NFA Terbitkan Aturan Penyelenggaraan

Cadangan Gula dan Minyak Goreng

Cadangan pangan memiliki fungsi krusial dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Cadangan pangan juga diperlukan untuk mewujudkan ekosistem pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan di tengah ancaman krisis pangan global. Menjawab hal tersebut,

Badan Pangan Nasional/National

Food Agency (NFA) mengeluarkan aturan terkait penyelenggaraan cadangan gula dan minyak goreng melalui Peraturan Badang Pangan

Nasional (Perbadan) Nomor 4 Tahun

2023 tentang Penyelenggaraan

Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah (CGKP) dan Cadangan Minyak Goreng

Pemerintah (CMGP). Dalam Siaran Pers

Badan Pangan Nasional (25/03/23), disebutkan bahwa gula dan minyak goreng merupakan dua dari sebelas komoditas pangan yang menjadi wewenang NFA dan diatur dalam

Perpres 125 Tahun 2022 tentang

Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Pemerintah (CPP).

“Sebelumnya, komoditas beras, jagung, dan kedelai yang dikeluarkan

Perbadan untuk CPP-nya, kini giliran gula dan minyak goreng. Hal ini diharapkan dapat menjadi cadangan pangan yang kuat terutama untuk intervensi stabilisasi pasokan dan harga pangan ketika terjadi gejolak harga, bencana alam, dan situasi kedaruratan lainnya,” ujar Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi.

Dalam Perbadan penyelenggaraan

CKGP dan CMGP ditugaskan kepada

BUMN Pangan dan/atau Perum

Bulog yang mencakup penetapan jumlah, penyelenggaraan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, hingga pendanaan. Untuk bagian penyelenggaraan CKGP dan CMGP terdiri dari tiga bagian utama yaitu pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. untuk aspek pendanaan, penyelenggaraan

CGKP dan CMGP bersumber pada APBN maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui pemberian jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada

Perum Bulog dan BUMN Pangan.

Dalam upaya melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan CGKP dan CMGP, selain melibatkan unsur Kementerian

BUMN dan organisasi perangkat daerah di bidang pangan, NFA juga melibatkan Satuan Tugas Kepolisian

Republik Indonesia (Satgas Pangan

Polri) dalam hal pengawasannya.

“Dalam pelaksanaanya tentu diperlukan sinergitas dari banyak unsur, termasuk terkait pengawasannya. Akan ada tim pemantauan dan evaluasi yang terdiri dari Kementerian BUMN, OPD

Pangan Daerah, serta Satgas Pangan

Polri melalui koordinasi Deputi Bidang

Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan,” imbuh Arief.

Mekanisme dinamyc stock akan diterapkan sebagai bagian dari pengelolaan di mana memanfaatkan teknologi dengan mempertimbangkan rencana penyaluran, periode musim giling tebu, lead time, dan nilai keekonomian untuk CGKP, serta rencana penyaluran, lead time, dan nilai keekonomisan untuk CMGP.

“Penerapan mekanisme dynamic stock dalam pengelolaan CGKP dan CMGP hampir sama dengan komoditas CPP lainnya seperti beras dan jagung, namun bedanya khusus untuk CGKP, dilakukan dengan mempertimbangkan periode musim giling tebu,” kata Arief

Ke depan, NFA akan menerbitkan regulasi turunan dari Perbadan

4/2023 tentang Penyelenggaraan CGKP dan CMGP untuk operasionalisasi pengadaannya yaitu Harga Pembelian

Pemerintah (HPP) untuk CGKP dan CMGP serta fleksibilitas yang tentunya mengutamakan dari produksi dalam negeri. Sementara untuk penyalurannya, CGKP dan CMGP dapat digunakan untuk antisipasi, mitigasi, dan/ atau pelaksanaan stabilisasi harga, pemberian bantuan, serta keperluan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kepala Badan Pangan Nasional berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga. Fri-35

Fasilitas Riset dan Inovasi Khusus

Produk Halal di BRIN

Dalam mewujudkan target pemerintah untuk menjadikan

Indonesia sebagai pusat halal dunia pada tahun 2024, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berupaya memperkuat ekosistem produk halal dan mengakselerasi pertumbuhan industri produk halal dalam negeri. Upaya tersebut di antaranya adalah penyediaan fasilitas riset dan inovasi dengan spesialisasi produk halal berbasis maritim di Kawasan Sains Kurnaen Sumardiharga yang berlokasi di Pemenang, Lombok

Utara, NTB. Kawasan sains Kurnaen

Sumardiharga ini baru saja diresmikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada

16 Maret 2023.

Fasilitas utama di kawasan sains ini meliputi: 1) Fasilitas riset biota laut berupa laboratorium basah, keramba jaring apung, dan longline;

2) Fasilitas pengembangan produk halal dan laboratorium analisa, yang dilengkapi peralatan karakterisasi modern antara lain HPLC, GC, multimode microplate reader, PCR, texture analyzer, chromameter, dan berbagai alat lainnya;

3) Fasilitas pendukung berupa ruang kerja bersama, auditorium, ruang rapat, dan mess.

Fasilitas yang ada merupakan sarana platform terbuka yang sangat penting bagi para pelaku industri halal di Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk halal, serta menciptakan produk inovatif halal dan berkelanjutan.

Infrastruktur riset dan inovasi yang ada dapat diakses secara terbuka melalui portal E-Layanan Sains BRIN dengan berbagai skema kolaborasi yang tersedia. Fri-12