pontianaktimes@gmail.com
www.pontianak-times.com Eceran Rp.3000 Luar Kota Rp.3500 Hotline Service : Iklan & Pemasaran Hp. 0812 5764 4689 Hp. 0857 8701 6579
Edisi Khusus Agustus 2014
BOM WAKTU DEPOSITO KOTA SINGKAWANG Sudah hampir 8 bulan, Kejati Kalbar mengulur-ulur waktu dan berkutat pada proses penyelidikan. Kepolisan bersiap-siap menjadi garda terdepan mengusut kasus Deposito. Siapa yang bakal dikerangkeng? LAPORAN UTAMA HALAMAN 6-7
Ilustrasi Deposit
Berantas Tuntas 4 Tersangka Amuk Massa Pangkalan Kongsi Ditangkap Korupsi Singkawang Pengungkapan kasus Singkawang pada 2014 ini menunjukkan kemajuan kepemimpinan Kapolres Widihandoko SH. Satu tersangka korupsi terkait diproses tanpa pandang
Amuk Massa Terjadi di Pangkalan Kongsi Kecamatan Tebas, Sambas. Akibat urusan selingkuh membuat warga beringas. Siapa yang memprovokasi untuk membasmi kemaksiatan?
korupsi di Kota t e l a h berarti di bawah AKBP A p e r s a t u dana APBD bulu.
PATROLI HALAMAN 9
SOROT KASUS
HALAMAN 11
ISIS Menggebrak Dunia
INVESTIGASI
SAMBAS
HALAMAN 4
HALAMAN 3
Bali Kedua Ada di Temajuk Sambas
Islamic State Irak Suriah (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Suriah semakin marak diperbincangkan dan dihujat. Sepak terjang mereka yang bengis dan kejam membantai umat beragama baik Islam maupun nasrani membuat banyak ulama dan pakar dari Sunni maupun Wahabi menganggapnya sebagai bagian dari kaum Khawarij. Menurut pandangan mereka umat islam sekarang ini sudah sangat jauh menyimpang dari tauhid
NASIONAL
yang benar.Umat dipimpin oleh toghut yaitu penguasa yang lalim dimana pemerintahannya tidak menegakkan syariat islam sebagai satusatunya hukum yang sah. Berjuang dan memperjuangkan umat agar lepas dari toghut adalah wajib hukumnya agar syariat islam dapat ditegakkan.Dengan mengobarkan semangat patriotisme dalam konsep jihad yang mereka fahami berusaha memperoleh simpatisan dari umat seaqidah.
HALAMAN 10
Edisi Khusus Agustus 2014
TAJUK Mengupas yang Terlupakan Waktu tak terasa bergulir. Begitu banyak peristiwa dan kejadian yang menjadi santapan media massa cetak dan elektronik. Masyarakat saat ini dengan mudah dimanjakan oleh sajian informasi yang tinggal dipilih saja. Bisa melalui tayangan media elektronik seperti televisi, mendengarkan radio, membuka website atau membaca koran. Informasi di abad ini sudah menjamur dan merangsek secepat kilat dengan serangan portal berbasis internet. Dalam kondisi seperti ini, media massa cetak berupa koran dan majalah tetap saja mempunyai pembacanya tersendiri alias tidak pernah ditinggalkan. Pontianak Times sebagai salah satu media massa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika masyarakat. Kami memiliki komitmen untuk memberikan yang terbaik dengan memenuhi keinginan para pembaca. Segmentasi pembaca terkadang perlu dirumuskan agar media massa tidak hanya sekadar bahan bacaan usang. Untuk itulah kami hadir sebagai media alternatif yang berpatokan pada kejujuran menyajikan fakta yang dikemas dalam produk jurnalistik. Upaya serius dilakukan untuk menggali informasi yang tentu saja tidak basi melainkan yang belum pernah dikonsumsi, atau malah mengeluarkan yang ‘dipendam’ karena alasan tertentu. Bagi Pontianak Times, hal seperti itu sangat menarik dan menjadi tantangan tersendiri. Sebab tidak ada yang patut dibuat tabu untuk segala sesuatu yang berpihak pada kebenaran, fakta dan keberpihakan kepada publik. Pembaca sekalian, setelah terbit harian secara berkala dan ditopang melalui penguatan di website di portal www.pontianak-times.com, kami juga mengeluarkan edisi khusus yang kebanyakan hasil investigas dan pendalaman materi. Giliran edisi khusus yang mengupas soal Kota Singkawang yang sebelumnya belum pernah terjamah atau bahkan mungkin ‘dilupakan’. Semua ini, kami sajikan demi pembaca budiman sekalian. Kami tetap menerima saran dan kritik atas penyajian edisi khusus ini. Sebab tidak ada kesempurnaan kecuali milik Sang Pencipta. Pontianak Times edisi kali ini semoga dapat menjawab pertanyaan publik, terutama di Kota Singkawang yang merindukan media alternatif. Jangan lagi berpikiran cukup mengonsumsi satu buah koran saja karena semua berita koran sama saja isinya. Coba kita nikmati sama-sama sajian Pontianak Times edisi khusus ini. Akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca. Tanpa Anda, pembaca sekalian, kami bukanlah apa-apa dan bukan siapasiapa. Semoga pada edisi khusus berikutnya semakin membuat kru Pontianak Times lebih dapat memacu kinerjanya. Salam dari Jurnalis….
2
SALAM REDAKSI
Sungai Singkawang Kotor dan Bau
Singkawang - Senagai kota pariwisata sudah selayaknya Pemerintah Kota Singkawang berenah diberbagai hal, terutama yang berkaitan dengan keindahan kota dan kebersihan kota. Namun yang terpantau dari Jurnalisme Warga, Sungai Singkawang yang menjadi simbol kemegahan kota ini justru terlihat kotor dan berbau.
Kami sebagai masyarakat sedikit sangsi akan hal ini, dimana kepedulian pemerintah dalam menata agar kota pariwisata ini terjaga keindahan, kebersihan, serta keasriannya. Terlebih disaat musim kemarau tiba, air sungai menjadi dangkal, aroma tidak sedap pun tercium hingga jarak yang cukup jauh. Hal ini kedepan harus menjadi perhatian serius bagi pemerin-
tah, ujar Samsudi, warga Kelurahan Tengah. Memang tak hanya pemerintah, kata dia, peran serta warga masyarakat juga sangat diperlukan dkidalam menjaga kelestarian kota ini. “Masyarakat juga harus sadar, jangan membuang sampah disungai, serta tingkatkan kesadaran dalam melestarikan sungai”. (TIM)
Pagar Menjorok Ke Jalan Raya
SPBU Layani Pembelian Dalam Botol Mineral
Singkawang - Pembangunan pagar disalah satu Rumah Toko (Ruko) milik warga di Jalan Stasiun Singkawang Barat dipertanyakan warga. Pasalnya, pembangunan pagar tersebut apakah sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, karena dilihat dari kasat mata, pembangunan pagar tersebut menjorok ke jalan raya. Adalah Susanto, salah- seorang warga Kelurahan Pasiran, dirinya sebagai pengguna jalan raya mengeluhkan akan pembangunan pagar yang menjorok ke jalan tersebut. Tidak hanya dijalan ini, imbuhnya, hampir disemua jalan terdapat persoalan yang sama. Susanto juga mempertanyakan peran pemerintah dalam mengawasi dan menertibkan setiap pembangunan yang dilakukan, meskipun pembangunan itu dilakukan oleh warga. Kalau dibiarkan seperti ini, katanya, maka warga akan sangat bebas melakukan pembangunan tanpa melihat ketentuanketentuan yang berlaku. (TIM)
Pinyuh - Mungkin ini satu diantara sekian banyak SPBU yang masih memberikan pelayanan terhadap pengguna BBM dengan menggunakan jerigen atau botol mineral. Salah- satunya terjadi di SPBU Sei Pinyuh, Kabupaten Pontianak. Dimana pelayanan penjualan BBM masih saja dilakukan dengan menggunakan jerigen, botol mineral, bahkan kantong plastik. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi, karena selain bukan pada tempatnya, hal ini juga sangat membahayakan, ujar Dedy, salah- seorang warga Sei Pinyuh. “Kamek dah sering nengok yang macam gini, tapi nak diapekan agek,” ujarnya dengan logat melayu. Kita minta kepada instansi terkait, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pontianak untuk tegas serta menindak SPBUSPBU yang masih melayani penjualan BBM dengan menggunakan jerigen dan botol. Hal ini penting dilakukan, guna untuk meningkatkan pelayanan prima SPBU terhadap kendaraan. (JR)
Penerbit : PT.Graha Media Sejati. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : R. Rido Ibnu Syahrie. Dewan Redaksi : Gindra, Stepanus, Shamad, R. Ruddy Herman S, Indra Adi, Rosalinda. Koordinator Layout : Dedek. Penasehat Hukum : Aprin Turnip, SH, MH. Dirut : R. Rido Ibnu Syahrie. Penasehat : drg. Thomas Aquino Vebrianto Alamat kantor : Jl. Danau Sentarum No. BB-2 Pontianak Telp. 0561 532124 Iklan permilimeter kolom : Hitam putih Rp.6000, Spot colour Rp.10.000, Full Colour Rp.12.000, Iklan baris Rp.9.000 (minimal dua baris, maksimal lima baris)
3
INVESTIGASI
Edisi Khusus Agustus 2014
Gara-gara Pantun Cacing, Istri Baru Awang Mengamuk
Tjai Nyit Kim. (Foto Istimewa)
Tiba-tiba saja konsentrasi tamu yang mendengarkan ‘wejangan’ Walikota buyar. Sebuah hentakan benda padat yang dipukul memecah kesunyian. Sang istri cantik mengamuk ketika suami sedang bicara di hadapan dua orang kepala dinas, kontraktor, satu orang Caleg terpilih, beberapa orang LSM dan dua orang wartawan. Masih ingat perseteruan Yutina dan Awang Ishak Walikota Singkawang? Dua insan yang dulunya pasangan suami istri itu kandas dengan mengakhiri biduk rumahtangganya. Di tengah pengurusan cerai secara resmi itu kemudian masuk orang ketiga, Tjai Nyit Kim yang biasa dipanggil Ibu Akim. Demo besar-besaran terjadi dipimpin Yutina yang memang mendapat respons terutama dari kalangan ibu-ibu melalui isu gender. Persoalan siapa ibu walikota pun menggelinding begitu deras seiring konflik antara Walikota dan Wakil Walikota Singkawang yang hingga sekarang tidak pernah akur. Melalui curhatnya kepada Pontianak Times (nantikan tayangan di youtube), Wakil Walikota H Abdul Muthalib dengan lugas membeberkan alas analasan mengapa dirinya sangat banyak tidak sependapat dengan cara-cara Awang Ishak memimpin Kota Singkawang. Terutama dalam hal ‘pengingkaran kesepakatan’ Terlepas dari intrik di internal pemerintahan tersebut, Awang secara pribadi terlihat mesra bersama Akim dalam menjalani kehidupan rumahtangganya yang baru. Kemesraan tersebut bahkan kerap dimunculkan di hadapan publik, tak terkecuali melalui jejaring social
media hingga pada foto profil di Blacberry milik Akim. Sedangkan Yutina yang mendampingi Awang sejak dari nol di awal berkarir di kancah PNS dan walikota periode pertama memilih untuk tinggal di Kota Pontianak. Yutina terlihat sudah biasa beradaptasi dengan kondisi hidupnya yang berbeda dari yang dulu. Ia lebih banyak mendekatkan diri kepada tuhannya. Setiap telepon yang masuk ke nomor handphonenya selalu dijawab dengan lembut dan penuh keramahan. Seperti halnya ketika Yutina menerima panggilan telepon dari Pontianak Times beberapa waktu lalu. Usia membuatnya semakin matang menempa jati dirinya untuk selalu sabar dan mencoba untuk hidup bersahaja, seperti halnya ketika mendampingi suaminya (yang sekarang sudah mantan) di periode pertama pemerintahan yang penuh guncangan. Yutina yang kemudian pernah membuat laporan ke Polda Kalbar atas pelimpahandari Mabes Polri ini terkait pasal 45 ayat 1 UU 23 tahun 2004 tentang KDRT dan pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Setelah kepolisian memeriksa 4 orang saksi atas pernikahan siri dengan Tjhai Nyit Kim yang dilaporkan Istri sahnya Yutina itupun kandas tak berbekas. Bagaimanapun, peran istri sangat berpengaruh bagi suami. Tak terkecuali yang suaminya meengelola roda pemerintahan. Sering dibilang banyak orang, ‘the man behind the gun’, sebetulnya dapat diartikan ‘ada kekuatan besar seorang pemimpin yang terletak dalam diri istrinya.
