2
INTERAKTIF
Sabtu • 31 Agustus 2013
INTERMEZZO Makhluk Tercepat
Pengawas Khusus Jembatan Kapuas I Tiba-tiba saja jembatan Kapuas I ditutup, Jumat (30/8) sekitar pukul 19.30 ditutup untuk sementara, tidak bisa dilewati kendaraan seperti biasanya. Jalur vital yang menghubungkan Kecamatan Pontianak Selatan dengan Kecamatan Pontianak Timur ini bagian tiang penyangganya ditabrak tongkat bermuatan bauksit. Beberapa kali tiang penyangga itu memang sering ditabrak kendaraan yang melalui Sungai Kapuas. Namun beberapa kali juga diteliti dan ternyata masih aman dan kuat. Namun kali ini cukup lumayan berbahaya karena mengalami pergeseran sekitar lima centimeter. Apakah masih aman menahan beban? Jika dilihat secara mata kasar, jembatan yang dibangun tahun 1980 ini sudah berusia 33 tahun, memang terlihat kokoh karena konstruksinya sudah diperhitungkan dengan matang untuk menahan beban kendaraan yang lewat di atasnya. Para ahli konstruksi yang tentunya tahu soal ini. Awalnya, untuk melewati ini harus bayar dengan nama tarif tol, namun sejak 1990 bebas dilalui. Makanya hingga sekarang masih disebut Jembatan Tol Kapuas I. Persoalannya sekarang, meskipun kuat dan dirancang khusus, namun jika terus menerus dihantam tiang penyangganya akibat kecelakaan jalur air, maka lama kelamaan akan mengurangi usia ketahanan jembatan. Kekhawatiran itu sudah ada. Buktinya saat ditabrak, kondisi tiang penyangga masih dalam tahap perbaikan. Yang perlu dipikirkan sekarang adalah pemeliharaan jembatan Kapuas I agar tidak mudah rusak. Caranya melalui pengecekan ulang dan jika diperlukan perlu rehabilitasi. Terpenting adalah, perlunya pengawasan di bagian lintasan air menuju bawah jembatan tersebut agar tongkang dan alat transportasi air yang lewat tidak sembarangan. Apakah sudah ada petugas yang mengawasi khusus jembatan tersebut? Inilah salah satu kelemahan pemerintah yang teledor untuk membuat Posko Pengawas yang dijaga secara kontinu agar jembatan bersejarah itu tetap terpelihara. Sambil menunggu para ahli jembatan diterjunkan, alangkah lebih baik jika jembatan Kapuas II yang baru dibangun dapat difungsikan sehingga jalur dari dan menuju luar Kota Pontianak tidak terhambat. Seraya berharap semoga tidak terjadi seperti Jembatan ambruk di Kutai Kartanegara, maka sudah harus dipikirkan untuk perawatan dan jaminan aman untuk melalui jembatan itu. Untuk kelangsungannya, bisa dicarikan solusi agar ditempatkan pengawas termasuk rambu-rambu. Kepada pelanggar hendaknya diterapkan efek jera dengan menerapkan sanksi hukum.*
Pada urutan pertama dihuni oleh elang peregrine. Hewan yang bisa terbang ini membukukan kecepatan fantastis, 3 kali dibandingkan dengan rivalnya si cheetah, yaitu 320 km/jam dalam keadaan menukik memburu mangsanya. Dalam hitungan detik, sang elang mempunyai kecepatan relatif 200 panjang badan per detik. Ini hampir sama dengan kecepatan pesawat ulang-alik memasuki atmosfir bumi yaitu 207 panjang-badan per detik! (sumber: Kaskus)
Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Berlalu Lintas PONTIANAK. Salah satu penyebab terjadinya Kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menaati peraturan lalu lintas yang ada. Contohnya, menaati trafick light yang ada di perempatan Jalan. Disejumlah lokasi perempatan jalan yang ada trafick light sering ditemukan tabrakan kendaraan yang ingin saling mendahului. “Jika kami berhenti mengikuti alur kendaraan yang ada di belakang ketika lampu merah, hampir dipastikan kami akan berhenti sampai dua kali, hal ini dikarenakan padatnya kendaraan dari arah Tanjung hulu dan siantan,” ungkap Anton, warga Jalan Ya’am Sabran Kecamatan Pontianak Utara, kepada PONTIANAK TIMES, Jumat (30/8). Dia menerangkan, pada saat-saat jam sibukantreankendaraanbaikrodaduamau-
pun empat sangat panjang sekali hingga ke jembatan tol. Sehingga masyarakat yang ingin cepat sampai ke tempat kerjaannya, ataupun yang berangkat sekolah, memutuskan untuk berada paling depan dalam antrian lampu merah. Hal ini yang mendorong sebagian besar masyarakat, untuk tidak mematuhi peraturan berlalu lintas, khususnya pada saat berada di lampu merah. Kurangnya pejalan kaki yang melintasi atau menyeberang jalan melalui zebra cross, juga menjadi pertimbangan pengendara roda dua untuk berhenti disitu. Belum lagi antrian kendaraan dari arah jalan. Tanjungpura dan Jalan Imam Bonjol serta Jalan Diponegoro yang mencapai hingga 500 meter, pada saat jam sibuk pagi dan sore hari. “Hal ini disebabkan kapasitas jalan yang kurang lebar, tidak seband-
ing dengan jumlah kendaraan. Padatnya kendaraan, menyebabkan masyarakat mengambil jalan pintas tanpa memedulikan peraturan lalu lintas. Hal ini memang sangat membahayakan bagi para pengendara tersebut, tetapi inilah solusinya,” imbuhnya lagi sambil menunjuk antrean kendaraan yang banyak hingga melewati batas di lampu merah simpang Jalan Imam Bonjol. Bagaimanapun, keselamatan berkendara haruslah diperhatikan karena selain dapat menjaga ketertiban juga memberikan efek yang baik bagi kendaraan lain. Dengan tertibnya kita pada saat di lampu merah, akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi kendaraan lain yang dipersilakan untuk lewat. Sesuai dengan peribahasa “ Lebih baik kehilangan satu menit dalam hidup, daripada kehilangan hidup dalam satu menit.” (ian)
Jurnalisme Warga
Lomba Trotoar Antar Kecamatan PONTIANAK. Semakin baik tata kota akan berdampak positif pula dengan pembangunan kota tersebut. Salah satu indikasi kota bisa dikatakan baik adalah berfungsi maksimalnya trotoar atau tempat pejalan kaki. Selama ini trotoar beralih fungsi menjadi tempat berjualan atau lahan parkir liar yang tidak nyaman lagi bagi pejalan kaki. Hak-hak pejalan kaki dilanggar, malah jika kita berjalan di trotoar rasanya pejalan kaki sendiri yang terkesan mengganggu aktivitas pengguna yang lain. Akhirnya pejalan kaki berjalan diluar koridor trotoar, kondisi ini tentu saja bisa membahayakan keselamatan si pejalan itu sendiri kar-
ena bisa terserempet kendaraan yang lewat. Rasanya pemerintah Kota Pontianak, perlu untuk mengadakan lomba pemilihan trotoar terbaik sekecamatan Kota Pontianak atau perlu antar Kota seKalbar. Dengan demikian memberikan, motivasi yang besar bagi warga di sekitarnya untuk menjaga dan merawat trotoar tersebut, menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua pejalan kaki. Kita bisa mencontoh, kota-kota di negara maju seperti Malaysia, Singapura, Jepang ataupun negara maju lainnya, yang telah menerapkan aturan serta melindungi hak-hak pejalan kaki. Pejalan kaki bisa dengan
aman berjalan di trotoar tanpa terganggu aktivitasnya, bahkan di Amerika hak-hak pejalan kaki di atur dalam undang-undang. Semoga kita bisa mencontoh hal-hal baik dari negara maju tersebut dan menerapkannya di kota kita tercinta ini. Penulis : Helda Septiana, mahasiswi Untan semester lima Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini, reportase dan hasil klarifikasi yang dilakukan warga. dilengkapi data identitas sah. Redaksi berhak mengedit setiap naskah yang masuk agar memenuhi kaidah Jurnalistik
Penerbit: PT. Graha Media Sejati. Komisaris: Bong Hon Kiun, Dirut: R. Rido Ibnu Syahrie, Direktur: Liu Sau Min Pemimpin Perusahaan: Liu Sau Min, Pemimpin Umum: Muhammad Andry Lamfield, Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: R. Rido Ibnu Syahrie. Redaktur Pelaksana: Jusrianto. Dewan Redaksi: Dina Prihartini Wardoyo, Rosalinda, Widi Aryadi, Gindra, M. Faisal, Barlian Pasore, Endra Adi, U. Deny F, Stepanus. Pemasaran: Muhammin, Ronald Kennedy Lubis. Administrasi Umum/Keuangan : Dessy Mella Layouter: Tri Wibowo (Koordinator), Juliansyah, Muhammad Sudiat. Penasehat Hukum: Aprin Turnip SH MH, Rustam Halim SH. Alamat Kantor: Jalan Danau Sentarum No. BB-2 Pontianak (0561) 572124, Jalan Tani Gg Restu No. 33 Singkawang (0562) 634538 Iklan per milimeter kolom: Hitam-putih Rp 6.000, spot colour Rp 10.000, full colour Rp 12.000, iklan baris 9.000 (minimal dua baris, maksimal lima baris). Percetakan: PT. Trio Harapan Jaya (isi diluar tanggung jawab percetakan)
PONTIANAK
Sabtu • 31 Agustus 2013
3
Traffic Light Banyak Error, Dishub Siap Perbaiki PONTIANAK. Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika Kota Pontianak, berencana untuk memperbaiki sejumlah traffic light yang kurang berfungsi optimal karena ada yang rusak atau error. "Setting ulang dilakukan secara keseluruhan dan secara bertahap, bukan hanya di Tanjung Raya saja melainkan secara keseluruhan," kata Fuji kepada PONTIANAK TIMES, Jumat (30/8). Dijelaskannya, setting ulang ini harus dilakukan mengingat jumlah kendaraan
di Pontianak sekarang ini jauh tahun yang lalu sehingga waktu traffic light harus disetting ulang semua. “Mungkin pengerjaan ini belum sampai Tanjug Hulu dan Tanjung Raya, tapi kita sudah mulai menyetting di Jalan A. Yani dan Suwignyo dan ini dilakukan secara ber-
tahap,” jelasnya. Menurut Fuji yang harus dilakukan dalam penyettingan adalah bagaimana melihat berapa lama durasi waktu dan berapa banyak kendaraan yang lewat di jalan tersebut. Misalnya dalam 1 me-
nit ada 10 kendaraan maka waktunya bisa diatir selama 3 menit, karena padatnya kendaraan jadi perlukan setting ulang. "Setting ulang ini banyak dilakukan pada simpang empat dan tiga," katanya lagi. (lin)
petani lain di Kalbar khususnya petani yang beragama Islam. Dan ditambah adanya kebijakan walikota waktu itu yang mengatur relokasi peternakan babi keluar Kota Pontianak, maka ia mencari solusi pengganti pupuk yang sama dengan komposisi ternak babi yakni kotoran ternak ayam ras, yang hingga saat ini dapat diterima oleh masyarakat. Sedangkan untuk pengelolaan lahan gambut ini terinspirasi oleh kegiatan ladang berpindah masyarakat dayak di Pedalaman Kalbar. Dari hasil pengamatannya menunjukkan tanaman di tempat tumpukan abu tumbuh lebih baik. “Hal inilah yang mendorong saya untuk mengelola lahan gambut dengan memanfaatkan abu bakar dari penggergajian kayu (sawmil) yang tersedia secara melimpah waktu itu. Dimana pengusaha sawmil yang kewalahan dengan limbah yang dihasilkan, dapat ditampung oleh petani dengan cara dibakar untuk mengurangi tingkat keasaman tanah gambut untuk meningkatkan produktivitas usaha tani lahan gambut,” ujarnya. Dijelaskannya, pengelolaan drainase agar gambut
tidak turun secara drastis dikombinasikan dengan penggunaan abu bakar sebagai amelioran dan kotoran ayam ras sebagai pupu organik. “Dan setelah banyak sawmil yang gulung tikar,abu dibuat sendiri dengan menggunakan gulma dan limbah pertanian sebagai bahan baku utama,” jelas Subianto. Dibagian lain, pengelolaan lahan lambut menjadi ramah terhadap lingkungan karena tidak membakar hutan dan lahan, dimana pembuatan abu dari bahan gulma dan limbah pertanian dilakukan secara terkontrol di dalam pondok abu. “Sedangkan dengan pengelolaan ini dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan seperti sayuran, pepaya, kedelai,cabe atau bawang merah untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus membuka lapangan pekerjaan,” pungkasnya. Dan kini, dengan usia yang mulai renta dan kesehatan yang kurang prima, kegiatan diseminasi inovasi teknologi pengelolaan lahan gambut ini diteruskan oleh anak dan cucunya yang lebih muda. Disisi lain Kepala Badan Ketahanan Pangan Kota Pontianak, Suryatmi mengatakan pemerintah dalam hal ini cukup berbangga, karena Kota Pontianak bias mendapatkan penghargaan di bidang pertanian untuk tingkat nasional “Rencananya Pemkot akan memberikan reward tersendiri kepada Subianto, namun saya belum tahu rewardnya nantinya seperti apa,” ujarnya. Suryatmi berharap pola yang dilakukan Subianto dapat diikuti oleh petani lainnya, sehingga pengolahan tanah gambut bias dilakukan dengan ramah lingkungan. (lin)
Subianto Pencipta Pupuk Organik Dari Limbah Sawmill
lebih padat diband-
b i l a ingkan 10
Pasca Lebaran, Gepeng dan Gelandangan Relatif Sepi PONTIANAK. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pontianak mengklaim, usai lebaran Idulfitri 1434 H Jumlah Pengemis dan Gelandangan yang datang ke Kota Pontianak relatif sepi. "Saya tidak memungkiri kalau masih ada gepeng di Pontianak, namun kita akan berupaya tetap melakukan penertiban," kata Syaiful kepada PONTIANAK TIMES, Jumat (30/8). Ia menjelaskan Dinsos Pontianak akan terus melakukan pemantauan disetiap ruas jalan Kota Pontianak, apabila ditemukan ada gepeng yang datang dari luar Pontianak akan dipulangkan. Dijelaskannya gepeng di Pontianak ada 3 macam yakni gepeng lokal, musiman, dan pendatang. Pendatang ini yang akan diupayakan akan dipulangkan
ke kampung halamannya. Kebanyakan gepeng dari pulau jawa. Sedangkan gepeng musiman hanya di hari-hari tertentu misalnya gepeng di hari jumat dan kebanyakan bukan dari Kota Pontianak melainkan daerah pinggiran Kota Pontianak. Kemudian untuk gepeng lokal, tetap ada, namun jumlahnya hanya 2 atau 3 orang. Meskipun demikian Dinsos tetap memberikan pembinaan, dan hasilnya tidak ada lagi gepeng yang minta-minta uang di jalan Kota Pontianak. "Sampai saat ini jumlah gepeng yang dipulangkan ke Jawa Timur sebanyak 36 orang," ujarnya. Syaiful menambahkan berdasarkan pengawasan yang dilakukan pihaknya, setelah gepeng itu dipulangkan tidak ada yang kembali lagi. (lin)
PONTIANAK. Setelah lebih dari 35 tahun mengabdikan diri guna mencari cara mengelola lahan gambut untuk pertanian tanpa membakar hutan dan lahan, akhirnya Subianto (81) warga Sungai Selamat Dalam Gang Tani RT 02 RW 17 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, diganjar penghargaan nasional Ladhakretya. Ditemui di kediamannya, Subianto menerangkan telah menjelajahi berbagai wilayah di Kalbar selama hampir 20 tahun untuk mempelajari kondisi tanahnya, dan setelah itu baru dirinya bertekad menetap di Kota Pontianak dengan alasan utamanya mendekati pasar bagi produk yang ingin dihasilkannya. “Pada awalnya saya belajar mengolah lahan dari orang Tionghoa selama satu tahun, yang saat itu berkesimpulan bahwa lahan gambut hanya sebagai media tanam dan makanan bagi tanaman berupa pupuk organik yang kesemuanya harus disediakan dari luar,” katanya kepada Pontianak Times, Kamis (29/8) di rumahnya. Kemudian ia memaparkan, pada tahun 1987 di gunakanlah pupuk organik dari kotoran babi, namun hal ini tidak menyebar kepada
SINGKAWANG
Sabtu • 31 Agustus 2013
4
Walikota Ke LN, Itu Suatu Pemborosan ka wa n g Awang Ishak ke l u a r negeri yakni ke A u st ra l i a dan China dalam waktu dekat ini. Mantan AngRidha Wahyudi gota DPRD Mantan Anggota DPRD Kota Kota SingSingkawang k a w a n g , Ridha Wahyudi tuSINGKAWANG. Banyak rut menyayangkan rencana pihak menyayangkan rencana keberangkatan Awang Ishak keberangkatan Walikota Sing- disaat situasi politik di kota
“RPJMD Kota Singkawang saja belum selesai. Apapun maksudnya kalau benar walikota berencana keluar negeri adalah suatu pemborosan dan jelas ngawur”
Dana Kurang, Panitia Pesparawi Berharap Dengan Donator SINGKAWANG. Didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalbar. Pesta paduan suara gerejawi (Pesparawi) masih belum cukup, untuk itu, peran masyarakat yang peduli dengan kegiatan kerohanian ini sangat dibutuhkan. Ketua Umum Pesparawi ke VII. Libertus menegaskan,
bahwa sumber pendanaan Pesparawi ke VII tahun 2013, panitia masih mengandalkan dari APBD Provinsi Kalbar. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pada pelaksanaan Pesparawi kalin ini pihaknya, juga mengharapkan sumbangan dari masyarakat. “Sampai sejauh ini sangat mengandalkan dana dari
Realisasi Raskin Reguler Capai 114 Persen SINGKAWANG. Penyerapan Beras raskin (Raskin) tambahan di Kota Singkawang sangat rendah jika dibandingkan dengan Raskin regular. Beras miskin (Raskin) tambahan atau yang dikenal dengan Raskin 13, 14 dan 15 adalah program Pemerintah Pusat dalam rangka membantu masyarakat miskin atas dihilangkannya subsidi BBM belum lama ini. Kasubdivre Bulog Singkawang, Hofit menyebutkan, jika realisasi Raskin Reguler untuk daerah Singkawang saja sudah mencapai 114 persen lebih. Sementara untuk Raskin Tambahan khusus daerah Singkawang, realisasinya hanya 33,15 persen. Kemudian Raskin 14 sebesar 13,8 persen, dan untuk Raskin 15, masih sangat sedikit yakni baru
2,3 persen, ujar Hofit. “Kalau untuk Raskin reguler, di Singkawang sudah melampaui dari seratus persen, namun untuk Raksin Tambahan hanya sedikit realisasinya, terlebih di Raskin 15, untuk penerimanya hanya baru di Kecamatan Singkawang Tengah saja,” katanya. Kondisi ini, lanjut Hofit, lebih disebabkan adanya bersamaan dengan dikucurkannya beberapa bantuan dari pemerintah pusat, termasuk didistribusikannya Raskin Reguler. “Waktunya hampir bersamaan dengan program bantuan dari pemerintah pusat, tapi masyarakat penerima tidak perlu khawatir, lantaran masih bisa diambil meskipun sudah memasuki Raskin tambahan berikutnya,” ungkapnya.
