Edisi 27 desember 2013 harga diri bangsa

Pontianak Times pontianaktimes@gmail.com

Eceran Rp 3000 Luar Kota Rp 3500

www.pontianak-times.com

23 Safar 1435 H • Jumat 27 Desember 2013

Hot Line Service: Iklan & Pemasaran (0561) 572 124 HP. 0856 5443 3019 HP. 0813 5242 6563

Berani Jujur Mengungkap Fakta

HARGA DIRI BANGSA

TERGADAI Oleh Roda Empat

Kalbar memang surga bagi pengusaha hitam, sebutan untuk pengusaha barang ilegal.

Ketegasan Kapolda Kalbar Brigjend Pol Arie Sulastyo kembali diuji dalam kasus mobil bodong asal Malaysia setelah sukses menggulung mafia gula ilegal

HAL

6-7 LAPORAN UTAMA

HALAMAN 5

Kehamilan Usia Remaja Seakan Menjadi Trend Angka kelahiran di kalangan remaja di Kalbar seakan menjadi trend.

Kehamilan di luar nikah malah dianggap biasa. Fakta tersebut merupakan hasil penelitian bahwa remaja usia 15-19 tahun menyumbang 33 persen kelahiran sebelum menikah.

Ketua Bawaslu Kalbar Terlibat Pidana Rp 1 Miliar Tugas Pengawasan Pemilu Rentan Terganggu Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) mendesak Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk cepat mengambil keputusan atas keterlibatan Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah, dalam kasus pidana penipuan jual beli rumah di Jalan Adi Sucipto senilai 1 miliar.

HALAMAN 4

Modus Buka Tambang dan Kebun

Hutan Lindung Dibabat Dari dulu hingga sekarang, sumber daya alam Kalbar terus menerus diekspolitasi, dijarah dan dirusak. Aksi pembalakan liar alias illegal logging telah berlalu seiring areal hutan yang habis digunduli.

Ternyata hutan lindung yang tersisa masih juga dijarah. cmyk

HALAMAN 2

Jumat • 27 Desember 2013

3

Environmental

Proyek Fisik Tidak Pro Lingkungan

Banjir Mengepung Pusat Kota Setelah Sintang, berlanjut ke Landak, Mempawah dan Kabupaten Sambas. Giliran Kota Singkawang yang dikepung banjir. Wilayah pesisir yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan tidak bisa mengelak.

Masyarakat panik dan mulai mengungsi.

Wilayah Indonesia memiliki dua musim, kemarau dan penghujan. Siklus yang sudah lazim terjadi setiap tahunnya dipengaruhi letak geografis yang diapit Benua Asia dan Australia, di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta dilalui garis katulistiwa. Kondisi kepulauan dari barat ke timur dan memiliki banyak selat dan teluk, menyebabkan Indonesia rentan terhadap perubahan iklim/cuaca.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisikan (BMKG) selalu memberikan prakiraan terhadap perubahan iklim maupun prakiraan cuaca sebagai langkah antisipasi untuk disikapi. Musim penghujan 2013 di Kalbar dimulai Oktober.

Sebanyak tujuh kecamatan di Kabupaten Sintang telah lebih dulu dilanda banjir pada November, meliputi Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Dedai, Sintang, Tempunak, Ketungau Hulu dan Ketungau Hilir.

Banjir di Kabupaten Sintang bukan saja dipengaruhi curah hujan, melainkan oleh kondisi geografis sebagai daerah yang merupakan daerah pertemuan antara Sungai Melawi dan Kapuas. Potensi banjir kiriman dari Kapuas Hulu sering terjadi.

Memasuki Desember, hujan disertai angin kencang berdampak terhadap banjir di Kalbar yang melanda Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak (Mempawah), Singkawang dan Kabupaten Sambas. Sedangkan di Kota Pontianak hanya banjir sesaat saja ketika terjadi pasang air laut atau curah hujan agak tinggi.

Namun angin kencang sering terjadi. Akibat hujan lebat dibarengi angin kecang, Senin (23/12) malam, sebuah pohon di Jalan Komyos Soedarso Pontianak Barat tumbang.

Tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian ini, namun hingga Selasa pagi pohon tersebut belum ditangani instansi terkait. “Sore waktu hujan lebat itu sudah dalam keadaan miring, malamnya sudah tumbang. Kami waktu tumbang langsung menghampirinya dan terlihat akarnya juga ikut terbongkar hingga tumbang di pinggir jalan,” kata Andi (29) penjual durian tak jauh dari lokasi tumbangnya pohon.

Andi menjelaskan, saat pohon tumbang yang diperkirakan sekitar pukul 20.00 ini, memang tidak membahayakan dan tidak mengganggu aktivitas jalan raya, namun dirinya menyatakan kaget karena khawatir menimpa lapak dagangan duriannya.

“Arah tumbangnya tidak mengenai lapak saya, hanya bersebelahan saja.

Padahal kalau dilihat pohonnya cu-

kup besar dan kuat, saya juga heran kenapa bias tumbang,” terangnya.

Dirinya berharap, terhadap pohon yang tumbang agar dapat dibersihkan karena mengganggu pandangan, terlebih menutupi lapak yang ia jual. “Dari dinas belum ada yang meninjau dan melihat pohon yang tumbang ini, semenjak tumbang tetaplah seperti itu, tidak diapa-apakan,” ucapnya.

Sementara itu, seorang pemilik toko elektronik Resti (38) mengatakan, pohon tumbang yang menghalangi toko miliknya tersebut dinilai sangat mengganggu aktivitas jualannya. Disebabkan pohon yang tumbang tepat berada di took miliknya. “Secepatnyalah di potong dan di angkut kalau bias, ini dekat toko saya lagi, nanti pelanggan malah kabur semua,” katanya BMKG Balai Besar Wilayah II Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak memang telah memberikan peringatan gelombang laut yang mencapai 3 hingga 7 meter. “Cuacanya juga dapat dikatakan ekstrem bagi yang hendak berlayar, seperti kapal maupun nelayan yang mencari ikan,” kata Riza Juniarti, Prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak kepada Pontianak Times, Minggu (22/12).

Riza menjelaskan, untuk wilayah gelombang tertinggi di Kalbar, yakni di wilayah Utara Kalbar meliputi perairan Laut Cina Selatan, kepulauan Natuna 5 hingga 7 meter termasuk wilayah perairan Anambas. “Di beberapa titik lokasi tersebut, patut diwaspadai yaitu wilayah perairan Singkawang dan Sambas dengan ketinggian gelombang 4-5 meter dan tingginya gelombang disebabkan adanya pengaruh pusaran angin di wilayah tersebut,” jelasnya.

Kota Singkawang sejak Senin (23/12) dikepung banjir. Mayoritas pusat kota terendam banjir seperti di sekitar pasar dan kantor pusat pemerintahan, Jalan Kalimantan, Jalan Nusantara, Jalan Pramuka dan Jalan Sudirman. Lokasi ini yang terparah. Ketinggian air hingga mencapai pinggang orang dewasa.

Banjir kali ini merupakan banjir terbesar dalam sepuluh tahun terakhir, menyebabkan sebagian masyarakat mulai mengungsi ke tempat yang aman. Ketua DPRD Kota Singkawang, Tjhai Cui Mie meminta kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap datangnya banjir yang tidak diduga-duga.

“Kepada seluruh masyarakat Kota Singkawang agar lebih berhati-hati dan meningkatkan kewasp-

adaan terhadap datangnya banjir,” kata Tjai Cu Mie kepada Pontianak Times, Senin (23/12). Hingga Rabu (25/12), ketinggian air masih bertahan disebabkan hujan kembali mengguyur kota berjuluk kota amoy tersebut.