Saat ini pada periode 2012-2017 Awang kembali berkuasa mengendalikan roda pemerintahan di Singkawang didampingi wakilnya H Abdul Muthalib, setelah rehat selama lima tahun pasca digeser Hasan Karman. Bedanya, Awang memiliki ‘pendamping’ yang lain yakni Tjai Nyit Kim. Di rumah istrinya di Jalan Seribu Satu Sakok Singkawang itulah Awang menjadikan sebagai tempat kediaman. Sementara Abdul Muthalib menempati rumah dinas walikota. Apa yang membedakan kondisi pemerintahan Singkawang saat ini dan sebelumnya? Hiruk pikuk dan ewuk pakewuh hanya pada persoalan tidak terakomodirnya para pndukung dalam lingkaran pemerintahan. Ditambah kehadiran ‘para pengkhianat’ alias bukan kelompok pendukung Awang-Abdul Muthalib (Aidul) yang justru menjadi penikmat kue kekuasaan. Hal lainnya dampak perseteruan Yutina dan Awang serta begitu protektifnya Akim kepada Awang. Awalnya soal protektif itu baru selentingan saja yang beredar di publik dan menjadi bahan perbincangan. Pontianak Times pada Jumat (7/8/204) pukul 00.21 berupaya untuk mengkonfirmasi dan mewawancarai Awang untuk berbagai hal, terutama mengenai pemerintahan. Untuk bertemu antara Pontianak Times dengan Awang tersebut diatur melalui seorang fasilitator bernama Iwan Gunawan, yang juga loyalis Awang. Maklumlah upaya sebelumnya melalui protokoler atau via ajudan selalu menemui jalan buntu. Iwan yang telah ada di rumah Sakok selanjutnya memanggil Pontianak Times untuk bertandang. Dua orang kru media ini memenuhi panggilan dan tiba rumah Akim. Ternyata sudah banyak orang di ruang tamu sedang berbincangbincang diantaranya Kepala Dinas kesehatan Carlos, Kepala Dinas Bina Marga Asyir Abu Bakar, Iwan Gunawan, Ari Della, Dido Sanjaya Caleg DPRD Kota Singkawang terpilih dari Gerindra, Dika dan satu orang lagi dari kalangan LSM. Setelah Pontianak Times bersalaman dengan semua tamu yang sudah datang duluan, Iwan memberikan kata pembuka soal kehadiran Pontianak Times. Awangpun bercerita soal keberadaan media massa. “Koran itu hampir sama beritanya. Koran yang satu dengan lain isinya sama. Lebih baik kita beli
satu saja,” ujar Awang seraya menjelaskan pengalamannya memberikan statemen cukup diberikan kepada satu wartawan dan disebar ke rekan-rekan wartawan lainnya untuk diterbitkan. Tamu yang hadir, terutama dua kepala dinas menyambut lontaran Awang itu dengan tertawa. Celoteh Awang Soal LSM, Awang mengemukakan sudah banyak LSM yang datang. “Malam ini saja sudah empat LSM yang datang menyodorkan proposal,” ujarnya. Awang juga mengkritik soal kesalahan tulisan pada surat-surat yang disodorkan kepadanya namun memiliki makna yang sudah bias ditebak. “Contohnya dalam penulisan nama diriny. Salah sedikit tidak apa, langsung tandatangan saja. Kalau dilamakan maka untuk pengajuan tandatangan surat menjadi bertambah lama,” katanya. Satu orang selanjutnya mengantarkan makanan berupa nasi goreng bungkus. Tak lama kemudian, Tjai Nyit Kim mengantarkan nasi goreng yang sama dalam satu piring khusus untuk Awang. “Apa nih, makan terus, kapan tidurnya,” guyon Awang kepada Akim. Dijawab Akim, “tidurnya nanti,” sambil tersipu malu. Cukup romantis. Usai menyantap hidangan, obrolan berlanjut. Namun tak lama kemudian terdengar bunyi benda padat yang dipukul sehingga menyerupai bunyi ledakan. Seisi rumah menjadi kaget, termasuk Awang. “Apa tuh,” kata Awang. Dijawab salah seorang tamu, “bunyi sepeda motor. Biasanya busi,” ujarnya. Ternyata, bunyi keras tersebut berasal dari rolling door bagian luar rumah Akim yang dipukulnya. Sebelumnya, Iwan sudah mewanti-wanti dengan mengirim SMS kepada kru Pontianak Times. Isinya menyuruh pulang karena Ia baru tahu dari Akim yang mengajaknya ngobrol di teras bahwa salah satu dari kru jurnalis itu pernah berkomentar di status Facebook yang ditulis Ridha Wahyudi, seorang yang getol melakukan kritik atas kinerja Pemkot Singkawang. Pantun Cacing Pantun tersebut berjudul “Pantun Cacing Kepanasan” mengomentari status Rida Wahyudi yang lagi seruserunya publik menuntut hak Ibu Walikota, Yutina. Isi pantunnya;
Makan Kucai di rumah pak Halim. Dicampur kepah, enak rasanya. Siapa itu Tjai Nyit Kim. Benarkah dia ibu walikota. Rupanya pantun ini disimpan sebagai foto melalui screen grabber BB. Tak lama, keesokan harinya dijadikan foto profil BB oleh Akim. Kru Pontianak Times kemudian bergegas pamit setelah seorang utusan menyampaikan pesan dari Akim kepada Awang agar segera tidur. “Pak, ibu nyuruh tidur,” kata seorang utusan yang bekerja di rumah tersebut. Dijawab oleh Awang, “belum, masih ada tamu,” katanya. Kru selanjutnya mohon pamit dan keluar ruang tamu. Baru saja melangkah menuju pintu pagar rumah, tiba-tiba Akim masuk mendatangi Awang dan mengadu sekaligus menggerutu. Ia menyebut tamu jurnalis yang datang itu yang ‘membantai’ dirinya di FB. Kru jurnalispun meninggalkan lokasi pertemuan. Dari informasi yang didapat kemudian, pasca kepulangan kru Pontianak Times itu terlibat cek-cok antara Awang dan Akim. Awang danggap Akim selalu diam kalau dikritik orang. “Mungkin kalau aku sudah tua bisa sabar,” kata Akim diceritakan Iwan dan Arie Della Nurmanda yang bertandang ke tempat kru Pontianak Times menginap. Iwan, Della dan Dika memang menemui Pontianak Times dengan tujuan untuk mencari solusi agar kejadian di rumah Akim tidak diperpanjang. Iwan yang sudah matang di kancah politik dan duni konstruksi ini dengan bijak mengatakan agar tidak perlu dimuat di media massa. (tim)
Whistler Blower Ungkap Suap Rp 1 Miliar Singkawang. Peniup pluit alias whistler blower yangkerap menjadi momok menakutkan bagi para pelanggar hukum bukan saja beraksi di tingkat nasional. Di kota berjuluk ‘kota amoy’ muncul dalam indikasi suap senilai Rp 1 Miliar yang menelikung dalam Akta Jual Beli (AJB) rumah di Jalan Terminal induk yang disengketakan. Peristiwanya sekitar tahun 2012 ketika Lie Lidiawati yang merupakan istri Lim Djung Seng alias Halim menjual rumahnya seharga Rp 65 Miliar. Rumah tersebut dalam kondisi diagunkan ke Bank BNI Cabang Singkawang. Semua prosedur telah dilalui seperti layaknya jual beli yang dilakukan melalui notaris. Namun dalam perjalannya dipenuhi intrik tekanan dan ancaman dari Halim yang mengancam agar Akiong, calon pembeli rumah
tidak melakukan transaksi jual beli rumah dengan alasan masih ada persoalan internal. Proses jual beli mula-mula melalui dengan diterbitkannya Surat Kuasa Menjual (SKM) di notaris Dalimunthe SH. Namun karena adanya ancaman, akhirnya Dalimunthe menyerahkan kepada notaris Arberson untuk urusan Akta Jual Beli (AJB) hingga proses final. Arberson selanjutnya mempelajari berkas dan tidak ada persoalan. Kemudian diurus sesuai prosedur. Tiba-tiba saja Djam Seng menggugat secara perdata kepada Bong Lln Tju, Dalimonte, Arbersondan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang. Tetapi gugatan ini kandas di pengadilan tingkat pertama. Karena kalah, Halim selanjutnya melaporkan ke Polres Singkawang dengan tuduhan tindak pidana pe-
malsuan AJB dengan dasar karena penandatanganan Lidiawati di Dalimunthe, sedangkan tandatangan sisanya (pembeli dan saksi dari bank) di kantor Arberson. Padahal setelah di cek ke BPN tidak ada masalah. Dari aspek hukum juga tidak ada masalah karena bisa balik nama. Setelah Reskrim Polres Singkawang kala itu memproses laporan, diketahui tidak ada unsur pidana. Namun pihak Polres menghadap saksi ahli dari UGM tentang kasus itu. “Hasilnya terpenuhi aspek tindak pidananya. Arberson dan Dalimunthe tidak pernah melihat dokumen keterangan saksi ahli dari fakultas hukum UGM itu,” ujar seorang Whistler Blower kepada Pontianak Times, akhir pekan lalu. Atas dasar bukti pernyataan saksi ahli UGM itu, Arberson dan Dalimunthe serta Akiong dipanggil
Kapolres waktu itu AKBP P. Sebelumnya Kapolres menelepon akan menjemput R agar memenuhi panggilan dan membicarakan upaya damai. Djam Seng alias Halim mau berdamai jika diberi uang. Hasil kesepakatan, Halim meminta kepada Akiong, Arberson dan Dalimunthe sejumlah uang masing-masing, Rp 250 juta dari Halim dan Kiong serta Arberson Rp 200 juta. Setelah itu Halim menandatangani pencabutan laporan di Polres Singkawang. Sebulan berikutnya, Arberson diminta Kanit Reskrim menandatangani akte di notaris Barbara Bonardi yang ditunjuk Halim. Waktu hendak menandatangani akte, Arberson bilang dengan emosi kepada Halim karena dianggap memakan uangnya. Halim bilang, “nak, kamu kan anak angkat pak Dharmawan Halim (abang Arberson, red) berarti kamu juga anak saya. Ndak
mungkin say tega memakan uangmu. Saya saja dimintai uang 200 juta oleh pihak kepolisian,” ujar Whistler Blower menirukan ucapan Halim seraya menambahkan total dana yang dikeluarkan dari para korban mencapai Rp 1 Miliar. Dari kasus ini sebetulnya tidak masalah karena hanya gugatan perdata. Itupun gugatan perdatanya kandas atau gugatan dari penggugat ditolak. Buktinya Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusannya pada 30 April 2013 dengan Nomor putusan 1292 K/Pdt/2012. Ma menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 19/Pdt.G/ 2010/PN.SKW tanggal 22 Juni 2011 yang amarnya, menolak eksepsi para tergugat seluruhnya dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp991.000,00. (tim)
Edisi Khusus Agustus 2014
4
SAMBAS
Bali Kedua Ada di Temajuk Sambas
Panglima TNI berkunjung ke Temajuk. (foto : Gindra)
MASYARAKAT Temajuk menyambut Panglima TNI RI, Jenderal Moeldoko beserta rombongan dengan antusias yang mengunjungi Paloh di Satgas Pamtas RI- Malaysia Pos Temajuk di Desa Temajuk Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Jumat (8/8). Kedatangan panglima itu dinantikan warga bersama aparatur desa, pihak kecamatan, aparat TNI dan Polres bahkan semua instansi di Kabupaten Sambas bahkan menunggu panglima TNI sejak pagi. Cuaca di Temajuk yang sempat tidak mendukung lantaran diguyur hujan sejak pagi bahkan sempat membuat ragu masyarakat akan kedatangan panglima TNI di Temajuk. Namun orang nomor satu dijajaran militer RI akhirnya bersama rombongan tiba sekitar pukul 11.00 WIB menggunakan helicopter. Dalam
tatap muka di hadapan masyarakat, Jenderal Moeldoko mengatakan tujuan kedatangannya di Temajuk untuk memperkuat keseriusan TNI membangun pangkalan militer di wilayah perbatasan RI dan Malaysia di Temajuk. Pangkalan militer ini bias saja menetapkan Lanud tipe C, pangkalan Batalion, dan pangkalan laut militer. “Kami ingin memberikan rasa lebih nyaman dan mudah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” papar Moeldoko Lantaran dengan adanya pangkalan militer dan penempatan personel tentunya akan berdampak pada perkembangan masyarakat di sisi lainnya pula. “Karena kalau ada asrama tentara perkembangan masyarakat cepat,” ungkapnya. Ia juga mengatakan dengan dengan ditempatkannya personel diharapkan dapat mendukung pro-
Nelayan Temajuk Keluhkan Muara Pelabuhan Dangkal SAMBAS. Sejumlah nelayan di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh mengeluhkan dangkalnya muara Sungai Temajuk. Akibatnya para nelayan kesulitan mengeluarkan atau memasukkan perahu ke muara apabila air laut surut. Para nelayan meminta agar pemerintah melakukan pengerukan muara agar nelayan setempat tidak tergantung pasang surut air laut untuk keluar atau masuk muara guna pergi melaut. Mijan, salah seorang warga mengungkapkan apabila air surut, nelayan selalu kesulitan untuk melaut ataupun kembali melintas muara. “Jika sudah seperti itu, terpaksa harus turun dan mendorong perahu agar bisa masuk maupun keluar. Kalau tidak turun atau menunggu air pasang , maka tidak terkejar target nelayan, apalagi diwaktu surut ombak besar dan angin kuat, maka nelayan bisa terjebak di karang batu saat akan memasuki muara sungai,” terang Mijan belum lama ini kepada wartawan.
