitas pemerintah saat terlibat politik," ucapnya. (lin)
Jumat • 27 September 2013
SINGKAWANG
4
SPBU Harus Layani Anggota Organda SINGKAWANG. Ketua Tim Investigasi dan Monitoring DPD Organda Kalbar, H. A. Manaf Mufty, SH, mengatakan tidak ada larangan SPBU untuk tidak lagi melayani anggota Organda. “Merujuk surat No : 45/ DPD/IX/2013 tanggal 6 September 2013 perihal penetapan kembali SPBU penyalur bagi anggota Organda dan menunjuk surat DPC Organda Kota Singkawang No : 156/DPCS K W / Sek/2013 p i h a k S P B U K o t a S i n g kawang yang layak melayani anggota Organda, maka dengan surat
tersebut, SPBU yang ada di Kota Singkawang harus melayani anggota Organda,” ungkap, H. A. Manaf Mufty, SH. kepada PONTIANAK TIMES, Kamis (26/9). Ia menjelaskan, di Kota Singkawang terdapat tiga SPBU dan harus melayani anggota Organda, yakni SPBU Kaliasin Sedau N o .
barang galian C (55 unit), angkutan barang ekspedisi (68 unit) termasuk angkutan pupuk dan dealer, mesin diesel untuk RS Umum dan swasta dalam Kota Singkawang, mesin diesel 86 Hotel dalam Kota Singkawang, dan truk sampah Pemkot Singkawang (8 unit). Dan SPBU terakhir yakni SPBU Bagak Sahwa No. 63.791.01 untuk melayani sektor timur antara lain, bus singkawang ke mayasopa,
menterado, samalantan, serukam, goaboma, bengkayang, ledo, sanggau ledo, seluas, jagoi babang (79 unit), angkutan galian C (29 unit), angkutan ekspidisi hasil bumi (22 unit) dan mesin diesel RS Jiwa dan RSU Samalantan dan Serukam. Manaf berharap, agar SPBU yang telah ditunjuk tersebut, hendaknya dapat memenuhi kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi anggota Organda. (dny)
Workshop Pelayanan Pendidikan Dasar
Napi Lapas Singkawang Rutin Test Kesehatan Singkawang. Dinas Kesehatan Kota Singkawang bekerja sama dengan Global Fun menggelar tes VCT, IVA, dan IMS kepada narapidana di Lapas Kelas II B Singkawang, Kamis (26/9). “Kegiatan ini rutin kita lakukan terhadap seluruh narapidana, baik laki-laki mau pun wanita di Lapas Kelas 2 B Singkawang, ujar Konselor VCT Puskesmas Singkawang Selatan,” Daman Supriadi kepada PONTIANAK TIMES, kemarin (26/9). Ada tiga macam ter rutin yang kita lakukan kepaita hari ini, semua hasilnya negatif,” terang Daman.
64.791.06 untuk melayani Pontianak-Sambas-Kartiasa, Singkawang-Sintang /Ng. Pinoh-Entikong (32 unit CV Bintang Jasa dan CV Bintang Jaya), truk angkutan barang galian C (61 unit). Kemudian, lanjutnya SPBU Pasiran pengganti SPBU Pasir Panjang No. 64.791.16 untuk melayani bus Singkawang- Sambas (CV Group 46) sejumlah 42 unit, bus Singkawang-PontianakKartiasa (28 unit), angkutan
da narapidana, yakni yang pertama tes VCT atau tes HIV/ AIDS, kedua tes Infeksi Menular Seksual atau IMS, dan ketiga adalah tes IVA, tes untuk mengetahui atau mendeteksi kanker rahim sejak dini. “Setiap bulan, memang sudah dijadwalkan,” katanya Dengan melakukan tes secara rutin seperti ini, diharapkan para narapidana khususnya yang ada di Lapas Kelas 2 B Singkawang dapat segera mungkin berobat apabila hasil tes menunjukkan angka positif. “Tapi untuk tes narapidana wanSementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 B Singkawang,
SINGKAWANG. 6 Sekolah setingkat SMP dan 14 Sekolah tingkat SD, mengikuti kegiatan Workshop Peningkatan Layanan Pendidikan Dasar di lantai tiga Bank Kalbar, Kamis (26/9). "Di Workshop inilah, diharapkan kepada mereka (Sekolah) bisa menyampaikan apa-apa saja yang masih menjadi permasalahannya, mungkin ada sekolah yang masih belum punya ruang ganti untuk putri," ujar Kasi Kurikulum Dikdas Dinas Pendidikan Kota Singkawang, Anita. Setelah disepakati hasil solusi dari semua akar permasalahan, kata Anita, maka pada 1 Oktober 2013 mendatang, akan dilakukan penandatanganan perjanjian layanan Pendidikan Dasar antara satuan Pendidikan dengan Komite Sekolah, agar permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diatasi oleh pihak sekolah, akan menjadi tanggung jawab bagi Eksekutif dan Legislatif. "Insyaallah, penandatanganan itu akan kita lakukan pada 1 Oktober nanti. Maka itu, saya mengundang rekan-rekan media untuk bisa menghadirinya nanti,” harap Setia Budi mengatakan, dengan dilakukan tes secara rutin dan berkala ini, diharapkan dapat mendeteksi narapidana yang terinfeksi penyakit baik itu HIV/AIDS maupun penyakit menular lainnya. Apabila ada ditemukan narapidana yang positif, kata Budi, maka penanganannya akan kita tindak lanjuti ke Klinik Mawar RSU Abdul Aziz Singkawang, dimana klinik ini memang konsen terhadap penyakit HIV/AIDS, ujarnya. (dny)
Anita. Dirinya menegaskan, sejak diberlakukannya program ini di Kota S i n g kawang,
fakta di lapangan ada beberapa sekolah yang sudah mengalami perubahan yang cukup
signifikan. "Insyaallah tahun depan program ini akan tetap berlanjut," ujarnya. (dny)
Jumat • 27 September 2013
Meski Belum Punya Dana
Pol PP Akan Tertibkan
Atribut Parpol
SINTANG. Sat Pol PP Kabupaten Sintang akan bertindak tegas, dengan menurunkan atribut Parpol jika, sampai 28 September 2013 tidak menurunkan atributnya. “Kami sudah mengikuti rapat dengan KPU, Panwas dan Parpol. Kesepakatannya adalah KPU akan menyurati parpol untuk membersihkan atribut mereka paling pada, Sabtu 28 September ini. Jika 1 kali 24 jam surat KPU tidak diindahkan maka, Pol PP akan menunggu rekomendasi panwas,” kata Kasat Pol PP Setda Sintang, Simon Patanduk, Kamis (26/6). Ia menjelaskan, jika rekomendasi dari Panwas meminta Pol PP untuk menertibkan, maka akan segera diturunkan personelnya, untuk membersihkan atribut itu. “Mengingat ini merupakan salah satu tugas
penting yang harus dilaksanakan, maka meski belum ada biaya operasioanlnya tetap akan dilaksanakan,” ucapnya. Kembali dijelaskannya, bahwa aturan KPU yang diperkuat dengan Perbup, menyebut bahwa satu parpol hanya di boleh satu baliho plus spanduk dengan ukuran 1,5 kali 7 meter perdesa/kelurahan di kabupaten Sintang. “Nantinya hanya ada 12 baliho setiap desa/kelurahan. Ini pun tidak diperkenankan terdapat foto caleg,” imbuhnya. Terkait masih belum adanya biaya operasional untuk kegiatan itu, ia mengatakan bahwa pihaknya baru mengontak kepala bagian keuangan melalui telepon seluler. Hal ini dikarenakan waktu untuk memasukkan anggaran itu, sudah lewat dan pembahasan pun sudah berjalan. “Saya men-
