Edisi merdeka dari koruptor

Eceran Rp3000 Luar Kota Rp3500

Edisi Kemerdekaan 2014 website

Hotline Service : Iklan & Pemasaran Hp. 0812 5764 4689

Berani Jujur Mengungkap Fakta

www.pontianak-times.com

follow

@PontianakTimes

joint on

pontianak-times.com

pontianaktimes@gmail.com

BOROK APBD DIBONGKAR

Satu persatu terungkap borok penggunaan keuangan daerah di Kota Singkawang. Pasca gugatan di Mahkamah Agung (MA) terhadap Perda APBD Nomor 5 Tahun 2014, Brigade Pemburu Koruptor (Bripkor) membuat laporan ke Polda dan Kejaksaan Tinggi Kalbar.

Sebanyak 28 jenis pekerjaan swakelola senilai Rp 4,436 Miliar penuh kejanggalan. Demikian pula Rp 1,5 Miliar pada pos belanja pegawai di APBD 2013 malah dipakai untuk ganti rugi pihak ketiga. Pagar tidak ada, uang daerah pun hilang. Institusi mana yang akan lebih dulu menangani kasus ini?

SOROT KASUS HALAMAN 11

Penjara di Kota Amoy Lubang Maut Pengantin Baru BAKAL DIPENUHI KORUPTOR

PATROLI HALAMAN 8

Kepolisian dan kejaksaan telah menyatakan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Bukan sekadar omongan, tetapi sudah banyak yang diproses. Kasus-kasus baru juga muncul dan diselidiki.

Setelah kasus PPAN dan MCK, Polres Singkawang tengah memperdalam kejanggalan di balik pembangunan rumah autis yang menelan dana miliaran rupiah. Tak ketinggalan soal temuan di tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Singkawang dan sejumlah kasus lainnya.

Sedangkan Kejari Singkawang telah menetapkan tersangka pada pembangunan TK Alikhlas yang menggunakan dana hibah APBD 2013.

Lalu bagaimana dengan proses hukum MTQ 2008? Di sisi lain Kejati Kalbar sedang ‘menguliti’ laporan atas deposito Kota Singkawang senilai Rp 131 Miliar. Apresiasi warga pun datang mendukung pemberantasan korupsi.

Nikmat dan Lezat, Tapi Boleh Jadi Tanpa Sertifikasi Halal

LAPORAN UTAMA HAL 6

LAPORAN UTAMA HAL 7

Menggugat Rangkap Jabatan Kadis

Jika dirata-ratakan setiap sehari terdapat dua orang yang meninggal di jalan raya. Kondisi jalan yang jelek turut menjadi faktor penyebab. Terutama di beberapa ruas jalan berstatus jalan nasional.

Karena kewenangan pusat, maka daerah tidak mau ambil peduli. Belum lagi sulitnya mendapatkan dana pusat. Kalaupun dana ada, pengerjaannya memerlukan waktu bertahun-tahun.

Mengapa HK Dikaitkan dengan PPAN

Roda pemerintahan di Kota Singkawang di bawah kepemimpinan Awang Ishak menuai kritik dan gugatan.

Jenjang struktural dan penempatan personel di SKPD dianggap telah mengesampingkan hukum dan aspek merit system yang berpatokan kepada kompetensi, optimalisasi kinerja, disiplin dan akuntabilitas. Siapa bakal memenangkan gugatan?

HK memang pernah diperiksa di Mapolres Singkawang 20 Maret 2014. Ramai diperbincangkan, mantan Walikota Singkawang ini terkait kasus korupsi PPAN. Apa kata HK dan mengapa sampai muncul surat rekomendasi jadi-jadian?

INVESTIGASI HALAMAN 3

TESTIMONI HALAMAN 9 C M YK

Edisi Kemerdekaan 2014

Modus Diantara Sambutan Positif Setelah mendapat sambutan luar biasa pada edisi khusus sebelumnya yang mengangkat topik utama ‘bom waktu deposito Singkawang, intrik cacing kepanasan dan penanganan kasus di Polres Singkawang’, kali ini kami kembali hadir dengan muatan yang lebih banyak pada investigative reporting.

Tim Pontianak Times semakin mendapat banyak laporan-laporan krusial yang awalnya ‘tersembunyi’ dan tidak terungkap ke hadapan publik. Dari gebrakan pertama pasca terbit harian tersebut, kami menyadari betapa pentingnya pembaca sekalian dimanjakan dengan sajian berita khas.

Di tengah berseliweran informasi di sosial media dan dunia maya. Muncul juga para whistler blower yang memberikan kabar penting. Tugas kami adalah memverifikasi fakta sekaligus melakukan konfirmasi agar informasi tidak dibiarkan begitu saja lewat, terutama yang sifatnya bersentuhan dengan kepentingan publik dan penyelenggara pemerintah maupun penegak hukum.

Respons pembaca pada edisi khusus sebelumnya memang cukup positif mereka sampaikan kepada Tim Pontianak Times, meskipun ada diantaranya yang berseloroh, “ini edisi gila,” ujar beberapa orang pembaca melalui pesan singkat maupun via telepon.

Kami kemukakan bahwa Pontianak Times ‘belum gila’ karena kegilaan kami ketika semakin banyak mendapatkan bahan yang disembunyikan untuk kami ungkap.

Kegilaan ini semata-mata untuk memenuhi hausnya para pembaca budiman sekalian yang menginginkan media alternatif, tanpa harus disuguhi terus oleh berita-berita yang seremonial. Harus diakui, berita seremonial pun bernilai informatif tetapi ini soal kadar pemberitaan saja.

Yang cukup menarik adalah munculnya pernyataan salah seorang pejabat publik di Kota Singkawang yang menyatakan sambil berapi-api ‘ada modus’ di balik pemberitaan Pontianak Times pada edisi khusus.

Walaupun modus yang dimaksud berkonotasi negatif namun kami memandangnya adalah ungkapan rasa memiliki terhadap media massa. Boleh jadi modus positif yakni modus mengungkap ketidakadilan dan kemungkinan ada kesalahan menjalankan ‘rule of the game’ pada roda pemerintahan ataupun penegakan hukum.

Pembaca sekalian… banyak liku-liku dan respons unik lainnya yang belum bisa kami sebut satu persatu.

Semua yang dikemukakan hanyalah beberapa diantaranya. Kami akan selalu terbuka dikritik dan menjadi pelayan setia dalam menjalankan fungsi pers yang dilindungi undang-undang.

Siapapun tentu ingin tampil sempurna. Namun tidak mungkin ada yang sempurna. Sama halnya sebuah berita. Makanya ada sarana bagi pers dalam memenuhi hak-hak publik termasuk di dalamnya para pihak maupun narasumber. Hal inilah yang menjadi rujukan bahwa pers tidak boleh melakukan ‘trial by pers’ alias penghakiman.

Semua itu kami lakukan demi pembaca sekalian.

Tanpa Anda, Kami tidak ada artinya karena media massa adalah telinga, mata dan hati masyarakat.

Selamat menikmati sajian edisi khusus kemerdekaan kali ini. Salam Jurnalis…. Selamat HUT RI ke 69.

2

SALAM REDAKSI

Ekspresi Bebas di Ultah Republik Ternyata usia republik sudah tua. Baru saja anak bangsa di negeri bernama Indonesia ini merayakan ulang tahun ke 69. Sangat sedikit sekali yang membuat refleksi perjalanan bangsa yang bertepatan dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden baru untuk lima tahun ke depan.

Di tahun 2014 ini juga terpilih wakilwakil rakyat di DPRD, DPR RI dan DPD. Ya memang, tahun ini tahun dengan wajah-wajah baru para pemimpin bangsa (yang boleh jadi wajah lama tetapi berganti topeng saja).

Bagi rakyat tidak terlalu penting siapa yang memimpin, namun apa yang dibuat dan akan dilakukan pemimpin dalam mengelola daerah/wilayah RI untuk mensejahterakan rakyatnya.

Dalam ekspresi rakyat pada Tiga orang pelajar di Semparuk Kabupaten Sambas memakai kostum pocong dan menggunakan perhelatan Ultah RI kali ini terlihat pakaian Muslim. Dua karakter yang disimbolkan bertolakbelakang. foto: Tim Pontianak Times penggunaan simbol-simbol setan dan pocong korupsi masih saja mayoritas menggerogoti dana rakyat. Ditambah yang disandingkan dengan simbol pejabat. Tak kesalahan dalam mengurus negara menjadi tambahan beban yang sedikit dari mereka yang memakai kostum harus ditanggung oleh setiap anak bangsa. Selamat Ultah RI ke 69. karnaval bertuliskan ‘koruptor’.

Selamat datang wajah pemimpin baru, bukalah topengmu saat Ekspresi ini jangan dianggap remeh lantaran mengurus rakyat.(*)

8 Bulan Jenazah WNA China Tak Diurus?

WNA China saat di penitipan BLKI Pontianak. foto: dok Pontianak Times

Warga Negara Indonesia di luar negeri sering mendapat perlakuan tidak manusiawi. Apalagi yang masuk ke negara lain secara ilegal, ditambah lagi jika terlibat pidana di negara lain, maka bertambahlah hukuman yang didapat.

Beberapa diantaranya mendapat perlindungan dari Indonesia hingga proses deportasi. Namun tak sedikit yang terkatung-katung nasibnya tanpa advokasi.

Kenyataan menjadi terbalik ketika Indonesia kedatangan imigran gelap, termasuk mereka yang melakukan tindak pidana. Indonesaia realtif meperlakuakan WNA tersebut secara baik meskipun ada beberapa yang seolah dilantarkan karena faktor tertentu.

Misalnya saja dalam penanganan 19 WNA China yang datang secara ilegal dalam aktivitas yang dituduhkan membabat hutan lindung (yang boleh jadi bekerja di sektor

Ambil Perbandingan Kota Medan Sebagai penikmat kuliner, saya berharap pemerintah dan MUI bisa membuat konsumen Muslim khususnya dan masyarakat luas pada umumnya merasa tenang ketika mengonsumsi pangan. Dengan diterbitkannya label halal maka masyarakat tidak akan ragu.

pertambangan) di Kecamatan Boyan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalbar.

Dari 19 orang yang ditangkap Polda Kalbar 17 Desember 2013 lalu, 7 diantaranya sudah dikembalikan ke negaranya.

Sebanyak 12 orang sempat ditahan dan kemudian menjadi tahanan kota lantaran Polda kala itu keteteran memberi makanan dan minuman selama dalam tahanan. Bukan saja makannya kuat (banyak) tetapi permintaan makanan yang dirasakan cukup mewah. Alhasil mereka ditipkan di Kantor Balai Latihan Kerja di Jalan BLKI untuk selanjutnya dikeluarkan dan tak diketahui lagi proses berikutnya.

Sedangkan 1 orang sisanya bernama Lau Ji Venh meninggal dunia. Jenazahnya masih belum diurus. Dubes China pernah datang untuk mengurus, tetapi dari data dan identitas yang dicocokkan dengan bersangkutan ternyata tidak jelas. Akhirnya kedatangan Dubes tersebut tanpa menyelesaikan masalah.

Kabarnya, jenazah Lau Ji Venh sudah delapan bulan berada di kamar mayat RS Soedarso Pontianak. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana upaya aparat dalam menangani persoalan ini. Apakah tidak sebaiknya mayat tersebut diserahkan pengurusannya kepada yayasan pemakaman.

Hal lainnya yang patut dipertanyakan adalah peran pihak Imigrasi Pontianak dan kelanjutan proses hukumnya yang seharusnya sudah ditangani kejaksaan.

Amiau Warga Pontianak Sebagai perbandingan, di Kota Medan ada tenda dengan warna tertentu bagi konsumen dari golongan tertentu sehingga memudahkan masyarakat dalam memilih kuliner dan tidak terjebak. Medan dihuni etnis Melayu, Batak, Jawa, berbaur Tionghoa dan India. Meski multikultular namun tetap ada batasan dalam hal kuliner dan Medan tetap menjadi daerah wisata kuliner yang cukup ramai.

Saat ini tidak ada kepastian status hukum atas makanan yang dijual di pasaran mengingat Kalbar sebagai provinsi dengan penduduk yang majemuk.

Kita ini di negara Indonesia yang demokratis namun sebagai seorang Muslim bukan berarti harus melepas keyakinannya hanya karena kalimat demokrasi. Disini ada toleransi maka kita minta toleransi dari pedagang kuliner yang non muslim agar mau mengurus label halal ke LPOM MUI dengan sukarela.