Menurut Mijan, kondisi cuaca laut sulit diterka, apalagi pada saat masuk angin barat, sehingga angin bertiup kencang dan ombak besar. “Jika dalam kondisi tersebut, maka perahu nelayan tidak bisa disandarkan dipantai, karena banyak karang batu di sepanjang bibir pantai temajuk, dan solusinya ialah pengerukan muara agar kapal nelayan bisa keluar masuk dengan aman dan lancar,” katanya. Mewakili nelayan temajuk, Mijan berharap ada peninjauan khusus dari pemerintah, baik pusat, propinsi dan daerah terkait dangkalnya muara laut perbatasan antara negara ini. Mijan sangat berharap pemerintah dapat mengeruk pendangkalan muara laut temajuk sekitar 800 meter dengan lebar 12 meter hingga ke pelabuhan Temajuk. Sehingga nelayan tidak kesulitan kagi untuk melaut, baik air surut maupun pasang laut, dan perahu akan mudah dimasukkan apabila musim landas atau ombak besar. (gin)
gram-program pemerintah daerah dan masyarakat. “Sebenarnya saya sangat mengapresiasi pemerintah pusat sangat tinggi membangun perbatasan melalui Kementerian PDT mengambil langkah konkrit sehingga wilayah perbatasan jauh lebih maju,”ungkapnya. Tak hanya itu, ia mengungkapkan keseriusan pembangunan Lanud tipe C di Liku Paloh. “Saya melihat lokasi 750 menjadi 2500 meter , sehingga bapak ibu ingin naik pesawat tidak perlu jauh-jauh, kami akan bangun pangkalan tipe C,” ungkapnya. Bahkan ia memastikan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan di wilayah Temajuk tidak perlu takut lagi. “Artileri akan memikirkan satuan apa yang pantas. Sehingga kawasan ini harusnya maju,” ungkapnya. Ia optimis wilayah Temajuk memil-
iki potensi yang sangat besar terutama sisi pariwisata terlebih ada di batas negara. “Tempat indah, pasir putih, mudah-mudahan bisa dijadikan Bali ke-2. Kementerian pariwisata bisa banyak kesini,” ungkapnya. Seperti diketahui, Temajuk merupakan desa di sebelah utara bagian barat pulau Kalimantan, berjarak 4 kilometer dari Telok Melano, Malaysia. Desa ini berada di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Desa ini memiliki garis pantai sekitar 60 kilometer, terhampar sepanjang pesisir menuju Desa Temajuk yang kerap dikunjungi penyu untuk bertelur. Untuk mencapai Desa Temajuk, perjalanan menggunakan sepeda motor dari Kota Singkawang, membutuhkan waktu tempuh sekitar 6 jam, dengan jarak tempuh sekitar 200 kilometer. Perjalanan dimulai dari Kota Singkawang menuju ke arah Sambas, kemudian ambil jalur yang menuju Kartiasa. Moeldoko juga menambahkan saat ini pihaknya sedang membahas program peningkatan kapasitas TNI dengan kementerian pendidikan sehingga aparat TNI juga dapat memberdayakan kemampuan untuk membantu dunia pendidikan. “Kemarin kita mengadakan rapat dimana intinya bagaimana TNI dapat ditingkatkan kapasitasnya agar dapat mengajar di tingkat Paud, SD, SMP bahkan SMA,” ungkapnya Kendati saat ini sedang diterapkan kurikulum baru 2013 sehingga ini akan dikonsolidasikan dan memberikan konten baru sehingga apa yang disampaikan dapat terintregasi. “Kita segera ajukan setelah itu dibangun sama-sama, anggaran dari kementerian akan turun masingmasing,” ungkapnya. Dikatakannya TNI, Polri akan memberikan pemikiran dan pelajaran yang dilakukan terutama di daerahdaerah pinggiran dan pos dengan
harapan daerah dapat berkembang dengan cepat. Bupati Sambas, dr Juliarti Djuhardi Alwi MPh mengatakan pada Panglima TNI pada prinsipnya masyarakat Sambas sangat antusias dan sangat merespons positif pembangunan baik TNI AL, AU, dan AD lantaran diharapkan dapat membantu peningkatan ekonomi di daerah ini. “Kami berterima kasih sekali dengan TNI, dan untuk pertama kalinya bandara liku dilandasi helikopter ditambah lagi keseriusan TNI menyelenggarakan berbagai kegiatan di kabupaten Sambas, “ungkapnya. Ia mengatakan memang pembangunan bandara Liku sangat diharapkan sekali lantaran dampaknya bagi perekonomian masyarakat. “Kami bahkan menyiapkan pos angkatan udara di Sambas dalam rangka mewujudkan bandara udara. Untuk angkatan laut juga beberapa kali sudah dilakukan survey,” jelasnya Ia mengatakan Kabupaten Sambas akan berupaya menyiapkan lahan untuk pembangunan pangkalan militer di kecamatan Paloh. Hanya saja kendalanya adalah permasalahan regulasi pemerintah, sehingga tidak bisa memberikan lebih. “ Sesuai aturan hanya bisa memberikan 5 hektar, namun kita siapkan segala keperluan pangkalan militer demi keamanan dan kemajuan negara Indonesia, “ ungkapnya. Bupati mengatakan di Desa Temajuk antara hubungan masyarakat dan aparat sudah seperti keluarga sehingga ketika menerapkan aturan hubungan antara masyarakat dan aparat hendaknya tetap di pelihara. Ia juga mengatakan setelah dibangunnya infrastruktur akses Temajuk, sekarang ini sudah ada 12 warga Temajuk yang mempunyai kendaraan roda 4, padahal jalan belum mulus diresmikan 3 tahun lalu. Terlebih ketika nantinya akan diwujudkan pembangunan pangkalan militer di daerah ini. (gindra)
90 Persen PNS Sambas Gunakan KPE SAMBAS. Kartu Pegawai Negeri Elektronik (KPE) selain sebagai identitas pegawai juga mempunyai fungsi sebagai perbankan, fungsi perbankan dimaksud adalah layaknya kartu ATM, ujar Kabid Pendataan dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sambas, Yuwono. Dari jumlah 7.538 pegawai negeri di Kabupaten Sambas, lebih dari 90 persen sudah menggunakan KPE, “makanya tahun ini Sambas mendapat giliran dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), membuat KPE bagi PNS di Kabupaten Sambas. Lebih dari 1000 pegawai negeri yang belum memiliki KPE, tahun ini berkesempatan membuat KPE,” terang Yuwono kepada Pontianak Times. Yuwono menjelaskan pembuatan KPE telah dimulai sejak 2009 lalu, kemudian kedua kalinya pada 2010. Untuk tahun 2014 ini yang ketiga kalinya pembuatan KPE bagi PNS di kabupateen Sambas. “Sejak pemberlakuan penggunaan KPE, belum terdengar
kendala yang berarti. Kendala awal- awal mungkin banyak pegawai yang belum bisa menggunakannya, tapi dengan adanya KPE. Pegawai tidak lagi harus mengantri berjamjam untuk PNS Sambas antri membuat KPE. (Foto Gindra) mengambil gaji, semuanya sudah dapat dilama ini dirinya mengunakan jasa tanggulangi melalui KPE. Kapan bank Kalbar untuk urusan gaji yang saja pegawai negeri bisa memania terima. faatkan KPE,” ungkapnya. “Sebagai pegawai kita ikut saja Pembuatan KPE yang ketiga apa yang diperintahkan oleh kalinya di Kabupaten Sambas, diatasan, teman-teman ditempat laksanakan pada 4 - 6 Agustus kerja semua sudah mempunyai 2014 yang lalu. Lebih dari seribu KPE. Saya sendiri saja yang belum PNS dari berbagai instansi melakumemiliki, sekarang mumpung ada kan pembuatan KPE, di gedung kesempatan ya membuat. Dari Diklat kabupaten Sambas selama yang kita dengar, memang kalau tiga hari. ada KPE mudah berurusan yang Sementara itu, salah- seorang berhubungan dengan perbankan,” PNS, Nuryati mengungkapkan, seujarnya. (gin)
5
PRO KALBAR
Embung, Antisipasi Kemarau Bagi Petani
Lahan warga yang dilanda kekeringan. (foto: Gindra)
SAMBAS. Kemarau yang berkepanjangan diwilayah Kabupaten Sambas hingga mencapai 2 bulan, berdampak terhadap tanaman padi milik petani di Kecamatan Salatiga, Pemangkat, Jawai, Jawai Selatan dan Tangaran. Petani diwilayah tersebut terancam gagal panen, akibat kekeringan dilanda musim kemarau. Pemerintah Kabupaten Sambas telah menetapkan kejadian luar biasa di wilayah Kabupaten Sambas, akibat kemarau dan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi diwilayah ini. Bupati juga menginstruksikan kepada instansi terkait, agar tanggap terhadap masalah ini dan meme-
takan wilayah- wilayah yang terkena bencana pada saat sebelum turun hujan di wilayah Kabupaten Sambas beberapa waktu lalu. Walaupun hujan sudah membasahi bumi Terpikat Terigas tiga hari terakhir, program jangka panjang dalam upaya mengantisipasi kejadian serupa terjadi. Anggota DPRD kabupaten Sambas, Anwari menyarankan harus ada program jangka panjang. Karena katanya tidak menutup kemungkinan kejadian yang sama terjadi diwaktu yang akan datang, “harus ada upaya jangka panjang, bisa dilakukan dengan menyediakan embung padi sebagai bentuk antisi-
pasi. Sedangkan bagi warga yang berdekatan dengan hutan dan lahan yang rentan terbakar, bisa difasilitasi dengan menyediakan sarana pendukung untuk memadamkan api disamping memberi pemahaman untuk tetap menjaga hutan dan lahan dari bahaya kebakaran,” jelasnya kepada Pontianak Times. Anwari juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Sambas, walaupun sudah turun hujan tiga hari terakhir. Namun masyarakat petani yang tanaman padi milik mereka sudah kering akibat cuaca panas. Masih perlu diperhatikan oleh instansi terkait, karena tanaman padi mereka sudah puso atau gagal panen. “Untuk jangka pendek yang mungkin harus dilakukan oleh instansi terkait, memberikan bantuan bagi petani yang tanaman padi mereka sudah puso,” ujar Anwari. Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Sambas lainnya, Minhad Zulfan mengatakan, untuk membantu petani yang mengalami gagal panen. Dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Bulog, “karena kalau tanaman padi mereka (petani) puso, tidak ada lagi yang dapat dihasilkan oleh mereka. Artinya petani kita tidak lagi menghasilkan beras untuk musim tanam kali ini, kalau sudah tidak menghasilkan bagaimana petani kita mau melanjutkan hidup. Pemerintah kabupaten dalam hal ini juga harus tanggap,” kata Minhad. (gin)
Disdik Gelar Halal Bihalal
Kadisdik menyerahkan penghargaan kepada guru berprestasi (foto: Gindra)
SAMBAS. Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas menggelar Halal Bihalal yang dilaksanakan di asrama haji kabupaten Sambas, Kamis (7/8) kemarin, kegiatan yang dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah guru dan siswa berprestasi tesebut, dihadiri oleh sejumlah kepala sekolah dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se Kabupaten Sambas. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, Jusmadi mengungkapkan, halal bihalal yang diselenggarakan adalah kegiatan rutin yang digelar setiap tahun setelah melaksanakan lebaran. “Melalui halal bihalal kita yang pada saat lebaran belum sempat bertemu untuk saling memaafkan, dapat langsung bertatap muka serta dapat saling memaafkan. Halal Bihalal juga sebagai sarana memperat silaturahmi terutama sesama kita di dinas pendidikan,” ungkap Jusmadi. Jusmadi juga sangat menyambut baik dilaksanakannya halal bihalal
sekaligus memberikan penganugrahan bagi UPT, sekolah dan siswa berprestasi. “Kita akan memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi pada ujian nasional tahun 20132014,” ujarnya. Kelulusan siswa SMA di Sambas menurut Jusmadi mencapai 9,9 persen, sedangkan SD dan SMP kelulusan 100 persen dengan menjadi rangking pertama di Kalbar. “Kami dari dinas pendidikan Kabupaten Sambas mengucapkan terima kasih dari berbagai pihak, karena dari 88 ribu siswa di Kalbar, ada 4 anak didik kita masuk empat besar, ini luar biasa, bahkan untuk SD siswa kita rangking 1 se Kalbar,” katanya. Selain siswa berprestasi, guru juga berprestasi, dari 14 guru yang dikirim, ada 10 guru yang berhasil mendapat juara di Kalbar, termasuk prestasi bagi sekolah-sekolah. Bahkan ada guru kita yang mengikuti O2SN berhasil menjadi juara di Kalbar dan saat ini sedang mengikuti kompetisi di tingkat nasional, kita
doakan berhasil. “Penghargaan ini sangat layak kita berikan bagi mereka yang berprestasi, tujuannya agar dapat memacu yang lainnya untuk berprestasi,” tegas Jusmadi. Ketua Panitia pelaksana Halal Bihalal, H. Guntur, S. Pd melaporkan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menjalin silaturahmi usai perayaan Idul Fitri 1435 H, serta memberikan anugrah bagi UPT, Sekolah dan Siswa berprestasi. “Untuk siswa SD Rengking tertinggi atas nama Risti Andriani dari SDN 16, kecamatan Teluk Keramat, berhasil mendapatkan rengking 1 di Kabupaten Sambas dan rangking 1 se Kalbar menyisihkan 88 ribu siswa lainnya, “jelasnya. Sedangkan sekolah berprestasi SDN Negeri 8 Tengguli, Kecamatan Sajad mendapatkan Rengking 1 Kabupaten Sambas dan Rengking 1 se Kalbar berdasarkan nilai rata-rata ujian sekolah 2014. Dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sebawi mendapatkan rangking 1 tingkat Kabupaten Sambas berdasarkan nilai rata-rata ujian sekolah tahun 2014. “Selain penganugrahan bagi UPT, Sekolah dan Siswa berpretsasi, juga diberikan penganugrahan bagi pengawas sekolah berprestasi,” pungkasnya. Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Erwin Saputra menyambut baik Halal Bihalal yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas. “Dengan halal bihalal ini, kita harapkan hubungan silaturahmi dan koordinasi antara SKPD, UPT Disdik dan kepala sekolah serta para guru semakin baik, sehingga apa yang diharapkan dalam pencapaian program dan sasaran dapat terealisasi sesuai dengan harapan tentunya,” harap Erwin. (gin)
Edisi Khusus Agustus 2014
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkayang Beserta Seluruh Staf
Selamat Hari Idul Fitri 1 Syawal 1435 H Mohon Maaf lahir Bathin
H. Komarrudin, SH, M. Si Kepala BPN KAB.Bengkayang
Kepala Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkayang Beserta Seluruh Staf
Selamat Hari Idul Fitri 1 Syawal 1435 H Mohon Maaf lahir Bathin
Ir. Yosef,M.si Kepala BPBD KAB.Bengkayang
Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten bengkayang
Selamat Hari Idul Fitri 1 Syawal 1435 H Mohon Maaf lahir Bathin Tertanda
DODORIKUS
Masakan Padang Alamat : Jl. Tanjung Raya 2 (Sebelum Yarsi) Hp. 0812 5755 1118 PONTIANAK
Jug a Kat Melay Pes erin ani : g ta p ern dan ika han
Masakan Padang Melayani : Katering dan Pesta pernikahan Alamat : Jl. alianyang (Depan PLN) Singkawang
Edisi Khusus Agustus 2014
6
LAPORAN UTAMA
Bom Waktu Deposito Kota Singkawang Sudah hampir 8 bulan, Kejati Kalbar mengulur-ulur waktu dan berkutat pada proses penyelidikan. Kepolisan bersiapsiap menjadi garda terdepan mengusut kasus Deposito. Siapa yang bakal dikerangkeng? Penyelidikan atas pelaporan tindak pidana korupsi dan gratifikasi deposito APBD 2013 Kota Singkawang di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat masih dalam proses. Terkesan sangat lamban mengusut dana panas Rp 131 Miliar tersebut dengan adanya upaya mengulur waktu. Padahal di satu sisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malah telah mengeluarkan s u r a t resmi
sebesar Rp 70 Miliar atas penempatan dana sebesar Rp 30 Miiar pada Bank Syariah Mandiri (BSM) yang d i d u g a merupakan gratifikasi perbankan. Banyak pihak optimis kasus ini dapat dituntaskan karena sudah dipenuhi kejanggalan dalam
Ridha Wahyudi, SH
untuk melakukan supervisi terhadap kasus itu. Surat bernomor R-2827/ 40-43/07/2014 itu ditandatangani Annies Said Basalamah atas nama pimpinan KPK Plt Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Dengan keluarnya surat tersebut semakin menguatkan komitmen penuntasan kasus. Sedikitnya delapan bukti telah diajukan kepada tim Kejati Kalimantan Barat diantaranya dokumen APBD 2013, penjabaran APBD perubahan 2013, Perwako Nomor 2/2013 tentang penempatan uang pada Bank Umum, SK Walikota Singkawang Nomor 10A Tahun 2013 tentang besaran penempatan uang daerah pada Bank Umum tahun anggaran 2013, SK Walikota Singkawang nomor 40A Tahun 2013 tentang besaran penempatan uang daerah pada Bank umum tahun anggaran 2013. Bukti lainnya, Perda Nomor 8/ 2012 tentang tambahan setoran modal Pemkor Singkawang pada Perseroan Terbatas di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tahun 2013-2017, dan kwitansi penerimaan dana tunai
