MIMBAR BEBAS
Sms, Whatsapp, Telegram
RADAR BOGOR I KAMIS, 27 JANUARI I TAHUN 2022 I 24 JUMADIL AKHIR 1443 H I HALAMAN 3
ke: lalu kirimkan melalui
Sampaikan unek-unek Anda terhadap layanan publik seperti PLN, PDAM, PT Pos,
telepon, jalan rusak, pungli, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/ paspor/ sertifikat tanah, dll.
LAYANAN PENGADUAN PUNGLI
NOMOR
TELEPON
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
POLRES BOGOR PLN Bogor (0251) 8345400 Bendungan Katulampa (0251) 8334344 RS Hermina Bogor (0251) 8382525, 08129270609 RS Melania Bogor (0251) 8321196 Rs Pmi Bogor (0251) 8324080 RS EMC Sentul (021) 29672977, (021) 29673000 RS Mulia Pajajaran (0251) 8379898 Umum/ Asuransi: 08111181298 UGD: (0251) 7566222 / 081380939292 Damkar Kabupaten Bogor (021) 8753547
JADWAL SIM KELILING
Cantumkan nama dan alamat lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi, nomor pelanggan (untuk layanan PDAM/PLN/PT Gas) dan lampirkan fotokopi KTP. Kirimkan ke Redaksi Radar Bogor, Gedung Graha Pena, Jl KH R Abdullah bin Nuh No 30, Yasmin, Bogor.
Hanya yang memenuhi syarat yang akan dimuat. Redaksi berhak mengedit isi tulisan tanpa mengurangi substansi. Redaksi tidak bertanggung jawab atas dampak langsung maupun tidak, pascapemuatan tulisan. Terima kasih.
+62-811-1173-373
CANTUMKAN
Atau kirimkan melalui email:
IDENTITAS LENGKAP
redaksi@radar-bogor.com
fax: 0251-7544008 radar_bogor
Rentan Penimbunan Minyak Goreng BEBERAPA bulan terakhir, harga minyak goreng melambung tinggi. Akhirnya pemerintah mensubsidi dan memberlakukan kebijakan minyak goreng dengan satu harga di seluruh Indonesia dipatok Rp14 ribu per liter. Kebijakan satu harga minyak goreng, mendapatkan sambutan antusias di masyarakat. Masyarakat sudah lelah dengan
harga minyak yang tak kunjung turun. Alhasil, warga menyerbu toko atau waralaba untuk mendapatkan harga minyak goreng murah. Minyak pun ludes seketika. Fenomena panic buying tak bisa dihindarkan. Fenomena panic buying tak perlu terjadi apabila konsumen memahami bahayanya. Lemahnya edukasi dan pengawasan pemerintah
menyebabkan masyarakat tidak memahaminya. Seyogyanya pemerintah dalam pemberian subsidi harus diimbangi dengan mekanisme dan pengawasan yang kuat di lapangan, agar tidak menimbulkan masalah baru. Pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran, sudah sering terjadi. Tetapi pemerintah tidak menjadikannya sebagai
pelajaran, untuk mengadakan program subsidi dengan aturan main dan pengawasan yang lebih baik. Pemerintah memberikan subsidi untuk meringankan beban masyarakat. Namun, hal ini tak menjadi solusi pada akhirnya. Karena subsidi dinilai bukan jalan keluar atas tingginya harga suatu produk. Pemerintah harus memastikan
ketersediaan pasokan minyak goreng di seluruh Indonesia, sehingga tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi. Apabila terbukti ada oknum yang menimbun, pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi atau bahkan langsung cabut saja perizinannya. Nur Hasanah Bogor
POLRESTA KOTA BOGOR
SENIN
SELASA
RABU
Botani Square
Graha Pena Radar Bogor
Lippo Plaza Kbn Raya, Jl Pajajaran
KAMIS
JUMAT
SABTU
Yogya Dramaga
Lippo Ekalokasari, Jl Pajajaran
Mall Jambu Dua Plaza