H Amang Warga Jalan Jeranding Pontianak

Penerbit : PT.Graha Media Sejati Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: R. Rido Ibnu Syahrie Dewan Redaksi: Gindra, Indra Adi, Fajeri Shamad, Uray Deny Femiar, R. Ruddy Herman S, Stepanus, Rosalinda. Biro Jakarta: Bong Nie Hong. Manajer Marketing: Jerry. Administrasi Umum/Keuangan: Syahril. Koordinator Layout: Dedek. Penasehat Hukum: Aprin Turnip SH MH. Dirut: R. Rido Ibnu Syahrie. Komisaris: M. Andry Lamfield. Penasehat: drg. Thomas Aquino Vebrianto, Ir. Dominikus Baen, MT. Alamat Redaksi: Jalan Karya Komplek Bumi Persada Nomor 8 Pontianak. Jalan Abdurrahman Saleh Komp Rosana Terace Blok B-10 Pontianak. Iklan permilimeter kolom : Hitam putih Rp.6000, Spot colour Rp.10.000, Full Colour Rp.12.000, Iklan baris Rp9.000 (minimal dua baris, maksimal lima baris)

3

INVESTIGASI

Edisi Kemerdekaan 2014

Menggugat Rangkap Jabatan Kepala Dinas Roda pemerintahan di Kota Singkawang di bawah kepemimpinan Awang Ishak menuai kritik dan gugatan. Jenjang struktural dan penempatan personel di SKPD dianggap telah mengesampingkan hukum dan aspek merit system yang berpatokan kepada kompetensi atau kinerja.

Rangkap jabatanpun dilabrak, seolah tidak ada lagi PNS yang kredibel untuk menempati jabatan tertentu. Akibatnya berujung pelaporan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak oleh DPP Bripkor Kalbar, Kamis (14/ 8/2014) yang menggugat Walikota Singkawang Awang Ishak. Awang telah melantik Ir Asyir A Bakar MT sebagai Kepala Dinas BM SDA dan ESDM Kota Singkawang dan Plt Kepala Dinas Tata Kota Pertanahan dan Cipta Karya Kota Singkawang.

Alasan utama gugatan lantaran walikota melanggar Peraturan Pemerintah (PP) 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002.

“Pada pasal 8 PP tersebut disebutkan PNS yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional,” tegas penggugat, M Alqadrie AS kepada Pontianak Times.

Dalam penjelasan pasal tersebut memang sangat relevan dengan dasar utama pelarangan rangkap jabatan agar tercipta optimalisasi kinerja, disiplin dan akuntabilitas pejabat struktural.

Selain itu, dilandasi hakikat dari keterbatasan kemampuan manusia, maka sudah selayaknya dilarang adanya rangkap jabatan, antara jabatan struktural dengan jabatan struktural atau antara jabatan struktural dengan jabatan fungsional.

Hal lainnya, menurut Alqadrie,

negeri karena menjalani proses peradilan, dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin karena putusan pengadilan. Proses pengangkatan sebagai Kepala Dinas Bina Marga SDA dan ESDM telah dilaksanakan sesuai PP 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP 63 Tahun 2009.

“Berdasarkan hal tersebut, pengangkatan Asyir dalam jabatan Kepala Dinas Bina Marga SDA dan ESDM Kota Singkawang seacar administrasi telah sesuai prosedur dan ketentuan,” bunyi surat tersebut yang ditandatangani Awang Ishak 14 Agustus 2014.

lantaran walikota sama sekali tidak mempertimbangkan personel yang dilantik tersebut pernah menjalani proses hukum tindak pidana korupsi pembangunan proyek Jalan Lingkar Tugu Saing Rambi Sambas. “Saudara Asyir tidak layak menempati posisi kepala dinas karena sudah pernah berurusan dalam perkara korupsi walaupun mendapat putusan bebas,” ujar Alqadrie yang juga Ketua Presidium DPP Bripkor Kalbar.

Dalam gugatan PTUN, Bripkor meminta pembatalan SK Walikota Nomor 821.22/12/BKD-B Tahun 2013 Tanggal 23 Oktober 2013 tentang Pelantikan Asyir sebagai Kepala Dinas BM SDA dan ESDM, dan SK Walikota Nomor 800/09/ BKD-B Tanggal 27 Juni 2014 tentang Pengangkatan dan

Pelantikan Asyir sebagai Plt Dinas Tata Kota Pertanahan dan Cipta Karya.

Menurut Alqadrie, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikuatkan dengan Surat Edaran Meneg PAN Nomor SE/03/M.PAN/ 4/2007 menegaskan tentang perlakuan terhadap pejabat yang terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme.

Seharusnya, lanjut dia, perlu sanksi administratif sesuai PP 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil terhadap pejabat atau pegawai yang telah mendapatkan vonis bersalah dari pengadilan atau jika terbukti adanya pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, meskipun pejabat atau pegawai tersebut mendapatkan vonis bebas dari pengadilan.

“Kami sangat menyayangkan walikota dalam pertimbangan hukumnya tidak memuat faktafakta yang benar karena seharusnya melakukan penelitian lapangan terlebih dahulu atas fakta-fakta sebelum menerbitkan keputusan agar tidak bertentangan dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik,” katanya.

Sementara itu, Walikota Singkawang Drs Awang Ishak MSi telah menjawab surat Bripkor yang meminta peninjauan kembali status jabatan Asyir. Dalam surat nomor 820/675/BKD-B, walikota menjelaskan proses mutasi wilayah Asyir dari Pemkab Sambas ke Pemkot Singkawang telah sesuai PP 9 Tahun 2009.

Pemkot mengaku dari hasil koordinasi dengan Pemkab Sambas menyatakan Asyir tidak pernah diberhentikan dari jabatan

Aspek politis?

Hasil Investigasi Pontianak Times terhadap persoalan rangkap jabatan ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politis yang dipicu tidak harmonisnya hubungan Walikota Awang Ishak dengan wakilnya Abdul Muthalib.

Dampaknya kepada para PNS, terutama untuk posisi para kepala SKPD. Beberapa nama sudah terpental dari jabatannya semula dan digantikan personel lain.

Jenjang kepangkatan dan kredibilitas PNS tidak menjadi harga mati. Sebab yang paling menentukan adalah kesukaan ‘owner’ yakni walikota. Fakta Asyir menduduki dua posisi sebagai kepala dinas (satu diantaranya sebagai Plt Kadis Tata Kota Pertanahan dan Cipta Karya), semakin menguatkan di jajaran eselon terdapat dua kubu yakni kubu Awang dan kubu Abdul Muthalib.

Plt Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Singkawang, Kuswara SE dijumpai Pontianak Times beberapa waktu lalu menampik soal pecahnya kalangan PNS tersebut. “Kami merasakan biasa saja dan bekerja sebagai mana mestinya menjalankan tugas dan fungsi sebagai abdi negara dan masyarakat,” ungkap Kuswara yang juga mantan jurnalis ini. (tim)

Rambu-rambu Hukum Jabatan PNS Dalam birokrasi pemerintahan dikenal jabatan karier yaitu jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jabatan karier dapat dibedakan menjadi dua yakni jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah yaitu eselon IV B hingga tertinggi dari level eselon I A. Contoh jabatan struktural di PNS adalah sekretaris jenderal, direktur jenderal, kepala biro dan staf ahli, sedangkan contoh jabatan struktural di pemda adalah sekretaris daerah, kepala dinas kepala badan dan kepala kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah dan sekretaris lurah.

Sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi tetapi dari sudut pandang tugas dan fungsi (tusi) pekerjaannya tidak bisa terlepas dari struktur organisasi.

Jabatan ini sangat diperlukan oleh organisasi dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, misalnya auditor (jabatan fungsional auditor/ JFA), guru,dosen pengajar, arsiparis, perancang peraturan perundangundangan dan lain-lain.

Hal lain yang mesti diperhatikan pada persoalan memangku jabatan rangkap. Dasar-dasarnya antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap, PP 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap, PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS (sudah diganti dengan PP Nomor 53 Tahun 2010).

Pengecualian dalam jabatan rangkap dapat dilihat pada PP Nomor 29 Tahun 1997 Pasal 2 ayat (2) untuk jabatan jaksa dan peneliti,PP Nomor 47 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (2) selain jabatan jaksa dan peneliti ditambah perancang peraturan perundang-undangan.

Pembebasan sementara dari jabatan fungsional apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan aturan kepegawaian, diberhentikan sementara sebagai PNS berdasarkan peraturan kepegawaian, ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional yang dijabatnya, tugas belajar lebih dari enam bulan atau cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya. Selain itu, perampingan dalam organisasi pemerintahan, dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani.(sumber: JDIH-DEN)

4

SAMBAS

Edisi Kemerdekaan 2014

Usia 383 Tahun Mesti Siap Hadapi AFTA 2015 Ratusan Stand dan Lapak Meriahkan Pameran Sudah 383 tahun usia Pemkab Sambas. Sejumlah kegiatan dilaksanakan untuk memperingati hari jadi tersebut dirangkai dengan HUT pemindahan ibukota Sambas dari Singkawang ke Sambas yang ke-15 dan HUT Kemerdekaan RI ke-69.

Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH membuka pameran pembangunan di jalan perkantoran, Rabu (19/8) malam ditandai dengan pemukulan beduk oleh Bupati dan dilanjutkan Wakil Bupati Sambas, Pabali Musa MAg, Ketua DPRD Sambas dan Kapolres Sambas yang disaksikan pejabat eselon II, III dan IV, Forkopinda dan masyarakat Sambas.

Juliarti mengatakan, kegiatan pameran pembangunan setiap tahun rutin dilakukan dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat tentang hahal berkaitan pembangunan yang telah dan sedang dilakukan.

Hasil pembangunan yang sudah dicapai harus diketahui oleh seluruh masyarakat kabupaten sambas.

Dengan kegiatan ini, semoga informasi yang diperoleh masyarakat lebih jelas dan masyarakat dapat bersama-sama Pemerintah Daerah meningkatkan pembangunan.

Juliarti mengharapkan masyarakat dapat menciptakan suasana kondusif supaya roda pemerintahan berjalan harmonis dan serasi sesuai tujuan yang

Bangunan yang terbuat dari semen itu terlihat sudah usang dengan beberapa bagian temboknya rapuh dan terlihat material bangunannya berupa batako. Terletak di pinggir Jalan Raya Sejangkung Sambas, sangat mencolok tidak terawat. Di sekelilingnya tampak pagar dari tembok semen berdiri kokoh membentengi bangunan yang hingga sekarang belum difungsikan.

Semak-semak hampir menutupi lokasi yang sedianya untuk Balai Latihan kerja (BLK).

Tidak terlihat aktivitas di gedung yang dibangun dengan anggaran tahun 2006-2007 ini. Padahal telah menghabiskan anggaran hingga Rp 1,2 Miliar.

Banyak kalangan mencium ketidakberesan pada bangunan tersebut. Salahsatunya Ketua Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kabupaten Sambas Akhyani. LAKI sejak 2011 silam sudah melaporkan temuan kepada Kejaksaan Negeri Sambas dan Kejaksaan Tinggi Kalbar.

Namun laporan yang ia sampaikan hingga sekarang tidak ada tindak lanjutnya. “Dari fisik bangunan yang tidak digunakan merupakan bukti nyata. Tetapi sampai sekarang belum terdengar bagaimana nasib gedung ini,” kata Akhyani kepada Pontianak Times, Minggu (24/8/2014).

Terhadap kinerja yang

diharapkan.

Kegiatan ini juga, lanjut Juliarti bertujuan sebagai ajang pemasaran di sektor ekonomi.

Selama 15 tahun pemindahan ibukota Kabupaten Sambas banyak sudah peningkatan potensi di segala sektor untuk mewujudkan visi masyarakat Kabupaten Sambas yang mandiri dalam sektor perekonomian, pertasi madani dan sejahtera.

“Kita harus bersaing dengan negara luar dalam pasar bebas (AFTA) 2015 akan datang. Kita jangan heran kalau produk luar negeri dan perusahaan luar negeri ada di sambas. Untuk mengatasi pasar bebas, pemerintah daerah mempersiapkan wirausaha yang dapat menghasilkan produk lokal, sehingga masyarakat dapat mencintai produk-produk sendiri,” ujarnya.

Bupati mengharapkan kepada wirausaha untuk dapat meningkatkan hasil produksinya, dapat mencari informasi apa yang diinginkan konsumen. Msalnya dulu kita membuat kain tenun sambas yang kainnya masih kasar dan warnanya masih klasik sehingga kurang laku di pasaran.

“Alhamdulillah sekarang kain tenun sambas telah ditingkatkan oleh Tim Penggerak PKK dan Dekranasda dari hasil corak dan kualitas ini semua tidak terlepas kerjasama CTI dan Garuda Indonesia,” kata Juliarti.

Saat ini, kain tenun Sambas

Stand pemeran pembangunan HUT Pemkab Sambas dan HUT RI. foto: Gindra/Pontianak Times

warnanya bagus dan sering dijadikan untuk souvenir. Kain tersebut malah sudah dipasarkan sampai ke mancanegara.

“Artinya orang luar merespons hasil produk lokal. Oleh karena itu kita bersama-sama membangkitkan nasionalisme dan mencintai produk kita sendiri,” papar Juliarti.

Sementara itu, Panita Pameran Pembangunan yang disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Uray Santosa mengatakan pameran pembangunan merupakan tugas Pemda untuk memberikan

informasi kepada masyarakat.

“Tujuan pameran ini menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas dan merata sesuai kebutuhan, kemudian meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi Pemda, memberikan kesempatan kepada masyarakat dari hasil pembangunan yang telah dilaksa-nakan secara nyata,” kata Uray Santosa.

