9 minute read
TK Kinderland School
Sampaikan unek-unek Anda terhadap layanan publik seperti PLN, PDAM, PT Pos, telepon, jalan rusak, pungli, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/ paspor/ sertifi kat tanah, dll.
Cantumkan nama dan alamat lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi, nomor pelanggan (untuk layanan PDAM/PLN/PT Gas) dan lampirkan fotokopi KTP.
Kirimkan ke Redaksi Radar Bogor, Gedung Graha Pena, Jl KH R Abdullah bin Nuh No 30, Yasmin, Bogor.
Hanya yang memenuhi syarat yang akan dimuat. Redaksi berhak mengedit isi tulisan tanpa mengurangi substansi. Redaksi tidak bertanggung jawab atas dampak langsung maupun tidak, pascapemuatan tulisan.
Terima kasih.
CANTUMKAN IDENTITAS LENGKAP
Atau kirimkan melalui email:
redaksi@radar-bogor.com fax: 0251-7544008 radar_bogor
LAYANAN PENGADUAN PUNGLI
NOMOR TELEPON
POLRES BOGOR1. PLN Bogor (0251) 8345400 2. Bendungan Katulampa (0251) 8334344 3. RS Hermina Bogor (0251) 8382525, 08129270609 4. RS Melania Bogor (0251) 8321196 5. Rs Pmi Bogor (0251) 8324080 6. RS EMC Sentul (021) 29672977, (021) 29673000 7. RS Mulia Pajajaran (0251) 8379898 Umum/ Asuransi: 08111181298 UGD: (0251) 7566222 / 081380939292 8. Damkar Kabupaten Bogor (021) 8753547
JADWAL SIM KELILING
POLRESTA KOTA BOGOR
Rentan Penimbunan Minyak Goreng
BEBERAPA bulan terakhir, harga minyak goreng melambung tinggi. Akhirnya pemerintah mensubsidi dan memberlakukan kebijakan minyak goreng dengan satu harga di seluruh Indonesia dipatok Rp14 ribu per liter.
Kebijakan satu harga minyak goreng, mendapatkan sambutan antusias di masyarakat. Masyarakat sudah lelah dengan harga minyak yang tak kunjung turun. Alhasil, warga menyerbu toko atau waralaba untuk mendapatkan harga minyak goreng murah. Minyak pun ludes seketika. Fenomena panic buying tak bisa dihindarkan. Fenomena panic buying tak perlu terjadi apabila konsum en memahami bahayanya. Lemahnya edukasi dan pengawasan pemerintah menyebabkan masyarakat tidak memahaminya. Seyog yanya pemerintah dalam pemberian subsidi harus diimbangi dengan mekanisme dan pengawasan yang kuat di lapangan, agar tidak menimbulkan masalah baru.
Pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran, sudah sering terjadi. Tetapi pemerintah tidak menjadikannya sebagai pelajaran, untuk mengadakan program subsidi dengan aturan main dan pengawasan yang lebih baik.
Pemerintah memberikan subsidi untuk meringankan beban masyarakat. Namun, hal ini tak menjadi solusi pada akhirnya. Karena subsidi dinilai bukan jalan keluar atas tingginya harga suatu produk. Pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng di seluruh Indonesia, sehingga tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi. Apabila terbukti ada oknum yang menimbun, pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi atau bahkan langsung cabut saja perizinannya.