seribu kelenteng ini masih kurang kondusif. Apalagi saat ini, Rencana Pembangunan Jangka Me- nengah Daerah (RPJMD) be-
Ridha Wahyudi kepada PONTIANAK TIMES, Jumat (30/8). Apalagi saat ini, dia tengah dihadapkan dengan sejumlah masalah, di inter-
Pemkot Singkawang juga tidak ada mengadopsi kemajuan daerah lain apalagi luar negeri. Yang ada han-
y
lum
sele- sai. "RPJMD Kota Singkawang saja belum selesai. Apapun maksudnya kalau benar walikota berencana keluar negeri adalah suatu pemborosan dan jelas ngawur," ujar APBD. Jika ada donatur-donatur yang menyumbang, maka kita sangat berterima kasih sekali," ungkap Libertus, kepada PONTINAK TIMES, Jumat (30/8). lanjutnya, di dalam pelaksanaan event besar sekelas Pesparawi ini, dukungan dari seluruh pihak memang sangat
nal rumah tangganya dan dengan partai politik (pengusung). Rencana mau beragkat ke luar negeri itu, terkesan ngin melarikan diri dari persoalan yang ada. Dari sejak tahun 2001 sampai saat ini, tidak ada satu pun investor luar yang masuk. diperlukan, demi kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan. Selain materi, dukungan moril dari masyarakat Kota Singkawang sebagai tuan rumah pelaksana Pesparawi ke VII juga sangat penting. Karena bukan sedikit-sedikit peserta yang datang dari 14 kabu-
a pemikiran wa-
likota. “Saya tidak apriori dengan pembangunan, hanya sangat disayangkan uang dihambur- hamburkan untuk tujuaan yang tidak jelas. Kenapa tidak disumbangkan ke kaum duafa saja dari pada harus memotong gaji 13 dan beban kerja PNS di Singkawang,” katanya. (dny) paten/kota yang ada di Kalbar nanti. “Tentulah kita berharap Singkawang dapat menjadi tuan rumah yang baik dalam pelaksanaan Pesparawi yang akan dilaksanakan pada tanggal 21-25 Oktober 2013 nanti,” harap Libertus. (dny)
PRO KALBAR
Sosialisasi Jasa Keuangan
PONTIANAK. Jasa Keuangan mensosialisasikan bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK) di Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat, Jumat (30/8). Menurut Deputi Komisioner Bidang Audit Internal, Manajemen Resiko dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan OJK, Anis Baridwan, bidang AIMRPK berperan melakukan fungsi check and balance pelaksanaan kegiatan di OJK. "Dalam menjalankan tugasnya, bidang AIMRPK menjadi partner strategis bagi satuan kerja dalam OJK untuk mencapai sasaran strategis bersama," katanya. Anis Baridwan mengatakan, berjalannya fungsi pengendalian internal dan asurMengenai Pagunya, Hofit menyebutkan, setiap bulannya sama dengan Pagu Raskin Reguler, dimana untuk tiap daerah yakni Kota
ansi yang baik adalah salah satu syarat utama dalam sebuah proses tata kelola perusahaan. Bidang AIMRPK OJK juga terus melakukan diskusi dan sosialisasi untuk memperkenalkan fungsi AIMRPK di OJK yang merupakan sebuah fungsi baru dalam regulator bidang keuangan. "Sebagai model baru penerapan AIMRPK yang terintegrasi, OJK juga perlu mengembangkan pola, mekanisme dan metodelogi baru, agar dapat mensinergikan beberapa fungsi AIMRPK dan kepatuhan dengan efektif dan efisien. Hal ini demi menghindari terjadinya overlapping sekaligus blank spot atau area yang tidak tercover oleh pengawasan internal," katanya. Ada tiga lapis pengaman Singkawang, Kabupaten Sambas dan Bengkayang adalah 680.895 Ton. “Kabupaten Sambas pagunya tiap bulan seban-
dalam sistem ini. Pertama satuan kerja pemilik risikonya, direktorat pengendalian kualitas dan manajemen risiko serta audit internal dan dewan audit. Anis Baridwan berharap penerapan AIMRPK yang terintegrasi dapat menjadi model yang dapat diterapkan pada seluruh pelaku di industri jasa keuangan di Indonesia, tentunya dengan tetap mempertimbangkan karakteristik setiap industri jasa keuangan. "OJK juga berkomitmen untuk menyusun standar dan prosedur AIMRPK terintegrasi dengan kualitas terbaik, serta kemudian menjalankannya secara konsisten, sehingga standar tersebut dapat menjadi acuan dapat diterapkan bagi organisasi lainnya," ungkapnya. (dna) yak 413.445 Ton, Kabupaten Bengkayang pagunya 149.775 Ton, dan untuk Singkawang sebanyak 117.675 Ton,” tambahnya lagi. (dny)
5
HUKUM & KRIMINAL
Sabtu • 31 Agustus 2013
Ditabrak Tongkang, Jembatan Kapuas l Ditutup
PONTIANAK. Tiang penyanggah jembatan tol kapuas 1 hampir roboh dihantam tongkang bermuatan bauksit.
Peristiwa tertabraknya tiang penyanggah jembatan tol kapuas 1 terjadi sekitar pukul, 07.00 WIB. Tongkang bermua-
tan bauksit yang hendak melewati jembatan tidak terkendali karena arus air begitu deras. Akibatnya, tiang penyanggah yang masih dalam perbaikan itu, bergeser 5 cm. Sampai berita ini diturunkan, Tongkang masih dalam upaya dievakuasi oleh petugas, karena posisi Tongkang tersangkut dan melintang di tiang jembatan. Atas peristiwa itu, jembatan tol kapuas 1 ditutup tidak boleh dilewati oleh warga, mengin-
gat kondisinya bisa membahayakan. Sementara, warga yang melewati tol Kapuas 1 pada saat kejadian heboh dibuatnya, karena jembatan tibatiba bergoyang hebat dan membuat warga terkejut histeris. “Saya terkejut bukan main mas, lagi bawa motor tiba-tiba ada getaran dari jembatan keras sekali terasa, “seperti gempa” saya ketakutan,” ungkap Yanti (26), kepada PONTIANAK TIMES, Jumat
(30/8). Sebelumnya, warga yang tinggal tidak jauh dari tol kapuas 1 sempat mengeluh, dengan proses perbaikan tiang yang ditabrak Tongkang. Suara dan getaran dari alat-alat berat pada saat perbaikan membuat rumah warga bergetar dan bergoyang. “Rumah kami bergetar, pada saat pengerjaan perbaikan tiang tol kapuas 1 berlangsung kalau mau istirahat susah,” kata warga berinisial (Yn). (fsl/joss)
Janda Jual Togel Diringkus SINGKAWANG. Polres Singkawang berhasil menciduk Bo (51), bandar judi togel, Kamis (29/8) di kediamannya, Jalan Warga P Natuna, Nomor 43 RT 017 RW 007, Singkawang Barat. Bo sempat berupaya menghilang barang bukti dengan cara melempar ke luar rumah. Namun keburu dicegat polisi, sehingga Bo yang ditangkap saat merekap nomor togel ini tidak bisa berkutik. Sebelum penangkapan tersebut Polisi mendapatkan informasi adanya warga yang
menjual togel. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata tersangka memang menjual judi togel. “Kita tangkap, saat pelaku sedang merekap nomor togel dan ia terhitung sebagai bandar,” kata Kapolres Singkawang, AKBP Andreas Widihandoko, melalui Kasat Reskrim, AKP Isbullah, di ruangnnya, Jumat (30/8). Dari tangan tersangka polisi menyita barang bukti, uang sejumlah Rp. 11. 250.000, satu unit HP, kalkulator, bukun tafsir mimpi, 16 lembar catatan nomor, rekapan togel, buku rekap
nomor dan berapa bolpoin. “Tersangka sempat mencoba membuang, tapi keburu diketahui petugas,” kata Isbullah. Meski terhitung bandar, namun Bo masih juga menyetorkan hasil penjualan togel miliknya. Kendati demikian, ia mengaku tidak mengetahui siapa orangnya, karena bukan dirinya yang menyetor langsung. Melainkan orang tersebut yang datang langsung ke rumahnya untuk mengambil hasil penjualan togel tersebut. “Sementara ini dia mengaku menyetor, tetapi masih perlu didalami lagi. Karena jar-
Disebut Terima ‘Fee’ Proyek e-KTP, Mendagri Polisikan Nazaruddin
Mendagri Gamawan Fauzi mendatangi Mapolda Metro Jaya, Jumat (30/8/2013), untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik oleh M Nazaruddin
JAKARTA. Merasa gerah namanya disebut-sebut namanya dalam kasus tertentu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi akhirnya memutuskan untuk melaporkan M Nazaruddin, tersangka kasus Hambalang, ke Polda Metro Jaya. Aduan yang dilaporkan Mendagri terkait dugaan pencemaran nama baik. “Intinya Nazaruddin telah menghina dan fitnah, sehingga
saya minta diproses hukum,” kata Gamawan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (30/8/2013). Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : 2968/VIII/2013/PMJ/ Ditreskrimum tertanggal 30 Agustus 2013, Nazaruddin diadukan melanggar Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah dengan ancaman kurang dari lima tahun. Nama Gamawan
