6 minute read

Orang Bijak, Bayar Pajak?

DAHULU, kita sering mendengar slogan “Orang bijak bayar pajak” . Seolah-olah kalau tidak bayar pajak berarti tidak bijak. Namun seiring berjalannya waktu, slogan ini nyaris tak terdengar lagi.

POLRES BOGOR

1. PLN Bogor (0251) 8345400

2. Bendungan Katulampa (0251) 8334344

3. RS Hermina Bogor (0251) 8382525, 08129270609

4. RS Melania Bogor (0251) 8321196

5. Rs Pmi Bogor (0251) 8324080

6. RS EMC Sentul (021) 29672977, (021) 29673000

7. RS Mulia Pajajaran (0251) 8379898

8. Damkar Kabupaten Bogor (021) 8753547

Sakit Umum Daerah Kota Bogor (0251) 8312292

Azra (0251) 8318456

RS Hermina Mekarsari (021) 29232525

RS Medika Dramaga (0251) 8308900/081319310610

Bogor Medical Center (BMC) (0251) 8390435

RS Karya Bhakti Pratiwi (0251) 8626868

Rumah Sakit Dr H Marzoeki Mahdi (0251) 350658, (0251) 8320467

Rumah Sakit Islam Bogor (0251) 8316822

Rumah Sakit Daerah (Rsud) Cibinong 021-875348, 8753360

Rumah Sakit Lanud Atang Sandjaja (0251) 7535976

RS Annisa Citeureup (021)8756780, Fax. (021)8752628

RS Harapan Sehati Cibinong (021)87972380, 081296019016

Rumah Sakit Salak (0251) 8344609/834-5222

RSUD Ciawi (0251) 8240797

Klinik Utama Geriatri Wijayakusuma (0251) 7568397

Rumah Sakit Bina Husada (021) 875-8441

Rumah Sakit ibu dan anak Nuraida(0251) 8368107, (0251) 368866

Yayasan Bina Husada Cibinong (021) 875-8440

Rumah Sakit Bersalin Assalam Cibinong (021) 875-3724

Rumah Sakit Bersalin Tunas Jaya Cibinong (021) 875-2396

Rumah sakit Bina Husada Cibinong (021) 8790-3000

Rumah sakit Ibu dan Anak Trimitra Cibinong (021) 8756-3055

Rumah Bersalin & Klinik Insani Cibinong (021) 875-7567

RS Sentosa Bogor, Kemang (0251)-7541900

RS Ibu dan Anak Juliana, Bogor (0251) 8339593, Fax. (0251)-8339591

RSIA Bunda Suryatni (0251) 7543891,(0251) 754-3892

Klinik Insani Citeureup (021) 879-42723

RSIA Kenari Graha Medika Cileungsi (021) 8230426

Rs Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo

Cisarua-Bogor (0251) 8253630, 8257663

RS Asysyifaa Leuwiliang (0251) 8641142

RS Vania IGD (0251) 8380613, (0251) 8380601/8380605

RSKIA Sawojajar (0251) 8324371

Terlebih banyak beredar di medsos para pegawai pajak dan keluarganya yang seperti berlomba-lomba memamerkan harta kekayaannya. Sudah bukan rahasia lagi, kalau direktorat pajak dan beacukai adalah lahan basah.

Dari dulu kala, mereka yang bekerja di dua bagian ini dipastikan kehidupannya lebih mewah dibandingkan direktorat lain di bawah Kemenkeu.

Tentu kita masih ingat kasus Gayus, yang hanya seorang pegawai pajak biasa tetapi bisa

Tradisi Buruk Menjelang Ramadan

RAMADAN hanya tinggal menghitung hari. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di berbagai momen besar keagamaan biasanya harga bahan pokok selalu naik. Tak terkecuali bulan ramadan kali ini. Dimana harga beberapa komoditas seperti cabai merah dan minyak goreng mengalami kenaikan. Berdasarkan data di Pusat

Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan adalah adalah cabai merah besar naik 0,55 persen atau Rp 250 dengan harga Rp 45.750 per kilogram. Cabai merah keriting juga naik 1,41 persen atau Rp 650 menjadi Rp 46.800 per kilogram. Sedangkan harga minyak goreng kemasan bermerek 2 hari ini Rp 20.200 per kilogram. Harga ini naik 0,25 persen (sumber: tempo.co).

Jika kita perhatikan tradisi buruk kenaikan harga bahan pokok tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari banyaknya permintaan disaat bulan ramadan, stock komoditas yang tidak sebanding dengan permintaan konsumen hingga adanya monopoli pasar dengan penimbunan untuk mendapat keuntungan pribadi.

