2
HUKUM & KRIMINAL
Kamis • 7 November 2013
Te. Ka. Pe 485 Pengendara Tewas di Jalan Raya PONTIANAK. Menurut data yang disampaikan Dit Lantas Polda Kalbar melalui Kabid Humas AKBP Mukson Munandar, terhitung dari bulan Januari hingga Oktober 2013. Sebanyak Mukson 485 pengendara di Kalimantan Barat tewas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. “Tercatat 485 pengendara di Kalbar yang tewas di jalan akibat kecelakaan, luka berat 905 pengendara, sedangkan yang mengalami luka ringan 143 pengendara, dan kecelakaan yang terjadi di Kalbar sepanjang tahun ini, cukup meningkat,” kata Mukson, kepada PONTIANAK TIMES, Rabu (6/11). Selain mendata jumlah kecelakaan yang terjadi di Kalbar, pihaknya juga mendata kerugian atas kecelakaan yang terjadi sepanjang tahun 2013, di mana terdata kerugian material sekitar 6 miliar lebih yang dialami korban kecelakaan. “Sekitar 6 miliar lebih kerugian material yang dialami korban kecelakaan sepanjang tahun ini, dan tercatat setiap kecelakaan yang terjadi,” ujarnya. Mukson menjelaskan, untuk pelanggaran peraturan lalu lintas sepanjang tahun 2013 terjadi peningkatan yang tinggi, terutama pengendara yang melanggar karena tidak memiliki SIM dan kelengkapan surat lainnya. “Pelanggaran yang terjadi juga sangat tinggi, 19.737 pengendara yang kita lakukan penilangan, sedangkan untuk teguran pelanggaran sekitar 10.181, sementara pelanggaran yang paling banyak dilanggar adalah surat menyurat terutama SIM,” jelas Mukson. Mukson menambahkan, ada beberapa titik lokasi daerah rawan kecelakaan di Kalbar, yakni Jalan Trans Kalimantan, Jalan Khatulistiwa, Jalan Gusti Situt Mahmud, Jalan Sultan Hamid II, dan daerah ini khusus di Kota Pontianak, kemudian menyusul di daerah Kabupaten Pontianak, Singkawang, Sambas, Sintang, Sekadau dan Sanggau. Angka kecelakaan yang begitu tinggi, Mukson menyampaikan penyebab paling dominan yakni human error atau kesalahan manusia sendiri, seperti mengemudi saat mengantuk dan lain sebagainya. Ditambah lagi kondisi jalan dan rambu lalu lintas yang kurang memadai. (Nad)
Buronan Polda Kalbar Menyerahkan Diri
Atong : Saya Mencarikan Kontrakan PONTIANAK. Atong, buronan Polda Kalbar yang diduga mensponsori memasukkan 22 Warga Negara Asing (WNA) asal China dan Taiwan ke Kota Pontianak menyerahkan diri ke Mapolda Kalbar. Menurut Dir Reskrimum Polda Kalbar Kombes Pol Rudi Hartono, Atong sudah menjadi buronan Polda Kalbar sejak dilakukan pemanggilan beberapa bulan lalu, proses penyelidikan dan pencarian terhadap Atong dimulai, 5 November 2013. “Atong sudah menyerahkan diri ke Polda Kalbar kemarin, dan kita sudah melakukan pemeriksaan terhadapnya. Di mana Atong mengatakan bahwa dirinya melarikan diri karena diduga terlibat dalam kasus narkoba,” ungkap Dir Reskrimum Polda Kalbar. Lanjut Rudi, Atong tidak dijadikan tersangka karena bukan orang yang mensponsori atas kedatangan
22 WNA tersebut. Melainkan hanya mencarikan rumah kontrakan untuk 22 WNA. “Atong menyewakan rumah di Gang Sukajaya Jalan Putri Dara Nante seharga 70 Juta. Kedatangan 22 WNA ke Pontianak tidak secara bersamaan, melainkan datang dalam rentang waktu yang berbeda,” jelas Rudi. Sedangkan Cengku yang konon dikabari sebagai adik ipar Atong, sebelumnya sudah mendatangi Mapolda Kalbar. Telah dilakukan pemeriksaan, bahkan Cengku sendiri tidak mengakui bahwa Atong sebagai adik ipar. “Cengku tidak mengakui Atong sebagai adik iparnya, dan ini diketahui usai kita melakukan pemeriksaan terhadap Cengku beberapa waktu yang lalu,” ucap Rudi.
Rudi menyatakan, setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan 22 WNA yang sebelumnya dikatakan tidak memiliki Paspor, namun ternyata memiliki Paspor. “Setelah kita melakukan penyelidikan dan pemeriksaan ternyata, 22 WNA itu memiliki Paspor yang dipegang salah satu temannya. Sedangkan kejahatan yang dilakukan 22 WNA ini adalah kejahatan Dunia Maya semacam Heacker di negara mereka sendiri,” katanya. Saat disinggung prosedur dan mekanisme yang mengetahui adanya 22 WNA yang masuk ke Indonesia harus melapor ke Imigrasi. Rudi mengatakan bahwa 22 WNA itu sudah dilaporkan ke Imigrasi. “Sudah dilaporkan ke Imigrasi atas kedatangan 22 WNA di Pontianak,” ucapnya. (Nad)
PONTIANAK. Operasional Manager Classic Karaoke Resto dan Kafe memberhentikan dua karyawannya karena positif Narkoba. Pemecatan ini, berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan BNN Kota Pontianak. “Setelah mengetahui hasil tes urine yang dilakukan BNNK Kota Pontianak, kedua karyawan kami sebagai Bartender dan Waiters langsung diberhentikan”, ujar Deli Sahruddin, selaku
Operasional Manager, Rabu (6/11). Dijelaskan Sahruddin, pemecatan terhadap dua karyawannya tersebut berdasarkan perjanjian kerja kedua belah pihak. Salah satu isi perjanjiannya karyawan dilarang terlibat Narkoba. “Kini keduanya sudah kami berhentikan sesuai dengan point yang sudah tertera di surat pernyataan. Bahwa, dilarang mengkonsumsi dan mengedarkan narko-
ba di tempat hiburan,” terangnya. Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasionak (BNN) Kota Pontianak AKBP Andy Harun AR mengatakan, hingga setelah pemeriksaan tes urin, Selasa (5/11) kemarin. Pihak manajemen Classik belum ada memberikan laporan terhadap dua karyawannya yang terindikasi menggunakan narkoba. “Kalau informasi pemecatan itu memang disampaikan, namun belum ada putusan dari mereka menyangkut tindak lanjut lain,” katanya. mengenai penanganan terhadap kedua karyawan tersebut, dijelaskan Andy pihaknya selalu siap memberikan bantuan termasuk, merehab keduanya agar jangan sampai mereka kembali bahkan semakin terjerumus lebih jauh menggunakan narkoba di tempat lain. “Belum ada disampaikan ke kami, apakah mau dilakukan pembinaan atau berlanjut pada proses hukum, karena kita meyakini mereka hanya sebagai korban dari oknum yang tidak bertanggung jawab,” terangnya. (Nad)
Positif Narkoba 2 Karyawan Classic Dipecat
Tes urine yang dilakukan BNN Kota Pontianak
Gusnadi - Pontianak Times
dorong perkembangan perlindungan konsumen. OJK adalah lembaga negara yang independen yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011. Fungsinya menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan,
... dari halaman 1 pasar modal, dan jasa pensiun serta asuransi. OJK ini juga sekaligus mengenalkan dan memberikan edukasi tentang seluruh kegiatan dalam sektor yang diawasi oleh jasa keuangan. Tujuan dan sasaran kegiatan ini mengacu kepada Mahasiswa dan masyarakat umum di sekitar Ponti-
anak dan di luar Kota Pontianak. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini agar masyarakat Kota Pontianak baik keluarga, remaja dan anak sekolah khususnya dari Kota Pontianak mengetahui tentang sektor perbankan, pasar modal, asuransi, jasa pensiun dan lembaga reksadana.(*)
Penerbit: PT. Graha Media Sejati. Komisaris: Muhammad Andry Lamfield, Dirut: R. Rido Ibnu Syahrie, Direktur: Liu Sau Min Pemimpin Perusahaan: Liu Sau Min, Pemimpin Umum: Muhammad Andry Lamfield, Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: R. Rido Ibnu Syahrie. Redaktur Pelaksana: Jusrianto. Dewan Redaksi: Dina Prihartini Wardoyo, M. Faisal, Barlian Pasore, Endra Adi, Gusnadi Kota Pontianak: Rosalinda. Kubu Raya: Widi Aryadi. Singkawang: U. Deny F. Bengkayang: Stepanus Sambas: Gindra. Entikong: Agus Mahmudin. Sintang: Eeng Heryadi, Yuli Fitriyani. Melawi: Marbentua Sidauruk, Administrasi Umum/Keuangan : Aklima, Dessy Mella , Iklan/Event Organizer : Iwan Kurniawan Layouter: Tri Wibowo (Koordinator), Juliansyah, Muhammad Sudiat. Penasehat Hukum: Aprin Turnip SH MH. Alamat Kantor: Jalan Danau Sentarum No. BB-2 Pontianak (0561) 572124, Iklan per milimeter kolom: Hitam-putih Rp 6.000, spot colour Rp 10.000, full colour Rp 12.000, iklan baris 9.000 (minimal dua baris, maksimal lima baris). Percetakan: PT. Trio Harapan Jaya (isi diluar tanggung jawab percetakan)
3
PONTIANAK
Kamis • 7 November 2013
KPU Sudah Serahkan SK Pelantikan Walikota PONTIANAK.AnggotaKPU Kota Pontianak, Sujadi mengatakan berkas Surat Keputusan (SK) pengangkatan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak periode 2013-2018, sudah disampaikan ke DPRD Kota Pontianak. “Nanti dalam beberapa hari ke depan DPRD Kota Pontianak, akan melakukan rapat pleno berkenaan dengan penyampaian berkas dari KPU, apakah sudah lengkap atau belum,” kata Sujadi, Rabu (6/11).
