HUKUM & KRIMINAL
Rabu • 6 November 2013
setahun 2 ribu ... dari halaman 1 waktu sebulan maka akan mendapat angka kendaraan yang terjual sebanyak enam ribu kendaraan,” kata AKP Jovan R Sumual SH SIk, Kasat Lantas Polresta Pontianak kepada Pontianak Times, Selasa (5/11). Dengan membeludaknya kendaraan itu, kata Jovan, belum berpengaruh kepada kemacetan yang panjang. Yang terjadi adalah kepadatan akibat perilaku pengendara. Selain itu kepadatan juga terjadi disebabkan banyaknya kendaraan yang memadati ruas jalan. “Kota Pontianak belum disebut kemacetan panjang, karena hanya di jam-jam tertentu dan jalur tertentu saja yang terjadi kepadatan kendaraan,” jelasnya. Jovan menjelaskan, kepadatan pada jam sibuk antara lain pagi hari saat masyarakat sedang pergi kerja dan anak-anak pergi sekolah. Kemudian sore hari saat masyarakat pulang kerja. Jalur kepadatan ini, kata dia, di Jalan Tanjungpura, Jalan Pahlawan, Imam Bonjol dan Jembatan Kapuas I. “Di luar waktu pagi hari dan sore hari serta di luar jalur tertentu tersebut, tidak terjadi kepadatan. Jadi, Kota Pontianak belum dapat dikatakan terjadi kemacetan, namun yang terjadi adalah kepadatan,” katanya. Menurut Jovan, beberapa tahun lalu jika dilihat dari analisis dan evaluasi, khususnya jalur Jembatan Kapuas I terjadi kepadatan hanya terjadi sore hari saja mulai pukul 16.30-17.30. Namun saat ini dari pukul 16.3018.30. Ini menandakan adanya pertumbuhan kendaraan di Kota Pontianak. “Pertumbuhan kendaraan di Kota Pontianak begitu cepat yang menyebabkan terjadinya kepadatan kendaraan di ruas jalan, bahkan dengan kondisi seperti ini membuat ketidakseimbangan antara ruas Jalan dan pertumbuhan kendaraan” ujarnya. Untuk mengurai kepadatan kendaraan di ruas jalan itu, Satlantas biasa melakukan pengaturan lalu lintas manual dengan tidak menggunakan traffic light saat jam-jam sibuk, khususnya di jalur Jembatan Kapuas I. “Wajar terjadi kepadatan, karena masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, dibandingkan angkutan umum. Banyak angkutan umum kosong penumpang,” kata dia. Menurutnya, jika pengguna angkutan umum dan pengendara kendaraan pribadi di Kota Pontianak seimbang, mungkin kepadatan dapat diperkecil. Kepada seluruh masyarakat Kota Pontianak diminta jangan melanggar peraturan atau tata tertib lalu lintas, karena dengan melanggar tata tertib lalu lintas, akan menyebabkan kecelakaan. “Terutama di lampu merah, masih banyak masyarakat yang melanggar lampu merah. Padahal sudah tahu terjadi kepadatan. Dengan kondisi kepadatan kendaraan di Pontianak saat ini, masyarakat diharapkan tidak melanggar peraturan lalu lintas, karena kecelakaan lalu lintas berawal dari suatu pelanggaran yang dilakukan seorang pengendara,” imbaunya.(nad)
2
Napi Lapas Singkawang Hamil Misterius Singkawang. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Singkawang dihebohkan kehamilan misterius salah-seorang narapidana wanita Narkoba yang masih lajang. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas IIB Singkawang, Setiabudi Irianto membenarkan informasi adanya salah-satu tahanan wanita yang hamil itu. “Masih kita mintai keterangan,” kata Setiabudi Irianto kepada Pontianak Times ketika dimintai keterangan mengenai informasi kehamilan salah satu tahanan yang sudah santer dibicarakan, Selasa (5/11) malam. Setiabudi belum membeberkannya, termasuk saat dikonfirmasi berapa lama masa hukuman nara pidana tersebut serta sudah berapa lama menjalaninya, Budi belum bisa memberikan keterangan. “Kami
harus selidiki dengan benar-benar terlebih dahulu, karena ini juga menyangkut keluarga dari warga binaan itu sendiri,” ujarnya. Sebelumnya, dari sumber yang enggan namanya disebutkan mengaku mendengar adanya berita kehamilan salah satu napi di Lapas Klas IIB Singkawang. “Saya dengar ada napi hamil, kan mereka di dalam tahanan,” kata Budi. Sementara itu, Anggota DPRD Kota Singkawang, Sumberanto Tjitra mengatakan pihak lapas harus segera melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi itu secepatnya. “Harus segera dicek, diselidiki, seperti apa informasi penyebab kehamilan salah satu tahanan, jika hamilnya itu terjadi ketika di dalam tahanan, artinya ada yang salah dan itu sebuah kelalaian dari pihak Lapas,” kata Sum-
beranto Tjitra, semalam. Menurut Sumberanto, jika kehamilannya itu karena sesuatu yang tidak wajar, ke depannya harus ada ketegasan dari pimpinan lapas, pasalnya kesempatan dilakukan karena ada kelonggaran. “Memang dalam melakukan pembinaan, harus mengedepankan unsur kemanusiaan, namun bukan berarti memberikan kepercayaan lebih kepada warga binaan,” ungkapnya. Dirinya menyarankan Kalapas memasang CCTV dalam memaksimalkan pemantauan kepada setiap warga binaan yang ada. Termasuk juga pengawasan penggunaan alat komunikasi. “CCTV yang dipasang bisa memantau langsung seluruh aktivitas warga binaan, termasuk bagaimana kontrol interaksi dengan warga luar Lapas,” katanya.(dny)
PONTIANAK. Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pontianak melakukan inspeksi mendadak dengan menggelar tes urine di Classic Karaoke Resto & cafe, Selasa (5/11). Dalam sidak tersebut, 2 dari 43 karyawan mengikuti tes dinyatakan positif menggunakan narkotika. Operasional Manager Classic, Deli Syahrudin menegaskan pihak manajemen akan melakukan pemecatan terhadap dua karyawannya bersangkutan. “Ada dua kemungkinan jika ada karyawan saya yang teridentifikasi itu harus menjadi bahan pertimbangan agar lebih waspada. Manajemen akan menindak tegas jika teridentifikasi sampai pemutusan hubungan kerja, bahkan akan sampai pada pemberhentian,” tegas Deli Syahrudin saat mengetahui hasil tes urin selesai dilakukan. Menurutnya saat penerimaan karyawan yang ditandatangani sama
mereka, salah satu pointnya dilarang, menyimpan, mengedarkan dan mengonsumsi narkoba. “Dengan terindikasinya dua karyawan kita, maka berdasarkan surat perjanjian tersebut maka kita akan mengambil tindakan tegas,” ucapnya. Deli menyatakan pihaknya sudah disurati BNNK Pontianak terkait sidak ini. “Saya mendapat surat dari BNNK tertanggal 17 Oktober, kemudian langsung saya tindaklanjuti. Pada intinya selaku pengelola menanggapi sebagai program kerja yang positif,” terangnya. Kepala BNNK Pontianak, AKBP Andi Harun AR menyatakan tes urine bertujuan untuk mencegah serta mengetahui sejauh mana peredaran narkoba di tempat hiburan yang ada di Kota Pontianak. “Kebetulan saya sidak langsung pas hari libur, tadi malam ramai saya lihat. Jadi saya mendadak langsung
hari ini,” ucapnya. Harun menilai, kehidupan dunia malam ini rawan akan peredaran narkoba. Dimana karyawan yang bekerja di tempat hiburan, tidak menutup kemungkinan terlibat baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. “Untuk pengunjung nanti ada waktunya, pada waktu tertentu saat jam kerja,” tegasnya. Harun menegaskan untuk kedua karyawan yang terindikasi positif ini akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak perusahaan. Sementara BNNK tetap menerima jika perusahaan mengambil langkah atau tindak agar dilakukan pembinaan. “BNNK siap membantu membina dan merehab, kami siap. Tapi keputusan akhir kami serahkan ke pimpinan. Beberapa tempat hiburan yang sudah kami sidak menindak tegas dengan mengeluarkan karyawan serta hal ini akan terus kami keluarkan,” terangnya. (Nad)
2 Karyawan Classic Terindikasi Narkoba
Penerbit: PT. Graha Media Sejati. Komisaris: Muhammad Andry Lamfield, Dirut: R. Rido Ibnu Syahrie, Direktur: Liu Sau Min Pemimpin Perusahaan: Liu Sau Min, Pemimpin Umum: Muhammad Andry Lamfield, Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: R. Rido Ibnu Syahrie. Redaktur Pelaksana: Jusrianto. Dewan Redaksi: Dina Prihartini Wardoyo, M. Faisal, Barlian Pasore, Endra Adi. Kota Pontianak: Rosalinda. Kubu Raya: Widi Aryadi. Singkawang: U. Deny F. Bengkayang: Stepanus Sambas: Gindra. Entikong: Agus Mahmudin. Sintang: Eeng Heryadi, Yuli Fitriyani. Melawi: Marbentua Sidauruk, Administrasi Umum/Keuangan : Aklima, Dessy Mella , Iklan/Event Organizer : Iwan Kurniawan Layouter: Tri Wibowo (Koordinator), Juliansyah, Muhammad Sudiat. Penasehat Hukum: Aprin Turnip SH MH. Alamat Kantor: Jalan Danau Sentarum No. BB-2 Pontianak (0561) 572124, Iklan per milimeter kolom: Hitam-putih Rp 6.000, spot colour Rp 10.000, full colour Rp 12.000, iklan baris 9.000 (minimal dua baris, maksimal lima baris). Percetakan: PT. Trio Harapan Jaya (isi diluar tanggung jawab percetakan)
3
PONTIANAK
Rabu • 6 November 2013
Berikan Denda Yang Rasional Pemkot Tertibkan Pelanggar Aturan PONTIANAK. Belum lama ini Walikota Pontianak, Sutarmidji sudah menggelar rapat koordinasi dengan jajarannya terkait penegakan aturan. Dirinya berharap aturan-aturan yang ada di Kota Pontianak bisa ditegakkan. “Saya minta kepada pengadilan berikan denda yang rasional. Jangan orang yang menebang pohon didenda hanya Rp 100 ribu sementara untuk merawat pohon itu bisa mencapai jutaan rupiah,” kata Sutarmidji kepada Pontianak Times, Minggu (5/11). Ia menegaskan akan menegakkan aturan hukum dalam segala hal, agar Kota Pontianak
lebih tertib dan nyaman sebagai tempat bermukim. “Jangan biarkan orang melanggar aturan, nanti ia menganggap apa yang dilakukannya bukanlah pelanggaran aturan. Nah, ketika kita biarkan orang melanggar aturan maka nanti lambat laun ia menganggap itu bukan suatu aturan,” tegasnya. Menurut dia, penjatuhan sanksi berupa denda yang besar kepada warga yang melanggar aturan untuk memberikan efek jera supaya mereka tidak lagi mengulangi perbuatannya. Denda yang diberikan bisa mencapai Rp 5 juta, supaya memberikan efek jera sehingga warga lebih disiplin.
Bahkan, Pemkot dalam waktu dekat akan menertibkan gudang, parkir kendaraan, bengkel, restoran/rumah makan, tronton, truk-truk besar dan truk pengangkut pasir. “Kita akan tegakkan aturan semaksimal mungkin. Semuanya akan saya tilang, suka tak suka itulah yang harus kita lakukan,” imbuhnya. Orang nomor satu Kota Pontianak ini, menambahkan Pemkot sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin berusaha di Kota Pontianak. Namun dengan catatan kegiatan usaha yang dilakukannya tidak membuat Kota Pontianak menjadi kotor dan semrawut.
Tax Goes to School, Tingkatkan Wajib Pajak PONTIANAK. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalbar, Artinita Monowida mengatakan melalui program Tax Goes to School diharapkan bisa meningkat kesadaran wajib pajak bagi pemula, terutama di tingkat pelajar. “Kali ini kita jadwalnya sosialisasi ini di MAN 1 Pontianak. Dan dijadwalkan beberapa sekolah lainnya menjadi sasaran sosialisasi, baik di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya,” katanya pada Pontianak Times, Senin (4/11) Ia mengatakan, tujuan sosialisasi adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,
baik pada calon wajib pajak maupun pada wajib pajak. Sedangkan sasaran program Tax Goes to School adalah para pelajar sebagai calon wajib pajak, yang nantinya juga akan menjadi para wajib pajak. Agar sejak dini memiliki kesadaran dan kepedulian, khususnya bagi generasi muda serta terpatri sejak dini mengenai pajak. “Kita harapkan nanti para calon wajib pajak ini, saat tiba waktunya menjadi wajib pajak dapat memenuhi dan peduli kewajibannya membayar pajak,” jelasnya. Didampingi Kasi Bimbingan Penyuluhan, Padimin Simatupang, ia menyampaikan beberapa hal
yang disampaikan saat sosialisasi tersebut, di antaranya memberikan kesadaran apa saja kewajiban wajib pajak, kemudian jenis-jenis pajak dan bagaimana selanjutnya setelah menjadi wajib pajak. Ditemui di ruangannya, Kepala MAN 1 Pontianak, Drs. H Hamdani menyampaikan bahwa pihaknya sangat menyambut positif kegiatan ini. Dan berharap ke depan, siswanya sejak dini sudah mengetahui kewajibannya apabila sudah sampai waktunya sebagai seorang wajib pajak. “Sebagai warga negara yang baik, kita wajib membayar pajak. Karena sekian persen dari pembangunan adalah dari pajak,” ucapnya. (lin)
Sutarmidji : Kesal Truk dan Tronton Makan Korban PONTIANAK. Maraknya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kendaraan besar seperti tronton dan truk hingga memakan korban tewas belakangan ini membuat gerah Walikota Pontianak, Sutarmidji. Bahkan orang nomor satu di Kota Pontianak ini meminta pihak Kepolisian Lalu Lintas menindak tegas pengendara kendaraan tersebut. “Yang pertama dilakukan adalah merazia Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dipegang pengendara sudah sesuai atau tidak. Yang kedua, kelayakan kendaraan itu karena sebagian besar kendaraan-kendaraan itu seperti tronton dan truk yang masuk ke Pontianak itu kendaraan bekas. Selain itu juga izin operasionalnya juga akan dicek,” ujarnya, Selasa (5/11). Tak hanya itu, truk pengangkut pasir juga akan ditindak
tegas lantaran banyak truk bermuatan pasir yang melanggar aturan yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. “Saya punya rekaman videonya truk-truk yang mengemudi ugal-ugalan, plat kendaraan yang dilepas, kemudian bak bermuatan pasir tidak ditutup terpal sehingga pasir berserakan di jalan. Ini semua kan membahayakan dan kita akan tindak tegas,” tutur Midji. Kendati penerapan sanksi sudah diberlakukan mulai saat ini, namun secara total penegakan sanksi tilang bagi truk pengangkut pasir yang melanggar aturan akan diberlakukan mulai 1 Januari 2014 mendatang. Midji juga menegaskan, truk pengangkut pasir dilarang keluar dari pangkalan sebelum jam 08.00 WIB. “Kalau perlu
mereka mulai beroperasi pada malam hari,” timpalnya. Begitu pun dengan kendaraan-kendaraan yang mengantre di SPBU yang kerap kali menimbulkan kemacetan lalu lintas lantaran tidak tertib. Bahkan, ia mengancam akan kembali mengeluarkan kebijakan antrean untuk kendaraan bahan bakar solar pada malam hari. “Kalau pengantre minyak tidak bisa tertib, saya akan kembalikan antri pada malam hari,” ancamnya. Ia menuding, carut marut menumpuknya pengantre bahan bakar solar ini lantaran sebagian dilakukan oleh para spekulan. Midji menyebutkan, ada salah satu kendaraan yang sudah mengantre dari pagi hingga jam 13.00 WIB. Kemudian keesokan harinya pada pagi hari kendaraan yang sama mengantre lagi untuk mendapatkan bahan bakar solar.(lin/rilis)
“Saya senang orang berusaha di Kota Pontianak tapi
jangan bikin kotor Pontianak,” terangnya. (lin)
Salah satu kendaraan tronton yang parkir menggunakan badan jalan.
Rosalinda
KPU Kerjasama Dengan Dinas Pendidikan PONTIANAK. Guna meningkatkan partisipasi pemilih Kota Pontianak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan melalui tenaga pengajar di setiap sekolah untuk mensosialisasikan kepada pelajar, terutama pemilih pemula soal pemahaman dan pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum termasuk mengedukasi pentingnya memahami dunia politik. “Saya berharap dengan adanya sejumlah upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih ini, ke depan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak suaranya dan berperan aktif menyukseskan pemilu bisa semakin meningkat,” kata Joni Rudwin, Ketua KPU Kota Pontianak, kepada Pontianak Times, Senin (4/11). Ia mengatakan, berdasarkan survey data dilapangan, tingkat kesadaran atau partisipasi pemilih di Kota Pontianak hingga sekarang baru mencapai 65 persen. Persentase tersebut dinilai masih kecil bila dibandingkan jumlah penduduk Kota Pontianak. “Untuk itu kami terus berupaya meningkatkan partisipasi pemilih terutama bagi pemilih pemula, sehingga ke depannya mer-
eka bisa berpartisipasi pada pemilu selanjutnya,” ucapnya. Selain itu KPU juga akan bekerjasama dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk media massa untuk meningkatkan kesadaran pemilih dalam menggunakan hak suaranya. Pasalnya di Internal KPU sendiri belum lama ini telah melakukan proses rekrutmen relawan demokrasi yang telah diumumkan melalui website resmi KPU Kota Pontianak. “Sesuai dengan kebijakan di pusat relawan demokrasi masing-masing Kabupaten/Kota itu sekitar 25 orang yang di seleksi oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota,” terangnya. Joni menjelaskan tugas relawan demokrasi sendiri yakni turut mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat agar lebih paham dan lebih sadar untuk terlibat dan berpartisipasi dalam menggunakan hak suaranya. “Ada sejumlah segmen kalangan yang akan di edukasi dan diberikan penyuluhan secara langsung oleh relawan demokrasi seperti kelompok pemilih pemula, kelompok perempuan, pemilih disabilitas dan beberapa kalangan lainnya,” jelasnya. (lin)
SINGKAWANG
Rabu • 6 November 2013
4
Bandara Hanya Terkendala Pembebasan Lahan SINGKAWANG. Walikota Singkawang, H. Awang Ishak mengaku perwujudan pembangunan Bandar Udara (Bandara) di Kota Singkawang hanya masalah pembebasan lahan saja yang menjadi kendala. Sehingga persoalan tersebut menjadi riak-riak dalam pembangunan bandara itu sendiri. “Pembangunan bandara kita hanya terbentur pada pembebasan lahan saja, se-
dangkan persoalan lain sudah tidak menjadi soal. Kita ingin pembangunan bandara dapat segera dilakukan, sehingga menjadi riak-riak” kata Awang kepada Pontianak Times, Selasa (5/11). Dirinya menuturkan SK untuk pembangunan bandara tersebut sudah keluar bahkan anggaran yang akan digunakan juga sudah keluar. “Untuk tahap awal, yakni
pembersihan lahan dana yang akan dikucurkan sebesar Rp 10 Miliar, yang mana pengerjaannya akan dimulai 2014 setelah persoalan pembebasan lahan clear,” tuturnya. Awang menjelaskan jika dirinya tidak mengetahui anggaran untuk pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan bandara tersebut. “Anggaran untuk lahan
belum tahu, bukan walikota, tetapi ada panitia khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan,” jelas Awang. Meskipun demikian, dirinya berharap masyarakat dapat menghibahkan tanahnya untuk pembangunan bandara di Kota Singkawang. Sedangkan untuk anggaran keseluruhan bandara, di bagi-bagi antara pemerintah pusat dengan pe-
merintah daerah. “Pembagiannya nanti kita bagian luar bandara, sedangkan pemerintah pusat dalam bandara. Sehingga kita belum tahu berapa anggaran yang nantinya akan dikeluarkan dengan menggunakan APBD Singkawang. Anggaran itu tergantung kita mau buat seberapa besar, makin besar maka besar pula anggarannya,” tambahnya. (dny)
Hasil Tes CPNS Umum dan K2 di Bawa ke Jakarta
Pawai 1 muharam yang di selenggarakan di kota singkawang.
