2
HUKUM & KRIMINAL
Senin • 11 November 2013
Te. Ka. Pe Hery, Korban Kebakaran Dirawat Intensif Sintang. Hery (16), menderita luka bakar dan harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ade Moh Djoen Sintang. Luka bakar yang diderita Hery akibat kebakaran yang terjadi di Dusun Batu Belian Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk, Sabtu (9/11). “Wajah, tangan dan kakinya Hery terlihat menghitam bahkan rambutnya pun ikut terbakar,” ungkap Aloysius Liong paman dari Hery, Kepada PONTIANAK TIMES, Minggu, (10/11). Aloysius Liong, mengatakan pada saat kebakaran keponakannya itu sedang berada di rumah. Dan terlambat menyelamatkan diri sehingga mendapatkan luka bakar. “Kata Hery, saat kebakaran ia ada di rumah dan belum sempat menyelamatkan diri dari kobaran api,” katanya. Sementara itu, Kapolsek Sepauk, IPTU Samsul Bakri membenarkan adanya kebakaran di Dusun Batu Belian Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk. Kebakaran itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB dan melahap lima rumah. “Ada lima rumah papan yang terbakar, satu rumah hanya terbakar atapnya saja,” ujarnya. Ia mengatakan, tidak ada korban jiwa yang diakibatkan dari kebakaran tersebut, tapi ada satu korban luka bakar, yaitu Hery Bertus. “Api dapat dipadamkan secara bergotongroyong dengan masyarakat, saya sama anggota juga ikut memadamkannya. Sedangkan Hery langsung kita larikan ke RSUD,” ujarnya. Ia mengimbau masyarakat dapat lebih berhati-hati mengingat ini merupakan kebakaran kedua di Sepauk setelah kebakaran Pasar Sepauk yang sempat menghanguskan kurang lebihGepeng 50 ruko. “Penyebab Mewah, Datang kebakaran masih kami selidiki, tapi yang jelas, saya Gunakan Kapal dan minta masyarakat lebih berhati-hati agar Pesawat kejadian serupa tidak terulang lagi,” tukasnya. (Uli)
Polresta Terapkan Body System Saat Bertugas PONTIANAK. Antidi Indonesia, polisi mensipasi terjadinya aksi prejadi sasaran serang sejummanisme terhadap polisi lah orang tertentu adalah yang sedang menjalankan pihak kepolisian. tugas, Polresta Pontianak “Body system ini, yaklakukan body system agar ni suatu sistem melakukan menjamin keamanan angpenjagaan ketika anggota gotanya di lapangan. yang ada di lapangan se“Untuk mengantidang melaksanakan tusipasi serangan yang digas, khususnya anggota lakukan sejumlah orang berseragam tidak sendiri, terhadap anggota Polri, kemudian dilakukan penkhususnya di wilayah hugawalan oleh anggota kum Polresta Pontianak. yang tidak berseragam,” Kami sudah membuat jelasnya. Pontianak suatu sistem, yang kami Kapolresta Dengan menggunaKombes Pol Drs. Hariyanta sebut dengan body sys- M.Si kan Body System ini lanjut tem,” ungkap Kapolresta Hariyanta, pihaknya daPontianak Kombes Pol Drs. Hariyanta pat segera mengantisipasi seranganM.Si, Minggu (10/11). serangan yang tidak terduga, seperti Hariyanta menjelaskan, body yang terjadi Pekanbaru belum lama ini, system ini digunakan anggotanya di dimana ada anggota lalu lintas yang lapangan, khususnya anggota yang diserang oleh orang tertentu, hingga berseragam Polri, baik itu Sabhara meninggal dunia. maupun Lantas. Mengingat di tahun “Misalnya ada anggota lalu lintas 2013 ini di sejumlah daerah yang ada di lapangan sedang bertugas, tidak kami
biarkan sendirian, melainkan akan ditemani rekannya. Jika ada serangan yang datang dari orang tertentu anggota yang berpakaian preman dan melakukan pengawalan, dapat bertindak lebih cepat,” jelasnya. Hariyanta mengimbau kepada seluruh anggota polri yang menggunakan seragam, jika melaksanakan tugas untuk tetap menggunakan body system. Hal itu bertujuan menjaga keamanan, kemudian tetap berhatihati serta tingkatkan kepekaan insting Polri yang pernah diajarkan saat pendidikan. “Seluruh anggota saya harus tetap waspada dan hati-hati saat menjalankan tugas. Perhatikan sekeliling, kemudian tingkatkan kepekaan seorang anggota Polri, apabila ada yang mencurigakan, dekati dengan humanis, dan lakukan pemeriksaan di tempat. Jika menemukan senjata tajam atau senjata api, langsung amankan ke Mako, guna diproses hukum lebih lanjut,” tegasnya. (Nad)
Temukan Narkoba, Satu Anggota Polres Sekadau Diperiksa PONTIANAK. Briptu Paris anggota Polres Sekadau diperiksa Satuan Narkoba Polres Sekadau, terkait temuan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak satu paket yang ditemukan di belakang Taksi ia tumpangi. Hasil tes urine lima terperiksa satu positif narkoba empat lainnya negatif. Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Mukson Munandar saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut, bahwa anggota bernama Paris berpangkat Briptu sedang diperiksa Sat Narkoba Polres Sekadau. “Polres Sekadau mendapat informasi, bahwa terdapat salah satu taksi jurusan Sintang, membawa narkoba jenis sabu melintasi Kabupaten Sekadau, atas informasi tersebut Polres Sekadau langsung memberhentikan Taksi yang dimaksud. Terdapat lima orang dalam Taksi itu, termasuk supir dan Briptu Paris,” ungkapnya kepada PONTIANAK TIMES, Minggu (10/11).
Setelah dilakukan penggeledahan terhadap seluruh penumpang beserta sopir termasuk Briptu Paris, hasilnya tidak menemukan barang bukti berupa narkoba, di dalam Mobil maupun di badan terperiksa. Namun, ketika lebih detail anggota Sat Narkoba melakukan pemeriksaan, ternyata menemukan satu paket Narkoba jenis sabu. “Barang bukti tepat berada di belakang Taksi, namun berada di jalan ketika dilakukan interogasi terhadap lima terperikas, termasuk Briptu Paris, semuanya tidak mengakui barang haram tersebut milik mereka,” jelas Mukson. Mukson menjelaskan, anggota Sat Narkoba Polres Sekadau tidak berhenti di situ saja, melainkan juga melakukan tes urine kepada seluruh orang yang ada di dalam taksi, dengan hasil terdapat satu orang yang positif narkoba dan Briptu Paris negatif. “Satu orang yang positif narkoba, sedangkan keempat orang lain-
nya termasuk Briptu Paris, hasil tes urinnya negatif. Mengenai kasus penemuan satu paket sabu di belakang Taksi yang ditumpangi Briptu Paris, diduga narkoba tersebut telah dibuang terlebih dahulu ketika hendak dilakukan pemeriksaan,” kata Mukson. Mukson menambahkan, semuanya yang ada di taksi tersebut, hanya dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pendataan saja, namun tidak diproses hukum lebih lanjut, karena pembuktian kepemilikan narkoba tidak terpenuhi. “Jadi kasus penemuan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak satu paket ini, tidak dilakukan proses hukum lebih lanjut, karena barang bukti ditemukan di jalanan, bukan pada badan seseorang, semuanya hanya diperiksa dan dilakukan pendataan Sat Narkoba, termasuk Briptu Paris yang juga merupakan anggota Polres Sekadau,” ucap Mukson. (Nad)
Penerbit: PT. Graha Media Sejati. Komisaris: Muhammad Andry Lamfield, Dirut: R. Rido Ibnu Syahrie, Direktur: Liu Sau Min Pemimpin Perusahaan: Liu Sau Min, Pemimpin Umum: Muhammad Andry Lamfield, Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: R. Rido Ibnu Syahrie. Redaktur Pelaksana: Jusrianto. Dewan Redaksi: Dina Prihartini Wardoyo, M. Faisal, Barlian Pasore, Endra Adi, Gusnadi Kota Pontianak: Rosalinda. Kubu Raya: Widi Aryadi. Singkawang: U. Deny F. Bengkayang: Stepanus Sambas: Gindra. Entikong: Agus Mahmudin. Sintang: Eeng Heryadi, Yuli Fitriyani. Melawi: Marbentua Sidauruk, Administrasi Umum/Keuangan : Aklima, Dessy Mella , Iklan/Event Organizer : Iwan Kurniawan Layouter: Tri Wibowo (Koordinator), Juliansyah, Muhammad Sudiat. Penasehat Hukum: Aprin Turnip SH MH. Alamat Kantor: Jalan Danau Sentarum No. BB-2 Pontianak (0561) 572124, Iklan per milimeter kolom: Hitam-putih Rp 6.000, spot colour Rp 10.000, full colour Rp 12.000, iklan baris 9.000 (minimal dua baris, maksimal lima baris). Percetakan: PT. Trio Harapan Jaya (isi diluar tanggung jawab percetakan)
3
PONTIANAK
Senin • 11 November 2013
BI Gencar Sosialisasi Gres!
Walikota Pontianak, Sutarmidji memotong pita sebagai tanda dibukanya kegiatan Gres, Sabtu (9/11).
PONTIANAK. Gerakan Ekonomi Syariah (Gres) sangat penting disosialisasikan, karena sesuai misi seharusnya Indonesia dijadikan sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah dunia. “Tetapi dalam perjalanannya sampai saat ini baru kurang dari 5 persen dari perbankan nasional, sehingga ini menjadi tantangan sendiri. Untuk itu kami dari BI sebagai regulator, kita bahu-membahu bersama pemerintah, perbankan dan
pelaku ekonomi lainnya,” kata Hilman Tisnawan, Kepala Kantor Perwakilan BI Kalbar, Sabtu (9/11) saat pembukaan bazar dan expo Gres! di Matahari Mall Pontianak. Dijelaskan Hilman, perbankan syariah di Kalbar belum banyak, hampir 7 persen. Diharapkan ada sinergi semua pihak. “Ini diharapkan semakin terintegrasi terkait keuangan syariah tidak hanya perbankan, namun juga dari aspek keuangan mikro, asuransi, pegadaian
widi
dan penting pelaku ekonomi halal,” ujar Hilman. Dijelaskan dia, dalam mendukung langkah ini perlunya juga penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas untuk meningkatkan target pencapaian dalamperbakan nasional. “Di sekolah-sekolah ilmu agama negeri sekarang kan sudah ada jurusan, kita siapkan SDM agar bisa melayani dan memberikan informasi syariah ini terus sosialisasi agar dari 7
persen itu bisa ditingkatkan dengan mengedepankan kenyamanan dalam bertransaksi,” katanya. Hilman menambahkan, syariah ini sebetulnya sifatnya Nasional dimana Kalbar memulai lebih awal. Gres akan diluncurkan secara resmi tanggal 17 November mendatang di Jakarta, sementara di Kalbar akan digelar Senin (18/11). Walikota Pontianak, Sutarmidji mengatakan perbankan syariah harus gencdar melakukan sosialisasi karena sebagian besar masyarakat Kota Pontianak belum paham apa itu ekonomi syariah. “Saya berharap agar sosialisasi gerakan ekonomi syariah lebih digencarkan lagi di tengah masyarakat. Untuk ini perlu kita sosialisasikan lagi karena selama ini sosialisasi sangat kurang,” katanya. Direktur Utama Bank Kalbar, Sudirman HMY mengatakan, perbankan syariah belum lama dan dimulai Bank Muamalat Indonesia. Kendati saat ini malah lebih menonjol bank syariah Mandiri. Iamengatakansebenarnya total aset perbankan syariah belum sampai 5 persen nasional. Sehingga menjadi perjuangan bersama-sama pihak perbankan dan pelaku ekonomi syariah lainnya agar perbankan syariah menjadi gaya hidup. “Ini menjadi tantangan dan menyiapkan sistem dan
jaringannya supaya masyarakat lebih mengenal,”ujarnya. Pimpinan Bank Muamalat Pontianak Obaid M Fahmi mengatakan secara nasional program perbankan syariah mulai bangkit pada tahun 1982 kendati perkembangannya terjadi secara buttom up. Melihat animo masyarakat Indonesia dengan 2 juta penduduk, memunculkan keinginan untuk bertransaksi syariah. Hingga kemudian tahun 1997 terjadi krisis nasional. “Kita kemudian berharap agar tidak di tutup. Alhamdulillah tahun 1998 keluar window sistem melalui pemerintah maka regulator kita harus bersinergi tidak semata perbankan syariah namun transaksi ekonomi syariah, kita menjadi motornya saja agar bangkit,” pungkasnya. Launching Gres! yang digelar Bank Indonesia (BI) menggandeng masyarakat ekonomi syariah (MES) dan Jurnalis Perempuan Khaulistiwa (JPK). Selain dimeriahkan Bazar dan Expo yang diikuti oleh sejumlah perbankan syariah yang ada di Kalbar, Sabtu (9/11) hingga Minggu (10/10) dalam rangkaian Gres juga dimeriahkan oleh lomba mewarnai, lomba nasyid, lomba dai cilik, dan fashion show yang berhasil menyita ratusan pengunjung yang menyaksikannya. (lin)
Komunitas Genbi
Wawasan Bertambah, Kocek Terisi PONTIANAK. Komunitas Gerakan Baru Indonesia (Genbi) yang berdiri pada 2011 sudah membuahkan hasil, terutama bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia (BI). Salah satu bentuk manfaatnya bisa berwirausaha di sektor produk makanan maupun kerajinan tangan. Hade Irmawati anggota Komunitas Genbi yang ditemui Pontianak Times, Minggu (10/11) mengatakan komunitas ini dibentuk oleh BI. Awalnya dari bantuan beasiswa kepada mahasiswa dari Universitas Untan dan STAIN. “Saya berharap dengan adanya komunitas ini bisa mengembangkan wirausaha yang saya jalankan bersama orang tua, terutama dalam mengembangkan produk makanan botok ikan tongkol,” kata
Hade. Ia menuturkan pada awalnya ia mendapatkan bantuan beasiswa dari BI, dan bantuan itu digunakan untuk keperluan biaya kuliah dan sisanya bisa digunakan untuk berwirausaha. “Untuk mendapatkan bantuan khusus usaha, kita bisa mengajukan proposal dan ini bisa dipertimbangkan perbankan,” ujarnya. Lebih lanjut Hade mengungkapkan keuntungan dari ikut dalam komunitas bukan hanya dari sisi wawasan saja melainkan keuntungan dari sisi penghasilan juga cukup bagus, dan pada akhirnya keuntungan itu dimanfaatkan lagi untuk kebutuhan pendidikan. “Saya berharap ke depannya apa yang dicita-citakan bisa tercapai dan usaha yang dijalankan semakin lancar,” pungkasnya.
Rosalinda
Stan produk makan Genbi.
Dian salah satu pengunjung yang meninjau stan tersebut mengatakan sudah membeli
keripik jengkol. “Saya penasaran dengan rasa keripik jengkol, makanya saya beli satu,” katanya
sambil melihat-lihat keripik jengkol sambil berlalu meninggalkan stan. (lin)
4
SINGKAWANG
Senin • 11 November 2013
Wisata Pasir Panjang Bertambah Rusak 1 Unit Alat Berat Keruk Bibir Pantai Singkawang. Setiap wisatawan lokal maupun mancanegara yang singgah ke Singkawang, biasanya tidak menyempatkan diri berkunjung ke lokasi Wisata Pasir Panjang. Dulu, alamnya asri. Tetapi sekarang semakin semrawut akibat pengambilan pasir di bibir pantai. “Kebetulan masih reses, dan mendengar adanya laporan dari warga tentang satu unit alat berat yang masuk ke
lokasi pantai pasir panjang. Atas laporan warga tersebut, langsung turun meninjau,” kata Reny Asmara Dewi, Anggota DPRD Kota Singkawang kepada Pontianak Times, Sabtu (9/11). Sesampainya Reny di lokasi tersebut memang terlihat satu unit alat berat, namun para pekerjanya sedang istirahat. Di lokasi itu juga, tampak bibir pantai sudah berlubang-lubang lantaran pasirnya diambil mengguna-
kan alat berat. Reny mengaku tidak mengetahui pasti mengapa pasir di bibir pantai itu diekspolitasi. Padahal Pasir Panjang adalah salah satu objek wisata andalan Kota Singkawang, sekaligus menjadi kebanggaan Kalbar. “Apapun alasannya, pengambilan pasir itu apalagi dengan menggunakan alat berat tidak diperbolehkan lantaran merusak lingkungan,” jelasnya. (dny)
Kesadaran Masyarakat Berlalu Lintas Kurang SINGKAWANG. Banyaknya kecelakaanlalulintasdijalansalah satunya disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Pasalnya banyak masyarakat yang sering terlihat melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada. “Tak peduli ada rambu larangan masuk tetap saja dilanggar oleh pengendara. Memang harus kita akui masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang tidak tertib lalulintas,” kata Kabid Perhubungan Darat, Dishubkominfo Kota Singkawang, Dedy Saputra, Minggu (10/11).
Menurutnya pelanggaran rambu lalu-lintas itu sering terlihat seperti jalan Hasan Saad di samping News Fashion yang sering dilanggar, serta jalan Sejahtera belakang vihara di tengah pasar yang juga sering dilanggar oleh pengendara. “Masyarakat harus meningkatkan kesadarannya dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas, agar kecelakaan di jalan raya dapat di hindari. Karena jika pengendara bisa tertib, tentu kecelakaan bisa di hindari,” ucapnya. Ia menjelaskan Dishubkominfo hanya menyediakan ramburambu lalu lintas untuk dipasang
di tempat-tempat yang di anggap rawan kecelakaan. “Kalau memang ada titik-titik yang memang harus dipasang rambu lalu-lintas ya kita pasang, agar titik-titik itu tidak berpotensi kecelakaan atau kemacetan,” jelasnya. Namun, jika pengendara melanggar rambu-rambu yang sudah dipasang di titik yang telah ditentukan, maka pengendara yang bersangkutan bisa mendapatkan sanksi tegas seperti tilang. “Pemberian tilang merupakan kewenangan pihak kepolisian untuk mengambil tindakan,” tambahnya. (dny)
Rabuli Dibunuh Menggunakan Pedang
Pedang yang digunakan pelaku habisi Rabuli.