adanya kerjasama dengan Astra Grup merupakan pengakuan dunia usaha terhadap potensi anak. "Kerjasama ini menyamakan standar dunia sekolah dengan dunia usaha, agar terjadinya hubungan yang relevan antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan dunia usaha," ujarnya. Agustinus R. Puguh Suwito, Kabid Pengembangan Inovasi SMKN 1 Sintang mengungkapkan bahwa SMK ini perlu adanya inovasi sehingga dengan adanya kerjasama ini dapat membantu anak-anak dalam menemukan inovasi. "Dengan adanya inovasi ini, kami berharap agak anakanak tidak kaget meskipun berhubungan dengan produk baru," harapnya. Senior Manager Technical Servis Astra Honda Motor Handi Hariko Astra menjadi pelopor link and match program pemerintah dunia pendidikan dan industri dan juga di tunjuk untuk melakukan MoU guna pengembangan kurikulum teknik sepeda motor di jurusan teknik sepeda motor di SMK. "Hari ini kita melakukan MoU dan menandatangani, sebelumnya sudah kita lakukan. Selain kurikulum yang kita
KPU Rekrut Relawan Demokrasi
gontak kepala bagian keuangan, untuk dimasukkan anggaran biaya operasional itu di tahun 2014 ini,” katanya lagi. Kenapa hal ini menjadi terlambat atau sebelumnya tidak diusulkan, menurut Simon bahwa aturan sebelumnya bahwa anggaran biaya ini diakomodir oleh Panwas. Aturan sekarang panwas tidak lagi mengakomodir biaya Sat Pol PP terkait bantuannya dalam menyukseskan pesta demokrasi ini. “Makanya kami sebelumnya tidak menganggarkan untuk biaya operasional itu. Hasil dari komunikasi dengan kepala bagian keuangan ajuan anggaran yang diajukan berkisar Rp 50 juta coba diusahakan untuk perjuangan dan semoga dapat diterima serta dianggarkan pada tahun 2014 nanti,” pungkasnya. (eng)
SMPN 1, Tanggap Darurat Kurikulum 2013 SINTANG. Menyikapi perubahan kurikulum 2013, SMP Negeri 1 Sintang melakukan kerja sama dengan Astra Group untuk pembelajaran berfokus pada proses. “Kurikulum baru yang dikeluarkan tahun 2013 yang lebih menekankan kegiatan pembelajaran praktik daripada pembelajaran yang bersifat teori. Oleh karena itu, pihaknya melakukan kerjasama dengan Astra Grup,” ungkap Kepala SMKN 1 Sintang, Indefri, kepada PONTIANAK TIMES, Kamis (26/9). Ia menilai, adanya kerjasama dengan Astra Grup merupakan langkah yang tepat. Dengan adanya kompetensi teknisi se Indonesia yang dilakukan Astra dapat memicu pelajar SMKN 1, khususnya jurusan teknik sepeda motor untuk berlomba mempunyai kompetensi keahlian standar. "Saya ingin murid-murid di sini mempunyai nilai jual. Ijazah dan sertifikat yang diterima nanti dapat menjadi modal untuk berkompetisi dengan masyarakat luas dalam bekerja," harapnya. Sulistiono, Kabid Kerja Industri SMKN 1 Sintang mengatakan
5
SINTANG
kembangkan, juga melatih guruguru dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dalam bidang teknik sepeda motor," ujar Selain itu Astra ingin menyelaraskan dengan program pemerintah SMK bisa. Artinya siswa lulusan teknik sepeda motor tentunya siap kerja dan juga bisa menjadi wirausahwan muda. Sehingga tak perlu berbondong mencari kerja di kota, akan tetapi bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. "Lulusan SMK yang MoU juga akan kita prioritaskan untuk langsung bekerja, namun selain skill kita juga memperhatikan psikologi dan kesehatan serta attitude," katanya. Ia juga mengimbau SMK menjadi pelopor keamanan di jalan raya, sebab kita juga memiliki kurikulum safety reading, untuk keamanan dalam berkendara. Selain itu, SMKN 1 Sintang tidak hanya akan melakukan MOU dengan Astra Grup saja tetapi juga akan melakukan kerjasama untuk jurusan alat berat. Dan, ketika siswa tamat nanti, pihak sekolah akan membantu untuk mendapatkan pekerjaan dengan catatan, siswa tersebut tetap melakukan koordinasi dengan baik. (uli)
SINTANG. Bertujuan Meningkatkan partisipasi dan Kualitas Pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pemilu 2014 mendatang, KPU Kabupaten Sintang melakukan rekrutmen program Relawan Demokrasi. “Kelompok ini bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga perannya sangat di perlukan guna meningkatkan kwalitas dan partisipasi pemilu 2014, Setiap Kabupaten ada 25 orang.” ungkapKetua Devisi Sosialisasi Zainur Ikhsan.kamis (26/9/) Relawan demokrasi ini akan turun kelapangan dengan memberikan penyuluhan pada masyarakat untuk memberikan penyadaran pada masyarakat tentang pentingnya partisipasi pemilu, melalui metode ceramah, Simulasi dan penyebaran famplet. Menurut Zainur pemilu 2014 harus menjadi titik balik persoalan partisipasi pemilih yang sebelumnya. Angka partisipasi memilih harus meningkat dan inflasi kualitas pemilih harus dipulihkan. Karena memilih adalah tindakan politik yang mulia. KPU bersama komponen bangsa lainnya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan titik balik terwujud. Proses pendaftaran dapat dilaksanakan di sekretariat KPU Kabupaten Sintang di mulai tanggal 25 September hingga 2 Oktober 2013. Persyaratanya, Warga Negara Indonesia (WNI), Berusia Minimal 17 tahun pada saat mendaftar, khusus untuk relawan pemilih pemula maksimal berusia 25 tahun, Berdomisili di wilayah setempat, Non-partisan sekurang-kurangnya dalam lima (5) tahun terakhir, Memiliki komitmen menjadi relawan pemilu, Terdaftar sebagai pemilih, Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, Bertanggung jawab dan berakhlak baik, Memiliki pengalaman terkait kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan, Bukan bagian dari penyelenggara pemilu, Pendidikan Minimal SLTA atau sederajat, Tidak pernah terlibat tindak pidana atau tidak sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana. (rri)
6
POLITICA
Jumat • 27 September 2013
PKB Usul, Ruhut Dibicarakan di Setgab “Jangan sampai publik menilai, menentukan ketua komisi kok susahnya minta ampun. Langkah politik yang paling arif, adalah meninjau ulang. Apakah memang tetap dipaksakan sebagai ketua komisi atau apa,” Abdul Malik Haramain Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
JAKARTA. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Malik Haramain mengusulkan agar masalah penolakan politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi
III DPR dibicarakan di sekretariat gabungan. Seperti diberitakan sebelumnya, Ruhut Sitompul batal dilantik jadi Ketua Komisi III DPR pada Selasa 24 September 2013 lalu. "Sebaiknya