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (0251) 8312292 RS Azra (0251) 8318456 RS Hermina Mekarsari (021) 29232525 RS Medika Dramaga (0251) 8308900/081319310610 Bogor Medical Center (BMC) (0251) 8390435 RS Karya Bhakti Pratiwi (0251) 8626868 Rumah Sakit Dr H Marzoeki Mahdi (0251) 350658, (0251) 8320467 Rumah Sakit Islam Bogor (0251) 8316822 Rumah Sakit Daerah (Rsud) Cibinong 021-875348, 8753360 Rumah Sakit Lanud Atang Sandjaja (0251) 7535976 RS Annisa Citeureup (021)8756780, Fax. (021)8752628 Rumah Sakit FMC (0251) 865-2391/866-2785 Rumah Sakit Salak (0251) 8344609/834-5222 RSUD Ciawi (0251) 8240797 Klinik Utama Geriatri Wijayakusuma (0251) 7568397 Rumah Sakit Bina Husada (021) 875-8441 Rumah Sakit ibu dan anak Nuraida(0251) 8368107, (0251) 368866 Yayasan Bina Husada Cibinong (021) 875-8440 Rumah Sakit Bersalin Assalam Cibinong (021) 875-3724 Rumah Sakit Bersalin Tunas Jaya Cibinong (021) 875-2396 Rumah sakit Bina Husada Cibinong (021) 8790-3000 Rumah sakit Ibu dan Anak Trimitra Cibinong (021) 8756-3055 Rumah Bersalin & Klinik Insani Cibinong (021) 875-7567 RS Sentosa Bogor, Kemang (0251)-7541900 RS Ibu dan Anak Juliana, Bogor (0251) 8339593, Fax. (0251)-8339591 RSIA Bunda Suryatni (0251) 7543891,(0251) 754-3892 Klinik Insani Citeureup (021) 879-42723 RSIA Kenari Graha Medika Cileungsi (021) 8230426 Rs Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua-Bogor (0251) 8253630, 8257663 RS Asysyifaa Leuwiliang (0251) 8641142 RS Vania IGD (0251) 8380613, (0251) 8380601/8380605 RSKIA Sawojajar (0251) 8324371
POLRES BOGOR Polsek Jonggol Polsek Cileungsi Polsek Cariu Polsek Nanggung Polsek Babakan Madang Polsek Megamendung Polsek Klapanunggal Polsek Caringin Polsek Dramaga Polsek Tamansari Polsek Jasinga Polsek Cigudeg Polsek Parung Panjang
021-8750163
021-89931174 021-8230861 021-89961058 0251-8682769 021-87962777 0251-8248569 021-82492276 0251-8224417 0251-8624107 0251-8388164 0251-8688110 0251-8681110 021-5978880
Tarif KRL Semakin Mencekik RENCANA kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) bulan April 2022 mencuat. Kenaikannya cukup signifikan, dari Rp3 ribu menjadi Rp5 ribu untuk 25 kilometer pertama. Tentu hal ini menambah jeritan hati masyarakat. Di tengah kondisi pandemi yang menghimpit ekonomi, kebijakan pemerintah justru bukan memberikan solusi. Apalagi, alasan kenaikan tarif demi meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas fisik KRL. Kebijakan menaikkan tarif ini semestinya dikaji ulang kembali. Hampir setiap tahun kenaikan tarif berbagai fasilitas umum selalu terjadi. Sementara, peningkatan ekonomi individu secara garis besar justru mengalami penurunan. Sumber Daya Alam semestinya bisa dimanfaatkan untuk fasilitas umum, bukan berharap kepada pembiayaan yang dilakukan rakyat. Sehingga wajar jika kebijakan ini semakin membuat rakyat tercekik. Bagai buah simalakama, menggunakan kendaraan pribadi, pertalite dihilangkan. Menggunakan kendaraan umum, tarif dinaikkan. Intinya kebijakan yang dilahirkan bukan menjadi solusi, malah menjadi polemik. dianagusrini000 @gmail.com
Miris, Hakim Terjerat Korupsi
Potensi Lumpur Lapindo DULU diabaikan kini diperebutkan. Dulu menjadi nestapa kini bak mutiara. Begitulah nasib lumpur Lapindo. Setelah baru-baru ini Badan Geologi Kementerian ESDM menyatakan, lumpur Lapindo mengandung rare earth atau logam tanah langka. Jenis logam tersebut masuk ke dalam mineral super langka yang diburu dunia. Hal yang membuat rare earth begitu banyak diburu tak lain karena harganya yang fantastis. Di saat harga batu bara hanya di kisaran USD200 per metrik ton, harga rare earth bisa mencapai USD178.378 atau Rp2,55 miliar per metrik ton. Fantastis memang jika dihitung keuntungan yang akan didapatkan. Namun akankah keuntungan juga didapatkan oleh penduduk yang sudah belasan tahun menderita? Sejak lama, pengerukan SDA yang dilakukan selalu merugikan, bukan mendatangkan keuntungan bagi rakyat, terutama penduduk sekitar. Bahkan dampak kerusakan alam justru hanya dirasakan oleh rakyat. Padahal,seharusnya sumber daya alam aktif dikelola oleh pemerintah yang keuntungannya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, bukan menambah keuntungan pribadi.