Deny
BPSK Media Penyelesaian Sengketa Konsumen SINGKAWANG. Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM), bekerja sama dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang, menggelar sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, di Kantor Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang, kemarin. Perwakilan dari Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan RI, Michael dalam pemaparannya mengatakan, penanganan sengketa konsumen dapat dilakukan melalui peradilan atau luar peradilan. “Alternatif penanganan sengketa konsumen di luar pengadilan antara lain dengan cara konsolidasi, mediasi dan arbitrase,” kata Michael. BPSK adalah badan yang
memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Badan ini dibentuk sebagai alternatif bagi konsumen yang membutuhkan media penyelesaian sengketa secara cepat, mudah dan murah. “Cepat ditentukan dari 21 hari kerja yang wajib menghasilkan sebuah putusan. Mudah, terletak pada prosedur administratif dan proses pengambilan keputusan yang sangat sederhana dan murah, terletak pada biaya perkara terjangkau serta dapat memberikan keputusan win-win solution,” kata Budi Wijaya, salah satu narasumber dari BPSK Kota Singkawang. Sementara itu, Suryadi Hadran, narasumber lainnya mengungkapkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha. “Azas keseimbangan, artinya untuk memberikan kes-
eimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual. Apabila tidak terjadi keseimbangan maka akan muncullah suatu kasus,” kata Suryadi. Di tempat yang sama, Dina Nawasari, narasumber dari BPSK Perwakilan pelaku usaha mengatakan, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta pelaksanaan ketentuan dari Undang-Undang perlindungan konsumen seharusnya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. “Pengawasan mengenai perlindungan tidak akan efektif jika dilakukan hanya oleh pemerintah saja. Butuh partisipasi mulai dari konsumen, pelaku usaha hingga lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,” kata Dina. (dny)
SINGKAWANG. Ha- kelulusan ataupun prosedur sil tes pelaksanaan Calon lainnya, itu ditentukan oleh Pegawai Negp e m e r i nta h eri Sipil (CPNS) pusat melalui 2013 dari pekementerian lamar umum terkait. yang menggu“Kita bernakan sistem harap peserta Computer Asbisa mengerjasisted Test (CAT) kan dan paling kesemuanya di tidak formasi bawa ke Jakarta yang ada yakni oleh tim dari Pe30 orang bisa merintah pusat. te r p e n u h i ,” Juandi Kepala Baucapnya. dan Kepegawaian dan Diklat Sementara untuk lem(BKD) Kota Singkawang, bar jawaban CPNS bagi Juandi mengatakan karena honorer K2 dengan sistem sistem komputer, hasilnya LJK, setelah dikerjakan yang tersimpan dalam alat langsung dikirim ke Jakarta. khusus langsung dibawa ke “Kalau yang CPNS honorer, Jakarta. lembar jawabnya di segel “Hasilnya semuanya dengan Berita Acara kelangsung dibawa oleh Ba- mudian dikirim ke Jakarta,” dan Kepegawaian Negara jelasnya. (BKN) yang memang tuNamun ketika ditanya run ketika pelaksanaan tes kapan pastinya pengumukemarin,” kata Juandi, ke- man tes akan dilaksanakan, marin. Juandi belum bisa memMenurutnya BKD si- berikan keterangan ketika fatnya hanya sebagai pelak- dihubungi wartawan. (dny) sana, kemudian untuk hal lainnya, mengenai standar
Rabu • 6 November 2013
SINTANG
5 Penyelesaian Perbaikan Pasar Junjung Buih Dipertanyakan
Pelajar TK mengikuti lomba mewarnai dalam rangkaian peringatan 1 Muharam 1435 H di Surau Al – Furqon. (PontianakTimes)
Penyaluran E-KTP Terlambat SINTANG. Sejumlah warga mempertanyakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang sampai saat masih banyak yang belum mendapatkannya. Pasalnya sejak perekaman, ada masyarakat yang sudah hampir satu tahun belum mendapatkannya. Ani (26), satu di antara warga kelurahan Tanjung Puri mengaku kesal dengan keterlambatan proses e-KTP yang sudah hampir satu tahun lalu sejak perekamannya belum juga didapatkannya. “Iya nih, sudah hampir satu tahun kalau tak salah saya melakukan perekaman e-KTP di kantor kelurahan tapi sampai sekarang belum dapat juga,” ujarnya, Selasa (5/11). Hal yang senada juga diungkapkan oleh Hary (41), yang juga merupakan warga Kelurahan Tanjung Puri mengaku heran dengan lambatnya proses untuk mendapatkan e-KTP tersebut padahal sudah hampir satu tahun sejak perekaman. Ia juga mempertanyakan sistem dari pengambilan e-KTP
tersebut karena penerimaannya tidak serta meskipun saat melakukan perekaman dalam waktu yang sama. “Saya ini sudah bolak balik tanya ke RT maupun ke Kelurahan, sudah jadi apa belum e-KTP saya. Soalnya keluarga saya yang lain beberapa sudah mendapatkannya padahal waktu perekamannya kita sama-sama kok,” jelasnya. Ia meminta proses pengambilan e-KTP tersebut dapat diperjelas sehingga jika memang e-KTP akan diberlakukan pada tahun 2014 tidak akan mempersulit masyarakat. “Saya dengar e-KTP akan diberlakukan mulai awal tahun 2014, nah kalau belum jadi begini bagaimana? Nanti buntu-buntutnya masyarakat lagi yang dirugikan karena dipersulit atau bagaimanalah, padahal masyarakat sudah melakukan perekaman sesuai kewajiban,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Syarif M Tau-
fik mengaku masih ada 23.320 e-KTP yang belum diterima oleh masyarakat, dari jumlah perekaman sampai 30 Oktober sebanyak 206.834 jiwa atau sudah mencapai 76.11 persen dengan target regular yaitu 271.769. “Kita sudah menyurati Mendagri agar segera mungkin untuk menyalurkan e-KTP, karena memang masyarakat sudah banyak yang bertanya-tanya,” ujarnya. Ia juga mengatakan pihaknya terus mengupayakan perekaman karena sampai saat ini masih banyak masyarakat yang masih belum melakukan perekaman disebabkan beberapa kendala. “Ada tiga kecamatan yaitu Kayan Hulu, Ambalau, dan Ketungau Hilir yang sampai saat ini belum melakukan perekaman baik statis maupun mobile dikarenakan adanya peralatan yang rusak. Tapi kita sudah mengirim peralatan tersebut ke pusat untuk diperbaiki meskipun sampai saat ini alat itu dikembalikan,” tukasnya. (Uli)
Semua Jemaah Haji Sintang Sehat SINTANG. Kepala Seksi Urusan Haji Kementerian Agama, Kabupaten Sintang, Anuar Akhmad mengatakan sebanyak 103 jemaah haji asal Kabupaten Sintang, dipastikan dalam keadaan sehat. Pasalnya tidak satu pun jemaah haji Sintang yang mengalami sakit apalagi meninggal dunia. “Seluruh jemaah haji Kabupaten Sintang sehat. Jemaah haji akan tiba di Sintang pada Kamis, 7 November 2013 dari Mekah, sehari sebelumnya tiba di Embarkasi Batam dan pada hari itu langsung menuju Ke Pontianak,” kata Anuar Akhmad, Selasa (5/11). Anuar memastikan seluruh Jamaah haji Kabupaten Sintang
dalam keadan baik. Tidak ada kendala berarti yang dihadapi seluruh jamah haji asal Kabupaten Sintang. “Alhamdulilah sampai hari ini semua selamat. Mudahmudahan hingga tanggal tujuh November nanti semua Jamah sampai ke Sintang dan berkumpul kembali bersama keluarga,” harapnya. Anuar mengaku antusis masyarakat untuk menunaikan ibadah haji di Kabupaten Sintang sangat tinggi. Sehingga daftar tunggu jamah sudah sudah penuh hingga tahun 2022. “Ya memang kami akui antusias masyarakats angat tinggi. Ini karena faktor ekono-
mi masyarakat sudah semakin baik. Dengan tingginya antuasi masyarakat tersebut, membuat daftar tunggu jamaah haji hingga 2022,” ucapnya. Dirinya menjelaskan tingginya antusias masyarakat untuk menunaikan ibadah haji, tidak sebanding dengan kuota Haji untuk Kabupaten Sintang. Ia berharap kuota Haji Kabupaten Sintang dapat bertambah pada tahun-tahun mendatang. “Mudah-mudahan setelah pembangunan dan perbaikan tempat untuk ibadah haji oleh Pemerintah Arab Saudi ke depan kuota haji Indonesia khususnya Sintang akan bertambah,” harapnya. (eng)