setgab ketemu untuk membicarakan masalah Ruhut," kata Malik di Gedung DPR, Kamis 26 September 2013. Menurut Malik, jika penolakan Ruhut ternyata banyak yang berasal dari partai koalisi, maka setgab bisa dimanfaatkan. "Bisa saja nanti anggota koalisi ketemu untuk membicarakan ini," kata dia. Tapi, kata dia, lebih baik Partai Demokrat meninjau ulang penunjukan Ruhut. "Jangan sampai publik menilai, menentukan ketua komisi kok susahnya minta
Ruhut Sitompul
Pelatihan Pengawasan Pemilu
Nasrullah
BANDUNG. Untuk kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Pemilu 2014, baik Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, menggelar pelatihan kepada Awak Media dan Ormas. Untuk penyelenggaraan di Jawa Barat, yang berlangsung mulai 24 hingga 26 September 2013, merupakan Angkatan yang ke14, sejak 2012 lalu. "Media massa berperan penting untuk keberhasilan pemilihan pemilu di tanah air maupun di masing-masing daerah," ujar Wakil Ketua Ba-
waslu RI, Nasrullah, sebelum menutup pelatihan di Hotel Sukajadi, Bandung. Nasrullah mengaku, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih mengecewakan. Tidak terkecuali Pilkada di Indonesia kerap mengecewakan. "Kekecewaan tersebut antara lain, berkaitan laporan dana untuk Pilkada daripada caleg atau partai, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak suara," tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, sekaligus melakukan sosialisasi tentang pembatasan
zonasi alat peraga kampanye dari partai atau caleg, yang akan diberlakukan perundangundangannya, Kamis 26 September 2013. "Bawaslu mempunyai kewajiban untuk melibatkan partisipasi media dalam pemilu 2014, maupun Pilkada di berbagai daerah. Khususnya melalui pemberitaan yang berimbang dan positif, serta upaya menggalang partisipasi masyarakat," papar Nasrullah. Ia mencontohkan partisipasi masyarakat menyalurkan aspirasi politiknya dalam Pilkada Jawa Barat hanya 60%. Hal itu disebabkan kecenderungan masyarakat tidak mempercayai netralitas para penyelenggara. "Media bisa bisa sebagai mata dan telinga Bawaslu untuk mengukur keberhasilan, maupun memantau berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan," terangnya. Sementara dalam pelatihan peserta dibekali berbagai pengetahuan, terkait perundang-undangan Pemilu, pelanggaran selama proses pemilu dan implementasi prinsip, serta Etika Jurnalistik dalam Peliputan Pemilu. (rri)
ampun. Langkah politik yang paling arif, adalah meninjau ulang. Apakah memang tetap dipaksakan sebagai ketua komisi atau apa," ujar dia. Drama penolakan terhadap Ruhut Sitompul untuk menjadi Ketua Komisi III DPR pada Selasa 24 September 2013 itu baru pertama kali
terjadi dalam sejarah DPR RI. Orang yang ditunjuk dan ditugaskan fraksi untuk menjadi pimpinan komisi, belum pernah ditolak secara massif oleh anggota komisi seperti ini. Bahkan, belum juga dilantik jadi ketua komisi, Ruhut sudah diminta mundur oleh anggota Komisi III. (viva)
Amien Rais : Jokowi Lebih Berprestasi JAKARTA. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Tjatur Sapto Edi menganggap kritikan Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sebagai bentuk kecintaannya kepada rakyat Indonesia. Pernyataan Amien yang menyamakan Jokowi dengan mantan Presiden Filipina Joseph Estrada tersebut menuai pro dan kontra. "Itu juga bentuk sayang dan dorongan kepada Pak Jokowi untuk lebih berprestasi," kata Tjatur, Kamis 26 September 2013. Sementara, politisi PAN lainnya, Abdul Hakam N a j a enggan mengomentari mengenai pernyataan Amien Rais itu. "Ya saya kira saya tidak perlu mengomentari Pak Amien lah, masa saya mengomentari Pak Amien. Jadi biarlah itu menjadi statementnya Pak Amien," kata Hakam. Tapi yang jelas, kata dia, komentar Amien itu tak bermaksud untuk merendahkan Jokowi. "Presiden ideal itu kan yang harus dikenal dan kalau tidak dikenal kan bagaimana dia bisa disayang sama rakyatnya, jadi dia harus dikenal, lalu punya kompetensi. Saya kira presiden ideal, ya seperti itu," kata dia.
Diberitakan, dalam kuliah umum di hadapan mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang, Selasa kemarin, Amien Rais mengatakan Jokowi dan Estrada sama-sama dipilih rakyat karena populer. Sebelum jadi presiden, Estrada dikenal sebagai bintang film
Amien Rais
yang kerap mabuk-mabukan. Amien berharap rakyat Indonesia tak memilih Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014 hanya karena popularitasnya. “Jokowi memang tak separah Joseph Estrada,” kata Amien. PDIP langsung menyatakan, sangat tidak tepat membandikan Jokowi dengan Joseph Estrada. “Amien memiliki pandangan yang sangat sempit. Menjadi seorang presiden adalah urusan orang per orang dan itu hanya dapat diukur dari basis elektabilitas,” kata Wasekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. (viva)
7
PRO KALBAR
Jumat • 27 September 2013
Pemerintah Mendukung Program Perlindungan Perempuan PONTIANAK. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung berbagai program strategis yang dapat mendukung perlindungan terhadap kaum perempuan sebagai kelompok yang rentan terhadap masalah-masalah sosial. "Karena perlindungan terhadap kaum perempuan harus diatasi secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak," kata Sekretaris Daerah Kalbar, Drs. Muhammad Zeet
Hamdy Assovie ketika membuka Rapat Teknis Perlindungan Masalah Sosial Perempuan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota se Kalbar tahun 2013. Menurutnya, persoalan terhadap kaum-kaum perempuan akan terus bertambah seiring meningkatnya permasalahan sosial masyarakat, sebagai dampak meningkatnya pembangunan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
Pemekaran Kabuapten Tayan
Dewan Tinjau Kesiapan Daerah PONTIANAK. Tim Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, mengunjungi kesiapan pemekaran Wilayah Kabupaten Sanggau, yang akan dimekarkan menjadi Kabupaten Tayan. "Kunjungan itu untuk melihat kesiapan daerah otonom baru tersebut sebelum dibawa ke paripurna DPD," kata Anggota Tim Komite I DPD RI Ishaq Saleh kepada wartawan. Ishaq Saleh mengatakan, kunjungan ini untuk melihat kesungguhan dari daerah tersebut, sebelum dibahas di pusat. “Ada sejumlah agenda dalam kunjungan kesiapan fisik daerah otonom baru. Di antaranya tentang batas
KUBU RAYA. Sebanyak 39 tim bersaing memperebutkan juara dalam lomba diskusi atau uji argumen dan menulis artikel pada Parade Cinta Tanah Air Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bekerjasama dengan Kodam XII/Tpr, Kamis (26/9) di Aula Makodam XII/ Tpr Jalan Mayor Muhammad Ali Anyang Kabupaten Kubu Raya. Pangdam XII/Tpr yang diwakili Aster Kasdam XII/Tpr Kolonel Inf M. Affandi, S.IP, MM membuka secara resmi acara tersebut, dalam amanatnya,