disebut Nazar sebagai penerima suap proyek KTP Elektronik (eKTP). Gamawan menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seusai proses tender BPK telah mengaudit dan menyatakan tidak ditemukan masalah dalam proses tersebut. Gamawan juga mengaku belum pernah bertemu Nazaruddin maupun perusahaan yang menjadi peserta tender. Sebelumnya, Nazaruddin menyatakan terjadi penggelembungan anggaran pengadaan eKTP sebesar 45 persen dari proyek yang bernilai Rp5,9 triliun tersebut di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (29/8). Dalam pernyataannya, mantan Bendum Partai Demokrat itu menyebutkan nama Mendagri sebagai penerima uang imbalan atau “fee” terkait pengadaan proyek e-KTP melalui adiknya. Selain Gamawan, Nazar menyatakan sejumlah pejabat di lingkungan Kemendagri ikut menerima imbalan berupa “fee” proyek. (pna)
ingan terputus,” ujar Kasat. Kasat menambahkan, jika pihaknya selalu menangkap para bandar judi beserta pelaku judinya. “Kami selalu meminta masyarakat agar melaporkan ke polisi jika di wilayahnya ada akvitas perjudian,” tandasnya. Sementara Bo, mengaku jika aktivitas itu sudah dilakukannya selama satu tahun terakhir ini. Dimana pengakuannya, Bo mendapat fee sebesar enam persen dari penjualan setiap harinya. “Kalau ada yang mau
beli, datang ke rumah. Sambil bawa rekap nomor dan uangnya. Bisa juga lewat HP, pembayarannya setelah nomornya keluar,” kata ibu lima anak ini. Karena tidak adanya pekerjaan dan membutuhkan biaya hidup untuk kelima anaknya menjadi alasan Bo menjadi bandar togel. Apalagi saat ini sang suami sudah tiada. “Saya tahu kalau ini salah, tapi ini cuma cari makan karena tak ada uang tak ada kerja,” tandasnya. (dny/fsl)
Catatan Peristiwa
BKSD : Hukuman Penyelundup Hewan Langka Masih Ringan PONTIANAK. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan vonis hukuman 8 bulan penjara dan denda Rp.10 juta kepada terdakwa, Lim alias Among (52) atas kasus penyelundupan 229 paruh burung Enggang Gading, 27.3 kg, sisik Trenggiling, 44 buah kuku Beruang Madu, dan 1 buah taring Berung Madu. Sebelumnya, terdakwa Lim alias Mong telah menjalani persidangan sebanyak 5 kali yang dimulai sejak 11 juli 2013 silam. Pada sidang ke 5, Selasa (20/08) lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan tuntutannya dihadapan Majelis Hakim dan Terdakwa, dengan ancaman tuntutan 5 bulan penjara dan denda Rp.10 juta. Sementara itu, Koodinator Pengendali Ekosistem Hutan Balai KSDA Kalimantan Barat, Niken Wuri Handayani, S.Si, M.Si, menegaskan, kejahatan seperti itu telah melanggar peraturan tentang perdagangan hewan langka, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 21 Ayat 2 huruf d Jo pasal 40 ayat 2 UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Menurut Niken, sebaiknya para pelaku perdagangan hewan langka tersebut harus dikenakan sanksi kurungan maksimal 5 tahun penjara atau denda Rp.100 juta. Mengingat, sanksi yang ringan dan tidak memenuhi undang-undang, tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku. (fsl)
6
POLITICA
Sabtu • 31 Agustus 2013
Masa Tanggapan DPSHP Berakhir, Masyarakat Masih Kurang Peduli “Kami tunggu tanggapan masyarakat mengenai DPSHP yang kami umumkan di Kantor Kelurahan, tapi sedikit sekali yang merespons dalam sehari bise dihitung tak lebih dari lima jari, itupun kalau ade” Julisni Anggota PPS Kelurahan Banjar Serasan
PONTIANAK. Masa tanggapan mengenai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang diperpanjang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berakhir, Jumat (30/8). Selama kurun waktu,17-30 Agustus 2013 sejak diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan mengenai DPSHP. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan sangat sedikit sekali mendapatkan masukan atau keluhan dari
masyarakat. “Kami tunggu tanggapan masyarakat mengenai DPSHP yang kami umumkan di Kantor Kelurahan, tapi sedikit sekali yang merespons dalam sehari bise dihitung tak lebih dari lima jari, itupun kalau ade,” ungkap Julisni anggota PPS Kelurahan Banjar Serasan, kepada PONTIANAK TIMES, Jumat (30/8). Sebagai panitia pemungutan suara (PPS) pihaknya, sudah sering mengimbau dan
Jadi Jurkam di Pilkada, Saya Hanya Jalankan Tugas Partai
PenaOne
Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi saat menjadi Juru Kampanye di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
JAKARTA. Politisi PDIP Joko Widodo (Jokowi) mengaku hanya menjalankan tugas partainya menjadi juru kampanye setiap pemilihan kepala daerah (Pilkada). Terlebih, Jokowi juga didatangkan khusus untuk menjadi juru kampanye Bambang DHSaid Abdullah di Pilgub Jatim. “Saya itu hanya ditugaskan partai untuk kampanye, ya… saya datang, saya diundang Mas Bambang DH, ya… datang. Tugas saya hanya itu,” kata pria yang kerap disapa Jokowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8). Mantan Walikota Surakarta itu mengatakan, dirin-
ya hadir membantu proses kampanye mantan Walikota Surabaya itu semata-mata sebagai teman dekat. Selain itu, Bambang pernah membantu Jokowi berkampanye dalam Pilgub DKI Jakarta lalu. “Dulu pas kampanye di Jakarta saya undang Mas Bambang DH, bantu siang malam, ikut dengan saya ke mana-mana, masa (sekarang saya) diundang dia enggak mau (terima)?” imbuhnya. Jokowi enggan berkomentar ketika disinggung rendahnya perolehan hasil suara penghitungan hasil cepat rekan separtainya itu. “Yang memilih kan rakyat,” pungkasnya. (pna)
mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan cara melihat apakah sudah terdaftar atau belum, tapi sepertinya banyak masyarakat kurang peduli. “Banyak yang acuh tak acuh ja’, diberitahukan pun nanti ja’ jawabnye,” katanya. Menurut Julisni, selama menjadi anggota PPS di Kelurahan Banjar Serasan, biasanya masyarakat baru peduli pada saat mau pencoblosan dan itu membuat Panitia Pe-
mungutan Suara (PPS) sibuk dibuatnya. “Dah tradisi kalik ye, sampai waktu pencoblosan baru nak bekalot mendaftar, ini dan itulah alasannya, awalawal tak mau,” kesal Julisni. Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan KPU, warga negara yang belum terdaftar masih bisa menyalurkan hak politiknya. Meskipun, sudah sampai pada hari pencoblosan asal-
kan membawa persyaratan dan kelengkapan administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). “Sesuai dengan UndangUndang yang berlaku, setiap warga negara dilindungi hak politiknya dan tidak ada alasan untuk menghilangkan hak politik warga negara,” ungkap ketua KPU Provinsi Kalbar Umi Rifdiyawaty. (joss)
KPK Cegah Sekjen ESDM ke Luar Negeri JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan upaya pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karno. “Sudah sejak 29 Agustus 2013,” ujar Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Tata Usaha (TU) Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM Heriyanto, Jumat (30). Heryanto menjelaskan pencegahan tersebut dilakukan selama enam bulan ke depan sejak 29 Agustus 2013. Ketika dikonfirmasi keberadaan Sekjen ESDM yang dikabarkan sudah pergi ke Singapura untuk berobat,
Heriyanto mengaku belum mengetahuinya. “Belum saya terima info itu, nanti kita cek dulu,” terangnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan pihaknya akan segera memeriksa Waryono Karno terkait kasus suap terhadap Kepala SKK Migas nonaktif, Rudi Rubiandini. Dalam penggeledahan di ruang kerja Waryono beberapa waktu lalu, tim penyidik menyita uang sebesar 200 ribu dolar AS. KPK juga telah melakukan pencegahan terhadap Kadiv Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman, Kadiv Komersialisasi Gas Bidang Pengendalian Komersil SKK Popi Ahmad Nafis,
Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Kondesat bidang Pengendalian Komersial SKK Agoes Sapto Rahardjo, Artha Meris Simbolon, Presdir PT Parna Raya Grup, serta Febri Setiadi dari pihak swasta. Kasus suap SKK Migas terungkap setelah KPK menangkap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, Selasa 13 Agustus 2013. Dia diduga menerima suap dari Manager PT Kernel Oil Simon Gunawan Tanjaya melalui seorang kurir bernama Deviardi alias Ardi. Ardi juga merupakan pelatih golf Rudi. Rudi, Simon, dan Ardi kini berstatus tersangka dan ditahan di Rutan KPK. (pna)
Logistik Pemilu Siap Disalurkan PONTIANAK. Penambahan surat suara 2,5 persen, dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil rekapitulasi KPU adalah 414.887 pemilih, untuk mengantisipasi kekurangan kertas surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kertas surat suara tersebut akan dikirimkan oleh KPU kepada Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) tujuh hari sebelum Pilwako, dan didistribusikan empat hari sebelum pencoblosan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Setelah nanti sampai ke anggota PPS, maka surat suara tersebut akan dikirim ke masing-masing TPS pal-