Singkawang. Weldan alias Dengdeng (31), pelaku pembunuhan Rabuli yang telah diamankan Polres Singkawang, Kamis (7/11) kemarin mengakui pedang panjang yang digunakan untuk menghabiskan nyawa Rabuli dibelinya dari pedagang pedang asongan keliling di Pasar Sakok seharga Rp 80 ribu. “Saya tidak berniat membunuh, saya beli pedang se-
Deny
harga Rp. 80 ribu dengan pedagang keliling di Sakok itu hanya untuk menakut-nakuti korban,” ujar Dengdeng kepada Pontianak Times di Polres Singkawang, kemarin (10/11). Menyikapi banyaknya peredaran senjata tajam (Sajam) yang dijual oleh pedang keliling dengan dalih untuk hiasan itu, Kapolres Singkawang, AKBP A Widihandoko mengatakan pihaknya akan mempelajari ter-
lebih dahulu peredaran senjata tajam ini di Kota Singkawang. “Kita tidak bisa serta-merta merazia atau mengamankan sajam dari tangan penjual. Karena pembunuhan terjadi tidak hanya melalui sajam yang diperoleh dari pedagang sajam keliling,” ujar Widihandoko. Sementara itu, salah-seorang pedagang sajam hiasan keliling, Ratno menjelaskan sajam hiasan yang dijualnya diperuntukkan hiasan, biasa untuk pajangan dalam lemari kaca atau dinding rumah. “Kita tawarkan kepada calon pembeli bahwa sajam itu untuk hiasan,” kata Ratno. Menurutnya, jika sajam yang dijual itu ternyata digunakan untuk halhal yang negatif, tentu itu di luar pengawasannya. “Dengan apapun orang bisa menggunakan alat untuk membunuh. Jadi, bukan sajamnya, melainkan penggunaan dan niat pelaku,” katanya. (dny)
Pasir panjang.
dok
Disdik Dorong Kegiatan Pramuka SINGKAWANG. De- ini, kegiatan Pramuka adawasa ini penlah kegiatan didikan karaekstrakurikter sangat kuler di sekod i b u t u h kan lah yang wajib untuk memuntuk diikuti persiapkan oleh pelajar, generasi yang sehingga kegterbaik guna iatan positif itu menyongsong harus dimanpembangufaatkan sebaik nan bangsa di mungkin. Nadjib masa depan. “SekaKadis Pendidikan Kota Sing- rang ini, kegiatan Pramuka kawang, Drs. H. Nadjib, MSi di Kota Singkawang mengamenyebutkan ke depan lami mati suri, sehingga ini pihaknya lebih memfokus- adalah tugas kita bersama kan ke pendidikan karakter untuk kembali disemangati murid, sehingga para pela- kegiatan Pramuka sehingjar memiliki karakter yang ga perlu didorong terus,” terbaik. ucapnya. “Penyaluran pendidiNadjib menjelaskan kan karakter yang baik pramuka di Kota Singkawang adalah dengan mengikuti harus terus dikembangkan secara aktif kegiatan Pra- untuk meningkatkan semanmuka. Karena di Pramuka gat dan karakter para pelajar. itu dapat mengubah kara“Kita ingin pelajar bisa kter menjadi lebih baik lagi menjadi lebih baik lagi ke seperti bela negara, setia depannya, seperti dengan kawan, gotong-royong, dan peningkatan karakter yang lain sebagainya,” kata Nad- lebih baik lagi di kalangan jib, Minggu (10/11). pelajar Kota Singkawang,” Menurutnya sekarang jelasnya. (dny)
5
SINTANG
Senin • 11 November 2013
Sepuluh Kelurahan Baru Segera Beroperasi SINTANG. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Zulkifli HA mengatakan kelurahan baru di Kecamatan Sintang dalam waktu dekat akan segera beroperasi. Tinggal menunggu pelantikan lurah dan sekretaris lurahnya saja. “Pemkab Sintang sudah menyiapkan dana untuk operasional kelurahan baru. Personel yang akan dilantik menjadi lurah dan sekretaris lurah juga sudah ada. Tinggal menunggu tanda tangan Bupati Sintang. Setelah itu, Camat Sintang yang
akan melantik lurah-lurah baru ini,” jelas Zulkifli, Sabtu (9/11). Zulkifli mengatakan, pelantikan lurah dan sekretaris lurah akan dilaksanakan tahun ini. Sepuluh kelurahan baru yang akan berdiri yaitu pemekaran Tanjung Puri, nantinya akan melahirkan dua kelurahan baru yakni Kelurahan Alai dan Kelurahan Akcaya. Selain itu Kelurahan Kapuas Kanan Hulu juga dimekarkan, dengan membentuk Kelurahan Rawa Mambok
dan Kelurahan Sengkuang. Sedangkan Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, dimekarkan dengan membentuk Kelurahan Mengkurai, dan Kelurahan Kedabang. Sementara di Kelurahan Kapuas Kiri Hilir juga akan ada kelurahan baru, yakni Kelurahan Batu Lalau. Tak hanya itu, Kelurahan Kapuas Kiri Hulu juga dimekarkan dengan pembentukan Kelurahan Menyumbung Tengah, dan Kelurahan Ulak Jaya. Dikatakan Zulkifli, sete-
lah kelurahan-kelurahan baru ini operasional, tahun 2014, Pemkab Sintang akan memekarkan Kecamatan Sintang. “Kami laksanakan pemekaran kelurahan dulu, baru pemekaran kecamatan tahun 2014. Karena satu kecamatan minimal 4-5 kelurahan,” jelasnya. Untuk pemekaran Kecamatan Sintang ini, lanjutnya, akan dimekarkan menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sintang Kota, Kecamatan Sintang Utara dan Sintang Barat. Kecamatan Sintang Utara me-
liputi Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dan Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang Barat meliputi Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dan Kelurahan Kapuas Kiri Hilir. Sedangkan Kecamatan Sintang Kota terdiri dari Kelurahan Tanjung Puri dan Kelurahan Kampung Ladang. Kelurahan lama tersebut ditambah kelurahan-kelurahan yang baru operasional. Pelaksanaan pemekaran kecamatan lain juga akan dilaksanakan pada tahun 2014. (eng)
Masyarakat Sambut Baik Gerai Samsat Sepauk Ini merupakan wujud bukti dari komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Sukanardi
Tokoh masyarakat kecamatan Sepauk
SINTANG. Adanya layanan gerai samsat cabang pembantu di kecamatan Sepauk disambut baik oleh warga sekitar. Karena dengan dibu-
kanya gerai tersebut, tentunya akan mempermudah dalam mengurus surat-surat kendaraan bermotor maupun pembayaran pajak. Sukanardi, tokoh masyarakat kecamatan Sepauk mengungkapkan rasa bangga atas kehadiran gerai samsat dan mobil samsat keliling di daerahnya. Sehingga dirinya tidak perlu lagi harus menyuruh orang untuk melakukan pembayaran pajak yang tentunya harus mengeluarkan ongkos lebih. “Jujur saja selama ini saya menyuruh orang lain untuk membayar pajak ke Sintang. Jadinya, uang yang
dikeluarkan lebih banyak karena bukan untuk bayar pajak saja namun juga keperluan dari orang yang di suruh tadi. Kalau sudah dibuka gerai di sini, setidaknya memperkecil ongkos,” ungkapnya, Sabtu (9/11). Ia mengharapkan dengan adanya gerai dan mobil samsat keliling capem Sepauk, masyarakat tidak lagi menunda dalam membayar pajak. Karena sudah ada pelayanan yang efektif, efisien dan mudah terjangkau yang diberikan dalam mengurus perpajakan maupun surat menyurat kendaraan. “Kalau bisa, jangan lagi
telat bayar pajak, karena pelayanan yang diberikan sudah memudahkan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya. Kalau pajak lancar, pemerintah juga pasti punya pertimbangan dengan daerah ini, siapa tahu bisa memperbaiki jalan sehingga jalan kita bisa mulus,” ujarnya. Sementara itu, Kapolres Sintang, AKBP Veris Septiansyah mengungkapkan dengan dibukanya gerai samsat dan mobil samsat keliling tersebut merupakan pendekatan pelayanan masyarakat sehingga dapat mengurangi biaya-biaya di luar pembayaran pajak. “Ini merupakan wujud
bukti dari komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik,” ungkapnya. Ia berharap, dengan masyarakat membayar pajak, tentunya berbagai macam pembangunan infrastruktur dan pembangunan di bidang lainnya tentu sangat terdukung. “Dengan kelancaran masyarakat membayar pajak, pemerintah dapat mengambil sikap untuk membangun daerah ini. Jadi, ketika pajak dipungut dari masyarakat, masyarakat juga harus merasakan hasil dari pajak tersebut,” ucapnya. (Uli)
Tingkatkan Pelayanan Publik
UPPD Sintang Buka Gerai Samsat Keliling SINTANG. Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Sintang dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalbar membuka gerai Samsat Cabang pembantu dan meresmikan mobil Samsat keliling untuk Wilayah Kecamatan Sepauk, di lapangan Bank Kalbar Capem Sepauk, Sabtu (9/11). Kepala UPD Sintang, Mawardi mengatakan menyikapi tingginya tuntutan masyarakat agar mendapatkan layanan yang efisien, mudah, nyaman dan cepat, pihaknya bersama tim pembina Samsat Provinsi Kalbar, Polda Kalbar dan PT Asuransi Jasa Raharja menyusun program untuk meningkatkan sa-
