Edisi 23 november 2013 jagal pemangkat

HUKUM & KRIMINAL

Sabtu • 23 November 2013

Mantan Pecandu Narkoba Mampu Berdaya Saing

Te. Ka. Pe Mantan Manajer Perumnas Dijebloskan ke Rutan Cipinang JAKARTA. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur menetapkan Hilman Munaf, mantan Manajer PT Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) Cabang Jakarta, sebagai tersangka kasus penggelapan dana. Dia ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang mulai Jumat 22 November 2013.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Jakata Timur, Silvia Desty Rosalina, Jumat 22 November 2013, menjelaskan bahwa Hilman diduga menggelapkan dana ganti rugi lahan Perum Perumnas yang terkena dampak proyek Kanal Banjir Timur.

“Sementara ini kerugiannya sekitar Rp1,2 miliar. Dana tersebut dikucurkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta yang seharusnya diserahkan kepada Perum Perumnas sebagai pemilik lahan,” ujar Silvia di Jakarta.

Ganti rugi itu, ia melanjutkan, seharusnya diterima seluruhnya oleh Perumnas. Namun, Hilman memberikannya pada sebuah Perseroan Terbatas dan penghuni lain yang tak memiliki hak yang sah.

Terhitung sejak ditetapkan menjadi tersangka, Hilman akan ditahan selama 20 hari, sambil menjalani proses pemeriksaan terkait kasus ini. Tak hanya itu, Kejaksaan juga akan terus menyelidiki penggunaan dana.

“Tak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini. Untuk mengembangkan kasus ini, sebanyak 27 saksi telah diperiksa,” kata Silvia.

Atas perbuatannya, Hilman dijerat Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 9 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. (VIVAnews)

Pembangunan banjir kanal timur dikebut.

2

Internet

PONTIANAK. Sebanyak 30 mantan pecandu narkoba binaan Badan Narkoba Nasional Kota (BNNK) Pontianak kini memiliki keterampilan di bidang otomotif dan service handphone. Pelatihan yang diberikan agar para pecandu kembali produktif.

“Mereka datang dari berbagai lokasi dari Kota Pontianak, baik melalui tes urin yang di gelar serta mereka yang datang sendiri untuk dilakukan rehabilitasi. Karena mereka total mau berhenti menggunakan narkoba,” kata Kepala BNN Kota Pontianak, AKBP Andi Harun AR, Jumat (22/11).

Harun menuturkan niat baik dari para pecandu disambut baik pula oleh pihaknya, dengan memfasilitasi para mantan pecandu untuk dilatih agar memiliki keterampilan nantinya.

“Tujuan kita memberikan contoh kepada yang lain bahwa kita peduli dengan mereka yang menjadi korban oknum akan kejahatan dan bahaya narkoba. Pengguna lainnya

harus melihat 30 warga bina ini agar lebih produktif,” tuturnya.

Ia menjelaskan BNNK Pontianak telah bekerjasama dengan Unit Latihan Kerja (ULKI) Kalbar untuk memberikan pelatihan di bidang otomotif.

Sementara dari BNN Kota Pontianak memberikan pelatihan service handphone.

“Dengan pelatihan yang kita berikan, nantinya mereka dapat memberdayagunakan kemampuan mereka untuk mengembangkannya di bidang usaha. Kita akan memberikan support jika perlu dalam bentuk materiil sekalipun tetap kita akan bantu,” jelasnya.

Pelatihan yang diberikan pada awal tahun 2013 dibagi menjadi dua bagian, yakni 15 dari mereka mengikuti pelatihan service handphone dan 15 lainnya bidang otomotif.

“Dari 30 itu, tiga di antaranya kini memiliki counter sendiri, bahkan mereka awalnya menggunakan dana sendiri dengan dana yang kecil dan

semakin berkembang,” ucapnya.

Harun menyatakan secara bertahap langkah tersebut terus dikembangkan ke seluruh kecamatan di Kota Pontianak. “Butuh waktu dan proses, ke depan semuanya kita rangkul agar mereka merasa tidak dikucilkan dan dapat berdaya saing. Namun yang terpenting mereka tumbuh rasa percaya diri untuk bangkit sama seperti masyarakat lain,” ujarnya.

Harun menambahkan selain pelatihan, pihaknya akan membentuk komunitas para pecandu yang tetap di bawah binaan BNN Kota Pontianak untuk memantau kegiatan yang dilakukan.

“Kita akan bentuk komunitas, dimana pengurusnya nanti mereka semua mantan pecandu itu. Ini untuk memberikan keakraban terhadap mereka agar saling menumbuhkan rasa kepedulian pada masyarakat, seperti menyelenggarakan sosial masyarakat, olahraga dan lain sebagainya,” tambahnya. (Nad)

Terjaring Akan Dipidanakan

si di pusat perbelanjaan, pertokoan, warung kopi, serta persimpangan lampu merah,” ucapnya.

Ia menjelaskan gepeng yang terjadi razia akan di pidanakan sesuai peraturan yang berlaku. “Kita akan menindak tegas agar mereka jera, dengan membawa mereka ke meja hijau atau disidangkan, sedangkan denda kita upayakan mereka harus membayar maksimal, begitu juga hukum kurungannya,” tegasnya.

Rahmat menuturkan tidak hanya melakukan razia rutin dengan berpatroli, pihaknya bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Pontianak guna untuk memulangkan gepeng tersebut ke daerah asalnya, dengan harapan tidak lagi kembali ke Kota Pontianak.

“Sebagian dilakukan pembinaan, namun sebagian besar langsung di pulangkan ke daerah asalanya. Kami juga terus melakukan pemantauan terhadap gepeng ini, karena banyak laporan yang masuk dari masyarakat dan juga meresahkan,” ucapnya.

Bagi Gepeng yang memiliki

kartu identitas atau KTP Kota Pontianak, akan diberikan pembinaan di panti-panti sosial. Mereka diberikan pelatihan dan keterampilan sebagai bekal usaha mandiri agar tidak lagi menjadi gepeng.

“Makanya untuk lokal semakin berkurang. Tapi untuk luar Kota Pontianak ada penambahan dari tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Rahmad mengimbau kepada masyarakat, jika menemukan gepeng yang sedang beroperasi, diharapkan masyarakat jangan memberikan apapun baik berbentuk uang maupun barang. Karena jika dibiarkan maka keberadaan gepeng di Kota Pontianak akan semakin bertambah jumlahnya.

“Kita bukannya melarang masyarakat untuk beramal, tapi jikalau hendak memberi, berikanlah di tempat yang tepat seperti panti asuhan, panti jompo dan sejenisnya. Karena profesi mereka sebagai gepeng tersebut bukanlah dari faktor keadaan melainkan pekerjaan dan itu ada jaringannya,” pintanya. (nad)

11 Bulan, 107 Gepeng Terjaring PONTIANAK. Upaya Pemkot menjadikan Kota Pontianak bebas dari Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), melalui razia rutin yang dilakukan Sat Pol PP Kota Pontianak terus dilakukan. Terhitung JanuariNovember, 107 Gepeng diamankan petugas, 92 gepeng merupakan warga pendatang dari pulau Jawa, dan 15 memang asli masyarakat Pontianak.

“Kita curigai mereka ke Pontianak ada yang merekomendasikannya, sebab yang pernah kita kembalikan ke daerah asalnya namun kembali dan melakukan hal yang sama di Kota Pontianak,” kata Rahmat Suprayitno, Kasi Penyidikan dan Penyuluhan Sat Pol PP Kota Pontianak, Jumat (22/11).

Walau patroli sering dilakukan di sejumlah ruas jalan yang menjadi wilayah beroperasinya Gepeng, petugas masih menemukan gepeng, baik yang berwajah baru maupun pemain lama.

“Kebanyakan mereka beropera-

Penerbit: PT. Graha Media Sejati. Komisaris: Muhammad Andry Lamfield, Dirut: R. Rido Ibnu Syahrie, Direktur: Liu Sau Min Pemimpin Perusahaan: Liu Sau Min, Pemimpin Umum: Muhammad Andry Lamfield, Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: R. Rido Ibnu Syahrie. Redaktur Pelaksana: Jusrianto, Widi Aryadi Dewan Redaksi: Dina Prihartini Wardoyo, Barlian Pasore, Endra Adi, Gusnadi Kota Pontianak: Rosalinda. Kubu Raya: M. Faisal. Singkawang: U. Deny F. Bengkayang: Stepanus Sambas: Gindra. Entikong: Agus Mahmudin. Sintang: Eeng Heryadi, Yuli Fitriyani. Melawi: Marbentua Sidauruk, Administrasi Umum/Keuangan : Aklima, Dessy Mella , Iklan/Event Organizer : Iwan Kurniawan Layouter: Tri Wibowo (Koordinator), Juliansyah, Muhammad Sudiat. Penasehat Hukum: Aprin Turnip SH MH. Alamat Kantor: Jalan Danau Sentarum No. BB-2 Pontianak (0561) 572124, Iklan per milimeter kolom: Hitam-putih Rp 6.000, spot colour Rp 10.000, full colour Rp 12.000, iklan baris 9.000 (minimal dua baris, maksimal lima baris). Percetakan: PT. Trio Harapan Jaya (isi diluar tanggung jawab percetakan)

Sabtu • 23 November 2013

3

PONTIANAK

Fraksi Golkar Minta Penjelasan Defisit Anggaran PONTIANAK. Fraksi Golkar DPRD Kota Pontianak meminta pemerintah menjelaskan defisit anggaran 2014 senilai Rp 16,080 Miliar.