Ammah Laili Bogor korupsi dengan jumlah yang luar biasa. Apalagi mereka yang punya jabatan tentu peluang korupsinya sangat luar biasa. Banyaknya pegawai pajak yang pamer kekayaan tentu sangat menyakitkan hati masyarakat. Bagaimana tidak, di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit pasca pandemi covid 19, dimana masyarakat harus berjibaku untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah mereka justru bergelimang harta. Karena sejatinya, harta mereka berasal dari pajak yang dibayar masyarakat. Wajar kalau kemudian ada seruan yang mengajak masyarakat untuk tidak membayar pajak.

Seruan ini disambut oleh Menkeu yang akan menaikkan harga BBM tiga kali lipat jika masyarakat tidak mau membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya. Tentu saja ini sangat menyakitkan. Rakyat yang sebenarnya pemilik dari kekayaan alam, diposisikan sebagai pembeli. Sudahlah jadi pembeli, dikenakan pajak pula. Ini artinya, rakyat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Model pengelolaan ekonomi negara ala kapitalisme ini tidak layak diteruskan. Negara hanya jadi fasilisator. Harta rakyat diberikan kepada investor untuk dikelola sementara negara duduk manis menunggu pajak dari rakyat.

Miyarti Gunung Putri

Indonesia Harus

Tegas Pada Israel

DALAM waktu dekat, Indonesia akan menjadi tuan rumah piala dunia FIFA U-20 tahun 2023. Sebanyak 24 negara sudah memastikan diri lolos. Dan Israel merupakan salah satu dari lima wakil Eropa. Meski tak punya hubungan dipolmatik, tapi PSSI kabarnya akan menyambut dan melayani kedatangan timnas tersebut dengan baik. Sungguh sangat disayangkan jika benar sikap ini nantinya yang diambil. Mengingat sepak terjang Israel sendiri selama ini. Terutama berkaitan dengan penjajahan panjang yang dilakukannya terhadap Palestina. Perampasan tanah kaum muslimin dan berbagai agresi bahkan masih mereka lakukan hingga hari ini. Berpuluh tahun sudah, penduduk Palestina menjadi bulan-bulanan kekejaman Israel. Peristiwa ini sejatinya bisa menjadi moment yang tepat bagi Indonesia dalam memberikan dukungannya untuk Palestina. Sokongan berupa materi dan do’a atau kutukankutukan pada Zionis Israel mungkin telah dilakukan. Tapi itu saja tidak cukup. Atas Kekejaman mereka, rasa-rasanya bahkan sanksi atau boikot saja tak cukup. Indonesia sebaiknya tidak lupa dengan sejarah. Bagaimana Palestina telah menjadi bagian Penting dalam proses kemerdekaan Indonesia hingga diakui Dunia Internasional. Palestinalah yang paling awal mengakui Indonesia sebagai negara merdeka secara de facto. Dukungan Palestina terhadap kedaulatan Indonesia bahkan sudah disampaikan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sebelum terlambat, pemerintah seharusnya mempertimbangkan ulang keputusan menerima dan memberikan jaminan keamanan kepada timnas Israel. Jika yang menjadi alasan, olahraga tidak layak dikaitkan dengan politik, lantas apa bedanya dengan kasus Rusia pada Ukraina beberapa waktu yang lalu. Rusia saja mendapat sanksi berkaitan invasinya atas Ukraina. FIFA melarang mereka mengikuti piala Dunia 2022 di Qatar. Padahal jika dicermati apa yang dilakukan oleh Israel jauh lebih buruk dari Rusia. Tapi mengapa sikap keras dan sanksi-sanksi nyata ini tidak berlaku pada Israel. Ditengah mandulnya PBB dan masyarakat internasional terhadap agresi Israel. Sudah selayaknya , Indonesia bersikap lebih tegas terhadap entitas Yahudi ini. Dengan menyuarakan penolakan. Sebagai bagian dari sanksi atas apa yang telah mereka lakukan pada Palestina sampai hari ini. Akan lebih baik lagi kiranya jika, Indonesia juga berani mendesak FIFA agar bersikap adil. Dimana Israel juga seharusnya mendapatkan sanksi yang sama seperti Rusia.

Lita Lestiani, Bogor

Konser Nirmanfaat Merusak Generasi

PERHELATAN akbar band wanita asal Korea, telah berhasil memanjakan para penggemarnya, Sabtu-Minggu lalu (1112/3/2023). Tak kurang dari

70 ribu penggemar memadati

Gelora Bung Karno. Persiapan dan proses pengamanan konser pun sempurna terlaksana.