SUNGGUH ironi. Hakim yang seharusnya menjadi penegak keadilan dan penentu keputusan atas suatu masalah di pengadilan, malah mencoreng diri dan pekerjaannya karena terlibat kasus korupsi. KPK berhasil melakukan OTT terhadap Hakim Itong Isnaeni Hidayat bersama seorang pengacara dan panitera pengganti bernama Hamdan. Ketiga orang ini ditangkap karena diduga terlibat tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait penanganan suatu perkara di PN Surabaya.
Iim muslimah S.Pd, Serang, Banten
PTM Pilihan yang Sulit SAAT ini kita berada dalam situasi yang sulit. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen yang baru saja dimulai menghadapi risiko penularan Covid-19 akibat munculnya Omicron di Indonesia. Varian Omicron diketahui menjadi penyumbang signifikan kenaikan kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir. Dari 1.626 yang terkonfirmasi Omicron per Senin (24/1), sekitar 20 pasien menjalani perawatan dengan bantuan oksigen dan dua pasien yang wafat. Berbagai pihak mendesak pemerintah mengevaluasi pelaksanaan PTM. Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan alasan pentingnya evaluasi PTM adalah potensi long Covid-19 pada anak bila tertular Covid-19. Anak berisiko mengalami komplikasi berat yaitu multisystem inflammatory in children associated with Covid-19 (MIS-C). Diduga penyebab MIS-C adalah respons imun yang berlebihan terhadap infeksi Covid-19. Sindrom ini ditandai dengan demam selama lebih dari tiga hari dan ada dua gejala penyerta yaitu ruam, infeksi mata atau tanda inflamasi mukokutan pada mulut, tangan dan kaki. Tetapi pada saat yang lain pelaksanaan PTM sangat darurat untuk dilaksanakan karena sekolah sudah ditutup hampir dua tahun lamanya. Dalam kurun waktu tersebut, siswa mengalami learning lost, kesenjangan hasil belajar, stres hingga putus sekolah. Oleh karena itu kebijakan PTM 100 persen seharusnya menjadi oase bagi mayoritas guru, orang tua maupun siswa di tengah kekhawatiran penularan virus. Situasi yang kita hadapi saat ini sangat tepat dengan gambaran maju kena, mundur kena. Kita dihadapkan pada pilihan yang sama-sama sulit. Mau maju beresiko, mau mundur juga ada resiko yang sama besar. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi pelajaran berharga bagi umat manusia atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Sudah lebih dari dua tahun virus ini telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan manusia. Hingga saat ini pandemi masih belum menunjukkan tanda-tanda kapan akan berakhir bahkan muncul terus varian baru yang semakin mudah menular. Semoga dengan pandemi ini manusia mau merenung. Wahyu Utami Guru Khoiru Ummah Bantul Yogyakarta
(20/1) Penangkapan hakim Itong ini semakin menambah panjang daftar hakim yang terlibat korupsi. Karena ini bukan kali pertama seorang hakim terlibat kasus korupsi. Sebelumnya, telah banyak hakim terjerat kasus yang sama. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak 2012 hingga 2019, ada 20 hakim yang terjerat kasus korupsi. Ada apa dengan hukum di Indonesia? Hingga penegak hukumnya sendiri yang melanggar hukum. Hal ini
INDONESIA akhirnya berhasil mengambil alih pelayanan ruang udara atau Flight Information Region (FIR) untuk wilayah Kepulauan Riau (Kepri) dan Natuna setelah selama ini dikuasai Singapura. FIR yang dikuasai Singapura ii menyangkkut sekitar 100 nautical miles (1.825 kilometer) wilayah udara Indonesia yang melingkupi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, dan Natuna. Sejak Indonesia merdeka, pengelolaan FIR di wilayahwilayah tersebut belum pernah berada pada otoritas dalam negeri. Seluruh pesawat yang hendak melintas di wilayah tersebut harus melapor ke otoritas Singapura. Termasuk pesawat-pesawat milik Indonesia. Kebijakan ini atas berdasarkan keputusan International Civil Aviation Organization (ICAO) di tahun 1946. Sebab mereka menyatakan bahwa Indonesia belum mampu mengatur lalu lintas udara di wilayah yang disebut sektor A, B, dan C (26/1). Tentu hal ini menjadi menjadi pendorong dan penyemangat agar Indonesia menjadi
ASSALAMU’ALAIKUM Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Sejahtera Radar Bogor. Saya ingin menyampaikan pertanyaan yang mudahmudahan melalui komentar Instagram Radar Bogor bisa sampai ke Pak Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya. Pertama, kenapa dan ada apa di Kelurahan Tegallega Desa Babakan Fakultas RT 05, RW 04 belum terealisasi atau cair RTLH? Kedua, RTLH yang belum terealisasi atau cair sudah berjalan 3 tahun. Adapun tahun 2020, ada kabar pencairan di-pending, waktu yang tidak ditentukan, sampai akhirnya saya mendapat kabar RTLH yang warga RT dan RW lain terralisasi kembali untuk yang kedua dan bahkan ada yang ketiga kalinya. Bravo Radar Bogor. Terima kasih. Semoga dapat tersampaikan dan dapat dimengerti oleh Bapak Wali Kota Bogor.
Bahwa pengumuman ini berlaku bagi Debitor Pailit, Para Kreditor dan Pihak Lain yang berkepentingan. Jakarta, 27 Januari 2022 Tim Kurator Drh. Hartono (Dalam Pailit) TTD HASBI SETIAWAN, S.H., M.Kn. DEFRY LANTRIO, S.H.
PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN & ' & # ' ! $ )# # & & ( # + ( $ )( " # " ! ' # # ! # ' )' # )# # # # % & #( & # #($& ! + # # + # & # ! # $ $& # # " ($ ! ! # ( #% & # % ' &( ! ! # # # & % # * & # " ! !) #( &# ( !$' # ( ' & # ( & & ! " $# ' % #+ ( ' '' ( ()& No 1
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
Objek Lelang LUQMAN NOOL HAKIEM Ψ ͥcNdeͦ PXRN^V dN^NW PSbXZed PN^Ve^N^ RN^ cSVN[N cSceNde RXNdNc^iN cSceNX F;@ A_Ͷ ώ9S^dS^V cS[eNc ] NdNc ^N]N Ai_^iN AS^S^V <b^i FecX[_gNdWXS dSb[SdNZ RX >`Ͷ 6SZS^V EG ώ ͥRXcSbdXűZNd dSbde[Xc =[Ͷ EN^QN]NiN EG ώ EJ ͦ >S[Ͷ 9S^dS^V >SQN]NdN^ 4_V_b FS[NdN^ >_dNͶ 4_V_b Cb_fX^cX =NgN 4NbNdͶ (Nilai Limit Rp 500.000.000,- ;Setoran Jaminan Rp 150.000.000,-).