pengelolaan keuangan daerah. Terlebih lagi beberapa nama di jajaran Pemkot Singkawang sudah diperiksa dan belum termasuk Walikota Singkawang, Awang Ishak. Hingga Juli 2014 ini, enam kepala dinas sudah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan antara lain Drs Zulhiar Kepala DPPKAD, Kepala dinas Pendidikan, Kepala Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM, Kepala dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya, Kepala Dinas Kebersihan dan perumahan, Kepaa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pemanggilan terhadap sejumlah kepala SKPD itu pada 14 Juli 2014 gagal total lantaran Sekda Kota Singkawang mengeluarkan surat pengunduran memenuhi pemanggilan karena terbentur menghadapi Hari Raya Idulfitri. “Sampai sekarang Kejati tak kunjung memeriksa dan menimbulkan keganjilan, ada apa dengan Kejati,” papar Ridha Wahyudi, SH, pelapor dalam kasus ini. Ia menjelaskan aspek dugaan terjadi korupsi dan gratifikasi sudah memenuhi syarat yakni , perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kerugian negara, memperkaya diri sendiri dan orang
lain atau sesuatu badan. Hal ini, menurut Ridha dapat digambarkan dalam proses deposito dana Rp 131 Miliar di BRI, Mandiri, BNI, Syariah Mandiri dan Bank Kalbar. “Untuk mendepositokan uang itu ada aturannya. Jika jangka waktunya 3 hingga 6 bulan masuk dalam kategori deposito berjangka. Versi Depdagri membolehkan dalam jangka wakti 1 bulan dan bentuknya giro, bukan berjangka. Namun tidak diperbolehkan jika kondisi keuangan daerah dalam keadaan defisit ,” kata Ridha. Kondisi umum APBD Kota Singkawang pada tahun anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam APBD Perubahan Perwako Nomor 22 Tahun 2013 Kota Singkawang mengalami defisit sebesar Rp 71.133.054.589,79. Tetapi dengan kondisi itu justru mendepositokan Rp 70 Miliar terhitung 31 Desember 2013. Hingga akhir tahun, Walikota Singkawang melalui DPPKA menyetujui pinjaman daerah sebesar Rp 10 Miliar. Dalam kondisi defisit seperti itu, lanjut ridha, biaya yang dikeluarkan untuk administrasi pinjaman dan bunga atas pinjaman tersebut mungkin lebih dari Rp 500 juta. Hal ini jelas merugikan keuangan negara karena dana pada deposito masih bisa dimanfaatkan. Persoalan yang menonjol adalah pada perhitungan bunga bank. Versi Awang Ishak yang dikemukakan di salah satu media cetak pada 18 Januari 2014, atau sehari setelah pelapor berkoordinasi ke Kejati Kalbar, menyebutkan jumlah bunga bank dari penyimpanan dana daerah itu sebesar Rp Rp 4,1 Miliar. Anehnya, dalam APBD Perubahan 2013 tertera hanya Rp 2,85 Miliar dalam APBD item pendapatan bunga deposito. inkonsistensi terhadap pertanggungjawaban dana dari pernyataan Walikota Singkawang ini menyebutkan, bunga deposito berkisar 4,5% hingga 5% tanpa menyebut jumlah dana yang didepositokan, jangka waktu deposito dan bank mana yang menampung dana tersebut. Walikota juga menyatakan realisasi
pendapatan bunga deposito sebesar Rp 4.148.071.844,36. Hasil penelusuran pelapor, ada dana sebesar Rp 30 Miliar didepositokan pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Singkawang, namun Rp 40 Miliar lainnya tidak diketahui dimana. Menurutnya, deposito di BSM diketahui menerapkan sistem bagi hasil dengan bunga 9% untuk deposito diatas Rp 1 Miliar dan pengurusan fee 0,5%. Masalah baru terus muncul karena BSM bukan bank pemerintah yang dibenarkan menampung investasi jangka pendek pemerintah daerah, seperti yang dipersyaratkan Pasal 73 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bagaimanapun hal tersebut adalah modus dan potensi kerugian daerah bisa saja membengkak dengan ratarata bunga bank antara 0,5% hingga 1% dari uang yang disimpan dalam bank. Salahsatunya terbukti dari kwitansi tanda terima yang dijadikan sebagai barang bukti laporan. Dalam kwitansi tertanggal 5 Agustus 2013 itu disebutkan tanda terima oleh Drs Zulhiar di atas materai berupa uang tunai Rp 70 Miliar penempatan dana di giro Ridha menganggapKajati Kalbar masih berkutat pada proses penyelidikan yang jalan di tempat dan berputar putar. Untuk memperkuat pengawalan kasus tersebut maka pelapor menyampaikan secara Langsung Surat Permohonan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selanjutnya mengeluarkan Sebelumnya, upaya pengawalan kasus deposito ini diberitahukan secara resmi kepada Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia serta terakhir kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang semuanya berkedudukan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2013. Dalam kesempatan tersebut pelapor sekaligus berkonsultasi kepada narasumber di Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Konsultasi ini terkait tindakan Walikota Singkawang bersama Kepala Dinas Pendapataan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang mendepositokan keuangan pada kas daerah Kota Singkawang. Dari berbagai analisa selama ini,
dana ‘tidur’ sesungguhnya tidak dikenal dalam pengelolaan keuangan daerah karena apapun alasannya kegiatan pemerintahan tidak boleh terhambat, apalagi bagi daerah yang memiliki PAD kecil dan defisit APBD nya besar. Dengan Anggaran berbasis kinerja maka tidak akan ada surplus anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan seperti deposito. “Karena prinsip anggaran berbasis kinerja seharusnya mengoptimalkan penggunaan ketersediaan dana untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan sehingga justru tidak menambah beban hutang akibat tertahannya dana yang tersedia,” ujar Ridha. Kalaupun ada kebijakan Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk mengatur kas daerah, menurut Ridha, tetap harus berpegang pada prinsip transparansi dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah dan stabilitas anggaran daerah, paling lama jangka waktu deposito yang bisa dilakukan adalah 1 bulan untuk mengantisipasi kekosongan dana kas daerah serta dengan ketentuan segala macam bentuk kompensasi atas penempatan dana baik barang maupun uang harus di catat dan di setor sebagai penerimaan. Contoh kecil berupa barang adalah payung sekalipun harus di catat dan dilaporkan untuk menghindari gratifikasi perbankan. Terhadap deposito berjangka 3,6 dan 12 bulan, Ridha memaparkan ketentuan mengenai kewenangan BUD tidak bisa berdiri sendiri dan tidak dapat dikatakan semata-mata kewenangan BUD dalam mengatur kas karena untuk deposito berjangka 3,6 dan 12 bulan harus memerhatikan ketentuan lain mengenai investasi daerah jangka pendek. Yang menjadi keanehan, Perwako Nomor 2 Tahun 2013 dan SK mengenai Penempatan Dana pada Bank Umum dikeluarkan pada 18 Januari 2013, padahal APBD 2013 disahkan pada April 2013. “Sedangkan Keputusan Walikota Nomor 10 A Tahun 2013 pada konsideran mengingat point 11, Perda Nomor 6/2013 tentang penempatan uang Daerah Pada Bank Umum, sesungguhnya perda tersebut tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Jadi, tidak ada kaitannya sehingga dianggap pembohongan publik,” kata Ridha yang juga mantan Anggota DPRD Kota Singkawang ini. (tim)
DR. Erdi MSi: Tindakan Tidak Wajar Banyak terjadi keganjilan dalam pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang perlu bekerja keras dengan tidak hanya mengandalkan peraturan atau perundangan, tetapi juga menggunakan logika anggaran. Salahsatunya dalam hal model pinjaman atau memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran alias SILPA. “Kami khawatir audit BPK itu tidak tersaji utuh jika hanya berbekal peraturan sehingga bentuk manipulasi dan pelanggaran dalam penyelenggaraan negara lolos dari pengamatan. Laporan pertang-
gungjawaban keuangan perlu dilakukan cek silang hingga ke pengguna sebagaimana tertera dalam kwitansi penerimaan,” kata Dr Erdi MSi, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Tanjungpura. Erdi yang dikonfirmasi, Minggu (10/8) saat hendak bertolak ke Jakarta terkait acara BNPB ini mengharapkan adanya reformasi menyeluruh di negeri ini. Sebagai salah satu bukti BPK belum bekerja dengan logika anggaran adalah terkait isu publik di Kota Singkawang yang telah mendepositokan dana daerah ke Bank dengan tidak diatur terlebih dahulu melalui Perda.
“Dalam kondisi keuangan daerah yang defisit, tindakan mendepositokan dana daerah adalah tidak dianjurkan. Logikanya, pemerintah perlu mencari sumber lain untuk menutupinya. Salah satunya adalah menggunakan model pinjaman atau sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana direkomendasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” kata Erdi. Rilis Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan, dari 491 kabupaten/kota dan 33 provinsi di Indonesia pada TA 2012 sebanyak 447 daerah mengang-
garkan defisit dalam APBD-nya lebih banyak dibanding Tahun Anggaran 2011 yang mencapai 438 daerah. Sedangkan yang menganggarkan surplus di tahun 2012 hanya 68 daerah dan sisanya sebanyak 9 daerah mempunyai anggaran pendapatan dan belanja yang bernilai sama atau berimbang. “Jadi, mendepositokan dana daerah dalam kondisi keuangan daerah defisit adalah tindakan tidak wajar. Peristiwa ini lolos dari pemeriksaan BPK Perwakilan Kalbar. Wajar apabila tidak hanya BPK yang dipersoalkan, namun Kejati Kalbar dianggap belum memberikan respon terhadap isu publik yang meresahkan,” kata Erdi. (tim)
Dr Erdi Msi//Pengamat
7
LAPORAN UTAMA
Edisi Khusus Agustus 2014
Dewan Tak Tahu, Polres Siap Tangani
Tjai Cu Mi
KALANGAN DPRD Kota Singkawang kompak menyatakan tdak tahu menahu soal langkah Pemkot Singkawang yang mendepositokan dana kas daerah ke beberapa bank. Meskipun dana tersebut menjadi bagian dalam APBD, namun kebijakan itu dianggap sepihak. “Mengenai deposito kita tidak tahu. Itu adalah kebijakan Walikota Singkawang,” tegas Ketua DPRD Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie kepada Pontianak Times, Jumat (8/8). Tjai Chu Mie menjelaskan, DPRD tidak pernah dilibatkan, apalagi dimintai persetujuan untuk melakukan deposito. “Jadi itu murni dilakukan atas kebijakan walikota saja,” kata politisi Partai PIB ini. Pun demikian, beberapa sumber di legislatif tersebut mengetahui adanya empat kwitansi yang pen-
Person yang Layak Diperiksa Nama Walikota Singkawang
Tindakan - Mengeluarkan perintah melalui surat (Perwako dan SK)
Kepala DPPKA
- Melaksanakan Perwako
Manajer/Pimpinan Bank
- Menampung dana kas daerah - Mengatur transaksi keuangan
Pimpinan DPRD
-Pembiaran -Fungsi budgeting dan controlling
erimaan setoran dana sponsorship dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diterima Drs Zulhiar selaku Kepala DPPKAD Kota Singkawang. Dari kwitansi itu tertulis uang tunai yang diterima sebesar Rp 70 Miliar dari hasil penempatan dana giro rp 30 Miliar atas nama Pemkot Singkawang Nomor Rekening 3333555777. “Saya sudah melihat empat kwitansi itu,” ujar salah seorang pimpinan DPRD Kota Singkawang yang enggan disebutkan namanya. Saat ini DPPKAD yang sebelumnya dipimpin Siti Khodam Mariana ini tengah menjadi sorotan publik. Bahkan pihak kepolisan juga sudah memperoleh informasi berupa laporan masyarakat. Kapolres Singkawang, AKBP A Widihandoko SH kepada Pontianak Times, Kamis (7/8) menjelaskan bisa saja kepolisian menangani persoalan deposito itu. Sepintas sudah terpenuhi unsur-unsurnya untuk dikenakan indikasi korupsi maupun gratifikasi. “Mendepositokan uang kas daerah ke bank belum tentu tidak salah. Orang yang mendepositokan uang membuat bank menjadi sehat dan orang atau lembaga yang mendepositokan akan mendapat balas jasa,” ujar Widihandoko. Kapolres yang gencar memberan-
tas kasus-kasus korupsi ini mengaku terus mengikuti informasi seputar perkembangan pelaporan deposito yang sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan di tingkat kejaksaan. “Kami bisa saja menangani kasus itu dengan sudah tersedianya data awal dari laporan masyarakat. Hal ini telah mendapat atensi dari pimpinan,” papar Widihandoko. Seperti diketahui, Kejati Kalbar masih menutup rapat informasi tindak lanjut atas laporan dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi dengan modus deposito Rp 70 Miliar (yang sekarang sudah menyentuh angka Rp 131 Miliar) APBD Kota Singkawang . Ridha Wahyudi sebagai pelapor memang telah dimintai keterangan awal Februari 2014. Beberapa hari kemudian dilanjutkan pemeriksaan terhadap Kepala DPPKA Kota Singkawang, Zulhiar. Pasca pemeriksaan Zulhiar tersebut, sejatinya proses pemeriksaan yang digawangi Bagian Aspidsus Kejati Kalbar itu berlanjut dengan memeriksa pimpinan bank di Kota Singkawang, sebagai bank terkait deposito tersebut. “Kami mempertanyakan penanganan tersebut. Sampai sekarang belum ada informasi kelanjutan pelaporan itu. Kita
A Widihandoko
berharap prosesnya tetap dilanjutkan,” kata Ridha. Alasan Kejati yang dikemukakan melalui Kasi Penyidikan Aspidsus Kejati Kalbar, Ali Amsar kala itu soal belum diprosesnya kasus deposito karena kejaksaan masih berkutat pada penyidikan korupsi dana bansos Pemkot Pontianak, terminal Sungai Raya dan dugaan korupsi Kemenpera dengan total kerugiaan negara mencapai miliaran rupiah. (tim)
Dana APBD Ganti Perda APBD 2014 Digugat Pagar Dipersoalkan Singkawang. Penggunaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Singkawang mendapat kritikan tajam dari Brigade Pemburu Koruptor (Bripkor). Lembaga ini menemukan keganjian dana Rp 1,5 Miliar dalam APBD 2013 yang mencantumkan untuk pembayaran pihak ketiga. “Anggaran itu sudah dibayarkan dan kami menemukan kejanggalan dari dana di ESDM Kota Singkawang tersebut,” kata M Alqadrie AS, Ketua DPP Bripkor Kota Singkawang kepada Pontianak Times, Jumat (8/ 8). Dari hasil pengecekan diketahui pengeluaran uang pemerintah tersebut untuk mengganti pagar milik warga yang terkena pelebaran jalan di Jalan Bambang Ismoyo. Jalan yang masuk klasifikasi jalan negara itu dibiayai APBN dan pembebasan lahannya oleh Pemkot Singkawang. Ir Asyir Abubakar MT, Kepala Dinas Pekerjaan Umum ESDM mengatakan dirinya hanya meneruskan kebijakan kepala dinas sebelumnya. Kendalanya, apabila tidak menyelesaikan pagar warga yang masuk dalam badan jalan itu, maka dana proyek pemerintah pusat tidak dapat cair. “Warga meminta apabila pagar dirusak, maka harus ganti rugi. Kebijakan ini memang sedikit
menyimpang namun alasannya untuk mensejahterakan rakyat. Pemkot tidak memberikan langsung uangnya melinkan mengganti pagar yang dipindahkan dari lokasi yang hendak dijadikan pelebaran jalan,” ujar Asyir. Pariaman Siagian SH, praktisi hukum Kota Singkawang menimpali tidak ada alasan pembenar bagi Pemkot Singkawang memberikan uang kepada yang bukan peruntukkannya. Alasan pertama, pagar yang dipindahkan berdiri di atas lahan atau fasilitas umum. Sedangkan untuk mendirikan bangunan sudah jelas aturannya dan tidak boleh melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB). “Kalau ada yang beralasan warga belum mengetahui aturan, maka dianggap tahu karena sudah amanah perundang-undangan untuk mematuhinya,” kata Pariaman. Terhadap pernyataan Pariaman ini, Asyir kembali mengemukakan perlunya kebijakan tepat dengan mempertimbangan kepentingan yang lebih besar. “Daripada jalan tidak lebar dan baik, maka lebih baik mengeluarkan dana Pemkot untuk mengganti pagar yang dipindahkan,” ujar Asyir seraya mengatakan biaya penggantian pagar warga itu bervariasi. (tim)
Alamat : Jl. Sutoyo, Pontianak tersedia : Burger Nasi Goreng Soto ayam kampung dan Aneka minuman jus
