Resmi Ajukan Banding

Putusan Penundaan Pemilu 2024

JAKARTA–Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengajukan banding atas putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Pst tertanggal 2 Maret 2023.

Usung Target Menang di Kabupaten Bogor

BOGOR–Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memasang target memenangi

Pemilu 2024. Itu dicetuskan dalam Apel Siaga Pemenangan Anies Baswedan di Lapangan GCC Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Sabtu (12/3) pekan lalu.

Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor, Dedi Aroza, mengatakan, ribuan orang yang hadir menandakan masyarakat menginginkan perubahan pada Pemilu 2024 nanti.

“Kami berpesan agar anggota PKS Bojonggede selalu berada di tengah masyarakat dan membantu kesulitan yang dialami masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPC PKS Kecamatan Bojonggede, Syadad Hamami, memberikan amanat agar menekankan tentang pentingnya kepatuhan anggota PKS terhadap instruksi dari pimpinannya mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

“Kami segenap pimpinan, struktur partai, anggota, dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera meneguhkan niat, menyatukan tujuan, menyatakan ikrar pemenangan menghadapi Pemilu 2024,” kata Syadad. Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Irvan Baihaqi Tabrani, merasa puas dan bangga atas solidnya anggota PKS di Kecamatan Bojonggede. “Saya terharu dan bangga dengan solid dan banyaknya jumlah peserta apel yang hadir menandakan PKS bisa menang maksimal di pilpres dan pileg nanti,” ucap Irvan. Bahkan, ia mengungkapkan pada pileg dan pilpres yang dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang agar seluruh masyarakat terlibat aktif dalam momen tersebut.“Tentunya semua pihak bisa meramaikan momen pergantian kepemimpinan nasional lima tahun sekali dan membantu pemenangan PKS menuju Indonesia yang lebih baik,” kata Irvan.(abi/c)

Tak Khawatir Wacana Duet Prabowo-Ganjar

JAKARTA– Ketua Umum Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin

Iskandar, menegaskan dirinya tidak khawatir dengan munculnya wacana

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo

Subianto dipasangkan dengan Gubernur

Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada

Pilpres 2024.

Pasalnya, PKB dan Gerindra sudah terikat dengan komitmen koalisi

Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Sebab, belakangan ini wacana duet

Ganjar-Prabowo menguat setelah keduanya bersama Presiden Jokowi menujukkan kemesrahan pada kegiatan panen raya di ladang sawah Kecamatan

Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis (9/3).

“Ya tidak ada (kekhawatiran), karena kita sudah berkomitmen ya, nanti keputusan ada ya, terakhir nanti diputuskan dengan saya dan Pak Prabowo. Tentu komunikasi politik dengan siapapun, itu biasa,” kata pria yang karib disapa

Cak Imin di sela-sela acara lomba lari

Women’s Day Run 10K di Jakarta, Minggu (12/3).

Cak Imin juga menilai, keakraban

Ganjar, Prabowo dan Presiden Jokowi merupakan momentum penting untuk konsolidasi demokrasi yang kondusif. Karena sudah selayaknya, para tokoh politik menjaga silaturahmi dengan tetap saling menghargai dan menghormati pilihan masing-masing.

“Pertemuan Pak Ganjar dengan Prabowo sebagai masing-masing memiliki potensi untuk berkompetisi adalah pertemuan yang sangat positif buat persiapan kita semua yang kondusif,” ucap Cak Imin.

Dia juga menegaskan, hingga saat ini koalisi Gerindra-PKB solid dan terus bergerak dengan berbagai kegiatan untuk pemenangan di Pemilu 2024. Ia menyebut, pasangan capres-cawapres yang akan diusung koalisi Gerindra-PKB, akan diputuskan oleh dirinya dan Prabowo dalam waktu yang ditentukan.

“Yang penting PKB dan Gerindra solid, terus akan bergerak. Nah soal komunikasi politik dengan siapa saja, itu bagian dari proses untuk mematangkan, menguatkan, memakin banyak koalisi yang gabung, makin bagus,” pungkas Cak Imin.(jpc)

Putusan itu mengenai penundaan pemilu 2024. Banding ditandai dengan diterbitkannya Akta Pernyataan Banding oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/SRT.PDT.BDG/2023/PN.JKT.PST tanggal 10 Maret 2023. “Selain menyatakan Banding terhadap Putusan PN Jakarta Pusat, KPU juga telah menyerahkan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST,” ujar Anggota KPU Mochammad Afifuddin melalui keterangan tertulis, Sabtu (11/3).

Afifuddin menambahkan, pernyataan Banding yang dilakukan oleh KPU terhadap Putusan PN Jakarta Pusat ini sebagai bentuk keseriusan KPU dalam menghadapi gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). KPU tegas menentang penundaan pemilu 2024. “Selanjutnya, KPU menunggu putusan dari Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap Banding yang diajukan,” tambahnya. Memori banding disampaikan KPU melalui Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (AHPS) Setjen KPU, Andi Krisna di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Andi menerangkan, KPU sudah secara keseluruhan telah menyampaikan seluruh proses dan dokumen Banding. “Tadi sudah kami sampaikan dokumen, kami juga sudah terima Akta Permohonan Banding,” jelasnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), terkait gugatan perdata atas hasil verifikasi administrasi partai politik untuk Pemilu 2024. PN Jakpus menghukum KPU untuk menunda penyelenggaraan Pemilu.

“Menerima gugatan penggugat (Partai Prima) untuk seluruhnya. Menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat (KPU RI),” demikian bunyi putusan PN Jakpus, Rabu (2/3).(jpc)

MENURUT Anggota DPRD Jawa Barat

H. Rudi Harsa Tanaya Perda tentang PDP ini sangat tepat disosialisasikan menjelang bulan Ramadhan. Pada bulan suci ini salah satu kondisi bahan pokok harus terjaga baik dari sisi pasokkan maupun distribusinya.

Pada Perda tentang PDP ini ada beberapa hal yang diatur diantaranya stabilitas harga harus terjaga dan terkendali. ‘’Begitu pula pasokkan dan kelancaran distribusinya tetap terjaga,’’ kata H Rudi Harsa Tanaya saat sosialisasi Perda Nomor 1 tahun 2020 tersebut di aula Kelurahan Balungbang

Jaya Kecamatan Bogor Barat pada Jumat (10/4/2023).

Hadir pada acara ini Seklur Balungbang

Jaya R. Andrie Koeshendar, para Ketua RW Balungbang Jaya, para Ketua RW Situ Gede, para Ketua RW Margajaya, ketua LPM di masing-masing kelurahan Balungbang Jaya, Margajaya, dan Situ Gede serta perwakilan ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Bogor Barat.

Sosialisasi Perda ini sasarannya masyarakat luas, khususnya Kota Bogor dan Kabupaten Bogor untuk membangun sinergitas dan kerjasama antar Kota dan Kabupaten Bogor untuk menjaga kondisi kebutuhan pokok.

Koordinasi ini sangat penting mengingat potensi agraris seperti kehutanan dan perkebunan ada di Kabupaten Bogor.

Sementara Kota Bogor menjadi kota jasa atau tempat penjualan kebutuhan pokok seperti sayuran, lauk pauk dan hasil ternak. Menurut H Rudi Harsa Tanaya, PDP ini menjadi bagian dari strategi untuk mengendalikan ketersediaan dan harga bahan pangan hingga inflasi di wilayah

Jawa Barat . Di Jawa Barat, PDP dikelola oleh BUMD PT Agro Jabar itu, akan menghimpun stok pangan dan bahan pokok. Dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang PDP telah diamanatkan bahwa

BUMD Agro Jabar juga berperan untuk stabilitas pangan.

” Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang memiliki PDP. Nanti semua pangan yang jadi kebutuhan warga atau cadangannya tersimpan disini,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Bogor ini. Saat ini sudah terdapat lahan seluas 6 hektar untuk PDP tersebut, saat ini baru digunakan sekitar 10 persennya. Kedepan, semua jenis kebutuhan pokok dikumpulkan di Kilometer 14 Jalan Raya Purwakarta - Subang atau masuk wilayah Kampung Cisantri, Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta atau pusat PDP Jawa Barat. Untuk itu, H Rudi Harsa Tanaya meminta Pemprov Jabar bila terjadi kenaikan harga di pasar-pasar khususunya di Kota Bogor, tim quick respon PDP turun ke Kota Bogor sehingga kenaikan harga bisa dinormalkan lagi. Begitu juga bila terjadi di kota/ kabupaten yang ada di Jabar tim quick respon PDP ini mengintervensi harga pasar. Jadi, fungsi PDP bisa seperti bulog, bisa juga seperti badan pangan, karena bisa mendeteksi kenaikan harga oleh sistem komputer. Komputer akan melaporkan lampu kuning lampu merah sebagai peringatan. Sedangkan pemilihan Kabupaten Purwakarta sebagai pusat PDP di Jabar, karena secara geografis ruas jalan tol paling banyak melintasi Purwakarta. Sementara itu, Yudi warga Kelurahan Margajaya mempertanyakan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Bogor dan kewenangan PDP Jabar. Ini karena Pemkot juga memaksimalkan peranan TPID terkait pengendalian barang dan harga sembako diwilayah Kota Bogor.

Menjawab pertanyaaan ini RHT menegaskan TPID Kota Bogor seharusnya lebih punya peran terkait implentasi perda tersebut. Terlebih tujuannya sama yakni tidak terjadi kelangkaan kebutuhan pokok yang berimbas pada kenaikkan harga dan inflasi yang biasanya terjadi setiap mendekati hari besar atau hari raya. Setelah melakukan kegiatan penyebarluasan

Perda Perda Nomor 1 tahun 2020 tentang PDP, H. Rudi Harsa Tanaya ditemani ketua RW Balungbang Jaya Yayat dan tokoh masyarakat Balungbang Jaya, Ustad Aji meninjau lokasi longsor di Balungbang Jaya tepatnya di Cilubang RW 3. Longsor tersebut sudah terjadi 4 tahun silam tapi hingga kini belum ada perbaikkan dari pemerintah. Padahal di areal longsor tersebut terdapat jalan alternatif antara Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor menuju Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor atau sebaliknya.

‘’Semoga memalui anggota DPRD Jabar H Rudi Harsa Tanaya, Pemprov Jabar dapat memperbaiki jalan alternatif longsor ini, karena dapat mengurai kemacetan,’’ kata Ketua RW 3 Balungbang Jaya, Yayat. (*/unt)