ing lama satu hari sebelum pencoblosan beserta logistik yang lain seperti: bilik suara, tinta, perlengkapan menulis dan lain sebagainya,” ungkap Rahmadi, Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pontianak Utara, kepada PONTIANAK TIMES, (30/8). Dia menambahkan, selama ini untuk penyaluran logistik pemilu tidak mengalami masalah, Cuma kadang telat beberapa hari saja. Logistik tersebut Terkadang sampai dalam lima atau enam hari baru sampai ke PPS tetapi masih bisa cepat disalurkan ke semua TPS yang ada. Disamping itu, bilik suara yang mengalami kerusakan ringan
dan tidak mengalami kerusakan yang berarti, juga masih bisa dipergunakan disetiap TPS yang ada. “Dengan penambahan 2,5 persen surat suara, diharapkan Pilwako dan Pemilu 2014 nanti tidak mengalami kekurangan surat suara, sehingga pemilu bisa berjalan lancar dan aman,” imbuhnya lagi. Dia mengharapkan, agar penyaluran logistik nanti bisa tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dengan demikian kelancaran proses pemilu menjadi barometer untuk pemilu tahun depan 2014. (ian)
Sabtu • 31 Agustus 2013
7
INFO BORDER
Industri Tempe dan Tahu di Entikong Terancam Gulung Tikar tiga pekan terakhir mencapai kisaran 10 ribu rupiah membuat Aminur Sodiq, pusing mensiasatinya agar tak menanggung kerugian. "Karna Aminur Sodiq harganya mahal, kita kecilkan Pengusaha Tempe dan Tahu barang (tahu dan tempe) itu" ujar sodiq. Dirumahnya Desa KenaENTIKONG. Sejumlah Ketidakmampuan pepengusaha Tempe dan Tahu merintah menyediakan ke- man Kecamatan Sekayam, di Entikong Kabupaten Sang- delai produksi dalam negeri selain memperkecil ukuran, gau terancam gulung tikar, berimbas pada industri kecil Ia juga mengurangi komposisi karena harga kedelai masih seperti pembuatan Tahu dan kedelai yang dipergunakan mahal. Tempe di Kecamatan Seka- dalam setiap proses pembua“Harga kedelai masih yam perbatasan Kabupaten tan Tahu dan Tempe. "kalo mahal, kami berencana un- Sanggau. Dimana industri biasanya kedelainya 2 kilo, tuk stop dulu produksi Tempe pembuatan Tahu dan Tempe kita kurangi jadi 1,8 kilo" landan Tahu, sambil menunggu terancam tak berproduksi ak- jut sodiq. Dalam sehari sebelum harga kembali stabil,” ung- ibat terus melonjaknya harga kap Aminur Sodiq pengusa- kedelai sebagai dampak me- terjadi kenaikan, Sodiq mengha Tempe dan Tahu, kepada lemahnya nilai tukar rupiah habiskan lebih dari 100 kilogram kedelai, namun saat PONTINAK TIMES, Jumat terhadap mata uang asing. (30/8). Harga kedelai yang dalam ini hanya bisa memproduksi
“Harga kedelai masih mahal, kami berencana untuk stop dulu produksi Tempe dan Tahu, sambil menunggu harga kembali stabil,”
60 sampai 70 kilogram/hari. Sodiq berharap pemerintah segera mengatasi permasalahan ini, sebab jika tak diatasi kedepannya harga kedelai
akan terus naik tak terkendali. “Kalau tak ada solusi dari pemerintah, kami bisa benarbenar tutup,” pungkasnya. (joss)
Derap prajurit
Serah Terima Tugas Persit KCK
Kubu Raya. Wakil Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) PD XII/Tpr dan Wakil Ketua Yayasan Kartika Jaya Cabang XVII Tanjungpura Ny. Lien Robby Win Kadir menyerahkan tugas dan jabatan kepada Ketua Persit KCK PD XII/Tpr dan Ketua Yayasan Kartika Jaya Cabang XVII Ny. Dra. Eius Ridwan, Jumat (30/8) Kegiatan berlangsung di Kantor Persit Makodam XII/Tpr. acara dihadiri Ketua Koorcab Rem 121 PD XII/Tpr, Ketua Koorcab Rem 102 PD XII/Tpr, Para Pengurus Persit KCK PD XII/Tpr, Ketua Cabang dan Cabang BS Sejajaran PD XII/Tpr. “Saya selaku Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XII/Tpr menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada Ny. Lien Robby Win Kadir atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selama ini,” kata Ny, Euis Ridwan. Dengan demikian, kata dia, sebagai Ketua Persit Daerah menegaskan kepada seluruh pengurus persit beserta segenap anggota, meskipun kita untuk sementara tidak mempunyai wakil ketua. “Saya berharap agar seluruh pengurus persit dan anggota agar tetap bekerja secara sinergi, saling mendukung, melengkapi, sehingga organisasi persit KCK PD XII/Tpr ini dapat berjalan sesuai dengan programnya hingga di masa yang akan datang,” katanya. Lebih lanjut, Ny. Euis Ridwan mengingatkan, sebagai organisasi Persit KCK juga harus dapat menjadi wahana yang baik bagi ibu-ibu istri prajurit guna membangun kualitas dirinya dalam rangka menunjang tugas pokok suami. Akan tetapi satu hal yang tidak boleh luput dari perhatian. “Dengan semakin pesatnya dinamika perkembangan situasi lingkungan saat ini,
Satgas Yonif 403/Wp Gagalkan Calon TKI Ilegal
Entikong. Enam orang yang hendak dijadikan TKI ilegal ke negeri jiran Malaysia berhasil digagalkan Satgas Pamtas Yonif 403/WP Pos Gabma Entikong, kemarin. Keenam orang itu tidak dilengkapi surat dan dokumen resmi. Mereka dihentikan Satgas Pamtas yang dipimpin Sersan Rosid saat melaksanakan pemeriksaan rutin di Jalan Lintas Entikong-Pontianak depan Pos Gabma Entikong. Satu unit Mobil Kijang Super KF83 No Pol. KB 1007 AW yang dikemudikan Joko Setiawan (41). mengharuskan kita untuk selalu berpikir dan bertindak secara
“Para penumpang yang berada di dalam mobil saat ditanyakan, tidak memiliki Kartu Identitas dan dokumen yang lengkap untuk menjadi calon TKI, sehingga mereka terindikasi sebagai TKI illegal,” jelas Perwira hukum Satgas Pamtas Yonif 403/WP Lettu Chk H. Waruwu, SH. Dari keterangan yang kita himpun tentang keberadaan pekerjaan mereka, bahwa mereka ini sudah berjalan 1 tahun lebih bekerja keluar negeri tanpa dilengkapi dokumen resmi sebagai calon TKI resmi. Dansatgas Letkol Inf Rekonseptual, kreatif dan inovatif sehingga dapat melaksanakan
nal Aprindo Sinaga menjelaskan ada tindakan penggagalan terhadap calon TKI illegal yang melintas d idepan pos Kotis yang dilakukan oleh anggota pos yang sedang bertugas sore itu. Calon TKI ini sudah lama kita intai dan mengumpulkan informasi data di lapangan. Sehingga pada saat kita menghentikan dan memeriksa kelengkapan dokumen, mereka sama sekali tidak bisa memperlihatkan kelengkapan dokumen yang sesuai prosedur sebagai TKI. Bahkan pada saat ditanya, mereka tidak mengerti apa saja yang menjadi syarat-syarat menjadi TKI. Selesai diperiksa di pos, Anggota SatgasYonif 403 /WP dan Sertu Bayu sebagai perwira piket menyerahkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Mobil Kijang Super KF83 dengan No Pol. KB 1007 AW yang dikemudikan oleh Sdr. Joko Setiawan (41Th) ke Kantor Polsek Entikong Kalbar beserta 6 orang calon TKI ilegal guna diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. (fsl) kegiatan ke depan dengan baik cepat dan tepat,” katanya. (fsl)
Sabtu • 31 Agustus 2013
8
KUBU RAYA
Panwaslu Masih Terima Aduan Terkait Pilkada
bupati dan calon wakil bupati Kubu Raya. Banyaknya aduan yang masuk tersebut berupa atribut kampanye yang masih belum di turunkan oleh pasangan calon. Ketua Panwaslu Kubu Raya, Mujiyo mengatakan meskipun masing-masing tim kampanye sudah berkomitmen untuk menurunkan setiap baliho yang terpasang, Mujiyo namun pihaknya masih menerima aduan dari masyarakat Kubu Raya. Panitia terkait adanya baliho yang Pengawas Pemilu (Panwaslu) masih terpasang. Kabupaten Kubu Raya sudah “Di beberapa kecamamenerima 16 laporan pen- tan, kita menerima aduan gaduan terkait dengan pe- akan adanya baliho pasangan langgaran kampanye yang calon yang masih terpasang. dilakukan pasangan calon Kecamatan tersebut meliputi
Kubu, Terentang dan Teluk Pakedai. Laporan tersebut langsung kami ambil tindakan dengan meminta panwascam melakukan pengecekan di lapangan,” kata Mujiyo, Jumat (30/8). Menurutnya keseluruhan laporan yang masuk ke panwaslu, ada yang benar dan ada beberapa yang perlu diklarifikasi. Jika laporan tersebut benar dan barang bukti masih berada di lokasi, maka petugas di lapangan akan langsung mengamankannya. “Empat hari yang lalu masuk laporan dari masyarakat Pinang Dalam bahwa di sana masih ada baliho
Bachtiar: HNSI Netral
Pemerintah wajib memberikan perhatian kepada nelayan baik dengan peningkatan infrastrukur maupun penambahan infrastruktur penunjang. Hal itu sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan. Bachtiar Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kubu Raya.