Dirinya menuturkan setelah melakukan rapat pleno, selanjutnya DPRD kota Pontianak akan mengajukan ke Gubernur Kalbar mengenai pemberhentian Walikota dan wakil Walikota Pontianak periode 2008-2013, pada tanggal 22 Desember 2013 mendatang. pada saat itu juga Menteri dalam Negeri akan mengangkat walikota terpilih. “Intinya kami sudah menyerahkan persyaratan ad-
ministrasi pengangkatan dan pelantikan walikota dan wakil Walikota periode 2013-2018 kepada DPRD Kota Pontianak,” ujarnya lagi. Sujadi menjelaskan persyaratan yang sudah disampaikan KPU Kota Pontianak sudah memenuhi syarat, dan tidak ada gugatan dari Mahkamah Konstitusi (MK), dan secara keseluruhan sudah lengkap. “Pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desem-
ber, karena pada tanggal 22 Desember jatuh pada hari Minggu. Jadi dipastikan pelantikan akan dilaksanakan pada hari kerja,” pungkasnya. Dirinya menambahkan namun itu semuanya dikembalikan lagi kepada DPRD apakah menyesuaikan tahapan KPU atau diundurkan, karena itu kewenangan DPRD Kota Pontianak. Untuk anggaran pelantikan Walikota dan wakil Walikota Pontianak, ada pada DPRD Kota Pontianak. Karena
sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab DPRD Kota Pontianak. “Kita sudah melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Pontianak, terkait dengan perlengkapan syarat administrasi untuk pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota, yang kemudian akan ditindaklanjuti ke Mendagri lewat Gubernur Kalbar. Jadi diharapkan sebelum tanggal 22 Desember keputusan Mendagri sudah ada,” tambahnya. (lin)
Keberadaan Perpustakaan Penting Jualiana menjelaskan pe- sangat mendukung kegiatan nyelenggaraan perpustakaan belajar siswa. sekolah bukan hanya untuk “Saya berharap sekolah menyimpan bahan-bahan pus- bisa melengkapi referensi buku, taka, diharapkan dapat membantu siswa dan guru menyelesaikan tugas dalam proses belajar mengajar. “Oleh karena itu segala bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan sekolah harus dapat menunjang proses belaPONTIANAK. Barujar mengajar,” jelasnya. baru ini, Kantor Kesatuan Julaina menambahkan Bangsa, Sosial dan Politik bahwa dalam pengadaan ba(Kesbangsospol) Kota Pontihan pustaka hendaknya memanak menggelar sarasehan pertimbangkan kurikulum wawasan kebangsaan dan sekolah, serta selera para pembela negara dalam upaya baca. mempelopori dan mendor“Perpustakaan sekolah ong revitalisasi dan aktualharus menyesuaikan dengan isasi nilai-nilai Pancasila. Hal bacaan bagi para siswa. Agar ini dilakukan sebagai bentuk pelajar bisa lebih sering mempembinaan wawasan kebaca di perpustakaan mengebangsaan dan bela Negara. nai pelajaran,” tambahnya. Kepala Kantor KesSementara itu, Pengamat bangsospol Kota Pontianak, Pendidikan Kota Pontianak, Indra Yuana mengatakan Aswandi mengatakan hal yang sarasehan yang telah digeserupa, bahwa perpustakaan lar tersebut bertujuan unsangat penting terutama untuk tuk meningkatkan rasa namenunjang pelajaran yang ada sionalisme dan kebangsaan di sekolah. Meskipun jumlah melalui nilai-nilai Pancasila referensi buku yang ada di perdemi menjaga persatuan pustakaan terbatas, namun itu dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Untuk menjadikan sumber daya manusia Inmemberikan efek jera, dendonesia yang berwawasan gan harapan mereka tidak akan Pancasila, memiliki jiwa melakukan hal yang salah lagi. nasionalisme dan patrioSutarmidji menambahkan terkait tisme,” ujarnya kepada Pondengan larangan tronton masuk tianak Times, Selasa (5/11). jalan Kota Pontianak tidak bisa diIa menerangkan, mehindarkan lagi, tapi waktunya bisa tode sarasehan yakni meladiatur supaya tidak mengganggu lui presentasi, diskusi dan bagi masyarakat pengguna jalan tanya jawab serta kesimpulainnya. lan oleh moderator. Adapun “Saya rasa tiga bulan ke denarasumber yang diambil pan parkir-parkir liar kendaraan dari akademis STAIN Pontibesar seperti truk dan tronton bisa anak, Kodim 1207 Pontianak kita kurangi. Jadi jalan-jalan yang dan Polresta Pontianak. dibuat Pemkot sudah saatnya un“Saya berharap dari tuk ditegakkan bukan untuk temsarasehan ini upaya warga pat parkir bongkar muat,” pungmasyarakat menghayati kasnya. (lin)
sehingga siswa-siswanya bisa mendapatkan lebih banyak lagi pengetahuan dari buku,” pungkasnya. (lin)
Sarasehan Dorong Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila
Deretan buku yang ada di perpustakaan Kota Pontianak.
PONTIANAK. Kepala SMPN 23 Pontianak, Julaina Sanusi mengatakan keberadaan perpustakaan sekolah turut mendukung kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah. “Perpustakaan sekolah turut menunjang KBM, mengingat banyak literature yang dapat dijadikan referensi dalam belajar,” katanya pada PONTIANAK TIMES, Rabu (6/11). Dirinya menjelaskan sasaran dan tujuan operasional dari
Rosalinda
perpustakaan sekolah adalah untuk memperkaya, mendukung, memberikan kekuatan dan mengupayakan penerapan program pendidikan yang memenuhisetiapkebutuhansiswa. “Terlaksananya peranan perpustakaan di dalam pendidikan amatlah penting, yaitu untuk membantu terselenggaranya pendidikan dengan baik. Di samping itu mendorong dan memungkinkan tiap siswa mengoptimalkan potensi mereka sebagai pelajar,” jelasnya.
Aturan Bukan Pajangan Melainkan Untuk Diterapkan PONTIANAK. Walikota Pontianak, Sutarmidji mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan tegas memberlakukan aturan-aturan yang ada di lingkungan Pemkot, terutama terhadap Perda-perda yang berlaku di Kota Pontianak. “Jadi masyarakat Kota Pontianak harus bisa tertib dan menghormati segala aturan. Karena aturan yang dibuat untuk ketertiban bukan dijadikan pajangan, melainkan untuk diterapkan,” kata Sutarmidji kepada Pontianak Times, Rabu (6/11). Dirinya menuturkan terkait dengan penertiban yang dilaku-
kan pihak Sat Pol PP Kota Pontianak, merupakan langkah yang sangat baik untuk menertibkan bagi pelaku usaha yang tidak menaati peraturan yang ada. Pasalnya selama ini hanya peringatan, tapi setelah peringatan pertama sampai ketiga harus ditindak dan diberikan sanksi sampai usahanya ditutup. “Insya Allah waktu yang tidak lama lagi, ada salah satu usaha yang akan ditutup,” tegasnya. Menurut Sutarmidji sanksi yang diberikan harus tegas, karena ini sudah aturan yang harus ditegaskan. Selama ini hanya peringatan dan peringatan, tapi sekarang harus ada sanksi yang
dan memahami secara utuh tentang butir dari wawasan kebangsaan dan semangat kebangsaan. Serta merevitalisasi kembali nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. Sementara itu, Sekda Kota Pontianak, M Akip menyatakan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan beberapa pendekatan yakni pendekatan educative, praktis dan ketauladanan. “Pendekatan itu dilakukan untuk menggugah kesadaran warga masyarakat melalui proses belajar mengajar. Kegiatan nyata di lapangan dan melalui suri tauladan sehingga dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila,” ujarnya. Ia berharap, kegiatan serupa tidak hanya digelar oleh penyelenggara negara atau pemerintah daerah, namun perlu juga dilakukan oleh organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya. “Terutama lembaga pendidikansehingganilai-nilai Pancasila sebagai warisan leluhur tetap menjadi pedoman hidup warga masyarakat Pontianak khususnya dan bangsa Indonesia umumnya,” imbuh Akip. (lin)
4
SINGKAWANG
Kamis • 7 November 2013
DPRD Pertanyakan Proyek Normalisasi SINGKAWANG. Pekerjaan normalisasi sungai yang ada di Marhaban, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan mengundang tanda tanya besar dari masyarakat sekitar. Pasalnya jika dilihat dari Surat Perintah Kerja (SPK) yang sudah keluar pada awal bulan September kemarin, namun normalisasi tersebut baru sekarang dikerjakan.