SINGKAWANG. Dewan Pimpinan Pusat Brigade Pemburu Koruptor (DPP-BRIPKOR) Kalimatan Barat menggeliat dengan melancarkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2014 Kota Singkawang. Berbagai kalangan memprediksi gugatan tersebut akan kandas. Ketua Presidium Dewan Pimpinan Pusat Brigade Pemburu Koruptor (DPP-Bripkor) kalbar, Moh. Alqadrie AS, gugatan ditujukkan kepada Walikota Singkawang, Drs. H. Awang Ishak, Msi dan tiga orang unsur pimpinan DPRD Kota Singkawang. Objek gugatan ini berdasarkan fakta hukum Perda tersebut terhadap 8 peraturan perundang-undangan. Menurut Alqadrie, dasar gugatan diantaranya karena para tergugat tidak mematuhi amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negaraserta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 17 ayat (4) bahwa Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundangundangan. Fakta ketidak patuhan atas Pengelolaan Keuangan Daerah tercermin dari keterlambatan dalam penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD, sehingga terlambat disampaikan kepada DPRD oleh Kepala Daerah. Selain itu, DPRD tidak melaksanakan fungsi anggarannya dengan baik, yakni membahas dan memberikan persetujuan terhadap KUA/PPAS dan RAPBD. Padahal persetujuan ini menjadi kunci dapat tidaknya proses penyusunan anggaran dilanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk aalasan politis atas keterlambatan itu, kata Alqadrie, sama sekali tidak berhubungan dengan proses penyusunan APBD, namun dipaksakan untuk menjadi penghambat untuk pengesahan APBD ini yangjelasjelas merugikan kepentingan umum. “Kami juga menemukan pengalokasian dana belanja modal terdapat selisih cukup signifikan yakni sebesar Rp 17 miliar lebih. Ini jelas sangat bertentangandengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi,” ujarnya. Selain merugikan Pemkot Singkawang karena tidak terjadi penambahan aset, menurut Alqadrie juga merugikan kepentingan masyarakat karena belanja modal ini diperuntukkan program pembangunanyang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Beberapa alasan, kata dia, MA sudah sepatutnya membatalkan atau menyatakan tidak sah atas Penetapan dan Pengesahan RAPBD menjadi Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang APBD TA. 2014 Kota Singkawang. “Kami meminta kepada SKPD untuk mematuhi apapun keputusan MA nantinya dan sebelum ada putusan diminta untuk tidak membebani APBD kecuali untuk biaya rutin dan aparatur,” ujarnya. (tim)
Edisi Khusus Agustus 2014
Musim Kemarau, Diskominfo Melarang Warga Bakar Lahan
Sumastro
Singkawang - Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Singkawang, Sumastro mengatakan, untuk menindaklanjuti instruksi Walikota Singkawang Nomor 555/ 596/Dishubkominfo-KI-A tentang pencegahan Kebakaran lahan, dia menurunkan tim aparaturnya untuk melakukan Sosialisasi dengan menggunakan mobil siaran keliling di lima kecamtan se-Kota Singkawang. Sumastro menyampaikan, bahwa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Perhubungan antara lain melaksanakan pelimpahan kewenangan pada urusan wajib
perhubungan serta komunikasi dan informatika. Dalam tupoksi tersebut, Dishubkominfo juga mempunyai tugas untuk melaksanakan diseminasi kepada masyarakat. Dengan adanya kondisi iklim yang bisa menimbulkan kerawanan pada kebakaran, pihaknya menyikapi instruksi Walikota tersebut dengan melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan khususnya di tempat pemakaman masyarakat Tionghoa yang tersebar di lima kecamatan. “Kondisi saat ini kan rawan dengan kebakaran, sedangkan masyarakat kita khususnya Tionghoa saat ini sedang melakukan ritual sembahyang kubur. Dalam ritual tersebut, ada prosesi pembakaran benda-benda. Oleh karena itu, saat ini kita fokuskan pada masyarakat yang sedang melakukan sembahyang kubur, agar jangan meninggalkan api sampai benar-benar padam,” kata Mastro, Kamis (7/8). Sumastro mengharapkan, agar semua masyarakat mengindahkan isi dari instruksi Walikota tersebut, agar lingkungan Kota Singkawang yang aman dan sehat bisa diwujudkan. “Untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kondisi kemarau panjang yang terjadi saat ini, diinstruksikan kepada seluruh lapisan masyarakat dan
pihak-pihak yang berkepentingan untuk mematuhi intruksi Walikota Singkawang,” kata Sumastro. Dalam intruksi tersebut, kata Sumastro, masyarakat dilarang melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan kebakaran. Antara lain, membuang puntung rokok sembarangan, tidak melakukan pembakaran dalam rangka membuka lahan perkebunan, lahan pertanian, serta tidak melakukan pembakaran sampah. Selain itu, untuk masyarakat yang melaksanakan ritual sembahyang kubur, agar tidak meninggalkan lokasi kegiatan sebelum diyakini api kegiatan sembahyang benar-benar telah mati. “Jangan meningalkan tempat ritual sebelum memastikan api kegiatan sembahyang benar-benar telah mati,” pinta Sumastro. Selain itu, lanjut Sumastro, Walikota Singkawang juga menginstruksikan kepada masyarakat untuk siaga mengantisipasi, mewaspadai dan mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. “Laporkan pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran lahan dan hutan sehingga dapat dilakukan penindakan atau penegakan hukum bagi yang bersangkutan,” tegas Sumastro. (Deny)
Mamin Ilegal Dijual Bebas
Minuman Ilegal
Singkawang - Maraknya penjualan makanan minuman (Mamin) ilegal asal Malaysia kian menjadi-jadi di Kota Singkawang. Terlihat disejumlah toko mau pun mini market masih memajang dengan leluasa mamin ilegal tersebut. Umumnya mamin tersebut beru-
pa minuman kaleng bersoda berbagai merk serta makanan dalam kemasan lainnya. Bahkan ironinya, mereka (red, pedagang) tak sungkan-sungkan menawarkan produk negeri tetangga tersebut dengan membandingkan harga dengan produk dalam negeri yang tentun-
8
PATROLI
ya lebih mahal. “Mau beli minuman apa bang ?, dari Malaysia juga ada, harganya juga lebih murah,” ujar salah-seorang pelayan toko di Pasar Roban, Singkawang Tengah. Hal senada juga diungkapkan pelayan toko lainnya, sebut saja Bujang, Bujang mengaku harga-harga yang ditawarkan mamin dari Malaysia jauh lebih murah bila dibandingkan mamin buatan dalam negeri. “Yang jelas harganya lebih murah, biasanya masyarakat senang yang murah-murah,” kata Bujang. Kendati demikian, Bujang tidak mengetahui apakah produk Malaysia yang masuk ke toko nya itu ilegal atau legal. “Kita tidak tahu bang, apakah itu resmi atau tidak, kita jual saja,” ujarnya. Melihat dua temuan fakta dilapangan ini, tampaknya harus ada pengawasan ekstra dari pemerintah, dalam hal ini Disprindag Kota Singkawang. Walau pada bulan puasa kemarin dinas ini gencar melakukan razia, namun masih ada yang lolos. (Tim)
Bandar Baru
Tersangka, DM alias Dedy
Singkawang - DM alias Dedy, Senin (4/8) sekitar pukul 20.30 wib, diringkus satuan narkoba Polres Singkawang, di Jalan RA. Kartini, Gang Dulhaji, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah. Dia di tangkap, lantaran diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu. “Dia kita tangkap, saat dirinya sedang mengantarkan pesanan sabu kepada seseorang di Jalan RA. Kartini, Gang Dulhaji,” kata Kapolres Singkawang, AKBP A. Widihandoko melalui Kasat Narkoba, AKP Carles Sitorus, Jumat (8/8). Dari tangan tersangka, kata Carles, pihak kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa sabu sebanyak 2,19 gram, timbangan digital (GHL), Hp merk Samsung, pastik klip, tas hitam yang digunakan tersangka dan uang tunai senilai Rp 3.350.000,00. Atas perbuatannya, tegas Carles, tersangka akan dikenakan pasal 114 ayat 1, UU No 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun penjara, dan paling lama 15 tahun penjara. Dihadapan polisi, warga Jl. Akasia, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah ini mengaku mendapatkan barang haram itu dari seseorang yang berada di Pontianak. “Saya pesannya sebanyak 5 gram, pesan
Polres Singkawang Tangkap Buronan Polres Mempawah Singkawang - RH alias Tompel (18), akhirnya berhasil diringkus oleh Satuan Reskrim Polres Singkawang, Selasa (5/8) siang kemarin. Pria yang merupakan DPO Polres Mempawah atas kasus pencurian ini berhasil ditangkap, di kawasan Pasar Baru, Kecamatan Singkawang Barat. “Saat itu saya sedang ngobrol dengan saudara, tiba-tiba polisi datang dan langsung menangkap saya,” cerita Tompel di Polres Singkawang. Tompel mengakui, jka aksi kejahatannya itu dilakukan bersama tiga
rekan lainnya. Tapi, dua rekan lainnya itu sudah lebih dulu ditangkap, sedangkan satu rekannya saat ini masih dalam pengejaran kepolisian. Pria yang keseharianya bekerja serabutan ini, mengaku melakukan aksi kejahatannya itu pada bulan puasa lalu. Ketika itu mereka membongkar warung milik warga di kawasan Senggiring, Kuala Mempawah. Namun belum tuntas melakukan aksi. Komplotan ini sudah keburu kepergok warga. Mereka pun kabur. Sementara barang curian yang sudah
diberhasil dikeluarkan dari dalam warung ditinggalkan begitu saja. “Kami masuk lewat belakang dengan cara mencongkel. Rupanya di dalam ada penghuninya. Karena ketahuan warga juga, barangbarang tidak sempat di bawa. Lalu ditinggalkan dekat warung. Tetapi ada juga yang berhasil dibawa, tapi tetap juga dibuang kawan saya di hutan,” katanya. Menurut Tompel, awalnya dia tak mengira diajak mencuri. Karena, sebelumnya dia hanya diajak rekanrekannya untuk pergi ke Pontianak.
“Awalnya saya lagi main PS di pasar, kawan saya kemudian mengajak ke Pontianak pakai mobil,” akunya. Namun, Tompel sempat kesal dengan ulah si Agus. Lantaran temannya itu sempat pulang ke rumah untuk mengambil peralatan. “Rupanya memang untuk beraksi. Agus inilah yang menjadi otaknya,” kilahnya Bahkan dia mengaku tidak ikut mengambil barang-barang di dalam rumah. “Saya nunggu di depan rumah saja, dan setelah itu tidak mendap-
lewat telepon, kemudian janjian di Jalan Gajah Mada Pontianak,” kata Dedy. Barang haram itu dibelinya seharga Rp 6,5 juta, dan dijadikan paket-paket kecil dan sedang. Dedy mengaku terpaksa menjual barang haram itu lantaran tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan tinggal sendirian di rumah. “Karena orang tua saya bekerja di Riau. Jadi guna memenuhi kebutuhan hidup, akhirnya saya menjual narkoba,” ujar Dedy. Carles menambahkan, jika yang dilakukan Dedy adalah cara yang salah. Menurutnya, masih banyak pekerjaan yang layak dan halal tanpa harus menjual narkoba. Sejak Januai-Agustus 2014, sambung Carles, pihaknya sudah berhasil mengungkap 18 kasus narkotika yang terjadi di Kota Singkawang. “Tersangkanya ada yang sebagai Bandar, dan ada juga yang hanya sebagai pengguna,” ungkap Carles. (Deny)
atkan bagian sama sekali,” ujarnya. Tompel menyebutkan, kedatanganya ke Singkawang bukan untuk melarikan diri. Tapi untuk mencari kerja. “Saya ke Singkawang hanya untuk mencari kerja, jadi bukan mau lari dari kejaran polisi. Dan sekalian lebaran di sini,” katanya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Singkawang, AKP Bermawis mengatakan, jika pihaknya mendapatkan informasi mengenai DPO dari Polres Mempawah. “Dari informasi itu kita menyelidiki pelaku dan kemudian berhasil menangkapnya,” jelas Bermawis. Polisi, kata Bermawis, akan mengembangkan pelaku yang tertangkap. Karena tidak menutup kemungkinan pelaku melakukan aksinya di Kota Singkawang. Apalagi mereka beraksi dalam komplotan. (Deny)
9
PATROLI
4 Tersangka Amuk Massa Pangkalan Kongsi Ditangkap
Dumptruck yang ditumbangkan massa beberapa waktu lalu di Pangkalan Kongsi
Dumptruck yang ditumbangkan massa beberapa waktu lalu di Pangkalan Kongsi.Dumptruck yang ditumbangkan massa beberapa waktu lalu di Pangkalan Kongsi. Sambas. Kepolisian resor Sambas bertindak cepat dalam menindaklanjuti kejadian amuk massa di desa Pangkalan Kongsi Kecamatan Tebas, yang terjadi pada Sabtu (2/8) yang lalu. Empat tersangka masing-masing IS(47), AM (21), ML (41) dan MD (20), diamankan oleh Polres Sambas karena diduga melakukan provokasi dan pengrusakan dalam amuk massa tersebut. Kepala bagian operasi (Kabag Ops) Polres Sambas, Kompol Jajang mengatakan telah menetapkan keempat orang tersebut sebagai tersangka dan satu orang sebagai saksi. "Empat orang sudah ditetapkan
sebagai tersangka, dari empat orang ini akan dikembangkan lagi," ujar Jajang kepada wartawan diruang kerjanya Rabu (6/8). Ia mengatakan penangkapan terhadap tersangka tersebut berdasarkan bukti yang dimiliki oleh polisi, "penangkapan yang dilakukan sudah dilakukan berdasarkan bukti, jadi diharapkan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan isuisu yang belum tentu kebenaran. Terhadap kasus ini, kepolisian selalu bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku," terangnya. Sedangkan terhadap JF dan KT yang diduga selingkuh, Jajang mengatakan jika ada aduan atau bukti yang kuat akan tetap diproses sesuai peraturan yang ada. Terhadap empat tersangka Jajang mengatakan akan terancam 5
tahun penjara, karena sudah melakukan pengrusakan terhadap barang dan melakukan provokasi. Tersangka melanggar pasal 170 KUHP, yang mengakibatkan kerusakan harta benda orang lain. Dalam hal ini polisi tidak memihak siapapun, polisi bekerja mengedepankan bukti. "Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi, serahkan kepada kepolisian serta jangan main hakim sendiri. Karena kalau telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, tentu konsekuensinya akan berhadapan dengan hukum serta akan menanggung akibatnya sesuai hukum yang berlaku," tegasnya. Sebelumnya pada Sabtu (2/8) lalu, terjadi amuk massa di desa Pangkalan Kongsi kecamatan Tebas. Dalam aksi tersebut, satu ruko dan satu gudang milik JF (46) yang diduga selingkuh bersama KT (23) dirusak dan dijarah oleh massa yaang berjumlah lebih dari 500 massa. Massa juga merusak rumah kediaman KT yng tidak jauh dari ruko dan gudang milik JF, selain itu massa juga berupaya membalikan dumptruk dan pick up milik JF. Dalam aksi tersebut, upaya kepolisian mengevakuasi JF dan KT dari lokasi kejadian juga dihalang-halangi oleh massa. Proses evakuasi baru dapat dilaksanakan oleh polisi setelah 6 jam didalam kepungan massa, sejak pukul 22.00 dikerubungi massa, pelaku yang diduga selingkuh oleh warga baru dapat di evakuasi pada pukul 04.00 untuk diamankan di Polres Sambas. Keberadaan polisi saat itu kalah jumlah dengan massa yang terus berdatangan hingga melebihi 500 massa. (gin)
Penabrak Nurhayat dan Mahni Terancam 6 Tahun Penjara Singkawang - Djie Khun Fah, pelaku yang menabrak Nurhayat (26) dan Mahni (34), beberapa waktu lalu, akhirnya dijerat dengan Pasal 310 ayat 4, dengan ancaman 6 tahun penjara. Warga Bogor ini beserta mobil Jeep KH 1808 F – nya, saat ini sudah diamankan Poles Singkawang usai kejadian beberapa waktu lalu. “Pelakunya sudah kita amanan disini, dan dia akan dikenakan Pasal 310 ayat 4 dengan ancaman selama 6 tahun penjara,” kata Kapolres Singkawang, AKBP A. Widihandoko melalui Kasat Lantas, AKP Anton Satriadi, Jumat (8/8). Sewaktu dilakukan pemeriksaan, kata Anton, pelaku mengaku tidak mengetahui kalau ada korban di bawah mobilnya. Dan dia (pelaku) lari, kata Anton, karena takut dari kejaran warga. Sehingga pelaku tancap gas ke Jalan Tani, Kuala, Alianyang, Ponegoro, ke simpang Terminal Pontianak, Lohabang, dan masuk ke Jl. Sanggau Kulor, Hangmoy, Kecamatan Singkawang Timur. Dan selanjutnya, pelaku sempat menyisiri jalan di Kota Singkawang dan mencari Kantor polisi agar terhindar dari kejaran warga. Begitu pelaku melihat ada sebuah Pos Lantas, di Jalan GM. Situt, akhirnya pelakupun mendatangi Pos tersebut untuk minta di amankan dari kejaran warga.
“Karena dia sempat di pukul oleh warga di Jl Sanggau Kulor itu,” cerita Anton. Terkait dengan ditemukannya korban di Sanggau Kulor, Hangmoy, Anton mengatakan jika pelaku tidak tahu ada korban di bawah mobil dan jatuh (lepas) di jalan itu. “Jadi bukan dia (pelaku) yang meletakkan korban di situ, tetapi memang karena tidak mengetahui jika ada korban di bawah mobilnya,” terangnya. Berdasarkan olah TKP yang dilakukan pihaknya, sebelum kejadian jeep yang dikemudikan pelaku, datang dari arah Pasir Panjang menuju Kota Singkawang. Sedangkan motor datang dari Singkawang menuju ke rumahnya yang beralamat di Sedau. Pada saat itu, lanjut Anton, jeep mau membelok ke kanan tepatnya di depan Lapas Klas II B Singkawang. Secara tiba-tiba motor yang dikendarai korban lewat, maka terjadilah kecelakaan. Anton membantah, jika ada anggapan warga yang mengatakan kalau supir itu mabuk saat mengemudikan kendaraan. “Karena saat dicek urinenya, dia tidak sedang mabuk alcohol, ataupun karena narkoba,” timpalnya. “Dan pelaku datang ke sini, adalah dalam rangka sembahyang kubur di Kota Singkawang,” tambahnya. Diberitakan sebelumnya, Nurhayat
(26) dan Mahni (34), pada Sabtu (2/8) malam lalu, mengalami kecelakaan di Jalan Tanjung Batu Harapan Sakok, Kecamatan Singkawang Selatan. Kedua kakak beradik yang merupakan warga Jalan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan ini, ditabrak sebuah mobil Jeep KH 1808 F, warna hitam yang mana keduanya hendak pulang ke rumahnya setelah berlebaran di Bengkayang selama dua hari. Atas tabrakan itu, Nurhayat tewas lantaran mengalami luka di kaki kanan dan patah, wajah robek, dan tengkorak kepala belakang pecah, karena dia terseret di bawah mobil hingga ke arah Sanggau Kulor (Hangmoy), Kecamatan Singkawang Timur. Sementara Mahni, saat ini masih kritis dan harus menjalani perawatan di ruang IGD Rumah Sakit dr Abdul Aziz Singkawang, lantaran mengalami luka robek di dahi kanan, robek di sela jari kaki kanan, luka robek di betis depan kanan, patah dan memar di dagu. Sedangkan motor Zupiter MX KB 4359 YN yang dikendarai korban juga mengalami rusak parah. Anehnya usai menabrak, pengemudi mobil Jeep, bukannya malah berhenti untuk menolong korban, justru tancap gas berusaha lari dari kejaran warga yang melihat kejadian tersebut. (deny)
Edisi Khusus Agustus 2014
Tiga Kasus Kecelakaan Selama Operasi Ketupat 2014 Singkawang - Sejak dilakukannya operasi Ketupat 2014, pihak kepolisian Polres Singkawang mencatat ada sebanyak 3 kasus kecelakaan yang terjadi Kota Bumi Bertuah Gayung Bersambut. ”Kejadian kecelakaan ada 3, dengan rician meninggal dunia 2 orang, luka berat 2 orang, dan luka ringan sebanyak 2 orang. Sementara kerugian materilnya mengalami penurunan sebesar Rp 3,5 juta,” kata Kapolres Singkawang, AKBP A. Widihandoko melalui Kasat Lantas, AKP Anton Satriadi. Adapun lokasi terjadinya
kecelakaan itu, ada di 3 titik, antaralain Jl Pahlawan, Jl Jenderal Sudirman dan Jl Tanjung Batu Harapan, Sakok. Mengenai faktornya, kata Anton, lantaran pengendara tidak memperhatikan pengemudi yang ada di sekitarnya. Dibanding laka lantas selama operasi ketupat di tahun 2013 kemarin, sambung Anton, sedikit ada persamaan, yakni ada 3 peristiwa. Namun korban yang meninggal dunia, hanya 1 orang, luka berat 3 orang, dan luka ringan 3 orang. Sementara kerugian materil sebesar Rp 6,2 juta. (Deny)
Pol PP Angkut Gerobak PKL
Pol PP yang sedang mengangkut Gerobak PKL
Singkawang - Satpol PP kembali melakukan penertiban terhadap sejumlah PKL yang ada di Kota Singkawang, Kamis (7/8). Meski sudah diberikan himbauan, para PKL sepertinya masih banyak yang tidak mengindahkan himbauan Satpol PP, dan bahkan masih banyak diantara mereka yang meninggalkan gerobak, usai berjualan pada malam hari. Alhasil, gerobak itupun diangkut dan dibawa ke Markas Satpol PP Singkawang. Saat penertiban sedang berlangsung, beberapa PKL sempat perang mulut sesama petugas. Mereka menyanggupi akan menertibkan sendiri barang dagangannya, dari pada diangkut Satpol PP. “Biar saya saja pak yang menertibkannya,” kata seorang PKL yang berada di Jalan Kurau, Terminal Bengkayang. Sementara Kasi Ops Satpol PP Singkawang, Pilipus, memberikan waktu hingga sore. “Jika gerobak ini masih berada di sini, besok terpaksa akan kami angkut. Dan kami tidak segan-segan untuk membuang dan membakarnya,” tegas Pilipus mengingatkan. Pilipus juga meminta kepada pemilik toko untuk membongkar pagar yang terpasang. Pasalnya, keberadaan pagar tersebut, tentunya sangat mengganggu petugas pemadam kebakaran, apabila pertokoan di sekitar Terminal Bengkayang terjadi kebakaran. “Kamu tau aturan ndak? Kalau ini tidak boleh di pagar. Jika terjadi kebakaran, tentu sangat menyulitkan mobil Damkar untuk masuk ke dalam. Ayo bongkar,” pinta Pilipus. Sementara pemilik toko tak banyak berbuat banyak, dan berjanji pada hari ini (kemarin) akan segera membongkarnya. “Kamu mau pang-
gil siapapun, tidak akan mempan. Karena kami menjalankan UndangUndang,” ancam Pilipus. Penertiban itupun dilanjutkan ke Jalan Budi Utomo, dan petugas masih mendapati sebuah tenda yang sengaja di dirikan oleh suatu produk ponsel. Padahal sebelumnya (Selasa kemarin) petugas sudah mengingatkan untuk segera di bongkar, namun masih saja terpasang di pinggir jalan, tepatnya di depan toko elektronik, Jalan Budi Utomo. “Petugas, ayo bongkar tenda itu,” perintah Pilipus kepada anggotanya. Usai membongkar tenda, Satpol PP berjalan ke arah Jalan Pemuda. Disitu, para PKL diiingatkan untuk tidak berjualan pada siang hari, melainkan malam hari. Dan PKL diingatkan untuk tidak mendirikan tenda di fasilitas umum. Kemudian, kata Pilipus, usai berjualan pada malam hari, PKL diingatkan untuk memindahkan gerobaknya ke tempat yang aman, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan dan lalu lintas kendaraan. “Kami berikan waktu selama 7 hari, jika tidak diindahkan, maka terpaksa akan kami lakukan tindakan tegas,” kata Pilipus. Sementara Plt. Kasat Pol PP Kota Singkawang, Hubi Amri mengatakan, kalau penertiban yang dilakukan adalah semata-mata untuk mengelola PKL agar kelihatan tertib dan indah. Apa yang dilakukan pihaknya kemarin,adalah baru sekedar himbauan sekaligus menertibkan tempat-tempat yang sebelumnya sudah diberikan peringatan. “Jika sudah batas waktunya untuk dilakukan eksekusi nanti, jangan salahkan kami. Karena akan kami angkut semua mana yang sudah menyalahi aturan,” pungkasnya. (Deny)
Edisi Khusus Agustus 2014
10
NASIONAL
ISIS Menggebrak Dunia Islamic State Irak Suriah (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Suriah semakin marak diperbincangkan dan dihujat. Sepak terjang mereka yang bengis dan kejam membantai umat beragama baik Islam maupun nasrani membuat banyak ulama dan pakar dari Sunni maupun Wahabi menganggapnya sebagai bagian dari kaum Khawarij. Menurut pandangan mereka umat islam sekarang ini sudah sangat jauh menyimpang dari tauhid yang benar.Umat dipimpin oleh toghut yaitu penguasa yang lalim dimana pemerintahannya tidak menegakkan syariat islam sebagai satusatunya hukum yang sah. Berjuang dan memperjuangkan umat agar lepas dari toghut adalah wajib hukumnya agar syariat islam dapat ditegakkan.Dengan mengobarkan semangat patriotisme dalam konsep jihad yang mereka fahami berusaha memperoleh simpatisan dari umat seaqidah. Penafsiran tentang arti jihad yang berusaha diresapkan kedalam pemikiran kaum takfiri ini telah membuahkan hasil yang sangat meresahkan masyarakat agamais dunia.Seperti yang telah beredar baik melalui media elktronik maupun cetak,masyarakat dunia disuguhkan bentuk pelanggaran HAM yang sangat masiv. Gelombang “jihad” ISIS ini telah mulai menepi di samudra sebagian golongan umat islam yang ada di indonesia.Sosialisasi untuk mendukung tegakknya khilafah ala teroris transnasional Daulah Islam Irak dan Suriah ini mulai merambah ke Indonesia. Yang terheboh pertemuan di Malang. Acara ini digelar guna mendukung dan mensosialisasikan “Khilafah Islamiyah” yang dideklarasikan ISIS pada awal Ramadhan, dengan Khalifah yang dibaiat yaitu Syeikh Abu Bakar Al-Baghdadi. Acara yang diselenggarakan oleh Ansharul Khilafah Jatim, dan diadakan Minggu 20 Juli 2014 di Masjid Ibnu Sina, Jalan Veteran (Barat Matos) ini menghadirkan pemimpin redaksi Al-Mustaqbal Channel 2, Ustadz Muhammad Syaifudin Umar (Surabaya) dan Ustadz Abu Asybal Usamah (Jakarta). Apa sebetulnya ISIS? Anggota Dewan Ulama Senior Universitas alAzhar, Mesir, Syekh. Dr. Mahmoud Muhanna menegaskan kelompok Daulat Islam Irak dan Suriah (ISIS) telah mencoreng citra Ahlussunnah dan karena itu jelas tidak merepresentasikan umat Islam Ahlussunnah. “ISIS tidak mewakili Ahlussunnah karena mazhab Ahlussunnah tidak melanggarkan hal-hal yang diharamkan Allah dan tidak menganiaya orang-orang yang tak berdosa, apalagi umat Islam sendiri, sedangkan ISIS menghalalkan dan melakukan penumpahan darah orang-orang Islam dan non-Muslim,” ujar Muhanna, sebagaimana dilansir FNA Ahad (6/7/2014). Dia menambahkan, “ISIS sangat mencoreng citra Ahlussunnah, sangat melecehkan Islam, dan memperkenalkan Islam sebagai agama main-main, sia-sia, pembunuhan dan pembantaian orang lain, sebab seorang Muslim tidak akan membunuh Muslim lainnya, dan hanya berperang dengan non-Muslim apabila pihak lawan memulai perang.” Syekh Alawi Amin, ulama dan guru besar Universitas al-Azhar, demikian dilaporkanTV al-Alam Selasa (17/6/
2014) menjelaskan ada konspirasi besar terhadap Irak yang dilancarkan melalui ISIS, kelompok yang diasuh dan dibesarkan oleh dana sejumlah negara Timur Tengah. Syekh Alawi menilai aksi ISIS di Irak tidak lepas dari agenda Amerika Serikat (AS) dan Zionisme internasional. “AS berada di balik barisan ini, sedangkan Zionisme internasional menggerakkan mereka yang menamakan dirinya ISIS dan mengaku Islam, padahal Islam berlepas diri dari mereka sebagaimana serigala berlepas diri dari dosa anak-anak Nabi Ya’kub as,” ujar Syekh Alawi. Seperti diketahui, ungkapan ini mengacu pada kisah pencampakan Nabi Yusuf as ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Dalam kisah itu disebutkan bahwa ketika saudarasaudara Nabi Yusuf itu kembali kepada ayahnya, Nabi Ya’qub as, mereka berbohong kepada Nabi Yabi Ya’qub bahwa Nabi Yusuf as hilang diterkam serigala. Syekh Alawi Amin menambahkan, “Mereka bukan umat Islam, karena seandainya mereka memahami Islam maka mereka tidak akan berbuat sedemikian rupa. Mereka hanya meletakkan namaMuslim pada diri mereka, namun mereka sama sekali tidak memahami agama Islam yang hakiki.” Dosen Universitas al-Azhar, Kairo, Ashraf Fahmi Musa menjelaskan, tindakan ISIS mendeklarasikan kekhalifahan Islam dan penunjukan seorang khalifah bagi umat Islam tidaklah berlandaskan ajaran Islam dan tidak pula diterima oleh umat Islam di dunia,” ujar Ashraf, sebagaimana dilansir FNA Rabu (2/7/2014). Mengenai alasan mengapa kekhalafihan dan pengangkatan itu tidak bisa diterima, Ashraf mengatakan bahwa Islam sama sekali tidak membenarkan kita melakukan aksi pemaksaan dan agresi terhadap rakyat serta penjarahan harta benda penduduk. “Tak syak lagi bahwa agama Islam berlepas tangan dari orang-orang demikian,” tutur Ashraf. Dia menambahkan, “Orang yang dipilih ISIS sebagai khalifah bagi umat Islam adalah penjahat yang sedemikian banyak melakukan kejahatan sehingga dijuluki sebagai manusia pembunuh dan teroris sehingga sama sekali tidak patut dianggap sebagai khalifah umat Islam.” Dosen Universitas al-Azhar ini lantas menyerukan kepada umat Islam supaya bersatu melawan ISIS yang, menurutnya, telah melakukan kejahatan terbesar terhadap Islam karena telah mencoreng citra agama ini. “Islam sama sekali bukan agama penganjur kekerasan, dan dalam penyebaran ajarannyapun Islam menghindari kekerasan dan pemaksaan,” tegas Ashraf. Syekh Harist al-Dhari, Ketua Majelis Ulama Irak mengecam deklarasi kekhalifan militan takfiri ISIS dan menyebutnya sebagai tindakan yang menjurus pada pemecah belahan Irak. Menurut laporan Shafaq News Rabu (2/7/2014), al-Dhari dalam press rilisnya mengimbau semua pihak di Irak dan Suriah yang terlibat dalam deklarasi kekhalifahan supaya menarik deklarasi itu. “Deklarasi sebuah pemerintahan (daulah), baik kekhalifahan ataupun bukan, tidak bisa dilakukan sebelum disediakan lahan untuk mencetak keberhasilan. Tanpa ini maka semua akan gagal dan kandas,” kata al-Dhari. Al-Dhari menambahkan, “Baiat kepada kekhalifahan ini bukanlah
kewajiban syariat bagi siapapun. Tindakan (deklarasi kekhalifahan) itu adalah dalih untuk memecah belah Irak serta mendatangkan kerugian dan petaka bagi rakyat negara ini.” Sosok Misterius Bicara soal ISIS, tidak terlepas dari sosok Abu Bakar al-Baghdadi. Bertepatan dengan hari pertama bulan suci Ramadhan, Ahad (29/6/2014), kelompok militan takfiri (suka mengafirkan orang yang tak sependapat) yakni ISIS mendeklarasikan berdirinya “Khilafah Islam” sekaligus perubahan nama ISIS menjadi “Daulat Islam” dan penobatan pemimpinnya, Abu Bakar al-Baghdadi, sebagai “khalifah umat Islam”. Siapakah sosok Abu Bakar al-Baghdadi? Dia adalah gembong takfiri yang dikenal sebagai “Syekh Yang Tak Terlihat” serta merupakan otak di balik banyak aksi teror. Konon, setiap berbicara dan menyampaikan pengarahan kepada para elemen takfiri terdekatnya dia selalu mengenakan penutup muka sehingga dikenal sebagai sosok misterius dan mendapat julukan “Syekh Yang Tak Terlihat”. “Nama asli Abu Bakar al-Baghdadi adalah Abdullah Ibrahim. Silsilahnya terhubung pada khalifah Abu Bakar, lulusan Universitas Islam Baghdad dan murid Abu Musab al-Zarqawi di Irak,” ungkap Juru bicara ISIS, Abu Muhammad al-Adnani. Abu Musab alZarqawi adalah lelaki asal Baghdad yang selalu mengepalai kelompok “jihadis” paling ekstrem di Irak sampai akhirnya terbunuh akibat serangan pasukan Amerika Serikat (AS) setelah tempat persembunyiannya tercium oleh pasukan pendudukan di Irak tersebut. Menurut beberapa media online milik kelompok-kelompok takfiri, Baghdadi lahir di kota Samarra, Irak utara, pada tahun 1971. Dia memiliki ijazah doktoral di bidang studi keislaman. Orang-orang terdekat Baghdadi mengatakan bahwa di masa pendudukan AS atas Irak, dia menjalankan aktivitas di salah satu masjid Irak. Dia sudah memiliki faham ekstrim sejak jauh hari sebelum AS menginvasi Irak. Sebagian orang berpendapat bahwa sejak era diktator Irak terguling Saddam Hossein pun Baghdadi sudah menganut faham takfiri. Namun sebagian lain berpendapat bahwa dia menjelma menjadi ekstrimis sejak dia berada di kamp militer Bucca AS di Irak selatan selama empat tahun. Kamp militer ini adalah tempat tentara AS menyekap banyak petinggi jaringan teroris internasional al-Qaeda. Baghdadi yang baru dinobatkan sebagai khalifah oleh kelompok ekstrimis ISIS itu pada tahun 2010 terpilih sebagai komandan organisasi teroris al-Qaeda di Irak. Di tahun itu pula dia menjadi aktor intelektual 60 kasus peledakan bom yang terjadi hanya dalam satu hari dan menewaskan sebanyak 110 orang. Dia pernah berbaiat kepada Aiman al-Zawahiri, pemimpin al-Qaeda yang menggantikan mendiang Osama bin Laden yang tewas di tangan tentara AS. Zawahiri meminta Baghdadi berkonsentrasi di Irak dan menyerahkan urusan Suriah kepada kelompok teroris Front al-Nusra. Tapi ternyata dia dan anak buahnya secara terbuka membangkang instruksi Zawahiri. Kata para pengamat, Baghdadi kini menjadi orang yang paling terkemu-
Abu Bakar Albaghdadil
ka di antara sekian elemen teroris yang ada. Jurnalis tersohor The Washinton Post, David Ignatius, menuliskan, “Bisa jadi penerus Osama bin Laden yang sesungguhnya adalah pemimpin ISIS yang bernama Abu Bakar al-Baghdadi.” Zawahiri sendiri masih sangat kuat posisinya di tengah para agen dan relasinya di Pakistan, Semenanjung Arab dan wilayah utara Benua Afrika. Sedangkan Baghdadi dikenal sangat ketat dalam beroganisasi dan lebih mahir dalam mengelola front pertempuran. Karena itu, kata para pengamat, organisasi yang berada di bawah komando Baghdadi akhirnya menjadi magnet yang lebih kuat dan berpengaruh di mata para jihadis muda dibanding organisasi pimpinan Zawahiri. Kelompok “Daulat Islam Irak” yang dideklarasikan pada 15 Oktober 2006 adalah cikal bakal organiasi ISIS. Organisasi ini sempat bubar pada tahun 2007, namun kembali didirikan pada selang waktu tahun 2013-2014. Padahal pada tanggal 10 April 2012 di Suriah ISIS sudah dideklarasikan pada tanggal 10 April 2012. Pada tahun 2010 Baghdadi menyatakan baiatnya kepada Osama bin Laden, dan sejak itu dia berhasil menggalakkan aktivitas organisasinya di Suriah dan Irak. Namun, pada tanggal 12 Mei 2014 ISIS memutuskan hubungannya dengan alQaeda dan bahkan balik mendesak al-Qaida dan pemimpinnya, Zawahiri, supaya berbaiat kepada Baghdadi. Sebagaimana pernah diberitakan, kelompok militan bersenjata ISIS mengklaim telah mendirikan apa yang mereka sebut Khilafah Islam atau Daulat Islam. Wilayah Teritorial Juru bicara ISIS Abu Muhammad al-Adnani melalui sebuah rekaman audio menegaskan, “ISIS melalui representasi ahlul halli wa aqdi-nya yang terdiri atas para tokoh, pimpinan, amir dan majelis syura telah memutuskan pendeklarasian berdirinya Khilafah Islam, pelantikan khalifah daulat umat Islam, dan pembaiatan syekh pejuang Abu Bakar alBaghdadi. Dia telah menerima baiat, dan dengan demikian dia telah menjadi imam dan khalifah umat Islam di manapun.” Dia juga menyatakan bahwa wilayah teritorial khilafah atau daulat Islam yang dideklarasikannya sekarang membentang dari Aleppo di bagian utara Suriah sampai provinsi Diyala di Irak bagian utara. Sembari mengafirkan umat Islam yang menganut asas demokrasi dan nasionalisme, dengan penuh percaya diri dia menyerukan kepada seluruh umat Islam di manapun berada su-
paya berbaiat kepada Baghdadi. Sayangnya, aksi kelompok ISIS lebih menyerupai lelucon, karena selain posisinya di Suriah terus melemah, termasuk akibat perangnya yang berkelanjutan melawan militan rivalnya, Front al-Nusra yang masih loyal kepada al-Qaeda, di Irakpun apa yang mereka lakukan hanyalah fenomena sesaat yang terjadi sekedar akibat “kecelakaan” di tengah mental militer Irak di wilayah utara. Militan ISIS yang kini berubah nama menjadi Daulat Islam itu sedang diburu oleh tentara, polisi dan relawan bersenjata di berbagai wilayah Irak utara. Kondisi mereka di banyak tempat sudah kocar-kacir sehingga di Tikrit mereka bahkan lari tunggang ke arah gurun sahara ketika diserbu oleh pasukan dan relawan Irak Keterangan: Inilah khalifah ISIS itu, khalifah al-Baghdadi. Menurut teks yang merupakan print screen situs Bocoran Snowden ihwal identitas Sang Khalifah ISIS. Dia adalah seorang Yahudi bernama Syam’un Ilot dan selama ini digembleng oleh Mossad. Dia sengaja dilahirkan dan diperkenalkan sebagai Muslim Sunni sebagai bagian konspirasi Mossad untuk menyebar benih-benih kemunafikan dan perpecahan di tengah umat Islam. Sangat wajar jika kemudian sang khalifah ini mengharamkan bantuan untuk Hamas dan tidak ada sebutir peluru pun yang digunakan untuk menghadapi ke Israel. Semua ini menegaskan bahwa ia memang seorang agen Mossad sebagaimana yang diungkap oleh Snowden beberapa waktu lalu. Di Indonesia seperti dilansir detik.com, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyebut akan memberantas ISIS jika macam-macam di NKRI. “Kita sudah monitor siapa keluar masuk, untuk itu kalau macemmacem kita sikat aja,” kata Moeldoko di acara diskusi di sekretariat OI Iwan Fals, Jalan Leuwinanggung, Depok, Jabar, Sabtu (9/8/2014). Moeldoko menyatakan ISIS tak boleh berkembang di Indonesia. Menurutnya, ideologi ISIS tidak sesuai dengan kepribadian Ibu Pertiwi. “Yang penting kita samakan dulu. TNI harus lakukan pembinaan, saya yakin ada teman ikut-ikutan karena info dan pengetahuan nggak jelas,” tambah Moeldoko. Jenderal Bintang 4 ini pun menyatakan TNI akan melakukan sosialisasi ke ranah pendidikan untuk mengantisipasi penyebaran ISIS. Moeldoko mengaku sudah mendapat ijin dari Mendikbud. “TNI akan sosialisasi ke sekolah, pesantren, berikan penjelasan secara preventif yang bagus. Sudah dapat ijin Mendikbud,” pungkas Moeldoko. (dari berbagai sumber)
11
SOROT KASUS
Edisi Khusus Agustus 2014
Berantas Tuntas Korupsi Kapolres Diserang Jika Komisi PemAPBD 2012 yang berantasan Kosudah memasuki rupsi (KPK) tahap II dengan mapun kejaksaan tersangka dua oryang menangani ang yakni Hamdi, kasus korupsi, adKabid Perumahan alah hal biasa. di Dinas KebersiTetapi jika kepolihan dan Perumasian yang gencar han serta Uray memberantas koArdiansyah selaku rupsi, baru luar bikonsultan. Potenasa. Meskipunkesi kerugian negatiga lembaga ra mencapai Rp tersebut mem134.429.664.33. peroleh kePenyidik Polres wenangan untuk Singkawang semenangani kasus beumnya telah korupsi, namun menelisik potensi selama ini kepolikerugian negara sian jarang menydari kesalahan pelentuhnya. aksanaan proyek Kapolres AKBP A. Widihandoko diwawancarai kru Pontianak Times MCK senilai Rp 1,3 Pengungkapan kasus korupsi di Miliar. Untuk meKota Singkawang pada 2014 ini te- miliar. “Kami menelusuri PPAN dimu- mastikan jumlah kerugian negara dari lah menunjukkan kemajuan berarti lai dari lahan, kemudian mengecek proyek di empat kelurahan itu disdi bawah kepemimpinan Kapolres ke bank saat pengajuan pinjaman. erahkan kepada BPKP dan sudah AKBP A Widihandoko SH. Satu per- Karena tentu saja pihak bank akan keluar hasil auditnya. Hamdi yang satu tersangka korupsi terkait dana melakukan cek fisik tanah sebelum sekarang menjabat di salah satu APBD diproses tanpa pandang bulu. melakukan pencairan dana pinja- Kabid di Badan Lingkungan Hidup Kasus-kasus yang lama dan pernah man,” paparnya. (BLH) Kota Singkawang ini ditahan dipetieskan pada periode sebelum Sertifikat masih atas nama warga, di Mapolres Singkawang. Widihandoko menjabat, juga dibu- sementara warga tidak pernah tahu Widihandoko menjelaskan, target ka kembali. jika namanya ada dalam sertifikat. pengungkapan kasus korupsi Misalnya saja Proyek Pembebasan “Mereka tidak pernah satu pun yang berikutnya adalah keganjilan pelakAgraria Nasional (PPAN) dengan menyentuh sertifikatnya. Pihak bank sanaan proyek Rumah Autis. Kemuobjek masalahnya pada tanah di nanti bisa kena juga karena uang dian proyek penyediaan data toSingkawang Selatan. Di lokasi ratu- yang dikeluarkan itu adalah uangn- pografi pada tahun 2013 senilai Rp san hektar lahan yang diantaranya ya bank pemerintah,” ujar Widihan- 800 Juta dan pada tahun 2014 sebehendak dijadikan Bandara (Bandar doko. sar Rp 4,6 Miliar. “Buat peta seheUdara) itu terdapat banyak keganSeperti diketahui, di atas lahan bat apa sih kok sampai mahal,” kata jilan. Puluhan miliar rupiah yang sudah yang bermasalah itu telah dialokasi- Kapolres. dikucurkan pihak bank atas agunan kan Rp 900 juta menggunakan angPenerbitan SK Walikota Nomor 124 sertifikat tanah yang manipulatif. garan pemerintah untuk pemban- dalam kasus perkebunan Patiware PPAN merupakan program perole- gunan Bandara dengan leading sec- juga tak luput dari incaran Kapolres han dan sertifikat tanah yang se- tor Dinas Perhubungan. Bagi Widi- yang dikenal ngomong apa adanya muanya ditanggung pemerintah. handoko, proyek perhubungan itu ini. Meski ada yang menyatakan terPihak ketiga memanfaatkan keun- tidak ada kaitan dengan PPAN kare- bitnya SK itu adalah perintah dari tungan dengan menganggunkan na ada proyeknya tersendiri hasil Mahkamah Agung (MA) pasca prossertifikat mengatasnamakan warga. MoU Dirjen Perhubungan, pihak es hukum yang ditempuh, namun “PPAN dalam kasus penyidikan. Sam- Propinsi Kalbar dan Pemkot sebaiknya tidak dikeluarkan SK. pai saat ini tersangkanya baru satu Singkawang. “Kalau saya walikota, tidak akan orang, Nasir mantan Kasi P3 BPN Tetapi, lanjut Widihandoko, lah- keluarkan izin. Saya tidak mau menyang sekarang sedang ditahan. Saksi an Bandara yang dipersiapkan itu jalankan perintah dari hasil gugatan yang sudah dipanggil sebanyak 57 sekarang lahannya tengah ditanga- di PTUN, tetapi saya menjalankan orang,” kata Widihandoko. ni Polres Singkawang. “Jauh-jauh perintah undang-undang. Tinggi Menurutnya, nanti akan hari sudah saya ingatkan kepada wa- mana undang-undang dengan berkembang luas dan memungkin- likota agar jangan dulu melanjutkan, PTUN. Undang-undang mengatakan kan muncul tersangka baru. Secara tetapi mereka tetap meneruskan. ini lahan kota tidak boleh ada ketidak disengaja lahan yang akan Kalau mau bangun Bandara silakan bun. Justru yang jadi pertanyaan, dibangun bandara. “Jadi bukan ke- saja, toh nanti ada masalah hukum,” siapa hakim PTUN,” kata Widihanpolisian menghambat membangun katanya. doko lantang. bandara. Tadinya kan bandara akan Bahkan Kapolres sudah menyuraIa menjelaskan tidak akan pernah dibangun di utara, terus dipindah- ti walikota terkait tanah Bandara ini. pandang bulu terhadap segala hal kan ke selatan,” kata Widihandoko. “Bukan saya tidak suka ada Bandara, yang berbau korupsi. Apalagi didukuPenyalahgunaan PPAN ini, lanjut tetapi proses pembangunannya ng pimpinan yakni Kapolda Kalbar. dia, sangat fatal karena dengan la- yang tidak ada masalah karena ini “Intinya kita proses semuanya. Inhirnya sertifikat yang tidak benar itu berkaitan dengan keuangan pemer- dikasi korupsi di PDAM Singkawang akan menghasilkan yang tidak be- intah,” tegasnya. juga sedang kita pelajari karena nar juga. Anehnya sertifikat yang Selain PPAN, kasus lainnya yang sudah ada data-data yang mengatidak sah ini bisa dijadikan agunan di sekarang sedang ditangani adalah rah kepada tindakan korupsi,” kata bank dengan nilai nominal puluhan proyek penyediaan sarana MCK pada dia. (tim)
Ayo Ikuti DONOR DARAH Kita Bantu Sesama Melalui PMI Lokasi: Thomas Aquino Dental Care Jalan Putri Darahitam Nomor 6 Pontianak Pelaksanaan: 24 agustus 2014 pukul 10.00 – 16.00 Penyelenggara: Thomas Aquino Dental Care dan Alumni de Britto chapter Kalbar. Didukung oleh PPGI,OMK MRPD,CU Muare pesisir dan WBC club
Isu Negatif
AKBP A Widihandoko SH
Gencar memberantas korupsi dan hal-hal berbau illegal membuat Kapolres Singkawang, AKBP A Widihandoko SH mendapat stigma negatif dari kalangan yang tidak menyukai tindakannya. Perwira menengah yang lama tinggal di Surabaya ini disergap isu negatif soal suap penanganan kasus. Widihandoko malah harus memenuhi panggilan Propam Polda Kalbar yang memeriksanya atas pengaduan Y, seorang broker dalam beberapa kasus pertanahan mulai dari lahan PPAN hingga persoalan tanah milik anggotanya di Polres Singkawang. Y melaporkan Widihandoko ke Propam dan Paminal Polda Kalbar serta Mabes Polri . Kepada Pontianak Times, Kamis (7/8/2004) mengaku sebagai pemilik tanah yang sah dan menjadi korban kriminalisasi oleh Polres Singkawang. Y yang mendapat informasi melalui temannya seorang pengusaha pernah dimintai hingga 20 persil bidang tanah apabila kasus PPAN tidak ditindaklanjuti. “Ada pengusaha teman saya yang menyatakan diminta Kapolres tanah 20 persil di lokasi lahan Bandara,” kata Y melalui telepon. Y menjelaskan telah melapor ke Mabes Polri pada Pebruari 2014. “Saya tidak memfitnah kepolisian dan menganggap polisi sebagai mitra. Dari kasus yang menimpa saya ini, saya memita upaya perlindungan hokum karena telah menjadi korban kriminalisasi,” ujar Y. Y merupakan tangan kanan pengusaha bernama Akiak. Akiak sedang dalam proses menjalani proses penahanan oleh Polres Singkawan dalam kasus penyerobotan lahan. Akiak mendapatkan tanah dari mantan Anggota DPRD Kota Singkawang. Padahal tanah yang berlokasi di Singkawang Selatan dengan luas masing-masing 300 hektar dan 200 hektar tersebut milik orang lain. Sebanyak 200 hektar diserahkan kepada Akiak oleh mantan Anggota DPRD itu. Sedangkan yang 300 hektar diserahkan kepada lurah di wilayah Pangmilang. Tanah yang digarap Akiak seluas 200 hektar untuk perkebunan justru milik orang lain. Y dan Akiak selalu lempar tanggung jawab. Y selalu bilang dirinya diperintah oleh Akiak. Sedangkan kalau Akiak yang ditanya, malah sebaliknya menyerahkan semua tanggung jawabnya kepada Y. Karuan saja hal ini membuat Widihandoko sedikit gemas, terutama dengan tudingan fitnah yang ditujukkan kepada dirinya.