Nur Hasanah Bogor
SENIN
Botani Square
KAMIS
Yogya Dramaga
SELASA
Graha Pena Radar Bogor
JUMAT
Lippo Ekalokasari, Jl Pajajaran
RABU
Lippo Plaza Kbn Raya, Jl Pajajaran
SABTU
Mall Jambu Dua Plaza
Potensi Lumpur Lapindo Miris, Hakim Terjerat Korupsi
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (0251) 8312292 RS Azra (0251) 8318456 RS Hermina Mekarsari (021) 29232525 RS Medika Dramaga (0251) 8308900/081319310610 Bogor Medical Center (BMC) (0251) 8390435 RS Karya Bhakti Pratiwi (0251) 8626868 Rumah Sakit Dr H Marzoeki Mahdi (0251) 350658, (0251) 8320467 Rumah Sakit Islam Bogor (0251) 8316822 Rumah Sakit Daerah (Rsud) Cibinong 021-875348, 8753360 Rumah Sakit Lanud Atang Sandjaja (0251) 7535976 RS Annisa Citeureup (021)8756780, Fax. (021)8752628 Rumah Sakit FMC (0251) 865-2391/866-2785 Rumah Sakit Salak (0251) 8344609/834-5222 RSUD Ciawi (0251) 8240797 Klinik Utama Geriatri Wijayakusuma (0251) 7568397 Rumah Sakit Bina Husada (021) 875-8441 Rumah Sakit ibu dan anak Nuraida (0251) 8368107, (0251) 368866 Yayasan Bina Husada Cibinong (021) 875-8440 Rumah Sakit Bersalin Assalam Cibinong (021) 875-3724 Rumah Sakit Bersalin Tunas Jaya Cibinong (021) 875-2396 Rumah sakit Bina Husada Cibinong (021) 8790-3000 Rumah sakit Ibu dan Anak Trimitra Cibinong (021) 8756-3055 Rumah Bersalin & Klinik Insani Cibinong (021) 875-7567 RS Sentosa Bogor, Kemang (0251)-7541900 RS Ibu dan Anak Juliana, Bogor (0251) 8339593, Fax. (0251)-8339591 RSIA Bunda Suryatni (0251) 7543891,(0251) 754-3892 Klinik Insani Citeureup (021) 879-42723 RSIA Kenari Graha Medika Cileungsi (021) 8230426
Rs Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo
Cisarua-Bogor (0251) 8253630, 8257663 RS Asysyifaa Leuwiliang (0251) 8641142 RS Vania IGD (0251) 8380613, (0251) 8380601/8380605 RSKIA Sawojajar (0251) 8324371
POLRES BOGOR 021-8750163
Polsek Jonggol 021-89931174 Polsek Cileungsi 021-8230861 Polsek Cariu 021-89961058 Polsek Nanggung 0251-8682769 Polsek Babakan Madang 021-87962777 Polsek Megamendung 0251-8248569 Polsek Klapanunggal 021-82492276 Polsek Caringin 0251-8224417 Polsek Dramaga 0251-8624107 Polsek Tamansari 0251-8388164 Polsek Jasinga 0251-8688110 Polsek Cigudeg 0251-8681110 Polsek Parung Panjang 021-5978880
Tarif KRL Semakin Mencekik
DULU diabaikan kini diperebutkan. Dulu menjadi nestapa kini bak mutiara. Begitulah nasib lumpur Lapindo. Setelah baru-baru ini Badan Geologi Kementerian ESDM menyatakan, lumpur Lapindo mengandung rare earth atau logam tanah langka. Jenis logam tersebut masuk ke dalam mineral super langka yang diburu dunia.
Hal yang membuat rare earth begitu banyak diburu tak lain karena harganya yang fantastis. Di saat harga batu bara hanya di kisaran USD200 per metrik ton, harga rare earth bisa mencapai USD178.378 atau Rp2,55 miliar per metrik ton. Fantastis memang jika dihitung keuntungan yang akan didapatkan. Namun akankah keuntungan juga didapatkan oleh penduduk yang sudah belasan tahun menderita?
Sejak lama, pengerukan SDA yang dilakukan selalu merugikan, bukan mendatangkan keuntungan bagi rakyat, terutama penduduk sekitar. Bahkan dampak kerusakan alam justru hanya dirasakan oleh rakyat.
Padahal,seharusnya sumber daya alam aktif dikelola oleh pemerintah yang keuntungannya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, bukan menambah keuntungan pribadi.
Iim muslimah S.Pd, Serang, Banten
SUNGGUH ironi. Hakim yang seharusnya menjadi penegak keadilan dan penentu keputu san atas suatu masalah di penga dilan, malah mencoreng diri dan pekerjaannya karena ter li bat kasus korupsi.
KPK berhasil melakukan OTT terhadap Hakim Itong Isnaeni Hidayat bersama seorang penga cara dan panitera pengganti bernama Hamdan. Ketiga orang ini ditangkap karena diduga terlibat tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait penanganan suatu perkara di PN Surabaya.