SINTANG. Sejumlah pembeli mempertanyakan lamanya penyelesaian perbaikan pasar Junjung Buih Sintang. Pasalnya, kondisi pasar seperti ini dengan tangga yang sedikit kecil dan agak licin tentunya sangat membahayakan para penggunanya baik itu pembeli maupun penjual. “Kapan ya selesainya perbaikan pasar di bawah ini, seram juga kalau harus naik turun begini, tangganya licin,” ujar Iin, Ibu rumah tangga yang sehariharinya selalu berbelanja sayur mayur di Pasar Junjung Buih Sintang, Selasa (5/11). Ia berharap pengerjaan pasar tersebut dapat diselesaikan dengan segera agar kenyamanan dan keselamatan para pengguna pasar baik pembeli maupun penjual dapat terlaksana. “Saya tak tahu bagaimana prosesnya, tapi kalau bisa jangan lama-lamalah perbaikannya. Saya semenjak pasar ini direlokasi, jarang belanja, pernah kepleset sih, apalagi kalau ke pasar, anak saya suka ikut, repot bawanya, tangganya licin. Kalau di bawahkan kitanya juga tidak terlalu khawatir,” ungkapnya. Sementara itu, Dn salah seorang dagang yang berjualan di pasar Junjung Buih mengatakan tidak mengetahui dengan pasti mengenai pengerjaan perbaikan pasar tersebut, meskipun ia mengaku bahwa memang pengerjaannya dinilai sangat lambat. “Saya tidak tahu pasti kenapa, cuma memang beberapa waktu ini kalau dilihat seperti tidak ada aktivitas pengerjaannya. Seperti hari ini, tapi mungkin ini karena kebetulan 1 Muharam kali ya, atau karena teknisnya, tak paham juga saya,” ungkapnya. Ia tidak menyalahkan Pemerintah mengenai keterlambatan tersebut, karena mungkin ada ketentuannya. Hanya saja ia berharap, pengerjaan itu dapat dilakukan dengan baik agar dan tidak bertele-tele. “Karena memang semenjak pindah ke lantai atas, pembeli yang membeli dagangan saya sedikit berkurang dari biasanya,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kota Singkawang Sudirman mengungkapkan bahwa keterlambatan pengerjaan tersebut merupakan teknis pengerjaan agar hasil yang diberikan dapat maksimal. “Itu masalah teknis, begini loh, kalau mau bangun tanggakan harus di cor dulu. Nah kalau setelah di cor ditunggu dulu beberapa waktu baru bisa dilanjutkan pengerjaannya, biar hasilnya bagus,” bebernya. Ia mengatakan pengerjaan perbaikan pasar tersebut memang dilakukan secara bertahap. Pasalnya untuk melakukan perbaikan tersebut tidak bisa dilakukan serentak, karena memang kondisi pasar bukan kondisi yang kosong sehingga pengerjaannya harus dilakukan secara bergantian. “Nanti kalau sudah selesai pengerjaan yang di bawah, pedagang pindah ke bawah, baru kita perbaiki yang di lantai dua. Saat ini, untuk pasar lantai bawah, dindingnya sedang kita cat ulang lagi, terus untuk pemasangan porselen juga akan dilakukan. Pokoknya target kita, akhir Desember nanti sudah selesai,” paparnya. (Uli)
6
POLITICA
Rabu • 6 November 2013
Panwaslu Petakan Alat Peraga Kampanye SINGKAWANG. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Singkawang memetakan Alat Peraga Kampanye (APK) berbagai jenis di banyak titik dalam wilayah Kota Singkawang. Sebanyak 71 APK yang di duga pemasangannya tidak sesuai dengan PKPU No.15 tahun 2013 dan Keputusan Walikota Singkawang Nomor: 270/801/Pem-A. “Jumlah sebanyak ini belum termasuk pemasangan bendera parpol yang jumlahnya melanggar peraturan yang
ditetapkan di masing-masing zona atau melanggar etika dalam pemasangannya, semisal di atas pohon, tiang listrik, telepon dan lain-lain,” kata Ketua Panwaslu Kota Singkawang, Heri Purwanto SE, kepada Pontianak Times, Selasa (5/11). Menurut dia, rekomendasi ini merupakan tindak lanjut Surat Ketua KPU Kota Singkawang Nomor: 75/KPUSKW-019-435770/IX/2013 yang ditembuskan ke Panwaslu. Serta surat KPU tanggal 10 September 2013 ditujukan
kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang ada di Kota Singkawang. “Surat tersebut memuat perihal penertiban APK, dimaksud agar supaya pimpinan partai politik peserta Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2014 mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye,” ucapnya. Heri menjelaskan pimpinan partai harus menginstruksikan kepada para calon anggota legislatif (Caleg) untuk mematuhi aturan yang ada.
Pasalnya berdasarkan kondisi Panwaslu juga menyatakan keriil di lapangan, siapannya untuk Panwaslu Kota duduk satu meja Singkawang medengan KPU, Satnemukan cukup pol PP, Pemkot, banyak pemasanPolres maupun gan APK PemiliTim Kampanye han Umum Angmasing-masing gota DPR, DPD Parpol. Agar dan DPRD tahun proses penert2014 di wilayah iban nantinya Kota Singkawang benar-benar di Heri Purwanto yang dipasang dasari semangat tidak sesuai dengan pera- menaati peraturan yang berturan yang ada. laku oleh semua pihak,” jelas“Untuk itu atas temuan ini nya. (dny)
KPU Kalbar Tunggu Aksi Relawan Demokrasi PONTIANAK. Anggota KPU Provinsi Kalbar Misrawie mengatakan saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat masih menunggu kegiatan lanjutan bagi ratusan relawan demokrasi 14 Kabupaten dan Kota sejak September lalu. “Sesuai tahapan, untuk relawan demokrasi proses seleksi dan bimbingan teknis dilakukan pada periode Sep-
tember hingga Desember,” ungkapnya kepada wartawan, kemarin. Menurut dia, relawan demokrasi dibentuk untuk memberi pendidikan politik serta mensosialisasikan tahapan pemilu ke kelompok sasaran. Ia melanjutkan, ada lima kelompok sasaran yakni pemilih pemula, difabelitas, perempuan, masyarakat dan kaum
pinggiran. “Masing-masing kelompok ada lima relawan sehingga di tiap kabupaten dan kota ada 25 relawan demokrasi,” ujar mantan jurnalis itu. Para relawan tersebut, diakui Misrawie tidak membuat kegiatan melainkan masuk ke kelompok sasaran. Misalnya ada kegiatan di kelompok sasaran, maka relawan demokrasi akan bekerja sama tentang
14 Tahun Penjara, Itu Layak Untuk Fatanah PONTIANAK. Pengamat UU Tindak Pidana Pencucian politik Untan, Uang Jun to Pasal S y. U s m u l y a d i 55 ayat (1) ke-1 menilai hukuman KUHP Jun to Pasal 14 tahun dan 65 ayat (1) KUHP. denda Rp 1 Miliar Ahmad Fatanah terhadap Ahmad terbukti menerFatanah, sudah ima suap Rp 1,3 tepat dan layak Miliar dari Direkuntuk koruptor. tur Utama PT InDan diharapdoguna Utama, kan hukuman Maria Elizabeth Sy.Usmulyadi yang lebih berat Liman. lagi untuk para koruptor yang “Penerimaan suap ini tidak masih ditangani KPK. terlepas dari pejabat negara “Saya kira keputusan ha- yang bermain, yakni Mantan kim tersebut sangat tepat men- Anggota Komisi 1 DPR RI sekaghukum pelaku korupsi dengan ligus bekas Presiden PKS, LHI. hukuman yang seberat-berat- Tujuan dari pemberian suap nya. Ahmad Fatanah terbukti ini agar dapat memengaruhi melanggar pasal 12 huruf a UU kebijakan Menteri Pertanian Pemberantasan Korupsi Jun to Suswono dan Direktur Jendral pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP se- Peternakan dan Kesehatan Hebagaimana dalam dakwaan,” wan Kementerian Pertanian, ungkap Sy.Usmulyadi, Dekan Syukur Iwantoro, soal penamIII Fisip Untan, kepada PONTI- bahan impor daging sapi unANAK TIMES, Selasa (5/11). tuk PT Indoguna Utama,” ujar Menurutnya, selain me- Usmulyadi kembali. langgar Pasal 12 Ahmad FaDia menjelaskan, Ahmad tanah juga melanggar Pasal 3 Fatanah dikenakan perkara
pencucian uang karena, Fatanah dianggap terbukti membelanjakan hartanya yang tidak lazim dalam kurun waktu 2001-2013 yang mencapai angka miliaran rupiah. Padahal jika dibandingkan dengan penghasilannya tidak sepadan dengan pengeluaran. “Vonis ini memang lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut yaitu 17,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, tetapi mudah-mudahan bisa memberikan efek jera kepada pejabat negara yang ingin atau berniat melakukan tindakan yang melawan hukum,” imbuhnya lagi. Semoga ke depannya, para koruptor ini bisa diberikan hukum yang setimpal dengan perbuatannya. Pemberantasan korupsi tidak hanya dibebankan kepada KPK saja, tetapi harus melibatkan seluruh komponen bangsa dalam mengawasi setiap kegiatan dan keputusan yang dilakukan oleh pejabat negara. (ian)
pendidikan pemilu. “Relawan demokrasi dibentuk berdasarkan instruksi dari pusat ke daerah. Mereka akan efektif bekerja mulai Januari hingga April tahun depan,” ujarnya. Dijelaskannya, relawan demokrasi direkrut berdasar-
kan seleksi, di antaranya tidak terlibat partai politik, mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, berasal dari daerah setempat, pendidikan SMA serta aktif di organisasi masyarakat. “Diutamakan, yang berpengalaman di bidang pemilu,” pungkasnya. (dna)
Jurnalisme Warga
Tahun Baru Islam, Momentum Perbaikan Umat Tahun Baru Islam yang diperingati 5 Oktober 2013 kemarin, menyadarkan kita sebagai umat Islam harus lebih mempererat Ukwah Islamiyah dan meningkatkan kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Momentum tahun baru ini juga, harus memotivasi diri kita supaya bisa meningkatkan lagi amal ibadah serta kerukunan antar umat beragama. Tahun Baru ini juga dijadikan perbaikan akhlak generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam lubang dosa, serta membentengi iman mereka dengan akhlak yang terpuji. Arus zaman yang berubah disertai dengan perilaku manusianya yang berubah pula, menyebabkan prilaku manusia semakin beragam. Dosa sudah tersamarkan karena banyaknya paham yang masuk ke dalam kehidupan kita. Untuk itu perlu adanya
perubahan mendasar dengan meningkatkan, ibadah serta memperdalam ilmu keagamaan sehingga mampu membedakan mana yang halal dan haram. Momentum tahun baru ini juga memberikan kita harapan baru, agar suatu saat nanti generasi berikutnya bisa mencontoh apa yang telah kita lakukan dalam mengisi tahun baru Islam ini. Mari kita isi tahun baru Islam ini dengan selalu menyerah diri kepada ALLAH SWT, dan mengingat Nabi Muhammad SAW dengan bershalawat kepadanya, agar kita dan generasi penerus nanti bisa mempertahankan aqidah serta iman agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal atau budaya asing yang belum tentu baik dan sesuai dengan keyakinan kita. Penulis : Ahmad, anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Untan.
Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini, reportase dan hasil klarifikasi yang dilakukan warga. Dilengkapi data identitas sah. Redaksi berhak mengedit setiap naskah yang masuk agar memenuhi kaidah jurnalistik
Rabu • 6 November 2013
7
PRO KALBAR Otorisasi Jasa Keuangan
Edukasi dan Sosialisasi Produk Jasa Keuangan PONTIANAK. Otorisasi Jasa Keuangan melakukan kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Produk dan Jasa Keuangan Serta Perlindungan Konsumen yang akan berlangsung di 4 Daerah (Ambon, Pontianak, Kupang dan Jayapura). Pelaksanaan kegiatan pertama mulai 22 Oktober 2013 di Universitas Kristen Indonesia Maluku dan 23 Oktober 2013 di Ambon City Center, lalu kegiatan ke 2 dilaksanakan di Politeknik Negeri Pontianak, 7 November
2013) dan Matahari Mall Pontianak, 8 November 2013. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan OJK dan edukasi keuangan untuk konsumen. Otorisasi Jasa Keuangan adalah Lembaga negara yang independen yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor
jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan jasa pensiun serta asuransi. Otorisasi Jasa Keuangan ini juga sekaligus mengenalkan dan memberikan edukasi tentang seluruh kegiatan dalam sektor yang diawasi Jasa Keuangan. Tujuan dan sasaran kegiatan ini mengacu kepada Mahasiswa dan masyarakat umum di sekitar Pontianak dan di luar Kota Pontianak. Adapun tujuan diselenggarkannya kegiatan ini adalah
pencapaian edukasi dan sosialisasi tentang kebijakan dan pengawasan jasa keuangan serta agar masyarakat Kota Pontianak baik keluarga, remaja dan anak sekolah khususnya dari Kota Pontianak mengetahui tentang sektor Perbankan, Pasar Modal, Asuransi, Jasa Pensiun dan Lembaga Reksadana. Harapan Otorisasi Jasa Keuangan, dengan menfasilitasi kegiatan Sosialisasi ini akan dapat mewujudkan perubahan pola
pikir masyarakat Kota pontianak untuk lebih selektif memilih Jasa Keuangan yang telah diawasi dan masuk kedalam keanggotaan OJK. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber, seperti Ir. Dolfie Ofp (Anggota DPR-RI Komisi XI), Anto Prabowo (Direktur Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen OJK), Eko Ariantoro (Kepala Bagian Informasi OJK), Suwandi Wiratno (Pakar Pembiayaan) Bpk. Taufan Febiola (Pakar Pasar Modal). (*)
33 Persen Kelahiran di Kalbar Luar Nikah PONTIANAK. Peneliti dari Universitas Surabaya, Doktor Setiasih mengatakan tingginya kelahiran di kalangan remaja Kalbar seakan menjadi trend, di mana kehamilan di luar nikah menjadi hal biasa. Fakta tersebut merupakan hasil penelitian bahwa remaja usia 15-19 tahun menyumbang 33 persen kelahiran sebelum menikah. “Pentingnya pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi remaja sejak awal otomatis sangat diperlukan guna menghindari berbagai hal
yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi yang tidak sehat dan bertanggung jawab,” ungkapnya kepada wartawan, kemarin. Sementara itu Deputi KS/BK BKKBN Pusat, Doktor Sudibyo Alimorso, MA membantah kekhawatiran para orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat, di mana jika anak-anak lebih tahu tentang kesehatan reproduksi dianggap akan mendorong untuk melakukan hubungan seksual dan perbuatan-perbuatan
yang lainnya. “Kekhawatiran tersebut terjadi jika pemahaman remaja hanya sedikit-sedikit, tetapi jika tahu secara benar dan lebih baik dapat dipastikan akan menghindari untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan hingga terjadinya hamil di luar nikah yang seakan menjadi trend di Kalbar belakangan ini,” tegasnya. Untuk itu sangat tepat jika BKKBN secara gencar memasyarakatkan program Generasi berencana (Genre) terutama tentang hal-hal yang
Pelajar Pertanyakan Narkoba dan Seks Bebas SINTANG. Sejumlah pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Sintang terlihat antusias mempertanyakan kepada wakil Bupati Sintang, Ignasius Juan terkait persoalan narkoba dan seks bebas yang kini marak di kalangan pelajar Sintang. Agustinus, Siswa SMA Panca Setya Sintang, mengungkapkan satu di antara persoalan yang dihadapi remaja saat ini adalah penggunaan narkoba yang awalnya merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk kesehatan disalahgunakan. “Narkoba inikan sebenarnya di larang, tapi lantas kenapa saat ini narkoba mudah didapat dan sepertinya dijual bebas. Padahal ini sangat membahayakan bagi remaja kita,” ujarnya dalam Seminar sehari yang digelar Wanita Khatolik RI DPC Kristus raja Katedral Sintang, Selasa (5/11) di Balai Kenyalang Sintang. Sementara Melani, yang merupakan mahasiswa Akper Sintang juga mengomentari permasalahan seks bebas di kalangan masyarakat seolah dibebaskan. Pasalnya saat ini banyak
sekali klub-klub malam yang tak tersentuh penertiban. “Bagaimana menanggulangi seks bebas di kalangan masyarakat, jika pemerintah tak pernah melakukan razia. Padahal jelas bahwa seks bebas itu dilarang,” tanyanya. Wakil Bupati Sintang, Ignasius Juan mengungkapkan kondisi remaja di Kabupaten Sintang cukup memprihatinkan, sebab tingkat kenakalan remaja di Sintang semakin hari semakin tinggi. “Itu ditandai dengan fakta di mana sekarang banyak anak- anak remaja kita yang diamankan oleh aparat, baik kasus narkoba maupun tindakan lainnya,” ujarnya. Ia mengatakan pemerintah bersama aparat kepolisian sudah berupaya melakukan pembinaan, namun sampai saat ini belum maksimal karena dinilai terlalu instant. Sehingga baru ditertibkan hari ini dua hari kemudian hal yang sama terulang. Untuk itu, pihaknya mencarikan langkah-langkah konkrit, bagaimana mulai memberikan kesadaran remaja saat ini. “Banyak remaja yang be-
lum sadar apa arti perbuatan mereka. Banyak mereka yang beranggapan kalau tak konsumsi narkoba tak gaul, tak melakukan seks bebas tak gaul, hal seperti ini yang harus kita rubah,” katanya. Pemerintah juga sudah mewacanakan akan melakukan jam khusus di mana mereka boleh ditindak oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi hal ini akan diatur sedemikian rupa dalam peraturan daerah, dan memerlukan pendapat semua elemen masyarakat. “Dengan harapan bila ini disepakati dan menjadi perda, dapat menjadi payung hukum bagi aparat untuk melakukan tindakan,” katanya. Ia mengungkapkan, masalah remaja di Sintang menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi semua pihak, terutama membangun lingkungan yang sehat, baik keluarga maupun masyarakat. “Kita lebih sibuk dengan pembangunan fisik dan terkadang kita lupa membangun manusia. Sementara yang menyangkut substansi bagaimana manusia kita kedepan terabaikan,” jelasnya. (uli)
berkaitan dengan kesehatan reproduksi yang benar-benar sehat dan bertanggung jawab kepada para remaja agar mereka lebih paham. Hal ini diharapkan akan mampu meminimalisir kasus-kasus kelahiran di kalangan remaja. Sementara itu untuk mengetahui lebih banyak tentang kesehatan reproduksi remaja selama ini, BKKBN di seluruh Indonesia, termasuk
di Kalimantan Barat juga telah membentuk dan memaksimalkan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) di sekolah-sekolah. “Kajian lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut harus segera dilakukan jika ingin meningkatkan kualitas penduduk di Kalimantan Bara yang banyak tantangan, karena berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia,” pungkasnya. (dna)
Jamaludin Pemuda Pelopor Pencipta T-PART PONTIANAK. Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak mengharumkan nama Kalbar di tingkat nasional dengan meraih juara pertama dalam program pemuda pelopor nasional 2013. Prestasi tersebut diraih melalui pemanfaatan teknologi tepat guna bidang teknik lingkungan. Jamaludin, mahasiswa program studi teknik lingkungan Untan Pontianak merencanakan akan melepas hasil karyanya berupa pemanfaatan teknologi tepat guna bergerak di bidang sanitasi antara lain pengolahan air bersih, limbah dan pemantauan air secara massal ke masyarakat. “Saat ini saya sedang mempersiapkan untuk membisniskan, karena pemuda pelopor di nilai bagaimana kepeloporannya itu bisa dijadikan wirausaha,” ungkapnya kepada wartawan, beberapa wak-
tu lalu. Jamaludin mulai menekuni bidang teknik lingkungan sejak tahun 2010 mencoba bereksplor pada teknologi pengolahan air bersih bertajuk T-PART (Teknologi Pengolahan Air Rumah Tangga) Tipe 1 ini telah diaplikasikan sebanyak 17 unit di Kabupaten Kubu Raya (2011 dan 2013), 3 unit di Kabupaten Kayong Utara (2011) dan 1 Unit di Kota Pontianak (2013). “Jadi saya buat alatalat tersebut berdasarkan karakteristik, menggunakan bahan baku berasal dari Kalbar, sehingga nantinya bisa di jual dengan mudah,” harapnya. Sementara itu, T-PART TIPE II yang merupakan teknologi pengolahan air sederhana tanpa menggunakan tenaga listrik, telah diaplikasikan sebanyak 15 unit di 4 Desa di Kabupaten Kapuas Hulu pada awal tahun 2012. (dna)
8
MELAWI
Rabu • 6 November 2013
PKR Wajib Didukung dan Diperjuangkan Kita tetap mendukung adanya wacana pembentukan provinsi baru di Kalimantan Barat (Kalbar) yakni Provinsi Kapuas Raya (PKR), sepanjang tujuannya untuk mempercepat pembangunan di daerah bersangkutan. Firman Muntaco Bupati Melawi
MELAWI. Kabar gembira bagi masyarakat bagian timur Kalbar, karena pembentukan provinsi baru pecahan dari Kalbar tersebut masuk dalam RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) yang merupakan hak inisi-
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, untuk mencerdaskan rakyat maka akan didukung. “Namun jika pemekaran itu dalam rangka bagi-bagi kekuasaan dan proyek pembangunan, saya tidak mendukung,” ujar Bupati. Firman Muntaco Firman menuturkan dirinya akan berjuang sesuai atif DPR RI. Kabupaten Melawi yang rencananya dengan peran dan fungsinya menjadi salah satu bagian timur di Kabupaten Melawi terkait yang masuk menjadi wilayah dengan mempercepat pemPKR, warga Melawi tetap men- bangunan di daerah yang bisa dinikmati masyarakat. Pasaldukung terwujudnya PKR. “Kita tetap mendukung nya kalau syarat teknis dan adanya wacana pemben- yuridis dari Kabupaten Metukan provinsi baru di Ka- lawi sudah terpenuhi, dirinya limantan Barat (Kalbar) yakni optimistis pemekaran terseProvinsi Kapuas Raya (PKR), but akan disetujui. “Asalkan kesejahteraan sepanjang tujuannya untuk mempercepat pembangunan itu menetes ke rakyat dan di daerah bersangkutan,” kata rakyat sejahtera didukung Bupati Kabupaten Melawi, H. dengan sarana, serta mencerFirman Muntaco, SH, MH, Se- daskan masyarakatnya, maka wajib kita dukung dan perlasa (5/11). Dirinya menuturkan, juangkan,” paparnya. Dirinya menegaskan sepanjang dalam rangka
tidak ada alasan untuk tidak dilakukan pemekaran. Karena pemekaran tersebut adalah satu cara untuk mempercepat suatu pelayanan kepada masyarakat, serta salah satu instrumen juga untuk mempercepat tingkat kesejahteraan dan pembangunan di daerah-daerah. “Karena hingga sekarang belum ada instrumen yang lain untuk itu. Saya akan ikut berusaha memperjuangkan pembentukan PKR tersebut. Kalau bisa secepatnya, dan mudah-mudahan sidang akan datang sudah bisa disahkan, asalkan syarat-syarat formil, dan yuridisnya memenuhi semua,” tuturnya. Firman mengungkapkan pihaknya sudah berkomitmen beberapa tahun lalu untuk pembentukan PKR. Tentunya secara politik akan didukung pemekaran ini. “Tidak ada masalah dengan ini. Dari berbagai syarat
dukungan baik dari jajaran Pemkab, maupun DPRD sudah terpenuhi dari Melawi,” cetusnya. Bupati juga mengatakan bahwa pihaknya sudah siap menggolontorkan dana bantuan awal untuk pengelolaan PKR nantinya asalkan ada wadah atau lembaga yang berbadan hukum jelas melalui surat keputusan. PKR sendiri kata Firman memang muncul dalam 65 DOB yang diusulkan oleh DPR RI. Namun, hal ini belum bisa memastikan PKR masuk dalam rencana pemekaran oleh pusat. “Yang pasti kita siap untuk selalu mendukung pembentukan PKR yang dikomandoi Bupati Sintang Milton Crosby dan kawan-kawan. Bukan hanya itu, apabila nantinya sudah disahkan terbentuk PKR, maka saya mendukung Milton Crosby menjadi Gubernur PKR,” tandasnya. (mbn)
Tanpa Jembatan, Pelajar Sekolah Menggunakan Sampan MELAWI. Jembatan Melawi II yang menghubungkan antara Kecamatan Nanga Pinoh dan Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat khususnya bagi para pelajar yang bersekolah ke SMP yang ada di Desa Tekelak maupun bagi pelajar yang bersekolah di Nanga Pinoh. Menurut salah seorang tokoh pemuda Pinoh Utara, Tambi mengatakan hingga kini sarana penyeberangan sungai
Melawi hanya menggunakan sampan penyeberangan, dimana untuk masyarakat umum, biaya sekali menyeberang Rp 3000, sedangkan untuk pelajar Rp 2000 sekali naik sampan. “Sedangkan untuk menyeberang ke Melawi Hilir, untuk pelajar sebesar Rp 3000, sementara untuk penumpang umum Rp 5000 hingga Rp 10.000,” ungkapnya kemarin. Dirinya menjelaskan bagi para pelajar dari Nanga Pinoh yang sekolah di SMP Desa Tekelak, setiap harinya mereka
pulang pergi menggunakan sampan penyeberangan tersebut, demikian juga halnya bagi para pelajar SMA dari Pinoh Utara yang sekolah di Nanga Pinoh juga sama-sama pulang pergi menggunakan sampan. “Kalau sekali naik sampan bayar Rp 2000, jadi biaya yang harus disediakan untuk biaya pulang pergi sebesar Rp 4000 per hari. Ini belum termasuk uang jajan mereka,” sesalnya. Selain masalah biaya, lanjut Tambi, dia juga merasa khawatir dengan keselamatan
anak-anak yang setiap harinya pulang pergi naik sampan tersebut. Apalagi di saat sedang terjadi musim banjir, akibat meluapnya air sungai Melawi. “Kami berharap kepada pemerintah supaya secepatnya menyelesaikan pembangunan Jembatan Melawi II. Supaya para pelajar yang setiap harinya naik sampan bisa langsung menggunakan kendaraannya ke sekolah melintasi Jembatan Melawi II tersebut,” harapnya. Dirinya menambahkan jika jembatan tersebut jadi, warga
dari Kecamatan Pinoh Utara khususnya warga Tekelak tidak lagi menitipkan kendaraannya di tempat penitipan, karena kendaraannya bisa langsung dibawa pulang ke rumah mereka masing-masing. “Selama ini bagi warga yang beraktivitas di Nanga Pinoh, jika memiliki kendaraan tidak bisa dibawa pulang, namun dititipkan di tempat penitipan atau di tempat keluarga, karena untuk pulang menggunakan sampan penyeberangan penumpang,” tukasnya. (mbn)
Soal Tes CPNS 2013 Dibakar MELAWI. Ribuan lembar berkas soal tes tertulis calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2013 dimusnahkan, Minggu (3/11) sore sekitar pukul 17.00 WIB di halaman Polsek Nanga Pinoh. Pemusnahan soal-soal tes dokumen negara tersebut dengan cara dibakar. Pemusnahan dokumen soal test tersebut dilakukan lang-
sung oleh Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono yang disaksikan pihak-pihak terkait. “Soal ini dibakar agar tidak dimanfaatkan oknumoknum yang tidak bertanggung jawab. Tes CPNS sudah dilaksanakan dengan lancar. Pembakaran berkas soal sekaligus menutup pelaksanaan seleksi ini,” ujar Sekretaris
BKD Melawi, Paulus, kepada wartawan diruang kerjanya (4/11) kemarin. Paulus menjelaskan pelaksanaan tes pada Minggu (3/11), untuk peserta tes CPNS jalur umum, dari 1.047 pelamar jumlah yang ikut tes hanya 965 orang dan jumlah yang tidak ikut tes 82 orang. Sedangkan untuk yang
seleksi K2, jumlah peserta yang ikut tes TKD ada 525 orang, yang hadir mengikuti tes TKD hanya 498 orang, dan yang tidak hadir 27 orang. Sedangkan peserta K2 yang ikut tes TKB 498, yang hadir hanya 493 orang. Jadi peserta yang tidak ikut tes TKB ada 5 orang. “Untuk pengumuman
hasil tes, sesuai dengan surat edaran dari Kemenpan No. SE/10/M.PAN-RB/08/2013t, khusus untuk pengumuman hasil tes jalur umum akan diumumkan pada minggu ke empat November sampai tanggal 1 Desember 2013. Sedangkan untuk K II, akan diumumkan pada minggu pertama Desember 2013,” ungkapnya. (mbn)
9
SAMBAS
Rabu • 6 November 2013
Hari Pahlawan, Warga Wajib Pasang Bendera mengibarkan bendera merah putih setengah tiang dan mengheningkan cipta selama 60 detik. “Pemkab Sambas sudah menerima Surat Kawat Menteri Dalam Negeri nomor 003.1/7675/SJ, tertanggal 21 Oktober 2012, Kemendagri telah memberi pedoman Jamiat A Kadol pelaksanaan peringatan hari SAMBAS. Memperingati pahlawan tahun ini,” ungkap hari pahlawan 10 November Sekda Kabupaten Sambas, Drs 2013. Pemerintah Kabupaten H Jamiat Akadol Msi MH, keSambas imbau masyarakat pada PONTIANAK TIMES, Senin
(04/11). Selain menggelar upacara peringatan di halaman Kantor Bupati pada 10 November mendatang, juga digelar apel kehormatan dan renungan suci yang dipusatkan di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Sambas, 9 November 2013 pukul 24.00 WIB. “Semua instansi pemerintahan dan non pemerintah, lembaga pendidikan, kesatuan TNI Polri, berbagai lapisan masyarakat dan generasi muda
diharapkan mengikuti kegiatan upacara hari pahlawan ini, seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Sambas diimbau melaksanakan upacara bendera di ibukota kecamatan masingmasing juga dengan melibatkan unsur stake holder yang sama dengan di Kabupaten,” pintanya. Dijelaskan Jamiat, setelah upacara peringatan hari pahlawan digelar ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Sambas. Selain itu, dige-
lar juga heningan cipta secara serentak selama enam puluh detik yang dimulai pada pukul 08.15 WIB bersamaan dengan berlangsungnya upacara bendera dan ziarah Nasional. “Seluruh instansi pemerintahan dan non pemerintahan kita imbau juga memasang spanduk bertemakan “Pahlawanku Idolaku” serta melakukan penataan kebersihan lingkungan pada unit kerja masing-masing,” tegasnya. (gin)
Pantai Puteri Serayi Harus Dikelola Optimal SAMBAS. Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Sambas seperti Pantai Puteri Serayi Kecamatan Jawai Selatan memiliki panorama unik dengan hamparan pasir, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Namun, kurangnya fasilitas infrastruktur jalan menjadikan aset wisata ini belum bisa diandalkan untuk memasok pendapatan daerah. Tempat wisata ini hanya ramai dikunjungi masyarakat ketika musim perayaan, seperti hari raya Idulfitri, Iduladha serta hari besar Islam lainnya. Pengunjung memanfaatkan waktu libur untuk berwisata di pantai Puteri Serayi. Rita pengunjung dari Tebas mengatakan sengaja datang untuk berwisata ke pantai tersebut, menurutnya pantai dengan hamparan pasir yang memanjang serta kebun kelapa di bibir pantai menjadi daya tarik tersendiri. “Setiap 1 Muharam selalu berkunjung ke sini mumpung hari libur, anak-anak libur tidak masuk sekolah jadinya dimanfaatkan. Suasananya nyaman dan aman, tidak terlalu ramai serta indah dengan pemandangan laut lepas. Selain itu masuk
ke lokasi wisata tidak bayar dan dapat diakses dengan kendaraan roda dua,” ungkap Rita kepada Pontianak Times, Selasa (05/11). Hanya saja dirinya menyayangkan infrastruktur menuju lokasi wisata tersebut masih belum memadai, salah satunya jalan. Untuk menuju lokasi masih berupa batu dicampur pasir. Sehingga menyulitkan pengunjung. “Sekarang sudah agak lebih baik dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin jalannya masih berupa batu-batu besar yang bergelimpangan di jalan, kalau sekarang sudah dilapisi dengan pasir,” ujarnya. Dirinya menyayangkan potensi wisata yang dapat dikembangkan tersebut sepertinya kurang diperhatikan, ia juga menyampaikan salah satu yang perlu mendapat perhatian dari pengelola adalah fasilitas MCK. “Bangunan WC umum memang ada, namun tidak berfungsi dengan baik. Padahal WC di tempat wisata harus ada. Ketika selesai mandi di pantai mau membersihkan badan tempat mandi air tawar tidak tersedia, ya mau tidak mau harus mandi di rumah,”
Gindra / Pontianak Times
Pantai Puteri Serayi salah potensi wisata di Kabupaten Sambas.
katanya. Pengunjung asal Kecamatan Jawai, Aisyah juga menyampaikan kalau pantai Puteri Serayi merupakan tempat wisata yang menarik, menurutnya warga lokal setiap hari Minggu selalu meramaikan pantai tersebut. “Tempatnya memang menarik, kita dapat menyaksikan matahari terbenam pada sore hari. Kalau hari Minggu ramai
anak-anak muda yang mendatangi pantai ini untuk menyaksikan matahari terbenam, harihari besar Islam seperti Idulfitri dan Iduladha serta 1 Muharam, pengunjung selalu ramai mendatangi pantai ini,” terangnya. Aisyah juga menyayangkan fasilitas yang kurang memadai di pantai Puteri Serayi menjadi kendala bagi pengunjung, kondisi jalan becek ketika
musim hujan. Ia berharap agar infrastruktur dapat dibenahi. “Dengan terpenuhinya sarana seperti jalan dapat meningkatkan kunjungan masyarakat dari Kabupaten sambas ataupun luar Kabupaten Sambas. Mudah-mudahan pemerintah dapat membenahi fasilitas jalan menuju pantai Puteri Serayi,” harapnya. (gin)
LAKI Heran Bea Cukai Tolak Pelimpahan
Akhyani
SAMBAS. Penolakan Bea Cukai Sintete atas pelimpahan kasus penangkapan lelong yang ditangkap
Intel Kodim 1202 dan Korem 121 ABW dari Polres Sambas dipertanyakan. Menurut LAKI Kabupaten Sambas penolakan tersebut harus dijelaskan kepada masyarakat. “Kami (LAKI) Kabupaten Sambas akan mengawal kasus lelong ini sampai selesai, dan kini penanganannya ada di Polres Sambas. Informasi yang kami terima, pihak Bea Cukai Sintete tidak mau menerima pelimpahan kasus ini,” ungkap Akhyani, kepada
PONTIANAK TIMES, Selasa (5/10). Menurut Akhyani, penolakan Bea Cukai Sintete merupakan suatu hal yang aneh dan harus dijelaskan kepada masyarakat. Untuk itu, pihaknya akan mengirimkan surat kepada Bea Cukai setempat terkait penolakan tersebut. “Atas penolakan tersebut, kami akan mengirim surat kepada Bea Cukai di pusat untuk menanyakan dasar penolakan,” katanya.