rana dan prasarana serta program peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Pembukaan gerai Samsat dan mobil Samsat keliling merupakan pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga penagihan pajak bisa dilakukan secara langsung atau “door to door”,” ujarnya, kemarin. Ia mengungkapkan, peresmian pelayanan gerai Samsat berdasarkan surat keputusan bersama Dirlantas Polda Kalbar, Kadispenda Kalbar, Kepala PT Asuransi Jasa Raharja dan Direktur Utama PT Bank Kalbar. “Dengan adanya pelayanan ini, masyarakat tidak harus lagi membayar pajak
atau mengesahkan STNK dan pembayaran SWDKLJJ ke kantor bersama Samsat yang ada di Sintang, cukup ke kantor cabang Bank Kalbar yang ada di Kecamatan. Jadi masyarakat tidak perlu mengeluarkan ongkos lebih karena perjalanan dari Sepauk ke Sintang lumayan jauh dan tentunya ongkos yang lebih banyak pula, jadi sedikit lebih murah,” ucapnya. Kasat Lantas Polres Sintang, AKP Agus Mulyana Yuli Fitriani/Pontianak Times mengharapkan dengan adanKepala UPPD Kabupaten Sintang, Mawardi sedang meresmikan Mobil Samsat ya gerai Samsat dan mobil Keliling. keliling Capem Sepauk dapat meminilisir keluhan-keluhan “Ini merupakan upaya untuk mengurus surat-surat masyarakat terkait pelayanan yang diberikan untuk memu- kendaraan atau pembayaran pajak dan surat-surat kend- dahkan dan memberikan ke- pajak,” tukasnya. (Uli) araan bermotor. nyamanan kepada masyarakat
6
POLITICA
Senin • 11 November 2013
Panwaslu Temukan 71 Pelanggaran SINGKAWANG. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Singkawang sudah melakukan pemetaan alat peraga kampanye (APK). Hal tersebut berdasarkan PKPU No.15 tahun 2013 dan Keputusan Walikota Singkawang Nomor: 270/801/Pem-A. “Ada 71 alat peraga kampanye yang di duga melakukan pelanggaran kampanye. Data itu sudah kita sampaikan ke KPU Kota Singkawang,” ungkap anggota Panwaslu Kota Sing-
kawang, Sabirin kepada PONTIANAK TIMES, Minggu (10/11). Sabirin menuturkan pimpinan partai harus menginstruksikan kepada para calon anggota legislatif (Caleg) untuk mematuhi aturan yang ada. Pasalnya ini merupakan kepentingan bersama untuk menjadi estetika di Kota Singkawang. “Karena berdasarkan kondisi riil di lapangan, Panwaslu Kota Singkawang menemukan cukup banyak pemasangan
APK Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 di wilayah Kota Singkawang yang dipasang tidak sesuai dengan peraturan yang ada,” tuturnya. Meski demikian, pihaknya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pengurus parpol dan caleg yang secara sadar menertibkan sendiri alat peraga kampanye yang melanggar aturan. “Bagi parpol yang belum menurunkan APK tolong
diturunkan sendiri. Karena kita ingin Kota Singkawang bisa tertib mengenai APK ini dan kampanye dapat berjalan lancar,” pintanya. Sabirin mengaku akan turun langsung ke lapanSabirin gan untuk m e n e r ti b ka n alat per-
aga kampanye yang terpasang di tempat yang tidak seharusnya. “Kita akan turun bersama Sat Pol PP Kota Singkawang. Diharapkan ketika penertiban di lapangan, KPU Kota Singkawang bisa ikut,” ujarnya. (dny)
Bedanya Politik Masa Kemerdekaan dan Politik Reformasi
Dulu Pahlawan Berjuang, Sekarang Pahlawan Cari Uang PONTIANAK. Pengamat politik Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Sy. Usmulyadi mengatakan perjuangan para pahlawan dalam memerdekakan Bangsa Indonesia telah dikh-
ianati para pejabat negara ini, sehingga nilai-nilai perjuangan dan nasionalisme di kalangan generasi muda semakin luntur dan cenderung melupakan sejarah. “Saya sebagai rakyat Indo-
Jurnalisme Warga
Semangat Kepahlawanan Generasi Muda Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2013, sebagai generasi penerus Bangsa mempertanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang telah kita berikan kepada Bangsa dan Negara ini. Apakah kemakmuran yang di cita-citakan para pahlawan telah kita semua capai atau malah sebaliknya memperbesar jurang perbedaan dalam kehidupan sosial dan tata Negara. Kilas balik sejarah perjuangan Bangsa di mana para pahlawan berguguran dalam mempertahankan kemerdekaan yang di Surabaya. Arekarek Soeroboyo dengan gagah berani melawan tentara sekutu yang terkenal dengan pasukan elitnya (SAS) dan peralatan tempur yang canggih. Hanya bermodalkan bambu runcing saja, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan rakyat bahu-membahu menghadang panzer sekutu yang masuk ke jantung ibu Kota Surabaya. Gempuran demi gempuran diterima pasukan Republik, sehingga memutuskan untuk mundur sambil
membumihanguskan semua yang ada di sepanjang jalan di Kota Surabaya. Banyaknya pahlawan yang gugur inilah dijadikan pemerintah sebagai Hari Pahlawan Nasional. Bagaimana keadaan setelah merdeka, ternyata kita semua masih terjajah secara ekonomi bahkan lebih kejam lagi dijajah bangsa sendiri. Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme seolah berpadu dalam kehidupan tata Negara ditambah lagi moral pejabat yang sama bejatnya dengan penjahat. Pejabat pelaku korupsi seolaholah lupa bahwa amanat yang dibebankan kepadanya adalah suatu tugas mulia dari rakyat. Bukankah jika mereka berhasil mengentaskan kemiskinan dan memakmurkan rakyat di anggap pahlawan Nasional juga di era modern. Mari kita semua tanamkan semangat dari para pahlawan ini, sehingga kita lawan segala bentuk penyimpangan yang merugikan Bangsa dan Negara. Penulis : Hikmawan, pelajar
Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini, reportase dan hasil klarifikasi yang dilakukan warga. Dilengkapi data identitas sah. Redaksi berhak mengedit setiap naskah yang masuk agar memenuhi kaidah jurnalistik
nesia merasa perlu peringatan Hari Pahlawan ini, sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa para pahlawannya. Dalam konteks sekarang, Hari Pahlawan tidak bisa disamakan dengan keadaan krisis yang melanda Indonesia, sebab Hari Pahlawan bentuk penghargaan rakyat terhadap para pejuang yang gugur mempertahankan kemerdekaan,” ungkap Sy.Usmulyadi, Dekan III Fisipol Untan, kepada PONTIANAK TIMES, Minggu (10/11). Menurutnya, krisis yang terjadi di negeri ini disebabkan ulah dari pejabat Negara itu sendiri, dikarenakan mudahnya melakukan tindakan yang melawan hukum seperti Kolusi, Korupsi dan
Nepotisme. Hukum yang harusnya mengikat dan membatasi malah dijadikan alasan untuk melakukan korupsi dengan memanfaatkan celah hukum yang terbuka. “Kita masih ingat penangkapan Hakim MK yang secara kenegaraan, posisi dan kedudukan beliau cukup tinggi, sehingga untuk pengawasan tidak ada yang mampu mengawasi kinerja dari MK itu sendiri. Kedudukan yang tinggi dan sama dengan DPR itulah yang membuat seseorang bisa melakukan korupsi, karena MK termasuk lembaga tinggi negara,” terang Usmulyadi kembali. Dia menjelaskan, para pahlawan yang gugur di medan perang merupakan bentuk perjuangan fisik dalam memper-
tahankan kemerdekaan. Mereka berjuang agar generasi penerus tidak lagi merasakan penderitaan seperti yang mereka alami. Tetapi setelah merdeka apa yang terjadi, justru sebaliknya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia bukannya membaik tetapi lebih parah lagi. “Dalam memperingati Hari Pahlawan ini, saya berharap agar semangat Nasionalisme dan semangat berjuang bagi kemakmuran dan kemajuan bangsa Indonesia, ditanamkan dalam diri para pejabat yang mengelola negeri ini. Dengan semangat tersebut, semua kebijakan yang dibuat akan mempertimbangkan perubahan hidup rakyat dan bisa dikatakan sama dengan jasa para pahlawan di era modern,” pungkasnya. (ian)
Warga Malas Pasang Bendera PONTIANAK. Tidak dianjurkan, masyarakat Kota Pontianak tidak pasang bendera pada Hari Pahlawan, 10 November 2013. Bagi sebagian masyarakat memaknai Hari Pahlawan tidaklah harus dengan mengibarkan bendera dan upacara. “Saya mengibarkan bendera dan umbul-umbul pada hari kemerdekaan saja karena mendapat imbauan dari Pemerintah Daerah. Tetapi hari Nasional lain tidak pernah karena tidak ada instruksi dari Pemerintah Daerah. Memang suatu kewajiban jika kita mengibarkan bendera pada hari kemerdekaan, tetapi kalo hari nasional lain sepertinya kurang semangatnya,” ungkap Herudian, warga Jalan Kom Yos Sudarso, kepada PONTIANAK TIMES, Minggu (10/11). Menurutnya, Masyarakat tidak dibiasakan memperingati hari Nasional mengibarkan bendera, hanya pada saat hari