PTM Pilihan yang Sulit
RENCANA kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) bulan April 2022 mencuat. Kenaikannya cukup signifikan, dari Rp3 ribu menjadi Rp5 ribu untuk 25 kilometer pertama. Tentu hal ini menambah jeritan hati masyarakat. Di tengah kondisi pandemi yang menghimpit ekonomi, kebijakan pemerintah justru bukan memberikan solusi. Apalagi, alasan kenaikan tarif demi meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas fisik KRL.
Kebijakan menaikkan tarif ini semestinya dikaji ulang kembali. Hampir setiap tahun kenaikan tarif berbagai fasilitas umum selalu terjadi. Sementara, peningkatan ekonomi individu secara garis besar justru mengalami penurunan. Sumber Daya Alam semestinya bisa dimanfaatkan untuk fasilitas umum, bukan berharap kepada pembiayaan yang dilakukan rakyat. Sehingga wajar jika kebijakan ini semakin membuat rakyat tercekik. Bagai buah simalakama, menggunakan kendaraan pribadi, pertalite dihilangkan. Menggunakan kendaraan umum, tarif dinaikkan. Intinya kebijakan yang dilahirkan bukan menjadi solusi, malah menjadi polemik.
SAAT ini kita berada dalam situasi yang sulit. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen yang baru saja dimulai menghadapi risiko penularan Covid-19 akibat munculnya Omicron di Indonesia.
Varian Omicron diketahui menjadi penyumbang signifikan kenaikan kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir. Dari 1.626 yang terkonfirmasi Omicron per Senin (24/1), sekitar 20 pasien menjalani perawatan dengan bantuan oksigen dan dua pasien yang wafat.
Berbagai pihak mendesak pemerintah mengevaluasi pelaksanaan PTM. Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan alasan pentingnya evaluasi PTM adalah potensi long Covid-19 pada anak bila tertular Covid-19.
Anak berisiko mengalami komplikasi berat yaitu multisystem inflammatory in children associated with Covid-19 (MIS-C). Diduga penyebab MIS-C adalah respons imun yang berlebihan terhadap infeksi Covid-19. Sindrom ini ditandai dengan demam selama lebih dari tiga hari dan ada dua gejala penyerta yaitu ruam, infeksi mata atau tanda inflamasi mukokutan pada mulut, tangan dan kaki.
Tetapi pada saat yang lain pelaksanaan PTM sangat darurat untuk dilaksanakan karena sekolah sudah ditutup hampir dua tahun lamanya. Dalam kurun waktu tersebut, siswa mengalami learning lost, kesenjangan hasil belajar, stres hingga putus sekolah. Oleh karena itu kebijakan PTM 100 persen seharusnya menjadi oase bagi mayoritas guru, orang tua maupun siswa di tengah kekhawatiran penularan virus.
Situasi yang kita hadapi saat ini sangat tepat dengan gambaran maju kena, mundur kena. Kita dihadapkan pada pilihan yang sama-sama sulit. Mau maju beresiko, mau mundur juga ada resiko yang sama besar.
Oleh karena itu, hal ini harus menjadi pelajaran berharga bagi umat manusia atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Sudah lebih dari dua tahun virus ini telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan manusia.
Hingga saat ini pandemi masih belum menunjukkan tanda-tanda kapan akan berakhir bahkan muncul terus varian baru yang semakin mudah menular. Semoga dengan pandemi ini manusia mau merenung.
RTLH Tak Kunjung Cair
ASSALAMU’ALAIKUM
Warahmatullahi Wabara katuh. Salam Sejahtera Radar Bogor.
Saya ingin menyampaikan pertanyaan yang mudahmudahan melalui komentar Instagram Radar Bogor bisa sampai ke Pak Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya.
Pertama, kenapa dan ada apa di Kelurahan Tegallega Desa Babakan Fakultas RT 05, RW 04 belum terealisasi atau cair RTLH?
Kedua, RTLH yang belum terealisasi atau cair sudah berjalan 3 tahun. Adapun tahun 2020, ada kabar pencairan di-pending, waktu yang tidak ditentukan, sampai akhirnya saya mendapat kabar RTLH yang warga RT dan RW lain terralisasi kembali untuk yang kedua dan bahkan ada yang ketiga kalinya.
Bravo Radar Bogor. Terima kasih. Semoga dapat ter sampaikan dan dapat dimengerti oleh Bapak Wali Kota Bogor.