Menurut Akhyani beberapa hari yang lalu pihaknya dalam mengawal kasus penangkapan lelong tersebut, sudah mempertanyakan kepada Polres Sambas terkait penanganan hukum di Sambas. “Kita juga mempertanyakan sejauh mana prosesnya, LAKI juga menegaskan agar pemilik lelong ditahan karena melanggar undangundang kepabeanan dan perpajakan,” katanya. (gin)
Rabu • 6 November 2013
setan ikut
sambungan
serta siswa SMP/MTs, SMA/MA. Karnaval yang dipusatkan di depan Kantor Walikota Jalan Rahadi Usman ini mengangkat tema ‘mempererat ukkuwwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama’. “Yang unik dari kegiatan ini ada peserta pawai yang memakai kostum setan, koruptor dan busana unik seperti baju dari plastik, koran dan kardus,” terang Marlina, Panitia Pawai Ta’aruf dari Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kota Pontianak kepada PONTIANAK TIMES, Selasa (5/11). Penggunaan kostum itu sebagai simbol untuk menjauhi perilaku seperti setan. Juga sebagai kritik untuk menjauhi sikap seperti koruptor yang merugikan banyak orang. Keruan saja karnaval ini menyedot perhatian masyarakat, terutama di sepanjang rute Jalan Rahadi Usman, Pak Kasih, Hasanudin, Merdeka, Urip sumoharjo, dan Sudirman. Antusias masyarakat sangat tinggi mengikuti kegiatan tersebut, peserta tahun ini sangat ramai dibanding tahun sebelumnya. “Anak saya diwajibkan ikut pawai dari sekolah. Senang juga melihat ada kegiatan seperti ini dan bisa bertemua kawan-kawan,” ungkap Ida Rosdianti, warga Jalan Pak Kasih ketika mengantar putrinya ikut pawai dari SDN Mujahidin. Walikota Pontianak, Sutarmidji melepas kegiatan karnaval. Dalam sambutannya, Sutarmidji mengajak umat Islam untuk mengevaluasi dan introspeksi. “Berdoa semoga Allah menemukan kita kembali di tahun baru Islam yang akan datang. Tambah amal ibadah dan
hindari hal-hal yang negatif,” ujarnya. Menurut dia, sebagai umat yang hidup di wilayah multi etnis, hendaknya memahami tata cara kehidupan bersama dengan etnis dan agama lainnya. Dalam Islam semuanya sudah diatur, di Alquran juga ada. Kemudian ada juga Konstitusi Madinah yang merupakan konstitusi pertama yang ada di dunia dan mengatur kehidupan beragama dan antar etnis. “Keharmonisan kehidupan beragama dan antar etnis di Kota Pontianak perlu terus dijaga supaya Pontianak bisa menjadi tempat yang aman, tentram dan nyaman sebagai tempat bermukim,” jelasnya. Sutarmidji menilai, kehidupan beragama dan antar etnis di Kota Pontianak secara umum sudah cukup baik dan hal itu dibuktikan pada Pilkada yang baru saja digelar. “Buktinya Pilkada kemarin, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjalan lancar dan aman. Tidak ada gejolak apapun,” tukasnya. Sementara itu, Aswani Samhudi, Ketua Panitia Pawai Akbar Tahun Baru Islam 1435 Hijriyah menyatakan, tujuan digelarnya pawai ini untuk meningkatkan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah sesama umat muslim serta menyebarkan syiar-syiar Islam di kalangan umat. “Melalui momentum perayaan Hari Besar Islam seperti kegiatan pawai akbar ini, diharapkan dapat lebih membudayakan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pengamalan terhadap ajaran-ajaran agama Islam untuk meningkatkan kualitas umat dalam menjalankan
Sajian Ketupat Di Singkawang, sebanyak 2800 ketupat di santap secara berjemaah, usai acara syukuran dan doa bersama di halaman Rumah Melayu Kota Singkawang. Acara syukuran sekaligus doa bersama yang digelar itu, selain dalam rangka memperingati 1 Muharram 1435 H yang jatuh pada 5 November 2013, juga bertujuan agar apa yang kita capai di tahun 1434 H kemarin, diberkahi oleh Allah, dan dijauhkan dari segala bala bencana. Ketua PFKPM Kota Singkawang, H. Elmin mengatakan acara yang digelar itu adalah sesuai dengan rapat yang sudah dilakukan PFKPM pada seminggu yang lalu. “Alhamdulillah, hasil keputusan rapat untuk menghadirkan 1435 ketupat yang ada di depan bapak/ibu ini disambut positif,” kata Elmin, Selasa (5/11). Dirinya menuturkan wacana menghadirkan ketupat disertai dengan sajian-sajian lainnya itu disanggupi kawankawan, sehingga tersedialah sesuai dengan yang pihaknya harapkan. Bahkan ketupat yang
yang harus memberikan pelayanansamakepadamasyarakat,” kata Iwardi Imin, Tokoh Pemuda Kecamatan Semparuk kepada Pontianak Times, Senin (4/11). Yang menjadi pertanyaan, kata Iwardi, ketika digelar tablig akbar itu, ustaz ingin memberikan ceramah kepada siapa. Kepada wakil Bupati atau kepada jemaah yang berjumlah ratusan orang tersebut. “Kenapa harus mempersingkat ceramah ketika wakil bupati meninggalkan masjid untuk menghadiri undangan di tempat lain,” ungkap Iwardi. Diberitakan sebelumnya, masyarakat yang menghadiri tablig akbar itu kecewa lantaran Yahya Waloni menyampaikan ceramahnya hanya 15 menit saja. Setelah berdoa dan mengucapkan salam, Yahya keluar meninggalkan jemaah yang berjumlah ratusan
orang dari berbagai kecamatan. Padahal jemaah sudah sejak pagi mendatangi masjid untuk mendengarkan ceramah itu. Sekitar pukul 07.00, sebelum ceramah, Yahya tiba di Masjid Al Manar. Kemudian Pabali Musa datang pukul 08.00 untuk peletakan batu pertama pembangunan masjid. Setelah sambutan, Pabali langsung pergi meninggalkan jemaah dan Yahya. “ Wakil bupati pergi meninggalkan tempat digelarnya tablig akbar karena ada undangan lain. Sebaiknya kita saling berbaik sangka dan jangan berburuk sangka, mungkin ada alasan sehingga wakil bupati harus meninggalkan tempat tersebut,” kata Iwardi. Menurutnya, permasalahan ini harus disikapi dengan bijaksana. Jangan hanya mendengar dari sebelah pihak. “Ustaz itu kan
harus memberikan contoh yang baik dan harus menjadi teladan kepada umat. Saya bukan berarti membela wakil bupati, akan tetapi sebagai seorang Muslim, saya merasa heran dengan kejadian ini,” kata Iwardi. Iwardi mengajak untuk mengambil contoh dari keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Berbagai tantangan yang dihadapi, bahkan hingga diancam nyawanya. “Kesabaran setiap Muslim mutlak dimiliki agar tidak mudah terpengaruh hal-hal yang dapat merugikan. Karena itu semua kejadian tersebut harus disikapi dengan baik, jangan sampai kita terpengaruh dengan semua itu. Kita juga tidak ingin ada pihak yang lain memanfaatkan kejadian ini,” ujar Iwardi.(gin)
Ustaz tersinggung
kehidupan sehari-hari,” ungkapnya. Adapun pemenang kategori pawai mobil hias yakni juara pertama diraih Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, juara kedua Arrafiul A’la dan Kecamatan Pontianak Barat juara ketiga. Sedangkan pawai jalan kaki juara pertama di raih Pondok Pesantren Mathlaul Anwar, kedua diraih MAN 1 Pontianak dan juara ketiga diraih Lembaga Pendidikan Islam Al Ikhsan. Selain itu, panitia juga menyediakan berbagai hadiah doorprize bagi peserta yang beruntung.
... dari halaman 1
ada di sini lebih dari jumlah itu, menjadi 2800 ketupat beserta sajian-sajian seperti serundeng dan apam, yang nantinya akan kita santap secara berjemaah. “Budaya makan ketupat merupakan makanan tradisional masyarakat khususnya “Puak Melayu” yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dan merupakan makanan khas Nasional yang disajikan tidak hanya waktu lebaran saja, tetapi juga pada moment lain seperti tepung tawar selamatan, membangun rumah, dan lain-lain. “Budaya makan ketupat ini harus kita hidupkan kembali,” ajaknya. Menurutnya kegiatan tersebut dapat meningkatkan tali silaturrahim dan ukhuwah kita agar semakin erat. Dirinya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Singkawang, yang turut membantu sehingga acara syukuran dan doa bersama itu dapat dilaksanakan.
11 ... dari halaman 1
surah pendek. Ketua pengurus Surau Al Furqon, Ahmad Syah mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiah dan kaderasi nilai-nilai ke Islaman kepada generasi muda. Oleh karenanya menanamkan nilai keimanan sejak dini, di rasa perlu di tengah kemajuan teknologi saat ini. “Kami berharap dengan pelaksanaan lomba ini, generasi muda dan sejak dini dapat memfilter kemajuan teknologi saat ini, agar menjadi positif dan berdaya guna. Kami melihat kemajuan teknologi saat ini, jika salah arah pemanfaatannya dapat saja lebih cenderung ke arah negatif,” ucapnya, Selasa (5/11). Selain itu, kegiatan menyambut tahun baru Islam ini baru diadakan lagi, seiring dengan perombakan pengurus Surau Al Furqon yang baru. Perbaikan pemahaman Islam ke generasi muda, dengan menanamkan kecintaan terhadap Islam dengan nilai-nilai keimanan. Lomba Mengaji “Berbagai lomba kami lakDi Sintang, Surau Al – sanakan pada Minggu, 3 NoFurqon di Jalan M. Saad Gang vember. Senin ba’da asyar kami Kelinci satu menggelar berba- melakukan doa akhir tahun dan gai lomba mengisi kegiatan 1 ba’da magrib kami melakukan Muharram. Lomba-lomba itu, doa awal tahun. Sedangkan antara lain mewarnai ayat-ayat puncak acara dilaksanakan pada Alquran, mengumandangkan ba’da Isya,” papar Ahmad Syah. azan, serta hafalan Alquran (ian/lin/dny/eng)
polres sintang
Septiansyah, Kapolres Sintang kepada Pontianak Times, kemarin (5/11). IPD Sri Aman sudah menampung apa disampaikan termasuk data. “Ya mudah-mudahan mereka ada tindak lanjut dan segera memberitahukan kita kebenaran mobil tersebut, apa memang berasal dari sana atau tidak,” ujarnya. Terkait gejolak masyarakat dengan penertiban mobil itu, Veris meminta masyarakat memahami bahwa administrasi masuknya kendaraan tersebut memang tidak dibenarkan. “Jangan bawa-bawa ke ranah politik atau ranah sosial lainnya. Negara kita ini negara hukum dan negara yang memiliki aturan hukum,” ucapnya. Tentang solusi apa yang akan diberikan dengan penertiban mobil tersebut, Veris mengatakan pihaknya akan berusaha memberikan solusi terbaik. Polres Sintang melalui polsek akan memanggil pemilik kendaraan dan duduk bersama dalam mencari penyelesaian yang baik terkait masalah penertiban tersebut. “Kita tahu kondisi jalan disana seperti apa, untuk itu kita meminta pemilik kendaraan untuk datang
... dari halaman 1
duduk bersama dengan kita. Jika pemilik mobil tersebut bisa mempertanggungjawabkan secara aturan tentunya akan ada kebijakan dan bisa menjadi solusi yang baik untuk semua pihak,” paparnya. Seperti diketahui sebanyak delapan unit mobil yang diamankan antara lain jenis hilux, strada dan jenis lainnya. Pemilik dan atau pengendara mobil melarikan diri, sehingga hanya mobil ini yang dibawa ke Sintang untuk diamankan di Mapolres. Meski delapan unit yang diamankan, namun baru enam yang dibawa ke Sintang, sementara dua unit lagi masih berada di TKP karena dua mobil itu masih dalam keadaan rusak dan tidak bisa bergerak. Kondisi ini memancing protes warga dengan alasan jika pengamanan ini tetap berlanjut, maka akses perekonomian untuk mengangkut kebutuhan sehari-hari menjadi terhambat. Bahkan logistik Pemilu 2014 nantinya akan kesulitan karena beberapa jalan rusak parah, hanya bisa diangkut dengan kendaraan Malaysia jenis double gardan. Kondisi infrastruktur inilah yang menjadi alasan utama, meskipun warga mengetahui kendaraan itu ilegal. (uli)