Selanjutnya, kata dia, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Santosa juga menjelaskan pameran ini dilaksanakan selama

Bangunan Baru Dibiarkan Lapuk Terendus Korupsi Akibat Orientasi Hanya Proyek

Bangunan pemerintah yang dibiarkan terbengkalai setelah dibangun. foto: gindra Pontianak Times

dilakukan Kejari Sambas maupun Kejati Kalbar, Akhyani memberi sindiran. Jika memang tidak ditemukan korupsi terhadap pembangunan gedung BLK Sambas, hendaknya kejaksaan berani mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Jika kejaksaan berani mengeluarkan SP3, kata Akhyani, berarti tidak ada korupsi terhadap bangunan yang sudah akan roboh ini. Sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya dan langsung menilai seperti apa kinerja Kejari Sambas dan Kejati Kalbar.

LAKI Sambas sempat

dipimpong saat menanyakan perkembangan laporan kasusnya.

Kejati memberi jawaban laporannya dikembalikan kepada Kejari Sambas. “Jika melihat apa yang dilakukan oleh instansi terkait, kita berkesimpulan tidak ada korupsi karena tidak ada yang menjadi tersangka,” ujarnya.

Apa yang sedang terjadi terhadap penegakan hukum di Kabupaten Sambas? Akhyani hanya menggelengkan kepala dan menilai penanganan kasus ini masih berjalan di tempat, stagnan, dan tidak ada perkembangan sama sekali. “Atau kemungkinan sengaja didiamkan,”

ujarnya.

Ternyata bukan hanya BLK Sambas. Beberapa bangunan lain juga banyak yang bernasib sama.

Tampak jelas yang dikejar berorientasi pada proyek, bukan pada kebutuhan masyarakat. LAKI Sambas menemukan gedung kesenian di depan Kantor Bupati Sambas hingga saat ini masih belum juga difungsikan sesuai manfaatnya.

Anggaran yang digelontorkan untuk gedung tersebut mencapai angka Rp 3,3 Miliar, namun belum terlihat manfaat maupun aktivitas dari gedung tersebut. Bangunan dibiarkan begitu saja. Demikian

delapan hari. Sebanyak 23 stand terdiri dari Dinas, Badan dan Kantor serta stand Polres Sambas, 104 stand UMKM dan pasar hamparan 37 lapak. Dari hasil beberapa tahun pameran dilaksanakan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Sambas dan partisipasi masyarakat sangat tinggi selama pameran berlangsung.

“Harapannyaperekonomian masyarakat lebih baik dari tahun sebelumnya. Dalam kegiatan ini juga diadakan hiburan rakyat dan penilaian stand terbaik dan favorit,” papar-nya.(gin)

pula halnya Puskesmas Sekura di Kecamatan Teluk Keramat.

Bangunan untuk fasilitas kesehatan letaknya di Desa Sekura Barat Kecamatan Teluk Keramat yang dibangun sejak 2010 inipun senasib dengan gedung BLK dan Gedung Kesenian Sambas.

Masih di dalam Kota Sambas, bangunan yang juga masih belum berfungsi adalah Kantor BPN Sambas yang dibangun sejak 2012 silam menelan anggaran APBN Rp 1,5 miliar. Bangunan yang berada di Desa Lorong ini belum berpenghuni. Sedangkan aktivitas pelayanan BPN Sambas masih dilakukan di Kantor BPN sementara di Desa Lorong Kecamatan Sambas.

Sajian data empat bangunan yang belum dimanfaatkan dan dimakan usia itu, sangat miris.

Mungkin masih banyak bangunan lain yang ‘hanya sekadar dibangun tetapi tidak digunakan’. Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran seolah tidak pernah digubris. Uang negara berasal dari rakyat, menjadi sia-sia.

Rakyat tersakiti akibat ulah pemegang kebijakan yang hanya beroirientasi proyek. Bayangkan kalau uang dengan jumlah miliaran rupiah ini disalurkan sesuai manfaatnya dan tepat sasaran. Diharapkan tidak akan ada lagi bangunan yang menjadi sarang tikus dan ditumbuhi semak belukar.(gindra)

5

PRO KALBAR

Edisi Kemerdekaan 2014

Setetes Darah Begitu Berharga mendonor.

Lain halnya Agustina Anci.

Mahasiswa Piliteknik Negeri Pontianak (Polnep) semester 7 ini bersikukuh kepada tenaga medis agar dapat kiranya ditensi kembali supaya dapat ikut dalam bakti sosial kali ini. Walau sudah dua kali cek tekanan darah, tetapi masih juga dinyatakan tidak siap oleh tenaga medis. Akhirnya Anci pun mengalah dan hanya bisa menonton rekan-rekannya menyumbangkan darahnya.

Berbeda dengan Agus Rahman SP. Lelaki yang dikenal sebagai SP, spesialis pantun ini, dapat tersenyum bangga ketika dinyatakan bisa berdonor. Kepala desa yang juga Ketua Credit Union (CU) Muare Pesisir ini begitu sumringah. “Tadinya saya mau donor dua kantong tapi tidak diperbolehkan karena badan saya seperti Jokowi,” ujarnya berkelakar kepada Pontianak Times. drg Thomas Aquino, Ketua Panitia Blood for Others yang juga Ketua Alumni SMA De Britto Chapter Kalbar mengucapkan rasa syukurnya kepada para pendonor dan semua kalangan yang telah hadir pada kegiatan tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada TADC, PMI, De Britto Chapter Kalbar, PPGI, klub motor CBR Kalbar, CU Muare Pesisir, OMK, dan MRPD atas peran dan partisipasi menyukseskan bakti sosial Blood for Others.

“Tanpa mereka maka acara ini tidak akan terselenggara.

Meskipun hanya 55 kantong darah

yang berhasil kita himpun dan sumbangkan kepada PMI, tetapi semoga dapat membantu mereka yang memerlukannya. Kedepan kita akan berusaha agar mendapatkan hasil yang maksimal,” papar Thomas.

Pria yang dikenal sebagai pekerja keras dan gemar menggelar aktivitas sosial ini juga menyatakan rasa terimakasihnya kepada segenap warga masyarakat, tetangga Thomas Aquino Dental Care yang sudah merelakan lahan untuk parkir motor guna kelancaran acara bakti sosial kali ini. “Hanya Tuhan yang mampu membalasnya.Tak lupa kepada Pontianak Times yang telah sudi datang meliput kegiatan,” ungkap Thomas.

Thomas merupakan alumni SMA De Britto. Bulan sebelumnya, ia menggalang dana kemanusiaan untuk tragedi Gaza di klinik giginya di Jalan Putri Dara Hitam Nomor 6. Program kemanusiaan untuk Gaza yang dilaksanakan 14-19 Juli 2014 itu mendonasikan 100% pendapatan dari perawatan gigi di TADC untuk rakyat Palestina.

Doktrin ketika di SMA De Britto sudah membuatnya kuat untuk membantu sesama. De Britto merupakan salah satu SMA di Yogyakarta yang didirikan oleh serikat jesuit.

SMA Kolese De Britto mempunyai motto man for other, yang menuntut sebagai pribadi harus selalu berguna untuk orang lain.

Motto ini dibawa oleh seluruh alumni dimanapun berada. SMA

HUJAN yang mengguyur pada malam sebelumnya masih menyisakan genangan air di beberapa ruas jalan di Kota Pontianak. Di sebuah jalan tak jauh dari simpang empat Putri Dara Hitam Kelurahan Sungai Bangkong juga masih terlihat sisa-sisa betapa derasnya hujan. Minggu (24/8/2014) di ruas jalan tersebut, tepatnya di klinik Thomas Aquino Dental Care (TADC) terlihat berbeda dari hari-hari biasanya.

Banjir dadakan ternyata tak menyurutkan langkah hampir seratus orang untuk mengunjungi tempat itu secara bergantian.

Mereka hendak mengikuti kegiatan sukarela berupa donor darah untuk membantu sesama melalui pengumpulan darah yang dihimpun Palang Merah Indonesia (PMI).

Kegiatan tersebut merupakan prakarsa para alumni SMA De Britto yang berada di Pontianak beserta elemen pendukung dibantu tenaga medis dari PMI Kalbar. Dokrin kuat dari John De Britto memang diterapkan pemrakarsa hingga terwujud slogan “man for other and other for man” dan itulah pentingnya untuk membaur dan berangkulan.

Klinik perawatan gigi itupun disulap sesaat menjadi tempat donor darah hari itu sejak pukul 10.00 hingga 16.00. Berbagai kalangan datang dan membaur mulai pegawai negeri sipil, swasta hingga penduduk di sekitar praktik drg Thomas Aquino. Kasdim Mempawah Mayor TNI Indra yang baru saja usai berolahraga turut menyumbangkan darahnya demi meringankan beban sesama yang memerlukannya.

Mas Indra, begitu sapaan akrabnya, dengan ramah menuturkan kepada Pontianak Times alasan dirinya turut menjadi pendonor. “Sebagai prajurit, nyawapun kami siapkan,” tutur Indra didampingi rekan sejawat beliau dari topografi Kodam XII Tanjungpura Mayor TNI Abrico sambil menunggu giliran untuk membersihkan karang gigi sebagai bonus yang diberikan kepada peserta donor dari Thomas Aquino Dental Care.

Dari hampir seratus pendonor yang hadir dan mendaftar pada kesempatan kali ini, hanya 55 kantong darah yang berhasil diserahkan kepada PMI disebabkan faktor medis ketidaksiapan pendonor.

Misalnya saja, Amok, warga Putri Dara Hitam merasa sedikit kecewa karena tidak bisa menyumbangkan darahnya setelah tenaga medis dari PMI menjelaskan dirinya mengalami hipertensi. Begitu juga Dewi Apriani, seorang konsultan swasta terlihat sedih ketika tenaga medis memutuskan dirinya tidak bisa Cek sebelum donor darah dan bonus perawatan gigi usai berdonor. Foto: Jerrry PT

Aktivitas sosial donor darah di TADC, Minggu (24/8/2014). Foto: Jerry PTimes.

Kolese De Britto sudah berdiri sejak 19 Agustus 1948, dan mempunyai ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Tak terkecuali di Kalbar. Di tanah borneo barat ini alumni Kolese De Britto mulai dikumpulkan sejak dua tahun terakhir dan bermarkas di TADC. Alumni Kolese De Britto yang jumlahnya hanya 20-an orang di Kalbar selalu berkumpul di setiap waktu senggang untuk menjalin kekompakan dan persaudaraan.

Dengan kekompakan tersebut mereka berusaha berbuat nyata untuk masyarakat Kalbar, salah satunya donor darah.

“Kami menggandeng berbagai elemen dengan harapan kegiatankegiatan ini dapat diduplikasi di komunitas masing-masing,” kata Thomas.

Hal ini, lanjut Thomas, karena rasa keprihatinan tinggi bahwa kesadaran masyarakat Kalbar terhadap donor darah masih rendah. Ini terbukti karena sulitnya keluarga yang sakit mencari darah di PMI. Faktanya, PMI hanya memiliki 30 persen pendonor aktif dari yang dibutuhkan. “Kebutuhan 75 kantong per hari hanya mampu tersedia 20an kantong dari pendonor rutin,” ujarnya.(jr/rd)

RUMAH MAKAN SAMPADEH Masakan Padang Alamat : Jl. Tanjung Raya 2 (Sebelum Yarsi) Hp. 0812 5755 1118 PONTIANAK

Melayani katering dan pesta pernikahan

RUMAH MAKAN PAGARUYUNG Masakan Padang Melayani : Katering dan Pesta pernikahan Alamat : Jl. alianyang (Depan PLN) Singkawang

Edisi Kemerdekaan 2014

6

LAPORAN UTAMA

Jangan Remehkan Sertifikasi Halal

Akhir-akhir ini usaha kuliner semakin berkembang dan menjamur di hampir setiap pelosok kota.

Tentunya sangat menggembirakan dan membawa dampak positif bagi peningkatan taraf ekonomi. Berbagai jenis hidangan kuliner disajikan dengan berbagai macam cara, bentuk dan rasa dengan aroma yang menantang mulai dari makanan ringan hingga makanan siap saji.

Makanan dengan ciri khas daerah atau etnik semakin ditonjolkan demi meraup keuntungan melirik pangsa pasar masing-masing.

Teknik memasakpun tak urung dipertontonkan dengan menampilkan super chef yang mahir melakukan inovasi resep masakan. Bisnis yang sangat menjanjikan untuk pasar di Kota Pontianak.

Tidak sulit menemukan pusat jajanan kuliner di kota khatulistiwa ini. Mulai dari pedagang kuliner kaki lima sampai restoran mewah.

Pengunjung membeludak bahkan mengantre untuk menikmati hidangan dengan harga bervariasi.

“Saya kadang-kadang ke sini bang membawa keluarga dan sering juga bawa teman-teman. Kali ini saya membawa keluarga bertepatan dengan ulang tahun anak saya yang ketujuh belas,” ujar Andi yang tengah menanti

pesanan fast food di sebuah rumah makan di Jalan Agus Salim Pontianak.

Lain halnya Yanti yang sangat mempavoritkan hidangan dari bahan baku mie putih yang digoreng dengan campuran telur dan daging, lazim disebut mi tiaw.