kemerdekaan saja pemerintah daerah dengan gencar menginstruksikan kepada masyarakat untuk memasang bendera dan umbul-umbul. Di samping itu biasanya pada hari kemerdekaan, sering diadakan lomba seperti gapura terbaik, aneka lomba tujuh belasan dan masih banyak acara menarik lainnya. “Itulah sebabnya hari nasional seperti Hari Pahlawan ini, masyarakat tidak pernah mengibarkan bendera. Memang sebaiknya pengibaran bendera ini dilakukan setiap hari nasional agar kita semua menghargai jasa para pahlawan yang selama ini membela dan mempertahankan keutuhan negara,” terang bapak berkumis tebal ini. Dia menjelaskan, pemerintah daerah harusnya membuat suatu instruksi yang mengajak masyarakat semua mengibarkan bendera pada hari nasional. Berikan suatu perlombaan atau
hal-hal yang menarik sehingga masyarakat bersemangat dalam memperingati acara tersebut. Pemerintah daerah juga harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, agar masyarakat bisa menyemarakkan hari nasional. “Sebagai masyarakat Kalbar, saya ingin melihat bukti nyata dari pemerintah daerah dalam mengisi setiap hari nasional, apakah pemerintah daerah peduli atau tidak. Jangan hanya masyarakat yang selalu diminta mengibarkan bendera tetapi di pemerintahan tidak sama sekali,” kilahnya lagi. Bukan masalah mengibarkan atau tidak bendera pada hari nasional, tetapi bagaimana mengisi kemerdekaan tersebut agar tercapai apa yang menjadi tujuan negara. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mengisi dan menyemarakkan hari nasional. (ian)
7
PRO KALBAR
Senin • 11 November 2013
16 Pendonor Terima Satya Lencana Kebaktian Sosial PONTIANAK. Pemerintah Provinsi Kalbar menganugerahi Satya Lencana Kebaktian Sosial dan hadiah cincin emas bagi 16 Pendonor Darah Sukarela (DDS). Anugerah ini diberikan Pemerintah Provinsi Kalbar, karena DDS telah mendonorkan darahnya sebanyak 100 kali. “Ucapan terima kasih yang
sama terhadap para Donor Darah Sukarela atas sumbangsihnya mendonorkan darahya 100 kali,” ungkap Ketua Palang Merah Indonesia Kalbar Frederika Cornelis, Minggu (10/11/2013) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Dijelaskan, Frederika ke 16 Pendonor tersebut dipilih dari hasil pemantauan dan
laporan dari PMI Provinsi dan PMI Kabupaten dan Kota, dari 16 Pendonor tersebut berasal dari Singkawang dan Pontianak. “Ada 16 Pendonor yang kita berikan penghargaan pada puncak peringatan Hari Pahlawan tahun ini,” katanya. Sementara itu, Ahmad Fathoni salah seorang Donor Darah Sukarela penerima Peng-
hargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial dan Cincin Emas dari Ketua PMI Pusat mengatakan, dirinya termotivasi untuk donor darah hingga 100 kali, sematamata hanya untuk kemanusiaan juga untuk menyehatkan tubuh dari ancaman berbagai penyakit. ”Selain untuk kemanusiaan juga untuk kesehatan, orang donor darah pasti sehat,” paparnya.
Ke depan, agar kesadaran donor darah ini juga dapat diikuti masyarakat, Ahmad Fathoni memiliki cara tersendiri. Di mana dirinya yang bernaung di Yayasan Mujahidin, mengajak anggota keluarga dan semua pengurus Masjid untuk turut berpartisipasi menjadi donor tetap. ”Kita ajak semualah demi kemanusiaan,” pungkasnya. (joss)
2014, Ekonomi Kalbar Harus 5,99 Persen saja dalam hal infrastruktur masih cukup tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya Drs. Christiandy Sanjaya, SE MM yang ada di Pulau Jawa. “Makanya, ke depan kita harus Wakil Gubernur Kalbar mengarah kepada kelemahan mengambil angka 5,99 persen. selama ini, terutama infrastrukSemoga ini bisa tercapai,” kata tur,” ujarnya. Wakil Gubernur Kalbar, Drs. Christiandy mengatakan, Christiandy Sanjaya, SE MM, infrastruktur seperti pelabubelum lama ini. han, jalan transportasi semua Diakuinya, selama ini Kal- merupakan komponen yang bar selalu melampaui dari tar- sangat mendukung pertumget Pemerintah Pusat, hanya buhan ekonomi. “Kalau kita
“Kita realistis, makanya mengambil angka 5,99 persen. Semoga ini bisa tercapai”
PONTIANAK. Pada tahun 2014, Pemprov Kalbar menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,99 persen. Syarat mutlak kendala utama infrastruktur yang hancur harus segera diselesaikan. “Kita realistis, makanya
Denmadam XII/Tpr Bersih-Bersih Asrama
“Meskipun dengan kondisi asrama yang seder- asrama terbiasa dengan hidup sehat. hana kebersihan harus tetap terjaga dengan baik, “Salah satu pencegahanLetda Inf Suriansyah Komandan Peleton 2 Kiwal Denmadam XII/Tpr
Pontianak. Melaksanakan Gerakan Nasional Indonesia Bersih yang dilaksanakan setiap bulan, Staf Denmadam XII/Tpr sebagai penyelenggara beserta staf Badan Pelaksana (Balak) jajaran Kodam XII/ Tpr melaksanakan pembersihan sektor asrama Hidayat Jl. Pancasila Pontianak beberapa waktu lalu. “Meskipun dengan kondisi asrama yang sederhana kebersihan harus tetap terjaga
dengan baik, agar terciptanya hidup sehat di lingkungan asrama TNI AD, yang di dalamnya banyak sekali penghuni terutama anak-anak kecil dengan fasilitas bermain mereka,” kata Komandan Peleton 2 Kiwal Denmadam XII/Tpr Letda Inf Suriansyah. Suriansyah menjelaskan, untuk itu kegiatan Gerakan Nasional Indonesia bersih ini dilaksanakan Kodam XII/Tpr, bertujuannya agar penghuni
nya dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat yang bisa mengakibatkan parit tersumbat, sehingga apabila terjadi hujan akan tersumbat dan airpun meluap ke dalam rumah,” katanya. Letda Inf Suriansyah menekankan, hasil bersih-bersih asrama penghuni asrama sangat senang, karena asrama mereka telah bersih kembali. ”Agar tidak ada lagi sampah yang dibuang sembarangan, karena kebersihan itu adalah sebagian dari Iman,” Tegasnya. (fsl)
kilas balik Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita meningkat terus. Dari tahun 2008 yang APBD hanya Rp. 1 triliun. Sekarang sudah Rp3,6 triliun,” katanya. Wagub mengakui, peningkatan ini bukan dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang
bertambah banyak tetapi PAD. Artinya perekonomian di Kalbar semakin baik. Makanya PAD Kalbar di atas DAU. “Walaupun pembiayaan tidak langsung kita masih separuh. Ini upaya terus kita lakukan. Ke depan APBD akan tersupport PAD,” pungkasnya. (dna)
Peringatan Hari Pahlawan Masih Seremonial PONTIANAK. Komisi A DPRD Provinsi Kalbar, Retno Pramudya mengatakan peringatan Hari Pahlawan setiap tahun cenderung sebatas ceremonial yang tidak menyentuh makna pengorbanan dan perjuangan para Pahlawan. “Buktinya, masih maraknya korupsi yang mengkhianati perjuangan para pahlawan,” ungkap Retno kepada wartawan, Minggu (10/11). Menurutnya tindakan korupsi, suap dan sejenisnya dilakukan justru mereka yang seharusnya menjadi tumpuan kepercayaan dan harapan rakyat. “Kepercayaan yang terus menuju titik nadir dan menghanguskan harapan rakyat kalau hal ini dibiarkan terus menerus,” kata dia. Ia juga mengatakan koruptor tersebut tidak benarbenar merasakan pengorbanan dan perjuangan para Pahlawan. “Mereka ber-
juang dengan darah, harta dan air mata,” kata Retno Pramudya. Ia yakin, kalau para koruptor merasakan yang dialami pahlawan, tidak akan mungkin mereka tega melakukan tindakan tersebut. “Karena jelasjelas mengkhianati cita-cita mereka. Berjuang merebut kemerdekaan untuk kebebasan, membangun dan menyejahterakan serta memakmurkan rakyat Indonesia,” tegasnya. Sementara di daerah, termasuk di Kalbar praktik-praktik korupsi merebak dengan bebas. Hal itu terlihat dari perilaku dan gaya hidup para pejabat dan aparat-aparat penegak hukum di Daerah. “Begitu merajalela terkesan tidak ada hukum yang mampu menjerat mereka, bahkan, mereka bekerja sama dan saling berbagi uang haram tersebut,” pungkas Retno Pramudya. (dna)
8
KUBU RAYA
Senin • 11 November 2013
FPKEL KKR berikan Apresiasi Kepada DPPKAD KUBU RAYA. Forum Pemantau Kinerja Eksekutif Legislatif (FPKEL) Kabupaten Kubu Raya, Izharuddin, S.Sos memberikan apresiasi kepada DPPKAD Kabupaten Kubu Raya, karena saat ini telah dipercaya untuk mengurusi pelayanan pembayaran pajak daerah. Pasalnya baru Kubu Raya yang merupakan Kabupaten satu-satunya di Kalbar yang telah mampu mengurusi pembayaran pajak dengan berdiri sendiri tanpa melalui KPP Pratama.