Anggota DPRD Kota Singkawang, Reny Asmara Dewi, SH menyebutkan kalau sekarang proyek normalisasi sungai itu sudah dikerjakan. “Alat berat sudah masuk dan kegiatan itu sudah berjalan kira-kira 100 meter,” katanya Rabu (6/11). Menurutnya yang menjadi masalah kalau pengerjaan normalisasi itu dikerjakan tidak sesuai dengan komitmen awal
dengan masyarakat setempat. “Apalagi pada saat survey awal dengan cara pengukuran titik lokasi yang bakal dikerjakan bersama dinas terkait dengan masyarakat setempat, namun ternyata pekerjaan yang sekarang dilakukan ternyata bukan lokasi yang pada saat di survey,” ucapnya. Reny menjelaskan kalau memang lokasi yang dikerjakan
Polres Gelar Lomba Ketertiban Administrasi dan Kearsipan
Lomba Ketertiban Administrasi dan Kearsipan
SINGKAWANG. Sebanyak 21 Satuan Kerja (Satker) Polres dan 5 Polsek se-Kota Singkawang mengikuti lomba ketertiban administrasi dan kearsipan di halaman Polres Singkawang, Rabu (6/11). Kapolres Singkawang, AKBP A. Widihandoko mengatakan, lomba yang digelar itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan ketertiban para staf khususnya pada bidang administrasi dan kearsipan. “Kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayan-
Deny
an Polri kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan surat menyurat. Kemudian yang dinilai dari kegiatan itu, adalah kecepatan dalam menyajikan data, kerapiannya, kerahasiaannya, ketertiban pengarsipan, dan kesigapan tindak lanjut daripada kearsipan surat-surat itu,” kata Kapolres. Widihandoko mencontohkan, ada perintah dari Mabes ataupun Polda yang meminta berkas pada tahun 2010, dari arsip yang diminta itulah yang akan disikapi apakah bagus
atau tidak, itu yang menjadi penilaian. “Baik itu melalui peregistrasiannya, terkirim atau tidak, tersimpan dengan tertib atau tidak dan betul-betul rahasia atau tidak,” ucapnya. Dirinya menjelaskan selama ini dirinya melihat ada beberapa yang sudah bagus, dan ada juga yang masih kurang. Pasalnya setiap perintah dari satuan atas ternyata banyak yang mandek di tengah jalan. “Inilah yang menjadi inisiatif saya untuk melakukan kegiatan lomba ketertiban administrasi dan kearsipan ini,” jelasnya. Nantinya, peserta yang mengikuti kegiatan tersebut akan diberikan penilaian yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan. “Kepada yang tertib akan diberikan hadiah berupa tropy dan hadiah hiburan, begitu juga kepada yang paling jelek, akan mendapatkan hadiah berupa bendera hitam,” ujarnya. Untuk tim penilai, kata Kapolres, terdiri dari Kabag Sumber Daya dan didampingi Bagian Kasi Umum Polres Singkawang. (dny)
Antisipasi Macet, Jalan Kota Singkawang Dilebarkan SINGKAWANG. Walikota Singkawang, H. Awang Ishak mengatakan sebagai kota yang terus berkembang, Kota Singkawang akan terus berbenah dalam berbagai hal. “Termasuk pelebaranpelebaran jalan harus kita lakukan, sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan terjadi di Singkawang,” katanya kepada Pontianak Times, Rabu (6/11). Menurutnya hal tersebut sebagai langkah antisipasi untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Kota Singkawang ke depannya. Karena Pemkot Singkawang berupaya mengambil langkah cepat menghindari kemacetan, agar masyarakat
tidak merasa terganggu. “Jangan nanti tunggu sudah macet baru mau bertindak, jelas itu sudah terlambat. Kita tidak ingin hal ini terjadi, dan saya melihat ini jauh ke depan,” ujar Awang. Dirinya menuturkan seperti pelebaran di Jalan Kalimantan yang tengah dikerjakan sekarang ini, dimana pelebaran Jalan Kalimantan merupakan upaya Pemkot Singkawang untuk menghindari terjadinya kemacetan di Kota Singkawang. “Mengenai anggaran, kita mendapatkan banyak sumber, selain APBD Singkawang, di dalam pembangunan di Kota Singkawang kita juga mengandalkan
danasharingPemerintahProvinsi Kalbar. Dan bapak Gubernur wajib memberikannya untuk Singkawang, karena Singkawang juga merupakan wilayahnya bapak Gubernur,” tuturnya. Dengan banyaknya program pembangunan yang dilakukan di Kota Singkawang, Awang berharap agar semua program yang ada itu hendaknya didukung oleh masyarakat. “Kita berharap masyarakat dapat memberikan dukungan kepada setiap pembangunan yang dilakukan,” harap Awang. (dny)
tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maka pekerjaan itu hasilnya tidak dapat berfungsi dengan baik, kemungkinan airnya akan meluber sehingga berpotensi genangan air. “Menurut informasi yang masuk kepada saya, masyarakat sekitar tidak mau lahannya di keruk, karena awalnya tidak demikian perjanjiannya. Apalagi sebelum mengerjakan pihak kon-
traktor tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat,” jelasnya. Dirinya menambahkan di lokasi pekerjaan itu, juga tidak ada plang nama perusahaan mana yang mengerjakannya. Padahal Walikota Singkawang sudah menegaskan agar setiap proyek ada memasang plang nama sehingga tidak terkesan proyek siluman. (dny)
Bondan Konser di Singkawang SINGKAWANG. Kabar gembira untuk warga di Kota Singkawang, pasalnya Bondan Prakoso dan Superman Is Death (SID) akan menggelar konser di Stadion Kridasana, pada Sabtu (9/11) malam. Konser tersebut diselenggarakan tidak memberlakukan tiket alias gratis. “Ya, konser dua bintang Rock itu nanti, sama sekali tidak memberlakukan tiket kepada penonton,” ujar Arimbi Juniarti, selaku Project Konser, Rabu (6/11). Menurut Arimbi, semua perijinan baik penggunaan lapangan, keramaian dan lain-lain, semuanya sudah mencapai seratus persen. “Jadi hanya tinggal pelaksanaannya saja,” ucapnya. Dirinya menjelaskan rencananya pada hari ini (Rabu, 6/11) akan masuk panggung (rigging), lighting, dan sound sistem di Stadion Kridasana. Sementara untuk Bondan dan SID, lanjutnya, direncanakan akan tiba di Kota Singkawang, pada tanggal 8 November, usai sholat Jumat. “Demi kelancaran Konser, diharapkan warga Kota Singkawang agar sewaktu menonton dilarang me-
masukkan minuman keras (miras) dan membawa senjata tajam (sajam). Baik itu minuman dalam kemasan botol kaca, botol plastik, bendera maupun helm. “Semua itu di larang,” harapnya. Sementara itu, Kapolres Singkawang, AKBP A. Widihandoko, melalui Kasubag Humas, Ipda Gatot Sukoco, membenarkan jika perizinan dari pihak kepolisian mengenai konser tersebut sudah dikeluarkan. “Polres Singkawang sudah mempersiapkan sebanyak 200 personil yang dibantu oleh TNI dan instansi terkait dalam pengamanannya,” ungkapnya. Gatot berpesan kepada penonton dalam menonton konser itu nanti, diharapkan penonton bisa menjadi seorang polisi untuk dirinya sendiri, dengan tidak membawa sajam dan minuman keras. Kemudian, kepada penonton yang membawa kendaraan bermotor, jangan lupa untuk di kunci ganda. “Karena pada moment itu sering dimanfaatkan segelintir orang untuk berbuat kejahatan. Jangan sampai kita memberikan celah/ruang kepada orang yang akan berbuat kejahatan,” pesannya. (dny)
5
SINTANG
Kamis • 7 November 2013
Dewan Marah, Proyek Jalan Belum Dimulai PT. Tirta DAP Dinilai Lambat SINTANG. Berlarut-larutnya proses pengerjaan ruas jalan Sungai Tebelian-Tugu Beji oleh PT Tirta Dhea Adonnincs Pratama, membuat anggota DPRD Kabupaten Sintang, Terry Ibrahim berang. Karena pengerjaannya sudah memasuki pertengahan kontrak, sementara pekerjaan belum dimulai. Menurut legislator Fraksi Kerakyatan itu, perusahaan pemenang ini dapat di black list serta dituntut untuk mengembalikan uang muka yang sudah diterimanya. Karena lambatnya proses pengerjaan yang berimbas menyengsarakan
masyarakat. “Mestinya saat ini masyarakat sudah dapat menikmati jalan mulus pada ruas itu,” ucapnya, Rabu (6/11) siang. Menurut Terry, alasan perusahaan tidak dapat memulai pekerjaan karena persiapan belum matang tidak bisa diterima. Karena perusahaan besar yang memenangkan tender sebesar itu, harus professional. Apalagi jika banyak alasan seperti material, tenaga dan alasan lainnya. “Dalam penawaran itu, ada berbagai persyaratan untuk dapat melakukan penawaran. Di antaranya mengenai du-
kungan alat, dukungan material dan dukungan tenaga. Jika sekarang menjadi kendala dan alasan perusahaan itu, sama dengan pembohongan,” kata Terry. Pekerjaan kecil saja, menurut pria yang duduk di Komisi III DPRD Sintang ini harus didukung dengan persyaratan ISO dan sebagainya. Bagaimana dengan pekerjaan besar seperti ini, tentunya persyaratannya harus lebih. Dan itu tidak ada alasan pembenaran untuk tidak memulai pekerjaan. “Dengan nilai pekerjaan lebih dari Rp 63 Miliar, seharusnya PT Tirta Dhea Adonnincs
Pratama tidak mengeluarkan alasan bermacam-macam. Tentunya perusahaan yang dapat menawar pekerjaan sebesar itu, kebonafitannya sudah teruji,” lanjut Dia. Terry menambahkan jika tidak dimulai juga pekerjaan itu dalam waktu dekat, pemerintah harus segera bertindak, dengan cara mengambil alih pekerjaan. Karena waktu yang tersedia dalam kontrak saja sudah hampir mendekati setengahnya. Selain itu, kemampuan perusahaan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sangat diragukan. “Pemerintah harus segera