“Meskipun itu telah ditutupi dengan pembiayaan netto, Kota Pontianak masih defisit,” kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Pontianak, Deden Ari Nugraha, Jumat (22/11) Ia mengatakan dari struktur rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2014, maka volume RAPBD Kota Pontianak bisa dilihat dari sejumlah pendapatan

pemerintah. Baik pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp 1,37 Triliun, maupun belanja tidak langsung dan belanja langsung Rp 1,4 Triliun.

“Sedangkan volume RAPBD dalam kondisi defisit senilai Rp 58,720 miliar, meskipun ditutupi dengan pembiayaan netto senilai Rp 42,640 Miliar. Ini juga berdasarkan pada asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan anggaran tersebut,” jelasnya.

Ia menjelaskan dibutuhkan perencanaan kinerja yang telah terukur dalam setiap penga-

lokasian anggaran dalam perencanaan pembangunan, dengan mengedepankan prinsip anggaran yang sudah ada dan jelas.

Menurutnya jika perencanaan kinerja terukur, maka capaian kinerja pemerintah daerah yang dituangkan dalam laporan kinerja sebagaimana PP Nomor 8 Tahun 2006 akan semakin memperkuat laporan keuangan yang telah berhasil memperoleh predikat WTP. “Untuk memperbaiki capaian kinerja pemerintah daerah, Fraksi Golkar menganggap perlu dilakukan monitoring

Disperindag Terkendala Data Akurat

Imran

PONTIANAK. Untuk mengetahui stock kebutuhan pangan Kota Pontianak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pontianak mengalami kendala dalam mendapatkan data akurat dari masing-masing pemilik gudang.

“Sulitnya data yang diterima karena masing-masing gudang bahan pangan yang ada di Kota Pontianak sebagian besar bercampur dengan barang-barang bukan kebutuhan pangan,” kata Imran, Kepala Disperindag Kota Pontianak, Jumat (22/11).

Ia menjelaskan Disperindag melakukan monitor daftar harga yang ada di pasar-pasar tradisional. Namun distribusi ketersediaan di gudang-gudang sangat sulit diperoleh datanya.

“Disperindag meminta bagaimana pemilik gudang itu mendistribusikan barang-barangnya. Kemudian kelemahan lainnya adalah kebanyakan gudang berada di daerah tingkat dua, misalnya gula kebanyakan berada di daerah Wajok, adapun gudang-gudang di sini sangat terbatas,” jelasnya.

Ia menuturkan pihaknya akan membuat suatu kebijakan dari Kementerian Perdagangan menyangkut pendistribusian segmen pasar yakni tergantung permintaan pasar.

“Untuk pendistribusian barang, kami melihat dari kondisi yang ada, seperti cabai dan bawang tidak perlu di simpan dalam gudang. Karena barang tersebut bisa membusuk, seh-

ingga harus disimpan di tempat yang terbuka makanya stock itu sangat terbatas,” tuturnya.

Menurutnya barang-barang tersebut ketika datang langsung di distribusikan dan akhirnya Disperindag bisa memonitor pendistribusiannya. “Bagi gudang pangan yang bercampur dengan produk lainnya akan dicabut izinnya, dan ini kewenangan dari BP2T selaku pemberi izin. Namun untuk melakukan itu kita banyak memberikan toleransi,” terangnya.

Ia menambahkan untuk pendistribusian pangan, sangat sulit mendapatkan datanya, karena pemilik gudang atau pelaku usahanya tidak siap. Sedangkan untuk solusinya Disperindag hanya melakukanya secara logika.

“Seperti gula yang dulunya langka sekarang sudah kembali normal, karena Disperindag melakukan upaya mendatangkan gula antar pulau,” tambahnya. (lin)

Sopir Truk dan Tronton Jangan Parkir Gratis PONTIANAK. Banyaknya truk dan tronton yang parkir sembarang dinilai sangat merusak pemandangan di Kota Pontianak.

Karena kendaraan tersebut hanya mencari parkir gratis di sejumlah ruas jalan Kota Pontianak.

“Sopir truk dan tronton jangan cari parkir gratisan dengan menggunakan badan jalan, carilah tempat lahan yang bisa menampung kendaraan tersebut, sehingga kota Pontianak semakin tertib dan teratur,” kata Oon Akbar Yanuarto, Ketua Tim Penertiban LLAJ Kota Pontianak, Jumat (22/11).

Oon menuturkan truk dan tronton angkutan barang kebanyakan plat dari luar bukan plat wilayah Kota Pontianak, misalnya ada yang dari Jawa, Singkawang, Sekadau dan Sintang. Namun yang menjadi masalah karena mereka memarkirkan kendaraan-

nya di badan jalan, sehingga jalan Kota Pontianak jadi macet.

“Kita tanya orang-orang itu dimana tempat parkirnya, ternyata mereka tidak mempunyai pool atau garasi. Kalau sudah begitu maka kita akan tindak meski kita beri kartu pengawasan,” tuturnya.

Ia menjelaskan instrument kartu pengawasan sudah diatur dalam Perwa nomor 36 tahun 2013. Sehingga sopir kendaraan tersebut bisa di kontrol dengan kartu pengawas tersebut. “Dalam kartu pengawasan itu, komponen yang paling penting adalah garasinya dimana, sehingga dia bisa berbisnis di Kota Pontianak dengan lancar. Kalau jelas, Dishub akan memberikan kartu pengawasan tapi kalau tidak jelas parkirnya dimana tidak akan diberikan kartu pengawas,” jelasnya.

Begitu juga dengan bus Antar

Kota Dalam Provinsi (AKPD) banyak yang parkir dalam Kota Pontianak terutama di pasar-pasar.

“Seharusnya mereka itu punya garasi, ini yang mau kita bereskan, sehingga mereka tidak parkir sembarangan,” ucapnya.

Oon mengungkapkan sopir truk dan tronton bisa membuat kartu pengawasan, namun terlebih dahulu harus menunjukkan letak garasinya, kalau tidak ada maka kartu itu tidak bisa dikeluarkan Dishub.

“Seharusnya pelaku usaha harus mencari lahan yang bisa digunakan untuk memarkirkan kendaraan tersebut. Misalnya menyewa lahan masyarakat yang luas sebagai tempat parkir, dan ini sudah dilakukan beberapa masyarakat yang ada di jalan Pinyuh dan Komyos Soedarso,” ungkapnya. (lin)

dan evaluasi kinerja. Kinerja ini dilakukan secara berkala bersamaan dengan pemeriksaan laporan keuangan, baik oleh kepala daerah maupun inspektorat Kota Pontianak,” ujarnya.

Ia menuturkan selama empat tahun berturut-turut volume APBD Kota Pontianak selalu meningkat secara signifikan. Namun itu diiringi dengan peningkatan pada sektor dan sektor-sektor lainnya. “Tentunya, berkat kerja keras pemerintah daerah, peran dunia usaha dan iklim investasi yang kondusif tetap terjaga,” tuturnya.

Deden menambahkan DPRD Kota Pontianak, tetap memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Walikota Pontianak dan seluruh jajaran, dalam upaya mewujudkan visi misi Kota Pontianak tahun 2010-2014.

“Terutama sektor pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perbaikan lingkungan pemukiman dan perumahan.

Serta peningkatan sumber daya manusia. Terlebih dalam dua tahun berturut-turut Pemkot berhasil mempertahankan opini WTP,” tambahnya. (lin)

17 Pedagang Tidak Boleh Masuk Pasar Flamboyan “Mereka sudah dipanggil tujuh sampai delapan kali namun tidak datang. Dengan demikian mereka tidak boleh masuk ke Pasar Flamboyan” Sutarmidji Walikota Pontianak

PONTIANAK. Pemkot Pontianak melarang 17 pedagang Pasar Flamboyan untuk berjualan di dalam pasar. Alasanya, mereka tidak datang ketika registrasi resmi yang dilakukan Disperindag Kota Pontianak.

“Mereka sudah dipanggil tujuh sampai delapan kali namun tidak datang.

Dengan demikian mereka tidak boleh masuk ke Pasar Flamboyan,” tegas Walikota Pontianak, Sutarmidji, Jumat (22/11).

Meskipun pedagang tersebut namanya terdaftar, maka dicoret dan sementara tidak boleh masuk dulu ke pasar tersebut. Karena mereka tidak mempunyai alasan jelas tidak bisa hadir ketika registrasi.

“Kita curiga mereka membeli lewat orang lain, jangan sampai nanti kioskios itu jatuh kepada tangan segelintir orang-orang yang mencari keuntungan,” ucap Sutarmidji.

Dia menjelaskan kios, los dan meja yang tidak dipergunakan oleh yang pemilik akan diambil alih oleh Pemkot, karena itu tidak boleh diperjualbelikan dan disewakan tempat itu untuk pedagang yang benar-benar mau berdagang.