Meskipun, ada beberapa kejadian tak mengenakkan di tengah dan akhir acara. Rumput wilayah GBK rusak akibat konser tersebut. Hingga akhirnya, ketua PSSI, menetralkan GBK dari beragam agenda karena akan digelar ajang sepakbola U-20. Konser yang disajikan, sebetulnya sama sekali tak menyajikan nilai positif sama sekali. Tiket yang luar biasa mahal, rela dibayar oleh para penggemar. Demi sang idola. Di tengah kehidupan ekonomi yang kian menghimpit, justru tiket harga jutaan tak menyurutkan energi generasi. Miris.

Di mata generasi, konser hanya sebatas kesenangan demi sebuah prestise. Namun, di mata para kapitalis, justru keadaan ini dijadikan kesempatan. Golden opportunity. Demi meraup keuntungan sebesar-besarnya segalanya dibidik. Termasuk masa depan generasi yang

Miras Dirazia Bukti Ketaatan Setengah Hati

BULAN ramadan tinggal menghitung hari. Selain aneka sirup sudah menghiasi layar kaca dan etalase berbagai supermarket, kegiatan razia miras juga jadi agenda rutin sambut Ramadan. Tak terkecuali di Bogor, satuan TNI, Polri, dan satpol PP kota Bogor menyita sebanyak 298 botol miras di Tempat Hiburan Malam (THM).

Ciptakan kondisi yang kondusif katanya tuk sambut ramadan, padahal nyatanya keresahan akan merebaknya miras terjadi sepanjang waktu. Kekerasan, kecelakaan, hingga merenggeut nyawa tak jarang kita temui karena diawali dengan konsumsi miras. Baru saja viral, 3 remaja tewas di Makassar dikarenakan meminum alkohol. Meski hidup di negeri mayoritas muslim, tak menjadikan kita terhindar dari minuman haram tersebut. Tak ada aturan yang melarang, tak ada sanksi yang tegas. Maka tak heran, pada tahun 2021, konsumsi alkohol Indonesia mencapai 0.36 liter per kapita (katadata.com) dan total belanja miras di Indonesia mencapai 4.89 trilliun.

Bukannya melarang dan menghentikan peredaran miras, tapi nyatanya regulasi yang ada memberikan ruang minuman haram tersebut terdistribusi dengan baik ditengah-tengah kaum muslim. Tak ada penjagaan dari negara termasuk sanksi pagi peminum, pembuat, dan pendistribusinya, menjadikan minuman haram tersebut tak pernah musnah dari negeri beprendduuk 86.7% muslim ini.

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, secara gamblang menunjukkan tak adanya larangan, yang ada hanya sekedar pembatasan.

Pembagian tingkatan jenis miras, dari grade A dengan kadar alcohol 5%, grade B diatas 5-20%, dan grade C dari 20- 55% semakin memperjelas ketidak tegasan pemerintah untuk memberantas miras dari peredarannya. Padahal larangan minimal alcohol secara total, bukan berdasarkan kadarnya. Corong-corong investasi pun tak terelakkan untuk tumbuh subur. Peraturan Presiden (Perpres) No 10 tahun 2021 yang mengatur investasi miras, yang awalanya kontroversi dan akhirnya dicabut, tetapi nyatanya tidaklah pernah serius menolak industri ini.

Pendapatan cukai negara mencapai Rp8,07 trilliun dianggap sebagai keuntungan yang harus dipelihara.

Lantas, akankah ketaatan tuk jauhi miras terus terjadi setengah hati? Bukankah hukum larangan miras berlaku tak berbatas ruang dan waktu?

alyaamaliah07@gmail.com

“dijarah” habis-habisan. Generasi yang kian liar dan hedonis, menjadi incaran utama para penyelenggara konser. Dengan modal yang besar, sangat mudah diraup keuntungan materi yang fantastis. Tanpa peduli pada nasib generasi. Generasi kian lalai, dan semakin liberal. Karena semakin mabuk setelah mengkonsumsi gaya hidup Barat yang meracuni pemikiran. Generasi pun semakin abai pada tujuan utama kehidupan. Negara seolah tak peduli pada keadaan generasi. Generasi makin hilang arah.

Padahal, watak generasi saat ini adalah wajah pemimpin masa depan. Begitu rusaknya generasi produk sistem kapitalisme.

Lantas, bagaimana nasib kepemimpinan masa depan jika generasi masih abai dengan perannya sebagai “agent of change”? Hanya keburukan dan kezaliman yang tersisa jika generasi terus dibiarkan seperti ini.

Yuke Octavianty Forum Literasi Muslimah Bogor

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

This article is from: