PONTIANAK
Senin • 22 Juli 2013
Transportasi Modern Butuh Kajian Mendalam Pontianak. Wacana Pemkot Pontianak yang ingin membuat transportasi modern disambut baik salah satu anggota DPRD Kota Pontianak, Muhammad Fauzie. Fauzie yang ditemui belum lama ini di DPRD Kota Pontianak mengaku setuju dengan wacana tersebut. Namun untuk mewujudkan hal itu harus pengajian yang mendalam karena program tersebut membutuhkan investasi yang cukup besar. “Saya setuju-setuju saja, namun yang harus diperhatikan bagaimana dengan peralihan sopir-sopir oplet yang ada, dan ini harus dicarikan solusi, karena investasi ini cukup besar dan mahal,” kata Fauzie kepada PONTIANAK TIMES. Menurutnya jumlah sopir opelet yang ada di Kota Pontianak, tidak akan sebanding dengan jumlah transportasi modern, sehingga perlu ada pematangan kajian sehingga semua sopirsopir yang ada ini bisa terakomodir di transportasi modern. “Agar semua sopir oplet bisa terakomodir dibutuhkan koordinasi anatar pihak pemerintah, sopir dan pengusahaan yang memilki oplet sehingga mendapat satu pandangan yang sama, karena ini menyangkut kehidupan sopir oplet juga,” jelasnya.
Diakuinya transportasi modern ini upaya untuk mengatasi kemacetan yang ada di Kota Pontianak, namun upaya tersebut bukan satu-satunya untuk mengatasi kemacetan. Ini diakuinya kesalahan masa lalu dimana pemerintah mengeluarkan jumlah oplet dalam jumlah yang sangat banyak, tanpa mengkajinya terlebih dahulu, dan sekarang ini dampaknya adalah oplet kurang diminati masyarakat, karena masyarakat lebih memilih menggunakan sepeda motor yang dinilai lebih efektif dan efisien dalam pengeluaran. “Minimal trasportasi tersebut harus dilakukan secara bertahap dan harus ada uji coba, untuk melihat dampak seperti apa yang ditimbulkan dari transportasi tersebut,” ungkapnya. Fauzie menambahkan pemerintah seharusnya membuat ruas jalan baru dengan trayek oplet baru, dimana ruas jalan tersebut ada pertumbuhan perekonomiannya, sehingga oplet yang bisa dialihkan ke trayek tersebut. Selain itu pemerintah juga harus menambah sekolah terutama di Jalan Budi Utomo atau Pontianak Utara, sehingga masyarakat tidak berkonsentrasi di Kota. (lin)
Harian
Berani Jujur Mengungkap Fakta
3
Putusan MK, Penerbitan Akta Kelahiran Meningkat Pontianak. Pasca Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut pasal 32 ayat 2 Undang - Undang (UU) No. 23 April 2006 tentang administrasi kependudukan yang menyatakan pembuatan akta yang telah lewat satu tahun kelahiran tidak perlu melalui pengadilan, permohonan pengajuan pembuatan akta kelahiran di Kota Pontianak meningkat. “Penerbitan akta kelahiran mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni sejak diberlakukan pada Mei sampai Juni. Akta kelahiran yang sudah diterbitkan sekitar 5.593 orang dengan rincian pada Mei 2.106 orang dan Juli 3.487 orang,” kata Khairil Anwar, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak kepada PONTIANAK TIMES di ruang kerjanya, Jumat (19/7). Diakuinya, keputusan MK mulai dilaksanakan pada Mei lalu. Sebelum diberlakukan keputusan MK, pembuatan akta kelahiran yang sudah diterbitkan pada 2013 mulai dari Januari sampai April yakni 4.681 orang dengan rincian pada Januari 1.159 orang, Feb-
ruari 1.180 orang, Maret 1.082 orang dan April sekitar 1280 orang. “Jadi total produksi akta kelahiran dari Januari sampai Juni yakni 10.274 orang, sedangkan pada 2012 lalu mulai Januari sampai Desember hanya mencapai 11.360 orang,” kata dia. Saat ini pihaknya sedang melakukan pendekatan dan percepatan pelayanan pembuatan akta kelahiran melalui pelayanan jemput bola yang dilaksanakan di tingkat kelurahan. Hal ini dalam rangka meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan akta catatan sipil “Ini sudah kita jadwalkan di setiap kelurahan yang ada di setiap kecamatan, petugas Disdukcapil turun ke kelurahan langsung memberikan pelayanan akta kelahiran mulai dari jam 09.00 s/d 13.00 WIB, dan pihak RT melalui kelurahannya diharapkan dapat menginformasikan kepada masyarakat yang belum membuat untuk membuat, jadi lebih memudahkan masyarakat,” ujarnya. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan pelayanan pem-
buatan akta kelahiran langsung di kelurahan yakni pada bulan Juli terdapat di Pontianak Utara yakni di Kelurahan Batu Layang pada 3 Juli kemarin Siantan Hilir pada 10 Juli, Siantan Tengah pada 17 Juli sedangkan Siantan Hulu pada 24 Juli. Untuk Agustus, pelayanan akan berlangsung di Pontianak Timur di tujuh kelurahan, Oktober di Pontianak Kota di lima kelurahan, sementara November di fokuskan di Pontianak Tenggara di empat kecamatan. Sejak April, Disdukcapil sudah memberlakukan sanksi denda bagi masyarakat yang terlambat membuat administrasi kependudukan. Hal ini diprioritaskan pada masyarakat yang terlambat dalam mengurus akta kelahiran, perpindahan dan administrasi lainnya. “Sanksi denda Rp 50 ribu untuk, warga masyarakat yang membuat akta kelahiran diatas 60 hari, dan ini akan masuk ke kas daerah, dan sanksi ini mengacu pada Perda No 1 Tahun 2008 tentang admistrasi kependudukan Kota Pontianak, dengan harapan dapat memberikan efek jera,” pungkasnya. (lin)
Rp 50 M untuk Menyulap Air Asin Pontianak. Musim kemarau panjang sangat berpengaruh terhadap kualitas air yang disalurkan oleh PDAM Pontianak, karena air berubah menjadi asin. Air yang sudah tercampur air laut bisa menyebabkan kadar garam air meninggi. Hal ini sudah terjadi pada pertengahan 2012. “Untuk mengatasi air asin tersebut dibutuhkan air baku. Untuk itu saya mendorong pemerintah pusat agar dapat mengatasi hal tersebut, sebab pengolahan air baku merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah pusat” kata Walikota Pontianak, Sutarmidji kepada Pontianak Times, beberapa hari lalu. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan, kadar garam pada air baku harus 300 milligram per liter, sedangkan kadar garam bisa mencapai 3.000 milligram per liter. Rencana ini akan dilaksanakan tahun 2013. Pemerintah pusat
akan melakukan studi banding kelayakan terlebih dahulu untuk membendung Sungai Ambawang yang nantinya sungai itu akan digunakan sebagai air baku (tawar). Ia mengungkapkan untuk mengubah air asin menjadi air tawar dibutuhkan dana sekitar Rp 50 miliar, dana tersebut dari pemerintah pusat dan APBD Kota Pontianak. Agar baku bisa dialirkan ke masyarakat pemerintah pusat 2013 mendatang akan menambah pipa ukuran 1.000 millimeter dengan panjang 8, 8 kilometer dengan harapan debet air yang disalurkan nantinya bisa mencapai 1.000 liter perdetik. “Saya berharap air baku merupakan salah satu upaya PDAM meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, dan selai itu juga PDAM kedeapnnya bisa menambah jumlah pelanggan baru,” harapnya. Direktur PDAM Kota Pontianak Ismail menyatakan saat
ini jumlah pelanggan PDAM yang sudah terlayani air bersih baru mencapai 73 persen atau 79 sambungan rumah. Memang akuinya ada sebagian kecil masyarakat belum terlayani air bersih, karena terkendala kapasitas air yang didistribusikan masih kecil yakni 1.200 liter perdetik. Namun Ismail tetap berupaya akan meningkatkan pelayanan
Sungai Ambawang.