Kubu Raya. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kubu Raya, Bachtiar memastikan jika organisasi yang dipimpinnya tersebut tidak akan memihak salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kubu Raya. Pasalnya pelaksanaan Pilkada yang sebentar lagi di laksanakan diharapkan bersih dari praktek kecurangan. “Kami organisasi profesi dan bukan organisasi politik yang merangkul masyarakat berprofesi sebagai nelayan dan masyarakat yang peduli terhadap nasib nelayan. Karena Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sudah jelas diatur,” kata Bachtiar, Jumat (30/8). Dirinya menuturkan pengurus HNSI boleh saja memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon dalam pilkada tersebut, namun pihaknya menginginkan tidak membawa nama organisasi dalam dukungan tersebut.
“Kalaupun ada pengurus yang memberikan dukungan, itu hanya secara pribadi dan menjadi tanggung jawab individu. Dan itu tidak akan dipermasalahkan asal tidak membawa nama organisasi,” tuturnya. Menurutnya dalam momen-momen pilkada, kadang kala ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan isu bahwa HNSI Kabupaten Kubu Raya telah memberikan dukungan kepada salah satu pasangan Calon. “Kalau pun sekarang ada isu yang berkembang bahwa HNSI Kubu Raya telah melakukan dealdeal politik dan memberikan dukungannya kepada pasangan calon tertentu, itu saya tegaskan tidak benar,” tegasnya. Dirinya menjelaskan HNSI hanya akan mendukung pasangan calon kepala daerah yang berpihak kepada nasib nelayan dan masyarakat pesisir. Karena tidak dipungkiri sampai
saat ini masih banyak permasalahan nelayan yang luput dari perhatian pemerintah. Pasalnya siapa pun yang terpilih nanti, kami berharap pemimpin Kabupaten Kubu Raya bisa lebih memperhatikan nelayan, karena banyak masalah yang dihadapi. Di antaranya susahnya nelayan mendapatkan bahan bakar minyak, kalaupun ada harus membayar dengan harga yang lebih mahal dari harga yang telah ditentukan. “Pemerintah wajib memberikan perhatian kepada nelayan baik dengan peningkatan infrastrukur maupun penambahan infrastruktur penunjang. Hal itu sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan,” jelasnya. Bachtiar menambahkan secara umum keberlangsungan hidup dan usaha nelayan wajib di jamin karena peran mereka yang tidak kecil dalam membantu pemerintah dalam hal menghasilkan devisa. Maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memperhatikan nasibnya terutama pada bidang kesehatan dan pendidikannya. “Pemimpin harus lebih memikirkan masyarakat yang berada di kawasan pesisir dan nelayan itu sendiri. Kita dari organisasi nelayan minta permasalahan nelayan yang belum tuntas segera dituntaskan,” tambahnya. (wdi)
dan spanduk pasangan calon. Akan tetapi setelah diteliti ternyata posko tim kampanye pasangan calon,” ucapnya. Mujiyo menjelaskan ada tiga laporan yang rencananya akan ditindaklanjuti untuk diproses lebih lanjut. Namun untuk menindaklanjuti ketiga laporan tersebut, pihaknya terkendala dengan tidak ada yang bertanggung jawab terhadap atribut-atribut temuan tersebut. “Kami berharap tim kampanye dan relawan pasangan calon untuk bersabar melakukan kampanye, karena tinggal beberapa hari saja. Dan ini perlu menjadi perhatian bersama agar tidak terjadi
fitnah atau tudingan terkait dengan atribut yang telah ditertibkan,” jelasnya. Dirinya akan mengambil tindakan tegas jika ada atribut yang telah ditertibkan lalu di pasangan kembali oleh tim kampanye atau relawan masing-masing pasangan calon, dengan memproses temuan tersebut. “Kita juga ada menemukan berdirinya posko pasangan calon di sejumlah daerah pedalaman lengkap dengan atribut, seperti spanduk dan baliho. Nanti kita akan meminta klarifikasi dari masingmasing pasangan calon yang bersangkutan terkait posko tersebut,” ungkapnya. (wdi)
Logistik KPU Siap Awal Kampanye Kubu Raya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya sudah mempersiapkan logistik untuk keperluan pelaksanaan Pilkada Kubu Raya. Ketua Pokja Logistik KPU Kubu Raya, Widarno mengatakan proses pembuatan surat suara Pilkada sudah hampir selesai. “Sesuai ketentuan dari kontrak kami dengan pemenang tender, pada tanggal 2 September 2013 surat suara sudah harus sampai di KPU Kubu Raya,” kata Widarno, Jumat (30/8). Dirinya menuturkan saat ini prosesnya tinggal tahapan pemilihan surat suara yang tidak layak pakai untuk di pisahkan dengan surat suara yang seharusnya. Untuk itu, pihaknya meminta kepada pihak percetakan untuk lebih teliti dalam mencetak surat suara yang seharusnya. “Ada 9 kotak yang sudah jadi dan layak sesuai ketentuan kami untuk digunakan pada Pilkada mendatang. Sedangkan surat suara yang belum layak akan diperbaiki, karena mereka selain mengejar target mempunya teknis tersendiri dalam membuat surat suara,” tuturnya. Menurutnya setelah pemenang tender selesai melakukan pencetakan, pihaknya akan melakukan rapat kerja logistik yang mencakup masalah pelaksanaan pelipatan dan pengepakan
surat suara tersebut. “Hal itu akan kita laksanakan pada tanggal 4 dan 5 September mendatang di gudang milik KPU Kubu Raya,” ucapnya. Widarno menjelaskan jumlah surat suara yang akan dipersiapkan sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 persen untuk surat tambahan. Menurutnya tambahan tersebut harus diberikan untuk setiap TPS. Pasalnya hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang sehingga tidak menyalahi aturan yang telah di tentukan. “Jumlahnya sesuai DPT sekitar 395.577 ditambah 2,5 persen surat suara tambahan, yang diberikan untuk mengantisipasi jumlah pemilih yang pindah dari tps satu ke tps lainnya. Termasuk mereka yang tidak mendaftar yang menggunakan KTP dan KK,” jelasnya. Selain itu, Widarno menambahkan seusai dengan aturan yang ada, jika ada tenaga di masing-masing TPS yang tidak bisa mencoblos ditempat asal mereka, maka bisa melakukan pencoblosan di TPS tempat mereka bertugas. “Seperti pemantau, panwaslu dan para saksi, mereka diperbolehkan mencoblos di tempat mereka bertugas karena itu sudah ada aturan yang mengaturnya,” tambahnya. (wdi)
Sabtu • 31 Agustus 2013
Tukang Cat Temukan Bunga Bangkai
SAMBAS
SAR Sintete Pantau Potensi Banjir
Eryk Subarianto
Pekerja menunjukkan bunga bangkai.
Perjalanan ribuan mil selalu dimulai dengan satu langkah. Demikan kata Kahlil Gibran. Tanpa melangkahkan kaki, tanpa berani memulai maka segala harapan dan keinginan akan menjadi sia-sia dan khayalan belaka. Sambas. Vincen, salah seorang pekerja yang sedang mengecat pagar Kantor Samsat Sambas Jumat (30/8) secara tidak sengaja menemukan Bunga Bangkai atau suweg raksasa atau batang krebuit (nama lokal untuk fase vegetatif). Tumbuhan yang memiliki nama latin Amorphophalllus titanium ini ditemukan Vincen saat dirinya mengecat tembok pagar Kantor Samsat. “Tak tahunya mencium bau bangkai ternyata ketika saya dekat rupanya bunga bangkai dalam ukuran kecil,” ujar Vincen kepada wartawan, Jumat (30/8). Ia mengatakan, bunga bangkai ini memang tampak mungil apabila dilihat dari kejauhan maupun dekat. “Baunya masih tercium, kalau jarak yang dekat dengan bunga tersebut. Kita merasa senang adanya bunga bangkai ini, ya terlihat lain saja dengan bunga yang lainnya,” katanya. Bunga Bangkai merupakan endemik Sumatera berasal dari suku talas-talasan (Araceae), ternyata mampu tumbuh dengan ukuran tinggi sekitar 30 cm dan lebar selebar 20 cm. ”Saya terkejut saja melihatnya. Kok bisa tumbuh di sini, ya nampak unik juga bila melihat bunganya, ya kita berharap sering tumbuh biar tampak indah,” ujar Neson, di sekitar lokasi. Menurutnya, memang berdasarkan informasi yang didapatnya bahwa bunga bangkai ini memang sering tumbuh, tapi tidak sampai besar. ”Saya sempat foto untuk diupload di facebook, ya asyik saja bisa menguplaod bunga bangkai, karena umurnya pun tidak lama,” katanya. (gin)
9
SAMBAS. Koordinator Search and Rescue (SAR) Sintete, Eryk Subarianto, menyatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap potensi banjir di wilayah Sambas. “Ini dilakukan mengantisipasi banjir setelah turun hujan dua hari terakhir. SAR Sintete juga terus berkoordinasi dengan pihak BMKG, untuk terus memantau situasi dan melakukan langkahlangkah yang akan dilakukan,” kata Eryk Subarianto, Jumat (30/8) kepada Pontianak Times. Dijelaskannya, sejak pertama turun hujan, kita terus lakukan deteksi banjir. Ini sesuai dengan instruksi SAR Pontianak untuk me-
