Sertifikasi Halal UMKM Pangan

Laporan State of the Global Islamic Economy 2022 menyebutkan

Indonesia sebagai pasar konsumsi pangan halal terbesar di dunia dengan nilai konsumsi USD 146,7 miliar atau

11,6% dari total konsumsi halal di dunia pada 2021. Posisi kedua ditempati oleh

Bangladesh dengan nilai konsumsi

USD 125,1 miliar dolar, dan Mesir di posisi ketiga dengan nilai USD 120,1 miliar dolar. Nilai konsumsi pangan halal Indonesia tersebut diprediksi akan terus meningkat menjadi USD 204 miliar pada 2025 atau tembus sebesar

39% dibandingkan pada tahun 2021.

Di dalam negeri, pasar halal ini dapat menjadi potensi untuk pelaku UMKM mengembangkan produknya. Didukung dengan kesadaran masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi produk halal, maka tidak mengherankan jika sertifikasi halal menjadi nilai lebih bagi pelaku

UMKM. Memiliki sertifikat halal menjadi jaminan bahwa produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan syariah dan meningkatkan kepercayaan konsumen. tahapan dan dokumen yang diperlukan untuk proses sertifikasi halal agar mempermudah dan memperlancar mendapatkan sertifikat halal. Melalui sosialisasi ini, diharapkan pelaku usaha mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sertifikasi halal dan prosesnya,” kata Plt. Direktur Jenderal

Perlindungan Konsumen dan Tertib

Niaga, Moga Simatupang dalam Siaran

Pers Kementerian Perdagangan (28/03/23). Hingga kini, Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal

(BPJPH) juga telah memperbanyak

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) agar dapat memberikan fasilitas yang lebih cepat. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu melalui Balai

Sertifikasi adalah salah satu LPH dalam mendukung program pemerintah untuk memastikan kehalalan produk.

Direktur Standardisasi dan

Pengendalian Mutu Matheus Hendro

Purnomo menyampaikan Direktorat

Standardisasi dan Pengendalian Mutu berkomitmen mendukung pelaku

UMKM mengajukan pemeriksaan kehalalan produknya. Dengan tarif yang sangat terjangkau, layanan tersebut dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Bahkan, pelaku usaha dapat berpartisipasi pada program sertifikasi halal gratis dengan kuota terbatas dari Kementerian Perdagangan, BPJPH, maupun kementerian/lembaga lainnya. “Langkah ini diambil untuk memajukan iklim usaha halal di Indonesia sehingga meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional. Dengan demikian, UMKM Indonesia mengambil peluang lebih besar dari pasar produk halal di internasional,” pungkas Hendro. Fri-35