$ ! : $ !
Rita Razis, Boyolali
Bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas kepailitan Drh.Hartono (Dalam Pailit) jo. Pasal 192 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan ini Kami mengumumkan bahwa Kami menyediakan Daftar Pembagian Tahap Pertama dari Hasil Penjualan/Pemberesan Sebagian Harta Pailit Milik Drh. Hartono (Dalam Pailit) di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 5 (lima) hari sejak diumumkan. Bahwa Para Pihak yang berkepentingan, dipersilahkan untuk melihat Daftar tersebut.
0</,=,<6,9 &?<,> 0;,7, ,9>:< $07,B,9,9 06,B,,9 "02,<, 07,92 :2:< ": & * " " >,922,7 ,9?,<4 /,9 ,>,= ;0<49>,3 0>?, $092,/47,9 "020<4 :2:< -0</,=,<6,9 $090>,;,9 ": $/> 6= $" 2< >,922,7 ?74 >09>,92 07,92 6=06?=4 =,B, " ( ! " & $,94>0<, $092,/47,9 "020<4 :2:< ,6,9 807,6=,9,6,9 07,92 6=06?=4 ;095?,7,9 /48?6, ?8?8 /092,9 5094= ;09,A,<,9 707,92 807,7?4 49>0<90> .7:=0/ -4//492 /092,9 ;0<,9>,<,,9 ,9>:< $07,B,9,9 06,B,,9 "02,<, /,9 07,92 :2:< >0<3,/,; :-506 -0<?;, >,9,3 /,9 -,92?9,9 B,4>? &0-4/,92 >,9,3 /,9 -,92?9,9 B,92 >0<70>,6 /4 ; !?95?7 %' 07?<,3,9 ,B?8,94= 0.,8,>,9 ',9,3 &,<0,7 :>, :2:< =07?,= !F ,>,= 9,8, < "%+ &($ " 4<06>?< $' '% & % !(%' $' '&! /092,9 -,>,= D -,>,= &0-07,3 (>,<, ',9,3 !4746 $?/5, &0-07,3 '48?< ',9,3 < 09<B &?;,94 &0-07,3 &07,>,9 ',9,3 <A49 &0-07,3 ,<,> ,7,9 4926?92,9 092,9 &0<>4C6,> ,6 !4746 ": ,>,= 9,8, < 09<B &?;,94 '0<8,=?6 -,92?9,9 /,9 =02,7, =0=?,>? -,46 B,92 =06,<,92 =?/,3 ,/, /,9 ,>,? /4608?/4,9 3,<4 B,92 -0<,/, /4,>,=9B,
lebih baik. Indonesia memiliki SDA yang melimpah, SDM yang berbakat, cerdas, dan kreatif. Akan tetapi, mereka tidak diberdayakan atau tidak mendapat dukungan penuh dari pemerintah untuk mengembangkan ilmu dan bakatnya. Alhasil, banyak kekayaan alam yang dikelola dan dikuasai oleh swasta atau asing. WNI menjadi pengangguran sedangkan WNA diperdayakan. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya mengkaji ulang kebijakan agar lebih maksimal dalam pengelolaan dan melestarikan SDA yang ada. Hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan masyarakat. Tidak ada tempat para investor untuk menguasainya. Selain itu, SDM yang ada mesti diberdayakan untuk mengelola demi kemajuan negara. Jika negara mampu mengelola secara mandiri, maka negara tidak akan tergantung dengan negara lain. Serta nasib rakyat akan menjadi lebih baik.
PENGUMUMAN TENTANG PENYEDIAAN DAFTAR PEMBAGIAN TAHAP PERTAMA DARI HASIL PENJUALAN/PEMBERESAN SEBAGIAN HARTA PAILIT MILIK DRH. HARTONO (DALAM PAILIT)
@suhendar.syah
Desy Ummu Azzam Sukabumi
Indonesia Menjadi Lebih Baik
RTLH Tak Kunjung Cair
(4.%4% 2 '6 .5 *4 2 2 ! 2 2 '6 2 2 ! ! 2 2 '6 *4
karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia yang menjadikan hukum tidak memiliki efek jera. Baik dari sisi hukumnya itu sendiri yang merupakan warisan penjajah dan penegak hukumnya yang tidak amanah, lebih tergoda nafsu dunia. Seharusnya ini menjadi perhatian pemerintah. Sudah saatnya mengganti hukum yang lemah ini dengan hukum yang lebih tegas.
Keterangan: Ψ A_]X^N[ FSd_bN^ =N]X^N^ iN^V RXcSd_bZN^ ZS bSZS^X^V I3 ͥIXbdeN[ 3QQ_e^dͦ WNbec cN]N RS^VN^ A_]X^N[ FSd_bN^ =N]X^N^ + # '+ & ( # Ψ FSd_bN^ =N]X^N^ WNbec ceRNW STSZdXT RXdSbX]N _[SW >C>A? cS[N]PNdΝ[N]PNd^iN ͥcNdeͦ WNbX cSPS[e] `S[NZcN^NN^ [S[N^VͶ Ψ FSVN[N PXNiN iN^V dX]Pe[ cSPNVNX NZXPNd ]SZN^Xc]S `SbPN^ZN^ ]S^YNRX PSPN^ `ScSbdN [S[N^VͶ Aanwijzing: 5N[_^ CScSbdN ?S[N^V RN`Nd ]S[XWNd _PiSZ iN^V NZN^ RX[S[N^V cSYNZ RXdSbPXdZN^^iN `S^Ve]e]N^ [S[N^VͶ Persyaratan Lelang : Ͷ
Ͷ
Ͷ
@S]X[XZX 3Ze^ iN^V dS[NW dSbfSbXűZNcX `NRN gSPcXdS Wdd`cώώ[S[N^VͶV_ͶXR ͶFiNbNd RN^ ZSdS^deN^ cSbdN dNdN QNbN " # )( ! ! # % ( ! ( % " #) , ( & # &$' )&- # , # ) # # )# #- % ! " ( * ' ( ( &' )( BPiSZ [S[N^V RXYeN[ RS^VN^ ZSdS^deN^ RN^ Z_^RXcX N`N NRN^iN ͥNc Xcͦ cSWX^VVN N`NPX[N ZNbS^N cSceNde WN[ dSbYNRX VeVNdN^ de^dedN^ `S]PNdN[N^ώ`S^e^RNN^ `S[NZcN^NN^ [S[N^V dSbWNRN` _PiSZ [S[N^V dSbcSPed RXNdNc `XWNZΝ`XWNZ iN^V PSbZS`S^dX^VN^ώ`S]X^Nd [S[N^V dXRNZ RX`SbZS^N^ZN^ e^deZ ]S[NZeZN^ de^dedN^ RN[N] PS^deZ % %)# % $ $& # # & & ( # + ( $ )( " <^T_b]NcX RN`Nd ]S^VWePe^VX >N^d_b CGͶ4N^Z CSbZbSRXdN^ ENZiNd 6XT_PedN]NͶ ͥ ͦ ώ Ν Ν ώ Ν Ν >C>A? 4_V_b GS[` ͥ ͦ
Pelaksanaan Lelang: & # * & # 3[N]Nd 6_]NX^ ;NbXώGN^VVN[ 4NdNc 3ZWXb CS^NgNbN^ "% ( ! # CS[e^NcN^ ;NbVN ?S[N^V 4SN ?S[N^V CS]PS[X
!$' # " ! !) #( &# ( Wdd`cώώ[S[N^VͶV_ͶXR FS^X^ 8SPbeNbX Ͷ JNZde FSbfSb ͥFSceNX J<4ͦ #($& ! + # # + # & # ! # $ $& =N[N^ ISdSbN^ A_Ͷ 4_V_b ͥ[X]Nͦ WNbX ZSbYN cSdS[NW `S[NZcN^NN^ [S[N^V ͡ RNbX WNbVN [S[N^V Bogor, 27 Januari 2022 ( PT.BPR DIFOBUTAMA