wilayah, lokasi Kantor Bupati, DPRD, serta satuan kerja perangkat daerah, dan tapal batas" katanya. Selain itu, kesiapan lainnya sebelum dimekarkan dijelaskan Ishaq Saleh adalah potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki. “Daerah otonom baru Tayan mempunyai sejumlah potensi di antaranya kelapa sawit, bauksit, serta lintasan menuju Kalteng, Kalsel dan Kaltim, “jelasnya. Menurut Ishaq, jika daerah menyetujui untuk dimekarkan, maka Pemerintah pusat akan mengeluarkan rekomendasi terhadap rencana pembentukan Kabupaten Tayan. (dna)
serta perubahan zaman dan era globalisasi. “Pemerintah melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI memiliki program penanganan masalah sosial perempuan yang memfokuskan kegiatannya pada penanganan masalah sosial perempuan di daerah konflik dan bencana alam, perempuan lanjut usia, perempuan penyandang disabilitas, pornografi, permasalahan perempuan kepala keluarga, kesehatan reproduksi perem-
puan serta permasalahan perempuan dan narkoba,” kata Sekda. M. Zeet melanjutkan, pemerintah juga tidak menutup mata atas kenyataan lain tentang kerentanan yang menimpa kaum perempuan. Masih banyak perempuan yang mendapat perlakuan kekerasan, penelantaran, menjadi objek pemerasan dan diperjualbelikan seperti budak atau dipekerjakan tanpa imbalan layak. Bahkan, tak jarang anak-
FBBK Ajang Meningkatkan Kunjungan Wisatawan PONTIANAK. Festival Budaya Bumi Khatulistiwa (FBBK) yang digelar, 26-29 September 2013, menjadi ajang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Kalimantan Barat. "Adanya FBBK ini, menjadi sarana meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kalbar dan dari hasil evaluasi FBBK tahun sebelumnya, kunjungan wisatawan semakin meningkat," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kalbar, Ir. Yusri Zainuddin di Museum Kalbar, Kamis (26/9). Yusri mengatakan, festival yang dihelat setiap dua tahun sekali ini siap digelar. Kegiatan kesenian dan budaya yang melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Kalbar ini dipusatkan di Halaman Museum Negeri Pontianak. "Kegiatan budaya seperti
pawai budaya, sarasehan budaya menjadi serangkaian acara memeriahkan festival yang telah mengangkat budaya Kalbar menjadi even nasional," katanya. Untuk pawai budaya, lanjut Yusri dimulai dari Pendopo Gubernur Kalbar dan berakhir di halaman Museum Kalbar. Selain pawai budaya tersebut, beberapa kegiatan lainnya seperti lomba tari daerah, lomba layang-
Parade Cinta Tanah Air 2013
Pangdam XII/Tpr mengatakan, Dalam era reformasi seperti sekarang ini, bangsa Indonesia yang di dalamnya terdapat generasi muda sangat memerlukan suatu terobosan yang mampu menyatukan emosi kebangsaan guna mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh dalam segala bidang dengan tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. “Sikap Bela Negara dan Cinta Tanah Air ini merupakan karakter bangsa Indonesia yang harus melekat pada setiap jiwa warga negara Indonesia. Namun sebaliknya di era
anak pun masuk dalam perangkap usaha komersialisasi seks, penerima dampak negatif dari perilaku seks bebas contohnya HIV/AIDS, tidak kriminal, termasuk peredaran obat-obat terlarang. "Harus kita sadari bersama bahwa upaya pemberdayaan perempuan perlu disertai dengan upaya perlindungan terhadap hak-haknya dalam kehidupan, mulai dari sektor terkecil yaitu keluarga sampai yang paling terbesar yaitu negara bahkan dunia," jelas Sekda Kalbar. (dna)
reformasi sekarang yang penuh dengan keterbukaan ini berbagai pengaruh yang masuk dari bangsa asing, membuat nilainilai karakter kebangsaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sudah mulai luntur, hal ini ditandai dengan maraknya sikap-sikap anomali sosial, seperti tawuran antar pelajar, pertikaian antar kampung, premanisme dan sikap kurang menghargai budaya asli Indonesia,” Kata Pangdam. Dengan demikian bangsa Indonesia telah menyadari bahwa dirinya memang memiliki potensi untuk selalu me-
mandang berbeda satu sama lainnya. Apalagi perbedaanperbedaan tersebut tidak dikelola dengan baik, sangat dimungkinkan akan menimbulkan perselisihan yang dapat meningkat ke arah pertentangan. “Memelihara rasa kebangsaan Indonesia yang demikian memerlukan kinerja yang mempunyai rasa kebangsaan dan paham akan perlunya memelihara martabat budaya bangsa serta adanya upaya dari setiap generasi muda untuk tetap mencintai apa yang menjadi
layang hias, lomba lagu daerah, makanan khas daerah, syair Melayu, lomba berbalas pantun, lomba gasing dan sumpit. Beberapa negara sahabat seperti Malaysia dan Brunei juga turut diundang untuk menyaksikan FBBK 2013. "Kita undang mereka untuk turut menyaksikan kegiatan budaya dan kesenian dan etnis yang ada di Kalbar," ungkap Yusri Zainuddin. (dna)
kebanggaan dari bangsanya sendiri,” tambahnya. Guna menyikapi hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan oleh TNI dalam menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan dan Bela Negara khususnya di lingkungan pendidikan adalah melaksanakan kegiatan Parade Cinta Tanah Air yang mana merupakan salah satu wadah kegiatan ektrakurikuler yang diselenggarakan melalui lomba Diskusi/uji Argumen dan lomba menulis Artikel dengan melibatkan siswa/siswi SLTA terbaik dan guru pembina. (fsl)
8
KUBU RAYA
Jumat • 27 September 2013
Diputuskan, Konsumen PDAM Pukul Petugas
KUBU RAYA. Tidak terima pemutusan sepihak, konsumen PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya, pukul petugas dengan petungan kayu hingga mengalami lukas serius, Kamis (26/9/) sekitar pukul 10.30 WIB. Menurut Sepriono petugas PDAM Kubu Raya, peristiwa pe-
mukulanituterjadiketikapetugas lapangan melakukan penertiban terhadap pelanggan-pelanggan PDAM yang bermasalah. Ketika hendak menertibkan salah satu pelanggan di Kompleks Pondok Indah Kecamatan Sungai Raya, terlibat cekcok dengan pelanggan yang berakhir dengan pemukulan terhadap petugas.
"Pemukulan itu terjadi di lapangan, ketika kami memutuskan aliran Ledeng salah seorang pelanggan yang bermasalah, karena dia tidak terima, dia langsung mengambil kayu, dan langsung memukul Rajak,” ungkap Sepriono kepada PONTIANAK TIMES, Kamis (26/9).