Langganan Listrik Padam, PLN Cari-cari Alasan Ini sudah tiga pekan berturut-turut. Kesal lah kita, habis tak bisa apa-apa karena listriknya padam, bahkan sampai jam 15.00 WIB, hanya Sabtu kemarin saja yang padam hanya sampai pukul 12.00 WIB. Kurnia Warga
SINTANG. Sejumlah warga mengeluhkan pemadaman listrik dalam waktu yang cukup lama yang sering terjadi akhir-akhir ini. Pemadaman yang dilakukan dari pagi hingga sore hari ini dinilai mengganggu aktivitas warga. Kurnia (20), warga Tanjung Puri Kecamatan Sintang mengeluh karena selama tiga pekan ini, setiap hari Sabtu listrik selalu pa-
dam dari pukul 08.00 WIB akibatnya ia sudah tak bisa menikmati fasilitas listrik. “Ini sudah tiga pekan berturut-turut. Kesal lah kita, habis tak bisa apa-apa karena listriknya padam, bahkan sampai jam 15.00 WIB, hanya Sabtu kemarin saja yang padam hanya sampai pukul 12.00 WIB,” ujarnya, Rabu (6/11). Kehidupan masyarakat yang sangat tergantung dengan listrik, dirasakan sangat mengganggu bila listrik padam. Apalagi sampai setengah hari. Dirinya berharap PLN serius melayani masyarakat sehingga tak terus menerus ada pemadaman. Hal yang senada juga diungkapkan Nusanrya, warga Sungai Durian ini mengaku kesal dengan adanya pemadaman listrik tersebut. Pasalnya pada hari Sabtu Kantor tempat ia bekerja tetap masuk. Sehingga listrik padam mengganggu pekerjaannya. “Sabtu tak semuanya libur, jadi kita terganggu sekali, Otomatis kita nyalakan genset untuk meng-
gantikan listrik,” katanya. Sementara itu, Manager PLN Rayon Sintang, Gurit Bagaskoro mengungkapkan Pemadaman listrik sampai tiga Sabtu disebabkan karena ada pekerjaan pemasangan alat ukur banding dekat PLTD Menyurai. “Mengapa sampai tiga Sabtu, supaya tidak sampai malam. Artinya dibagi menjadi tiga kali, sebelumnya memang direncanakan dua Sabtu saja, tapi karena ada kendala lapangan dari rekanan pelaksana, sehingga jadi tiga kali padam di Sungai Durian dan sekitarnya,” jelasnya. Selain itu, pada 27 Oktober juga ada kerusakan DC Source di switching Cut Nyak Din. Sedangkan padam yang temporer disebabkan gangguan sesaat terkena pohon. “Permasalahan utama adalah kalau PLN merawat asetnya, hampir seluruhnya diperlukan pemadaman. Sedangkan kalau tak dirawat tentunya menjadi tidak handal,” ungkapnya. (Uli)
bertindak, selain memanggil perusahaan pelaksana juga harus memanggil konsultan pengawasnya. Selain itu, kita nilai wajar jika pemerintah memberikan peringatan dan batas waktu memulainya, jika tidak segera ambil alih pekerjaan itu,” tukasnya. Sebelumnya sempat diberitakan ruas jalan dalam Kota Sintang kondisinya semakin memburuk. Akibatnya, setiap hari ada saja warga yang mengalami kecelakaan akibat jalan yang banyak berlubang. Prihatin dengan kondisi itu beberapa warga melakukan tambal seadanya. (eng)
Pemekaran Kelurahan Terkendala SINTANG. Luas wilayah Kecamatan Sintang sudah terjawab dengan adanya pemekaran. Dengan adanya pemekaran, kini Kecamatan Sintang menjadi 16 kelurahan, diharapkan rentang kendali semakin dekat dan dapat memaksimalkan pelayanan publik. Meski wacana pemekaran sudah lama, namun hingga kini penerapan Perda tentang sepuluh kelurahan baru belum juga terealisasi, padahal sudah memasuki semester empat akhir tahun 2013. Kabar yang beredar, terkendalanya kelurahan ini akibat banyaknya anggaran di poskan keperjalanan dinas. Karenanya anggaran-anggaran lain menjadi minim, dan berdampak juga salah satunya ke pemekaran kelurahan ini. Kepala Bagian Tata Kelola Pemerintahan (Tapem) Setda Sintang, Yasser Arafat menyatakan dirinya tidak mengetahui persisnya kendala itu. Namun demikian bahwa penerapan Perda pemekaran ini, masih menunggu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), untuk menempatkan staff di kelurahan yang baru. “Jika soal ada atau tidak anggaran, saya kurang tahu. Setahu saya, realisasinya 10 desa baru tersebut, masih menunggu hasil dari Baperjakat untuk penempatan personil nantinya,” ujarnya belum lama ini. Menurut Yasser, jika pembahasan di Baperjakat tentang penempatan personil sudah selesai, maka pelantikan pejabat kelurahan dilakukan pada November 2013 ini. Untuk anggaran pemekaran sepuluh kelurahan baru termasuk pelantikan lurah sudah dianggarkan dalam APBD 2013. “Sebenarnya hanya tinggal pelantikan lurahnya saja. Masing-masing kelurahan sudah dianggarkan di APBD 2013. Sarana dan prasarana bisa menyusul. Tahap pertama, kalau belum punya kantor, bisa menyewa rumah atau ruko masyarakat setempat,” jelasnya. Hasil pemekaran menjadikan kelurahan di Sintang bertambah menjadi 16 kelurahan, enam adalah kelurahan lama dan sepuluh merupakan kelurahan baru. Yasser mengungkapkan pelantikan sepuluh lurah baru nantinya juga bersama dengan pelantikan dua lurah di kelurahan yang lama. “Saat ini ada dua kelurahan yang tak ada lurahnya. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu karena lurahnya pindah tugas menjadi Sekretaris Camat (Sekcam) dan Kapuas Kiri Hilir, lurahnya pensiun,” pungkasnya. (eng)
6
POLITICA
Kamis • 7 November 2013
DPT Pemilu 2014 Jangan Dipolitisasikan PONTIANAK. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat dengan tetap memasukkan 10,4 juta pemilih bermasalah ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menuai pro dan kontra dari elite Politik. Namun, menurut pengamat Politik Untan Pontianak, Jumadi, S.sos penetapan DPT tersebut sebaiknya tidak dipolitisasikan dan lebih baik membantu KPU dalam menyelesaikan pekerjaannya. “Kita meminta kepada seluruh pemangku kepentingan di tanah air ini tidak berlebihan mempolitisasi DPT 2014. Beri
waktu KPU untuk bekerja sesuai agenda sehingga KPU bisa menetapkan langkah-langkah yang diambil dengan mempertimbangkan waktu dalam penyelenggaraan pemilu 2014,” ungkap Jumadi S.sos, pengamat politik dari Fisipol Untan, kepada PONTIANAK TIMES, Rabu (6/11). Dia menjelaskan, semua pihak perlu mendukung penuh KPU dalam mewujudkan langkah-langkah yang tepat demi suksesnya pemilu 2014. KPU bersama Bawaslu dan Kemendagri mempercepat perbaikan 10,4 juta pemilih tanpa
Nomor Induk Kependudukan (NIK), kemudian KPU bekerja sama dengan KPU daerah serta pemerintah daerah melakukan pengecekan ulang terhadap data pemilih serta mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan jika terjadi kesalahan maupun perubahan data pemilih. “Terakhir adalah KPU meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu, partai politik, media massa dan kelompok masyarakat guna meningkatkan pengawasan terhadap perbaikan 10,4 Juta pemilih yang bermasalah dengan NIK,”
terang Jumadi. Menurutnya, hal tersebut harus cepat dikerjakan jangan sampai hak konstitusional rakyat hilang di pemilu 2014 nanti. Hal yang paling mendasar berkaitan dengan DPT bermasalah ini adalah dokumen kependudukan seperti; NIK, pemilih ganda, pemilih pindah, dan pemilih meninggal. “NIK merupakan sarat wajib pemilu 2014 sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2012, sehingga NIK mutlak diperlukan oleh masyarakat yang ingin menyalurkan suar-
anya dalam pemilu yang tinggal beberapa bulan lagi ini,” lanjutnya. Dia berharap, agar DPT tersebut bisa dikerjakan dengan maksimal mengingat waktu yang semakin sedikit ini. Tentu saja hal ini akan berpengaruh kepada surat suara yang akan dicetak serta barang-barang lain yang harus dipesan untuk menyelenggarakan pemilu di setiap TPS. Dengan mundurnya pengumuman DPT resmi ini oleh KPU, membuat logistik pemilu juga mengalami penundaan pengerjaannya. (ian)
Capres 2014, Demokrat Bisa Jadi Penonton PONTIANAK. Hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, Partai Demokrat dalam
Sumpono A.W
mengusung Calon Presiden (Capres) mendatang harus berkoalisi dengan partai lain. Pasalnya, perolehan suara Par-
tai berlambang Mercy ini diperkirakan tidak mencapai angka 15 persen. Hal ini memberikan tanda bahwa Demokrat harus lebih mengintensifkan lagi komunikasi politiknya dengan Parpol lain dalam menggalang suara. “Hal ini tentu saja sangat memberatkan Partai yang dibentuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, sebab tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai ini sudah sangat jauh sekali. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota dan petinggi Demokrat membuat masyarakat enggan untuk memilih kembali partai ini,” ungkap Sumpono A.W SH, pemerhati politik dari Universitas Tanjungpura Pontianak, kepada PONTIANAK TIMES, Rabu (6/11). Menurutnya, aturan Presidential Threshold yang sama dengan pemilu 2009 yakni meraih 25 persen atau meraih
suara 20 persen kursi di parlemen maka pola Pilpres 2014 berpotensial sama dengan pola Pilpres 2009. Jumlah pasangan yang akan maju menjadi Capres dan Cawapres hanya tiga pasangan. “Dua tiket sudah pasti dipegang Partai Golkar dan PDI-P yang elektabilitasnya di atas 15 persen, sehingga berhak mengajukan Capresnya sendiri. Dengan catatan tidak terjadi perubahan politik yang menyebabkan turunnya dukungan terhadap kedua partai tersebut nantinya,” ungkap Sumpono lagi. Hal ini ditanggapi berbeda, caleg dari Partai Demokrat Hardiansyah ketika ditemui di ruang kerjanya. Menurutnya, hasil penelitian LSI ini tidak bisa dijadikan patokan dalam melihat peluang Capres yang akan diusung partai Demokrat. Sebab data yang diperoleh belum tentu valid di lapangan. “Kita di sini masih terus berkoordinasi dan memperkuat kantong-kantong suara kita agar bisa memenangkan pemilu 2014 nanti. Saya kira