“Y sudah sering kita panggil dan tidak pernah memenuhi panggilan. Berarti dia mempunyai kepentingan. Semua tuduhan kepada saya itu fitnah. Malah enam tanah anggota milik anggota dan pensiunan kepolisian sudah bersertifikat sejak 2003 dan 2004. Oleh Y dgarap atas perintah bosnya, padahal sudah dilarang karena bukan tanah Y maupun bosnya,” ujar Widihandoko. Dalam kasus lainnya menimpa Cipto alias Adi Sucipto, pengusaha Galian C di Lirang pernah ditahan Polres Singkawang dalam kasus pengrusakan hutan lindung dan galian C tanpa izin. Cipto, selama 1x24 jam ditahan di sel Mapolres. Kemudian dibebaskan dengan alas an dapat menunjukkan surat menyurat dan rekomendasi dari Pemkot Singkawang berikut bukti pembayaran retribusi. Dalam kasus ini, lagi-lagi Widihandoko diserang fitnah yang meyebutkan dirinya mendapatkan Rp 200 juta sebagai kompensasi keluar tahanan. “Tidak benar itu. Yang jelas Cipto sudah menunjukkan surat menyurat berupa rekomendasi untuk galian C di Lirang,” ujar Widihandoko. Demikian pula terhadap penanganan kasus Acun dalam penyerobotan lahan di jalan masuk pelabuhan Sedau. Tudingan miring pun meluncur dan Kapolres menjelaskan secara gamblang. Pelabuhan Sedau itu proyek swasta yang digandeng Pemkot Singkawang guna kepentingan angkutan bauksit. Terjadi perundingan warga pemilik tanah untuk akses jalan yang dianggarkan untuk 2014 dalam APBD. Oleh Acun kepada Sumastro sebagai Kadishubkominfo dikatakan masalah lahan adalah urusan Acun. Karena harga mahal yang ditawarkan Acun, pihak swasta yang mau bekerjasama membatalkan rencana membeli lahan. Kemudian warga melaporkan Acun ke Mapolres Singkawang dengan delik penipuan dan pengrusakkan. “Justru Acun sebagai broker mengambil keuntungan dari warga atas penjualan lahan. Acun ditahan selama 2 hari. Kemudian dikeluarkan setelah sudah bersedia mengganti kerugian senilai Rp 300 juta kepada pemilik tanah,” ujar Kapolres. Yang menjadi pertanyaan, kata dia, bagaimana dengan warga yang sudah dijanjikan untuk pembebasan lahan dengan penganggaran dana dari APBD. “Sedangkan pelabuhan Sedau itu dibatalkan karena terbentur aturan pusat soal pertambangan,” jelas Widihandoko. (tim)
12
Edisi Khusus Agustus 2014
Salip United, Vermaelen Resmi ke Barca
Thomas Vermaelen resmi bergabung dengan Barcelona (Foto: REUTERS)
BARCELONA – Lini belakang raksasa La Liga, FC Barcelona yang acapkali menjadi sorotan karena tak memiliki pengganti sepadan eks kapten tim yang pensiun, Carles Puyol, mulai teratasi dengan baik. Usai mendatangkan Jeremy Mathieu dari Valencia, Blaugrana resmi meminang Thomas Vermaelen dari Arsenal. Sebagaimana diwartakan Soccerway, Minggu (10/8/2014), bek asal Belgia itu dikontrak lima tahun musim oleh Barcelona dengan jumlah transfer yang dirahasiakan. Pernyataan resmi pun, sudah dikeluarkan Barcelona. “FC Barcelona dan Arsenal FC telah mencapai kata sepakat untuk
transfer pemain Belgia, Thomas Vermaelen. Pemain akan menandatangani kontrak di Barca untuk lima musim ke depan,” tulis situs resmi klub. Selain dari situs resmi Barcelona, The Gunners pun ikut memberikan rasa terima kasih-nya kepada eks kapten tim tersebut. Sekaligus mengonfirmasi bahwa Vermaelen telah menjalani tes medis di Barcelona. “Vermaelen telah melewati tes medis di Barcelona pada hari Sabtu (waktu setempat). Transfer Vermaelen merupakan tahap akhir. Semua di Arsenal mengucapkan terima kasih kepada Thomas untuk kontribusinya selama di klub dan mendoakannya yang terbaik di masa
yang akan datang,” lansir situs resmi Arsenal. Selama di Arsenal, Vermaelen telah mengemas total 150 pertandingan di segala ajang, dengan torehan 15 gol. Ia juga, dilepaskan Arsenal, karena kalah bersaing dengan Laurent Koscielny dan Per Mertesacker, serta banyak mengalami cedera musim lalu yang berujung kurangnya jam bermain. Sementara, Manchester United juga kembali kehilangan salah satu pemain buruannya. Bahkan sebelum pindah ke Barcelona, bek berusia 28 tahun itu sempat santer diisukan bergabung dengan Louis van Gaal di United. (okezone)
Persenga Mundur, Siapa Menyusul? NGANJUK – Persenga Nganjuk menjadi korban pertama kompetisi Divisi Utama 2014. Tim kebanggaan masyarakat Kabupaten Nganjuk rontok di tengah jalan karena krisis keuangan dan tidak sanggup menghidupi tim hingga kompetisi usai. Manajemen Persenga sudah mengirimkan surat pengunduran diri ke PT Liga Indonesia pada 4 Agustus dan sudah disetujui pada 7 Agustus. Dengan demikian, otomatis Laskar Singo Barong terhapus dari kompetisi dan menerima sanksi turun ke kasta amatir. Persenga total telah memainkan 10 pertandingan di Grup 5 Divisi Utama, dengan dua kemenangan dan delapan kali kalah. Bahkan di laga home terakhir, tim berkostum loreng mengalami kekalahan walk over (WO) lawan PSIM Yogyakarta karena tak punya biaya menggelar laga. Rontoknya tim seperti Persenga sudah diprediksi sejak jauh hari oleh media ini. Tidak adanya sumber dana yang jelas karena nihil sponsor, membuat aktivitas tim kembang-kempis dan hidup merana selama mengikuti Divisi Utama. Salah satu contoh, ketika melakoni laga tandang ke kota lain, pemain dan official Persenga tidak per-
nah menginap di hotel. Keterbatasan dana membuat mereka harus pulang-pergi walau harus menempuh beberapa jam perjalanan. “Sebenarnya animo masyatakat Nganjuk sangat besar karena stadion relatif penuh saat pertandingan. Tapi manajemen tak bisa cari uang, perolehan dari tiket tak mampu menutupi kebutuhan tim. Sejak Juni kami tak punya dana sepeser pun,” kata salah satu pengurus Persenga yang menolak disebut namanya. Kondisi Persenga memaksa PT Liga Indonesia menyetujui pengunduran diri tersebut. “Persenga harus menerima konsekuensi turun ke kompetisi amatir musim depan dan mengganti semua kontribusi yang diberikan PT Liga,” demikian kata CEO PT Liga Joko Driyono di Jakarta. Adakah tim lain yang menyusul? Tampaknya potensi ke sana cukup
besar. Sebab tim yang berlaga di Divisi Utama tidak semuanya datang dari kota besar yang berpotensi mendapat sponsor. Penyandang dana kebanyakan didominasi individu, yakni pengusaha lokal yang royal. Itu juga mewarnai Persenga Nganjuk dalam dua musim di Divisi Utama. Tim yang berkandang di Stadion Anjuk Ladang disuplai seorang pengusaha lokal yang sukses di Kalimantan. Namun itu hanya bertahan seumur jagung karena nyatanya Persenga tak sanggup meneruskan kompetisi. Sejak dilarangnya keterlibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tim sepakbola profesional, memperkecil kesempatan hidup tim-tim level Divisi Utama. Kalau pun satu-dua musim masih bisa dibiayai secara individu, belum tentu survive dalam jangka panjang. Sedangkan untuk menggali sponsor terasa mustahil, apalagi jika potensi daerah sangat minim. Nganjuk misalnya, tidak memiliki perusahaan besar yang bisa diajak kerjasama sponsorship. Fenomena seperti ini juga banyak terjadi di tim Divisi Utama. (okezone)
Reina Resmi Jadi Pelapis Neuer di Bayern Hasrat penjaga gawang asal Spanyol, Peper Reina untuk bergabung dengan Bayern Munich akhirnya menjadi kenyataan. Reina yang musim lalu menjadi kiper Napoli, telah dikenalkan Die Roten dan Goal (9/8/2014) memberitakan, bahwa ia menandatangani kontrak berdurasi tiga musim. Penjaga gawang berkepala plontos itu didatangkan dari Liverpool, dan ia pun akan bekerjasama kembali dengan pelatih Bayern, Josep ‘Pep’ Guardiola. Reina sendiri sesungguhnya tahu bahwa ia akan menjadi pelapis Manuel Neuer di Bayern, namun ia bersikeukeuh pindah dari Liverpool. Reina pun mengakhiri sembilan musim kiprahnya di Premier League bersama The Reds.
Bersama Steven Gerrard dkk, ia pernah mencicipi Piala FA, Piala Liga dan Piala Super UEFA dengan torehan 394 pertandingan. Posisi penjaga gawang berusia 31 tahun itu sebagai kiper utama The Reds mulai tersingkirkan musim lalu, setelah klub mendatangkan Simon Mignolet dari Sunderland. Bersama Napoli musim lalu, ia meraih Coppa Italia, dan bereuni kembali dengan mantan pelatihnya, Rafael Benitez. Reina merupakan pemain anyar keempat Bayern, mengikuti jejak Robert Lewandowksi, Sebastian Rode dan Juan Bernat. Die Roten akan memulai musim melawan Borussia Dortmund dalam pertandingan DFL Supercup tanggal 13 Agustus mendatang. (okezone)
Sosok Ayi Beutik di Mata Atep, Istri, dan Sahabat Logo Persib Bandung (foto: Ilustrasi Okezone) BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Atep, punya penilaian khusus terhadap sosok almarhum Ayi Beutik sebagai panglima Viking Persib Fans Club. Ia mengenal Ayi sebagai pembakar semangat pemain ‘Maung Bandung’ saat bertarung di lapangan. “Yang pasti beliau berani, tegas dalam memimpin, dan nyentrik. Saya mengenal Mang Ayi cukup lama sekali. Ketika Mang Ayi berada di pinggir lapangan, (pemain) selalu merasa tenang, (Ayi) selalu membakar semangat (pemain),” ujar Atep, Sabtu (9/8/2014). Sepeninggal Ayi, ia berharap hal itu makin membuat para pemain Persib untuk makin berprestasi. Apalagi berkat sentuhan Ayi, tidak bisa dipungkiri dukungan bobotoh bagi Persib kini menadi luar biasa. “Mudah-mudahan ini makin membakar semangat untuk memberikan yang terbaik,” ungkapnya. Sementara di mata istri Ayi Beutik, Mia Dasmawati, Ayi dikenal sebagai sosok humoris. Bahkan pada Jumat
(8/8/2014) malam, Ayi sempat bercanda dengannya meski dalam keadaan tergolek lemas. “Semalam masih ingat, masih sempat bercanda sama saya,” ucapnya. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, menurutnya Ayi punya keinginan khusus. Ia ingin bertemu dengan pemain Persib. Tapi hal itu baru tercapai setelah Ayi terbujur kaku. Sementara bagi Dirijen Viking, Yana Umar, kepergian Ayi jelas begitu menyesakkan. Apalagi Ayi merupakan sahabatnya sejak kecil. “Dari kecil satu RT, teman main dari kecil. Mang Ayi sudah seperti kakak bagi saya. Walaupun dia suka bercanda, tapi suka memberikan motivasi,” pungkas Yana. Saat ini, jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka. Minggu (10/8/2014) pagi, rencananya Ayi akan dimakamkan di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung. Keberangkatan Ayi rencananya akan diantar oleh para bobotoh. (okezone)