Warung langganannya di bilangan Jalan Patimura Pontianak. “Dulu orang tua saya sering mengajak kami ke sini,” ujar Yanti.

Ibu muda yang berkerudung ini datang bersama suami dan anaknya yang masih bersekolah di sekolah dasar. Ia menceritakan fantasi rasa mi tiaw tersebut sambil menikmati hidangan. “Enak bang,” ujarnya kepada Pontianak Times yang datang ke lokasi tersebut dan hanya memesan minuman air kemasan.

Usaha kuliner memberikan dampak positif bagi sektor pendapatan daerah. Namun konsumen juga memerlukan jaminan dari sisi higienis dan

kesehatan. Bagi kalangan muslim tentu saja mesti mempertimbangkan aspek kehalalan.

Tim Pontianak Times menemukan di beberapa lokasi usaha kuliner mencantumkan tulisan ‘halal’ dengan huruf latin maupun arab.

Banyak juga yang salah menuliskan di depan etalase hidangan warung makan siap saji.

Halal tentunya bukan hanya sekadar tulisan. Sebab kehalalan tersebut perlu melewati pengujian dan sertifikasi. Demikian pula logo halal memiliki aturan khusus.

Halal bagi umat Islam merupakan syariat yang wajib dijalankan. Ditegaskan dalam Alquran surat Albaqarah ayat 168: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah” Bagi kaum muslimin, makanan di samping berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, juga berkaitan dengan rohani, iman dan ibadah juga identitas diri, bahkan dengan perilaku. Dari ayat di atas, simpulkan bahwa Allah SWT menyuruh manusia memakan apa saja di dunia ini yang diciptakanNya sepanjang batas-batas yang halal dan baik (thayibah). Yakni halal menurut zatnya, halal dalam proses mendapatkannya serta proses produksinya.

Selain ayat-ayat di atas masih banyak lagi ayat dalam Alquran yang berisi perintah agar manusia berhati-hati dalam memilih

Salahsatu bukti pemerintah tidak perduli sertifikasi halal adalah belum adanya Perda yang mewajibkan pencantuman label halal pada produk kuliner di Provinsi Kalbar pada khususnya di Kota Pontianak

Dampak Makanan Haram Drs H Sabhan A Rasyid (Dosen Universitas Tanjungpura) Makan yang halal berdampak kepada hati bersih dan akan melahirkan pikiran bersih. Andai tubuh diisi makanan yang haram maka darah daging kita, juga hati akan menjadi kotor dan menimbulkan pikiran tidak baik. Kalau darah daging kita diisi makanan haram maka pantaslah kalau Allah menolak semua doa kita.

Masyarakat boleh menikmati apa saja sesuai selera namun jangan pernah keluar dari koridor syariat. Karena terjadinya tindak kejahatan berawal dari hati yang kotor akibat makanan haram. Salah satu contoh, dampak mengonsumsi minuman keras dan narkoba.

Sering terjadi tindak kejahatan disebabkan oleh makanan yang kita konsumsi. Mengapa terjadi seperti itu? Dikarenakan pikiran yang tidak bersih dan dampak dari memakan makanan haram. Makanan tidak halal disebabkan memang zat makanan itu telah diharamkan sesuai yang tertuang dalam kitabullah atau mungkin dari proses mendapatkannya yang haram.

Misalnya dari hasil korupsi, menipu atau hasil dari buah yang kita tanam dari tanah yang kita tidak punya hak untuk menanamnya.

Sebagai contoh kita menanam padi di tanah orang lain tanpa izin dan lain sebagainya.

Ada seorang anak yang berusia baru sekitar tiga tahun mampu menghafal Alquran adalah dampak dari orang tua yang menjaga makanan bagi anaknya sehingga anaknya tidak memakan makanan haram. Semua berawal dari makanan dan proses mendapatkannya harus kita perhatikan. (jr)

makanan, dapat memisahkan mana yang halal (dibolehkan) dan mana yang haram (tidak diizinkan). Selain itu dari cara memperoleh makanan itu dan makanan manfaat dari segi kesehatan jasmani maupun rohani.

Dalam aspek hukum negara, pengaturan kehalalan suatu produk telah diatur dalam Undangundang (UU) Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang telah diubah menjadi UU Nomor 18 Tahun 2012 dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Pada pasal 30 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan disebutkan, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia makanan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Pada ayat (2) disebutkan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurangkurangnya keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal, tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Tahun 2001, Departemen Agama mengeluarkan tiga buah regulasi antara lain Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal.

Regulasi kedua, SK Nomor 519 Tahun 2001 tentang lembaga pelaksana pemeriksaan pangan halal yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan (LPPOM) MUI, dan

Kami Sudah Mendata H Ishak Ali Almuthahar, Ketua DPW FPI Kota Pontianak Dengan masih banyaknya tulisan halal yang ditempel sendiri oleh pelaku perdagangan pangan (label ilegal) sudah seharusnya segera dicopot secepatnya.

Silakan mencantumkan label halal apabila didapat dari lembaga yang berhak mengeluarkannya.

Jangan asal tulis 100% halal.

Kami menyarankan kepada pemilik kuliner Kalbar umumnya dan khususnya Kota Pontianak untuk mendaftarkan produk pangannya ke LPOM MUI Kalbar.

Kemudian meminta dengan segera LPOM MUI turun ke lapangan untuk bergerak menyikapi labelisasi ini dengan mengikutsertakan pemerintah atau instansi-instansi terkait seperti Satpol PP dan kepolisian.

Jika masukan dan imbauan ini tidak ditanggapi para pihak maka DPW FPI akan mengambil sikap tegas sesuai amal ma’ruf nahi munkar.

Beberapa lokasi sudah kami data.

Telah terjadi penipuan status kehalalan produk kuliner. Kami akan fokus pada persoalan ini dan berusaha akan membawa persoalan ini ke legislatif sampai menjadi sebuah produk hukum.(jr)

SK Nomor 525 Tahun 2001 tentang Penunjukan Peruri sebagai pelaksana pencetak label halal.

Namun semua peraturan di atas belum dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal. Terjadi pula ketidaksinkronan antara UU dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana yang terjadi antara UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dengan PP Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta tumpang tindih antara peraturan satu dengan yang lainnya.

Terbukti dengan masih sedikit perusahaan yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal, dan bertambahnya tingkat pemalsuan yang dilakukan pelaku usaha terkait dengan labelisasi halal.

Kenyataan saat ini LPPOM MUI memberikan sertifikat halal kepada produsen-produsen obat dan makanan yang secara sukarela mendaftarkan produknya untuk diaudit LPPOM MUI. Dengan begitu produk yang beredar di kalangan konsumen muslim bukanlah produk-produk yang secara keseluruhan memiliki label halal yang dicantumkan pada kemasannya. Lalu bagaimana dengan jajanan kuliner yang bertebaran saat ini, sudahkah melalui sertifikasi halal?

Agar tidak ragu Bendahara MUI Kalbar, H Didik Imam Wahyudi SE menjelaskan MUI Kalbar sudah pernah berkoordinasi dengan instansiinstansi terkait mengenai perlu disegerakannya program labelisasi halal di Kota Pontianak dan kota/kabupaten yang ada di Kalbar.

Labelisasi ini, ujar Didik, agar masyarakat Muslim Kalbar bisa tenang dan merasa aman ketika menikmati produk pangan atau kuliner yang dijual di pasaran.

“Tidak perlu ragu atau waswas andai sudah tertera label halal di kemasan produk atau adanya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI terhadap badan usaha kuliner atau home industri kuliner,” kata Didik.

Namun kenyataannya, lanjut dia, belum ada kesamaan pandangan terhadap hal tersebut menyebabkan MUI Kalbar hanya bisa berharap kepada masyarakat Muslim agar memerhatikan dan meneliti terlebih dahulu makan yang hendak dikonsumsi.

Diharapkan juga untuk pro aktif menyuarakan dan mengajak para pelaku usaha kuliner segera mendaftarkan produk ke LPOM dan MUI agar disertifikasi sesuai kelayakannya.

Didik menilai pemerintah sangat kurang mensosialisasikan hal tersebut. Terbukti dengan belum adanya Perda yang mewajibkan pencantuman label halal pada produk kuliner di Provinsi Kalbar ini dan di Kota Pontianak khususnya.(jr)

7

LAPORAN UTAMA

Edisi Kemerdekaan 2014

Penjara di Kota Amoy BAKAL DIPENUHI KORUPTOR Perkembangan berarti telah ditunjukkan aparatur penegak hukum di Kota Singkawang. Segala bentuk dugaan korupsi di ‘kota amoy’ diselidiki dan ditindaklanjuti dengan penyidikan. Bahkan sudah ada yang hendak masuk persidangan. Dua lembaga yakni Polres dan Kejari Singkawang mulai pro aktif mengusut.

Polres Singkawang menggulung para tersangka korupsi Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) 2008. Tiga tersangka sudah ditetapkan yakni Nas, mantan Kasi P3 BPN Kota Singkawang, seorang pengusaha berinisial Ked alias Akiak dan Isw, mantan Kepala BPN Kota Singkawang.

Sebelumnya, Polres Singkawang juga mengusut proyek MCK dengan pagu Rp 1,3 Miliar di Dinas Kebersihan dan Perumahan yang bersumber dari APBD Kota Singkawang dengan dua tersangka Ham, mantan Kabid Perumahan Dinas Kebersihan dan Perumahan Kota Singkawang, dan konsultannya, Ard. Kasus MCK sudah dilimpahkan ke kejaksaan.

Sementara Polres akan segera beranjak menangani kasus lainnya dengan objek pembangunan rumah autis yang menelan dana miliaran rupiah, Kejaksaan Negeri (Kejari) Singkawang juga menggarap korupsi MTQ 2008 dengan tersangka Ls. Progress terbaru ditunjukkan korps adhyaksa ini dengan menetapkan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Singkawang, Jwn. Jwn menjadi tersangka dalam kasus penyimpangan dana hibah APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2013 senilai Rp 500 juta.

“Jwn kita tetapkan sebagai tersangka pada 8 Agustus 2014.

Penetapan Jwn ini dalam kapasitasnya sebagai penanggung

jawab pada proposal pengajuan dana hibah,” tegas Kajari Kota Singkawang melalui Kasi Pidsus, Adi Junaidi kepada Pontianak Times, Kamis (21/8/2014).

Temuan penyimpangan di lembaga yang dulu lebih dikenal dengan sebutan Departemen Agama ini, berdasarkan temuan tim Kejari Kota Singkawang, bukan atas laporan masyarakat atau pihak tertentu. Temuan ini berupa pembangunan Taman Kanakkanak (TK) Alikhlas di Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat.

Antara pelaporan pelaksanaan 100 persen dengan proposal yang diajukan kepada Pemkot Singkawang tidak sesuai. “Disinilah letak keganjilannya,” kata Adi. Di dalam proposal, tertera pembangunan TK Alikhlas adalah membangun total, mulai dari gedung utama kantor dan ruang guru, tiga ruang kelas, WC, dan gudang.

Namun kenyataan, kata Adi, yang dibangun baru hanya tiga ruang kelas, WC, dan gudang saja. Sedangkan gedung utama berupa kantor dan ruang guru masih menggunakan bangunan lama (eks KUA), hanya disekat saja dalamnya.

Perkiraan sementara kerugian negara yang ditimbulkan sekitar Rp 200 juta lebih. Namun Kejari Singkawang tetap menunggu hasil resmi audit BPKP sebagai lembaga yang berwenang untuk itu.

“Dari fisik taksiran kita tidak sampai Rp500 juta untuk pembangunan tiga ruang kelas,WC dan gudang. Indikasi sementara, seolah-seolah KUA yang lama itu tidak ada, dan baru dibangun pada tahun anggaran 2013,” terang Adi. Berdasarkan saksi- saksi dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset (DPPKA) Kota

“Kita tetap komit dalam memerangi tindakan korupsi di Kota Singkawang tanpa memandang siapa dia dan apa jabatannya”

AKBP . A. Widihandoko SH “Sikat terus sampai tuntas.

Tidak ada warga negara yang kebal hukum jika aparatnya menjadikan hukum sebagai panglima”

Deni Isnaini “Kami percaya kejaksaan mampu menuntaskan kasus ini.

Dan kami akan senantiasa memberikan support dalam penegakkan hukum”

Ridha Wahyudi “Ini akan terus berkembang, setelah kita memanggil pihak Kemenag Kota Singkawang dan pihak ketiga (kontraktor, red) yang mengerjakan proyek tersebut” Adi Junaidi

Singkawang menyatakan dana hibah Rp500 juta telah diserahkan kepada Kemenag Kota Singkawang dalam dua kali pencarian.

Yang pertama, Oktober 2013 senilai Rp250 juta dan Desember 2013 senilai Rp250 juta.

“Ini akan terus berkembang, setelah kita memanggil pihak Kemenag Kota Singkawang dan pihak ketiga (kontraktor, red) yang mengerjakan proyek tersebut,” papar Adi seraya menjelaskan Kamis pekan depan (28/8/2014) dijadwalkan untuk permintaan keterangan kepada pihak ketiga.

Kejari Singkawang bekerja cepat melakukan pengecekan terhadap proses pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga. “Itu juga akan kita cek, apakah prosesnya dengan melakukan tender atau Penunjukan Langsung (PL). Jika PL, jelas ini sudah menyalahi, karena proyek di atas Rp 200 juta harus dilelang,” kata Adi. Dari dua kali uang yang diterima oleh Kemenag Kota Singkawang ini, ternyata uangnya hanya singgah saja karena langsung diserahkan kepada pihak ketiga (kontraktor). “Namun lebih jelasnya lagi, nanti setelah kita melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait dalam dugaan penyim-pangan dana hibah ini,” ujar Adi. Rumah Autis Sejumlah kasus dugaan korupsi di tubuh Pemkot Singkawang terus dibidik Polres.

Setelah mengungkap kasus korupsi MCK dan PPAN, Polres Singkawang mulai membidik kasus penyimpangan pembangunan rumah autis yang menelan biaya miliaran rupiah.

Keanehan memang sudah tampak kasat mata dari waktu pelaksanaan pembangunan rumah autis. “Lihat saja, pekerjaan itu seharusnya rampung di akhir 2013, namun diawal 2014 masih ada tukang yang mengerjakan bangunan belum rampung. Itu saja sudah menyalahi,” ujar Kapolres Singkawang, AKBP Andreas Widihandoko kepada Pontianak Times, belum lama ini.

Itu baru dari soal waktu pelaksanaan, belum hal-hal lainnya. Jajaran Polres terus melakukan pengembangan dan memeriksa pihak terkait. Memang memerlukan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengungkap masalah ini.

“Namun demikian, kita tetap komit dalam memerangi tindakan korupsi di Kota Singkawang tanpa memandang siapa dia dan apa jabatannya,” sebut Widihandoko.

Kasat Reskrim Polres Singkawang, AKP Bermawis memastikan dugaan korupsi rumah autis ini tetap lanjut. “Masih lanjut, saat ini masih dalam tahap lidik,” tegasnya.

Ia mengungkapkan banyaknya kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani dan akan dibidik.

“Tentunya akan kita selesaikan satu-satu.

Personel kita masih t e r u s bekerja mengumpulkan data-data akurat,” kata Bermawis.

Apresiasi Warga Gebrakan kepolisian dan kejaksaan dalam mengungkap korupsi mendapat apresiasi dari warga. Fenomena pemberantasan extra ordinary crime ini memang tidak pernah terjadi pada tahuntahun sebelumnya.

“Kami memberikan penghargaan yang tinggi kepada aparat penegak hukum di Singkawang dalam menangani kasus-kasus korupsi,” ujar Deni Isnaini, Ketua LSM Geli Gersang (G2) Kota Singkawang kepada Pontianak Times, akhir pekan lalu.

Tanpa ingin mengemukakan berlebihan, Deni yang sering mengawal dan memantau beberapa kasus korupsi hingga putusan pengadilan ini memprediksi, penjara bakal dipenuhi para koruptor.

“Selama ini lembaga pemasyarakatan di Singkawang hanya diisi oleh para pelaku tindak kejahatan konvensional,” kata dia.

Persoalan utamanya, lanjut Deni, banyak kasus yang tertunda dan hilang tanpa proses akhir. khusus kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Andreas Widihandoko SH telah menorehkan catatan sejarah.

Dalam hitungan LSM G2, sepanjang kurun delapan bulan ini Polres Singkawang telah menangkap serta menyeret koruptor ke dalam sel. Hal ini menjadi indikator keadilan bagi masyarakat Kota Singkawang.

Ia mengaku cukup puas dengan kinerja kepolisian dan akan tetap mengawal setiap proses hukum kasus korupsi.

“Sikat terus sampai ke akarakarnya hingga tuntas. Tidak ada warga negara yang kebal hukum jika aparatnya menjadikan hukum sebagai panglima,” kata Deni.

Deni berharap, apa yang telah dilakukan aparat hukum terutama aparat Polres Singkawang harus mendapat dukungan masyarakat.

“Kita sudah menunggu 10 tahun lamanya gebrakan aparat hukum. Bersyukur sekarang sudah kelihatan hasilnya,” papar Deni.

Deposito Di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, pengaduan terkait dugaan penyimpangan dana deposito Rp 131 miliar APBD Kota Singkawang, ma-sih berproses.

Pertengahan bulan ini, sebanyak enam kepala SKPD telah memenuhi panggilan untuk kepentingan permintaan keterangan. Mereka yang telah dipe-

riksa t u a d a l a h Zulhiar selaku Kepala DPPKAD, Kadis Bina Marga SDA dan ESDM, Kadis Tata Kota, Pertanahan dan Perumahan, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata dan Kadis Kebersihan dan Perumahan.

Yang sangat telak dari persoalan deposito ini tidak transparansi anggaran dan telah berpotensi menyalahi aturan pengelolaan keuangan daerah.

Sejak awal pelaksanaan deposito ini mendahului penetapan dan pengesahan APBD 2013.

Dari hasil telaah tim Pontianak Times, tidak ditemukan angka terkait deposito ini pada APBD 2013. Yang ada hanyalah bunga dan itupun sangat tidak sesuai dengan asumsi bunga yang diberikan pihak bank.

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2013 diketahui, penerimaan bunga deposito bank sebesar Rp 2, 850 Miliar dengan realisasi 2013 sebesar Rp 4,148 Miliar. Masalah lain muncul yakni penerimaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari bank sebesar Rp 70 Miliar atas penempatan dana giro.

Hingga kini penampung dana deposito antara lain BRI, BNI Syariah Mandiri dan Bank Kalbar belum disentuh untuk dimintai keterangan oleh kejaksaan.

Penyidik sebetulnya sudah cukup mahir menelusuri soal aliran dana tersebut. Semua alur keuangan tercatat di Bank Indonesia (BI).

“Kami percaya kejaksaan mampu menuntaskan kasus ini.

Dan kami akan senantiasa memberikan support dalam penegakkan hukum hingga proses hukum terhadap orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini,” kata Ridha Wahyudi SH, pelapor kasus deposito.

Sementara itu, sumber Pontianak Times yang tidak mau disebutkan namanya memberikan informasi tentang dana hibah Rp600 juta untuk sekolah kejuruan, namun hanya digunakan sebanyak Rp200 juta. “Tunggu saja waktunya nanti, kami masih dalam tahap investigasi mengumpulkan bukti-bukti,” ujar sumber Pontianak Times.

Menurutnya, kondisi saat ini cermin mengabaikan aspek pemerintahan bersih dan transparan. “Kita semua tahu sesungguhnya yang paling bertanggungjawab dari semua persoalaan ini,” pungkasnya.(tim) i

Edisi Kemerdekaan 2014

8

PATROLI

Lubang Maut Pengantin Baru Buka Warnet untuk Judi Online Modus jual Chip, 12 Pemain Diciduk

INFO PEMASANGAN IKLAN Sarana yang tepat untuk mempromosikan produk, bisnis dan usaha Anda...! joint with us and success...

Rumah di pinggir jalan nasional itu sejak Selasa (19/8/2014) mendapat kunjungan sanak keluarga dan handai taulan serta warga sekitar untuk bertakziah.

Kegembiraan begitu cepat berubah menjadi kesedihan. Hery baru saja melangsungkan resepsi pernikahannya dengan gadis pujaannya, Ramayanti (23).

Namun dua hari kemudian, istri tercintanya itu pergi meninggalkan untuk selamanya saat sepeda motor matic merek Revo KB 4136 SQ yang dikendarainya terjatuh, setelah menabrak lubang, Senin Sore (18/8/2014).

Tinggal hitungan menit saja sampai di kediamannya, sepeda motor yang dikendarai Ramayanti jatuh ke aspal, sedangkan korban jatuh ke sebelah kanan.

Bersamaan dengan jatuhnya korban itu, dari arah berlawanan melaju sepeda motor yang dikendarai Sudianto Wongso.

Karena jarak yang terlalu dekat maka tidak bisa menghindar dan terjadilah tabrakan.

Ramayanti mengalami luka serius. Kemudian dibawa ke rumah sakit Pemangkat. Namun korban mengembuskan napas terakhirnya saat di perjalanan menuju rumah sakit.

“Sebelum kejadian, korban dari arah Pemangkat akan balik ke rumahnya. Setibanya di jalan raya Desa Mensere, korban menabrak lobang hingga mengakibatkan sepeda motornya jatuh ke aspal,” kata AKP R Ricky Pratidingrat, Kasat Lantas Polres Sambas kepada Pontianak Times.

Hery Suhadi dan Ramayanti melangsungkan resepsi

CREDIT UNION (CU) MUARE PESISIR

Polres Singkawang mengungkap judi online yang selama ini meresahkan masyarakat di dua lokasi sekaligus, Gang Dwi Tunggal Kecamatan Singkawang Barat dan Gang Karang Intan Kecamatan Singkawang Selatan, Jumat (22/8).

Aktivitas judi online ini berkedok warung internet (warnet) sehingga tidak ada yang menyangka terdapat perjudian di dalamnya.

“Sebanyak 12 orang tersangka pemain sekaligus pemilik beserta barang bukti perjudian kami amankan,” kata Kapolres Singkawang AKBP Andreas Widihandoko kepada Pontianak Times.

Menurut Widihandoko, dirinya memerintahkan Kasat Reskrim Polres Singkawang dan Polsek Singkawang Barat untuk menindaklanjuti informasi yang diperoleh dari masyarakat ini, dan kita berhasil.

“Sebenarnya perintah ini sudah lama, namun tim kita masih perlu merumuskan serta mempelajari dulu, supaya penanganannya memenuhi unsur agar bisa diproses di kepolisian maupun di pengadilan,” terang Widihandoko.

Kita, lanjutnya, tidak berhenti sampai di sini. Akan kita kembangkan terus sampai kepada bandar besarnya. Untuk ini tentulah tidak mudah, perlu kerja tim yang solid dan ekstra. Modus judi ini, operator atau pemilik warnet sudah bekerja sama dengan bandar menyiapkan chip judi kuda online.

“Chip ini dijual kepada pemain, dan apabila menang maka chip dapat diuangkan lagi dan jika kalah maka pemain bisa membeli chip sesuai nominalnya. Ini sudah menjadi atensi polisi dan masyarakat.

Kita yakin masih banyak tempat lain yakni judi online berkedok warnet,” kata dia.

Judia, kata Widihandoko, merupakan kategori penyakit masyarakat yang bisa membuat masyarakat malas dengan imingiming modal kecil akan mendapatkan hasil besar. Namun kenyataan mereka sering kalah. Lupa waktu, lupa keluarga, lupa pekerjaan dan sebagainya.

“Penanganan ini tidak hanya menjadi tugas kepolisian. Pemerintah juga harus berperan aktif, misalnya ijin warnet harus tegas, agar tidak mudah dikibuli dengan izin warnet namun di dalamnya judi, izin-izin harus harus dicek kembali,” tegasnya.

Kasat Reskrim Polres Singkawang, AKP Bermawis menjelaskan keduabelas tersangka judi online yang diamankan masing-masing Liu San Lie, Then Kui Fong, Tjong Tun Thin, Bong Kin Sun, Ifan, Heri, Li Chong Fui, Chia Ting Fa, A Fan, Wiliam, Ridwan, dan Edy. “Kita kenakan UU 303 KUHP dan UU ITE pasal 45 ayat 1 jo pasal 7 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008. Dari kedua tempat ini berhasil kita amankan barang bukti berupa uang senilai Rp8.138.000 dan Rp840.000, 12 set komputer, 5 buah meja kayu, dan 1 set wifi,” jelas Bermawis.(dny)

BERGABUNGLAH BERSAMA

Para penjudi berikut barang bukti diamankan di Mapolres Singkawang

Hery Suhadi berusaha tegar walaupun kesedihan mendalam tidak bisa disembunyikan dari raut wajahnya yang murung.

Pria berusia tiga puluh tahun ini dengan setia melayani pelayat yang datang silih berganti di rumah duka di Desa Mensere RT 03 RW 02 Kecamatan Tebas. pernikahan 16 Agustus 2014.

Keduanya telah menikah pada 27 Ramadan 1435 Hijriyah bertepatan 25 Juli 2014. Dua hari setelah resepsi, pengantin baru ini berangkat ke Singkawang mengendarai sepeda motor Revo KB 4136 SQ. Berangkat dari rumah hingga ke terminal Singkawang berjalan mulus. Saat itu sang suami akan berangkat ke Sintang guna melanjutkan pekerjaannya sebagai kontraktor menggunakan bus jurusan Singkawang-Sintang.

Setelah mengantar suaminya itu, Ramayanti pulang ke Desa Mensere mengendarai sepeda motor. Tersisa jarak kurang lebih 1 kilometer mendekati kediamannya itulah terjadi kecelakaan akibat jalan raya berlubang.

Fery Madagaskar

Jalan rusak Jalan yang rusak di Kalbar memang kerap meminta korban, terutama jalan raya yang berstatus jalan nasional seperti halnya jalan di Mensere tersebut.

Persoalan utamanya soal kewenangan.

Maka tak mengherankan jika jalan nasional

banyak terbengkalai dan lama dilakukan perbaikan. Untuk wilayah pantai utara seperti Sambas memang tidak terlalu parah dibandingkan wilayah timur Kalbar.

Jalan nasional adalah jalan arteri primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan lain yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan nasional.

Penetapan status suatu jalan sebagai jalan nasional ini melalui Keputusan Menteri.

Terhadap kondisi jalan nasional di jalur Mensere, Kepala Dina PU Bina Marga Kabupaten Sambas, Ir H Fery Madagaskar MSi mengemukakan perbaikan jalan tersebut masih dalam tahap pengerjaan selama 3 tahun. “Jalan nasional ini diperkirakan tiga tahun ke depan baru akan teraspal keseluruhannya,” kata Fery.

Karena jalan nasional, kata Fery, maka perbaikannya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Perbaikan jalan saat ini sudah dilakukan oleh salah satu perusahaan BUMN yakni PT Berantas. “Pekerjaannya sudah dimulai sejak akhir 2013 lalu, dikerjakan melalui pola multiyear,” ujarnya.

Dijelaskan Fery, ruas jalan dari Selakau hingga Tebas merupakan jalan nasional yang kewenangannya berada di pemerintah pusat. Sedangkan jalan yang strategis nasional bisa menjadi wewenang pusat, provinsi atau kabupaten. “Kita berharap perbaikan jalan nasional tetap lancar tanpa ada kendala,” harapnya.

Selain jalan nasional, di Kabupaten Sambas terdapat 696,633 kilometer jalan dengan kondisi jalan yang baik diantaranya 276,918 kilometer atau 39,75 persen dari jalan kabupaten yang ada.

Sementara 12,68 % atau 88,348 kilometer dengan kondisi sedang. Sepanjang 115,780 kilometer atau 16,62 persen jalan kabupaten mengalami kerusakan, dengan kondisi rusak berat sepanjang 215,587 kilometer atau 30,95 persen dengan kondisi rusak berat.

Kondisi jalan sangat erat kaitannya dengan jumlah korban kecelakaan lalulintas selain faktor kelalaian maupun human error.

Data Dirlantas Polda Kalbar, terdapat kenaikan dalam setiap tahunnya yang dirata-ratakan setiap sehari terdapat dua orang yang meninggal dunia di jalan raya.(gin)

9

TESTIMONI

Edisi Kemerdekaan 2014

Mengapa HK Dikaitkan dengan Korupsi PPAN? Proses penyidikan korupsi PPAN 2008 di Polres Singkawang digarap secara profesional. Jajaran Polres Singkawang secara marathon mengumpulkan fakta-fakta hukum, bukti, termasuk keterangan saksi. Banyak saksi yang telah diperiksa hingga akhirnya menetapkan tiga orang tersangka, Nas, Ak, dan Isw. Negara dirugikan Rp 1 miliar untuk pengurusan sertifikatnya meliputi di Kelurahan Mayasofa 1.500 sertifikat, Pangmilang 234 sertifikat dan Sagatani 750 sertifikat. Kerugian negara bertambah dari program pensertifikatan untuk warga miskin dan petani tersebut akibat ulah pengusaha Ak yang mengatasnamakan masyarakat. Seakan-akan warga yang menerima tanah lengkap dengan sertifikatnya, padahal tanah itu milik Ak. Celakanya, tanah milik perorangan itu ditanami sawit dan sertifikat dari hasil mencatut nama warga dijadikan agunan ke bank oleh Ak untuk perluasan sawit. Kerugian negarapun bertambah dan ditaksir puluhan miliar rupiah.

Berbagai kalangan menilai, tersangka PPAN akan bertambah. Begitupun soal saksi-saksi yang kemungkinan akan menjadi tersangka. Salah satunya mantan Walikota Singkawang Hasan Karman (HK) yang ramai dibicarakan bakal menjadi tersangka. HK memang pernah diperiksa di Mapolres Singkawang 20 Maret 2014.

Selama hampir lima jam dirinya menjawab pertanyaan untuk berita acara pemeriksaan di bagian Kanit Tipiter. Kepolisian memiliki kewenangan menetapkan seseorang menjadi tersangka dengan dasar hukum yang ada. Benarkah HK terlibat dalam kasus korupsi PPAN dan apa kata HK? Melalui email yang dikirim ke Pontianak Times, HK mengaku dirinya tidak tahu-menahu dan tidak menangani teknis dan prosesnya lantaran kewenangan BPN. Berikut tanya jawab Pontianak Times (PT) dengan HK pada 20 Agustus 2014.

PT: Mengapa Anda menjadi saksi dalam kasus PPAN HK: Ketika dimintai keterangan sebagai saksi saya baru tahu dan bertanya-tanya serta mencari data dan latar-belakangnya. Adanya selembar fotocopy surat rekomendasi yang diatasnya tertera tanda tangan saya.

Setelah mempelajari ketentuan dan petunjuk pelaksanaan PPAN yang dikeluarkan BPN Pusat, barulah kini semua menjadi jelas.

Dalam pelaksanaan PPAN harus didahului pembentukan tim daerah (kabupaten/kota).

Secara normatif tim tersebut beranggotakan semua unsur Muspida yang kini disebut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terdiri atas kepala daerah (bupati/ walikota), Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri dan unsur-unsur pimpinan lembaga vertikal lainnya.

PT: Apakah ada surat yang menyatakan Anda masuk dalam tim tersebut HK: Tidak ada. Dalam kenyataan Tim PPAN 2008 Kota Singkawang tidak pernah dibentuk, karena semua unsur pimpinan tersebut tak pernah menerima Surat Keputusan (SK) pembentukan tim, termasuk saya.

PT: Apakah pernah ada Rakor untuk PPAN HK: Jika tim itu ada, pasti semua anggota tim dan saya ingat.

Nyatanya, Rakor tidak pernah ada.

Dalam aturan pelaksanaan PPAN disebutkan jika ketua tim dalam hal ini kepala daerah berhalangan tetap tidak bisa memimpin Rakor,

maka diperlukan Surat Rekomendasi. Artinya selama kepala daerah tidak berhalangan tetap dan dapat memimpin Rakor, maka surat rekomendasi tidak diperlukan karena semua keputusan bisa diambil dalam Rakor. Saya pada tahun 2008 tidak pernah berhalangan tetap, namun selalu aktif memimpin Pemkot Singkawang. Oleh karena itu tidak diperlukan adanya surat rekomendasi.

PT: Mengapa ada foto copy Surat Rekomendasi HK: Kalau ada surat rekomendasi, maka dapat dikatakan salah prosedur atau cacat demi hukum, makanya Pemkot tidak melakuan ini. Adanya fotocopy surat rekomendasi sangat ganjil, karena format fotocopy surat tersebut tidak lazim. Nomor surat di bawah Kop Walikota Singkawang semua ditulis tangan, padahal yang lazim, pengkodean bagian/bidang yang membuat draft surat atau kode lainnya, bulan, tahun, selalu dalam bentuk ketikan. Kalaupun ada penulisan tangan, hanya pada nomor saja.

Ini sebuah kelaziman administrasi birokrasi, bahkan di swasta juga demikian.

PT: Berarti surat rekomendasi itu palsu?

HK: Ya, karena kejanggalan lainnya di bagian akhir surat tanda tangan walikota tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun alias kosong. Jika surat tersebut asli, kesalahan demikian tidak mungkin terjadi karena sebelum surat tersebut ditandatangani walikota,

draft surat tersebut telah melalui telaah staf (semacam pertimbangan secara berjenjang kepada kepala daerah sebelum surat disetujui untuk ditandatangani yang dilakukan dinas terkait, ditambah 3 asisten dan Sekretaris Daerah (Sekda). Dalam fotocopy tersebut juga terdapat paraf dari pejabat sekda ketika itu dan paraf dari bagian/bidang yang membuat draft.

Jika surat tersebut benar asli dan sudah diserahkan kepada pengguna surat, mestinya penerima/pengguna surat bisa menemukan bahwa surat tersebut tidak tertera tanggal, bulan dan tahun, dan patut menyerahkan kembali ke sekretariat daerah untuk dikoreksi dan dibubuhkan tanggal, bulan dan tahun. Ini sangat mencurigakan.

PT: Apa pembuktian surat tersebut palsu atau rekayasa HK: Cara terbaik pembuktian surat itu asli atau palsu adalah meminta pengguna/penerima surat menunjukkan surat aslinya (yang bukan fotocopy). Cara berikutnya mengecek ke penyimpanan arsip dan nomor surat keluar di Sekretariat Daerah. Ini tugas Penyidik.

Informasi yang saya peroleh, mantan Sekda Drs Suhadi Abdulani juga sudah dimintai keterangannya sebagai saksi dan menjelaskan surat rekomendasi tersebut tak pernah dikeluarkan pada tahun 2008. Beliau menyatakan sangat ingat, karena untuk program dan hal-hal penting, setiap surat yang perlu

ditandatangani walikota selalu beliau yang menyerahkan untuk ditandatangani. Dan saya dapat membenarkan kesaksian beliau karena beliau sangat teliti saat mendampingi saya.

PT: Bagaimana sampai ada modus surat rekomendasi palsu HK: Di zaman sekarang tidaklah sulit untuk scan tandatangan atau fotocopy tanda tangan orang kemudian digunting dan ditempelkan ke surat yang mau direkayasa, kemudian dilakukan fotocopy ulang. Sekilas hasil fotocopy terakhir akan disangka fotocopy surat asli. Dari hasil pelacakan di bagian arsip surat juga tidak ditemukan surat tersebut. Jadi silakan disimpulkan keabsahan fotocopy ‘surat rekomendasi’ itu.

PT: Dimana Anda pertama kali melihat surat itu HK: Saat saya memberi keterangan sebagai saksi di Polres Singkawang. Saya sempat melihat selembar fotocopy surat yang isinya persis sama dengan fotocopy ‘surat rekomendasi’ yang ada tandatangan walikota. Hanya saja di surat tersebut tandatangannya adalah Kepala BPN Kota Singkawang sebagai Wakil Ketua Tim PPAN dan sebagai Kepala BPN (Isw, sekarang statusnya mantan, red). Bentuk font juga persis.

Apakah printer yang digunakan di Sekretariat Daerah dan BPN Kota Singkawang sama? Rasanya tidak mungkin.

PT: Lalu siapa yang membuatnya?

HK: Mohon dipahami bahwa

saya tidak berspekulasi dan berandai-andai. Saya juga tidak bisa menjelaskan lebih lanjut karena saya sejak awal tidak tahumenahu dan tidak terlibat pelaksanaan PPAN 2008 ini.

Anggarannya juga bukan dari APBD 2008 dan pengguna anggarannya juga bukan di jajaran Pemkot Singkawang. Yang jelas pada tahun 2008 tak pernah ada koordinasi masalah PPAN dari BPN dengan Pemkot Singkawang, ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya SK Tim PPAN karena pelaksanaan PPAN sepenuhnya tugas pokok dan fungsi BPN. Mungkin saja ada kaitan dengan kelurahan, namun sama sekali tidak naik sampai ke sekretariat daerah.

PT: Apa perasaan Anda dikaitkan dengan kasus ini HK: Dari penyidikan Polres telah mendapat kesimpulan sehingga tersangkanya juga sudah ditetapkan. Kita serahkan sepenuhnya proses hukum ini.

Secara pribadi nama baik saya sangat dirugikan karena dikaitkan seolah-olah saya terlibat, padahal demi Tuhan saya sama sekali tidak tahu-menahu. Namun karena memang sudah menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara untuk memberikan keterangan, maka saya harus datang untuk memberikan keterangan sebagai saksi beberapa waktu lalu.

Semoga kasus ini cepat selesai di meja hijau dan kebenaran terungkap. Pemberantasan korupsi harus kita dukung dengan segenap hati.(tim)

INFO KAMTIBMAS

Polres Sekadau Sukses ‘Merayu” Warga Pemilik Senpi Profesionalisme kepolisian dalam menegakkan hukum tidak mutlak dengan cara represif, melainkan mengedepankan tindakan persuasive dan prepentif atau pencegahan. Pendekatan maksimal kepada masyarakat telah ditunjukkan Polres Sekadau dalam mem-berantas senjata api (senpi).

Sebanyak 13 pucuk senpi terdiri dari 3 jenis bomen, 9 jenis lantak dan 1 pistol diserahkan warga secara sukarela tanpa paksaan, Senin (25/8/2014) ke Polres Sekadau. Upaya ini menjadi bagian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolres Sekadau AKBP Agus Triatmaja SH SIk menjelaskan penyerahan senjata api rakitan tersebut atas dasar kesadaran sendiri masyarakat. “Kami memberikan apresiasi dan terimakasih kepada masyarakat,” kata Agus.Penyerahan ini juga sekaligus

mensosialisasikan tentang kepemilikan senpi ilegal dilarang berdasarkan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Bagi siapapun yang menyimpan atau memiliki senpi akan dikenakan sanksi hukuman minimal 5 tahun ke atas.

