Perppu Pemilu Akomodir DOB

JAKARTA–Empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua menjadi wilayah baru untuk pelaksanaan Pemilu. Kehadiran empat DOB itu mesti diatur dalam

Peraturan Pemerintah Penggangti

Undang-undang (Perppu) Pemilu yang sudah disetujui Komisi II dan Pemerintah sebagai undang-undang.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menilai, Perppu diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum untuk mengakomodasi adanya pemekaran wilayah atau pembentukan empat provinsi baru sebagai daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

“Dengan adanya Perppu tersebut, maka keempat daerah itu memiliki legal standing yang kuat untuk ikut berkontestasi pada pesta demokrasi lima tahunan pada Pemilu

2024,” ujar Guspardi Gaus kepada JawaPos. com, Kamis (16/3). Sebagaimana diketahui, pada Rabu (15/3) sembilan fraksi di Komisi II DPR bersama Kemendagri dan Kemenkumham telah menyetujui Perppu Pemilu disahkan menjadi undang-undang.

Lebih jauh anggota Fraksi PAN itu mengatakan, UU Pemilu yang lahir dari Perppu Pemilu itu menegaskan tidak ada perubahan daerah pemilihan di dua wilayah yang kini masuk dalam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Adapun kedua wilayah yang berada dalam IKN, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. “Tidak ada dapil khusus. Tetap sama seperti dapil 2019 lalu,” ujar politikus PAN itu.