“Jadi kalau ada pemilik yang menyewakan kepada orang lain, sementara dia tidak berdagang maka kepemilikannya kita gugurkan, dan mejanya akan kita serahkan pada penyewa,” terangnya.

Diakuinya ada beberapa pedagang Flamboyan yang mengeluhkan membayar mahal los dan kios.

Namun mereka tidak mau memberitahukan dengan siapa mereka membayarnya. “Yang belum genah kita tidak mau menerbitkan SPT nya yang, sedangkan yang sudah genah kita terbitkan. Nanti ada perjanjian antara pedagang dan bagian aset. Jadi cepat selesaikan masalahnya bisa cepat pindah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bagi pedagang yang bukan PKL Pasar Flamboyan bisa saja mendapatkan tempat, karena masih ada los dan kios tersisa yang dijual. Namun untuk mendapatkan tempat tersebut pedagang yang bukan asli PKL Pasar Flamboyan membelinya tanpa subsidi. (lin)

Sabtu • 23 November 2013

4

SINGKAWANG

Tiga Kelurahan Siap Dimekarkan “Karena yang terjadi sekarang 26 kelurahan sudah normal dan berjalan sebagaimana mestinya, maka wacana itu mulai kita tanggapi, dan juga ada aspirasi dari masyarakat di Kelurahan Sedau yang menginginkan pemekaran” Sutiarno Kabag Pemerintahan Setda Kota Singkawang

SINGKAWANG. Pemekaran tiga kelurahan di Kecamatan Singkawang Selatan yaitu Kelurahan Sedau, Sejangkung dan Kelurahan Pangmilang sepertinya realisasi pemekaran sudah di depan mata.

Pasalnya Pemkot Singkawang sudah menggelar sosialisasi pemantapan pemerkaran tiga kelurahan tersebut di Aula kantor Camat Singkawang Selatan, Kamis (21/11).

Namun acara tersebut berjalan alot mengenai pemberian nama kelurahan Sedau, dan ibukota pemerintahan kelurahan dan batas kelurahan.

Kabag Pemerintahan Set-

da Kota Singkawang, Sutiarno menyebutkan wacana pemekaran kelurahan ini sudah bergulir sejak tahun 80’an, namun belum disikapi lantaran baru memantapkan 26 kelurahan lainnya.

“Karena yang terjadi sekarang 26 kelurahan sudah normal dan berjalan sebagaimana mestinya, maka wacana itu mulai kita tanggapi, dan juga ada aspirasi dari masyarakat di Kelurahan Sedau yang menginginkan pemekaran,” kata Sutiarno, Jumat (22/11).

Ia menuturkan ke depannya ada rencana wilayah Kecamatan Singkawang Selatan akan dimekarkan menjadi dua kecamatan. Karena dengan pertimbangan warga, ketika mau berurusan di kantor kecamatan, maka harus terlebih dahulu melewati kota sehingga tidak efektif dan efisien.

Namun untuk pemekaran wilayah kecamatan, ada persyaratan yang harus diikuti terutama jumlah kelurahan untuk membentuk satu kecamatan.

Sehingga muncullah rencana pemekaran kelurahan Sedau menjadi 6 kelurahan, kelurahan Sijangkung menjadi 3 kelurahan, dan kelurahan Pangmil-

ang menjadi 2 kelurahan.

“Terkait dengan rencana pemekaran kelurahan ini, sekarang kita sedang menghadapi moratorium (pemberhentian sementara), sekalipun acuannya dibuatkan Perda, maka nantinya akan berdampak kepada administrasi lainnya,” ucapnya.

Sutiarno menjelaskan walau nantinya pemekaran ada Perdanya, namun harus mendapatkan kode wilayah dari Kemendagri, sehingga akan dikejar kesepakatan dengan warga terkait dengan nama kelurahan, ibukota, wilayah, serta batasnya.

“Ketika kelurahan sudah terbentuk, maka tidak ada lagi masalah karena semua pihak sudah sepakat. Dari tiga kelurahan yang disepakati, sepertinya kelurahan Sedau harus digenahkan kembali terhadap warganya agar semuanya mantap, khususnya masalah batas,” ujarnya.

Menurutnya masyarakat tidak masalah dengan batas alam, karena yang menjadi masalah ketika batas wilayah adalah hamparan tanah, sehingga ini menjadi problem dengan cara menentukan titik

Keterbukaan Publik Bersama Media

SINGKAWANG. Sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah dalam menyebarluaskan informasi harus bekerja sama dengan media dalam perkembangan media center.

“Kehadiran media center dilandasi beberapa kondisi, Kota Singkawang dilihat dari pluralisme sangat menarik, terkesan sebagai kota dengan kerukunan yang paling menarik dengan perbedaanperbedaan suku,” kata Direktur Pengelolaan Media Publik Dirjen IKP Kemkominfo, Sadjan, Jumat (22/11).

Deny/Pontianak Times

Pejabat Kominfo pusat saat bertatap muka dengan wartawan.

Menurutnya media center mempunyai kinerja yang sangat bagus, terlebih dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. “Dishubkominfo bisa memfasilitasi wartawan untuk memberikan berita positif, dengan

kerja sama dari pihak pemerintah dengan media. Begitu juga sebaliknya media dengan pemerintah, itu akan tercipta simbiosis mutualisme,” ucapnya.

Sub Direktorat Media Online Kemkominfo, Hypolitus mengatakan, fungsi media center untuk menciptakan jejaring simbol-simbol dengan harapan masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi.

“Karena kerja sama pemerintah dengan media, menunjukkan Dishubkominfo Singkawang telah menciptakan transparansi dengan masyarakat.

Transparansi sebagai upaya untuk mencari peluang usaha, terutama investor, dapat melihat peluang Kota Singkawang,” kata Hypolitus. (dny)

koordinatnya. Ketika kesepakatan dengan masyarakat sudah ada, dan Raperda sudah dibuat dan diajukan ke pihak legislatif, dan disikapi oleh dewan seperti apa nantinya.

“Sebenarnya hari ini ada hadir dari dewan Dapil Singkawang Timur-Singkawang Selatan, namun karena ada kesibukan di luar daerah maka pertemuan kali ini mereka tidak hadir,” katanya.

Sutiarno menyatakan untuk merealisasikan pemekaran kelurahan ini ditargetkan 2015.

Karena moratorium itu batas akhirnya adalah pada saat Pileg dan Pilpres selesai, juga terkait dengan kode wilayah yang baru didaftarkan paling lama 2014.

Untuk itu, sambil menunggu waktu yang panjang, masalahmasalah yang ada harus sudah di selesaikan seperti personel, peralatan, dan pembiayaan, termasuk fasilitas pemerintahan seperti kantor sehingga harus dibutuhkan tanah.

“Karena pemekaran terkait dengan aspirasi masyarakat, maka masyarakat harus mendukung. Bentuk dukungan itu mungkin dalam bentuk menghibahkan tanahnya untuk pembangunan

kantor kelurahan yang baru.

Diharapkan juga legislatif mendukung pemekaran kelurahan tersebut,” ujarnya.

Ia mengungkapkan proses pemekaran kelurahan, pertama-tama daerah harus membuat kajian-kajian, kemudian membuat draft raperdanya.

Karena untuk mendorong ke DPRD harus melampirkan kajian dan aspirasi dari masyarakat, selanjutnya akan di dorong ke provinsi untuk mendapatkan rekomendasi dari gubernur.

“Provinsi akan mengkaji kembali layak atau tidak layak untuk dimekarkan, selanjutnya jika layak maka akan di dorong ke pusat untuk mendapatkan kode wilayah. Ketika kode wilayah sudah terbit dari pusat maka realisasi pemekaran dianggap sudah rampung,” ungkapnya.

Ia menambahkan dalam waktu juga digelar sosialisasi pemekaran kelurahan Roban menjadi dua kelurahan, yaitu kelurahan Roban dan kelurahan Sekip Baru. “Pemekaran kelurahan Roban, Sedau, Sejangkung, dan Pangmilang akan dijadikan satu paket untuk dimekarkan,” tambahnya. (dny)

Adipura Bukan Target Singkawang dari warga untuk membersihkan kota,” tukasnya.

Meskipun demikian, Awang menuturkan jika partisipasi masyarakat Kota Singkawang dalam menAwang Ishak jaga kebersihan cukup renWalikota Singkawang dah. “Hal itu terbukti denSINGKAWANG. Peng- gan banyaknya tumpukan hargaan Adipura yang cuk- sampah di sejumlah ruas up bergengsi tak ayal setiap jalan dan tempat-tempat daerah berlomba-lomba un- tertentu,” tuturnya.

Ia menjelaskan masih tuk meraihnya. Namun Wabanyak warga yang memlikota Singkawang, Awang Ishak mengaku tidak terlalu buang sampah ke sungai memikirkan piagam terse- serta di dalam selokan, dan but untuk di raih. “Terserah masih ada saja masyarakat saja dapat atau tidak, na- yang mendirikan bangunan mun kalau dapat kita patut dengan cara menghilangkan bersyukur,” kata Awang parit. “Yang lebih parah lagi pada saat mendirikan banIshak, Jumat (22/11).