Kabag Ops Polres Sekadau, Kompol Ricky R Riyanto SE mengimbau kepada seluruh masyarakat yang masih menyimpan senjata tersebut agar mau menyerahkannya.

“Senjata api tersebut biasanya digunakan masyarakat untuk menjaga ladang dari gangguan hama seperti babi. Alasan tersebut tidak bisa dibenarkan, karena semua sudah diatur dalam undangundang darurat tentang kepemilikan senpi,” ujar Ricky.

Bagi yang menyerahkan dengan sukarela, lanjut Ricky, pihaknya tidak akan mengganjar dengan hukuman. (tim)

Edisi Kemerdekaan 2014

10

NASIONAL

Tradisi Gemar Berutang dan Menaikan BBM

Garapan pertama kali ketika memimpin negeri ini, siapapun presiden dan wakilnya, pasti soal Bahan Bakar Minyak (BBM). Akhir tragis tetap saja pada rakyat yang selalu berteriak namun pemerintah harus terus dengan sikapnya dan alasannya yang bersebrangan dengan kehendak rakyat.

Kebijakan terkait BBM pasca suksesi 2014 dan menjelang transisi pergantian presiden dari SBY ke Joko Widodo, lagi-lagi mengotak-atik BBM. Dengan alasan agar tidak membebani Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan beban subsidi BBM yang besar, pemerintahan SBY diimbau menaikkan harga BBM subsidi agar beban APBN Perubahan untuk alokasi dana subsidi tidak semakin besar.

Mulai 4 Agustus 2014, jam penjualan solar di sejumlah wilayah Jakarta dibatasi mulai pukul 8 pagi sampai 6 sore.

Kebijakan yang lain, mulai 6 Agustus BBM jenis premium akan dihapuskan di seluruh SPBU yang ada di rest area.

Kebijakan ini, menurut pengamat perminayak, Kurtubi menyebabkan terganggunya ekonomi nasional dengan efek berantai. Mulai dari turunnya pertumbuhan ekonomi, penurunan penciptaan lapangan kerja dan naiknya harga-harga barang dan jasa. Kenaikan harga terjadi karena sejumlah kendaraan distribusi barang seperti truk beralih ke solar nonsubsidi karena kesulitan mendapatkan solar bersubsidi.

Kurtubi menilai kebijakan tersebut, salah. Secara teori, jika BBM untuk rakyat dibatasi maka kegiatan ekonomi berkurang, angkutan barang bisa mengurangi jam operasionalnya dan akan menciptakan PHK. Langkah efektif dalam menurunkan subsidi BBM yang semakin menambah APBN adalah menaikkan harga BBM. Seperti diketahui DPR telah menetapkan APBN 2014 ditetapkan sebesar Rp1.842,49 triliun. Komposisinya, Belanja Pemerintah Pusat Rp 1.249,94 triliun (70 %) dan alokasi untuk Pemerintah Daerah Rp 529,55 triliun (30%). Defisit anggaran APBN ditetapkan 1,69 persen dari PDB atau sekitar Rp175,3 triliun.

Rencana penerimaan negara dan hibah ditetapkan sebesar Rp1.667,14 triliun terdiri dari Pendapatan Pajak Rp1.280,39 triliun, Pendapatan Bukan Pajak Rp385,39 triliun dan hibah Rp1,36 triliun. Sementara defisit Rp 175,35 triliun akan ditutupi dengan utang. Penerimaan di APBN 2014 ditetapkan naik 11% dari APBNP 2013, dari Rp 1.502 triliun menjadi Rp 1.667,14. Sisi pengeluaran juga naik 6,7% dari Rp1.726,2 triliun menjadi Rp1.842,49.

APBN memang terus meningkat tiap tahun, PDB juga naik pesat, perekonomian tumbuh tiap tahun, pendapatan per kapita juga naik tiap tahun, tapi tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan rakyat yang signifikan. Jumlah rakyat miskin juga nyaris tidak berkurang.

Ini mengindikasikan ada kesalahan besar dalam APBN sehingga APBN yang sebagian besar penerimaannya berasal dari pajak yang dibayar rakyat, nyatanya tidak memberikan kontribusi nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Utang Membengkak Beberapa kalangan menilai kesalahan mendasar pada penyusunan APBN yang dilakukan bersumber dari sistem ekonomi kapitalisme liberal. Dalam konteks APBN, kekeliruan paradigma tercermin dalam hal konsep anggaran berimbang atau defisit dan konsep liberalisasi ekonomi.

Paradigma berutang itu telah membuat negeri ini masuk dalam perangkap utang yang sangat sulit untuk dibayar. Total utang Pemerintah Pusat per 30 September 2013 sudah mencapai Rp2.274 triliun, terdiri dari Rp 684 triliun berupa pinjaman LN dan Rp1.590 triliun berupa surat berharga negara (SBN). Artinya 240 juta rakyat negeri ini termasuk bayi yang baru lahir, tiap orang terbebani utang Rp 9,475 juta.

Utang yang terus menggunung itu membebani negara dengan pembayaran cicilan bungan dan pokok. Menurut data Kementerian Keuangan (28/10/2013), cicilan utang poko dan bunga pemerintah selama 9 bulan di 2013 ini saja mencapai Rp201,9 triliun.

Sementara Untuk tahun 2014, pembayaran bunga utang saja ditetapkan Rp 121 triliun. Itu masih ditambah cicilan pokok diatas 100

triliun.

Dari pertemuan SBY dan Jokowi (27/8/2014) telah menghasilkan kesepakatan strategis. Salah satunya soal opsi kenaikan harga BBM subsidi.

Pengamat energi, Kurtubi mengatakan seharusnya SBY menaikkan kedua harga kommoditas publik, elpiji nonsubsidi dan BBM. Pada APBN 2015 belanja subsidi meningkat menjadi di atas Rp400 triliun dari APBN 2014 yang di kisaran Rp340 triliun. Dengan postur APBN seperti ini, Pemerintahan SBY dipastikan tidak akan menaikkan harga BBM pada tahun ini atau sebelum pelantikan presiden baru.

Begitu juga harga elpiji 12 kg, Menko Perekonomian Chairul Tanjung sudah menulis surat kepada Pertamina untuk menunda kenaikannya. Menurut Kurtubi, elpiji 12 kg sebagai komoditas nonsubsidi sudah sepantasnya dinaikkan harganya.

Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan, pemerintahannya fokus menekan ketergantungan subsidi Bahan Bakar Minyak.

Menurutnya 70% subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat bermobil sehingga perlu dialihkan pada sektor-sektor produktif misalnya pupuk dan pestisida petani, solar dan kapal nelayan, atau Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM). “Harus masuk usaha produktif bukan subsidi untuk kenikmatan,” katanya di Jakarta, Minggu (24/8/2014) seperti dilansir balibisnis.com.

Apakah dengan sempitnya ruang fiskal kemudian pemerintahan selanjutnya berani mengambil kebijakan menaikkan harga BBM, Jokowi tidak membantah dan tidak membenarkan.

Sejauh ini tim transisi yang bertugas menyiapkan program dan janji kampanye Jokowi-JK sedang melakukan tahap kalkulasi.

“Masih dalam tahap kalkulasi, tapi pada prinsipnya tadi ,” kata Jokowi.

Selain pengalihan subsidi BBM, Jokowi punya konsep pemanfaatan energi alternatif yakni sumber energi pembangkit listrik dari BBM ke gas atau batubara.

Kemudian segera membangun infrastruktur pipa gas untuk industri dipercaya bisa meringankan beban anggaran subsidi.

Pengamat ekonomi DR Faisal Basri meminta pemerintahan SBY menaikkan harga BBM minimal Rp1.500/liter mulai Agustus 2014 ini untuk mengamankan APBN 2014 agar tidak jebol akibat subsidi BBM yang makin membengkak dan membuat nilai kurs Rupiah melemah terus terhadap dolar AS. “Seharusnya sudah naik bulan Juli lalu. Langkah pembatasan penjualan BBM yang saat ini kurang tepat bahkan membuat kekacauan,” kata Faisal Basri, dosen di FEUI, dalam suatu diskusi “Transparansi Kebijakan Harga BBM” di Jakarta, Selasa (12/8).

Tradisi Pak Presiden Kenaikan harga BBM memang seolah menjadi tradisi setiap

presiden. Sejak jatuhnya pemerintahan Soekarno dan masuknya pengaruh kapitalis liberal di era tahun 1967, Presiden telah menaikkan harga BBM sebanyak 28 kali dalam kurun waktu 41 tahun. Rata-rata setiap 1,5 tahun sekali. Selama kurang setengah abad, pemerintah telah menaikkan harga BBM rata-rata 10.000 kali atau 1 juta% lebih mahal dari tahun 1965.

Sejarah kenaikan BBM antara lain, pada era Soekarno sebanyak 12 kali, Soeharto 18 kali, Habibie satu kali, Gus Dur 1 kali, Megawati dua kali dan SBY 3 kali. Hanya 5 kali pemerintah menurunkan harga BBM. Pertama, tahun 1986, Pemerintahan Soeharto menurunkan solar sebesar 17.4%.

Kedua, ketika krisis moneter 1998, aksi demonstrasi mahasiswa menuntut Soeharto mencabut Keppres 69 Tahun1998 tentang kenaikan BBM, dan lalu menerbitkan Keppres 78 Tahun 1998 untuk menurunkan kembali bensin, solar dan minyak tanah masing-masing 16,7%, 8,3% dan 20%.

Kebijakan serupa dilakukan oleh era Megawati menurunkan harga solar dari Rp1,890 kembali menjadi Rp1,650 di tahun 2003.

Dan di masa pemerintahan SBY, harga bensin kembali diturunkan Rp 500 di awal Desember 2008 setelah kenaikan Rp 1500 di akhir Mei silam.

Sebelumnya, pemerintah SBYJK telah menaikkan harga BBM yang begitu fantastis pada 1 Oktober 2005. SBY-Kalla menaikkan bensin dari Rp 2400 menjadi Rp 4500 serta solar dari Rp 2100 menjadi Rp 4300.

Tanggal 15 Desember 2008, pemerintah SBY kembali menurunkan premium dan solar masing-masing menjadi Rp 5000 dan Rp 4700,-.

Presiden RI setelah 1965 yang gemar menaikkan harga minyak lebih dikarenakan seruan IMF dan disinyalir terdapat agen-agen IMF di setiap pemerintahan.

Liberalisasi semua sektor kehidupan ekonomi yang didengungkan IMF, secara bertahap dikerjakan oleh para pemimpin negeri ini.

Mulai dari privatisasi BUMN strategis, kebijakan dalam Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah maupun Keputusan Presiden yang pro liberaliskapitalis, hingga menistakan rakyat kecil dengan menjual bahan bakar untuk kebutuhan hidup dengan harga sulit dijangkau. Kondisi ini sungguh ironis dibanding dengan likuiditas ratusan triliun kepada perusahaan perbankan dan para penunggak pajak atau royalti hingga pencurian kekayaan emas di Freeport selama kurang lebih seperempat abad.

Aneh memang aneh, Indonesia bukan Jepang atau Singapura yang tidak menghasilkan minyak.

Sebagai negara penghasil minyak tetapi masih saja sulit keluar dari persoalan yang melilit. Hingga akhirnya di saat produksi minyak Indonesia terus turun dan hanya bisa mencapai sekitar 840 ribu barel per hari. Kebutuhan minyak di negeri ini juga makin besar, sementara cadangan minyak tersisa 3,6 miliar barel atau diperkirakan hanya 12 tahun lagi.

Indonesia harus mengimpor bensin premium sebanyak 18 juta kiloliter (KL) per tahun untuk mencukupi kebutuhan BBM nasional. Tak hanya premium, Indonesia juga harus mengimpor 5 juta KL solar per tahun untuk mencukupi kebutuhan solar dalam negeri yang mencapai 16 juta KL. Jumlah total impor BBM yang harus dilakukan Indonesia tiap hari mencapai 400.000 barel. Karena itu, jumlah dolar yang dibutuhkan Indonesia untuk mengimpor BBM mencapai US$ 36 juta.

Tapi Indonesia memproduksi sendiri minyaknya sebesar 907 ribu barel/hari. Bahkan mungkin lebih jika tidak diperbudak perusahaan minyak asing yang mengelola 90%.

Sementara kebutuhan BBM subsidi hanya 723 ribu bph (42 juta kilo liter/tahun). Harga minyak dunia naik sampai US$ 200/brl pun sebetulnya biaya produksi minyak di Indonesia tidak akan berubah.

Paling hanya US$ 15/brl. Sampai kapan BBM akan naik terus? (dari berbagai sumber)

11

SOROT KASUS

Edisi Kemerdekaan 2014

Borok APBD Singkawang, Dibongkar 2 Kasus Telah Dilaporkan Satu persatu terungkap borok penggunaan keuangan daerah di Kota Singkawang. Pasca gugatan di Mahkamah Agung (MA) terhadap Perda APBD 2014 Nomor 5 Tahun 2014, Brigade Pemburu Koruptor (Bripkor) membuat laporan ke Polda dan Kejaksaan Tinggi Kalbar.