Sepriono menjelaskan, bahwasanya penertiban tersebut dilakukan sesuai prosedur bahkan kepada pelanggan juga diberi keringanan. "Kita sudah lakukan sesuai prosedur yang ada dan kita juga sudah beri keringanan mencicil beberapa bulan, sebelumnya dilakukan pemutusan,” jelasnya.
Karena pelanggan tersebut tidak bisa membayar, kami ditugaskan oleh Pimpinan PDAM untuk melakukan pemutusan,” Kita juga telah memberikan keringanan untuk mencicil, tapi tidak juga diindahkan, jadi, terpaksa kita putus paksa," ungkap Sepriono. (fsl)
Perwakilan KPPS Labrak KPU KKR
Dana Operasional dan Honorer Dipotong lihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya, Kamis (26/9) sekitar pukul 10.45. Kedatangan dari perwakilan dari anggota KPPS ini adalah untuk mempertanyakan terkait dengan pemotongan dari anggaran operasional dan honorer yang dilakukan ditingkat PPS. Kedatangan perwakilan ini disambut anggota Komisioner KPU Encep Endan beserta jajaran KPU Kabupaten Kubu Raya, yang kemudian menggelar audifaisal/ Pontianak Times ensi secara terbuka dikantor Perwakilan KPPS mendatangi Kantor KPU KKR, Kamis (26/9). KPU tersebut. Menurut Sugito, PerwakiKubu Raya. Puluhan Suara (KPPS) Pemilukada Kabulan KPPS Parit Baru, bahwa keperwakilan anggota Kelompok paten Kubu Raya dari beberapa Penyelenggara Pemungutan desa mendatangi Komisi Pemi- datangan mereka di kantor KPU
Kubu Raya ini adalah untuk meminta kejelasan terhadap pemotongan pada honorer dan dana operasional kami di KPSS maupun anggota KPPS, yang mana pemotongan tersebut di lakukan untuk pajak. “Kita hanya meminta kejelasan saja, karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu mengenai pemotongan tersebut, kata KPU pemotongan tersebut sebesar 6 persen untuk pemotongan pajak,”ungkap Sugito kepada wartawan. Menurutnya kedatangannya bersama rekan-rekan dari perwakilan KPPS yang ada di Kubu Raya merupakan salah satu respon dari aspirasi ang-
MELAWI H-5 Pelamar CPNS Masih Sepi Melawi. Hingga 24 September, pendaftaraan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2013 di Kabupaten Melawi, baru sekitar 614 pelamar yang telah menyerahkan berkas pendaftaran ke panitia. Jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah, mengingat penutupan pendaftaran CPNS masih lima hari lagi. Batas akhir pendaftaran pada Sabtu 28 September pukul 15.00. Kabid Data dan Pengadaan Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Melawi, H. Akhmad ditemui sejumlah wartawan, kemarin di Stadion Raden Tumenggung Setya Pahlawan mengungkapkan, dari 614 orang itu meliputi rincian 168 mendaftar pada formasi teknis, 160 pelamar pada formasi pendidikan dan 286 pelamar tenaga kesehatan. “Banyak yang belum daftar karena informasi yang kita dapatkan beberapa diantaranya masih mengurus kartu kuning di Dinsosnakertrans. Bahkan mungkin nanti ada ribuan
pelamar yang memasukkan berkas pendaftarannya disisa empat hari kedepan,” kata Akhmad. Pendaftaran CPNS terakhir akan ditutup pada pada Sabtu, 28 September pukul 15.00 mendatang. Nantinya seluruh pelamar akan mengikuti tes yang serentak dilaksanakan pada tanggal 3 November, bersamaan dengan pelaksanaan tes tenaga honorer Kategori II (K II). Ditegaskannya, yang sudah masuk dalam K II apabila ikut melamar tes CPNS umum tidak diperbolehkan lagi ikut dalam tes K II, karena pelaksanaan tes K II dan CPNS umum waktunya bersamaan. “Apabila pelamar K II ingin mengikuti tes CPNS umum boleh-boleh saja sesuai dengan formasi dan jenjang pendidikan. Namun, untuk satu orang pelamar dalam mengikuti tes K II dan tes CPNS umum tidak diperbolehkan alias harus memilih salah satu,” ungkapnya. Pria yang biasa disapa Pak H. Lapuk itu menjelaskan, setelah proses
pendaftaran selesai para peserta tes akan mendapatkan nomor tes yang dibagikan pada tanggal 10 sampai 17 Oktober 2013 mendatang. Pembagian nomor tes juga bersamaan dengan tes K II. Untuk K II ungkapnya, sudah tak perlu lagi mendaftar untuk ikut tes karena mereka sudah terdaftar otomatis dalam database. Ada 525 tenaga honorer yang terdaftar dalam K II Melawi dan ikut tes pada 3 November mendatang, dan yang akan lolos sebanyak 30 persen dari 525 K II sesuai kibijakan Kemenpan RB. Mereka kita minta untuk menyiapkan pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar saat pembagian nomor tes. “Pelaksanaan tempat tes untuk K II di Stadion Raden Tumenggung Setya Pahlawan dan tes CPNS umum disesuaikan dengan kebutuhan menggunakan gedung SD 6, SMP 1, SMA 1 serta perguruan Muhammadiyah Kota Nanga Pinoh,” akhirnya. (mbn)
gota KPPS dari desa lain, yang diketahui juga mengalami pemotongan terhadap honorer dan dana operasional mereka, menurut Sugito, pihaknya juga telah melakukan audiensi ke tingkat PPK pada (18/9) akan tetapi belum juga mendapatkan kejelasan yang pasti mengenai pemotongan tersebut. "Kami bukan tidak mau membayar pajak, Cuma kami kemari ini, adalah untuk menanyakan mengenai pemotongan tersebut, tidak ada pemberitahuan, tapi tiba-tiba langsung di potong, tentu la kami-kami semua kaget, kok ada pemotongan,”terang Sugito. (fsl)
Tanpa IMB, Pemkab Jegal Izin Perkebunan Melawi. Meski sudah banyak perusahaan yang masuk berinvestasi di Melawi, namun tidak semua perusahaan yang sudah mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), terkait bangunan perkantoran serta camp-nya. Dari sekian banyak perusahaan perkebunan yang ada di Melawi, baru beberapa perusahaan yang sudah mengajukan IBM. “Yang sudah mengajukan IMB baru tiga perusahaan yakni PT. Lahan Cakrawala, PT. Rafi Kamajaya Abadi, dan PT. SDK. Sementara untuk perusahaanp-perusahaan yang lain masih belum mengajukan IMB,” ungkap Kepala Bidang Perizinan Umum, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Melawi, Herry Santoso, Kamis (26/9) kemarin. Menurut Herry, IMB yang diajukan oleh tiga perusahaan tersebut saat ini sedang dalam proses. IMB yang diajukan oleh perusahaan tersebut ratarata IMB untuk bangunan-bangunan yang memang sudah berdiri, contohnya seperti bangunan kantor perusahaan dan pabrik. “IMB yang mereka ajukan tersebut memang sudah terlambat, seharusnya IMB tersebut diajukan sebelum bangunan didirikan. Namun walaupun terlambat tidak masalah, karena masih ada niat untuk mengurus IMB,” ucapnya. (mbn)
Kamis • 26 September 2013
9
SAMBAS Korupsi Pembangunan Dermaga
LAKI Lapor ke Polres Sambas SAMBAS. Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kabupaten Sambas, melaporkan Pembangunan Dermaga Sungai Sumpit di Kecamatan Paloh yang terindikasi korupsi ke Polres. Ketua LAKI cabang Sambas, Akhyani mengatakan laporan kepada Polres Sambas akan disampaikan dalam waktu dekat. Sementara ini, pihaknya sedang mengumpulkan data. “Data yang kita kumpulkan sudah mencukupi, kemungkinan laporan akan kita sampaikan minggu depan,” kata Akhyani. BA, kepada PONTIANAK TIMES, Kamis (26/09). Proyek pembangunan dermaga Sungai Sumpit menurut Akhyani merupakan pekerjaan melalui Dinas Perhubungan provinsi Kalbar tahun 2012. Nilai proyek tersebut mencapai Rp 13 miliar, yang dikerjakan melalui dua tahap dengan tahun yang berbeda. “Tahun pertama nilainya Rp 3,8 miliar, tahun 2012 nilainya Rp 9,8 miliar jadi totalnya Rp 13 miliar. Sementara
Barau dermaga Sungai Sumpit.
Iswandi Resmi Jabat Kades Sepinggan SEMPARUK. Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Sambas Jamiat A Kadol, melantik Iswandi selaku Kepala Desa Sepinggan Kecamatan Semparuk. Iswandi terpilih menjadi Kades untuk masa jabatan 2013-2018, Kamis (26/9). Sekda dalam sambutannya mengatakan, terpilihnya Iswandi sebagai Kepala Desa Sepinggan untuk masa jabatan yang kedua kalinya merupakan kepercayaan dari masyarakat. "Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat harus dijaga dengan sebaik-baiknya," ujar Jamiat, kepada PONTIANAK TIMES, Kamis (26/9). Menurut Sekda, Pemerintah Desa merupakan komponen penting mempertahankan budaya lokal, karena adat istiadatnya yang masih dipertahankan. "Itu sebabnya Kades tidak digaji," ucap Jamiat A Kadol. Dirinya juga mengatakan kalau tidak lama lagi Indonesia akan mengadakan kegiatan yang besar yakni Pemilu 2014, untuk memilih Wakil Rakyat di DPR RI. DPRD dan DPD serta pemilihan Presiden. “Kepala Desa harus siap untuk mengembangkan demokrasi di wilayahnya, jangan sampai perbedaan pendapat tidak mendukung demokrasi. Masyarakat juga harus ikut andil dalam menciptakan kamtibmas membantu Kades," ujar Jamiat. Sekda juga mengharapkan agar Kades juga turut berperan dalam menjaga lingkungan, dengan mengimbau warganya tidak melakukan pembakaran dimusim panas seperti sekarang. "Dimusim panas seperti sekarang hendaknya dihindari melakukan pembakaran lahan, Kades dalam hal ini mempunyai kewenangan melakukan bimbingan kepada masyarakat," kata Jamiat. (gin)
fisik bangunan sudah terdapat kerusakan di beberapa titik,” jelas Akhyani. Mengenai fisik Pembangunan Dermaga seluas 50x50 meter tersebut dijelaskan Akhyani, tidak sesuai dengan Bistek, seperti penimbunan Dermaga yang ketebalannya kurang dari 30 cm. ”Inilah yang kita duga adanya indikasi korupsi terhadap proyek tersebut,” terangnya. Ia juga mengatakan dugaan korupsi semakin diperkuat dengan kondisi bangunan dermaga yang tidak bertahan dengan lama, di beberapa titik, seperti barau yang berfungsi untuk menahan hempasan gelombang ada yang sudah putus. Ia berharap Polres Sambas dapat mengusut kasus ini. Siapapun yang terlibat harus ditindak, karena ini berhubungan dengan kepentingan masyarakat ramai. “Polres harus serius menangani kasus ini, dan jangan ada perlakuan khusus,” harapnya. (gin)
Puskesmas Semparuk Dijadikan Lokasi Pembuatan Film SAMBAS. Tim Using Social Media to Aid International Development (USAID) berencana membuat film documenter mengenai pelayanan Kesehatan Puskesmas Semparuk Kabupaten Sambas. Menurut, salah satu relawan Multi stake holder (MSF) Radiman, Tim dari Media USAID yang dipimpin langsung Litle Justin didampingi David dan Big Justin, mengutarakan keinginan mereka dalam kunjungannya di Puskesmas Semparuk beberapa hari lalu. “Tim Media USAID bermaksud membuat film documenter tentang gambaran pelayanan puskesmas Semparuk, yang telah mengalami banyak perubahanperubahan yang luar biasa.” ungkap Radiman kepada PONTIANAK TIMES, Kamis (26/09). Selain itu niat baik untuk berubah dari Puskesmas Semparuk, sebagai unit layanan kesehatan masyarakat menjadi salah satu faktor dipilihnya Puskesmas Semparuk untuk dijadikan lokasi dan objek pembuatan film tersebut. “Ada beberapa faktor yang membuat USAID berminat, yakni proses kemajuan yang dicapi sela-
Radiman dan Justij.
ma ini melalui pendampingan yang dilakukan oleh Kinerja USAID, PKBI Sambas, dan MSF Peduli persalinan yang aman, inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI Eksklusif dari unsur masyarakat Kecamatan Semparuk sejak 2012 lalu hingga sekarang,” kata Radiman. Dirinya berharap dengan terpilihnya Puskesmas Semparuk menjadi lokasi pembuatan film
documenter dari Media USAID, dapat semakin memotivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. “Kita sangat menyambut baik dipilihnya puskesmas Semparuk sebagai tempat pembuatan film documenter tersebut, dukungan penuh akan kita berikan oleh MSF sebagai mitra Kinerja USAID,” kata Radiman. (gin)
10
EDUKASI
Jumat • 27 September 2013
Siswa Senang Terima Paket BSM
PONTIANAK. Janji Pemerintah untuk memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM) kepada Pelajar mulai terealisasi. Sejumlah paket perlengkapan untuk siswa mulai disalurkan ke Sekolah. MTs. AL-Irsyad Pontianak Timur adalah salah satu Madrasah yang meneriman BSM. Berdasarkan penjelasan dari Waka Kurikulum Yuli Zulkarnaen,S.Pd paket tersebut sudah diterima sejak satu minggu yang lalu dan saat ini telah dibagikan ke Siswa. “Paket BSM berupa perlengkapan untuk Siswa, kami terima satu minggu yang lalu, tapi baru sekarang kami bagikan ke Siswa,” ungkap Yuli kepada Wartawan, Kamis (26/9). Dijelaskannya, untuk paket BSM yang diterima berjumlah 53 paket dan jumlah tersebut sesuai dengan pengajuan. “Alhamdulillah, dari 53
Siswa yang kita ajukan untuk mendapatkan paket BSM tersebut semuanya dapat,” jelasnya. Menurut Yuli, Paket BSM berupa perlengkapan Siswa merupakan kompensasi dari keputusan Pemerintah menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu yang lalu. Hanya saja, yang menerima paket tersebut tidak seluruh siswa. “Bantuan ini merupakan kompensasi dari dinaikkannya BBM, tapi yang mendapatkannya hanya Siswa kelas VII,” tuturnya. Namun, berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan bahwa seluruh Siswa akan mendapatkan bantuan tidak hanya berupa paket, tapi ada bantuan berupa beasiswa. “Katanya, seluruh Siswa akan mendapatkan bantuan, ada yang paket ada yang bentuknya beasiswa, kita tunggu saja,” pungkas Yuli. (joss)
Waka Kurikulum Yuli Zukarnaen,S.Pd saat memberikan paket Bantuan Siswa Miskin kepada Siswa.
Kurikulum 2013
Kadis Pendidikan: Komite Jangan Tak Tahu Kendati Kurikulum 2013 masih baru dan masih dalam tahap percobaan, Komite Sekolah harus mengontrol pelaksanaannya. Jangan sampai Komite Sekolah tidak mengetahuinya. Drs HM Nadjib MSi Kepala Dinas Pendidikan Singkawang
SINGKAWANG. Kepala Dinas Pendidikan Singkawang Drs HM Nadjib MSi, mengingatkan Komite Sekolah jangan sampai tidak tahu dengan pelaksanaan Kurikulum 2013. “Kendati Kurikulum 2013
kulum 2013 ini bersifat ekstra, karena terdapat perubahan sudut pandang (paradigma). Di antaranya cara mengajar yang berbeda dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Selain itu, tambah dia, dalam Kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada kreativitas peserta didik. “Karena ada perubahan itu, makanya peran Komite Drs HM Nadjib MSi Sekolah harus melihat itu, apakah sudah menerapkanmasih baru dan masih dalam nya atau tidak,” kata Nadjib. Selain sebagai kontahap percobaan, Komite Sekolah harus mengontrol trol pelaksanaan Kurikulum pelaksanaannya. Jangan 2013, Komite Sekolah juga sampai Komite Sekolah tidak berperan sebagai pemberi mengetahuinya,” ungkap pertimbangan dalam kebiKepala Dinas Pendidikan Kota jakan yang dilakukan sekoSingkawang, Drs HM Nadjib lah, selama penerapan kurikulum 2013. MSi. “Tentunya dalam kebiNadjib menjelaskan, Kuri-
jakan itu, pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan Komite Sekolah,” jelasnya. Peran lainnya, kata Nadjib, Komite Sekolah sebagai pemberi dukungan, yakni dalam keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum baru ini. “Kalau ada keputusan yang sudah disepakati harus didukung,” katanya. Dia mengatakan, Komite Sekolah juga berperan sebagai mediasi, yakni menjadi penghubung komunikasi ketika terdapat persoalan antara guru dengan anak didik atau kepala sekolah dengan orangtua. “Termasuk ketika ada persoalan lain di sekolah, maka Komite Sekolah bisa menjalankan peran mediasi itu,” jelas Nadjib.
Di tempat yang sama, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Singkawang, Helmi Fauzi mengaku telah memberikan informasi kepada Komite Sekolah tentang Implementasi dari Kurikulum 2013 tersebut. “Dengan memberikan informasi ini, diharapkan mereka bisa mengoptimalkan perannya dalam sekolah,” katanya. Menurut Helmi, sebelum diluncurkan Kurikulum 2013 ini, peran Komite Sekolah hanya sebagai penasihat. Tetapi kini perannya semakin bertambah, yakni sebagai pengontrol, pendukung, mediator dan pemberi pertimbangan. “Dengan peran-peran itu, maka komite sekolah harus berperan aktif,” pungkasnya. (dny)
Jumat • 27 September 2013
Lapas di Kalbar Kepala Perwakilan Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Kalbar kepada Pontianak Times ditemui di ruang kerjanya, Kamis (26/9). Menurutnya dari 12 Lapas yang ada di Kalbar, hanya 5 Lapas yang tidak over kapasitas. Selebihnya over kapasitas. Lapas Kelas II A Pontianak, kapasitas 500 Napi dan tahanan, saat ini memuat 692 orang tahanan. Untuk Rutan Kelas II B di Kabupaten Ketapang, kapasitas 200 orang, ditempati 362 Napi. Kemudian Rutan Kelas II B Kota Singkawang, kapasitas 250, ditempati 307 Napi. Rutan Kelas II B Kabupaten Sintang, kapasitas 200, saat ini menampung 280 Napi. Rutan Kelas II A Pontianak, kapasitas hanya 200, tetapi menampung 415 napi. Belum lagi Rutan Kelas II B Mempawah, kapasitas menampung 115, saat ini menampung 207 napi. “Untuk Rutan Kelas II B Kabupaten Sanggau, kapasitas seharusnya 150, saat ini menampung 232 napi,” katanya lagi. Budi mengakui, Lapas di Kalbar masih kekurangan baik Sumber Daya Manusia dan pra sarana tanpa didukung penambahan baik SDM maupun fasilitas apapun. “SDM-nya tetap sementara proses tindak pidana meningkat terus,” ujarnya. Ia menjelaskan, Kamis pagi ini, pihak terkait seperti Kalapas Kabupaten Sintang, Bupati Sintang, Danrem dan Kapolda telah melakukan pertemuan. “Mereka sudah membahas bagaimana apa yang terjadi sekarang, untuk kemudian dapat diantisipasi untuk masa mendatang,” tuturnya optimis. Budi mengatakan, kasus tindak pidana narkoba mendominasi penghuni lapas. Kasus
NapiTidak Boleh tahan di Lapas Singkawang ini, mereka semua tidak pernah membuat keributan. Kami terkejut mendengar berita bahwa merekalah yang menjadi biang kerok,” ujar Budi. Sebenarnya, kata dia, petugas Lapas tidak boleh menekan narapidana. Apalagi sampai berlaku keras kepada narapidana, itu
11
Bengkayang ... dari halaman 1 narkoba sekitar 40-50 persen. “Dari pencurian yang paling banyak narkoba. Ada namanya bandar, pengedar, pemakai pemula. Sementara lapas tidak ada sarana dan parasarana untuk menghalangi masuknya narkoba,” ujarnya. Ia menegaskan, kalau di bandara ada anjing pelacak dan lain sebagainya. Sementara di lapas, x-ray saja tidak punya. Hanya periksa di badan saja. “Kalau di Jawa, untuk napi wanita disiapkan CD dan pembalut. Jadi tidak ada celah untuk narkotika masuk ke lapas. Semoga di Kalbar punya lapas yang baik,” harapnya. Budi menambahkan, lapas di Kalbar termasuk belum over kapasitas dibandingkan dengan daerah lain. Ia mencontohkan di Kalsel 300 kapasitasnya dihuni 2000 orang. Ia sangat berharap agar sdm lapas di Kalbar ditambah. Agar proses pengamanan dan pelayanan bisa ditingkatkan. Hanya saja, tahun ini tidak ada penerimaan pegawai. Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Kalbar, Retno Pramudya tidak menerima alasan Kepala Kemkumham yang menurutnya tidak bertanggung jawab. “Alasan klasik dan melempar tanggung jawab kalau beralasan karena keterbatasan sarana dan SDM. Semestinya sebagai pimpinan Kalapas harus lebih kreatif dan mengupayakan apa-apa yang selama ini menjadi kendala dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dapat teratasi,” sesal Retno via selular. Sekretaris PPP Provinsi Kalbar ini kembali menegaskan, yang terjadi di Lapas Sintang, Rabu lalu merupakan kelalaian Kepala Kemkumham beserta jajarannya. “Yang jelas mereka lalai dalam menjalankan tugasnya,” pungkas Retno. (dna)