tersebut salah satunya dengan meningkatkan kapasitas pipa 4 yang berkapasitas 300 liter perdetik menjadi 600 liter perdetik, dan pada bulan Oktober PDAM akan melakukan lelang invetasi pemasangan istalasi pipa Pontianak Timur sehingga kapasitas bisa mencapai 1. 800 liter perdetik. “Dengan begitu pada akhir 2013 pelayanan bisa menca-
pai 80 persen, dan ini sesuai dengan ketentuan MDGs,” kata Ismail. Ismail menambahkan daftar tunggu sampai akhir tahun ini sangat banyak, masyarakat yang mau pasang belum bisa terlayani secara full karena air PDAM saat ini masih terbatas, dan mudah mudahan akhir tahun 2013 daftar tunggu penyambung bisa terlayani. (lin)
Senin • 22 Juli 2013
PRO KALBAR
Rp 1,1 Triliun Dana ADB untuk Jalan Kalbar Pontianak. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalbar telah menyerahkan hasil lelang sejumlah proyek pengerjaan infrastruktur jalan kepada Asian Development Bank (ADB) selaku pemberi pinjaman untuk dievaluasi. "Sejauh ini panitia pengadaan lelang telah merampungkan seluruh tugasnya untuk memfasilitasi peserta yang ingin mengikuti lelang," ujar Kepala Dinas PU Kalbar, Jakius Sinyor beberapa waktu lalu. Untuk pemenang lelang, kata dia, masih menunggu keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum, dengan mempertimbangkan penawaran kontrak dari peserta lelang. Ia menyebutkan, sebanyak 3 proyek infrastruktur jalan yang dibiayai ADB berjalan di Kalbar tahun 2013 dengan total anggaran sebesar Rp 1,1 triliun, yakni pembangunan ruas jalan Simpang Tayan-Sosok-Sanggau sebesar Rp 538 miliar, SingkawangTebas Rp 328 miliar serta Galing-Aruk Rp 225 miliar. "Semua ruas jalan yang dibangun sesuai spesifikasi jalan nasional dengan lebar 14 meter. Sedangkan penger-
jaan ruas jalan diperkirakan dimulai Agustus mendatang," terang Jakius. Meskipun sejumlah pengerjaan infrastruktur jalan di Kalbar saat ini tengah berlangsung bahkan ada yang telah rampung, namun Jakius mengakui, di beberapa daerah proyek pengerjaan jalan justru menemui kendala. "Misalnya pengerjaan fisik ruas jalan Era, Kabupaten Kapuas Hulu menuju Kaltim yang terkendala, karena sekitar 16 Km melewati kawasan hutan lindung. Bahkan, dari sekitar 900 Km panjang jalan pararel perbatasan mulai dari Aruk Kalbar hingga perbatasan Kaltim, lebih dari 100 Km di antaranya melintasi kawasan hutan," jelasnya. Tapi untuk ruas jalan Era, sambung Jakius, Gubernur Kalbar telah mengajukan pinjam pakai atas areal yang terkena pembangunan jalan kepada Menteri Kehutanan. "Jadi sekarang kita tinggal menunggu jawaban dari Menteri Kehutanan, karena kayu - kayu hasil tebangan di areal yang terkena pembangunan jalan nantinya akan diserahkan ke pusat," pungkas Sinyor. (dna)
Berani Jujur Mengungkap Fakta
4
Koperasi Tak Aktif Susah Dibubarkan
Pontianak. Pemkot Pontianak kesulitan membubarkan koperasi yang tidak aktif dan tidak jelas pengelolaan keuangannya. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kota Pontianak, Imran kepada Pontianak Times, Jumat (19/7). Menurut Imran, untuk membubarkan sebuah koperasi, sesuai aturannya terlebih dahulu semua yang menyangkut keuangan harus diselesaikan baik dengan pengurus maupun dengan anggota koperasi. Pada umumnya, kata dia, koperasi yang tidak aktif, terkendala dengan pengelolaan keuangan baik dana sumbangan anggota maupun dana bantuan pemerintah. Sehingga dikarenakan amburadulnya pengelolaan keuangan, koperasi tidak bisa melakukan rapat anggota tahunan(RAT) dan secara otomatis tidak bisa aktif lagi. "Untuk jumlah yang tidak aktif sekitar ada puluhan, namun masih di pikirkan yang masih benar-benar untuk dilakukan pembubaran. Karena umpamanya masih
pertanggungjawaban setiap tahunnya untuk perekonomian atau koperasi selama satu tahun anggaran. Dari situ di ketahui berapa pembagian sisa hasil usaha untuk anggota. Akan ketawan pada saat akhir tahun," terangnya. Imran menyebutkan, dari total 700 koperasi yang ada di Kota Pontianak, sebanyak puluhan koperasi tidak aktif semenjak beberapa tahun terakhir ini. Dirinya Lambang Koperasi Indonesia menjelaskan, salah satu penyebab banyaknya koperasi ada utang yang belum clear, yang tidak aktif tersebut adakecuali di kehendaki oleh lah kesalahan manajemen anggota untuk melakukan ra- terutama soal pengelolaan pat luar biasa untuk melaku- keuangan sehingga tidak bisa kan pembubaran tersebut," menyelenggarakan rat. Sedangkan untuk kotandasnya. Imran menjelaskan, ban- perasi yang benar-benar tuan pemerintah kepada kop- melaksanakan rapat anggaerasi yang saat ini tidak aktif ran tahunan - rat tahun 2012 tersebut seperti kredit usaha, ini tercatat sebanyak 115 bersifat pinjaman yang se- koperasi."Jika benar-benar harusnya dikembalikan lagi akan dibuatkan SK dari wakepada pemerintah.namun likota atas nama Menteri yang terjadi, banyak kopera- Dalam Negeri untuk pemsi sudah aktif namun belum bubaran. Tapi belum pernah mengembalikan dana terse- kita laksanakan. Yang rajin but sehingga pihaknya tidak menyampaikan ada 115 dan yang aktif ada 400 lebih yang bisa membubarkannya. "Ada juga yang aktif tapi terdaftar ada 740 lebih koptidak menyampaikan rat, itu erasi," Pungkasnya. (dna)
SINGKAWANG
Berdayakan Masyarakat, Buka Pasar Tani
Singkawang. Kantor Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Singkawang bekerjasama dengan Petani Binaan menggelar kegiatan pembukaan Pasar Tani Kota Singkawang di depan Mesjid Raya Singkawang, Minggu (21/7). Pasar Tani merupakan sarana pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan secara langsung yang dijual petani di lapak-lapak jualan yang hanya berlangsung hingga pukul 10.00 wib. “Kegiatan ini diselenggarakan setiap hari minggu, namun untuk selanjutnya akan kita lihat kalau prospeknya bagus mungkin akan kita laksanakan setiap Sabtu dan Minggu atau mungkin Jumat, Sabtu dan Minggu,” kata Efi Megalazuarti, Kepala Kantor Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Singkawang kepada Pontianak Times, kemarin. Petani yang berjualan di sini adalah petani binaan dari kantor penyuluh. Mereka tidak dipungut retribusi dan harga jual lebih murah dari harga pasar yaitu menggunakan harga tingkat petani serta barang dagangan yang masih segar karena baru dipanen.
Harian
Cuaca Ekstrem, Festival Keriang Bandong Batal
“Semuanya memiliki keinginan agar dapat menyemarakkan Ramadan. Tetapi tidak dapat dipaksakan juga, karena memang situasinya tidak mendukung” H. Norman Kepala Bidang Budaya, Disbudparpora Singkawang Masyarakat berbondong-bondong mendatangi Pasar Tani di halaman Masjid Raya Singkawang.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang, Yusnita mengatakan, kedepan adalah bagaimana produk-produk kita bisa di jual. “Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlanjut setiap hari Minggu, dan petani bergairah untuk melakukan hal- hal yang positif untuk meningkatkan pendapatan mereka sendiri, kita selaku pemerintah mendorong dan menggiring masyarakat ini sehingga kedepan mereka punya semangat,” kata Yusnita. Di tempat yang sama, Walikota Singkawang, Awang Ishak mengatakan perlu ada penanganan yang lebih baik lagi, sehingga kehadirannya memberikan nilai tambah dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Terutama produksi dari petani dap-
at dijual langsung tanpa melalui pengumpul, barang yang dijual masih segar, untuk ke depan mungkin dapat dibentuk koperasi yang bagus sehingga petani tidak banyak dirugikan. Dijelaskan dia, perlu ada pengaturan yang jelas, khususnya masalah jam operasionalnya. Sehingga keberadaannya juga tidak menjadi simpul kemacetan. Lokasi di depan Masjid juga sangat baik, hal ini dapat memakmurkan Masjid karena petani yang menjual produknya dapat melakukan kegiatan setelah salat subuh di Masjid Raya ini. “Masyarakat juga dapat berbelanja sayur mayur murah setelah melaksanakan sholat subuh di Masjid Raya ini,” kata Awang. (dny)
Singkawang. Melihat cuaca yang kurang bersahabat akhir- akhir ini, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Singkawang membatalkan pelaksanaan Festival Keriang Bandong yang rencananya digelar Rabu (31/7) malam nanti. “Alasan pembatalan event tersebut, karena melihat faktor cuaca yang kurang bersahabat akhir- akhir ini. Kami mohon maaf kepada masyarakat, terutama yang antusias akan event budaya ini,” kata H. Norman, Kepala Bidang Budaya, Disbudparpora Singkawang kepada Pontianak Times, kemarin (21/7). Tetapi, kata dia, memang sesuai petunjuk dari pimpi-
nan dan melihat situasi Singkawang yang kurang bersahabat, maka event ini terpaksa dibatalkan,” jelas Norman. Menurut Norman, pelaksanaan festival keriang bandong ini akan terganggu jika hujan terus menerus mengguyur Kota Singkawang. Apalagi bahan yang digunakan untuk keriang bandong ini berasal dari kertas, serta pelita dan lilin. Sehingga, tidak akan berfungsi jika terkena air. “Semuanya memiliki keinginan agar dapat menyemarakkan Ramadan. Tetapi tidak dapat dipaksakan juga, karena memang situasinya tidak mendukung,” katanya. (den)
HUKUM & KRIMINAL
Senin • 22 Juli 2013
Harian
Berani Jujur Mengungkap Fakta
5
Warga Purnama Tanam Pohon Pisang di Jalan
Warga menanam pohon pisang dan gorong-gorong.