Menurutnya jangan gunan, banyak material sepsampai karena mengejar erti batu atau pasir yang diadipura Kota Singkawang simpan begitu saja di badan menjadi bersih, namun set- jalan, sehingga selain kotor elah tidak ada penilaian Ad- juga akan mengancam kesipura kota ini kembali kotor. elamatan pengendara yang “Saat ini yang terpent- melintasi jalan itu,” ucapnya ing setiap hari ada kesadaran prihatin. (dny)

“Terserah saja dapat atau tidak, namun kalau dapat kita patut bersyukur”

5

SINTANG

Sabtu • 23 November 2013

Bandara Tebelian Dijamin Selesai

Sintang. Kementerian Perhubungan RI, terus menujukan komitmen dan konsistensinya dalam mendukung kelanjutan pembangunan Bandara Tebelian. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI dan Pemkab Sintang menjalin Memorandum of Understanding (MoU), Jumat ( 22/11).

MoU dua lembaga itu diwakili Herry Bakti Sukma Gumay dengan Bupati Sintang, Milton Crosby di Kantor Kemenhub RI di Jalan Medan Merdeka Barat No 08 Jakarta. “Ada tiga sektor utama menjadi katalisator agenda infrastruktur Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Ketiga sektor itu adalah konstruksi, bandar udara, dan broadband,” kata Herry Bakti Sukma Gumay, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub.

Kementerian Perhubungan saat ini sedang menyusun National Airport Master Plan (Rencana Utama Bandar Udara Nasional). Yaitu sebuah rencana strategis dan komprehensif untuk mengembangkan bandara di seluruh nusantara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional.

“Di bawah program MP3EI, pemerintah telah men-

Eeng heryadi/ Pontianak Times

Penandatanganan MoU pembangunan Bandara Tebelian antara Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Herry Bakti Sukma Gumay-Bupati Sintang, Milton Crosby.

galokasikan Rp. 32 triliun (US$ 3.39 miliar) untuk mengembangkan bandara di seluruh Indonesia,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakri.

Milton Crosby saat memberikansambutanmenjelaskan, Bandara Tebelian ini akan menjadi bandara strategis nasional karena akan memperkuat pertahanan keamanan udara dan kawasan perbatasan.

“Karena bandara ini tidak

hanya untuk mendorong mobiltas manusia, barang dan jasa, tetapi juga pertahanan keamanan, sehingga Pemerintah Pusat melalu Kementerian Perhubungan punya kepentingan dengan memberikan dukungan penuh,” ucap Milton.

Koordinator PKR ini, melanjutkan atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya dan Pemerintah Kabupaten Sintang, dirinya menyampaikan rasa terima

kasih yang tulus dan mendalam atas dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan kepada proses pembanguan dan pengembangan Bandar Udara Tebelian ini.

“Kami senang dengan penandatangan kerjasama ini, karena ini merupakan sebuah jaminan dari Pemerintah Pusat terhadap Pembangunan dan Pengembangan Bandara Tebelian. Impian kami, dengan memiliki pan-

Gunakan Jala dan Kain Panjang

Belasan Napi Gagal Kabur Sintang. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II-B Sintang tidak hanya menggagalkan peredaran narkoba, tetapi juga menggagalkan belasan narapidana yang akan kabur. Napi yang akan kabur itu menggunakan alat sederhana hasil keterampilan yang dibekalkan pihak Lapas.

“Para napi sudah merencanakan, tetapi petugas lapas cepat tanggap dan segera melakukan penjagaan ketat. Mereka mau kabur menggunakan peralatan hasil kerajinan warga binaan yaitu jala. Selain itu, mereka juga menggunakan kain panjang yang dipintal,” ujar Pudjiono Riadi, Kepala Lapas Klas IIB Sintang, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, rencana belasan napi sudah diketahui oleh petugas lapas, sehingga ia pun mengerahkan seluruhnya untuk berjaga. Cara yang paling diduga adalah membobol teralis.

“Waktu itu, tiba-tiba petugas mengetok rumah

saya dan melaporkan kalau ada narapidana yang berusaha kaburr malam itu. Saat itu juga, saya intruksikan semua petugas sekitar 30 orang untuk waspada,” jelasnya.

Saat itu, lanjutnya, sekitar pukul 23.30, mereka sudah membobol teralis dan ada dua orang napi yang hendak kaburr dengan menggunakan jala. Akan tetapi, aksinya kepergok oleh petugas sehingga, dua napi tersebut, kembali masuk ke dalam lapas dengan menggunakan jalan itu kembali.

“Dua orang itu sudah di luar

pagar blok, tapi waktu lihat ada petugas, mereka masuk lagi, dengan cara bergelantungan di jala dan teman-temannya menarik mereka dari dalam,” paparnya.

Iamengungkapkan,pihaknya langsung menghubungi pihak TNI untuk membantu pihaknya mengamankan blok. “Kita minta bantuan dari TNI untuk melakukan pengamanan blok B3, yang jumlahnya ada 17 orang,” ujarnya.

Meskipun ada napi yang berhasil melewati pagar blok, namun napi tersebut jika hendak kabur masih harus melewati tiga pagar besi lagi. (uli)

jang landasan pacu mencapai 3 KM, maka Bandara Tebelian nanti, kita siapkan menjadi embarkasi pemberangkatan calon jamaah haji,” imbuh Bupati.

Penandatanganan kerjasama tersebut dihadiri pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, Wakil Ketua Komisi V DPR-RI Lazarus S.Sos. M.Si dan Pejabat dari Pemerintah Kabupaten Sintang. (eng)

3.697 RTSM Diverifikasi Terima PKH Sintang. Sebanyak 3.697 Rumah Tangga Sangat Miskin di Kabupaten Sintang sudah diverikasikan menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Verifikasi data RTSM dilakukan agar calon penerima PKH tepat sasaran. Datanya memang kita dapat dari BPS, cuma kita validasi lagi datanya, harapan kita, nantinya yang menerima kartu PKH benar-benar tepat sasaran, “ ujar Kaha Florensius, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Pontianak Times, Jumat (22/11).

Ia juga mengatakan, tak hanya menverifikasi data RTSM, pihaknya juga sudah mensosialisasikan PKH kepada masyarakat. “Kita sudah mensosialisasikan PKH kepada masyarakat, untuk data, sudah kita verifikasi dan sudah dikirim ke Kementerian,” jelasnya.

Ia menjelaskan, yang dapat menerima PKH adalah RTSM yang memenuhi kriteria diantaranya keluarga yang mempunyai anak SD maupun SMP. Tujuan PKH untuk menanggulangi bahkan kalau bisa memutuskan rantai kemiskinan.

“Jadi tidak ada alasan lagi orangtua tidak menyekolahkan anaknya karena ketiadaan biaya. Atau tidak memebuhi gizi bagi anak bayi dan balita,” jelasnya.

Ia menjelaskan, bagi penerima kartu PKH akan sangat banyak fungsinya. Pasalnya dengan adanya kartu PKH, pemegang kartu berhak mendapatkan bantuan pemerintah lainnya. “Kita bekerja sama dengan dinas pendidikan dan dinas kesehatan, sementara Bappeda sebagai penganggaran dana,” tukasnya. (Uli)

6

PRO KALBAR

Sabtu • 23 November 2013

Demonstran Demo KPU Usut Timsel

Barlian/Pontianak Times

Massa menuntut pembuburan Timsel anggota KPU 4 Kabupaten.

PONTIANAK. Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Untuk Demokrasi Kalbar, berunjuk rasa ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Provinsi Kalbar, Jumat (22/10).

Mereka menuntut, agar 10 calon anggota KPU Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak dibatalkan dan meminta tim

seleksi (Timsel) transparan.

“Kami menilai KPU Kalbar tidak transparan dalam pembentukan Timsel KPU untuk 4 Kabupaten dan Kota. Banyak kejanggalan, karena calon dari akademis, tokoh masyarakat dan professional yang tidak lolos. Dan terpilihnya timsel yang baru ini disinyalir punya hubungan emosional dengan anggota KPU Kalbar,” terang Hariansyah juru bicara pendemo, kepada PONTIANAK TIMES, Jumat (22/10).

Menurutnya, perekrutan Timsel yang dilakukan KPU Kalbar tidak transparan dan itu bisa dilihat dari hasil kerja mereka, di Kubu Raya misal-

nya 10 nama yang lolos tidak layak. Dari 10 nama tersebut ada yang berprofesi kontraktor, guru ngaji, guru sekolah, mantan caleg. Seharusnya, KPU Kalbar dalam perekrutan Timsel lebih profesional.

“Sesuai dengan Undangundang pasal 3,4 dan 5 tentang penyelenggaraan pemilu, KPU mempunyai tugas dan peranan yang penting. Keberadaan Timsel KPU Kalbar tidak banyak diketahui masyarakat, hanya disampaikan melalui website KPU Kalbar,” ungkap Hariansyah.

Umi Rifdiyawati ketua KPU Provinsi Kalbar, menjelaskan bahwa ketika proses pengumuman nama calon tersebut,

sampai hari ini sudah terjaring 10 nama, harusnya tanggapan ini disampaikan pada saat pengumuman 20 nama kemarin, sehingga Timsel bisa mengonfirmasi hal tersebut. Pengaduan juga bukan ke KPU Provinsi tetapi harusnya ke Timsel.

“Timsel tidak mesti dari akademisi, tapi dari perempuan, tokoh masyarakat, profesi dan kewenangan KPU Provinsi yang menetapkan. 10 nama itu sudah akhir dari penyeleksian dan nanti terpilih lagi 5 orang yang akan diuji kelayakan dan kepatutan ke KPU Provinsi. Saya kira kita sudah on the track proses Timsel sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (ian)

PKS Targetkan 8 Kursi Dewan PONTIANAK. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 menargetkan delapan kursi di DPRD Kota Pontianak. Target tersebut cukup realistis mengingat militansi massa yang

dimiliki cukup meyakinkan. diakui Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera Kalbar, Arif Joni Prasetyo menjadi target utama partai berlambang kapas dan padi tersebut.

Jurnalisme Warga

Pengisian BBM Solar Malam Saja Saya sangat mendukung Walikota Pontianak, Sutarmidji akan memberlakukan lagi pengisian Solar bagi truk dan Container di SPBU. Terus terang sebagai masyarakat yang tinggal di Jalan Hasanudin sudah bosan dengan antrean truk di SPBU. Bukan itu saja, truk-truk yang mengantre di SPBU Hasanudin untuk mendapatkan solar bukannya untuk kebutuhannya sendiri, namun untuk dijual kembali kepenadah. Aktivitas tersebut cukup lama berlangsung, mereka dengan leluasa membeli solar hingga dua kali antrean kemudian menjualnya kembali. Praktik seperti ini sudah sering mereka lakukan, pada pagi hari sebelum petugas kepolisian datang mereka beramai-ramai menunggu di depan pagar SPBU untuk mengantre solar.

Biasanya petugas kepolisian datang sekitar jam set-

engah Sembilan, kesempatan tersebut dimanfaatkan sebagian oknum untuk melakukan pengisian solar. Setelah selesai memindahkan solar, oknum tersebut mulai mengantre lagi. Sepertinya ada oknum petugas SPBU yang bermain dengan para oknum sopir truk ini, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak.

Kami berharap peraturan yang telah diberlakukan walikota beberapa waktu lalu bisa diterapkan kembali. Saya pribadi mendukung hal tersebut, agar tidak lagi terjadi macet di jalanan Kota Pontianak, khususnya Jalan Hasanudin.

Jika pengisian pada malam hari arus kendaraan tidak terlalu ramai, karena masyarakat sudah tidak beraktivitas lagi.

Semoga Walikota Pontianak mendengar keluhan warga.

Penulis : Ridwansyah, warga Jalan Hasanudin

Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini, reportase dan hasil klarifikasi yang dilakukan warga.

Dilengkapi data identitas sah. Redaksi berhak mengedit setiap naskah yang masuk agar memenuhi kaidah jurnalistik

“Dengan berbekal komitmen tinggi untuk memajukan bangsa dan negara serta dukungan Empat besar perolehan suara tahun 2009, maka pada Pemilu 2014 berharap dapat memenuhi target menjadi 3 besar dengan jumlah 40 ribu suara,” ungkap Arif Joni Prasetyo Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera Kalbar, kepada wartawan, Jumat (22/11).

Untuk memenuhi target tersebut pihaknya akan terus melakukan langkah-langkah konkrit dengan memperkuat mesin politik PKS yang diukur mulai dari DPD hingga ranting untuk terus bekerja sekaligus mensosialisasikan PKS ke

masyarakat.

“Langkah tersebut menunjukkan keseriusan PKS yang tidak hanya sekedar mengandalkan tim sukses untuk bergerak membaur bersama masyarakat, tetapi yang bersangkutan juga harus turun langsung mendekati, menemui dan menyelami masyarakat sebagai pendukung Partai,” paparnya.

Terhadap komitmennya untuk meyakinkan dan merebut kembali simpatik masyarakat yang sempat terkontaminasi adanya kasus hukum salah satu kader PKS, Joni Prasetyo menyatakan menyerahkan semuanya kepada penegak hukum.

“Karena kasus tersebut bukan menyangkut Institusi dan dilakukan orang per orang, maka hendaknya masyarakat memahami dan mengerti tentang permasalahan itu agar tidak berimbas kepada PKS,” jelasnya.

Ia menambahkan pihaknya yakin masyarakat sekarang semakin cerdas dan bijaksana dalam memahami berbagai permasalahan yang muncul, termasuk optimisnya terhadap kader-kader dan para calon legislatif di daerah, merupakan figur-figur terbaik.

“Caleg PKS saat ini sebanyak 45 orang, sebagian sudah menjadi anggota DPRD dan sebagian kader-kader PKS yang lain,” pungkasnya. (dna)

Jalan Seluang Hancur Lebur yang mewarnai jalan itu ditambal, sehingga tidak ada lubang lagi, karena sangat meresahkan warga di sini,” harapnya.

Raden menjelaskan dengan diperbaikinya jalan tersebut, maka kendaraan milik warga, serta kendaraan angkutan dapat berjalan dengan Raden Semo Hadiningrat lancar.

Warga Seluang “Apalagi onderdil mobil sangat mahal, dan terus menSINGKAWANG. Kondisi ingkat, serta biaya servis juga jalan di Kelurahan Mayasopa, relatif mahal, tentunya sangat Singkawang Timur ke arah Se- memberatkan luang mengalami kerusakan masyarakat yang yang cukup parah. Kondisi jalan mencari rezeki menitu berdampak buruk kepada dengan masyarakat setempat, terlebih gandalkan jalan tersebut,” jelasketika curah hujan tinggi.

Salah satu warga Selu- nya.

Tidak hanya ang, Raden Semo Hadiningrat mengharapkan Pemkot Sing- itu, akibat konkawang membangun sekaligus disi jalan yang rusak parah memmelebarkan jalan tersebut.

“Minimal lubang-lubang buat anak-anak

“Minimal lubang-lubang yang mewarnai jalan itu ditambal, sehingga tidak ada lubang lagi, karena sangat meresahkan warga di sini”

sekolah di Bagak Sahwa sering terlambat. Hal itu dikarenakan jalanan banyak berlubang, ditambah lagi dengan kondisi jembatan juga ada yang telah hancur.

“Kondisi jalan itu juga berpengaruh pula terhadap petani karet yang merasa kesulitan menjual hasil karetnya ke pasar. Padahal hasil karet pada musim hujan cukup menipis hasilnya lantaran hujan terus mengguyur,” ujarnya. (dny)

7

PRO KALBAR

Sabtu • 23 November 2013

Ikan Pengawet Beredar Bebas MELAWI. Ikan yang terindikasi mengandung bahan pengawet marak beredar di Kabupaten Melawi. Bupati telah instruksikan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) untuk memperketat pengawasan, tapi tetap saja ikan membahayakan kesehatan itu masih bisa masuk dengan bebas.

“Kami minta Dinskes dan Diskoperindag serta instansi terkait lainnya harus proaktif, jangan membiarkan ikan yang mengandung bahan pengawet beredar dan dikonsumsi masyarakat Melawi,” ungkap, Rio warga yang sedang berbe-

lanja di Bilangan Pasar Nangah Pinoh, kepada wartawan, Jumat (22/11).

Menurutnya, beredarnya ikan berbahan pengawet (formalin) yang ada di pusat perbelanjaan, sama saja memberikan formalin terhadap masyarakat.

“Jadi jangan main-main dengan nyawa manusia. Jangan hanya disibukkan mengurus proyek saja, sementara kepentingan masyarakat umum tidak diperhatikan,” ucapnya.

Tidak hanya ikan laut yang diduga mengandung formalin, ikan air tawar yang dibawa dari luar Kabupaten Melawi juga disinyalir mengandung formalin, dan harus diwaspadai. Ia

mencontohkan pengalaman pribadinya, pernah membeli ikan Baong waktu dibeli ikan tersebut tampak segar, tapi setelah dibawa ke rumah dan dipotong, darah ikannya sudah tidak ada.

“Anehnya lagi, setelah dimasak, ukuran ikan yang sebelumnya besar malah bisa mengecil. Ini menandakan kalau ikan tersebut tampak segar karena ada bahan pengawetnya,” tuturnya.

Ia berharap, dinas terkait dapat melakukan pengawasan dengan sesering mungkin mengecek ikan yang ada di pasar. Sehingga masyarakat merasa aman untuk mengkon-

Parade Ulang Tahun Akuntansi Politeknik

Barlian/Pontianak Times

Pawai akbar Jurusan Akuntansi Polnep

PONTIANAK. Mempererat silaturahmi antar mahasiswa dan alumni, panitia dies natalis ke 16 jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP) menggelar “Jumat parade”. Peserta menyusuri jalan kampus Polnep menuju Mega Mall, Jumat (22/11).

“Kegiatan ini kami gelar untuk mempererat hubungan tali silaturahmi antara sesama mahasiswa dan alumni. Kegiatan ini juga melibatkan dosen dan seluruh

civitas akademika jurusan Akuntansi Polnep,” ungkap Raden Dwi Andaru, Ketua Pelaksana Dies Natalis Jurusan Akuntansi Polnep, kepada PONTIANAK TIMES, Jumat (22/11).

Menurutnya, parade dilaksanakan setiap tahunnya dan pawai kostum baru tahun ini diadakan. Tujuan dari pawai ini untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa mahasiswa akuntansi memiliki jiwa sosial.