Saat Akan Disahkan, Baru Partai Protes Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluhkan sikap partai-partai politik terkait penetapan daftar pemilih tetap (DPT). KPU mengeluh karena saat data-data itu diproses di daerah, partai seperti tidak memberi masukan. Koreksi baru disampaikan saat-saat terakhir. “Bagi partai politik, kalau memberikan masukan jangan di ujungnya saja,” kata anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, di Jakarta, Rabu (6/11). Hadar mengatakan bahwa
KPU tidak bisa berbuat banyak jika koreksi baru diberikan pada hari penetapan. Jadi terpaksa penetapan DPT ditunda. “Jadi proses kerja itu haruslah lebih dahulu memberi masukan. Undang-undang kita mengatur seperti itu,” ujarnya. Hadar melanjutkan ruang untuk memberikan masukan sudah diberikan secara luas kepada partai politik. Seharusnya partaipartai itu memberikan koreksi sebelum penetapan atau paling minimal penetapan di kabu-
paten/kota. “Tetapi yang terjadi tidak demikian. Di ujung baru diprotes. Kalau mekanisme itu kita pegang terus, kita tidak akan pernah selesai. Tolong dipahami itu,” tuturnya. Seperti diketahui, KPU sudah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2014, Senin 4 November 2013 yang lalu. Setelah melakukan penyisiran, KPU akhirnya membersihkan 3 juta dari sebelumnya 10,4 juta data yang belum lengkap secara admintrasi. (vivanews)
Demokrat masih mampu untuk memenuhi 15 persen lebih suara sehingga bisa mengajukan Capres sendiri,” pungkasnya. Dinamika politik yang terus berkembang, membuat hasil survey yang dilakukan beberapa pihak tidak menjamin
keabsahannya. Tetapi kita berterima kasih dengan hasil suvey tersebut, sebab kita bisa melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kita di pemerintahan sehingga bisa memperbaiki lagi kinerja kita untuk masa yang akan datang. (ian)
Jurnalisme Warga
Mengukur Keberanian Indonesia Terkuaknya kasus penyadapan Amerika dan Australia terhadap pemimpin Dunia beberapa waktu lalu, menimbulkan ketegangan diplomatik antara negara sekutu. Tidak tanggung-tanggung negara seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan beberapa negara lain menjadi sasaran spionase badan intelligent Amerika National Security Agency (NSA). Hal ini memancing amarah para pemimpin Dunia dan meminta penjelasan kepada Negara Adidaya tersebut. Australia yang terbukti melakukan hal yang sama terhadap negara-negara di Asia Tenggara, juga tidak luput mendapat kecaman dari pemimpian Asosiation Of South East Asian Nation (ASEAN) seperti Malaysia dengan tegas meminta penjelasan terhadap penyadapan yang dilakukan oleh Amerika dan Australia, serta berani mengecam tindakan Australia. Lain lagi dengan Indonesia, ketika semua negaranegara yang terbukti di mata-
matai Amerika dan Australia mengecam dan mengancam akan melakukan tindakan diplomatik, Indonesia justru melemah dan berharap melalui duta besarnya agar Amerika dan Australia tidak melakukan spionase lagi. Hal yang tentu menggelikan, ternyata Indonesia adalah negara yang tidak tegas mengecam spionase yang sudah meresahkan dunia tersebut. Indonesia terlalu bergantung dengan hubu gan diplomatic dengan kedua negara tersebut. Tidak seperti pemimpin terdahulu, di mana pemimpin kita dengan tegas menyatakan bahwa kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa berdiri sendiri dan jangan terlalu berharap dengan negara lain. Sepertinya budaya tergantung, dan mental pemimpin yang tidak tegas, membuat Indonesia menjadi bahan tertawaan bagi negara ASEAN lainnya. Penulis : Akbar, warga Jalan Gst. St. Mahmud
Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini, reportase dan hasil klarifikasi yang dilakukan warga. Dilengkapi data identitas sah. Redaksi berhak mengedit setiap naskah yang masuk agar memenuhi kaidah jurnalistik
7
PRO KALBAR
Kamis • 7 November 2013
Pemprov Janjikan Helicopter Untuk Basarnas PONTIANAK. Pemerintah Provinsi Kalbar berencana akan membeli Helicopter beserta awaknya. Pengadaan ini dimaksudkan untuk membantu Badan SAR Kalbar dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memberikan bantuan di daerah bencana alam yang sulit terjangkau dengan transportasi darat. “Atas nama Pemerintah Provinsi Kalbar, kami menyambut baik rakor yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan koordinasi dan kemampuan sebagai anggota Sar apabila terjadi bencana,” ucap Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Lensus Kadri saat mem-
berikan sambutan rakor di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Rabu (6/11). Menurutnya, pengadaan Helicopter lengkap beserta awak bertujuan untuk mempermudah proses evakuasi yang dilakukan Basarnas sewaktu-waktu jika terjadi bencana di Kalimantan Barat. “Karena Kalbar wilayahnya cukup luas dengan Karakteristik dan geografis yang masih sulit terjangkau untuk proses evakuasi, maka dipandang perlu pengadaan, ke depan akan direncanakan pengadaan helicopter dan pilot untuk dipergunakan operasional SAR Kalbar,” katanya.
Tidak hanya rencana memfasilitasi helicopter dan awak untuk Basarnas Kalbar. Pemrov juga akan membentuk SAR Kabupaten dan Kota. “Masyarakatsangatbergantung pada pemerintah manakala terjadinya bencana, menyikapinya pemerintah telah membentuk Basarnas daerah, sigap, tanggap, profesional baik saat kejadian dan setelah kejadian,” lanjut dia. Walau Kalimantan Barat tidak seperti daerah lain, setidaknya peran pemerintah terang Lensus, sangat mendukung keberadaan SAR, karena hal ini menyangkut hajat masyarakat Kalimantan Barat
pada umumnya. “Kita menyadari meskipun teknologi semakin berkembang dengan pesat, namun sering terjadi musibah, baik kesalahan manusia atau human error serta karena faktor alam,” ucapnya. Dirinya menjelaskan, untuk Kalimantan Barat memang minim permasalahan bencana seperti gunung merapi dan lain sebagainya. “Kalbar lebih dominan masalah banjir, kemarau termasuk juga kebakaran, penerbangan dan pelayaran,” jelasnya. Sementara itu, Direktur Bina Tenaga dan Potensi kemasyarakatan Basarnas pusat Maskal Pertama Sutadi Bam-
bang Suryadi mengatakan, Basarnas pusat terus mencarikan solusi baik personel serta sarana dan prasarana Basarnas Kalbar. “Penanganan penanggulangan bencana terus berupaya membentuk forum di daerah dalam melaksanakan penyelamatan manusia saat terjadinya bencana,” katanya. Menurutnya, seluruh anggota yang tergabung di Basarnas diperlukan skala prioritas untuk menangani bencana terlebih lagi dalam penyelamatan jiwa manusia saat bencana terjadi. “Personel harus terampil dan sigap dalam menangani bencana agar dapat bekerja optimal,” ucapnya. (nad)
Pengangguran, KKR dan Kota Pontianak Tertinggi PONTIANAK. Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Duaksa Aritonang mengatakan Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak merupakan dua wilayah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi pada Agustus 2013. “TPT Kalimantan Barat pada Agustus 2013 sebesar 4,03 persen atau jumlah penganggur 86.300 orang. Jumlah ini sedikit terjadi kenaikan jika dibandingkan Agustus 2012 sebesar 3,48 persen.” ung-
kapnya kepada wartawan, Rabu (6/11/). Menurutnya, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2013, diperoleh gambaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kalbar sebesar 69,75 persen dengan Angkatan Kerja sebanyak 2,14 Juta orang. Angka ini lebih kecil atau turun 2,02 point dibanding Agustus 2012 sebesar 71,77 persen. Jika dilihat per Kabupaten, maka TPAK tertinggi terdapat di Kabupaten Sintang (77,58 persen) dan Seka-
dau (76,92 persen), sedangkan terendah di Kota Pontianak (61,13 persen). “Jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja, didominasi sektor pertanian (57,57 persen), diikuti sektor jasa dan sektor manufacture masing-masing sebesar 29,45 persen dan 12,98 persen, sementara sektor industri pengolahan hanya sebesar 4,17 persen,” ujar Duaksa. Sedangkan jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, persentase penyerapan tenaga kerja di sektor
Swasembada Pangan Indonesia
Kalbar Siapkan Lahan 60-80 Ribu Hektar PONTIANAK. Mengejar BUMN Sang Hyang Sri di Kabupatswasembada panen Ketapang. “Kalau gan di Indonesia. pola itu berhasil, Provinsi Kalbar bukan saja swasemdiminta Pemerinbada pangan untuk tah Pusat untuk Kalbar tetapi juga menambah luasan bisa mensuport ketarea tanam khusus ahanan pangan napangan. Realisasi sional. Artinya ada awal, dua daerah yang kita ekspor,” yang sudah siap ujarnya. Kabupaten Kayong Chrisntiandy dan Kabupaten mengingatkan, ada Christiandy Sanjaya Ketapang. komoditas yang “Beberapa waktu lalu kita masih defisit. Salah satunya kejuga ada rapat dengan Presiden delai. “Di Kalbar tanah kita belum membahas masalah pangan. Ter- cocok. Makanya diharapkan, ada masuk Mendagri, Kalbar dan Ka- upaya penyentuhan teknologi sulteng ditugaskan untuk menam- paya kedelai bisa dikembangkan bah luasan untuk khusus tanaman di Kalbar. Secara nasional kedelai pangan. Kita di jatah sekitar 60-80 itu defisit, jadi harus impor,” kata ribu hektar,” kata Wakil Gubernur Wagub. Kalbar, Drs. Christiandy Sanjaya, SE Badan Pusat Statistik Provinsi MM, Rabu (06/11/13). Kalbar mencatat produksi padi Menurutnya, Kabupaten berdasarkan angka ramalan II Kayong Utara dan Ketapang su- (Aram II) tahun 2013 naik sebesar dah menyatakan kesiapannya. 16,50 persen dari produksi padi Termasuk Menteri BUMN, Dahlan tahun 2012 sebesar 1,30 juta ton Iskan sudah merintis bersama GKG (Gabah Kering Giling) men-