waspadai musim ekstrem. Wilayah yang rawan banjir antara lain Kecamatan Selakau. Wilayah lainnya yang rawan dan terus dipantau adalah Kecamatan Tebas, Jawai dan daerah lainnya di Kabupaten Sambas. “Hingga saat ini belum ada laporan yang masuk ke kita, dalam hal ini kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah seperti Dinas Sosial untuk melakukan antisipasi,” jelasnya. Ia juga mengatakan SAR Sintete selalu dalam tingkat kesiagaan tingkat tinggi. “Sekarang kita masih fokus pada kegiatan lomba sampan yang akan digelar besok (hari ini) di Sambas. Setiap saat SAR Sintete bersama seluruh anggota selalu bersiaga,” kata Eryk. Terkait ketinggian air setelah diguyur hujan di beberapa tempat, ketinggiannya masih relative normal dan tidak mengkhawatirkan. Di Desa Gayung Bersambut, Selakau, ketinggian air masih relatif normal. Lokasi ini pada beberapa tahun lalu paling parah diterpa banjir. “Demikian juga wilayah lain, kebetulan tadi (kemarin, red) melakukan pemantauan di Sam-
bas memantau persiapan lomba sampan. Curah hujan yang cukup tinggi tadi terjadi di kecamatan Tebas dan Sebawi, sementara untuk kota Sambas tidak terlalu tinggi curah hujannya,” ungkap Eryk. Ia meminta kepada warga supaya tetap mewaspadai jika hujan dengan curah hujan tinggi terus terjadi, peralatan dan anggota SAR Sintete siap beraksi jika kemudian terjadi banjir. Eryk mengatakan pihaknya memiliki kapal Sea Rider dengan kekuatan 2 x 200 PK, yang dapat mengevakuasi 20-25 warga dalam satu waktu. Begitu juga longboat serta dua unit perhau karet dalam kondisi prima disiagakan. Rescue car ada 2 unit untuk evakuasi, juga ada sepeda motor. Rescue car dapat digunakan untuk membawa peralatan seperti perahu karet menuju wilayah seperti sungai kecil atau wilayah yang tidak dapat dimasuki oleh kendaraan air yang lebih besar. “SAR Sintete memilikki personel tetap sebanyak 15 orang, relawan di Jawai dan Pemangkat, serta Sebedang ada kurang lebih 30 orang,” ujarnya. (gin)
Jaga Lingkungan di Musim Hujan rentan terhadap semua penyakit menular adalah anak-anak dan ibu hamil. Karena antibodi kedua kelompok ini lemah dalam menghadapi virus yang dibawa nyamuk serta bakteri penyebab diare. Ia mengungkapkan, penyuluhan bagaimana menciptakan lingkungan bersih sangat penting serta penanganan gejala penyakit menular. Sehingga Dr I Ketut Sukarja masyarakat, ungkap dia, dapat Kepala Dinas Kesehatan Sambas melakukan tindakan cepat bila Sambas. Dalam mengh- marau. Pada musim hujan mu- menghadapi kasus tersebut. “Mudah-mudahan saja peadapi pergantian musim seperti dah sekali terjangkit penyakitnyakit menular yang membasaat ini perlu diwaspadai kehad- penyakit yang menular. iran wabah penyakit menular. Pria berkacamata ini men- hayakan manusia tidak menjadi Peringatan tersebut dikemu- jelaskan, program untuk mence- kejadian luar biasa di daerah ini. kakan Kepala Dinas Kesehatan gah masyarakat terserang pe- Mari bersama-sama mewujudSambas Dr I Ketut Sukarja. nyakit akibat gigitan nyamuk kan hidup sehat dengan men“Banyak kasus penyakit yakni dengan kelambunisasi. jaga kebersihan lingkungan,” menular terjadi saat pergantian Penggunaan kelambu saat ti- ajak Ketut. Ketut mengimbau cuaca ekstrim dari hujan menja- dur sangat penting menghindari di kemarau. Penyakit yang perlu gigitan nyamuk pembawa virus. masyarakat agar dapat menjaga di perhatikan oleh masyarakat “Bila melihat sebaran penyakit, kesehatan disaat pergantian adalah demam berdarah, malar- daerah endemis malaria yakni musim seperti sekarang dengan ia, chikungunya dan diare,” kata di Tebas, Subah dan Selakau,” melakukan berbagai hal. “Jangan membiarkan air tergenang yang Ketut kepada Pontianak Times, katanya. Jumat (30/8). Sedangkan untuk demam dapat menjadi sarang nyamuk, Ia menyebutkan, dalam berdarah, kata dia, hampir mer- dan segera berobat ke puskespergantian musim tidak sama ata di kawasan perkotaan kare- mas jika mengalami gangguan dengan menghadapi musim ke- na lingkungan kotor. Pasien yang kesehatan,” katanya. (gin)
Banyak kasus penyakit menular terjadi saat pergantian cuaca ekstrim dari hujan menjadi kemarau. Penyakit yang perlu di perhatikan oleh masyarakat adalah demam berdarah, malaria, chikungunya dan diare.
10
EDUKASI
Sabtu • 31 Agustus 2013
Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak
Siswa Dilibatkan Jadi Kader Anti Narkoba
Sekolah MAN 1 Pontianak di Jalan H. Haruna menyiapkan infrastruktur penunjang pendidikan.
Pontianak. Terobosan berani ditunjukkan pengelola Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pontianak. Sekolah ini berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembenahan fisik atau sarana sekolah. “Kita sekarang ini sedang berbenah untuk melengkapi fasilitas siswa, seperti area perparkiran, kantin, keran air, komputer, pagar, kipas angin, dan infokus,” kata Nana Kusnadi, Kepala MAN 1 Pontianak kepada Pontianak Times, Jumat (30/8) di ruang kerjanya. Sampai saat ini, MAN 1 yang terletak di Jalan Haji Haruna ini belum ada keunggulan yang berarti. “Sementara fasilitas pendukung utama sekolah masih minim. Kemudian seiring perjalanan keunggulan sekolah ini di pelajaran ekstra kurikuler (Ekskol). Ekskol apapun, kalau siswanya berminat dan cukup jumlah kita buka. Sekarang ekskol lah yang membawa nama sekolah ini di masyarakat,” ungkapnya. Dijelaskannya, MAN 1 sudah banyak dikenal masyarakat luar. Sekolah ini juga sudah melakukan kerjasama dengan BNN dan hukum dan HAM. Bahkan siswanya sudah dilibatkan sebagai kader anti narkotika. Sejauh ini kendala melengkapi fasilitas sekolah terkendala
dalam masalah pendanaan, untuk itu pihak sekolah, komite melakukan kerjasama dengan orang tua siswa dalam mengatasi hal ini. Ternyata peran orang tua siswa sangat positif untuk peningkatan kualitas sekolah. “Alhamdulilah bantuan orang tua sangat membantu, namun bantuan itu tidak lah besar, karena kita juga tidak berani mengambil pungutan yang besar, karena kementerian pendidikan melarang sekolah mengambil pungutan biaya kepada orang tua,” pungkasnya. Menurutnya, kalau sekolah tidak melakukan kerjasama dengan orang tua maka sekolah tidak maju, karena anggaran yang diberikan oleh kementerian tidak bisa mencukupi kelengakapan fisik sekolah, karena kementerian harus membagi anggaran untuk lainnya terutama yang sudah diprioritaskan. Untuk ke depannya ia berharap kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua dapat terjalin baik, sehingga siswa dapat menikmati fasilitas sekolah dengan baik. Pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, dan sampai ini banyak prestasi yang sudah diraih para siswa di bidang ekskol, seperti juara 3 bela diri di tingkat internasional. (lin)
PMU 12 Tahun Perlu Kerjasama Semua Pihak
Pontianak. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar, Alexius Akim menyatakan akan meluncurkan Pendidikan Menengah Universal (PMU) bersamaan dengan pencanangan pendidikan wajib belajar 12 tahun nasional. ”PMU adalah pendidikan wajib belajar selama 12 tahun atau sampai tingkat SMA/ sederajat, baik secara formal maupun non formal. Program
PMU dilakukan karena jumlah anak-anak yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMP cukup banyak,” kata Akim. Jika tidak dilakukan secara bersama-sama, kata Akim, maka akan banyak anak-anak usia sekolah tidak bisa melanjutkan sekolah hingga SMA/ sederajat. Sehingga pemerintah perlu meluncurkan program PMU yang bisa ditempuh baik melalui jalur pendidikan
formal ataupun non formal. Menurutnya, untuk mencapai target pendidikan wajib belajar 12 tahun itu, pihaknya perlu melibatkan semua pihak, seperti Dharma Wanita, Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Kota yang ada di Kalbar, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Khusus program wajib belajar sembilan tahun di Kalbar,
pelaksanaannya sudah mencapai 98 persen. Sedangkan untuk PMU, baru sekitar 65 persen. Pemerintah menargetkan program PMU selesai hingga tahun 2020 mendatang. “Untuk menyukseskannya, semua pihak harus bekerjasama dengan melakukan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti menambah kelas dan unit-unit sekolah baru dalam rangka
mensukseskan PMU dan Pusat Belajar Masyarakat (pendidikan non formal),” paparnya. Akim menambahkan bagi mereka yang mengikuti pendidikan non formal, nantinya bisa mengikuti ujian kesetaraan. Jika mereka lulus, maka sudah dinyatakan selesai dalam dalam menempuh pendidikan selama 12 tahun atau setingkat SMA/sederajat. (dna)
Sabtu • 31 Agustus 2013
Sambungan
11
Kenaikan TPP Tidak Berhubungan Pilkada Sungai Raya. Anggapan miring dalam kenaikan atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dibantah keras oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam. “Saya tegaskan itu tidak benar, karena semua ini murni dari kebijakan pemerintah tahun 2013, dan kebijakan tersebut memang diperuntukkan khusus untuk pegawai,” kata Yusran kepada wartawan, Jumat (30/8).