“Alhamdullilah acara

ini berjalan sukses dan tidak mengalami hambatan yang berarti, secara keseluruhan acara Dies Natalis ini cukup memuaskan, kita sebagai mahasiswa Polnep jurusan Akuntasi bisa menuntut ilmu di kampus sekaligus mengabdi kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ia berharap, agar kegiatan ini bisa terus dilanjutkan dan ditingkatkan di tahuntahun berikutnya. Dengan aneka macam kegiatan para mahasiswa Polnep jurusan Akuntansi ini, bisa memberikan sumbang pikiran demi kemajuan Kalbar dan juga memberikan rasa cinta kepada kampus sehingga bisa berjuang untuk mengharumkan nama kampus khususnya jurusan Akuntansi Polnep di masa yang akan datang. (ian)

sumsinya.

“Karena itu, kami minta dinas terkait supaya rutin melakukan pengecekan di lapangan. Dan saat melakukan pengecekan, sebaiknya

diambil sampel dari semua penjual yang ada di pasar biar jelas ikan yang dipasok dari mana yang mengandung bahan pengawet,” katanya. (mbm)

Penanaman 20 Ribu Pohon

Melawi. PT Pertamina Persero menunjuk Kabupaten Melawi sebagai lokasi penanaman 20 ribu pohon. Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Ibrahim Saleh langsung memberikan apresiasi, karena Pemkab Melawi begitu memerhatikan masalah penghijauan.

“Perkembangan Kabupaten Melawi sangat pesat sekali, saya melihat langsung walaupun baru pertama kali saya melakukan kunjungan kerja ke sini, itu tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah,” ungkapnya kepada PONTIANAK

TIMES, Kamis (21/11).

Berkaitan dengan penanaman pohon tersebut, Mayjen Ibrahim Saleh meminta agar TNI dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan mendukung berbagai kebijakannya. “Saya harapkan, TNI harus mengambil bagian dan berkontribusi dalam mendukung pemerintah daerah dalam menggerakkan roda pembangunan” jelasnya.

Bupati Melawi, Firman Muntaco mengatakan peran TNI, Polri serta masyarakat juga cukup besar dalam memberikan arahan dan masukan konstruktif terhadap pembangunan Kabupaten Melawi.

“Selaku pemerintah daerah kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas respons positif dan dukungannya terhadap pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan daerah,” ungkapnya. (mbn)

kutan umum menjadi terlambat datang ke tempat tujuan, seperti bus jurusan Pontianak tujuan Nanga Pinoh, saat ini harus menempuh perjalanan selama 15 jam. “Sementara mau numpang pesawat biayanya mahal. Bahkan lebih mahal jika dibandingkan biaya pesawat dari Pontianak-Jakar-

ta,” keluhnya.

Malin, berharap sekali semoga PKR cepat terbentuk dan anggota DPR RI yang mengusulkannya tidak ingkar janji. “Semoga pemimpin dan pengambil kebijakan di negeri ini membuat kebijakan menjadi lebih arif dan bijak sana,” pungkasnya. (mbn)

“Saya harapkan, TNI harus mengambil bagian dan berkontribusi dalam mendukung pemerintah daerah dalam menggerakkan roda pembangunan” Mayjen TNI Ibrahim Saleh Pangdam XII Tanjungpura

Malin: Semoga PKR Tidak Hanya Mimpi MELAWI. Setelah masuk dalam 65 pemekaran daerah otononom yang diusulkan melalui Undang-undang inisiatif DPR RI, semangat untuk mewujudkan provinsi termuda di Pulau Kalimantan tersebut bermunculan. Tak hanya masyarakat, sejumlah anggota legislatif di kawasan timur Ka-

lbar itu berharap PKR secepatnya terbentuk.

Malin, anggota DPRD Melawi berharap pemekaran PKR tidak hanya mimpi, karena di daerah timur Kalbar ini jalannya masih banyak yang rusak dan jembatan masih banyak yang putus, akibatnya angkutan barang ke daerah menjadi

terhambat.

“Bahkan karena jalan yang rusak, truk yang bermuatan barang sering terbalik, Akibatnya pasokan barang terhambat dan harga barang kebutuhan pokok menjadi mahal,” ungkapnya kemarin.

Tidak hanya itu, akibat jalan yang rusak parah ang-

8

KUBU RAYA

Sabtu • 23 November 2013

Kecewa Dengan Timsel KPU Kubu Raya Idris Pertanyakan Ketidaklolosannya KUBU RAYA. Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya tak kalah panasnya dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 19 September lalu. Peserta yang dinyatakan tidak lolos ke tahap sepuluh besar mulai mempertanyakan kinerja tim seleksi dan menuntut transparansi penilaian.

Peserta yang dinyatakan tidak lolos ke sepuluh besar yang sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya, Idris Maheru akhirnya angkat bicara. Idris dengan tegas mengatakan bahwa lima anggota tim seleksi anggota KPU Kabupaten Kubu Raya juga manusia biasa. “Saya merasa ketidaklolosan saya ke sepuluh besar penuh dengan tanda tanya,” katanya, Kamis (21/11).

Menurutnya dalam proses seleksi ini dirinya memberikan beberapa catatan, yakni soal integritas, kepemimpinan, dan independensi. Soal integritas sampai hari ini ia tidak pernah diperiksa oleh DKPP dan lembaga manapun. Dan selama penyelenggaraan Pilkada kemarin, tidak ada satu kasus pun yang disampaikan Panwaslu. Artinya tidak ada pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu mulai dari tingkat desa hingga ke kabupaten.

“Soal kepemimpinan, saya sudah menyelenggarakan pemilu selama sepuluh tahun dan masyarakat luas bisa menilai bagaimana integritas, kepemimpinan dan independensi saya selama berada di KPU Kabupaten Pontianak maupun di Kubu Raya,” ucap Idris.

Terkecuali, lanjut dia yang berkenaan dengan penyeleng-

gara pemilu di Kecamatan Teren- bidang politik, dan keempat klartang yang diakui kebenarannya. ifikasi tanggapan masyarakat.

“Tentang poin-poin itu “Tiga pertansudah disampaikan leyaan kecuali klariwat makalah, saya kira fikasi tanggapan timsel dan masyarakat masyarakat saya luas dapat menilai yang tidak pernah ditansaya lakukan di peyakan. Dan ini sudah nyelenggara pemilu,” saya jelaskan secara ujarnya. gamblang termasuk Idris menuturkan, telepon dari ketua dirinya digugurkan keDPW PKB Kalbar.

Idris Maheru tika proses wawancara Sudah saya jelaskan dari dua puluh besar secara terang benduntuk masuk sepuluh besar. Da- erang,” tegasnya. lam Keputusan KPU nomor 47/ Idris menambahkan yang KPU/KPTS/2013 tentang pedo- menjadi pertanyaan, saat man pelaksanaan seleksi ang- proses wawancara tiga poin gota KPU Provinsi, kabupaten/ selain klarifikasi tanggapan kota seluruh Indonesia sudah masyarakat tersebut kenapa jelas pada angka tiga disebutkan tidak ditanyakan oleh tim bahwa wawancara meliputi em- seleksi. Hampir dua jam dirinya pat materi pokok, yakni sistem di wawancara, dan sangat jauh pemilu, manajemen pemilu, berbeda dengan peserta lainpraturan perundang undangan nya.

“Transparansi itu penting bagi saya untuk menjelaskan kepada semua pihak ketidaklolosan saya ini. Jangan sampai ada pandangan bahwa saya tidak lolos karena hal-hal yang lain,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Seleksi Anggota KPU Kubu, Faisal Riza mengungkapkan seleksi anggota KPU Kabupaten Kubu Raya sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan wawancara semuanya terekam dan di dokumentasikan.

“Yang jelas, hasil peniliannya berdasarkan akumulasi seluruh proses seleksi. Kalau memang peserta yang bersangkutan mau meminta data penilaian silakan kita akan berikan semua hasilnya. Ajukan surat permohonannya,” ungkapnya. (fai)

Potensi UMKM Terus Dikembangkan KUBU RAYA. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya (KKR) mencatat lebih dari 50 UMKM di Kubu Raya yang telah berjalan. Dinas tersebut terus mengupayakan peningkatan melalui pelatihanpelatihan yang tidak lain bertujuan untuk lebih memantapkan usaha-usaha kecil tersebut.

Kepala Seksi Kemitraan Usaha Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM Kubu

Raya, Mochtar menjelaskan, pihaknya belum lama ini telah menggelar pelatihan kepada pelaku usaha kecil untuk dapat memiliki keterampilan tangan untuk dijadikan usaha.

“Kita telah mengadakan pelatihan yaitu cara mengelola akar keladi, rajut benang, cara mengelola ikan mas nila menjadi abon dan nugget,” kata Mochtar, Jumat (22/11).

Ia menjelaskan dengan

banyaknya potensi sumber daya alam di Kubu Raya, sudah selayaknya dapat difungsikan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Dengan harapan ke depannya dapat dijadikan bahan untuk membuat usahausaha.

“Dengan adanya potensipotensi itulah kita terus memberikan pelatihan kepada masyarakat, agar menjadi potensi dan peluang usaha untuk

meningkatkan perekenomiannya,” jelasnya.

Ia menuturkan saat ini kelompok UMKM di Kubu Raya telah dilatih membuat kerajinan sepatu yang terbuat dari benang. Dengan keunikankeunikan seperti itu diharapkan pelaku usaha kecil dapat berkembang, baik dari segi pemasarannya hingga kualitas barang yang diproduksi.

“Orang Kubu Raya saja su-

dah terbukti dalam hasil karyanya, hal tersebut menunjukkan SDM para pelaku usaha di sini mempunyai kemampuan yang tak jauh bedanya dengan negara lain. Kita berharap dengan adanya pelatihan tersebut, mereka dapat lebih terampil dan inovatif dalam menghasilkan produk-produk, baik kerajinan tangan hingga makanan untuk dipasarkan,” tuturnya. (fai)

Seragam dan Perlengkapan Sekolah Diperlukan

Panti Asuhan Hidayatullah Terbakar hari.

Faisal/ Pontianak Times

Bangunan panti Asuhan Hidayatullah yang hangus terbakar, hanya meninggalkan puing-puing.

KUBU RAYA. Di duga korsleting listrik, Panti Asuhan Anak Yatim dan Muallaf Hidayatullah yang berada di

Jalan Wonodadi 2 Arteri Supadio yang menampung 22 orang anak-anak yatim ludes terbakar, Jumat (22/11) dini

Umi Ida, Pengasuh Panti Asuhan Hidayatullah mengatakan kejadian tersebut begitu cepat, hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam, bangunan beserta barangbarang milik anak-anak di panti tersebut ludes terbakar.

“Tidak ada yang bisa di selamatkan, semua habis terbakar, dari seragam sekolah, pakaian sehari-hari, pakaian salat, sepatu, sepeda serta buku-buku pelajaran milik anak-anak,” kata Umi Ida, Jumat (22/11).

Ia menuturkan bahwa saat kejadian dirinya mencoba menyelamatkan barang-

barang yang ada di dalam panti. Namun karena api yang lumayan besar, membuat dirinya tidak berani untuk masuk ke dalam.

“Syukur Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Ini ujian dari Allah dan Insya Allah kami ikhlas dengan musibah yang menimpa Panti Asuhan. Semoga kejadian ini dapat memberikan pelajaran berharga untuk kami,” ucapnya.

Ia mengaku tidak memiliki firasat apa pun sebelum kejadian terjadi. Namun sebelum kebakaran, anakanak biasa tidur di rumah yang terbakar tersebut.

“Saya suruh tidur di rumah, karena memang kebetulan suami saya lagi sakit, jadi anak-anak saya suruh ngumpul dan tidur di rumah saya saja,” terangnya.

Akibat dari kebakaran tersebut, anak-anak Panti Asuhan tersebut terpaksa tidak bisa masuk sekolah, karena baju seragam dan buku-buku pelajaran tidak ada yang tersisa.

“Semua ikut terbakar, untuk itu, pengasuh Panti Asuhan Hidayatullah berharap kepada siapa pun untuk meringankan tangan berbagi terhadap anak-anak panti yang terkena musibah tersebut,” harapnya. (fai)

9

SAMBAS

Sabtu • 23 November 2013

Kades Sendoyan Tolak Sawit

SAMBAS. Kehadiran perkebunan kelapa sawit tidak selama bisa diterima masyarakat. Di Desa Sendayon Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas dengan terangterangan menolak, mereka beralasan takut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat yang berimbas bentrok warga.

“Kehadiran perusahaan sawit bisa menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bisabisa warga bentrok nantinya, untuk itu kami menolaknya,” ungkap Idrus Kepala Desa Sendayon, kepada PONTIANAK TIMES, Jumat (22/11).

Selain itu, kehadiran perkebunan kelapa sawit bisa mengancam kelangsungan perkebunan karet, yang selama ini sebagian warga setempat masih menggantungkan hidupnya dari menoreh karet.

“Banyak kasus mengenai sawit dan akhirnya masyarakat yang dirugikan, lebih baik kami hidup dengan berkebun karet yang tak menimbulkan masalah,” kata

Idrus.

Idrus menjelaskan, jika dibandingkan dengan sawit keberadaan perkebunan karet di desaknya cukup menjanjikan sebagai penopang hidup, selain ramah lingkungan nilai jual karet terbilang lumayan dan tidak repot untuk merawatnya.

“Warga mengandalkan hasil menoreh karet, bahkan hasil yang didapat lebih besar daripada menjadi kuli maupun buruh di perkebunan kelapa sawit,” katanya.

Idrus membandingkan penghasilan petani karet dengan buruh perkebunan kelapa sawit. Untuk satu hari saja warga bisa mendapatkan uang Rp 70.000 (tergantung cuaca) dengan lama bekerja kurang lebih 5 jam. Sedangkan buruh perkebunan kelapa sawit se harinya hanya dibayar Rp 30.000 dengan lama bekerja 8 jam. “Inikan jelas berbeda penghasilannya, dari pada jadi buruh lebih baik jadi petani karet saja,” katanya. (gin)

Gindra/ Pontianak Times

Lahan perkebunan kelapa sawit.

RSUD Butuh Tambahan Fasilitas dan SDM SAMBAS. Rumah Sakit Daerah (RSUD) Sambas, berencana menambah sejumlah fasilitas pendukung pelayanan kesehatan terhadap pasien.

Salah satunya, penambahan ruang rawat inap bagi pasien pengguna Jamkesda.

Menurut, Dr Ganjar Eko Pranowo Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Sambas, penambahan fasilitas rawat inap sudah sangat mendesak mengingat jumlah pasien terus mengalami peningkatan, terutama pasien pengguna Jamkesda.

“Pasien rawat

nambahan ruang tersebut bisa direalisasikan secepatnya mengingat dari sisi pendapatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk menundanya.

“Tahun 2012 lalu pendapatan RSUD meningkat dari Ganjar Eko Pranowo tahun 2011, dan diprediksi tahun ini akan lebih meningkat. jalan dan rawat inap terus Dengan kondisi itu tentu penbertambah, ruangnya masih ingkatan pelayanan juga menterbatas sehingga sangat jadi prioritas RSUD Sambas,” mendesak untuk ditambah,” jelasnya.

Mengenai penambahan ungkapnya kepada PONTIANAK TIMES, Jumat (22/11). ruang inap RSUD Sambas, Ia menjelaskan, jika pe- dijelaskan Ganjar akan mem-

prioritaskan pasien kelas tiga, karena rata-rata pasiennya merupakan pengguna Jamkeda. “Bisa dibilang RSUD Sambas di dominasi pasien Jamkesda, yang biaya perawatannya ditanggung pemerintah,” katanya.

Ia mengatakan tahun ini ada penambahan ruangan rawat inap penyakit untuk kelas tiga, mudah-mudahan tahun 2014 mendatang juga ada penambahan sarana. Selain itu, tempat tidur pasien juga perlu diperhatikan.

“Terkadang pasien saking penuhnya harus

Belum Terdaftar, KPU Siapkan Jalur Khusus

Su’aib

SAMBAS. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabu-

paten Sambas mengimbau masyarakat yang belum masuk daftar pemilih tetap (DPT) agar secepatnya mendaftarkan diri melalui jalur daftar pemilih khusus (DPK).

“Masih terdapat penduduk yang namanya tidak masuk DPT, agar bisa mengikuti pemilu 2014, mereka masih diberikan kesempatan melalui DPK,”

ungkap Su’aib Ketua KPU Kabupaten Sambas, kepada PONTIANAK TIMES, Jumat (22/11).

Terkait dengan nomor induk kependudukan (NIK), dijelaskan Sua’aib belum seluruh masyarakat mempunyai NIK, sehingga diperlukan perbaikan data lagi di tingkat PPS dan saat ini masih berlangsung. “Proses perbaikan masih berlang-

sung dan setelah verifikasi hasilnya dapat diketahui, 29-30 November 2013,” ujarnya.

Ia mengajak agar masyarakat dapat mencermati atau melakukan pengecekan nama-nama mereka, apakah telah masuk dalam daftar pemilih atau belum, dan jika belum terdaftar segera menghubungi PPS terdekat. (gin)

dirawat diselasar, karena keterbatasan fasilitas berupa tempat tidur,” katanya.

Selain masalah fasilitas ruang inap, masalah Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Sambas juga perlu diperhatikan, mengingat yang ada saat ini masih belum ideal untuk rumah sakit tipe C. “Dokter yang bertugas dikebidanan juga kurang, idealnya dua orang dokter, beruntung ada tenaga magang,” tutur Dr Ganjar. (gin)

Sabtu • 23 November 2013

36 reka

Warga yang ingin menyaksikan jalannya rekonstruksi memenuhi areal sekitar lokasi. Polisi berupaya meminta warga menjauh dari TKP untuk kelancaran jalannya rekonstruksi. Bahkan sejumlah wartawan dari media cetak tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah korban untuk mengambil foto.

Pintu rumah korban yang menjadi TKP langsung ditutup begitu petugas membawa kedua tersangka masuk rumah. Dua tersangka didampingi pengacara Aprin Turnip SH langsung menjalankan Reka ulang. Dimulai dengan tersangka Viriyanto dan Eko Sentosa menggedor rolling door depan berulang-ulang.