jadi 1,51 juta ton GKG. “Peningkatan produksi padi diperkirakan karena peningkatan luas panen sebesar 11,96 persen, dari 427.798 hektare menjadi 478.943 hektare,” kata Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Kalbar Edi Rahman Asmara. Ia menjelaskan, produksi padi dari sawah merupakan yang terbesar yakni sebesar 84,21 persen, sisanya dari padi ladang sebesar 15,79 persen. “Dari perhitungan Aram II tahun 2013, kontribusi produksi padi sawah akan meningkat lagi menjadi 88,67 persen, sisanya 11,33 persen dari padi ladang,” ungkap Edi. Data BPS Kalbar mencatat, berdasarkan Aram II tahun 2013 produksi padi tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1,99 juta ton GKG atau 40,86 persen, disusul Kalbar 1,51 juta ton GKG atau 31,09 persen, Kalimantan Tengah 793.576 ton GKG atau 16,29 persen, dan Kalimantan Timur sebanyak 573.382 ton GKG atau 11,77 persen. (dna)
pertanian tertinggi adalah Kabupaten Sekadau (80,96) dan Kabupaten Sanggau (77,54 persen). Sementara terendah Kota Pontianak (5,37 persen). Menurutnya, Sakernas Agustus 2013 juga menunjukkan persentase pekerja formal di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 34,01 persen. Sedangkan pekerja informal sebesar 65,99 persen, sementara keadaan Agustus 2012
persentase pekerja formal sebesar 32,48 persen. “Begitu pula jika dilihat dari jumlah pekerja dengan status pekerjaan sebagai buruh/ karyawan/pegawai sebesar 644 ribu orang (31,38 persen), pekerja tak dibayar/keluarga sebanyak 335 ribu orang (16,34 persen), dan berusaha sendiri 335 ribu orang atau 16,34 persen,” pungkasnya. (dna)
Adira Finance Bayar Gugatan Rp 2,5 Miliar SINGKAWANG. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang mengabulkan gugatan yang dilayangkan H Suteyen kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Singkawang sebagai tergugat. Dengan kekalahan tersebut, PT Adira diharuskan membayar ganti rugi kepada H Suteyen senilai Rp 2,5 miliar. “Gugatan ini akibat dari PT. Adira tidak menghapus blacklist checking pada catatan Bank Indonesia (BI). Sehingga penggugat merasa dirugikan dan membuat laporan ke BPSK hingga dinyatakan menang,” kata Hakim anggota, M. Sumarno,SH,I, Rabu (6/11). Dirinya menuturkan setelah sidang BPSK, tergugat mengajukan keberatan melalui kuasa hukumnya Sutadi, SH dan Arry Sakurianto, SHdan kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Sambas. Namun dalam sidang di Pengadilan Negeri Sambas,
PT Adira Finance juga kalah. “PT Adira Dinamika Multi Finance kembali tersungkur, karena keberatannya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 9 September 2013 lalu. PT Adira tidak mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA), sehingga keputusan Pengadilan Negeri Sambas menjadi putusan yang inkrah,” tuturnya. Dengan demikian pupuslah sudah perjalanan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Singkawang. Dengan kekalahannya ini, terpaksa mereka harus membayar ganti rugi senilai Rp 2,5 Miliar kepada H. Suteyen sebagai konsumen yang menggugat. Terkait ini, Sumarno mengajak kepada seluruh konsumen yang merasa haknya terabaikan untuk tidak segansegan melaporkan kepada BPSK. “Karena kita akan menjadi penengah antara kedua belah pihak yang bersengketa,” tambahnya. (dny)
8
KUBU RAYA
Kamis • 7 November 2013
Kubu Raya Masih Perlu Guru KUBU RAYA. Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (SPNS) pegawai honor angkatan kerja tahun 2004 telah dilaksanakan hari minggu belum lama ini. Dri ujian tersebut, posisi terbesar pada ujian tersebut ialah posisi tenaga pendidik yang saat ini Kubu Raya masih membutuhkan pahlawan tanpa tanda jasa. Peserta ujian yang terdaftar sebanyak 489 orang peserta itu terbagi menjadi 3 bagian
di antaranya tenaga kesehatan sebanyak 9 orang dan tenaga teknis sebanyak 137 orang dan posisi yang terbanyak jumlah peserta yang mengikut ujian CPNS tersebut ialah tenaga pendidik yaitu guru sebanyak 353 orang. Salah satu peserta yang mengikuti ujian CPNS tersebut, Fitri menjelaskan, dirinya yang terdaftar sebagai guru honorer tersebut sudah mendedikasikan dirinya selama kurang leb-
ih 9 tahun sebagai guru yang berstatus upah. “Akhirnya setelah sekian lama bekerja sebagai honorer, saya berkesempatan mengikuti ujian CPNS yang digelar Pemkab Kubu Raya untuk mengikuti ujian pada penerimaan guru,” jelasnya kepada Pontianak times. Dia mengatakan hasil dari menjadi guru honorer tersebut tidaklah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan
sehari-harinya. Namun dengan keikhlasan hatinya untuk mendidik anak-anak di Kubu Raya, dirinya tetap bertahap menjadi seorang pendidik. “Sebenarnya kalau bicara tentang upah yang diberikan dengan status honor belumlah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, mudah-mudahan saja ujian CPNS yang kemarin berlangsung dapat membawa angin segar untuk tenaga pendidik honorer di Kubu Raya,”
harapnya. Dirinya menambahkan dengan keterbatasan jumlah guru di Kubu Raya memang tidak dipungkiri masih banyak sekolah-sekolah yang belum mempunyai tenaga guru yang mencukupi. “Semoga saja Pemkab Kubu Raya dapat menambah posisi tenaga pengajar Kubu Raya agar dapat tercover yang selama ini belum memenuhi,” harap Fitri. (fai)
Birokrasi Pembayaran PBB di Kubu Raya Dinilai Rumit KUBU RAYA. Masyarakat Kabupaten Kubu Raya mengeluhkan birokrasi untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di nilai berbelit-belit. Adi warga Sungai Raya mengeluhkan ketika dirinya ditugaskan oleh kantor tempatnya bekerja untuk membayar Pajak Bumi Bangunan kantornya di DPPKAD Kubu Raya prosedurnya sangat rumit. “Saya diminta oleh pegawai DPPKAD untuk melampirkan salinan pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2004, 2008, 2009,2011, 2012,” jelasnya kepada Pontianak times, Rabu (6/11).
Adi menuturkan ketika SPPT yang diminta dilampirkan seperti tahun 2004 yang terbilang sudah sangat lama dan diketahui Kubu Raya juga belum terbentuk sangat sulit untuk menyimpan secarik kertas bukti pembayaran tersebut. “Logikanya saja kalau sudah membayar tahun 2012 dan punya salinan SPPTnya, berartikan tahun-tahun sebelumnya sudah membayar pajak tersebut. Karena setahu saya jika ada tunggakan pajak PBB ini tidak bisa bayar di tahun terakhir saja, wajib juga untuk membayar tahun sebelumnya kenapa masih meminta SPPT yang lalu-lalu,” tuturnya. Adi mengatakan ketika dirinya tidak bisa menunjukkan salah satu SPPT yang diminta oleh pegawai DPPKAD, salah satu
BPPKAD Melawi Pesimis PAD Capai Target MELAWI. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Melawi, Ramdha Suhaimi mengatakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Melawi Rp 24 miliar pada tahun 2013 ini. Namun hingga Novemver 2013, PAD yang di terima baru rp 11 miliar. “Tiga pekan yang lalu pendapatan kita sudah mencapai Rp 11 miliar lebih, untuk mencapai target sampai akhir tahun memang agak berat. Perkiraan saya dikisaran Rp 14 miliar lebih saja sampai akhir tahun nanti,” ucapnya pesimis, Rabu (6/11). Dirinya menuturkan meskipun pada tahun ini belum mencapai target, namun progress setiap tahunnya, PAD Kabupaten Melawi selalu mengalami peningkatan . Terlebih jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai
pegawai bagian pembayaran PBB menyuruhnya menanyakan ke Direktorat Jenderal Pajak Kota Pontianak. Namun ketika dirinya ke Direktorat Jenderal Pajak Kota Pontianak, dirinya disuruh kembali lagi ke DPPKAD Kubu Raya, karena mereka mengklaim seluruh berkas telah dilimpahkan ke DPPKAD Kubu Raya. “Jika birokrasinya sulit seperti sekarang ini, bagaimana masyarakat bisa taat terhadap wajib pajak sedangkan proses pembayarannya saja sulit untuk diproses,” terang Adi. Sementara itu ketika dikonfirmasi di tempat yang terpisah, Kepala Bagian Pendapatan DPPKAD Kabupaten Kubu Raya, Fladona Rizola menjelaskan saat ini Kabupaten Kubu Raya baru melayani
pembayaran PBB pada Januari 2013. Dan kita mengacu atas keputusan Kementerian Keuangan RI yang baru memberikan wewenang Kubu Raya untuk mengelola pelayanan pembayaran pajak. “Memang untuk penyerahan database yang dilimpahkan oleh KPP Pratama kepada DPPKAD Kubu Raya pada bulan November 2012 lalu dengan berbentuk data berupa surat. Dan hal itu mengharuskan pihaknya untuk memasukkan seluruh data-data PBB masyarakat Kubu Raya dengan cara manual atau satu persatu, hal tersebut dipastikan memakan waktu yang cukup lama karena mengingat jumlah masyarakat Kubu Raya juga sangat banyak,” ungkapnya.