“Kita memberikan apresiasi kepada DPPKAD karena telah berhasil berdiri sendiri di dalam kepengurusan pajak daerah,” ungkap Izharuddin, Minggu (10/11). Dia mengatakan mengenai pelayanan yang dilakukan DPPKAD tentulah harus mengacu kepada beberapa hal yang harus dilihat terlebih dahulu, yang terutama ialah aturan-aturan di dalam mekanisme pelayanan itu sendiri. “Semangat dan perbaikannya mengenai pelayanan saat ini sudah terlihat ada
peningkatan. Namun walaupun masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan penyempurnaan mengenai pelayanan pungutan pajak itu sendiri,” terangnya. Izharuddin menuturkan, dilihat dari kekurangannya, pembayaran PBB pastilah mengacu kepada berkas atau database yang telah dilimpahkan kepada KPP Pratama. Sepengetahuannya KPP Pratama telah melimpahkan berkas tahun 2013 dan menurut aturannya perhitungan dari pembayaran PBB
itu sendiri lima tahun dari pembayaran tahun akhir. “Kekurangan-kekurangan data tersebutlah yang saat ini masih dalam proses pemasukan data untuk tahun-tahun yang belum terdata, agar PPH dan PPN dari PBB termohon dapat terlengkapi. Maka dari itulah proses awal pendataan pembayaran pajak masih sedikit rumit dari informasi lapangan yang saya dapatkan,” jelasnya. Mengenai keluhan masyarakat, lanjutnya itu
merupakan hal positif yang merupakan kritikan-kritikan yang membangun, guna melihat kekurangan-kekurangan mengenai pelayanan yang dilakukan DPPKAD ke depan. “Kebanyakan masyarakat Kubu Raya belum mengetahui mekanisme-mekanisme di dalam pembayaran PBB itu sendiri, itu PR dari DPPKAD untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan yang belum tersosialisasikan,” terangnya. (fai)
MELAWI
Natalia Aci Pimpin PIPNKK Melawi
Panji Saat Menyampaikan Sambutan pada Muker PIPNKK.
MELAWI. Habisnya masa kepemimpinan Persekutuan Istri Pegawai Negeri Kristen Katolik (PIPNKK) Melawi periode 20112013 membuat organisasi tersebut melakukan musyawarah kerja (muker) untuk mencari pemimpin baru. Setelah terpilih secara aklamasi, Natalia Aci
Marbentua/Pontianak Times
menjadi pemimpin PIPNKK periode 2013-2016. Penasihat PIPNKK Melawi, Matinthan Fahruji mengatakan organisasi tersebut keberadaannya sangat mendukung kinerja dari suami mereka sebagai PNS dalam menjalankan tugas. “Dengan selalu berpegan-
gan tangan satu sama lain, kami yakin apa pun yang kami buat, gagal ataupun berhasil, tidak menjadi pengaruh. Karena kami percaya kegagalan adalah senjata memperkuat diri untuk suatu keberhasilan ke depan,” kata Marinthan, kemarin. Ia menuturkan PIPNKK yang berdiri sejak tahun 2005 sudah menjalankan berbagai program. Bahkan PIPNKK cukup hidup, cukup mandiri, berdaya pikat dan bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat. “Bersama dengan istri pegawai negeri Kristen Katolik, kami akan berjalan bersama, menjadikan organisasi PIPNKK dengan kehangatan dan keakra-
ban. Agar timbul rasa kerinduan untuk terus dan terus hadir pada setiap kegiatan dan pertemuan,” tuturnya. Di tempat yang sama, Wakil Bupati Melawi, Panji dalam sambutannya mengungkapkan lahirnya sebuah organisasi di lingkungan pemerintahan sangatlah tepat. Pasalnya bukan hanya sekedar ikut-ikutan, melainkan sesuatu kebutuhan di lingkaran kemasyarakatan untuk ikut berperan aktif dalam membangun Melawi. “Sebagai organisasi keagamaan, perlu dibangun rasa kebersamaan, kerja sama, dan koordinasi baik, secara internal maupun eksternal dalam
menjalankan tugas keseharian sebagai istri pegawai negeri di masing-masing satuan kerja,” ungkapnya. Panji mengingatkan kepada segenap pengurus dan anggota PIPNKK Melawi untuk membangun prinsip “Melayani Dengan Baik dan Benar”. Baik, berarti mengabdi dengan baik demi kepentingan masyarakat dan Benar, berarti mengabdi dengan berlandaskan aturan yang ada. “Organisasi ini harus mampu menggali, mengembangkan diri, perilaku, wawasan serta pengetahuan dalam mendukung suami sebagai seorang pegawai negeri sekaligus sebagai kepala keluarga,” tambahnya. (mbn)
Keluarga Minta Makam Diperbaiki Pemkab MELAWI. Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November dijadikan momen oleh sejumlah pejabat untuk mengunjungi makam pahlawan yang ada di Kabupaten Melawi. Bupati Melawi, Firman Muntaco dan sejumlah rombongan berziarah ke makam pahlawan nasional, Raden Temenggung Setia Pahlawan. Ahli waris Raden Temenggung Setia Pahlawan, Badol Sanusi meminta kepada Pemkab Melawi untuk memperbaiki makam yang sudah cukup lama tersebut. “Kami juga meminta agar Pemkab bisa membantu ahli waris Raden Temenggung untuk bisa membiayai para generasi kami ke perguruan tinggi. Karena di antara kami tidak ada yang mengecap pendidikan tinggi hanya sebatas SMA saja. Selain itu kami juga berharap, Pemkab bisa mengangkat keturunan Raden menjadi
PNS walau sekedar menjadi penjaga taman,” harapnya. Menanggapi permintaan para ahli waris, Firman mengungkapkan dulu memang ada wacana untuk memindahkan makam Raden Temenggung Setia Pahlawan ke Makam Pahlawan. Namun di Kabupaten Melawi tidak ada makam pahlawan, yang ada hanya Taman Bahagia yang kerap digunakan untuk renungan suci pada peringatan 17 Agustus. “Saya justru berharap makam Raden Temenggung Setia Pahlawan tetap berada di sini, di Desa Tekelak, karena punya nilai sejarah. Jangan samakan Raden Temenggung Setia Pahlawan dengan pahlawan lain yang dimakamkan di makam pahlawan Taman Bahagia karena dia punya nilai lebih dari sisi perjuangannya terhadap penjajah,” ujarnya. Firman meminta agar kawasan sekitar makam bisa
ditetapkan menjadi daerah cagar budaya sehingga nilai historisnya tak akan hilang. “Saya minta tahun depan Desa Tekelak ini bisa menjadi daerah cagar budaya. Tidak masalah nantinya dianggarkan untuk membangun kawasan ini sekaligus nanti kita buat Perda untuk penetapan kawasan cagar budaya ini,” janjinya. Sementara itu terkait dengan permintaan untuk membantu biaya pendidikan para ahli waris, Firman menyatakan Pemda siap sebatas membantu menyediakan beasiswa. “Kalau PNS saya tidak bisa menolong, karena saat ini penerimaan CPNS ini dilakukan langsung oleh pusat. Tapi kalau mau menjadi tenaga honorer, mungkin bisa kita bantu,” ujarnya. Raden Temenggung Setia Pahlawan merupakan satu-satunya pahlawan nasional asal Kabupaten Melawi, bahkan di
Marbentua/Pontianak Times
Foto Bersama Bupati Dengan Ahli Waris Pahlawan dan Rombongan.
Kalbar. Pria yang aslinya bernama Abdul Kadir merupakan anak dari Raden Urip yang juga salah satu panglima perang pangeran Diponegoro. Pada tahun 1845, Dia diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Melawi yang merupakan bagian dari Kerajaan Sintang. Abdul Kadir mendapat gelar Raden Temenggung, karena berhasil mengembangkan potensi perekonomian wilayah ini dan mempersatukan Suku Dayak dengan Melayu. Selain
itu ia juga berjuang menentang Belanda yang ingin menguasai wilayah ini. Pada tahun 1875, dia ditangkap dan dipenjarakan di benteng Saka Dua milik Belanda di Nanga Pinoh. Tiga minggu kemudian dia meninggal dunia dalam usia 104 tahun hingga dimakamkan di Natali Mangguk Liang daerah Melawi. Tahun 1999 diangkat sebagai Pahlawan Nasional melalui Surat Keputusan Presiden nomor 114 / TK / 1999 tanggal 13 Oktober 1999. (mbn)
9
SAMBAS
Senin • 11 November 2013
KPH Mempercepat Rehabilitasi Hutan Sambas Kawasan Produksi
Ritno dan Amirul Amin Pengurus GMKS.
SAMBAS. Melalui Unit Inventarisasi dan Pengelolaan Hutan Provinsi Kalbar, Kemenhut RI menggelar sosialisasi kebijakan dan strategi percepatan pembangunan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), Jumat (8/11) di Sambas. “KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dikelola secara efisien dan lestari,” kata Ir Titin Agus-
Gindra / Pontianak Times
tini, Kepala Seksi Pemetaan Hutan pada Unit Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Provinsi Kalbar. Landasan hukum KPH adalah Undang-undang nomor 41 tahun 1999, PP nomor 44 Tahun 2004, PP Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008, PP Nomor 38 Tahun 2007, Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2009, hingga Permendagri Nomor 61 Tahun
2010 yang semuanya mengatur terkait KPH. “KPH merupakan institusi atau kelembagaan pengelolaan hutan. Dengan adanya institusi khusus, memberikan percepatan rehabilitasi hutan hingga manfaat ekonomis dari sumber daya hutan,” kata Titin kepada peserta sosialisasi. Titin menjelaskan, point penting dari peraturan perundangan terkait KPH, setiap kawasan hutan dibagi dalam wilayah-wilayah KPH dan setiap wilayah KPH akan dikelola Organisasi KPH dengan SDM profesional bidang kehutanan. Organisasi KPH menangani pengelolaan hutan berupa fungsi manajemen dan tidak menangani fungsi kewenangan publik. “Untuk fungsi kewenangan publik tetap melekat di dinas,” ucapnya. KPH terdiri dari kesatuan pengelolaan hutan konservasi yang kewenangannya ada pada Pemerintah Pusat, dan kesatuan pengelolaan hutan lindung dan
kesatuan pengelolaan hutan produksi yang kewenangannya ada pada pemerintah di daerah. “Kementerian Kehutanan menargetkan pembangunan KPH di Kalbar sampai dengan tahun 2014, dengan indikator kinerja utama adalah perda atau keputusan gubernur dan perda atau keputusan bupati atau walikota tentang pembentukan kelembagaan KPH di 34 KPH dan beroperasinya 34 KPH,” jelasnya. Kabupaten Sambas, lanjutnya, hanya ditetapkan sebagai kesatuan pengelolaan hutan produksi lintas kabupaten yang berada antara Sambas, Singkawang, Bengkayang. “Fungsi KPH ini adalah menyelenggarakan pengelolaan hutan meliputi tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan dan konservasi alam. KPH juga berfungsi melaksanakan pemantauan dan penilaian pengelolaan hutan di wilayahnya dan membuka pelu-
ang investasi,” kata Titin. Wakil Bupati Sambas, DR Pabali Musa MAG yang turut mengikuti kegiatan sosialisasi itu menegaskan pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan terhadap tata kelola hutan itu. Kabupaten Sambas sebagai KPHP Lintas Kabupaten yang berada antara Sambas-Singkawang dan Bengkayang-Sambas, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan diminta menindaklanjuti sosialisasi tersebut agar Kabupaten Sambas dapat memiliki KPH tersendiri nantinya. “Hal ini karena peta kawasan pembagian KPH nya jika kita perhatikan untuk yang unit Sambas-Singkawang, lebih banyak berada di Wilayah Kabupaten Sambas. Akan lebih efisien jika kita memiliki kelembagaan KPH tersendiri. Ini agar memudahkan pembentukan kelembagaan KPH dan menyiapkan sarana prasarana serta sumber daya manusia,” ujar Pabali. (gin)
Warga Jawai Berharap Jembatan SAMBAS. Sarana infrastruktur berupa jalan dan jembatan sangat membantu aktivitas masyarakat sehari-hari. Roda perekonomian diyakini akan meningkat dengan ketersediaan sarana tersebut. Begitulah harapan warga di Kecamatan Jawai, Tekarang dan Jawai Selatan. “Jika infrastruktur tidak tersedia, akan ada biaya tambahan. Selama ini warga masih mengandalkan penyeberangan fery melalui Perigi Piai Tekarang, serta menggunakan kapal motor jika melewati Teluk Batang, Jawai Selatan menuju Penjajab Kecamatan Pemangkat,” kata Afung, seorang pedagang di Pasar Sentebang Kecamatan Jawai kepada Pontianak Times, Minggu (10/11).
Menurutnya, jika ada jembatan yang menghubungkan Tebas dengan Tekarang akan sangat membantu aktivitas masyarakat. Tidak mustahil ketika jembatan telah tersedia untuk menyeberang, harga barang akan berubah. Tidak seperti yang dirasakan saat ini, ada perbedaan harga barang yang tinggi dengan tempat lain seperti Pemangkat dan Tebas. “Perbedaan harga barang tersebut merupakan dampak dari angkutan barang yang harus menggunakan jasa penyeberangan,” ungkap Afung. Afung sangat mendukung dan berharap wacana pembangunan jembatan Mensere TebasSegarau Parit Tebas bisa direalisasikan. Andai saja jembatan
tersebut sudah terealisasi, beban biaya angkutan yang di keluarkan oleh pedagang selama ini kemungkinan akan berkurang. Dampak lainnya, kata dia, harga kebutuhan barang-barang kebutuhan yang selama ini berbeda dengan daerah lain, akan sama harganya dengan daerah lain. Sehingga tidak ada alasan pedagang untuk menaikkan harga barang. Memang, selama ini yang menjadi alasan adalah
penyeberangan masih menggunakan jasa penyeberangan fery dan kapal motor. “Pembangunan jembatan yang dapat menghubungkan Jawai dengan daerah lainnya sejak lama sangat diharapkan oleh warga Jawai, Jawai Selatan dan Tekarang,” ujar Afung. Pawadi, pemilik warung kopi di Pasar Sentebang juga berharap pembangunan jembatan dapat direalisasikan secepatnya, menurut bapak satu anak ini jika jembatan telah ada dipastikan perputaran ekonomi di tiga kecamatan tersebut akan semakin cepat. “Jawai memiliki potensi pariwisata berupa pantai Samudera di Kecamatan Jawai, kalau
Himbau Pengendara Melalui Banner
AKP Eko Andi Sutejo
SAMBAS. Imbau masyarakat agar lebih tertib dalam berlalu lintas di Jalan, Polres Sambas pasang sejumlah Banner. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan di Jalan Raya, serta menciptakan keamanan dan kenyamanan terhadap pemakai jalan.