Laporan tersebut, indikasi penyimpangan proyek swakelola Tahun Anggaran 2014 karena mendahului penetapan dan pengesahan APBD. Laporan tertanggal 14 Agustus 2014 itu ditujukan kepada dua institusi setelah melihat beberapa kasus di Kejati Kalbar yang lambat diproses.

“Kami terus memantau institusi mana yang cepat merespons,” kata M Alqadrie AS, Ketua DPP Bripkor Kalbar kepada Pontianak Times, Kamis (21/8).

Bripkor menjabarkan kesalahan telak 28 items proyek swakelola 2014 dengan total Rp 4,436 Miliar. Ke-28 items itu antara lain pemeliharaan/rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong dengan lokasi tersebar, rehabilitasi jaringan irigasi, pemeliharaan jalan, dan pemeliharaan/ rehabilitasi sungai.

Selain itu, rehabilitasi lampu penerangan jalan umum, taman dan hutan kota, pemasangan sambungan rumah, sambungan rumah murah/SRM, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih, rehabilitasi jaringan pipa distribusi Instalasi Pengolahan Air (IPA).

“Semua items itu mendahului APBD 2014 yang penetapan dan pengesahannya 22 April 2014-23 Mei 2014. Sedangkan pelaksanaan swakelola tersebut mulai Februari/ Maret,” papar Alqadrie.

Menurutnya, hal ini menyalahi Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam aturan ini melarang pekerjaan mendahului

karena perlu ada daftar isian proyek (DIP) untuk mengetahui harga perhitungan standar (HPS).

“Standar mana yang dipakai jika kenyataannya proyek mendahului,” katanya.

Indikasi telak yang menguatkan 28 item tersebut bermasalah adalah tidak adanya surat walikota kepada Ketua DPRD perihal persetujuan prinsip untuk mendahului APBD 2014. Dalam hal ini juga tidak ada surat permohonan walikota persetujuan prinsip pekerjaan mendahului pengesahan APBD 2014 kepada Ketua DPRD Kota Singkawang.

“Selain itu tidak ada tidak ada surat Ketua DPRD Kota Singkawang kepada Walikota Singkawang tentang persetujuan izin prinsip,” ujar Alqadrie.

Dengan kondisi tersebut, Bripkor sangat prihatin karena eksekutif sangat sembarangan mengelola keuangan daerah dengan kebijakan tanpa dasar aturan. Ditambah lagi dengan persoalan APBD 2014 yang status quo dengan dasar Perda APBD 2014 dalam tahap uji materiil di MA. Jika dilaksanakan akan berakibat pidana.

“Proyek swakelola itu juga terdapat dugaan mark up dan dilaksanakan tidak sesuai peruntukan. Kadis Bina Marga SDA dan ESDM Kota Singkawang patut diduga melakukan pelaksanaan proyek dengan menunjuk rekanan atau pihak ketiga secara langsung,” tegas Alqadrie.

Seperti diketahui dalam Perpres 70/2012, pekerjaan swakelola dapat dilaksanakan oleh Penanggungjawab anggaran

dengan ketentuan direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh penanggung jawab anggaran.

Kemudian mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli.

Bisa juga oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola dengan beberapa ketentuan. Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara swakelola adalah pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok seperti bimbingan teknis, workshop dan lain-lain.

Swakelola bisa dalam bentuk pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh penanggungjawab anggaran diantaranya perbaikan pintu irigasi/pintu pengendalian banjir, dan lain-lain, pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/ jasa seperti pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput dan lain-lain.

Atau bisa juga pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar, pekerjaan untuk proyek percontohan dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

Pagar fiktif Laporan Bripkor lainnya adalah pada dana alokasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2013

Pontianak Times mewawancara Ketua DPP Bripkor Kalbar, Alqadrie. foto: jerry

yang anehnya justru digelontorkan untuk uang santunan/kompensasi ganti rugi kepada masyarakat berdalih ganti pagar lokasi pelebaran jalan di Jalan Bambang Ismoyo Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah.

Dari hasil penelusuran lembaga tersebut diketahui Rp 1,5 Miliar tertera dalam penjabaran APBD 2014 Kota Singkawang dan sudah dipakai untuk penggantian pagar milik warga di daerah badan jalan. “Kami sudah mengecek status tanah di lokasi pelebaran jalan itu milik pemerintah,” kata Alqadrie didampingi Heri Haryanto Sekjen DPP Bripkor Kalbar.

Lurah Jawa Kecamatan Singkawang Tengah diakui Bripkor, juga tidak mengetahui ada kompensasi ganti rugi. “Dalam pelaksanaannya Kadis Bina Marga SDA dan ESDM mengubah dalam bentuk proyek pagar yang berarti ditender atau swakelola. Padahal faktanya tidak ada pembangunan pagar,” papar dia.

Menurutnya, sudah jelas-jelas tanah milik pemerintah. Dalam setiap proyek pemerintah pusat di jalan negara itu biasanya sudah dialokasikan untuk pembebasan lahan sehingga tidak perlu ada pembebasan lahan karena milik pemerintah. Sejak awal sudah terlihat ketidakberesan lantaran items anggaran tidak sesuai.

“Masa’ belanja pegawai untuk kompensasi ganti rugi kepada

masyarakat. Parahnya ganti rugi kepada objek yang salah,” terang Heri Haryanto.

Pantauan Pontianak Times, aktivitas pelebaran jalan di jalan yang masuk klasifikasi jalan negara itu dibiayai APBN. Ir Asyir Abubakar MT, Kepala Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM mengatakan dirinya hanya meneruskan kebijakan kepala dinas sebelumnya. “Kendalanya, apabila tidak menyelesaikan pagar warga yang masuk dalam badan jalan itu, maka dana proyek pemerintah pusat tidak dapat cair.

Warga meminta apabila pagar dirusak, maka harus ganti rugi,” ujar Asyir.

Asyir mengakui kebijakan itu memang sedikit menyimpang namun alasannya untuk menyejahterakan rakyat. “Pemkot tidak memberikan langsung uangnya melainkan mengganti pagar yang dipindahkan dari lokasi yang hendak dijadikan pelebaran jalan,” ujar Asyir.

Perkembangan terakhir pelaporan atas kasus ganti pagar ini, pihak Bripkor memberikan apresiasi kepada pihak Polda Kalbar. “Kami sudah ditemui pihak kepolisian dari Polres Singkawang terutama mencocokkan mata anggaran belanja pegawai yang dipakai seolah-olah ganti pagar.

Terimakasih kepada kepolisian yang sudah cepat merespons.

Kami juga akan mengawal proses hukum hingga tuntas,” tambah Alqadrie. (tim)

Daftar pekerjaan swakelola pada APBD 2014 yang terindikasi korupsi. (sumber: bukti laporan Bripkor Kalbar ke Polda dan Kejati)

Modus Penyalahgunaan Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) meyakini, dugaan tindak pidana korupsi dengan modus penyalahgunaan anggaran dan penggelapan uang tahun 2014 semester I adalah perkara terbanyak yang ditangani penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Mabes Polri.

Dari data yang dirilis ICW, pada semester I tahun 2014 modus korupsi paling banyak digunakan koruptor adalah penyalahgunaan anggaran dan penggelapan uang yakni 71 kasus atau 23,05%.

“Penyalahgunaan anggaran dan penggelapan sebanyak 71 kasus atau 23,05%,” tutur Anggota Divisi Investigasi dan Publikasi ICW, Lais Abid dalam konferensi persnya di Jakarta, Minggu (17/8).

Kemudian, modus tindak pidana korupsi dengan modus laporan fiktif pada semester I tahun 2014, ada sebanyak 66 kasus atau 21,42%. Dilanjutkan modus mark up, pemotongan anggaran, proyek fiktif serta gratifikasi.

Sedangkan tahun 2013 lalu, semester I modus dugaan tindak pidana korupsi yang paling banyak adalah penggelapan uang ada sebanyak 104 perkara yang ditangani penegak hukum di seluruh Indonesia. Disusul penyalahgunaan anggaran sebanyak 50 perkara, modus mark up 47 perkara dan laporan fiktif 39 perkara. “Korupsi dengan modus laporan fiktif mengalami peningkatan signifikan sebanyak 27 kasus,” tukasnya.(bisnis.com)

12

Edisi Kemerdekaan 2014

Reputasi Buruk Balotelli Ancam Liverpool LIVERPOOL. Mario Balotelli santer dikabarkan akan segera hijrah dari AC Milan menuju Liverpool. Andai jadi berlabuh ke Anfield, Super Mario disebut akan menjadi perjudian terbesar Brendan Rodgers.

The Reds dan Rossoneri disebutkan sudah sepakat soal nilai transfer Balotelli.

Uang sebesar 16 juta poundsterling merupakan besaran tebusan untuk mendapatkan pemain berusia 24 tahun itu.

Tapi, reputasi buruk Balotelli saat memperkuat Manchester City dari tahun 2010-2013, disebut akan merugikan Liverpool.

Selama dua setengah tahun membela City, Balotelli mengoleksi 23 kartu kuning, empat kartu merah, belum lagi dengan kelakuan kontroversial di luar lapangan, serta perselisihan

dengan Roberto Mancini.

Eks midfielder Liverpool, Graeme Souness, yang mengungkapkan bahwa perek-rutan Balotelli itu akan menjadi perjudian Rodgers.

“Itu merupakan per-taruhan besar yang dilakukan oleh Rodgers. Dan itu merupakan perjudian yang saya pikir tidak perlu dia ambil karena dia mempunyai grup pemain yang solid,” kata Souness di Sky Sports.

“Harmoninya tampak bagus, tapi dia mungkin akan menemukan, seperti setiap manajer Balotelli sebelumnya, bahwa dia akan meluangkan banyak waktu untuk berbicara tentang dia, menghabiskan waktu bersamanya, dan membela dia dari pada seluruh anggota tim.”

“Di saat ini, Balotelli tak tampak menikmati sepakbola. Tim besar bisa bekerja tanpa orang yang selektif kapan mereka akan pergi. Ini merupakan transfer yang beresiko dan saya tak menginginkan dia datang,” imbuhnya.(detik)

Plong Setelah Vidal Pilih Bianconeri Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri akhirnya bisa bernapas lega. Mantan pelatih AC Milan ini akhirnya bisa melihat Arturo Vidal kembali berseragam Bianconeri setelah beberapa kali dikaitkan dengan Manchester United.

“Ini merupakan kali pertama dia (Vidal) bermain sejak kami kembali berlatih. Jadi, saya masih kehilangan sesuatu (dalam hal kebugaran),” kata Allegri pada Mediaset.

Vidal tampil di turnamen pramusim Trofeo TIM 2014, dini hari tadi saat melawan AC Milan. Juve takluk 0-1 dari Rossoneri dalam pertandingan

Massimiliano Allegri

45 menit yang berlangsung di Stadion Città del Tricolore, Reggio Emilia. Ini merupakan kali pertama Vidal tampil di laga pramusim 2014-15. Sebelumnya, pemain

internasional Chile ini harus berjuang melawan masalah lutut.

Pemain 27 tahun ini juga dilaporkan akan segera meninggalkan Juventus Stadium. ”Hal terpenting adalah dia telah kembali,” tegasnya.

Sementara itu, mengenai rumor transfer, Juve dikabarkan masih akan memperkuat skuad sebelum bursa transfer ditutup.

Direktur umum Bianconeri, Giuseppe Marotta menargetkan posisi di bek dan penyerang.

“Kami (staf pelatih) di klub sangat harmonis. Jika ada kesempatan memperkuat skuad, tentu saja kami akan melakukannya,” ucap Allegri.(vivanews)

C M YK

Mourinho Redam Rumor Torres

foto: chelseafc.com

Tak masuknya Fernando Torres dalam skuad Chelsea melawan Leicester, Sabtu 23 Agustus 2014, semakin memanaskan rumor kepergiannya di musim panas ini. Meski begitu, pelatih Jose Mourinho memiliki alasan terkait keputusannya tersebut.

Sejak Mourinho memilih untuk mendatangkan Diego Costa dan Didier Drogba ke Stamford Bridge, peluang Torres untuk tampil semakin sulit. Di laga perdana Premier League kontra Burnley, Torres hanya berada di bangku cadangan.

“Saya ingin memiliki tim (dengan kekuatan) sama, memiliki pemain-pemain di bangku cadangan yang seimbang. Kadang kala saya bisa punya dua pemain di bangku cadangan, pada

kesempatan lain saya tidak bisa,” kata Mourinho di situs resmi klub.

Mourinho menambahkan bahwa dia memang ingin memiliki tiga penyerang dalam timnya, dan salah satunya akan menjadi cadangan bila ada yang cedera atau terkena hukuman. Maka dari itu, Torres akan selalu dipertahankan olehnya. “Saya ingin dia bertahan. Dia akan bermain, menciptakan gol, dan akan bermanfaat bagi kami,” ujar pelatih asal Portugal ini.

Torres yang didatangkan Chelsea dari Liverpool pada Januari 2011 itu, belakangan disebut-sebut akan dibeli oleh AC Milan di musim panas ini. I Rossoneri ingin menjadikan Torres sebagai pengganti Mario Balotelli yang dalam waktu dekat ini akan berkostum Liverpool. (vivanews)