Karena masih menunggu perubahan yang baru selesai pembahasannya beberapa waktu lalu, TPP baru dapat diberikan pada tahun ini, setelah tiga tahun tidak mengalami kenaikan dan hanya waktunya saja yang kebetulan bertepatan dengan pemilukada. “Kenaikan TPP memang sudah direncanakan. Jadi tidak ada hubungannya dengan Pilkada Kubu Raya,” ungkapnya. Menurut Yusran, kenaikan TPP sudah terencana sesuai perkembangan kebijakan sekarang ini, mengingat beban tugas pegawai yang cukup be-
Dikira Harta untuk mencari sumber air untuk menyiram tanaman sayur. Awalnya saya tidak tahu di bekas galian yang saya gali sedalam 3 meter tersebut ada sebuah granat aktif,” jelas Bujang, anak Jumiati kepada Pontianak Times. Usai melakukan penggalian itu, ibunya berniat untuk menyiram sayur. Tanpa disengaja menemukan sebuah gumpalan besi yang telah berkarat. Kemudian membawa pulang ke rumah sekitar pukul 08.00. Benda tersebut dibersihkan. “Sempat dibersihkan
ibu saya dengan cara dicuci menggunakan detergent dan pemutih pakaian sambil mengetok-ngetok granat tersebut. Ibu saya bilang telah menemukan harta karun,” kata Bujang. Dirinya terkejut setelah mengetahui yang dikatakan ibunya itu harta karun ternyata granat yang masih aktif. “Kami menempatkan jauh granat itu dan membawanya ke pinggir jalan dan memanggil anggota Polres Singkawang,” ujarnya. Tak lama kemudian, aparat kepolisian datang dan mengamankan granat untuk selanjut-
TIP Malaysia Umum Nasional Bermotor Orang dan Barang di Jalan Raya (Organda) Provinsi Kalbar kepada Pontianak Times, Jumat (30/8). TIP terletak sekitar 1 kilometer dari titik nol perbatasan Tebedu-Entikong. Negeri jiran itu memang gencar membenahi fasilitas Inland Port. Di atas areal sekitar 22,3 hektare itu berdiri bangunan dengan fasilitas pendukung kegiatan bongkar-muat seperti gudang untuk kontainer dengan kapasitas ratusan buah. “Penolakan terhadap TIP itu karena portland kita di Entikong belum siap. Di samping itu karena pemberlakuan mobil angkutan 20 unit belum dicabut dan tidak dibicarakan,” kata Manaf. Seharusnya, kata dia, cabut dulu keputusan atas kesepakatan sebelumnya. Seharusnya minimal dibicarakan dulu atau koordinasi antara tim teknis perhubungan Kalbar dan Sarawak . tetapi pihak TIP bersikeras dengan dalih sudah keputusan Johor (Pemerintah Malaysia, red). Masalah inland port ini harus dibawa ke meet-
ing pra Sosek-Malindo. “Untuk menjaga hubungan baik kedua negara hendaknya kompromi terlebih dahulu. Untuk truk berkapasitas 5 ton ke bawah seharusnya bisa melewati rute Pontianak-Kuching seperti pada 2012. Kenyataannya pada 2013 ini pihak Malaysia tidak membolehkan truk dengan muatan 5 ton ke bawah tidak diperbolehkan masuk pada rute PontianakKuching,” papar Manaf. Di tengah gencar-gencarnya pemberantasan gula ilegal, kata Manaf, ternyata ada hubungannya dengan keputusan sepihak tersebut. “TIP terindikasi menampung gula refinasi yang selama ini membanjiri wilayah Kalbar dan mematikan tata niaga gula di provinsi ini,” lanjut dia. Manaf bertekad akan memperjuangkan persoalan krusial lainnya pada meeting Pra Sosek-Malindo 2-4 September 2013 di Sarawak. Agenda pertama adalah bus angkutan regular 21-25 seat yang sekarang tidak boleh masuk. Kemudian trayek Bus Regular (pariwisata, kunjungan
sar, sehingga kenaikan tersebut dinilai wajar. Adapun besarnya kenaikan TPP, sesuai dengan pangkat dan golongan masingmasing PNS. Kenaikan TPP yang mancapai Rp dua juta perbulan hanya pada Kepala Dinas saja, sementara untuk stafnya mengalami kenaikan berkisar antara Rp400 ribu hingga Rp500 ribu. “Kenaikannya masih relatif kecil, sekitar 10 persen. Dan kenaikan ini tidak pada semua pegawai. Sedangkan untuk Kepala Dinas, karena Kepala Dinas beban kerjanya, maka tambahan penghasilan ini sendiri didapat sesuai den-
gan tambahan tugas, karena Kepala Dinas merupakan jabatan struktural dan sudah ada tunjangan jabatan, jadi tambahan cukup besar dibandingkan stafnya,” tambah Yusran. Makanya, kenaikan TPP ini membuat dirinya sempat mendapatkan kabar miring
8 Ton Berlogo
bar, Kombes Pol Ramses Kamsudin mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, pemilik gula bernama Heri yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Pelaku penyelundupan dapat dijerat dengan UU No 18/2012 tentang pan... dari halaman 1 gan dan ancamannya hukuman 2 tahun penjara serta denda nya dibawa ke Satuan Brimob maksimal Rp 4 Miliar. Kota Singkawang. Sementara itu, pemilik guKapolres Singkawang la Heri membantah, gula yang AKBP A Widihandoko didamping Kabag Ops Kompol Bas- Kalbar Surga tian mengatakan, granat itu (30/8). diperkirakan sudah cukup laDengan kondisi ini maka ma. Dari penemuan tersebut, para pelaku usaha gula legal masyarakat diimbau agar jandi Kalbar terancam. Termasuk gan melakukan tindakan sendimasyarakat atau konsumen ri guna mencegah hal-hal yang karena gula yang dijual belum tidak di inginkan. tentu sudah memenuhi SNI “Jika menemukan sebuah (Standar Nasional Indonesia). barang-barang yang men“Jika ditemukan adanya pecurigakan segera laporkan ke langgaran dalam hal gula ini pihak kepolisian agar tidak termaka kita langsung mengambil jadi hal-hal yang diinginkan,” tindakan,” kata Widodo. ujar widihandoko.(dny) Menurut Widodo unmengambil tindak lanjut ... dari halaman 1 tuk harus ada data lengkap dari keluarga dan tourism medical) Dinas Perindustrian dan Perdayang pada sidang Sosek Malin- gangan. Misalnya gudangnya do 21 Tahun 2005 dibatasi 180 berapa banyak, stoknya, siapa hari/kendaraan, akan diusul- yang punya, datang darimana, kan untuk disamakan tanpa kapan sampainya dan berapa batas sepanjang memenuhi kilogram gula yang laku di tokopersyaratan laik jalan. Soal pe- toko serta harganya berapa. nyetopam kendaraan plat In- “Data seperti ini yang harus donesia di Sarawak juga dan dilaporkan ke Polda. Dengan pengenaan pungutan asuransi data itu insyaallah kita bisa seyang tidak berdasarkan stan- lesaikan sampai ke pucuknya,” dar kendaraan. ujar dia “Pungutan asuransi pada Dalam mengawasi gula setiap kendaraan apabila sudah ini, ada Tim Monitoring yang di dikenakan di Indonesia maka dalamnya terdiri dari Polda Kaltidak berlaku di Malaysia dan bar, Disperindag Kalbar, AsosiaBrunai Darussalam, demikian si Pengusaha Gula dan Terigu pula sebaliknya. Kalau sudah di (Apegti), Bea Cukai, Kadin, dan Brunai dipungut maka di Malay- BPOM. “Sampai saat ini pihak sia tidak dipungut lagi. Anehnya dari Indonesia justru tidak, padahal mereka melalui lintasan Indonesia,” kata Manaf. Hal krusial lainnya masalah penanganan lakalantas di daerah Sarawak dan perlunya mempertegas kembali trayek angkutan laut Semantan (Sarawak)-Pelabuhan Sintete (Kalbar) menjadi Port Kuching (Sarawak)– Sedau Singkawang (Kalbar) sesuai usulan Sidang ke-26.(rdo)
dari masyarakat, khususnya kalangan PNS di wilayah Sungai Kakap. Bahwa kenaikan TPP ada hubungannya dengan pemilukada di Kubu Raya. “Kita memaklumi dengan gaji PNS sekarang, dan ini pasti ada pengaruhnya bagi pegawai,” tambahnya. (uun/pna)
... dari halaman 1 dibawanya tersebut bukanlah gula ilegal. “Gula pasir yang saya bawa ini lengkap dokumen dan sesuai prosedur. Tapi kok ditangkap,” ungkap Heri. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pihak Polda Kalbar masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap nakhkoda dan anak buah kapal yang mengangkut gula ilegal tersebut. (fsl)
... dari halaman 1 kepolisian belum mengetahui yang beredar itu gula apa. Kalau itu gula refinasi yang langsung dikonsumsi masyarakat maka ini bisa membahayakan, karena gula refinasi hanya dijual untuk industri makanan dan minuman,” kata Widodo. Lebih lanjut Widodo mengungkapkan, penanganan Polda berjalan terus, dan tidak ada ampun. Terakhir sampai saat ini jajaran Polda dan Polres sudah mengamankan gula ilegal sebanyak seribu karung, dengan kapasitas 50 kilogram per karung. “Dari bulan Januari sampai Juni sebanyak 4300 ton, sedangkan Juli sampai Agustus sudah mengamankan gula ilegal hampir 4700 ton. Jadi total gula yang sudah diamankan polda selama 6 bulan ini sebanyak 9000 ton,” paparnya. Widodo menambahkan, penemuan gula illegal ini banyak di temukan di daerah perbatasan, dan Ketapang, selain itu cara-caranya juga bermacam-macam ada yang menggunakan taksi, pakai truk dan motor. “Untuk pemusnahan gula ilegal akan dilakukan di Sungai Kapuas,” kata dia. (lin)