... dari halaman 1 bukan zamannya lagi. Yang utama dilakukan adalah pendekatanpendekatan kepada Napi. “Dengan pendekatanpendekatan yang kita lakukan itu, Alhamdulillah tidak pernah terjadi keributan di Lapas Singkawang, karena semua kita bangun dengan pendekatan,” ungkapnya.(dny)
Pembangunan Taman Dipertanyakan BENGKAYANG. Ketua LA- membangun Taman itu cukup KI Pejuang 45 Paulus Jasmani, bagus untuk memperindah menilai pembanguKota, tetapi ada nan Taman di depan pembangunan yang Dinas Pendidikan jauh lebih penting Kabupaten Bengdan harus mendakayang, hanya mengpatkan skala perihabiskan uang. Dan oritas, termasuk mengusulkan dana pembangunan gepembangunannya dung Sekolah. dialihkan ke Sekolah. “Bagus juga “Seharusnya, Paulus Jasmani membangun Taanggaran pembanman, akan tetapi jika gunan tersebut dimanfaatkan dilihat azaz manfaat, sepertisebaik-baiknya, misalnya untuk nya pembangunan Taman itu membangun Sekolah di peda- belum saatnya, masih banyak laman yang banyak rusak,” un- Sekolah yang harus diperhatigkapnya kepada wartawan. kan, “ katanya. Menurut Paulus Jasmani, Ia menjelaskan, Pendidi-
LP Sintang memasuki kawasan warga binaan di dalam Lapas, namun hal itu tak berlanjut. Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Arie Sulistiyo di hari kerusuhan langsung meluncur dari Pontianak ke Sintang menggunakan jalur darat dan tiba sekitar pukul 22.30. Pantuan Pontianak Times, Arie tidak banyak melakukan aktivitas dalam Lapas. Ia hanya berdialog dengan anggotanya dan pihak Depkumham di ruang porter Lapas Klas II B Sintang. Suasana berangsur pulih. Demikian juga kegiatan dalam Lapas sudah kembali normal, termasuk waktu besuk warga binaan. Tetapi penyelidikan masih terus berlanjut. Termasuk pengamanan di Lapas sebanyak 2 SST (Satuan Setingkat Pleton) atau 65 Brimob yang disiagakan. Memang tidak semua personel dikerahkan ke Lapas. Personel dibagi menjadi dua regu. Regu pertama di Lapas dan regu kedua siaga di Polres Sintang. Total anggota berjaga di Lapas sebanyak 78 orang. Mereka merupakan gabungan anggota Polisi, Brimob dan TNI. “Hasil penyelidikan sementara, kerusuhan dipicu karena ketidaknyamanan oknum warga binaan terhadap aturan Kepala Lapas (Kalapas),” kata Kapolres Sintang, Veris Septiansyah ditemui di Lapas II B Sintang usai mengantarkan Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Arie Sulistiyo. Menurut Veris situasi di Lapas berangsur kondusif. Para warga binaan sudah melakukan aktifitas seperti biasa. Meski demikian, pengamanan masih
kan merupakan hal yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan itu bisa dimulai dengan memberikan akses Pendidikan kepada masyarakat secara baik, termasuk sarana dan prasarana penunjang Pendidikan. “Kalau Pendidikan didukung sarana dan prasarana yang bagus, tentu ke depannya SDM Bengkayang bisa bagus pula,” jelasnya. Untuk itu, ia berharap kepada Pemerintah Bengkayang agar dalam melakukan pembangunanharusmengedepankan azaz manfaat. (step)
... dari halaman 1 terus dilakukan. “Arahan Kapolda kita diminta melakukan pengamanan ekstra, dalam arti tidak mengambil alih Lapas. Kita upayakan preventif, dan penegakan hukum tetap kita lakukan,” tegasnya. Sekitar pukul 14.00 kemarin, terlihat dua orang wanita yang berusaha menitipkan uang sebesar Rp 50 ribu kepada petugas untuk salah seorang warga binaan, tak berani diterima petugas. Pasalnya uang itu tidak jelas penerimanya, karena yang disebutkan dua orang wanita itu, tidak dikenal petugas. Diberitakan sebelumnya, keributan diawali karena adanya penolakan warga binaan untuk tes urine. Tes ini dilaksanakan setelah ditemukannya dua linting ganja dan alat hisap sabu dalam razia ke setiap ruangan. Penemuan alat hisap dan ganja itu setelah lima tahanan dari Pontianak dan Singkawang dipindah ke Lapas Sintang. “Dugaan sementara, mereka itulah provokator kerusuhan dalam Lapas. Dengan adanya insiden ini, Pudjiono akan terus memperketat pengawasan agar narkoba tidak masuk ke Lapas Sintang. Tetap akan saya perketat, saya tak perduli,” tegas Kalapas Sintang, Pudjiono Riadi. Jaringan Informasi yang dihimpun Pudjiono menyebutkan, narkoba dan peralatannya masuk ke Lapas dengan cara dilempar dari luar. Memang sudah tiga kali barang haram tersebut masuk namun digagalkan lantaran pemeriksaan intensif.
“Saya akui kasus narkoba di setiap Lapas adalah peran jaringan. Saya akui itu dan saya tak tutup mata. Kami ingin memutus mata rantai itu, dan saya tak mau dengar Lapas Sintang jadi pemasok dan pengedar. Saya maunya steril. Saya dengar mereka dipindahkan karena mereka pengedar,” kata Pudjiono. Dirinya tetap akan menegakkan apa yang benar menurut aturan, mengenai kejadian ini mereka akan berkoordinasi dengan Kemenkumham di Pontianak. Sementara itu, Kapolres Sintang, Veris Septiansyah mengatakan, pihaknya akan menyelidiki penyebab kerusuhan, baik terhadap warga binaan dan tak terkecuali petugas Lapas. Nama provokator atau otak di balik kerusuhan tersebut sudah dikantongi. “Kita sudah melakukan penyelidikan terhadap propokatornya,” ujarnya. Veris menyebut provokator itu merupakan oknum warga binaan. “Sementara ini penanganannya kita serahkan kepada pihak Lapas. Kita tidak bisa langsung ikut campur, kecuali mereka tertangkap tangan membunuh, anarkis dan merusak,” jelas Veris. Hal yang senada diungkapkan Kakanwil Kementerian Hukum dan Ham, Budi Santoso Rachman, bahwa kondisi Lapas II B sudah kondusif. Menanggapi adanya berita bahwa para warga binaan tidak menyukai Kalapas Sintang, ia mengatakan itu hak. “Mereka boleh saja tidak menyukai Kalapas, tetapi dengan hukum, mereka tidak bisa menolak,” tukasnya tegas. (eng/uli)