Pengurusan Sertifikasi Ekspor Produk Perikanan

Untuk dapat melakukan ekspor produk perikanan, diperlukan sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) sebagai jaminan mutu produk. Sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (PERPU) Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Kementerian Kelautan dan Prikanan (KKP) memfasilitasi unit pengolah ikan (UPI) agar bisa melakukan ekspor. UPI yang berorientasi ekspor ke negara-negara seperti Tiongkok, Arab Saudi, dan Taiwan mewajibkan

HACCP sehingga perlu dukungan yang optimal. Kepala Badan Karantina

Ikan, Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM),

Pamuji Lestari mengatakan bahwa permohonan sertifikasi HACCP dalam proses integrasi sistem dengan Online

Single Submission (OSS/oss.go.id).

Setiap permohonan hanya dapat menggunakan satu identitas yang tidak dapat digunakan berulang.

“Jadi memang negara-negara tujuan ekspor mensyaratkan sertifikat HACCP, dan sekarang pengurusannya lebih mudah karena langsung ke sistem OSS,” katanya dalam Siaran Pers Sosialisasi

PERPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, di Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain itu, proses integrasi penerbitan sertifikat HACCP secara elektronik oleh OSS atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, telah memasuki tahap user acceptance testing (UAT). BKIPM bersama dengan Kementerian Investasi BKPM telah melakukan empat kali proses

UAT dalam rangka penyempurnaan sistem dan meminimalkan terjadinya kendala dalam implementasinya. Pamuji menambahkan bahwa HACCP sekaligus menjadi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB-UMKU) serta memiliki format lampiran bilingual. Kemudahan proses ini diharapkan dapat semakin meningkatkan eksportasi produk perikanan yang dihasilkan oleh UPI. Fri-35

• Dalam rangkaian Peringatan

Hari Amal Bhakti (HAB) ke-77

Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Jalan Sehat Kerukunan dan Deklarasi Damai Umat Beragama.

Kegiatan ini akan digelar serentak di seluruh Kantor Wilayah Kemenag

Provinsi di Indonesia. Kegiatan di Pusat dimeriahkan dengan pameran dan bazar yang berlangsung selama dua hari, yakni pada 13-14 Januari

2023. Kegiatan ini dilanjutkan dengan

Deklarasi Damai Umat Beragama.

Deklarasi menyampaikan pesan tentang pentingnya upaya bersama dalam penguatan moderasi beragama dalam rangka meningkatkan kerukunan umat beragama. GAPMMI bersama anggota dan UKM binaannya turut berpartisipasi dalam kegiatan jalan sehat maupun bazar dengan menampilkan produk-produk yang sudah bersertifikat halal.

• Direktorat Industri Agro Kementerian

Perindustrian bersama Duta Besar

RI untuk Belgia dan Luksemburg menginisiasi pertemuan terkait rencana EU Regulation on Deforestation-Free Supply Chain (DFSC). Proposal regulasi tersebut telah disetujui secara prinsip pada mekanisme trilogue 6 Desember 2022. Tujuan regulasi ini untuk meminimalkan konsumsi produk yang berasal dari rantai pasok hasil deforestasi ataupun degradasi lahan. Adapun produk dan turunannya yang akan terdampak adalah kelapa sawit, kayu, daging, kedelai, kakao, kopi, dan karet. Hal ini perlu diantisipasi oleh Indonesia.

• GAPMMI dan Tractus melakukan kajian terhadap kebijakan perdagangan Indonesia untuk mengetahui dampak tarif Most

Favoured Nation (MFN) terhadap pendapatan pemerintah, operasional perusahaan dan ketahanan rantai pasok produk susu dan turunannya.

Dian Astriana bersama Amelina

Novianti mendampingi Tim Tractus

Asia melakukan diskusi terkait kajian tersebut dengan Direktorat Industri

Agro Kementerian Perindustrian yang dihadiri oleh Dirjen Industri Agro

Putu Juli Ardika dan Direktur Industri

Mintemgar Agus Sutopo.

• Ketua Umum GAPMMI Adhi S.

Lukman bersama WKU Bidang Kerja

Sama Luar Negeri Johan Muliawan menerima Courtessy Call dari

Ambassador of Guatemala H.E. Jacobo

Cuyun Salguero yang didampangi oleh

Mr. Billy Lam, Minister Counselor Embassy of Guatemala. GAPMMI menyampaikan seputar kondisi industri pangan dalam negeri dan produk-produk yang telah diekspor khususnya di Amerika Tengah seperti mi instan, kopi, permen dan biskuit. Dubes Jacobo tertarik ingin mengikuti pameran yang ada di Indonesia.

• Betsy Monoarfa dan Rachmat

Hidayat mewakili GAPMMI dalam diskusi bersama BPJPH dalam rangka persiapan pertemuan dengan

DinarStandard terkait kebutuhan data untuk penyusunan buku Report

Global Islamic Economy Index. Pada

Tahun 2022 berdasarkan State of Global Islamic Economic (SGIE) hasil riset yang dirilis DinarStandar menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat kedua dunia untuk kategori pangan halal, modest fashion halal, farmasi & kosmetik, serta media & pariwisata halal.

• Dapatkan penawaran khusus bagi

Anggota GAPMMI untuk pameran tertentu.

- Allfood Indonesia 2023 - PackPro Indonesia 2023 (9-12 Maret 2023)

- Food and Beverage Indonesia (1013 Mei 2023)

- Agro Food Indonesia/FDE Food & Drink Expo/Food & Drinks Pack Expo/Food & Drink Tech Expo (1720 Mei 2023)

- Indonesia Food Exhibition (15-18

Juni 2023)

- Digital Transformation Indonesia Conference & Expo 2023 (12-13 Juli 2023)

- Food Hotel Indonesia 2023 (25-28

Juli 2023)

- Jogja International Food & Hotel Expo 2023 (4-6 Agustus 2023)

- Bali Interfood Expo (7-9 September 2023)

- Indonesia Halal Industry & Islamic Finance Expo (10-13 Agustus 2023)

- Jakarta International Premium Product Fair 2023 (14-17

September 2023)

- Celebes International Food & Hotel Expo 2023 (6-8 Oktober 2023)

- SIAL Interfood (8-11 November 2023)

- Solo Food Beverage and Chef Festival (8-10 Desember 2023).

Fri-27