“Dengan pemasangan banner tersebut diharapkan dapat menimbulkan kesadaran para pemakai jalan untuk tertib berlalu lintas,” ujar Kasat Lantas Polres Sambas AKP Eko Andi Sutejo, belum lama ini. Dijelaskan Kasat, pemasangan banner yang isinya
imbauan tersebut ditempatkan di lokasi yang strategis dan mudah dibaca masyarakat khususnya rawan kecelakaan. “Titik yang dipasangi banner merupakan titik yang sering padat dan sering terjadi kecelakaan, Intinya mudah dibaca masyarakat,” katanya. (gin)
jembatan sudah tersedia dapat dipastikan kunjungan yang dilakukan oleh warga luar Kecamatan Jawai akan bertambah,” ujar Pawadi.\ Kecamatan Jawai Selatan mempunyai potensi wisata yaitu pantai Puteri Serayi. Setiap hari minggu pantai tersebut selalu dikunjungi warga. Banyak lagi keuntungan yang lainnya jika jembatan benar-benar dibangun, selain itu juga komoditas hasil pertanian juga dapat dengan lancar dijual keluar Kecamatan Jawai dan Jawai Selatan. (gin)
Senin • 11 November 2013
sambungan
silok merah daya ikan ini memiliki prospek menjanjikan. Walaupun investasi budidaya ini tergolong mahal, namun sebagian besar masyarakat di Bumi Uncak Kapuas berlomba-lomba menekuni bidang ini. H Sudirman, salah seorang penangkar yang ditemui Pontianak Times, Sabtu (9/11) di lokasi budidayanya menjelaskan, sejak awal merintis bisnis ini, sempat terseokseok. Alasan utamanya, modal awal yang dibutuhkan budi daya ikan air tawar ini lumayan besar, sekitar Rp 500 juta hingga Rp 600 juta. “Enam tahun lalu mulai tertarik membudidayakan ikan silok ini. Waktu itu, melihat rekan-rekan lainnya cukup berhasil,” kata Sudirman. Awal berusaha, harus membeli tanah yang luasnya sekitar seperempat hektar. Sehingga total dana yang harus dikeluarkan untuk memulai usaha ini berkisar Rp 600 juta. Ayah dua orang anak ini menceritakan, berbekal ilmu dari rekan-rekan dan dibantu warga sekitar Kecamatan Suhaid Kapuas Hulu, dirinya memulai usaha. Meski tidak mudah, namun berkat keuletannya warga Desa Lebang Kecamatan Kelam Permai Sintang ini, hasil
... dari halaman 1 jerih payahnya sudah dapat dinikmati. Sekitar empat puluhan induk arwana merah saat ini sudah dimilikinya. “Sekarang kami berhasil memanen dari satu ekor induk sebanyak 38 telur anak ikan silok merah. Jika dijual ke para penampung, harganya paling murah Rp 1,2 juta. Jika ingin lebih mahal lagi, dipelihara paling lama selama tiga bulan, maka harga arwana merah ini mencapai Rp 2,3-Rp 2,5 juta perekor,” imbuhnya. Di tempat yang sama, Ridwan salah seorang pemilik penangkar ikan silok menuturkan dirinya juga sudah lama menggeluti usaha ini. Karena tergiur harga ikan arwana merah yang fantastis, Ridwan memulai usaha itu sejak beberapa tahun lalu. Saat ini puluhan induk ikan arwana merah sudah dimilikinya. “Umur empat sampai lima tahun ikan arwana ini biasanya sudah menghasilkan. Satu ekor induk arwana biasanya mengeluarkan telur yang sudah hampir menjadi anak antara 20 hingga 50 ekor. Satu ekor itu, dapat mengeluarkan telur yang hampir menjadi anak antara tiga sampai empat bulan,” tambah pria yang biasa disapa Rido. Rido menuturkan, dalam budidaya arwana merah ini
rekor muri pihak,” kata Kapolda Kalbar, Brigjend Pol Arie Sulistyo ditemui di RS Bhayangkara Anton Soejarwo. Arie, berharap dalam melaksanakan kegiatan, kepada instansi lainnya juga melibatkan Polri, sehingga Polri dengan pihak lainnya dapat menunjukkan sinergitas guna mencapai tujuan mulia. Selain itu Polri juga dapat berbagi kepada masyarakat. “Saya harap ke depannya jika mengadakan suatu kegiatan sosial untuk masyarakat dapat melibatkan Polri, sehingga Polri dapat berbagi bersama dengan pihak lainnya untuk masyarakat,” jelasnya. Hal lainnya yang menjadi agenda Kapolda dalam hal bhakti sosial adalah memberikan pengobatan atau operasi gratis kepada sejumlah masyarakat yang ada di pedalaman, khususnya di wilayah perbatasan Kalbar-Malaysia. Dengan demikian, masyarakat Kalbar di perbatasan juga merasakan perhatian instansi yang ada di Kalbar. Tentunya wacana ini akan terlaksana, dengan kerja sama antara Pol-
11
memiliki risiko cukup tinggi, namun dengan ilmu dan pengalaman yang dimiliki, risiko itu dapat diminimalisir. Salah satu rahasianya adalah air. Jangan sampai air sungai yang diambil untuk menghidupkan itu tercemar oleh limbah berbahaya. “Karenanya saat ini, di sepanjang jalur sungai Kapuas tidak diperkenankan para penangkap ikan liar menggunakan bahan beracun. Jika itu dilakukan maka akan banyak korban, makanya warga di sekitar Kapuas Hulu sepakat, tidak memberi ampun kalau menemukan para nelayan menggunakan tuba atau racun untuk menangkap ikan,” jelas Rido. Pengembangan bisnis ikan arwana saat ini tidak hanya di Kabupaten Kapuas Hulu, namun di Kabupaten Sintang dan sejumlah kabupaten lain di Kalbar sudah banyak ditemui. Namun demikian, karena iklimnya lebih cocok di Kapuas Hulu, para penangkar lebih mendominasi mengambil lokasi di Bumi Uncak Kapuas. Dari ikan arwana merah ini telah berhasil mendongkrak kehidupan masyarakat di kabupaten terjauh di Kalbar ini. Selain itu, budidaya ikan arwana merah juga telah banyak menyumbang PAD bagi Kabupaten Kapuas Hulu. Sayangnya, perhatian pe-
... dari halaman 1 da dan instansi lain yang ada di Kalbar. Wakapolda Kalbar Kombes Pol Hasanudin selaku penggagas pelayanan tercepat untuk masyarakat dengan respon 10007 anggota Polri turut mendapat penghargaan dari MURI. “Respon cepat dari pihak kepolisian merupakan hal yang diharapkan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lagi. Kami membuat suatu langkah, di mana kami siap memberikan respons dengan jumlah anggota Polri terbanyak, yakni 10007 personel,” pungkasnya. Respons pelayanan cepat dengan jumlah personel terbanyak di Indonesia lanjut dia, dirinya memanfaatkan atas kerjasama Polri dengan pihak Telkom, terkait pencanangan nomor pengaduan atau pelayanan Polri di nomor 110 yang di-launching beberapa waktu lalu. Hasanudin mengatakan, mekanisme respons cepat pelayanan dengan jumlah personel Polri terbanyak berawal dari masyarakat menghubungi
nomor 110. Kemudian operator yang melayani adalah operator di Mabes Polri. Selanjutnya akan meneruskan ke sejumlah Polda yang ada di Indonesia, tergantung wilayah mana yang terjadi tindak kejahatan. Jika Polda Kalbar yang diarahkan oleh Mabes Polri, maka respons pelayan cepat dengan 10007 personel langsung beraksi. Informasi yang didapat dari operator Mabes Polri, langsung disebarkan ke seluruh SPKT penjagaan dan pelayanan yang ada di Polda maupun Polres. Polres yang merasa di daerahnya telah terjadi tindak pidana kejahatan sesuai informasi dari Mabes Polri, maka akan langsung menyebarkan informasi tersebut kepada seluruh anggota yang ada di jajaran Polres termasuk Polsek dan Pospol. “Jadi pergerakan dapat dilakukan dengan begitu cepat, sehingga ruang pelaku untuk melarikan diri sangat sempit. Saya rasa ini sangat efektif, dalam menyikapi suatu tindak kejahatan,” ujar Hasanuddin. (nad)
merintah di bidang ini masih minim. Banyak hal masih dibutuhkan para penangkar dari tangan pemerintah, seperti
nyali kapolda
ditangkap di Swalayan Citra Siantan Pontianak Utara, seperti disebutkan dalam keterangan resmi, Jumat (4/10) lalu. Arie memastikan akan menangkap pelaku pemalsuan karung IGN jika pembuktiannya memang benar terjadi. “Saya tidak pernah bermain-main dengan namanya kasus ilegal,” katanya seraya menegaskan komitmen ini disampaikan saat pertama kali datang menginjak Kalbar. PT IGN telah melaporkan atas pemalsuan karung IGN yang digunakan para pengusaha gula ilegal. Terhadap hal ini, Kapolda menyatakan dalam waktu dekat pihaknya akan segera menangkap para pelaku pemalsuan karung IGN. Saat ini sedang dilakukan penyelidikan dan pengembangan terkait kasus gula ilegal yang ditemukan menggunakan karung IGN. “Kita akan segera tangkap itu pelaku pemalsuannya, laporan yang diberikan sedang kita selidiki dan kita lakukan pengembangan sederet kasus penangkapan gula ilegal yang barung buktinya karung IGN,” pungkasnya. Arie yang sebelumnya pernah bertugas di Kalbar kemudian kembali lagi ke Kalbar menjadi Kapolda. Ia memiliki istri warga Kota Pontianak yang banyak disebut-sebut memiliki kekerabatan dengan Syarif Mahmud yang juga berbisnis gula. “Orang banyak tahu kalau saya keluarga Syarif Mahmud, dan dikatakan Syarif Mahmud bermain gula ilegal. Kalau ada sekarang bermain gula ilegal akan saya tangkap juga dia,” kata Arie.
bimbingan, payung hukum dan hal lain yang berhubungan dengan penangkaran ikan silok.(eng)
... dari halaman 1
Buktinya, lanjut Arie, saat ini semua gula ditangkap tanpa tebang pilih. Semuanya diproses secara hukum. “Begitu saya liat dengan kaca mata saya, semuanya langsung saya tangkap. Hingga akhirnya gula kosong di Kalbar. Jadi saya melihat suatu tindak kejahatan itu hitam dan putih, bukan yang abu-abu,” ucapnya. Kapolda mengimbau kepada masyarakat, siapapun yang mengetahui adanya peredaran gula ilegal di Kalbar untuk segera langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. “Saya meminta kepada masyarakat, jangan takut atau ragu memberikan informasi. Kalau perlu langsung kepada saya. Siapapun pelakunya akan dilakukan proses hukum. Apalagi jika sampai terbukti ada anggota yang terlibat dalam kasus tersebut, maka anggota juga akan kita sikat dan diproses,” katanya. Seperti diketahui, Polda Kalbar telah menggulung 141 kasus gula ilegal sepanjang Januari-Oktober 2013. Kemudian muncul laporan penggunaan karung gula PT IGN, Jumat (8/11). “Pelaku harus segera ditangkap untuk menghentikan praktik yang dilakukan. IGN dirugikan dari sektor pajak,” kata Banuara Sianipar, Penasehat Hukum IGN usai membuat laporan ke Polda. Pihak IGN berharap bagi pelaku dapat dikenakan beberapa ketentuan di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 62 tentang perlindungan konsumen serta pasal 143 Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.(nad)