Jokowi Akui Prabowo Capres Ideal

JAKARTA–Presiden Jokowi menanggapi peluang Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo untuk bergabung di Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Keakraban ini diketahui terjadi ketika Jokowi didampingi Menteri Pertahanan dan Gubernur Jawa Tengah tersebut saat melakukan panen raya di Jawa tengah. Saat ditanya siapa yang paling cocok untuk menjadi calon presiden, Jokowi pun menegaskan keduanya samasama memiliki kemampuan. “Ideal semuanya,” kata Jokowi dalam keterangannya. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo angkat bicara terkait peluang Prabowo Subianto berduet dengan Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden

(Pilpres) 2024 mendatang. Namun Hashim memberikan sedikit catatan, dimana Ganjar harus siap menjadi calon wakil presiden (cawapres), bukan sebagai calon presiden (capres).

“Saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo, dengan catatan Pak Prabowo calon presiden,” kata Hasyim. Hashim lantas menegaskan, bahwa jatah capres sudah selayaknya didapat Prabowo. Sebab secara pengalaman, Prabowo jauh lebih senior ketimbang Ganjar.

“Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua pengalamannya berbeda kan. Saya kira kalau Pak Ganjar mau ikut, mau diduetkan dengan Pak Prabowo, saya kira kami terbuka,” tegas adik kandung Prabowo itu. (fjr)

Dengan adanya syarat tersebut, diharapkan para tokoh politik menjadi contoh untuk patuh membayar pajak.

“Dengan munculnya pembicaraan masalah pajak ini, diharapkan saja (penerimaan pajak) lebih baik dari (tahun) kemarin.

Dan Pemilu jangan sampai menjadi penyebab berkurangnya pajak,” kata dia.

Wapres juga mengatakan program pemerintah banyak yang tergantung atau dibiayai dengan pajak. Sehingga pajak menjadi seperti bahan bakar untuk menjalankan program pemerintah tersebut.

“Jangan sampai program-program terganggu karena adanya Pemilu, baik (program penanggulangan) stunting, inflasi, kemiskinan ekstrem, karena kandidat sibuk berkampanye. Termasuk juga mengenai kepatuhan pajak, karena semua pembangunan dibiayai melalui hasil pajak,” tegasnya. Tidak hanya Wapres, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga sepakat bahwa kepatuhan pajak penting sebagai syarat bahkan tidak hanya untuk menjadi Capres dan Cawapres, tetapi juga calon kepala daerah dan anggota legislatif.(jpc)

DIAKUI: Presiden Jokowi bersama Menhan Prabowo Subianto blusukan ke Pasar Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah, pada Kamis (9/3).

Peta Koalisi Ditentukan PDI Perjuangan

JAKARTA–Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa peta koalisi dan calon presiden yang bergantung pada sikap yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan (PDIP). Dia menyebut sikap dari PDIP terkait capres yang akan diusungnya ataupun arah koalisi bergantung pada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. “Saya kira kalau PDIP sudah memu- tuskan sikap, otomatis akan terbentuk, ada berapa koalisi dalam pencalonan presiden. Sebab segala sesuatunya tergantung kepada PDIP dan PDIP tergantung ke Bu Mega sebenarnya,” kata Yusril di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (13/3). Menurut dia, arah peta capres dan koalisi belum jelas padahal pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya tinggal enam bulan lagi. “(Pendaftaran) September dan belum ada formasi koalisi yang terbentuk, membentuk satu paslon dalam Pilpres 2024 yang akan datang,” katanya.

PDIP, tambah Yusril, sebagai partai politik terbesar di parlemen pun hingga hari ini belum menentukan calon presiden yang akan diusungnya.

“Di PDIP sendiri juga masih belum memutuskan, apakah akan mendukung

Pak Ganjar, apakah mendukung Mbak Puan, atau bagaimana. Sampai hari ini juga belum ada keputusan,” ucapnya. Meski beberapa nama calon presiden ataupun calon wakil presiden kerap disinggung untuk diusung pada Pilpres 2024, namun hanya sedikit partai politik yang sudah benar-benar mengeluarkan keputusan resmi terkait sosok yang diusungnya.(jpc)

KOMITMEN ini, ditahun ini dibuktikan dengan adanya program penyebarluasan Perda oleh masing-masing anggota legislatif Jabar. Penyebarluasan Perda itu dilaksanakan oleh pihak legislatif Jabar di tiap Dapil masingmasing.

Di awal Pebruari, Perda yang sudah-sudah disebarkan adalah Perda Pusat Distribusi Provinsi /PDP.

Penyebarluasan Perda tersebut, sangatlah penting mengingat manfaatnya sangat luas terutama di bidang perekonomian.

Hal ini, diungkapkan Anggota Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bogor, Ir. Prasetyawati, MM dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Menurut Prasetyawati, melalui Perda tentang Pusat Distribusi Provinsi dapat mencegah praktek monopoli untuk berbagai jenis kebutuhan pokok termasuk kebutuhan pokok yang dihasilkan dari produk agribisnis.

Hal yang menjadi dasar pertimbangannya, dalam beberapa pasal dalam Perda PDP, diatur soal distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok.

Dengan aturan itu tentunya dapat menjaga keseimbangan kebutuhan barang dari hulu hingga hilir.

Menurut Prasetyawati, dengan terbitnya ketentuan dalam Perda PDP, komoditas hasil pertanian dapat diawasi, dari sisi harga tak akan ada yang anjlok, sehingga petani dapat menikmati keuntungan dari hasil bertani.

Sementara Untuk masyarakat, tak akan ada kesulitan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan karena pasokan mencukupi dan tak ada kelangkaan barang kebutuhan pokok.

Prasetyawati, dalam PP penjelasannya mengatakan Peraturan Daerah Nomor

1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi, terdiri dari 13 Bab dan 39 Pasal tersebut merupakan payung hukum yang bertujuan untuk mengendalikan harga. Dengan demikian, petani diharapkan akan menjadi lebih sejahtera.

Pihak legislatif Jabar, dengan terbitnya Perda tersebut, mempunyai tugas untuk menyebarluasan perda ini.

Penyebarluasan Perda ini, dilakukan dalam rangka memberitahukan kepada masyarakat bahwa Pemerintah Provinsi Jabar bersama pihak legislatif Jabar, sudah membuat Perda tentang PDP, yang mempunyai manfaat untuk pengendalian sembilan bahan pokok. Perda PDP, jelas Prasetyawati juga mengatur pusat distribusi yang melibatkan peran BUMD Provinsi Jawa Barat, diantaranya PT Jabar Agro BuMD tersebut nantinya akan menampung seluruh hasil pertanian di Jawa Barat. Tujuannya tentu saja untuk mengendalikan harga pasar.

”Saat panen membeli hasil pertanian di Jawa Barat ketika harga jual anjlok dengan harga layak. Dengan kondisi tersebut, terbitnya Perda PDP , diharapkan akan memberi rasa aman bagi petani dan seluruh masyarakat Jawa Barat, tutup Prasetyawati mengakhiri penjelasannya.(*)