Salah-seorang warga Pasiran, Dedy menilai banjir yang melanda Singkawang ini adalah akibat dari pembangunan yang tidak direncanakan. “Baru sehari hujan saja, parit-parit sudah meluap, tentu ini ada yang salah dengan pembangunan,” kata Dedy yang rumahnya digenangi banjir selutut orang dewasa. Proyek-proyek pembangunan yang ada, kata dia, hanyalah sebagai pemanis saja. Namun hasil dari pembangunan itu tidak memiliki manfaat.

Dari pantauan Pontianak Times, akibat hujan lebat sehari semalam yang melanda Singkawang menyebabkanbanjirdimana-mana.

Sejumlah ruas-ruas jalan digenangi air yang cukup dalam, tidak sedikit akibat dari itu menyebabkan kendaraan mogok.

Banjir terjadi hampir merata di berbagai penjuru Kota Singkawang, bahkan daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah banjir, kini mengalami banjir. Seperti di Komplek Kowina, Kelurahan Roban, banjir merendam hampir seluruh rumah warga, padahal dari pengakuan warga, banjir-banjir sebelumnya tidak pernah seperti ini.

Sebetulnya, banjir yang sering terjadi setiap tahun seharusnya cepat diantisipasi dengan pembangunan yang dengan konsep yang memerhatikan lingkungan.

Misalnya saja dengan menggencarkan normalisasi parit, saluran dan sungai yang menjadi aliran air agar tidak meluap. “Sekarang ini, proyek pemerintah di Singkawang hanyalah sebagai pemanis. Namun hasil dari pembangunan itu tidak memiliki manfaat,” ujar Dedy.

Di Kabupaten Sambas, hujan kerap terjadi memasuki Desember ini. Beberapa lokasi sudah mulai digenangi air. “Hujan hampir merata di seluruh Kabupaten Sambas,” kata Ema, seorang warga Sambas yang bertugas di wilayah Kecamatan Sekura.

Terkait situasi cuaca di sejumlah wilayah di Kalbar seperti yang diumumkan BMKG Maritim Pontianak dan Badan Penanggulangan Becana Daerah (BPBD), Polda Kalbar telah meminta masyarakat untuk waspada, termasuk di lokasi wisata berkaitan dengan musim liburan tahun ini. (gusnadi/deny)

POLITICA

4

Jumat • 27 Desember 2013

Ketua Bawaslu Kalbar Terlibat Pidana Rp 1 Miliar Tugas Pengawasan Pemilu Rentan Terganggu PONTIANAK. Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) mendesak Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk cepat mengambil keputusan atas keterlibatan Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah, dalam kasus pidana penipuan jual beli rumah di Jalan Adi Sucipto senilai 1 miliar.

“Ini bertujuan agar pelaksanaan pemilu 2014 mendatang tidak terganggu,” kata Said Salahudin, Direktur Sigma kepada Pontianak Times via telepon, Rabu (25/12).

Said merasa prihatin atas terseretnya Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah dalam kasus pidana, lantaran dampaknya akan muncul ketika pesta demokrasi 2014 digelar berupa pemilihan DPRD Kota/Provinsi, DPR RI, dan DPD RI, Parpol serta Presiden RI. “Tentunya akan sangat

berpengaruh pada Pemilu di Tahun 2014 nanti. Di satu sisi proses hukum harus dijalani Ketua Bawaslu Kalbar, di sisi lain juga harus mengawasi pemilu.

Tentunya pengawasan pemilu tidak optimal untuk di Kalbar, dan pasti akan berdampak,” kata Said Salahudin.

Dirinya menyatakan, SIGMA dalam waktu dekat akan mendesak Ketua Bawaslu RI untuk mengambil sikap dan keputusan secepat mungkin, agar dapat mencarikan solusi terbaik, apakah diganti atau tetap mempertahankan Ketua Bawaslu Kalbar yang saat ini dijabat Ruhermansyah.

“Ini harus menjadi pertimbangan Ketua Bawaslu RI. Saya akan mendesaknya, guna pengawasan Pemilu di Kalbar tetap optimal dan semua aktivitas maupun pelanggaran sepanjang pelaksanaan pemilu di Kalbar dapat terpantau, karena

Jelang Pemilu 2014, Bawaslu Gencarkan Sosialisasi PONTIANAK. Pemilu 2014 semakin dekat, berbagai pihak terkait mempersiapkan diri agar pelaksanaan kegiatan lima tahunan itu berjalan baik. Terutama penyelenggara pemilu yang berupaya meminimalisir kesalahan sekecil mungkin.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalbar, Ruhermansyah mengatakan tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu masih sangat minim. Menyikapinya, Bawaslu Kalbar gencarkan sosialisasi jelang pemilu 2014 mendatang.

“Minimnyatingkatpartisipasi masyarakat tentang pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota dewan serta pemilihan Presiden, bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara saja, melainkan tanggung jawab semua komponen yang ada,” kata Ruhermansyah, Rabu (25/12).

Guna meminimalisir terjadinya hal tersebut, Bawaslu RI melalui Bawaslu Kalbar dan PanwasluKotaPontianakmelakukan sosialisasiterhadapPemilihPemula, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Mahasiswa dan Pelajar yang ada di Kota Pontianak merupakan salah satu gerakan sejuta relawan. “Kita tidak ingin banyak masyarakat yang terus menerus

tidak memberikan suaranya dalam setiap pemilu. Karena hal itu dikhawatirkan akan merugikan masyarakat itu sendiri ke depannya,” ucapnya.

Mengenai para peserta yangmelibatkanmahasiswadan SMU/SMK, dirinya menjelaskan agar masyarakat bersama-sama bisa mengawasi jalannya pemilu 2014 dengan baik dan aktif. “Tujuannya agar pemilu tahun ini lebih baik, bebas jujur dan adil serta demokrasi. Jangan sampai ada kecurangan yang lolos dan dibiarkan oleh masyarakat maupun pihak terkait,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Pontianak, Buhdari mengungkapkan sosialisasi tersebut dilakukan agar pelaksanaan pemilu tahun ini bisa sukses dan dalam penggunaan hak suara sampai ke tingkat lapisan paling bawah. Diharapkan saat pemilu partisipasi masyarakat lebih meningkat.

“Berdasarkan data yang kami peroleh, partisipasi masyarakat berkisar 60-70 persen. Dengan adanya sosialisasi pada mahasiswa dan masyarakat sipil, bisa mendorong agar masyarakat yang apatis mengambil bagian dan mengikuti secara utuh dan dapat memberikan hak pilihnya pada pemilu April 2014,” harapnya. (nad)

fungsi Bawaslu ini sangat berperan penting dalam Pemilu,” tegasnya.

Dirinya menyatakan, tugas Bawaslu di daerah sangat penting sebagai perpanjang tanganan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dalam melakukan pengawasan pemilu di daerah. Kemudian juga mengumpulkan atau menerima laporan sepanjang pemilu berlangsung, selain itu juga menangani sengketa peserta maupun penyelenggara pemilu.

Ini, kata Said sangat tidak memungkinkan Ketua Bawaslu Kalbar maupun Ketua Bawaslu pusat dapat menghentikan proses hukum di kepolisian.

Sedangkan polisi tidak dapat diintervensi apalagi ini sudah masuk tahap I. Apabila sudah masuk tahap II berarti tinggal menunggu persidangan.

“Di persidangan tentunya

akan memakan proses yang tidak hanya satu atau dua hari, melainkan bisa berbulan-bulan, belum lagi ditambah vonis hakim, jika kasus ini naik sampai ke pengadilan,” terangnya.

Pentingnya keputusan Ketua Bawaslu RI di Kalbar, lanjut dia, karena kebijakan maupun keputusan dalam pengawasan pemilu, baik menemukan pelanggaran, adanya laporan, serta terjadinya sengketa pemilu antara peserta maupun penyelenggara, harus ditangani Ketua Bawaslu Daerah.

Ketua Komisi A DPRD Provinsi Kalbar, Retno Pramudya, berharap ada solusi dengan keterlibatan Ketua Bawaslu Kalbar dalam kasus pidana yang saat ini ditangani Polresta Pontianak. “Apa solusinya jika memang di kemudian hari Ketua Bawaslu Kalbar disidangkan atau divonis oleh ha-

Ruhermansyah

kim dalam kasus pidana,” ujar Retno.

Politisi PPP ini menegaskan bukan hanya satu atau dua pemilihan yang akan diawasi Bawaslu Kalbar, mulai dari DPRD Kota/Provinsi, DPR RI, DPD, Parpol maupun Pemilihan Presiden. “Jadi pengganti harus disiapkan untuk pengawasan Pemilu di tahun 2014 benarbenar optimal dan tertangani,” harap Retno. (nad)

Urusan Politik Jangan Rusak Kerukunan Beragama tahun 2014 nanti,” tuturnya.

Ketua FKUB Kalbar, Dr H Wajidi Sayadi memaparkan, keberadaan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ormas, dan instansi lainnya merupakan strategi yang baik dalam menjaga pilar perdamaian di Kalbar ini. “Maka saya harap harus ada kerja sama yang baik terhadap semua pihak dalam menjaga pilar perdamaian ini,” ujarnya.

Wajidi mengatakan, sebentar lagi akan masuk tahun politik, maka sangat rawan yang naGusnadi/Pontianak Times manya konflik. Dengan ini agar Pertemuan Forkopimda dan FKUB di Mapolda Kalbar. semua pihak yang terlibat dalam PONTIANAK. Jelang Pemi- mempererat kerukunan umat politik untuk sama-sama menlu tahun 2014, Forkopimda beragama. Agar peristiwa dulu jaga kerukunan umat beragama Kalbar dan Forum Kerukunan tidak terulang kembali,” katan- khususnya di wilayah Kalbar.

Umat Beragama (FKUB) Kalbar ya “Kita tidak mau gara-gara politik melaksanakan pertemuan denArie juga menyinggung semuanya saling menghancurgan tokoh masyarakat, tokoh konflik yang terjadi di beber- kan kerukunan umat beragama,” agama, DPRD, Kejati, Rektor apa negara, diharapkannya harapnya.

Untan, Ormas dan instansi lain- tidak terjadi di Kalbar ini. “Saya Christiandy Sanjaya menya. Hadir dalam acara terse- harap semua pihak harus men- nyampaikan silaturahmi tersebut Kapolda Kalbar, Brigjen Pol jaga keharmonisan antar umat but dinilai sangat penting agar Arie Sulistyo, dan Wakil Guber- beragama,” harapnya. membangun komunikasi yang nur Kalbar Christiandy Sanjaya, Menurut dia, sebentar lagi baik sehingga tercipta kehardi Graha Khatulistiwa Polda Ka- di Kalbar akan menggelar pesta monisan dalam kerukunan umat lbar, kemarin. demokrasi atau Pemilu Legis- beragama. “Inilah yang perlu Dalam sambutannya, Arie latif dan Pilpres. Maka perlu kita jaga untuk selamanya, daSulistyo mengatakan, Kalbar kerja sama yang baik kepada lam mendukung pembangunan mempunyai masa gelap pernah semua pihak, baik itu Kepoli- di Kalbar. Perbedaan Etnis itu terjadi konflik antar etnis. Ini sian, TNI, Ormas, tokoh agama, sudah kehendak Tuhan. Maka semua terdapat unsur politik, tokoh adat, tokoh masyarakat, kalau mempermasalahkan perekonomi, budaya, dan sosial. dan instansi lainnya. “Bagaima- bedaan tersebut, berarti akan “Maka sangat perlu menggelar na kita sama-sama menjaga berhadapan dengan Tuhan itu silaturahmi seperti ini, untuk Kamtibmas menjelang Pemilu sendiri,” katanya. (nad)

5

KESEHATAN

Jumat • 27 Desember 2013

Kehamilan di Luar Nikah

Seakan Menjadi Trend Angka kelahiran di kalangan remaja di Kalbar seakan menjadi trend. Kehamilan di luar nikah malah dianggap biasa. Fakta tersebut merupakan hasil penelitian bahwa remaja usia 15-19 tahun menyumbang 33 persen kelahiran sebelum menikah Pentingnya pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi remaja sejak awal otomatis sangat diperlukan guna menghindari berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi yang tidak sehat dan bertanggung jawab. Bahkan ada beberapa masyarakat yang mengkhawatirkan jika anak-anak lebih tahu tentang kesehatan reproduksi dianggap akan mendorong untuk melakukan hubungan seksual dan perbuatan-perbuatan yang lainnya.

Namun kekhawatiran tersebut terjadi jika pemahaman remaja hanya sedikitsedikit, tetapi jika tahu secara benar dan lebih baik dapat dipastikan akan menghindari untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, hingga terjadinya hamil di luar nikah yang seakan menjadi trend di Kalbar belakangan ini.

“Kajian lebih mendalam terhadap

permasalahan tersebut harus segera dilakukan jika ingin meningkatkan kualitas penduduk di Kalimantan Bara yang banyak tantangan, karena berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia,” kata Deputi KS/BK BKKBN Pusat, Doktor Sudibyo Alimorso, MA kepada Pontianak Times saat kunjungan ke Pontianak beberapa waktu lalu.

Saat ini pemerintah secara gencar memasyarakatkan program Generasi berencana (Genre) terutama tentang halhal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi yang benar-benar sehat dan bertanggung jawab kepada para remaja agar mereka lebih paham. Bahkan untuk mengetahui lebih banyak tentang kesehatan reproduksi remaja selama ini, pemerintah melalui BKKBN di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat juga telah membentuk dan memaksimalkan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) di sekolahsekolah.

Jika melihat hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012, Kalbar mengalami peningkatan “Total Fertility Rate” (TFR) atau rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa suburnya, dari 2,8 pada tahun 2007 menjadi 3,1 pada tahun 2012. Menurutnya, yang lebih mengkhawatirkan adalah “Age Specific Fertility Rates” (ASFR) atau angka kelahiran menurut kelompok umur perempuan pada usia 15-19 tahun, khusus Kalbar adalah tertinggi di Indonesia yakni

sebesar 104 kasus.

“Saat ini bayi yang lahir dari perempuan muda berusia 15-19 tahun di Kalbar sangat tinggi. Data SDKI 2012 juga menunjukkan bahwa terjadi penurunan usia kawin pertama pada perempuan di Kalbar, yakni dari 20,1 tahun pada 2007 menjadi 19,3 pada 2012,” ungkap Kepala BKKBN Kalimantan Barat, Dwi Listyawardani.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, peran pemuda yang lebih aktif dalam pembangunan yang harus dilakukan, mengingat pemuda merupakan motor penggerak pembangunan.

Pernikahan dan kehami- l a n pada usia yang terlalu muda tidak saja berisiko bagi kesehatan ibu, tetapi juga dapat menghambat partisipasi para ibu muda atau remaja dalam pembangunan.

Sejak 10 tahun terakhir, angka kelahiran di Indonesia konsisten berada pada 2,6. Dan angka kelahiran di Kalbar justru mengalami peningkatan dari 2,8 menjadi

3,1, bahkan angka kelahiran di Kalbar tertinggi secara nasional. Tingginya angka kelahiran di Kalbar itu ternyata 33 persen di antaranya karena adanya kelahiran pada usia muda berkisar 15-19 tahun dan dengan status belum menikah. (www.pontianak-times.com)

Dampak Psikologis Melahirkan di Usia Remaja Apakah dampak psikologis melahirkan di usia remaja bagi sang ibu? Psikologis remaja bisa saja terganggu akibat kehamilan yang dialaminya. Menjadi pendiam, murung, dan ingin sendiri adalah kemungkinan yang bisa muncul.

Kehamilan pada usia remaja akan sangat membuat orang tua terpukul dan membuat anak menyesal. Bisa saja sekolah mengeluarkan remaja tersebut dengan tidak hormat dan anak akan merasa sangat malu pada teman-temannya.

Kepercayaan diri anak bisa saja menurun drastis. Semua rasa yang bercampur di dalam hatinya yaitu takut, malu, cemas, menyesal, dan bersalah menjadi satu dan sangat mengganggu psikologisnya.

Pendidikannya akan sangat terganggu dan lingkungan sekitar akan terus mengingatkan sebagai anak yang pernah hamil di luar nikah. Peran orang tua sangat penting untuk

membangun kembali semangat dan kepercayaan diri anak.

Efek trauma yang mungkin akan terjadi pada remaja yang hamil.

Kini pergaulan remaja semakin bebas, segala hal yang ingin dia dapatkan, dapat diperoleh dengan mudah dari internet dan media lain.

Inilah yang membuat mereka semakin penasaran dan mencoba. Sebenarnya orang tua bisa mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah ini, yaitu dengan menjadi sahabat yang selalu dekat dengannya, bukan melarangnya dengan kasar.

Jika anak remaja telanjur melakukan hal yang salah dan akhirnya hamil, ini akan sangat membuat semua keluarga terpukul, bahkan akan ada dampak traumatis terhadap anak, beberapa efek trauma yang mungkin muncul adalah hilangnya kesempatan belajar.

Remaja yang hamil pasti tidak diterima di sekolah

manapun, bahkan akan dikeluarkan dari sekolahnya. Selain berpengaruh pada kesempatan belajarnya, pengeluaran dari sekolah ini akan sangat mengganggu psikologisnya, dia akan merasa sangat malu pada teman-teman di sekolahnya dan lingkungannya.

Buruknya dampak psikologis melahirkan di usia remaja bagi sang ibu akan sangat terasa sekali pada saat ini, dikucilkan di lingkungannya. Masyarakat Indonesia masih merasa tabu dengan kehamilan di luar nikah, hal ini pasti menjadi perbincangan serius dan membuat remaja yang hamil merasa terkucilkan.

Remaja yang mengalami kehamilan dan melahirkan akan merasa sangat terganggu dan merasa selalu bersalah. Ini akan sangat mengganggu emosinya dan membuatnya mudah marah atau mudah menangis. Kekacauan psikologis. Semua hal yang dialaminya sendiri, mulai dari dikeluarkan dari sekolah, dikucil-

kan masyarakat, proses kehamilan, dan melahirkan akan sangat mengganggu psikologisnya. Banyak remaja yang memiliki anak cenderung mengabaikan bayinya yang akhirnya diurus oleh neneknya. Semua tekanan ini bisa membuatnya depresi dan mengganggu mentalnya.

Semua dampak ini tentu saja tidak baik, karena itu sebaiknya kehamilan diusia remaja harus diminimalisir. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kehamilan di usia remaja. Yang paling penting adalah peran orang tua dalam mengarahkan anaknya ke arah yang positif. Remaja adalah usia yang labil yang belum banyak mengetahui sebab akibat.

Mereka hanya menikmati apa yang sedang mereka lakukan dan tidak terlalu peduli apa yang akan mereka terima.

Pengetahuan orang tua tentang perkembangan anak dan perkembangan teknologi san-

gat penting. Orang tua harus selalu mengawasi anak remajanya, pergaulannya, sikapnya, dan apa yang ditontonnya.

Semua ini sangat berpengaruh dengan tingkah lakunya.

Kemudahan untuk mengakses media internet dan mendapatkan sesuatu yang belum seharusnya diketahui bisa membuatnya penasaran dan ingin mencoba.

Orang tua sebaiknya memberikan pemahaman yang baik tentang hubungan seksual kepada remaja. Jangan anggap pembicaraan tentang seksual dengan remaja adalah hal yang tabu. Pilihlah bahasa yang baik dan tepat untuk menjelaskan apa itu hubungan seksual dan apa akibatnya jika dilakukan tidak pada waktunya. Jika mendidik anak remaja dengan baik, maka dampak psikologis melahirkan di usia remaja bagi sang ibu akan menurun.

(blog Ariandita)

Jumat • 27 Desember 2013

Laporan Utama HUKUM & KRIMINAL

6

HARGA DIRI Bangsa Tergadai Oleh Roda Empat Barang bukti mobil bodong

dok Pontianak Tmes

Kalbar memang surga bagi pengusaha hitam, sebutan untuk pengusaha barang ilegal. Ketegasan Kapolda Kalbar Brigjend Pol Arie Sulastyo kembali diuji dalam kasus mobil bodong asal Malaysia setelah sukses menggulung mafia gula ilegal.

kata Kombes Pol Rudi ambahan hu- Hartono, Direskrimum Polda Kalbar.

Ciri khas daerah perbatasan seMobil-mobil tersebut kemudian diatan serta kejahatan lalu rentan dengan illegal trading, trafmankan karena izin masuknya sudah habis trans internasional. ficking dan penyelundupan barang haram Bukan pemandangan alias kedaluwarsa tetapi tidak kembali ke narkoba. Kalbar sebagai salahsatu daerah yang aneh lagi selama bertahun-tahun Malaysia. Mobil asing itu memang diperbodi Indonesia yang berbatasan langsung jika melihat berseliweran kendaraan lehkan masuk ke wilayah Indonesia apabila dengan Malaysia dari geografis seolah roda empat asal Malaysia di wilayah dikemudikan warga asing yang memiliki izin tidak pernah sepi dengan kasus-kasus perbatasan. Harga mobil yang tinggi di di border saat masuk ke Indonesia dalam tersebut.

Indonesia untuk kelas mobil double gar- batas waktu tertentu.

Meskipun perbatasan sudah dijaga dan misalnya, bisa dimiliki dengan harga Masalah lain akan muncul ketika dengan kehadiran CIQS-Customs (Bea Cu- yang sangat murah. Kualitasnya juga tidak mobil-mobil asing—lazim disebut mobil kai), Immigration (Imigrasi), Quarantine diragukan untuk menunjang aktivitas di bodong—menjadi barang bukti di kepoli(Karantina) and Security (Keamanan), na- lokasi yang memang infrastruktur jalan- sian ternyata digunakan untuk kepentingan mun tetap saja sering lolos. Kalbar memi- nya hancur lebur. pribadi atau operasional institusi. Jelas tak liki ratusan jalur tikus atau jalur yang tidak Mobil-mobil tersebut memang gam- boleh diganggu-gugat terkecuali melalui resmi untuk menembus wilayah Malay- pang masuk ke Kalbar tetapi lebih banyak prosedur hukum. Kalau statusnya barang sia. yang tak kembali ke negara asalnya. Ada bukti, berarti kemungkinan ada tersangSedangkan jalur resmi antara lain yang masih asli berplat Malaysia dan ada kanya. Namun jika barang temuan, tentu border Entikong (Sanggau)-Tebedu, Ba- pula yang diragukan plat kendaraannya saja tak ada pemiliknya dan tidak bisa diapadau (Kapuas Hulu)-Lubuk Antu, Jagoi setelah dimodifikasi. Mobil luar negeri itu apakan.

Babang (Bengkayang)-Serikin, dan yang boleh masuk ke Indonesia, namun plat Dari hasil razia mobil ilegal di tiga bulan terbaru dua Pos Lintas Batas (PLB) di Desa kendaraannya tidak diganti dengan plat penghujung 2013, setidaknya terdapat 14 Temajuk (Sambas)-Telok Melano, Dusun nomor polisi Indonesia, melainkan memi- Unit mobil mewah asal Malaysia berbagai Gun Tembawang (Sanggau)-Kampung liki izin masuk dari perbatasan alias men- jenis yang diamankan Polda Kalbar dan jaSapit. gantongi blue card, dan dilaporkan setiap jaran di tingkat Polres. “Penangkapan yang Kehidupan warga di perbatasan seo- bulan sekali kepada petugas perbatasan. kami lakukan terhadap mobil-mobil terselah sudah tanpa batas identitas negara, Selain dibeli terang-terangan, modus but karena ada di Kalbar saat operasi barang lantaran kerap saling kunjung mengunjun- lainnya, mobil Malaysia itu digadaikan oleh ilegal,” kata Kapolda Kalbar Brigjend Pol Arie gi dan terikat hubungan perkawinan. Sisi pemiliknya kepada warga negara Indonesia. Sulistyo melalui Kabid Humas AKBP Mukkeunikan geografis dan sosial itu bukan Namun oleh pemiliknya dilaporkan hilang son Munandar kepada Pontianak Times, berarti tidak mengandung risiko, sebab agar yang bersangkutan dapat mengaju- Kamis (7/11). ancaman besar tetap ada menyangkut kan klaim asuransi di Malaysia. “Menurut Dari 14 unit itu, sebanyak 8 mobil dikeutuhan negara dalam hal batas wilayah. data yang disampaikan Polis Diraja Malaysia antaranya hasil operasi perbatasan Polres Juga akses keluar masuknya manusia dan (PDRM, red) ke Polda Kalbar terdapat 1000 Sintang masing-masing 1 unit ditemukan barang di kedua negara tersebut, per- mobil yang dinyatakan hilang di Malaysia,” di Kecamatan Ketungau Hilir, di Ketungau

Arie Sulistyo

Tengah tiga unit serta di Kecamatan Ketungau Hulu empat unit. lantaran masuk secara ilegal ke Kalbar melalui perbatasan Malaysia. Keempat belas unit mobil ini dikatakan ilegal, karena yang mengendarai tidak dapat menunjukkan surat-surat perizinan atas masuknya kendaraan tersebut ke Kalbar.

Barang bukti sebagian ada di Polres yang ada di Kalbar, khususnya Polres yang terletak di wilayah perbatasan, seperti Sanggau dan Sambas. “Kita sita dan periksa para pemilik mobil, dan kita juga akan berkoordinasi dengan PDRM,” ujar Mukson.

Beberapa waktu lalu, PDRM juga sudah berkomunikasi langsung soal ini dengan mendatangi Polda Kalbar. Demikian halnya di jajaran Polres, seperti halnya Polres Sintang yang berkoordinasi dengan Kepolisian Sri Aman Malaysia.

Menurut Mukson jika ada laporan masyarakat Malaysia atas kehilangan mobil, maka akan diserahkan. Namun jika tidak ada laporan, maka akan terus disita dan PDRM tidak boleh mengambilnya dari Polda Kalbar.

Apabila PDRM tidak mendapatkan laporan dari masyarakat Malaysia atas kehilangan mobil, maka pihaknya akan terus melakukan pengamanan sampai mobil itu menjadi barang rongsokan. (gusnadi/rido)

Jumat • 27 Desember 2013

Laporan Utama HUKUM & KRIMINAL

7

Mobil Mulus Hasil Akal Bulus Sudah menjadi rahasia umum. Warga Kalbar banyak memiliki mobil

Mukson Munandar

bodong asal Malaysia tipe 4 WD dan mobil mewah sejenisnya. Disparitas harga yang jauh menyebabkan pengambilan jalan pintas yang melanggar aturan.

Berapa kisaran harga mobil bodong tersebut? Ambresius Murjani, Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan (Kimtas) kepada Pontianak Times, Kamis (24/10) menjelaskan satu unit mobil hilux harganya antara Rp 40 juta sampai Rp 70. Masyarakat yang mengambil supaya lolos di perbatasan Badau membayar Rp 2 juta hingga Rp 5 juta kepada petugas.

Menurutnya,masyarakatperbatasan bukan tak memiliki uang, hanya saja jalan yang tak memungkinkan.

Masyarakat di daerah perbatasan sangat menyadari penggunaan kendaraan eks Malaysia sangat dilarang. Tetapi perbaikan infrastruktur yang belum terlaksana dengan baik membuat masyarakat terpaksa harus menggunakan kendaraan tersebut.

“Mobil biasa yang legal dengan harga itu malah tidak bisa digunakan di lokasi perbatasan. Padahal Semua bahan makanan dibeli dari Malaysia karena harganya murah. Setiap kunjungan aparat pemerintah juga malah kerap menggunakan mobil-mobil tersebut,” kata Murjani.

Soal penggunaan oleh aparatur negara ini sudah terbukti dengan penangkapan yang dilakukan Sat Reskrim Polresta Pontianak terhadap mobil tanpa dokumen lengkap milik oknum Kanwil Bea dan Cukai Provinsi Kalbar Nopol KB 601 AX, Kamis (19/12). Mobil tersebut memiliki plat kendaraan merah alias mobil dinas.

Dari hasil pemeriksaan, pihak Bea Cukai (BC) tidak dapat menunjukkan dokumen lengkap, melainkan hanya surat dari Dirjen BC Pusat, dengan pernyataan menjadi milik negara karena mobil itu datang dari negara lain. BC berdalih mobil jenis Hilux 4 WD ini hasil temuan BC di Entikong Kabupaten Sanggau. Kemudian dilaporkan ke Dirjen Pusat, sehingga turun surat untuk dioperasionalkan BC Kalbar.

Dalam hal penanganan proses hukumnya memang terdapat keganjilan.

Antara Polda Kalbar dengan Polresta Pontianak berbeda pendapat. Kanwil BC malah sibuk melengkapi dokumen perubahan status mobil. Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Heni Agus Sunandar berpatokan pada Keputusan Kementerian Keuangan No.146/KM.6/2013 yang menyatakan mobil itu menjadi hak milik negara.

“Tidak memiliki STNK maupun BPKB, namun memiliki keputusan Menteri Keuangan, jadi dapat dikatakan mobil itu legal sebagai milik negara dan digunakan sebagai mobil dinas mereka. Selain itu, mereka juga membayar pajak sebesar Rp 74.138.329,” jelas Heni Agus.

Mobil yang sebelumnya menjadi barang bukti di Mapolresta itu sekarang sudah tidak ada lagi karena permohonan pinjam pakai barang bukti yang diajukan pihakKanwilBCKalbardikabulkanaliasdipinjam pakai. Fenomena ini menjadi stigma yang buruk dengan mengatasnamakan negara bisa membuat plat mobil dinas dari mobil bodong. Sedangkan kasus lainnya dengan penggunanya war- g a biasa malah terus diproses hukum.

U n t u n g nya Polda Kalbar bersikap tegas dengan

tetap berpatokan mobil tersebut tetap dinyatakan ilegal. “Kasus yang ditangani Polresta Pontianak itu disinyalir ada manipulasi atau pemalsuan nomor plat. Dit Lantas Polda Kalbar yang bekerja sama dengan Dispenda tidak akan mengeluarkan plat nomor polisi wilayah Kalbar untuk mobil mobil bodong,” tegas Kapolda Kalbar Brigjend Pol Arie Sulistyo.

Menurut Arie, jika memang mobil tersebut adalah mobil bodong atau mobil selundupan dari luar negeri, maka tidak dapat balik nama atau dijadikan hak milik.

Kemudian jika menggunakan plat nomor Kalbar seperti KB 601 AX, itu tidak diperbolehkan karena memang tidak bisa. “Sudah ditangkap, berarti ada dugaan tindak pidana, pasti diproses intinya,” kata Arie.

Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar menjelaskan mekanisme penanganan kasus mobil ilegal dilakukan sesuai undang-undang. Barang buktinya tidak boleh dijadikan hak milik, dilelang atau disita, melainkan hanya diamankan saja.

“Setelah diamankan, kami berkoordinasi dengan PDRM, guna menyelidiki apakah mobil tersebut ada kaitannya dengan kejahatan atau tidak,” katanya. (gusnadi/rido)

Barang bukti mobil bodong

dok Pontianak Tmes

Jumat • 27 Desember 2013

Laporan Utama HUKUM & KRIMINAL

8

Ribuan Kendaraan Hilang di Malaysia Sempat Dipolitisasi dan Diprotes Polda Kalbar melanjutkan kasus mobil plat merah bernomor polisi KB 601 AX, yang digunakan sebagai Mobil Dinas Kanwil Bea dan Cukai Kalbar. Dari hasil koordinasi dengan Polis Dir Raja Malaysia (PDRM) diperoleh data, ribuan kendaraan hilang di Malaysia.

Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar kepada Pontianak Times, Rabu (25/12) menjelaskan, tidak akan bisa dijadikan mobil dinas karena setiap mobil dari luar negeri tidak dapat dijadikan hak milik atau dibaliknamakan.

“Tidak bisa, saya barusan saja menelepon anggota Dit Lantas Polda Kalbar yang bertugas di Samsat, dan menanyakan hal ini, ternyata memang tidak bisa di balik namakan menjadi milik pribadi maupun milik negara,” tegasnya.

Menurutnya, plat nomor polisi untuk dipasang, baik itu roda dua maupun roda empat, prosedurnya sudah jelas, di mana plat nomor polisi tidak akan dikeluarkan oleh Dispenda maupun Dit Lantas Polda Kalbar, selama tidak ada STNK, BPKB maupun faktur pembelian dari dealer atau orang yang menjual mobil tersebut.

Ketika disinggung mengenai plat nomor polisi Mobil Dinas Bea Cukai yang diduga bodong, yang kini telah dilepaskan Polresta Pontianak, Mukson menjelaskan nomor polisi yang dikeluarkan tersebut harus diselidiki, karena jika sudah keluar plat nomornya berarti sudah tercatat di Dispenda maupun Dit Lantas Polda Kalbar.

“Dan jika plat nomor polisi di Mobil Dinas Bea Cukai yang diduga mobil bodong sudah dikeluarkan, kita juga bertanya serta akan menyelidiki plat tersebut didapat dari mana,

tentu sudah ada STNK maupun BPKB nya ,” ucapnya.

Sementara itu Dir Reskrimum Polda Kalbar Kombes Pol Rudi Hartono mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi pada Police Dir Raja Malaysia (PDRM), terkait tindak kejahatan trans internasional, antara Kalbar-Malaysia, dengan hasil ribuan mobil milik warga Malaysia yang hilang, salah satunya diindikasikan masuk ke Provinsi Kalbar melalui perbatasan.

“Menurut Police Dir Raja Malaysia, terdapat ribuan mobil warga Malaysia hilang, di mana pihaknya sendiri saat ini sudah mengamankan sejumlah mobil bodong yang diduga dari Malaysia, yang dalam waktu dekat akan diserahkan ke Police Dir Raja Malaysia,” ungkap Rudi.

Rudi menjelaskan, terkait Mobil Dinas Bea Cukai yang diduga bodong dari Malaysia yang masuk ke Kalbar, kemudian ditangkap Bea Cukai di Entikong, apakah itu boleh atau tidak, dirinya akan mempelajari surat keputusan Kementerian Keuangan RI yang menyatakan mobil bodong tersebut adalah milik Negara.

“Saya akan pelajari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nya dulu, apakah diperbolehkan atau tidak, namun sejauh ini saya rasa tidak diperbolehkan, tapi untuk mengetahui boleh atau tidaknya, setelah saya dan penyidik pelajari terlebih dahulu,” katanya.

Sempat bergejolak Perang melawan aktivitas ilegal di Kalbar terus dilaksanakan Polda Kalbar. Seperti halnya gula ilegal yang sempat langka di pasaran. Persoalan mobil bodong Malaysia juga pernah memantik kisruh. Ele-

men masyarakat banyak yang mempertanyakan agar dipertimbangkan dampak yang terjadi.

Alasan-alasan itu antara lain faktor ekonomi hingga ada juga yang mempolitisasi. Dalam hal perekonomian, terutama di wilayah timur Kalbar, dikaitkan dengan distribusi bahan pangan yang rata-rata menggunakan mobil bodong. Jalan yang rusak luar biasa memang hanya bisa ditempuh dengan truk atau jenis kendaraan double gardan. “Dampak lainnya jika pengamanan ini tetap berlanjut, maka logistik Pemilu 2014 nantinya akan kesulitan karena beberapa jalan rusak parah,” kata Sukirman, Ketua Forum Pemerintah Desa Kecamatan Ketungau Tengah kepada Pontianak Times.

Beberapa Kepala Desa Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang malah membuat surat pernyataan sikap yang isinya memohon kepada pihak terkait agar memerhatikan kearifan lokal.

Warga perbatasan, kata Sukirman, siap menggunakan kendaraan legal. Akan tetapi jalan dan jembatan sebagai akses harus diperbaiki agar mobil dalam negeri yang harganya standar bisa dijadikan alat transportasi. Berbeda dengan mobil asal Malaysia yang harganya terjangkau tetapi bisa digunakan untuk medan yang sulit dan jalan hancur sekalipun.

Dakun, Camat Ketungau Tengah membenarkan kondisi jalan di Kecamatan Ketungau Tengah terutama di dekat perbatasan rusak parah, sehingga untuk transportasi masyarakat memang membutuhkan kendaraan Malaysia tersebut. “Memang masyarakat meminta agar mobil Malaysia ini tak di-

tarik, karena memang mobil ini kebutuhan masyarakat di perbatasan,” jelas Dakun.

Dirinya memahami dari sisi hukum memang melanggar aturan sebab mobil ilegal.

Tetapi bila dipaksakan untuk menggunakan kendaraan legal memang tak memungkinkan.

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sintang, Achmad Sutarmin membenarkan untuk barang luar negeri termasuk mobil ada aturan mainnya yang harus diikuti. Hanya saja, di wilayah perbatasan harus dipikirkan untuk mengakomodir kearifan lokal. “Kita berharap kalau memang ditertibkan harus ada solusi, sehingga potensi di masyarakat tetap berjalan dan sesuai aturan,” ujarnya.

Persoalan penertiban kendaraan dari Malaysia tersebut perlu disikapi dan dibicarakan lebih lanjut, sehingga polisi terbantu dengan tertib aturan, juga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Ketika masyarakat perbatasan merasa kesulitan mengenai arus barang dan jasa maka kemungkinan mereka untuk memilih berbelanja ke negara tetangga akan lebih besar. “Bahkan kita tak bisa menutup mata ada beberapa daerah di perbatasan yang menggunakan mata uang asing,” jelasnya.

Persoalan mobil bodong memang sudah lama ada. Tokoh Masyarakat Ketungau yang juga mantan Bupati Sintang, Drs Elyakim Simon Djalil, MM mengeluarkan gagasan dengan menerapkan izin sementara yang sifatnya terbatas bisa diberlakukan berdasarkan kesepakatan.

Simon menawarkan alternatif solusi dengan mengambil contoh kasus yang sama beberapa tahun lalu di Kapuas

Hulu. Mobil asal Malaysia yang digunakan warga ketika itu juga dirazia. Kemudian muncul desakan warga karena keberadaan mobil tersebut sangat urgent mengingat lokasi dan infrastruktur yang tidak mendukung.

“Ketika pak Tambul Husien masih menjadi Bupati Kapuas Hulu, masalah seperti ini pernah muncul. Ketika itu tokoh-tokoh masyarakat mereka menghadap Bupati Kapuas Hulu menceritakan permasalahan, dan kesulitan masalah transportasi terutama urusan sembako di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia,” kata Simon.

Menindaklanjuti keluhan ini, diundang Muspida (sekarang Forkorpinda-Forum Kordinasi Pimpinan Daerah, red), melakukan rapat. Muspida sepakat memberikan izin sementara kepada mobil-mobil itu sebatas di daerah kecamatan yang bersangkutan. Tidak untuk bisnis, hanya untuk memenuhi sembako masyarakat lokal.

Hasil kesepakatan muspida dibawa ke gubernur yang menindaklanjutinya dengan rapat bersama Muspida kala itu.

Akhirnya keluar persetujuan sebatas angkutan sembako dan tidak digunakan untuk bisnis.

“Pola-pola seperti ini yang bisa diberlakukan,” kata Simon.

Derasnya protes tidak menyurutkan langkah Polda yang tetap berpatokan pada proses hukum. Buktinya hingga saat ini, perekonomian di wilayah yang dulunya banyak menggunakan mobil bodong Malaysia, justru tidak terganggu. Gangguan tetap ada tetapi bukan dari persoalan razia mobil bodong, melainkan akibat infrastruktur jalan yang sudah seperti bubur.(gusnadi/ www.pontianak-times)

Jumat • 27 Desember 2013

PRO KALBAR

9

Polda Kalbar Tak Serius Tangani Kasus KONI DPR RI, hingga sekarang kasusnya masih mengambang.

Ia menuturkan masyarakat Kalbar sangat berharap, kasus korupsi Bansos KONI ini segera dituntaskan, dengan status hukum yang jelas terhadap semua yang terlibat. “Bukan hanya KONI, melainkan semua kasus korupsi yang terjadi di Kalbar, kami harap dapat segera dituntaskan, agar uang rakyat dapat diselamatkan serta dipergunakan untuk pembangunan,” tuRetno Pramudya turnya.

PONTIANAK. DPRD Retno menyatakan secara Provinsi Kalbar menilai Polda tegas, dengan belum adanya Kalbar tidak serius menangani tindakan hukum terhadap kakasus KONI Kalbar yang sudah sus tersebut, maka semakin terjadi cukup lama. Namun jelas buruknya kinerja aparat sampai saat ini belum terlihat penegak hukum dalam penanhasil dari penyelidikan kasus ganan kasus-kasus korupsi di tersebut.

Kalbar.

“Aparat penegak hukum “Jadi memang benar kalau lambat menangani sejumlah masyarakat saat ini hanya perkasus korupsi di wilayah Kal- caya kepada KPK yang satu-satbar, diduga ada upaya oknum unya lembaga penegak hukum tertentu untuk memperlambat yang masih memiliki komitmen kasus korupsi lantaran melibat- dalam memberantas korupsi kan pejabat penting di Kalbar,” di negeri ini. Kalau kami melikata Ketua Komisi A DPRD Ka- hat masyarakat saat ini sudah lbar, Retno Pramudya, Rabu kurang percaya dengan pen(25/12). egak hukum Kalbar,” tegasnya.

Kasus itu, kata Retno, duSementara itu Kabid Hugaan korupsi Bansos KONI Ka- mas Polda Kalbar, AKBP Mukson lbar yang melibatkan mantan Munandar mengungkapkan Gubernur Usman Ja`far, yang penanganan kasus KONI sebekini menjadi anggota DPR RI, narnya telah menetapkan 1 serta mantan Ketua DPRD Kal- orang sebagai tersangka yakni bar Zulfadli yang juga anggota mantan bendahara KONI Kal-

Alur Distribusi Dana Bansos

bar, atas nama Iswanto.

“Untuk penetapan mantan Gubernur Kalbar, Usman Jafar dan Zulfadli sebagai tersangka, masih menunggu hasil audit investigasi perhitungan kerugian negara dari BPK yang informasi terakhir sudah selesai dihitung, tapi hingga kini belum diserahkan ke Polda,” ungkapnya.

Untuk berkas perkara lanjut Mukson, kasus bansos mencuat pasca hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar tahun 2008, yang terindikasi adanya kerugian negara sebesar Rp 22 miliar dalam penyaluran Bansos melalui APBD

Kalbar tahun 2006 hingga 2008. Di mana kasus ini sebelumnya dilimpahkan ke KPK untuk mengusutnya, namun dikembalikan dan ditangani Polda Kalbar.

Menurut data yang diperoleh Pontianak Times, dana Bansos KONI menggunakan APBD Kalbar di tahun 20062008, dengan Dewan Pembina FK Untan, sementara dana yang dikucurkan senilai Rp 22 miliar, dana tersebut dipinjam anggota DPRD Kalbar periode 2004-2009 senilai Rp 10,17 miliar.

Sedangkan untuk belanja KONI di tahun 2007 untuk keperluan Satgas Pra PON XVII, Rp

1,37 miliar, di tahun 2008 KONI kembali menggunakan anggaran tersebut guna keperluan Satgas Pelatda XVII senilai Rp 8,59 miliar.

Sementara itu, dari Setda yang mengeluarkan dana Bansos KONI untuk pembina FK Untan, yakni Dekan MIPA Untan Rp 318.221.700, dana tersebut untuk pengembangan Program Studi Ilmu Keperawatan dan Program Studi Farmasi Untan.

Dari seluruh dana yang dikeluarkan, pelaporannya tidak sesuai, kasus ini bermasalah setelah di audit BPK hingga dilaporkan ke Polda Kalbar. (nad)

Tak Libatkan OKP

Musda KNPI Kalbar Dinilai Cacat Hukum

P O N T I A N A K .

Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalbar dengan agenda pemilihan ketua KNPI Kalbar beberapa waktu lalu dinilai cacat hukum oleh ketua KNPI Singkawang. Pemilihan yang dilakukan di Pontianak itu diikuti dua kandidat, namun penetapannya tidak melibatkan pengurus daerah lain.

“Dalam pemilihan tersebut, tertuang dalam selembar kertas yang menetapkan dua nama kandidat, di mana kami pengurus KNPI daerah dan Or-

ganisasi Kepemudaan (OKP) lainnya tidak pernah dilibatkan atas dua nama itu,” kata Ketua KNPI Singkawang Moh. Alkadrie, Rabu (26/12).

Ia menjelaskan, pihak panitia pelaksana menyebutkan jika mengatakan kedua kandidat yang diajukan telah disetujui OKP, namun ketika pihaknya mengkonfirmasi pernyataan tersebut, tim pelaksana tidak dapat memberikan bukti tertulis terkait hal ini.

“Kita menganggap pemilihan waktu itu adalah ilegal dan tidak jelas, karena secara tiba-tiba dua nama itu merupakan keinginan OKP, namun kami menanyakannya OKP mana yang setuju, tapi tidak di jawab,” jelasnya.

Ia menuturkan mekanisme pemilihan calon ketua, semestinya ada pernyataan persetujuan secara jelas dari masing-masing pengurus wilayah. Karena syarat dukun-

gan untuk menjadi ketua KNPI harus didukung dengan SK yang masih berlaku dan harus diperlihatkan, sementara dalam pertemuan tersebut tidak diperlihatkan selain selembar kertas itu.

“Bahkan salah satu anggota dari Singkawang menanyakan hal tersebut, pihak panitia sempat kalang kabut. Semestinya yang dinyatakan disetujui oleh OKP daerah, minimal ada bentuk tertulis yang di tanda tangani ketua dan sekretaris, dan itu saya pikir tidak harus dalam bentuk format selembar saja,” tuturnya.

Menurutnya karena dinilai cacat hukum, sedikitnya terdapat 30 OKP di Kalbar yang tidak menerima putusan terpilihnya ketua KNPI Kalbar yang baru. Di mana pihaknya akan melakukan pertemuan pada awal Januari mendatang untuk membahas masalah ini, demi KNPI ke depannya.

“Kami berharap hal ini menjadi pertimbangan gubernur untuk tidak melayani oknum-oknum yang mengatasnamakan KNPI terhadap ketua terpilih Imam Abu Hanifah. Rencana kita akan melakukan pertemuan di daerah Singkawang dengan sebanyak 30 OKP yang telah mengkonfirmasi kehadirannya dan beberapa PPD, hasil pertemuan nanti di Singkawang pada 9 Januari 2014 dan membentuk raker untuk menjadwalkan kegiatan Musda nanti,” ucapnya.

Moh Alkadrie berharap, prosedur pemilihan yang tidak sesuai dan cacat hukum tersebut dapat dipertimbangkan oleh Gubernur Kalbar untuk tidak mengesahkan ketua terpilih. Karena dirinya khawatir ada oknum tertentu memanfaatkan ketua terpilih dengan tujuan tertentu.

“Kita berharap pertemuan untuk menyelamatkan KNPI ini berjalan sesuai dengan prosedur,

Moh. Alkadrie

sementara ini kita belum mengkoordinasikan ke Gubernur, karena setelah pertemuan nanti baru akan dilaporkan melalui surat. Jika disetujui gubernur atas ketua terpilih beberapa waktu lalu, maka kita akan melakukan gugatan dengan melaporkan ke kejaksaan, karena kami menilai ada penyelewengan wewenang dan penyalahgunaan dana di situ,” ujarnya. (nad)

Jumat • 27 Desember 2013

PRO KALBAR

10

Priiiit...Kapolresta Hadang 2 Bocah

“Iyelah pak, saye tak pake motor agek” tianak Kombes Pol Hariyanta menghentikan bocah ingusan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak memakai helm, Rabu (18/12).

Kedatangan Hariyanta ke lokasi itu awalnya hendak menyambangi lokasi penggerebekan penimbunan BBM di Jalan Selat Panjang Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kubu Raya. Tiba-tiba melintas seorang pengendara cilik menggunakan motor. Hariyanta yang saat itu berjalan kaki langsung memberhentikan kedua bocah tersebut sembari tersenyum dan melontarkan candaan. “Hah?, mau kemana kamu anak kecil pakai sepeda Gusnadi/Pontianak Times motor, boncengan lagi dengan Kapolresta Pontianak memberikan penjelasan kepada pengendara di bawah umur. teman yang seumuran,” kaPONTIANAK. Diberhen- gan malah tertawa. Peristiwa tanya.

Celetukan Kapolresta Pontikan polisi, dua orang bocah terjadi di Jalan Selat Panjang yang sedang mengendarai Desa Mega Timur Sungai Am- tianak ini pun, mengundang sepede motor berboncen- bawang, ketika Kapolresta Pon- tawa berbagai pihak yang satu

rombongan bersama anggota kepolisian lain yang mendampinginya, serta warga setempat maupun para wartawan yang melakukan peliputan. “Maok beli barang be kamek pak, dekat sineknya,” kata pengendara cilik pada Kapolresta.

Mendengar jawaban tersebut, Kapolresta mengumbar senyumnya, dan melakukan hal iseng serta bercanda dengan pengendara cilik tersebut, yakni seperti orang tua terhadap anak sendiri, dengan memencet hidung dan sedikit memegang telinga kedua bocah itu.

“Hayo jawab pertanyaan saya, kamu punya SIM gak, gak pakai helm lagi, terus boncengan lagi sama teman yang sama-sama kecil,” tanya Kapolresta. “Tadak, tadak, kamek tak punye SIM,” kata pengendara cilik.

Sambil tersenyum, Kapolresta menghampiri kedua bocah itu dan memberikan pemahaman terkait bahaya dan dapat menjadi korban kecelakaan lalu lintas jika tidak ada kelengkapan dalam berkendara, dan itu tidak hanya untuk yang tidak lengkap saja, melainkan juga pengendara lain.

“Sudah, jangan mengendarai sepeda motor lagi. Nanti kamu bisa kecelakaan, kamu tidak pakai helm, masih kecilkecil lagi, nanti kalau terjadi kecelakaan bagaimana kamunya, kan kasihan. Terus siapa yang bertanggung jawab. Sudah ya jangan pakai sepeda motor lagi, minta anta saja sama Bapak atau Ibu kamu,” jelasnya. Sang pengendara cilik pun menjawab, “Iyee lah Pak, kamek tadak pakai motor agik lah”. (nad)

Tukang Catat Meteran PDAM Minta Dijadikan Pegawai Tetap PONTIANAK. Sebanyak 48 orang yang bertugas sebagai pembaca meteran PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak unjuk rasa di Jalan Imam Bonjol, Pontianak Selatan menuntut dijadikan sebagai karyawan tetap, Senin (23/12).

“Kami meminta di tahun 2014 diangkat sebagai kariawan tetap. Karena kita sudah 8 tahun bekerja sebagai pembaca meteran di PDAM Kota Pontianak,” kata Supardi, koordinator aksi kepada Pontianak Times.

Supardi berharap, pihak PDAM bisa menerima aspirasi yang disampaikan pihaknya, serta secepatnya mengajukan ke pimpinan di Kota Pontianak maupun Pusat jika diperlukan agar para petugas pembaca meteran ini diangkat sebagai karyawan tetap pada PDAM Kota Pontianak.

“Beberapa waktu lalu kita sempat membahas persoalan ini, namun tidak ada kesepakatan yang jelas dan mereka juga sempat bilang tidak ada rencana untuk mengangkat menjadi pegawai tetap,” ucapnya.

Supardi menjelaskan, di tahun 2006 pihaknya di kontrak oleh PDAM Kota Pontianak sebagai karyawan pembaca meteran air ke pelanggan.

“Wwaktu itu ditandatangani

oleh Direktur Utama PDAM Kota Pontianak, Ir. Syahril Japarin,” terangnya.

Setelah tahun 2007, lanjut Supardi, pihak PDAM mengalihkan kontraknya kepada pihak Koperasi Tirta Dharma Kota Pontianak, yang ditandatangani oleh Afandi, ST, selaku ketua koperasi. “Kami tidak pernah dilibatkan dalam menandatangani alih kontrak tersebut, tanpa diketahui oleh pihak kami sendiri sebagai pembaca meteran,” jelasnya.

Supardi mengatakan, Dari tahun 2008 hingga 2010 di dalam surat perjanjian kontrak kerja tidak pernah ada keterangan menyangkut gaji, sehingga upah dan status kerja pembaca meteran tidak jelas. “Tahun 2011 barulah terlampir dalam surat bentuk kontrak kerja. Waktu itu ditandatangani Ketua Koperasi Tirta Dharma Kota Pontianak, Ardiansyah, SE. Setelah itu kontrak kerja lanjut di tahun 2013 ini, yang ditandatangani ketua baru koperasi tersebut yaitu, Suroso, SE,” katanya.

Namun di tanggal 28 November 2013 ini, jelas Supardi, pihaknya mendapatkan surat dari ketua Koperasi, kalau pihak Koperasi menyerahkan kembali petugas pembaca meteran ke management PDAM Kota Pontianak.

Agun/Pontianak Times

Karyawan PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak membentangkan spanduk tuntutan menjadi karyawan tetap.

“Setelah itu kami langsung melakukan pertemuan dengan pihak PDAM sendiri. Ternyata mereka mengalihkan kami ke PT. Vendor. Jadi kami merasa keberatan, maka dari itu kami ingin diangkat sebagai karyawan tetap di PDAM,” harapnya.

Sementara itu, Direktur PDAM Kota Pontianak, Afandi, ST mengatakan, pihaknya menghargai pendapat dan aksi yang dilakukan petugas pembaca

meter air. “Ya memang di tahun 2006, kita sudah mengalihkan mereka pembaca meter ke Koperasi. Dengan pertimbangan yang efisiensi,” terangnya.

Terkait tuntutan petugas pembaca meteran untuk menjadi karyawan tetap PDAM, Afandi menegaskan, pihaknya belum ada menerima pegawai baru PDAM. “Jadi untuk sementara PDAM Kota Pontianak, belum ada rencana maupun program

menerima pegawai baru,” tegasnya.

Ketua Koperasi Karyawan Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, Suroso mengatakan, pihaknya mengalihkan petugas pembaca meteran ke PDAM sendiri, karena peraturan pemerintah yang baru tidak boleh menerima karyawan kontrak.

“Selain itu juga izin petugas pembaca meter air tidak ada lagi,” terangnya. (nad)

12 Jumat • 27 Desember 2013

Perlu perabotan rumah tangga, kantor, atau meubel lainnya... Datang saja ke

TOKO MEUBEL

GAHARU

JL.SEJAHTERA NO.69 TELP. ( 0562 ) 631362, 3308298 SINGKAWANG - KALIMANTAN BARAT cmyk

cmyk