Widi Aryadi
Pontianak. Warga Jalan Purnama II, Gang Purnama Indah I, Kecamatan Pontianak Selatan menanam gorong-gorong dan pohon pisang di tengah jalan. Penanaman pohon pisang dan gorong-gorong itu dikarenakan, masyarakat kecewa dengan pemerintah yang tidak kunjung memperbaiki jalan yang sudah rusak parah lebih dari lima bulan itu. Pantauan di lapangan, banyak kendaraan berat yang melewati jalan tersebut. Hal ini membuat jalan semakin cepat rusak, terlebih tidak ada perhatian dari pemerintah untuk segera melakukan perbaikan jalan itu. Salah seorang warga, Bambang mengatakan, lima bulan lebih jalan tersebut ru-
Catatan Peristiwa
Ciptakan Iklim Kondusif Singkawang
sak. Awalnya jalan tersebut bagus, namun karena seringnya kendaraan berat seperti truk yang membawa material melintas, jalan tersebut menjadi cepat rusak. “Banyak kendaraan berat melintas yang membuat kondisi jalan semakin parah. Pemerintah tidak ada perhatian untuk membenarkan jalan ini,” kata Bambang, Minggu (20/7). Menurutnya jalan tersebut semakin parah dalam beberapa minggu terakhir, batubatu besar dan berlubang sudah menghiasi jalan tersebut. Sementara itu, Maria salah seorang warga sekitar mengaku tak jarang pengendara motor terjatuh karena besarnya lubang yang ada di
jalan. Hal tersebut menjadi kekhawatirannya jika jalan tidak cepat di perbaiki oleh pemerintah. “Banyak pengendara motor yang terjatuh, karena mereka tidak mengetahui jika ada lubang besar di jalan. Kasihan melihat pengendara motor jatuh, tapi kita tidak bisa berbuat banyak, sehingga warga menanam pohon pisang di tengah jalan,” tuturnya. Kondisi jalan yang rusak di Jalan Purnama II terjadi kurang lebih 1 kilometer dengan kondisi jalan yang penuh lubang. Terlebih dengan banyaknya truk pengangkut material yang membuang ruko maupun perumahan, sehingga semakin memperparah kondisi jalan tersebut. (wdi)
MK Akan Putuskan Gugatan Pilwakot Bandung
Kapolres : Jangan Bawa Suku dan Agama
Andreas Widihandoko
Semua pihak harus berperan sesuai dengan tupoksi masingmasing, bagaimana kepolisian, bagaimana seorang tokoh agama, bagaimana tokoh masyarakat serta elemen- elemen lain dalam mengambil sikap harus sesuai tupoksinya. AKBP Andreas Widihandoko Kapolres Singkawang
Singkawang. Kapolres Singkawang, AKBP Andreas Widihandoko mengatakan, aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya, harus mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat di kota ini. “Sebagai Kapolres baru, saya telah berkomitmen untuk berusaha melaksanakan tugas sebaiknya dan sangat penting adalah mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat kota ini,” katanya kepada Pontianak Times. Menurut Andreas, diterima masyarakat merupakan modal utama sebelum melaksanakan tugas di Kota Singkawang. “Kehadiran kami sebagai Kapolres diterima masyarakat sebagai salahsatu elemen di Kota Singkawang, adalah modal utama untuk memimpin seluruh jajarannya dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya. Dalam hal menjaga kondusivitas kota ini, lanjut dia, kita juga akan merang-
kul semua pihak termasuk unsur TNI. Begitu juga dengan para pemangku kepentingan, yang secara bersama- sama menjaga keamanan di Singkawang. Dengan merangkul semua pihak, dipandang sangatlah perlu, bukan karena tendensi tapi saling bahumembahu. Perlu disadari, pembangunan akan berjalan dengan baik jika pelaksanaannya ada ruang. Diharapkan dengan bersama dan saling bersinergi, baik antar elemen, antar etnis ataupun antar agama hal tersebut akan tercapai. Dia juga menegaskan, dalam menangani sebuah permasalahan perkelahian atau perselisihan pribadi atau perseorangan jangan sekali- kali mencoba membawa ke arah suku atau agama. Termasuk jajarannya, bagaimana menangani masalah tersebut sesuai dengan prosedur, sebagai anggota polisi, dalam menangani sebuah perselisihan akan sesuai prosedur hukum. (dny)
Bandung. MK (Mahkamah Konstitusi) akan memutuskan nasib gugatan Pilwalkot Bandung. Keputusan diambil setelah MK melakukan sidang maraton 11-17 Juli lalu. Rencananya MK akan memutuskan nasib gugatan Pilwalkot, Rabu mendatang (24/7/2013). “KPU Kota Bandung optimis jika MK akan menolak gugatan yang diajukan oleh enam pasangan calon karena telah melaksanakan tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegas Apipudin Ketua KPU Kota Bandung, Minggu (21/7/2013). Keenam kandidat yang layangkan gugatan antara lain Edi SiswadiErwan Setiawan, Wawan
Dewanta-M.Sayogo, Ayi Vivananda-Nani Suryani, Wahyudin-Tonny Apriliani, Bambang Setiadi-Alex Tahsin dan Budi Dalton-Rizal Firdaus.Seperti diketahui sebelumnya ke enam pasangan tersebut melayangkan gugatan ke MK terkait pelaksanaan tahapan Pilwalkot, pengadaan dan pelipatan surat suara serta hasil pemilihan suara yang dinilai tidak sesuai aturan UU dan sarat dengan kecurangan. Contohnya perusahaan yang mengurus dan memproduksi surat suara dinilai fiktif serta pelipatan surat suara yang tidak transparan dan diduga dilakukan oleh komisioner KPU Bandung sendiri. (pna)
Harian
POLITICA
Senin • 22 Juli 2013
Berani Jujur Mengungkap Fakta
Belum Puas di Kancah Politik Sebagai pengurus dan kader partai tentunya melaksanakan pencanangan 3 sukses PAN, yaitu sukses Pemilu Legislatif, Sukses PAN meraih angka dua digit Sukses Pemilu Presiden dengan mengusung Hatta Radjasa sebagai Capres RI 2014. Tiga sukses itu hal terpenting bagi Sekretaris DPW PAN Kalbar, Ir Syarif Izhar Asyuri. “Beberapa kesuksesan yang harus dilaksanakan oleh para kader adalah mengusung Hatta Radjasa sebagai Presiden sehingga kerja keras seluruh kader menjadi hal terpenting,” ungkapnya kepada Pontianak Times, Minggu (21/7). Terhadap kepuasan berpolitik, diakui Ketua Banleg DPRD Provinsi ini mengaku masih banyak hal yang akan ia capai sehingga kepuasan belum ia rasakan sepenuhnya. Sedangkan secara pribadi, tentunya belum ada kepuasan terhadap kinerja yang telah dilakukan sekarang. “Terutama belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan dalam
mengaspirasikan kepentingan masyarakat, mengedukasi masyarakat dalam berpolitik praktis, serta menyelesaikan keluhan dan laporan masyarakat,” paparnya. Perjalanan karir dunia politik Izhar Asyuri dimulai di tahun 1998 masuk di kepengurusan sebagai anggota departemen Iptek di bawah kepemimpinan H. Ismeth M. Noor, SH. Di tahun 2000 dengan terpilihnya H. Ibrahim Saleh, politisi yang satu ini menempati wakil sekretaris bidang Tani, Nelayan dan Kewirausahaan. Kemudian terjadi reshuffle kepengurusan. Izhar, panggilan akrabnya, duduk sebagai Wakil Ketua bidang Tani, Nelayan dan Kewirausahaan di bawah kepemimpinan H. Ishaq Saleh sebagai Ketua DPW PAN Kalbar. Posisi sebagai Wakil Ketua Bidang Informasi dan Kajian Strategis ditempati Izhar saat PAN Kalbar dipegang Muda Mahendrawan SH. Kemudian lewat Muswil di tahun 2010 dengan Ketua terpilih Ir. Ikhwani A.
Pengalaman Organisasi
INKINDO PII LPJKD ASTTI IAFT KADIN HIPMI PW Muhammadiyah MABM Kota Perguruan Tapak Suci PELTI Kota
Rahim, dirinya menduduki jabatan sebagai sekretaris DPW PAN Kalbar. Pernah menjadi calon legislatif PAN di Pemilu 2004 dari untuk DPRD Provinsi dari Dapil Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya, namun belum berhasil. Baru pada Pemilu 2009 pada Dapil yang sama masuk dan terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Kalbar. Pada Pemilu 2014 ini, mendaftarkan kembali sebagai calon legislatif pada dapil yang sama, namun mengenai kepastian baik nomer urut
dan keikutsertaan masih menunggu hasil Daftar Calon Tetap ( DCT ) per 1 Agustus 2013 melalui KPU Provinsi. Pengalaman organisasi
keprofesian di INKINDO, PII, LPJKD, ASTTI dan IAFT. Di Organisasi usaha, diantaranya KADIN, dan HIPMI. Organisasi massa di PW Muhammadiyah, MABM Kota. Di organisa-
6
Ir. Syarif Izhar Asyuri
si lainnya, Perguruan Tapak Suci, PELTI Kota. Pengalaman dalam bidang tulis menulis,
Izhar menjadi penulis lepas di berbagai media massa di Kalbar, dan mengasuh beberapa kolom. Aktif menulis pula di beberapa media jejaring sosial. (dna)
Baliho Jempol BDHPendemo: Pelantikan Walikota Said Dibredel, Kader Palembang Cacat Hukum Muda PDIP Melawan pihaknya mendesak agar mereka diperbolehkan menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Palembang. Atau polisi menghadirkan pimpinan DPRD Palembang menemui mereka “Kami meminta bapak Polisi untuk memberikan jalan agar kami bisa menyampaikan aspirasi ke gedung DPRD atau perwakilan DPRD yang menemui Kami,” ujar Arifin dihadapan petugas keamanan. Pelantikan Walikota Palembang didemo massa. Setelah masing-masing kordinator aksi melakukan oraPalembang.PuluhanmasKordinator aksi Arifin da- si, massa akhirnya ditemui Kasa pedukung Sarimuda-Nelly lam orasinya mengatakan, me- bag Humas DPRD kota Palemyang tergabung dalam Gerakan minta penundaan pelantikan bang, Safrullah. Pemuda dan Masyarakat Kota tersebut dengan merujuk pada “Saat ini Anggota DPRD Palembang Mengugat melaku- surat Bareskrim dengan su- sedang melaksanakan Sidang kan aksi unjuk rasa saat pelan- rat no.B/3750/ops/VII/2013/ Paripurna pelantikan Walikota, tikan Walikota dan Wakil Wa- bareskrim perihal dugaan pe- Romi dan Harno telah resmi likota Palembang 2013-2018, malsuan SK. NO.38/KPTS/KPU dilantik, jadi tuntutan ini nanti Minggu (21/7/2013). Kota 006434401/2013 tanggal akan saya sampaikan ke DeMassa yang berunjukrasa 31 Mei 2013. wan,” ujar Safrullah dihadapan tersebut dihadang jajaran ke“Pelantikan Walikota Massa polisian dari Polresta Palem- Palembang harus ditunda karSetelah ditemui Perwakibang persis di depan gedung ena telah cacat hukum, apalagi lan DPRD kota Palembang, BKN Jakabaring atau kurang Walikota yang terpilih tidak massa akhirnya membubarkan lebih 1 Kilo Meter dari gedung berdasarkan suara rakyat na- diri dan mengancam akan terus DPRD kota Palembang tempat mun berdasarkan hasil Mahka- melakukan unjuk rasa karena berlangsungnya acara pelanti- mah Konstitusi,” tegas Arifin Walikota yang dilantik telah cakan. Dia menambahkan, cat hukum. (pna)
Surabaya. Pencopotan alat peraga bergambar pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur Jatim 2013 nomor urut 3 Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah terjadi di beberapa wilayah, termasuk di antaranya Surabaya, Malang dan Situbondo, Sabtu (20/7/2013) malam. Kader muda PDIP pendukung pasangan Bambang-Said di berbagai daerah siap melakukan perlawanan secara konstitusional. Pernyataan itu ditegaskan oleh Pravendi Januarsa, Ketua Departemen Pemuda DPD PDIP Jatim kepada media, Minggu (21/7/2013). Menurutnya, pemasangan alat peraga diatur oleh perundang-undangan yang juga dikuatkan oleh Surat Keputusan KPU Jatim No12/Kpts/KPU-Prov014/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pilgub 2013 tertangal 14 Juni. “Sementara ini, kami akan melawan secara konstitusional, dengan bekerjasama dengan pihak struktural partai di masingmasing daerah,” tegas Aven, sapaan akrabnya. Ia mengaku, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan LO tim pemenangan BambangSaid tingkat Jatim yang telah
menyatakan bahwa LO bersama KPU Jatim telah menandatangani kesepakatan bersama perihal kampanye. Kesepakatan tertuang dalam dalam berita acara nomor 59/BA/PKD.JTM/ VII/2013 antara KPU Jatim dengan para perwakilan tim pemenangan calon. Saat ini, pihaknya telah melakukan konsolidasi melalui alat komunikasi dan pesan berantai, agar setiap kader muda PDIP dan relawan muda Bambang-Said untuk terus berjaga di titik-titik pemasangan alat peraga. “Kami juga menyerukan agar setiap kader diharapkan menggunakan cara-cara persuasif dan tidak anarkis. Jika ada aparat yang hendak mencopot alat peraga, kader muda sesegera mungkin melakukan komunikasi dengan baik,” ungkap politisi muda asal Kota Surabaya ini. Selain mendesak agar menghentikan segala proses pencopotan alat peraga, Aven juga berharap kepada Panwaslu atau Panwascam maupun aparat untuk membuka komunikasi terlebih dahulu dengan pihak tim pemenangan bambang-Said di kabupaten/kota se-Jatim.(pna)
Harian
POLITICA
Senin • 22 Juli 2013
Sudah Dipecat, Bupati Demokrat Masih Kendalikan Pemerintahan dari Bui Jakarta.Kasuskorupsiyang menyeret Bupati Boven Digoel Papua, Yusak Yaluwo, seakan menambah rentetan panjang pejabat negara yang terbukti tersangkut korupsi. Meskipun sudah ada surat keputusan pemberhentian yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, namun kasus ini menyita perhatian publik, karena banyaknya laporan bahwa Yusak Yaluwo masih menjalankan roda pemerintahan daerah setempat, meski dibalik terali besi. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, yang sekaligus Juru Bicara Kemendagri Restuardy Daud menegaskan, pemerintah telah resmi memberhentikan Yusak Yaluwo dari jabatannya sebagai Bupati Boven Digoel Papua, sejak Mei 2013. Menurutnya, saat ini yang melaksanakan tugas Bupati adalah wakilnya Yesaya Merasi sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati. “Kami harapkan daerah segera memproses dan menyampaikan usulannya dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku,” katanya. Sebelumnya, pada Maret 2010, Yusak Yaluwo ditetapkan sebagai tersangka terkait perannya sebagai Bupati Boven Digoel dalam penggunaan keuangan daerah setempat sejak 2005 sampai 2007. Yusak juga terjerat kasus dugaan korupsi dana otonomi khusus (otsus) untuk Kabupaten Boven Digoel yang mencapai Rp 130 miliar. Hanya lima bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, Yusak memenangi pemi-
lihan kepala daerah (pilkada) Boven Digoel dengan hanya pemun-
gutan suara satu putaran. Yusak diduga tetap menjalankan roda pemerintahan kabupaten di balik jeruji besi Lembaga Permasyarakatan (LP) Cipinang di Jakarta Timur. Setahun kemudian, Maret 2011, Ketua DPC Partai Demokrat itu dilantik menjadi Bupati Boven Digoel periode 2011 – 2016 dan sekaligus dinonaktifkan oleh Mendagri karena status hukumnya meningkat menjadi terdakwa. Pelantikan dan penonaktifan tersebut berlangsung hanya dalam kurun waktu satu hari. Pada Oktober 2011, upaya pengajuan kasasi Yusak ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) sehingga vonis hukuman penjara selama lima tahun kepadanya harus tetap dijalankan. Kini, Yusak mendekam di Lapas Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat untuk menjalani sisa waktu hukumannya. Namun anehnya, meski sudah tidak menjabat sebagai Bupati, Yusak masih memimpin Demokrat Boven Digoel dari dalam penjara.(pna)
Berani Jujur Mengungkap Fakta
7
Aturan Dana Kampanye Caleg Susah Terealisasi Pontianak. Pengaturan tentang masalah dana kampanye bagi seorang calon legislatif (caleg), tampaknya akan susah terealisasi dalam pemilihan umum mendatang. Apalagi, setelah mendapat jawaban dari KPU pusat, dana kampanye caleg diatur secara terbatas dengan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan dana kampanye partai politik.Untuk itu, KPU Kota Pontianak tidak wajib melaporkan tentang dana kampanye caleg yang akan ikut pemilu nanti dan akan diatur sesuai dengan aturan pemilu yang ada. “Pemisahaan laporan dana kampanye caleg dari lap-
oran dana kampanye parpol memang susah di implimentasikan. Mengingat banyaknya caleg yang mendaftar, sehingga untuk secara teknis susah untuk dilakukan,” kata Muhammad Isa, S.Sos, Pengamat Politik dari Universitas Tanjungpura Pontianak ketika ditemui PONTIANAK TIMES. Menurutnya, KPU dijarapkan berusaha sebisa mungkin untuk transparan dan akuntabilitas terkait dana kampanye parpol dan caleg. Sehingga hasilnya bisa dilihat dan diakses oleh masyarakat, dan kinerja KPU bisa dinilai oleh public. “Untuk dana kampanye caleg, mungkin masih bisa dia-
tur oleh KPU, namun apa saja yang menjadi laporan dari caleg ke KPU menjadi kewenangan dari partai,” tambahnya lagi. Kendati mekanisme laporan dana kampanye caleg memang ke parpol, tetapi dana tersebut akan sendirinya terlihat dalam laporan anggaran parpol. Untuk itu, diharapkan agar para caleg nanti dapat mencatat dan melaporkan dana kampanye yang sudah terpakai. Sehingga dari hasil laporan tadi, diserahkan kepada parpol, agar laporan dari caleg tentang dana kampanye lebih jelas melalui parpol. (ian)
ian
Gedung DPRD kota Pontianak.
Suara Rakyat
Tindak Tegas Pelaku Pasar
Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak harus bisa memberikan teguran bahkan sanksi yang tegas kepada para pelaku pasar (pedagang besar, red) yang dengan seenaknya menaikkan harga barang, tanpa memperdulikan peraturan dari pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintah harus bisa mengatasi masalah ini. Karena jika kebutuhan bahan pokok terus naik, maka yang akan sangat dirugikan adalah pedagang kecil karena sepi akan pembeli. “Saat ini, harga-harga kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan, sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan, seperti bawang merah Jawa, cabai, daging dan lainlain,” unkap Maryam, salah seorang pedagang sayuran di Pasar Teratai.
Menurutnya, pemerintah pusat harus bisa mengatur harga-harga kebutuhan pokok, sehingga tidak terjadi lonjakan harga di berbagai daerah di Indonesia. Sementara operasi pasar yang dilakukan pemerintah daerah, juga tidak mampu menahan gelombang kenaikan harga tersebut. “Sebaiknya pemerintah pusat membuat suatu aturan perundang-undangan yang mengatur masalah harga kebutuhan pokok. Dan bagi yang melanggar akan dikenakan hukuman berupa denda bahkan penjara,” tuturnya. Dengan adanya aturan yang jelas tentang tata niaga barang kebutuhan pokok, maka diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku pasar yang membandel. Ketidaktegasan pemerintah pusat dalam
mengatsi krisis bahan pokok ini mengakibatkan krisis kepercayaan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. “Kami minta supaya harga-harga yang naik tadi menjadi turun sehingga daya beli masyarakat akan semakin meningkat, apalagi setiap menjelang hari besar keagamaan pasti harga-harga akan naik,” kata Ayin, seorang ibu rumah tangga yang sering berbelanja di Pasar Teratai. Stabilnya harga bahan pokok dipasaran akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Sehingga dampak dari stabilnya harga bahan pokok tersebut akan menciptkan kestabilan ekonomi yang baik bagi masyarakat dan pemerintah akan mendapat kembali kepercayaan dari publik. (ian)
Maryam, salah seorang pedagang sayuran di Pasar Teratai.
ian
Senin • 22 Juli 2013
Harian
KUBU RAYA
Berani Jujur Mengungkap Fakta
8
Kesejahteraan Petani Harus Diperhatikan Kubu Raya. Kabupaten Kubu Raya yang masyarakatnya kebanyakan bertani harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Pasalnya, Kabupaten Kubu Raya yang berbasis pertanian harus lebih memperhatikan petani agar lebih sejahtera. “Untuk itu, kita akan tingkatan anggaran perekonomian Kubu Raya tahun 2014 sebesar 25 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 17 persen melalui kerangka APBN 2012,” kata Ketua Komisi B DPRD Kubu Raya,
Suprapto, Minggu (20/7). Sebagai kabupaten menyandang ketahanan pangan sudah selayaknya mendapatkan peningkatan anggaran perekonomian yang memadai dari pemerintah daerah dan pusat. “Hal tersebut harus ditunjang dengan kemajuan pada sektor tersebut harus diimbangi juga dengan peningkatan anggaran perekonomian di Kubu Raya,”ucapnya. Suprapto menuturkan, lebih kurang 70 persen pen-
duduk Kubu Raya mengadukan nasibnya menjadi buruh tani, sehingga sudah selayaknya mereka mendapatkan pengakuan dari pemerintah melalui kesejahteraan mereka. “Anggaran perekonomian tahun 2013 sebesar 17 persen, masih belum memberikan dampak stimulan secara menyeluruh kepada masyarakat kecil seperti para petani di Kubu Raya,” tuturnya. Keberhasilan peningkatan kesejahteraan
Rumkit Lanud Supadio, Siap Layani Jamkesda
Danlanud dan Bupati Kubu Raya meletakkan batu pertama rumah sakit Lanud Supadio.
Kubu Raya. Rumah Sakit tingkat III, Lanud Supadio akan melayani layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Kubu Raya. Pasalnya rumkit tingkat III Lanud Supadio akan berubah tipe dan menjadi lebih besar. Komandan Lanud Supadio Pontianak, Kolonel Pnb Ir Novyan Samyoga mengatakan pembangunan rumkit Supadio itu sebagai bentuk totalitas pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Lanud Supadio sekaligus masyarakat umum. “Pembangunanrumahsakit dan Mako Lanud dalam rangka menuju Lanud Supadio menjadi tipe A. Dengan demikian segala fasilitas kita perbaiki dan di tingkatkan,” kata Danlanud Supadio, Kolonel Pnb Ir Novyan Samyoga, usai peletakan batu pertama pembangunan Rumkit tingkat III Lanud Supadio, Jumat (19/7). Menurutnya, rumkit yang
sedang dalam pembangunan menjadi tipe II akan meningkatkan jumlah rawat inap, fasilitas dan lainnya. “Di Rumkit Lanud kami menerima pasien Jamkesda Kubu Raya, sehingga akan meringankan dari masyarakat yang akan berobat. Kita juga sudah bekerjasama dengan Pemkab Kubu Raya dengan membangun sarana kesehatan yang diperlukan,” ucapnya. Ditempat yang sama, Bupati Kubu Raya, Muda Mahedrawan mengatakan kerjasama jamkesda sudah bisa diterima di rumkit tingkat III lanud supadio sejak tahun 2011. Terkait pengembangan rumkit merupakan sebuah prestasi yang sangat baik, karena Kubu Raya sendiri masih memikirkan pengembangan kesehatan. “Dengan pengembangan Rumkit Lanud Supadio, maka kami sangat senang. Terlebih
masyarakat kecil tersebut tidak terlepas dari peran serta dinas-dinas terkait seperti Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kubu Raya. “Dari dinas-dinas terkait itulah harus ada keseimbangan kesemakmuran melalui peningkatan anggaran masingmasing dinas terkait. Jangan sampai penyandang ketahanan pangan tapi tidak memperhatikan petaninya,” jelasnya. Suprapto menilai dengan
gaung Kabupaten Kubu Raya adalah ketahanan pangan jika tidak diimbangi dengan anggaran yang seimbang maka akan mempengaruhi kemakmuran masyarakat kecil. “Jika peningkatan anggaran perekonomian meningkat sebesar 25 persen, maka pelaksanaan keberlangsungan perekonomian Kubu Raya akan meningkat juga seiring dengan meningkatnya anggaran tersebut, ini merupakan rencana jangka panjang nasional yang akan dipertahankan,” tambahnya. (wdi)
TPA Baru Perlu Infrastruktur
Widi
dengan diterimanya Jamkesda Kubu Raya di rumkit ini, sehingga masyarakat Kubu Raya bisa berobat di rumkit lanud supadio,” ungkap Muda.Muda menuturkan ketika rumah sakit lanud supadio terus berkembang, yang harus dilihat manfaatnya bukan soal milik siapa. “Kita akan masuk dengan mekanisme yang diperbolehkan kita akan upayakan ada bangsal bagi masyarakat Kubu Raya yang sifatnya pelayanan jamkesda,” tuturnya. Menurutnya hal tersebut menjadi peluang besar bagi masyarakat kerjasama dan saling percaya, karena sasaran adalah masyarakat Kubu Raya. Pasalnya dengan adanya pembangunan tersebut, masyarakat Kubu Raya menjadi lebih banyak bisa tertampung. “Kita juga bisa masukkan tenaga medis, misalnya perawat,” tambahnya. (wdi)
menginginkan pemerintah bisa segera mungkin melakukan pembenahan inJumlah itu sudah frastruktur untuk TPA baru. Apalagi, TPA Ratidak bisa lagi me- sau Jaya yang ada saat luasnya 2,4 heknampung sampah ini tar. Sementara luas dari masyarakat Ka- yang digunakan untuk penumpukan sampah bupaten Kubu Raya sekitar 1600 meter lebih lama. persegi. Sugiarto menuKarena yang ada turkan, TPA sampah sekarang saja sudah yang baru ini, letaknya tidak jauh menumpuk. dari TPA yang lama. Namun infrstruktur Sugiarto untuk mencapai ke Kepala Bidang Kebersihan. lokasi TPA baru sangat buruk, lantaran tidak Kubu Raya. Per- bisa dilalui truk karmasalahan sampah ena lahannya masih yang terjadi di Kabu- gambut.Hal itu mempaten Kubu Raya tidak buat pihaknya berfikir akan selesai jika tidak keras untuk menumpuk adanya Tempat Pem- sampah yang setiap bungan Akhir (TPA) harinya dibawa ke TPA Rasau Jaya itu.Kondisi sampah baru. Kepala Bidang Ke- tersebut sangat membersihan, Dinas Cipta prihatinkan, mengingat Karya Tata Ruang dan sampah yang diprodKebersihan Kabupaten uksi masyarakat Kubu Kubu Raya mengaku Raya jumlahnya terus jika TPA baru yang su- bertambah. “Lama kelamaan, dah di sediakan pesampah yang di tummerintah masih belum puk ini akan lebih bubisa digunakan. “Kita masih terk- ruk lagi kondisinya jika endala infrastruk- TPA yang baru tidak cetur yang belum ada, pat dipergunakan. Kita ditambah lahannya berharap masyarakat masih gambut sehing- bisa mengerti dengan ga truk sampah tidak kondisi TPA kita yang bisa masuk ke lokasi,” sudah sangat tidak kata Sugiarto, Minggu layak lagi menampung sampah,” tambahnya. (20/7). Makanya, dirinya (wdi)
Harian
SAMBAS
Senin • 22 Juli 2013
Berani Jujur Mengungkap Fakta
9
Tak Kenal Jam, Penumpang Tetap Prioritas
Aktivitas warga di penyeberangan Tebas Kuala - Perigi Piai.
Tebas. Kapal fery milik PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) di lintasan Tebas Kuala-Perigi Piai menggunakan sistem mengangkut penumpang yang lebih ramai tanpa harus terbentur jadwal seperti sebelumnya. “Saat ini arus penyeberan-
gan di lintasan Tebas Kuala-Perigi Piai belum ada peningkatan maupun penumpukan penumpang yang akan menyeberang. Kondisinya dapat dilihat disini, kendaraan yang akan menyeberang masih berada di dalam lingkungan dermaga. Tidak menumpuk hingga ke jalan,”
Siap Dikritik, Terapkan Reformasi Birokrasi
Jumli SIp MSi
Tekarang. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus selalu mengedepankan pelayanan prima, serta memahami keperluan masyarakat untuk selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Agar tercapai tujuan dalam untuk mereformasi birokrasi, supaya tidak menghambat “Saya siap dikritik untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, makanya setiap satu bulan sekali akan diagendakan rapat bulanan untuk mengetahui perkembangan serta dinamika dalam memberikan pelayanan,” kata Jumli SIp
MSI, Camat Tekarang Pontianak Times, belum lama ini. Menurutnya, Kabupaten Samba sebagai pilot project reformasi birokrasi harus didukung semua pihak. Perlu dipahami tugas sebagai pelayan masyarakat harus berbuat yang terbaik terhadap masyarakat. Dalam rapat akan dilaksanakan berbagai agenda, mulai dari evaluasi terhadap kinerja yang sudah dilaksanakan. “Apa yang sudah ditemukan untuk dicarikan jalan keluarnya, dengan rapat sebulan sekali dapat juga semacam penyegaran terhadap para staf. Jika kurang dalam memberikan pelayanan apa upaya kita, semuanya akan dimulai dari diri kita,” ujarnya. Pola pikir masyarakat juga perlu menjadi perhatian agar dapat memahami, sehingga dapat menyesuaikan dengan cara pandang masyarakat. “Reformasi birokrasi kita terapkan agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal, kritikan berupa masukan atau temuan di lapangan akan ditindaklanjuti sesuai dengan apa yang telah ditemukan untuk dicarikan solusinya,” ucap Jumli. (gin)
kata Heryanto Dusani, Kepala ASDP Lintasan Tebas Kuala-Perigi Piai kepada Pontianak Times, Minggu (21/07). Masyarakat pemakai jasa fery lebih cepat diseberangkan dari Tebas Kuala ke Perigi Piai atau sebaliknya. Dalam memberikan pelayanan tidak ada ketentuan
harus jam berapa berangkat. “Kita lihat kondisi penumpang, jika di seberang Perigi Piai sudah mulai ramai, maka kapal kita seberangkan untuk menjemput penumpang yang mulai ramai di Perigi Piai. Dimana yang ramai disitu yang kita jemput untuk menghindari penumpukan,” jelasnya. Dalam memberikan pelayanan, pihaknya sangat mengutamakan penumpang dengan melihat berapa banyak antrean. “Jam pelayanan memang tidak ditentukan, sepanjang antrean masih ada di dermaga pelayanan tetap diberikan. Tidak ada lagi ketentuan jam sekian untuk berhenti beroperasi, selama kendaraan masih terlihat mengantre pasti akan diangkut untuk diseberangkan,” ujar Heriyanto. Kondisi seperti sekarang, lanjutnya, jam 8 malam penumpang sudah mulai sepi, namun kapal masih tetap siap untuk menyeberangkan penumpang jika ada yang ingin menyeberang. “Kalau lonjakan penumpang saat ini masih belum terlihat, kondisinya masih seperti biasa. Di lintasan ini
lonjakan baru akan terlihat pada H-2, namun lebih didominasi oleh penumpang dengan kendaraan roda dua. Kalau sekarang masih sama seperti hari-hari biasa,” ungkapnya. Heriyanto juga menuturkan kalau kapal fery dengan kapasitas lebih besar, akan kembali melayani penumpang dalam waktu 10 hari ke depan. “Menjelang lebaran KM Merawan sudah selesai pengedokan dan akan kembali melayani penumpang,” kata dia. Sebetulnya, lanjutnya, kalau berhubungan dengan speed lebih cepat kapal ini dari KM Merawan. Kalau Merawan diperlukan waktu lebih dari satu jam untuk satu trip, sedangkan kapal yang ada saat ini dalam waktu 30 menit sudah bisa menempuh satu trip. Hanya saja muatannya agak sedikit, kondisi kapal saat ini setiap tripnya dapat mengangkut lima mobil terdiri 3 truk dan dua pickup atau mobil pribadi. “Akan disesuaikan dengan kendaraan yang akan diangkut, jika semuanya truk, maksimal 4 truk yang diangkut,” tuturnya. (gin)
Penanganan Kasus Tempuh Pola Kekeluargaan Galing. Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Polsek Galing, lebih mengutamakan cara-cara kekeluargaan dalam menghadapi suatu permasalahan. Jika ada masalah yang diakibatkan kesalahpahaman dalam masyarakat, tidak berlanjut hingga ke proses lebih lanjut, artinya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. “Jika ada permasalahan yang timbul akibat dari kesalahpahaman kedua belah pihak, selaku penegak hukum, lebih dahulu disarankan menggunakan upaya kekeluargaan,” kata Iptu Dody Santosa Puta, Kapolsek Galing kepada Pontianak Times, kemarin. Dijelaskannya, cara keleuragaan itu terlebih dahulu melihat kasusnya seperti apa. Jika berhubungan dengan kesalahpahaman tentu diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Berbeda dengan kasus-kasus pencurian dengan pemberatan dan kekerasan maupun pencu-
Dody Santosa Putra
rian kendaraan bermotor. “Kasus-kasus seperti ini tetap kita proses sesuai peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta sebagai peringatan bagi yang akan melakukan kejahatan,” ungkap Dody Sentosa. Terkait kondisi keamanan di Kecamatan Galing, Dody mengemukakan kondisi keamanan di wilayah kerjanya saat ini dalam kondisi aman terkendali. Untuk menciptakan dan memelihara situasi yang aman dan kondusif tersebut,
digelar patroli. “Patroli dilakukan terutama ditujukan kepada wilayahwilayah yang dianggap rawan, rawan dalam hal ini berhubungan dengan kenakalan remaja. Memang ada di beberapa titik kenakalan remaja sudah menjurus pada mengganggu kenyamanan pemakai jalan,” ujarnya. Dalam mensosialisasikan program yang ia buat, dirinya sering mensosialisasikan program tersebut ditempat-tempat keramaian. Misalnya, saat ada pesta perkawinan, selalu mengimbau masyarakat supaya selalu bersama-sama menciptakan iklim yang kondusif di kecamatan Galing. “Dalam bulan Ramadan ini kita juga mengajak masyarakat supaya saling menghargai dan menghormati. Hargai orang yang sedang berpuasa dengan tidak makan di sembarang tempat bagi yang non muslim yang tidak berpuasa,” katanya. (gin)
Harian
EDUKASI
Senin • 22 Juli 2013
Berani Jujur Mengungkap Fakta
10
FKIP Siap Hadapi Perubahan Kurikulum SD
PONTIANAK. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 di sektor pendidikan, penataan kurikulum pendidikan menjadi salah satu target yang harus diselesaikan. Menyadari dari aspek tujuannya, mata pelajaran dan strategi mengajar dalam perubahan kurikulum sekolah dasar cukup bagus, maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tanjungpura (Untan) menyatakan siap menghadapi perubahan kurikulum tersebut. Dekan FKIP Untan, Aswandi mengatakan, perubahan kurikulum sebagaimana yang dirancang pemerintah harus menyangkut tiga hal, yaitu tujuan, mata pelajaran dan strategi mengajar atau cara mengajar. ”Jika ketiga aspek tersebut dapat mengena dan dapat diterapkan dengan baik dan benar, tentu perubahan kurikulum tersebut akan memberikan dampak positif terhadap
dunia pendidikan di Indonesia, termasuk Kalbar,” katanya ditemui PONTIANAK TIMES di ruang kerjanya, belum lama ini. Dekan FKIP Untan sekaligus Pengamat pendidikan ini melihat dari apa yang disampaikan oleh pemerintah dari aspek tujuan sangat bagus, karena ingin merubah pendidikan di Sekolah Dasar. ”Bila dicermati dari mata pelajaran, orang sering salah mata pelajaran IPA dan IPS yang tidak ada di kelas rendah sekolah dasar yaitu kelas I hingga kelas III, bukan berarti pelajaran tersebut tidak diajarkan, karena sistemnya tetap diajarkan tetapi tidak dalam satu mata pelajaran seperti kurikulum sebelumnya, artinya diajarkan dengan diintegrasikan kesemua mata pelajaran di SD yang nanti tinggal enam mata pelajaran dengan istilah integratic thematic,” jelasnya. Diakuinya perubahan kurikulum yang berkembang di masyarakat belakangan ini
merupakan kurikulum sekolah dasar, sedangka untuk SMP dan SMA tidak banyak mengalami perubahan serta kesemuanya sudah dipersiapkan, maka bagi FKIP Untan tidak ada masalah, dan sangat siap menghadapi perubahan kurikulum ini. Sementara dikesempatan yang berbeda Rektor Universitas Tanjungpura, Thamrin Usman, mengatakan meski tidak harus terlalu sering, namun perubahan kurikulum memang perlu dilakukan. “Perubahan kurikulum memang perlu dilakukan meski tidak boleh terlalu sering,” ungkapnya Menurut Rektor yang menyelesaikan S3-nya di Perancis ini pendidikan merupakan upaya pencerdasan bagi seseorang dengan upaya meningkatkan mutu serta kualitas yang diintegrasikan. Terhadap kurikulum yang dirubah, ia berpendapat semua sesuai dengan karakteristik bangsa yang tentu Pemerintah pusat
melalui riset dan penelitian terhadap perubahan mata pelajaran di jenjang SD hingga SMA tersebut. “Semua sesuai dengan peruntukan, dan juga harus sesuai dengan takaran, dan penerapan disiplin ilmu yang lebih baik harus dilakukan, meskipun beberapa mata pelajaran yang digadang-gadang dihilangkan itu tidak benar-benar hilang,” jelasnya. Diakui Thamrin, untuk menerapkan ilmu yang baik bagi generasi penerus bangsa,
pemerintah tidak dapat memaksakan tingkat kecerdasan siswa dengan memberikan kualitas pendidikan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan peserta didik. “Makanya seorang guru juga harus menyisipkan karakteristik dalam sebuah pelajaran, sehingga tidak terpaku kepada teori melainkan siswa mengerti pemahaman pelajaran yang diberikan juga dapat dan berguna dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya. (lin)
Luar Biasa, Selama 6 Bulan 3 Bersaudara Asal Jember Lulus Program Doktor di UI
Jakarta. “Saudara Guntur Freddy Prisanto lulus dengan sangat memuaskan,” ungkap Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo mengumumkan kelulusan Dr. Guntur Freddy Prisanto dalam sidang terbuka senat Akademik Universitas Indonesia (UI), di Gedung serbaguna IV Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI, Sabtu (20/7/2013) sore.
Pengumuman kelulusan Dr. Guntur Freddy Prisanto merupakan peristiwa luar biasa dan langka terjadi di Indonesia, pasalnya Guntur merupakan Doktor ketiga dari sebuah keluarga di Jember Jawa Timur yang berhasil lulus dari UI dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Dilahirkan dari rahim seorang ibu bernama Mien Soe-
jono, tiga orang putera Jember yakni Dr. Donny Tjahja Rimbawan, Dr. Firman Kurniawan Sujono dan Dr. Guntur Freddy Prisanto lulus dari program Doktor UI dalam kurun waktu Januari hingga Juli 2013. Dr. Donny Tjahja Rimbawan mendapat gelar doktor ilmu politik pada tanggal 15 Januari 2013 dengan disertasi berjudul Hubungan negara dan
pengusaha di era reformasi, studi kasus bisnis grup Bakrie (20042012). Dr. Firman Kurniawan Sujono mendapat gelar doktor ilmu filsafat pada tanggal 18 Juni 2013 dengan disertasi Manusia dalam masyarakat jejaring, telaah filsafat pemikiran Manuel Castells Tentang Abad Informasi. Dan Dr. Guntur Freddy Prisanto mendapat gelar doktor ilmu filsafat pada tanggal 20 Juli 2013 dengan disertasi Market Justice, Kritik atas determinasi pasar neoklasik. “Keluarga besar saya adalah sumber inspirasi dan motivasi dengan cara masing-masing dan unik. Mama Tien Soejono, yang selalu mendorong saya dengan berbagai cara halus untuk segera menyelesaikan disertasi. Mama menjadi ibu yang bangga dengan selesainya 3 putra menjadi Doktor di UI dalam waktu 6 bulan ini,” terang si bungsu Guntur sapaan akrab Dr. Guntur Freddy Prisanto dari lima bersaudara usai diumumkan sebagai Doktor di UI. Dr. Firman Kurniawan Sujono juga memberikan penghar-
gaan yang tinggi kepada Ibunda Mien Soejono, “sosok tegas dan selalu mengajari saya untuk tekun menjalani studi dalam kesederhanaan hidup. Tanpa cara mendidik yang unik, saya tak mungkin dapat menikmati kemewahan pendidikan di tingkat tertinggi di Universitas terbaik di Indonesia ini,” ungkap pengajar pasca sarjana di UI ini. Sementara putera tertua almarhum Agoes Soejono, Dr. Donny Tjahja Rimbawan menjelaskan meskipun ayahnya telah lama meninggalkan dunia semasa dirinya masih remaja saat bersekolah disekolah menengah pertama namun ayahnyalah yang mengajar menunut ilmu sepanjang hidup agar bermanfaat bagi orang banyak. “Saya yakin jika beliau masih hidup maka akan tersenyum bangga menyaksikan anaknya menjadi seorang Doktor,” jelas Donny seraya memberikan penghargaan yang tinggi kepada ibunda Mien Soejono yang juga berperan ganda selain menjadi seorang ibu juga sebagai seorang ayah. (pna)
Harian
SAMBUNGAN
Senin • 22 Juli 2013
Berani Jujur Mengungkap Fakta
11
Polres Sambas Bekuk Pengedar Sabu
AKBP Wandy Aziz
SAMBAS. Satuan Narkoba Polres Sambas menangkap dua pengguna dan pengedar sabu, masing-masing Nurihman alias Iman (33) dan Darmawan (22), warga Selakau. Keduanya ditangkap bersama barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak tiga paket, di
kediaman mereka, Jumat (19/07). Kapolres mengatakan pertama yang ditangkap U Nurihman kemudian hasil pengembangan ditangkap pula Darmawan. “Pada saat tertangkap awalnya ditangkap pelaku U Nurihman, baru kemudian ditangkaplah Darmawan yang
juga pelaku lainnya,” ujar AKBP Wandy Aziz SH SIk, Kapolres Sambas kepada Pontianak Times, Minggu (21/07). Menurut Kapolres, kedua tersangka tersebut adalah pelaku pengguna narkoba jenis sabusabu di ancam dengan pasal 112
dan 114 pengguna / pengedar dan UU Narkotika 35 tahun 2009 dengan ancaman 5 tahun ke atas. Kapolres Sambas mengimbau jika ditemukan ada kejahatan pelaku pelaku narkoba segera laporkan dan narasumber maupun pelapor akan dilindungi. (gin)
Jangan Pilih Caleg kita pilih sebagai wakil dan pemimpin? “Jangan harap ada kemajuan yang berpihak untuk rakyat jika kalangan mereka yang dipilih. Jika pemimpinnya pemakai, bagaimana bisa berbuat untuk rakyat,” ujar dia. Tedy mengharapkan kepada calon pemilih untuk lebih selektif dalam menentukan pilihan. Jika masih ada wakil rakyat kita dan calon-calon pemimpin di legislatif maupun eksekutif yang menggunakan narkoba, maka jangan di dukung dan di pilih. “Kalau mereka merupakan calon wakil rakyat, ini akan merusak dan sangat tidak pantas. Tidak pantas didukung menjadi wakil kita,” tegas Tedy. Lebih lanjut Tedy mengatakan, menjelang pemilihan legislatif, banyak calon-calon yang sama-sama mengatasnamakan rakyat, seolah-olah bisa membela kepentingan rakyat. Padahal itu hanya untuk menarik simpati masyarakat saja.
... dari halaman 1 “Jika di antara mereka menggunakan dan memakai narkoba, maka jangan dipilih untuk dijadikan pemimpin. Bagaimana membangun dan berjuang untuk kepentingan masyarakat, jika mereka pemakai narkoba,” kata Tedy. Seharusnya, kata dia, ada lembaga yang membuat database pengguna Narkoba dengan membuat klasifikasi kelompok berdasarkan umur dan pekerjaan. “Mungkinkah dari jumlah keseluruhan delapan daerah pemilihan se-Kalbar untuk calon anggota DPRD Kalbar, 460 caleg laki-laki dan perempuan 270 caleg, itu bebas dari Narkoba. Ditambah lagi sekitar 119 caleg berebut ke senayan,” kata dia. Sebelumnya, Subdit Non Therapeutic Community (NonTC) Badan Narkotika Nasional (BNN) melansir, jumlah pengguna Narkoba dari tahun ke tahun terus meningkat. Skala nasional 2,2% dari jumlah pen-
25 Persen Warga oleh PLN ke perusahaan Sesco, “ tambahnya. Kepala Distribusi dan Niaga PLN Indonesia Barat, Oman Sumantri mengatakan, rasio elektrifikasi di Kalbar saat ini baru mencapai 67 persen. Sedangkan rasio elektrifikasi nasional berkisar 75 persen, atau masih ada sekitar 25 persen penduduk Indonesia yang belum mendapat pasokan listrik. Selain rasio elektrifikasi yang masih rendah, konsumsi perkapita juga tergolong ren-
... dari halaman 1 dah, sehingga pertumbuhan konsumsi listrik meningkat tajam sekitar 10 persen pertahun.Di bagian lain, Senior Manager Komunikasi Corporate PT. PLN (Persero) Bambang Dwiyanto mengatakan, Bank Dunia mengapresiasi perubahan yang dilakukan PLN dalam penyediaan listrik, bahkan berhasil mendongkrak nilai Indonesia dalam survei Kemudahan Melakukan Bisnis. “Ada 2 hal yang diapresiasi Bank Dunia yakni Pelayanan Call-Centre
Bangkai Sari Bangkai kapal berada persis di tengah-tengah sungai, menjadi tempat memancing bagi pemancing udang. Sebelum air sungai tercemar seperti saat ini, bangkai kapal tersebut masih dapat dilihat walaupun berada dalam air. “Dulu dapat terlihat jelas dari atas air. Barang-barang di dalam kapal dapat terlihat dari daratan, terutama barangbarang antik yang dibawa dalam kapal. Dahulu pernah ada orang yang mengerjakan mengambil barang-barang dari kapal tersebut, namun tidak
duduk. Kalbar menyumbang 60.217 jiwa. Laju peningkatan sulit dibendung. Upaya pemenjaraan kepada korban dan pelaku tidak berhasil. Jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada 2008 sekitar 3,1 juta hingga 3,6 juta jiwa. Angka tersebut setara dengan 1,9 persen dari populasi penduduk Indonesia. Naik menjadi 2,2 persen pada tahun 2011 atau sekitar 3,8 juta jiwa. “Tindakan pemenjaraan kepada pengguna narkoba tidak terbukti dapat menurunkan jumlah kasus yang ditangani aparat penegak hukum. Ia mengungkapkan, sekitar 6570 persen penghuni di semua Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia karena penyalahgunaan narkoba,” kata Mariani, Kepala Subdit Non Therapeutic Community (NonTC) BNN, Jumat (19/7). Hasil survei BNN dan
berhasil. Bahkan ada yang meninggal,” terang Sugiyo. Akibat kapal yang telah lama membentang di sungai tersebut menyebabkan kapal tidak dapat lagi menuju Kota Sambas. Pernah ada kapal yang mencoba melintasi wilayah tersebut namun kapal tersebut akhirnya ikut karam tidak jauh dari tempat kejadian. “Di dasar sungai memang terdapat batu-batu yang berukuran besar, ketika air sedang surut akan dapat terlihat batu-batu. Menurut legenda, dahulunya di sini akan dibuat
Pusat Penelitian Kesehatan UI Tahun 2011, ada 60 ribu narapidana penyalahgunaan nar-
Cabut Izin travel yang mengecewakan para calon jemaah haji plus dan regular. Akibatnya, banyak calon jemaah haji tidak bisa berangkat. Diakuinya, banyak warga yang ingin berangkat haji menggunakan jalan pintas tanpa mau menunggu kuota haji dari pemerintah. Hasilnya banyak juga dari mereka yang tembak langsung tanpa kuota yang sudah ditetapkan dari kedutaan. “Penertiban ini akan membantu pemerintah dalam memilah mana travel haji yang terakreditasi dan mana travel haji abal-abal yang tidak memiliki reverensi akreditasi. Nantinya masyarakat bisa memilah mana travel yang sudah berakreditasi dan mana yang belum. Sedangkan yang tidak berakreditasi harus di black list,” ujarnya. Kepala Kementerian Agama Kota Pontianak, Andi Jafar mengaku, pihaknya tidak bertanggungjawab terkait penipuan calon jemaah haji ini, karena bukan kewenangan pihaknya dalam mengurus travel haji tersebut. “Itu bukan wewenang pihaknya kecuali KBIH. Kita tidak
123 untuk PB/PD serta Menghilangkan Persyaratan Copy Rekening Tetangga, “ sebut Bambang. Pada kesempatan itu, Bambang juga mengatakan PLN telah menjalin kerjasama dengan TII/Transparency International Indonesia untuk memonitor kinerja dan pelayanan PLN. Hal ini bertujuan untuk mempersempit ruang bagi ter- Enggan Perkuat jadinya praktik tindak korupsi “Irene sudah ingin ke Jadi tubuh PLN, “ pungkasnya. tim. Sudah tulis surat ke PB (dna) Percasi bahwa dia sudah ti... dari halaman 1 dak kerasan di Jabar dan ingin membela Jawa Timur,” kata gunung oleh dua saudara. Ketua Harian KONI Jatim, DhiKedua saudara ini berlomba man Abror Djuraid. Kepindahan Irene ke Jatim membuat gunung, satunya lagi di Gunung Senujuh Kecamatan memang terbilang alot. Sebab pihak Jabar tetap ngotot inSejangkung,” kata Sugiyo. Dua saudara ini saling ber- gin mempertahankan pecatur lomba. Namun yang di Sebatu andalannya itu. Saat ini, kasus kalah cepat dari yang di Gu- mutasi Irene ke Jatim sudah nung Senujuh. Karena merasa masuk ke sengketa hukumnya kalah, akhirnya yang di Sebatu di Badan Arbitrase Olahraga Inini menerjang Gunung yang donesia (BAORI). “Di BAORI itu, bila kasus belum jadi itu. Akibatnya, batubatu berserakan ke dalam sun- alot, yang terakhir dilakukan gai. Sisa Gunung Sebatu masih ya dikembalikan ke anaknya. dapat dilihat berupa gundukan Anaknya ditanya ingin main kecil seperti matang (daratan di mana. Jelas-jelas dia ingin membela Jatim kok,” sambung yang lebih tinggi, red). (gin)
koba atau 38 persen dari 157 ribu narapidana di seluruh Indonesia.(fsl)
... dari halaman 12 pada porsi mengawasi, hanya kejelian warga untuk berhati-hati akan penipuan yang marak terjadi. Hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya penipuan haji di Kota Pontianak,” kata Andi. Diakuinya, sampai saat ini belum ada laporan maupun mendengar kasus serupa terjadi di sini. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Kantor Agama Kota Pontianak kebanyakan travel haji yang ada di Pontianak merupakan cabang dari Jakarta. Untuk itu, Andi mengimbau kepada warga Kota Pontianak yang ingin berangkat haji untuk tidak tergiur iming-iming travel abal-abal. “Kalau bisa tunggu kuota dari pemerintah. Jika tidak bisa, dan tetap ingin berangkat haji gunakan travel resmi yang sudah terbukti dan memiliki akreditasi yang jelas,” ungkpanya lagi. Andi menambahkan masyarakat sendiri yang harus pandai memilah, karena sekarang ini banyak modus dan banyak cara dilakukan untuk menipu. Selain itu ia juga meminta warga untuk waspada dan benar-benar jeli dalam memilih travel haji. (lin)
... dari halaman 12 mantan Ketua PWI Jatim ini. Kabar terbaru, pihak Jabar ingin Irene mengembalikan uang kontrak yang sudah ia terima dari Jatim. “Dia diminta kembalikan uang, tapi anaknya tetap tidak mau. Hatinya sudah di Jatim,” lanjut Abror. Beberapa hari lalu, Jatim diundang ke PB Percasi. Pertemuan itu juga dihadiri orangtua Irene. Dalam Pertemuan tersebut, perwakilan KONI Jatim diberitahu bahwa Irene sudah dipanggil KONI Jabar. Intinya, Irene diminta mengembalikan fasilitas dan kompensasi yang sudah diberikan pihak Jatim. Namun demikian, tawaran tersebut tak bisa diterima pihak KONI Jatim. (pna)