Dan ketika disinggung mengenai penilaian masyarakat terhadap birokrasi pembayaran PBB yang berbelit-belit, Fladona menerangkan DPPKAD Kubu Raya berpatok kepada database yang diberikan oleh KPP Pratama. “Jika masyarakat yang diharuskan untuk melampirkan SPPT pada tahun-tahun yang ditentukan, hal itu karena kami berupaya untuk melengkapi data-data yang tidak ada diberikan oleh KPP Pratama. Agar semua data masyarakat Kubu Raya yang belum dimasukkan dapat terlengkapi dan tujuan kita saat ini adalah terus meningkatkan pelayanan dan memudahkan proses pembayaran wajib pajak,” jelas Fladona. (fai)
MELAWI
Rp 11 miliar. “Penyumbang terbesar PAD terdapat pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan dari retribusi- retribusi, termasuk dari galian C. Potensi tersebut akan terus kita tingkatkan setiap tahunnya, agar capaian PAD kita bisa maksimal ke depannya,” paparnya. Ramdha menjelaskan untuk mendongkrak PAD tersebut, pihaknya juga melakukan berbagai upaya, di antaranya berkoordinasi dan selalu mengevaluasi target dengan instansi- instansi terkait. Agar apa yang diharapkan bisa tercapai, sehingga PAD Melawi dapat mengalami peningkatan. “Ya tidak mampu per triwulan, mungkin persemester akan kita lakukan evaluasi target capaian tersebut. Kita akan cari solusinya bagaimana agar PAD Melawi ini bisa terus mengalami peningkatan,” jelasnya. (mbn)
Truk Sawit Tanpa Jaring Resahkan Warga
MELAWI. Truk pengangkut Tandan Buah Segar (TBS) yang sarat muatan membuat warga resah, terutama bagi pengguna jalan yang melintas di Jalan Provinsi Sintang- Nanga Pinoh menuju Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) di Desa Batu Buil, kecamatan Belimbing. “Masalahnya, muatan TBS itu tanpa menggunakan jaring pengaman. Sehingga dikhawatirkan jika masyarakat yang berada dekat dengan truk tersebut terkena tumpahkan buah sawit yang diangkut ,” kata Mujiyati, salah seorang ibu rumah tangga, Rabu (6/11). Dirinya menuturkan keresahan warga sebenarnya sudah tingkat mengkhawatirkan. Pasalnya, truk sarat muatan TBS menuju PMKS itu banyak yang tidak menggunakan jaring pengaman itu
kerap melintasi jalan rusak. “Sehingga, truk bergoyang dan muatan yang membubung tinggi terancam jatuh menimpa pengendara. Akibatnya, para pengendara merasa takut. Terutama pengguna sepeda motor yang kebetulan berpapasan di jalan atau berdekatan dengan truk,” tuturnya. Hal senada di ungkapkan Frans Wesly, dirinya mengaku jika merasa takut dan was-was ketika berpapasan dengan truk pengangkut sawit tersebut. Terlebih ketika berada di jalan yang berlubang dan dikhawatirkan membahayakan pengendara lainnya. “Kalau roda truk masuk jalan rusak yang berlubang, truknya seperti berayun ke kiri dan ke kanan, sedangkan sawit yang di angkut tidak memasang jaring. Itukan mengancam keselamatan
warga dan wajar warga merasa resah. Bagaimana kalau sawit tiba-tiba jatuh,” ucap Frans. Untuk itu, Frans meminta kepada pihak perusahaan sawit yang menggunakan jalan provinsi Sintang- Nanga Pinoh sebagai lintasan truck untuk mengangkut TBS ke PMKS Batu Buil, agar tidak membiarkan hal itu terjadi. Karena hal tersebut melanggar Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). “Selain mengancam keselamatan warga yang melintas, keberadaan truk sawit sarat muatan itu berpotensi merusak badan jalan. Bahkan, saat musim kemarau, truk yang melintas mengundang debu dan sangat mengganggu ketenteraman warga,” pungkasnya. (mbn)
9
SAMBAS
Kamis • 7 November 2013
234 Jemaah Sambas Selamat Sampai Kampung Halaman SELAKAU. Kedatangan 234 Jemaah Haji asal Kabupaten Sambas dari tanah suci Mekah disambut hangat Bupati Sambas, Dr. Hj. Juliarti Juhardi Alwi di Mesjid Amanabillah Selakau Rabu (06/11). Turut hadir dalam penyambutan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H. Mas’ud Sulaiman, Assisten II Setda Sambas Chifni B, S.Sos serta sejumlah Camat. Kedatangan jemaah disambut haru dan sukacita sanak keluarga, ketika tiba di Masjid Amanabillah Selakau. Kedatangan jemaah juga diiringi grup musik Tanjidor yang merupakan budaya dari masyarakat Melayu Sambas. Dalam sambutannya, Bupati Juliarti mengucapkan selamat datang kembali ke Sambas kepada para Jemaah dalam
keadaan sehat. “Alhamdullilah jemaah kita kembali selamat ke Kabupaten Sambas, dengan jumlah yang sama ketika berangkat. Kita bersyukur kepada Allah SWT karena selama dalam pelaksanaan ibadah haji jemaah kita tidak mendapat hambatan selama pelaksanaan ibadah Rukun Islam kelima ini di tanah suci”, ujarnya. Kepada para jemaah haji, Bupati mengimbau agar selalu mempererat tali silaturahmi dalam meningkatkan ukhuwah Islamiyah serta menjaga sikap maupun tingkah laku sebagai haji dan hajah Mabrur dan Mabrurah. Jemaah asal Kabupaten Sambas ketika berangkat berjumlah 234 jemaah dan ketika kembali ke Kabupaten Sambas, masih dengan jumlah yang
sama. Selama di tanah suci juga tidak terdengar ada keluhan dari para jemaah yang serius. Demikian juga kepada panitia dan tim kesehatan ibadah haji. “Terima kasih, karena telah memberikan pelayanan kepada seluruh jemaah dari keberangkatan, di tanah suci Mekah hingga pulang dengan selamat,” ucap Bupati. Juliarti berpesan kepada jemaah haji apabila merasa kurang sehat agar segera memeriksakan diri ke Puskesmas terdekat karena tim medis dari Dinas Kesehatan siap membantu dan melayani. “Tetap jaga kesehatan dengan memeriksakan ke puskesmas terdekat jika merasa kurang sehat,” ucapnya. Kedatangan jemaah asal Sambas diangkut dengan menggunakan Bus Damri dari Pontianak. Penyambutan sen-
Kedatangan jamaah asal Kabupaten Sambas.
gaja dilakukan di Kecamatan Selakau mengingat jemaah asal Selakau tidak perlu lagi di sambut di Kota Sambas. Demikian juga dengan jemaah
Gindra / Pontianak Times
asal Kecamatan Pemangkat, Jawai, Tebas, serta Semparuk bisa langsung turun di Kecamatan masing-masing tanpa perlu lagi ke Sambas. (gin)
Pabali : Maknai Hijrah dengan Perubahan Positif
Pabali Musa
SAMBAS. Wakil Bupati Sambas, DR Pabali Musa MAG mengajak seluruh umat Muslim Kabupaten Sambas untuk menjadikan tahun baru Islam sebagai momentum hijrah menuju kebaikan. Karena itu,
makna pergantian tahun dalam Islam mengisyaratkan adanya perubahan. “Momentum pergantian tahun Hijrah ini ditandai dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari Kota Mekah ke Desa Yastrib yang sekarang ini bernama Kota Madinah,” Demikian disampaikan Wakil Bupati Sambas kepada staf sekretariat daerah Kabupaten Sambas, dalam apel pagi yang digelar di halaman kantor Bupati, Rabu (06/11). Pabali menjelaskan, hijrahnya Rasulullah SAW kala itu dengan membawa seman-
gat perubahan yang besar bagi pembangunan dan perkembangan ajaran Islam, dengan membawa semangat Kota Mekah ke Madinah. “Tahun Baru Muharram mengajak kita untuk hijrah, dalam bahasa Inggris itu disebut exodus atau kita artikan perpindahan. Karenanya, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan terkait momentum tahun baru ini,” kata Pabali. Tahun baru Islam ini ungkap Wakil Bupati harus mampu membuat masyarakat hijrah secara intelektual. Ketika
Rasulullah SAW menerima wahyu Al-Qur’an pada ayat pertama dan surat pertama kali diturunkan ke Bumi, mengisyaratkan tentang hal yang berhubungan dengan intelektual. “Diturunkannya Al-Qur’an, tidak hanya menyuruh kita melihat dan mendengar saja, kita harus membaca, mengkaji dan meneliti,” ungkapnya. Hijrah yang kedua dikemukakan Pabali Musa, adalah hijrah secara kultural atau perilaku. Dalam Islam, perintah Allah agar umat Muslim atau manusia pada umumnya ber-
perilaku sesuai ajaran yang ada dalam kita Al-Qur’an, cukup banyak. Salah satunya yang terkandung dalam Surat AlMuzzamil. Sedangkan Hijrah yang ketiga menurut Wabup yaitu hijrah secara fisik. “Contohnya, jika di dalam bekerja terkadang ditemukan titik puncak kejenuhan dalam semangat kerja, adakalanya hijrah atau perubahan seperti merubah posisi tempat atau meja kerja dapat memicu kembali semangat kerja, termasuk yang dilakukan pimpinan ketika merotasi jabatan,” jelasnya. (gin)
RAPBD 2014, Sambas Targetkan Rp 1,09 Triliun SAMBAS. Wakil Bupati Sambas, DR Pabali Musa MAG mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2014, tetap konsisten membiayai program pembangunan daerah dalam upaya percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas. “Komitmen itu ditempuh melalui beberapa kebijakan antara lain peningkatan anggaran infrastruktur yang menunjang cakupan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan investasi. Pemda juga tetap menjaga alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen
dari APBD yang akan diprioritaskan pada peningkatan mutu pendidikan,” ungkap Pabali Musa, saat memberikan penjelasan terkait penyampaian nota keuangan pembahasan RAPBD TA 2014 di Ruang Sidang Utama DPRD, Rabu (6/11). Pabali Musa mengatakan, upaya lain dalam rangka peningkatan IPM dengan mewujudkan reformasi birokrasi melalui peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan keuangan yang semakin baik dan meningkatkan kinerja pemerintahan, peningkatan kualitas kehidupan beragama dan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menerapkan prinsip-prinsip good
governance dengan tujuan hasil pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. “Tujuan dari penyampaian nota keuangan ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai kebijakan pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang di dalam RAPBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2014,” tutur dia. Kembali dijelaskan Pabali, untuk bidang Pendapatan pada Anggaran tahun depan, Pemda Kabupaten Sambas menargetkan Rp 1,09 triliun. Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 51, 62 miliar, dana perimbangan Rp 911, 37 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah ditargetkan Rp 133, 28 miliar. “Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, secara umum pendapatan daerah tahun 2014 meningkat dari Rp 1,06 triliun menjadi Rp 1,09 triliun atau meningkat sebesar Rp 33,05 miliar,” ungkapnya. Sedangkan bidang belanja ditargetkan Rp 1,118 triliun atau meningkat Rp 8,15 miliar dari alokasi tahun 2013. Untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 650,12 miliar dan belanja langsung Rp 468,65 miliar. (gin)
Kamis • 7 November 2013
Atap Bocor, Pelayanan Terganggu BENGKAYANG. Akibat atap bocor, aktivitas pelayanan di Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bengkayang terganggu. Masyarakat yang hendak membuat KTP, KK dan Akta Lahir harus antre menunggu. “Sudah hampir dua bulan atap bagian prabung lepas kena angin kencang dan sampai saat ini belum ada perbaikan. Kalau hujan ya bocor dan ditadah dengan ember,” ungkap Kadisdukcapil Bengkayang, Drs. Gerrardus kepada PONTIANAK
TIMES, Rabu (6/11). Akibat kebocoran atap tersebut aktivitas pelayanan terganggu, karena komputer yang digunakan untuk mengetik data kependudukan harus diamankan menghindar kerusakan. “Kalau sudah begini, mau apalagi semua aktivitas kerja terganggu dan masyarakat yang akan membuat KK, KTP dan Akta Lahir harus menunggu,” lanjut Gerrardus. Menurut Gerrardus, upaya perbaikan sendiri sudah dilakukan tapi hasilnya belum
jalan wilayah yang mau mengantar sembako kadang susah dan terlambat mengantar,” kata Anes. Kondisi jalan memang semakin memprihatinkan. Jalan yang berstatus jalan Negara yang menghubungkan empat Kabupaten bagian timur Kalbar yakni Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu. “Sama kondisinya dengan jalan kebun. Dengan kedalaman kubangan sekitar 1,5 meter. Siapapun pasti mengeluh jika melewati jalan tersebut,” kata dia. Anggota DPRD Sanggau, Frans Eka Rendra menegaskan jalan Negara di Kabupaten Sanggau sudah masuk kategori darurat jalan. Oleh karena itu, Pemkab seharusnya sudah berani mengambil langkah-langkah konkrit agar jalan tersebut segera bisa diperbaiki. “Jadi jangan cuma nunggu dana ADB, buktinya sampai sekarang belum juga dikerjakan. Saya jadinya ragu apakah proyek itu ada atau tidak,” katanya. Menurut Politisi PAN ini, Gubernur Kalbar sebagai perwakilan pemerintah pusat harus menjelaskan kepada publik tentang sejauh mana realisasi proyek perbaikan jalan Sang-
maksimal, dan pengajuan untuk perbaikan belum juga diusulkan mengingat anggaran untuk perbaikan tersebut tidak ada. “Untuk sementara kami atasi sendiri karena belum ada anggaran perbaikan atap yang bocor tersebut,” katanya. Dijelaskannya, bahwa pembangunan gedung Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bengkayang, tahun 2007 dan baru berumur 7 tahun. Tapi bagian kayu atas penyanggah atap cepat rusak. (step)
... dari halaman 1 gau yang konon katanya menyerap dana Rp 436 Miliar. “Sebab saya sebagai wakil rakyat, sering ditanya masyarakat kapan proyek itu dikerjakan. Saya terus terang tidak bisa menjawab, katanya bulan ini, tapi tidak ada tandatandanya. Ini yang membuat kita kesal,” ungkap Frans. Ketua Komisi C DPRD Sanggau, Usman Abbas menyampaikan memang pemerintah daerah tidak punya kewenangan menggunakan anggaran APBD untuk melakukan perbaikan jalan berstatus jalan Negar. Tetapi, Bupati sebagai Kepala pemerintahan punya kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 38 tahun 2007 tentang jalan yang intinya ada tiga point. Pertama, kata Usman, melaporkan, kedua, mengusulkan dan ketiga, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai status jalan. “Apakah ini sudah dijalankan oleh Pemerintah Daerah, nah inilah yang perlu kita pertanyakan,” katanya. Dijelaskan Usman, agar jalan di Kabupaten Sanggau ini segera diperbaiki, untuk menghindari dampak negatif seperti kemacetan dan kecelakaan. Hal yang lebih parah,
akan terjadi kelumpuhan ekonomi khususnya wilayah timur Kalbar jika kondisi jalan itu dibiarkan begitu saja. “Ini yang tidak kita inginkan. Kami mendesak secepatnya dilakukan perbakan, jangan ditundatunda lagi,” katanya. Usman mengaku, pada 13 November nanti, Komisi C akan berangkat ke Jakarta bertemu Kementerian Pekerjaan Umum mempertanyakan kepastian realisasi perbaikan jalan di Kabupaten Sanggau seperti yang dijanjikan. “Informasinya awal bulan ini sudah dikerjakan, tapi saya lihat belum juga ada pekerjaan. Makanya nanti akan kami tanyakan lagi ke Kementerian PU,” ujarnya. Sebelumnya, Raja Sanggau Drs Gusti Arman MSi sudah mengeluarkan pernyataan untuk perbaikan jalan. Bahkan, Arman mengancam akan menyampaikan aspirasi dengan menurunkan massa dalam jumlah besar apabila permintaan warga tidak digubris. “Jangan terkesan saling lempar tanggung jawab. Intinya, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi atau pemkab harus berkoordinasi. Rakyat tahunya itu dibetulkan,” ujar Gusti Arman. (Rep 8)
polda kalbar dugaan masuknya kendaraan maupun barang bermasalah dari Malaysia ke Kalbar. Tidak Hanya itu, para pelaku kejahatan dari Malaysia juga pernah ditemukan melarikan diri ke Kalbar, demikian juga sebaliknya,” kata Hasanudin. Ia menjelaskan, sebelumnya Polda Kalbar dan jajaran sudah sering berkoordinasi atau melakukan patroli bersama. “Kami perwakilan Polri di Kalbar, sudah sering berkoordinasi dengan PDRM Malaysia. Polda Kalbar sekaligus menanyakan
11
BENGKAYANG Final Miss dan Putri Cilik Bengkayang 2013
Viola Putri Cilik Favorit, Wency Miss Bengkayang BENGKAYANG. Viola Angela dan dinobatkan menjadi Putri cilik favorit pada Grand Final Miss dan Putri Cilik Bengkayang 2013 yang berlangsung di Lantai lima Kantor Bupati Bengkayang, Selasa (5/11) malam. Prestasi tersebut, cukup membahagiakan orang tua Viola. “Selaku orang tua, saya hanya mendorong serta mendukung positif kegiatan anak-anak untuk berkarya dan sebuah bentuk penghargaan jika nantinya Viola bisa menjadi tauladan yang baik bagi generasi se usianya di Bengkayang,” ungkap Jhoni orang tua Viola, kemarin. Miss dan Putri Cilik Bengkayang juga menobatkan, Wency menjadi Miss Bengkayang 2013. Atas kemenangannya ini, Wency siap untuk mempromosikan potensi wisata yang ada di Kabupaten Bengkayang. “Saya akan
pemuda pancasila
kup cepat itu membuat kancing atas baju Ismail lepas. Sejumlah anggota DPRD yang berada di lokasi kejadian kemudian mengamankan Ismail. Syarifal, Anggota PP dikonfirmasi Pontianak Times menjelaskan kedatangan pihaknya ke DPRD itu hanya untuk mengklarifikasikan pernyataan Ismail yang membawa-bawa nama Ketua PP, Firman Muntaco saat tim sukses Firman di Pilwako datang untuk menanyakan paket proyek. “Kedatangan anggota kami itu resmi, ada perusahaannya. Meskipun dia itu tim sukses pak Firman, bukan berarti bisa diperlakukan seperti itu. Pak Firman tidak bisa dibawa-bawa dalam masalah ini karena ini urusan anggota kami,” paparnya. Syarifal meminta Kadis Cipta Karya Kota Pontianak meminta maaf secara resmi dan
... dari halaman 1 banyaknya barang-barang ilegal seperti gula, narkoba dan kendaraan yang masuk ke Kalbar,” kata Hasanudin. Perwakilan PDRM Malaysia ditanya Pontianak Times mengungkapkan, kedatangannya kali ini sebagai bentuk koordinasi antara PDRM Malaysia dengan Polda Kalbar. Polda Kalbar telah banyak mengamankan barang bukti berupa mobil Malaysia yang masuk ke Kalbar. “Kami mendapat informasi di sini banyak tangkap mobil Malaysia yang masuk ke Kalbar.
Sehingga kita datang ke sini untuk lihat mobil-mobil itu, ada kaitan atau tidaknya dengan kriminal di Malaysia,” ungkap salah satu perwakilan PDRM. Pihak PDRM mengaku sering berkoordinasi Polda Kalbar, bahkan melakukan Patroli bersama di wilayah perbatasan. Banyaknya tindak kejahatan penyelundupan di perbatasan, contohnya penyelundupan barang-barang, makanan, gula, banyak dugaan bahwa barang itu dari Malaysia. “Tapi bisa jadi juga dari
Brunei dan negara lainnya. Jadi Police Indonesia dan Police Malaysia bekerja sama selama ini untuk antisipasi tindak kejahatan trans nasional tersebut,” kata Salah seorang perwakilan PDRM.(nad)
membangun dan mengangkat nama Kabupaten Bengkayang, terutama mempromosikan Pariwisata di Bumi Sebalo,” tegasnya. Prestasi Wency dimulai sejak sejak SMP saat itu, ia menjuarai kategori Model Fashion Show, Model Bintang Pelajar dan terpilih sebagai Miss Favorit dan Miss Photogenic Kalbar 2012 yang diselenggarakan di Singkawang. Perjalanan kontestan dalam memperebutkan gelar Miss dan Putri cilik Bengkayang 2013 tidaklah mudah, berbagai ujian harus dilalui seperti sesi tanya jawab pada malam grand final. Di sesi ini, peserta banyak mendapat pertanyaan dari Dewan juri dan harus menjawab dengan cepat. Namun, berkat kecakapannya para kontestan yang terbaik yang berhak menyandang gelar bergengsi tersebut. (step)
... dari halaman 1
menarik ucapannya yang cenderung melecehkan Ketua Pemuda Pancasila Kalbar. “Kan tadi dalam rapat itu, kami bertanya dan pak Ismail membenarkan hal itu dan kami meminta dia meminta maaf di semua koran,” ucapnya. Kepala Dinas Cipta Karya, Ismail ditanya wartawan enggan berkomentar. “Tidak dipukul, hanya direnggut pakaian saya saja. Saya harap ini tidak dibesar-besarkan,” ucapnya. Ia pun tidak menyangkal dirinya secara sadar mengatakan tim sukses Firman kepada salah satu pemborong yang pernah menjadi tim sukses. “Jika itu dipermasalahkan, saya minta maaf saja. Niat saya tidak seperti itu, mengingat yang menunggu giliran penunjukan langsung masih banyak, salah satunya tim sukses pak wali. Kita giliran siapa dulu yang prioritas,” paparnya. Ia pun meminta maaf jika ada pihak-pihak yang tersinggung dengan perkataan dirinya. “Saya minta maaf jika menyangkut masalah itu. Saya harap masalah ini bisa diselesaikan secara baik,” ucapnya. (lin)