Tanpa curiga karena masih keponakan, istri Afo, Jap Kiong Jun (52) membukakan pintu.

Eko kemudian masuk dan mengambil Citra Hazeline yang dipajang di toko itu serta menyimpannya ke dalam saku celana. Sedangkan Viriyanto tetap menunggu di luar rumah meski sempat masuk sebentar. Eko buang air kecil di WC rumah korban.

Viriyanto masih tetap di luar mengamati orang sekitar yang kebanyakan masih tidur pada jam kejadian pukul 04.00. Kemudian Viriyanto berdiri di depan pintu dan berkomunikasi dengan korban Jap Kiong Jun menggunakan bahasa isyarat, karena pelaku bisu tuli.

Setelah masuk, Viriyanto mengeluarkan pisau yang terselip di pinggangnya dan dengan tangan kanannya menusuk korban Jap Kiong Jun berulang-ulang pada bagian perut hingga korban terkapar.

Eko kembali keluar rumah berupaya menutup pintu dari luar, namun batal dan masuk kembali serta menutup pintu tersebut dari dalam. Juvi (23), anak korban keluar dari kamar bawah hendak menuju ke depan, namun Viriyanto kembali menghunjamkan pisau dengan tangan kananya ke bagian perut Juvi berulang-ulang.

Anak korban, Alexsander (19) menyusul turun dari

11

sambungan lantai atas menuju ke depan.

Lagi-lagi Viriyanto menusuk korban berulang-ulang. Sempat terjadi perlawanan namun korban kalah dan terkapar mati.

Menantu Afo yakni Novianti selanjutnya yang turun dari lantai atas menuju ke depan. Dalam kondisi para korban baru bangun tidur itu, langsung disambut tusukan pisau yang sama dari Viriyanto berulang-ulang pada bagian perut hingga Novianti pun terkapar.

Setelah selesai eksekusi, Eko Sentosa lari ke belakang dan berdiri di dekat pintu dapur rumah korban, sementara Viriyanto menarik tubuh korban Juvi, Alexsander dan Novianti ke bagian tengah rumah.

Saat itu korban Vina Aeryn (4), cucu korban menuruni tangga rumah dari lantai dua hendak menuju ke depan.

Tanpa perikemanusiaan, tangan kiri Viriyanto menjambak rambut korban, sedangkan tangan kanannya menusuk perut Vina berulang-ulang dengan pisau yang sama. Korban yang masih imut-imut inipun meregang nyawa.

Pada tahapan reka ulang berikutnya, Viriyanto masuk ke kamar depan Jap Kiong Jun dan meletakkan pisau di atas meja rias. Pembunuh berdarah dingin ini menarik paksa pintu lemari yang terkunci hingga pintu lemari patah. Pecahan kaca dari pintu lemari melukai tangan dan kaki Viriyanto, namun tidak juga menemukan uang.

Viriyanto kembali mendatangi meja rias dan membuka laci meja rias serta mengambil uang kertas sejumlah Rp 11.291.000 berikut dua buku tabungan bank.

Setelah itu Eko Sentosa membuka pintu pagar belakang rumah korban, namun terjatuh di dalam kolam hingga tangan dan kakinya luka serta sandalnya sebelah kanan tertinggal di pinggir kolam.

Sandal inilah yang kemudian turut menjadi barang bukti awal selain rekaman Central Circuit Television (CCTV) yang dipasang di rumah korban.

... dari halaman 1 kasus meninggalnya

Adegan berikutnya, Viriyanto menyusul dan sama-sama ke pintu samping rumah, tetapi pagarnya terkunci. Keduanya lalu berputar dari arah samping melewati depan rumah dan melompati pagar samping dekat rumahnya. Antara rumah korban dan pelaku berdekatan.

Kabag Ops Polres Sambas AKP Edwin Saleh usai rekonstruksi mengatakan, semua adegan dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa hambatan. Memang sedikit terganggu karena kerumunan warga. Semua itu dapat diatasi dengan menurunkan 90 personel dari Polres dan Polsek Pemangkat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang dapat memahami tugas polisi dalam mengungkap kasus ini. Sebanyak 36 adegan diperankan tersangka, serta sejumlah saksi untuk mensinkronkan keterangan yang disampaikan,” ujar Edwin.

Diberitakan sebelumnya, peristiwa yang menewaskan lima orang keluarga Then Fo Liong alias Afo ini terjadi, Sabtu (16/11) pukul 04.00. Korban tewas adalah istri Afo, Jap Kion Jun, 52, dua anaknya Juvi, 23 dan Alexander, 19, menantu perempuan Noviyanti, 29, dan cucu Vina Aelyn, 4. Keseluruhan korban mengalami luka bacok dan meninggal di tempat.

Pembunuhan dilakukan saat Afo pergi ke pasar untuk berbelanja barang jualan di tokonya sekitar pukul 03.30.

Beberapa menit setelah itu dua bersaudara itu beraksi untuk merampok uang.

Pelaku mengakui sudah merencanakan pencurian disertai pembunuhan itu dua hari sebelumnya.

Keduanya ditangkap hanya dalam hitungan tiga jam dan berlangsung cukup dramatis karena kedua pelaku berada dalam rumah yang berdekatan dengan rumah korban. Para pelaku dalam keadaan terkunci di dalam rumah. Polisi terpaksa memanjat rumah tersangka agar dapat masuk.(gin)

jumlah wartawan, Jumat (22/11).

Dari keterangan istri mudanya yang diperiksa polisi menyebutkan, usai pertengkaran itu, beberapa meter korban berjalan menjauh dari istrinya dan terjatuh. “Adanya luka di kepala akibat benturan itu menurut keterangan saksi yang kita periksa,” kata Harianta.

Menurut Harianta, hasil autopsi menyatakan yang bersangkutan meninggal bukan karena dibunuh melainkan karena terjatuh dan terbentur kepalanya mengenai benda tumpul dan dapat dikatakan sebagai kecelakaan.

“Itu merupakan kecelakaan yang disebabkan terjatuh usai bertengkar dengan istri mudanya saat kejadian,” lanjutnya Atas kejadian ini yang dinilai janggal oleh pihak keluarga korban, kata Harianta, pihaknya terus mendalami kejadian ini dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk istri mudanya yang merupakan lawan pertengkaran saat itu.

“Kasus ini masih diselidiki dan mendalami pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Nnamun seperti yang disampaikan pihak keluarga bahwa korban meninggal karena dibunuh itu kecil kemungkinannya, karena hasil autopsi menyatakan de-

... dari halaman 1 mikian,” tegasnya.

Selain itu Harianta menyatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terkait barang bukti jenis celurit, pisau, dan helm yang diamankan di rumah istri muda korban. Jika memang ada bekas darah yang menempel pada sajam, maka sample darah yang menempel di sajam itu akan dicek.

Jika memang cocokdengan darah korban, kami akan mengambil langkah untuk mendalami penyidikan,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Edi Kusnadi meninggal dunia, Rabu (20/11) sekitar pukul 16.30 dalam perjalanan menuju RSUD Soedarso dari rumah istri mudanya di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Pemda Kartika Permai Blok B No 12 Kubu Raya.

Sebelum meninggal, Edi terlibat cekcok dengan istri muda yang biasa disapa, Ida, oleh para tetangganya. Namun ketika jenazah Edi tiba di kediaman istri tuanya di Jalan H Rais A Rahman Gang Margodadirejo II No 11 A Kecamatan Pontianak Kota, pihak keluarga menilai ada kejanggalan atas kematian Edi. Kematian itupun dilaporkan ke Mapolresta Pontianak untuk diselidiki penyebab pasti meninggalnya korban. (nad)

mayoritaspembunuhan Polres masing-masing.

Setelah diperiksa rata-rata disebabkan dendam, sakit hati, perselingkuhan, perkelahian, dan ada juga karena pencurian dengan kekerasan, yang tersangkanya tidak lagi segan menghilangkan nyawa korbannya. “Lebih dominan motifnya sakit hati dan dendam, baik karena dilecehkan, di hina dan lain sebagainya,” tambahnya.

Mukson menegaskan, 20 pelaku pembunuhan yang tercatat dalam 15 kasus yang ditangani itu diancam dengan hukuman 15 tahun penjara sesuai pasal 338 KUHP. Namun lain halnya jika pembunuhan yang dilakukan direncanakan dengan matang, maka akan di jerat pasal 340 KUHP dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati.

“Kkita lakukan pengkajian,

... dari halaman 1

dari hasil pemeriksaan itulah dapat diketahui apakah pembunuhan itu terencana atau tidak. Untuk kasus pembunuhan di Kalbar pasal 340 dan 338 telah kita tetapkan sesuai dengan motof dari pelaku,” paparnya.

Mukson mengimbau, agar tidak menjadi korban dari tindak kriminalitas, setidaknya masyarakat tetap memegang sikap toleransi antar masyarakat. Tidak mudah terpengaruh dan terpancing dengan kesenjangan atau hal-hal yang dapat menimbulkan tindakan anarkis yang dapat berujung dengan kekerasan.

“Saling menghormati sesama tetangga sekitar maupun orang lain. Masa’ iya kalau kita baik sama orang, orang bakal memusuhi kita itu kan mustahil,” kata Mukson. (nad)