@suhendar.syah
Wahyu Utami Guru Khoiru Ummah Bantul Yogyakarta
(20/1)
Penangkapan hakim Itong ini semakin menambah panjang daftar hakim yang terlibat korupsi. Karena ini bukan kali pertama seorang hakim terlibat kasus korupsi. Sebelumnya, telah banyak hakim terjerat kasus yang sama. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak 2012 hingga 2019, ada 20 hakim yang terjerat kasus korupsi.
Ada apa dengan hukum di Indonesia? Hingga penegak hukumnya sendiri yang melanggar hukum. Hal ini karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia yang menjadikan hukum tidak memiliki efek jera. Baik dari sisi hukumnya itu sendiri yang merupakan warisan penjajah dan penegak hukumnya yang tidak amanah, lebih tergoda nafsu dunia.
Seharusnya ini menjadi perhatian pemerintah. Sudah saatnya mengganti hukum yang lemah ini dengan hukum yang lebih tegas.
Desy Ummu Azzam Sukabumi
Indonesia Menjadi Lebih Baik
INDONESIA akhirnya berhasil mengambil alih pelayanan ruang udara atau Flight Information Region (FIR) untuk wilayah Kepulauan Riau (Kepri) dan Natuna setelah selama ini dikuasai Singapura. FIR yang dikuasai Singapura ii menyangkkut sekitar 100 nautical miles (1.825 kilometer) wilayah uda ra Indonesia yang meling kupi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, dan Natuna.
Sejak Indonesia merdeka, pengelolaan FIR di wilayahwilayah tersebut belum per nah berada pada otoritas dalam negeri. Seluruh pesa wat yang hendak melintas di wilayah tersebut harus melapor ke otoritas Singapura. Termasuk pesawat-pesawat milik Indonesia. Kebijakan ini atas berdasarkan keputusan International Civil Aviation Organization (ICAO) di tahun 1946. Sebab mereka menyatakan bahwa Indonesia belum mampu mengatur lalu lintas udara di wilayah yang disebut sektor A, B, dan C (26/1).
Tentu hal ini menjadi menjadi pendorong dan penyemangat agar Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia memiliki SDA yang melimpah, SDM yang berbakat, cerdas, dan kreatif. Akan tetapi, mereka tidak diberdayakan atau tidak mendapat dukungan penuh dari pemerintah untuk mengem bangkan ilmu dan bakat nya. Alhasil, banyak kekayaan alam yang dikelola dan dikuasai oleh swasta atau asing. WNI menjadi pengangguran se dang kan WNA diperdayakan.
Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya mengkaji ulang kebijakan agar lebih maksimal dalam pengelolaan dan melestarikan SDA yang ada. Hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan masyara kat. Tidak ada tempat para investor untuk menguasainya. Selain itu, SDM yang ada mesti diberdayakan untuk mengelola demi kemajuan negara. Jika negara mampu mengelola secara mandiri, maka negara tidak akan tergantung dengan negara lain. Serta nasib rakyat akan menjadi lebih baik.
Rita Razis, Boyolali
PENGUMUMAN TENTANG PENYEDIAAN DAFTAR PEMBAGIAN TAHAP PERTAMA DARI HASIL PENJUALAN/PEMBERESAN SEBAGIAN HARTA PAILIT MILIK DRH. HARTONO (DALAM PAILIT)
Bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas kepailitan Drh.Hartono (Dalam Pailit) jo. Pasal 192 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan ini Kami mengumumkan bahwa Kami menyediakan Daftar Pembagian Tahap Pertama dari Hasil Penjualan/Pemberesan Sebagian Harta Pailit Milik Drh. Hartono (Dalam Pailit) di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 5 (lima) hari sejak diumumkan. Bahwa Para Pihak yang berkepentingan, dipersilahkan untuk melihat Daftar tersebut. Bahwa pengumuman ini berlaku bagi Debitor Pailit, Para Kreditor dan Pihak Lain yang berkepentingan.
Jakarta, 27 Januari 2022
Tim Kurator Drh. Hartono (Dalam Pailit) TTD HASBI SETIAWAN, S.H., M.Kn. DEFRY LANTRIO, S.H.
PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
No Objek Lelang 1 LUQMAN NOOL HAKIEM
(Nilai Limit Rp 500.000.000,- ;Setoran Jaminan Rp 150.000.000,-). Keterangan:
Aanwijzing:
