RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

NO URUSAN PEMERINTAHAN

Indikator Kinerja Kunci Hasil

URUSAN

PEMERINTAHAN

Pendidikan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum enyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

(Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provins

Persentase ARG pada belanja langsung

APBD

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Presentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)

Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota

Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP

Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

Persentase kinerja realisasi pupuk

Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang Berlaku

Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP

Kesehatan

Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkanskrining kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standar

Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Persentase orang dengan resiko terinfeksi

HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini

HIV sesuai Standar

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur

Pekerjaan Umum pengendalian banjir di WS Kewenangan

Kab/Kota

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic

Rasio kepatuhan IMB kab/ kota

Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana

Perumahan

Rakyat kabupaten/kota

Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani

Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah

Tidak Layak Huni)

Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi

PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Trantibumlinmas

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi

Sosial kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator

SPM)

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

Tenaga

Kerja

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS

Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan

Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

Persentase Penetapan Tanah Untuk

Pembangunan Fasilitas Umum

Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam

Rangka Penanaman Modal

Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah

Absentee

Tersedianya tanah untuk masyarakat

Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kabupaten/ Kota

Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin

PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah Kab/Kota

Perekaman KTP Elektronik

Presentasi Anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

Kepemilikan akta Kelahiran

Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

Persentase Pengentasan Desa Tertinggal

Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

TFR (Angka Kelahiran Total)

Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)

Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota

V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik,Mengetahui Kebijakan Dan Program

Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

Tingkat keamanan informasi pemerintah

Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Peningkatan prestasi olahraga

Terlestarikannya Cagar Budaya

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun

2009 tentang Kearsipan

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan

Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/ Kota

Tingkat hunian akomodasi

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

Produktivitas pertanian per hektar per tahun

Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kab/Kota Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Tidak ada IKK Outcome

G. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Fungsi Penunjang

NOURUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL CAPAIAN KINERJA

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)

1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

2. Rasio PAD

3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)

6. Opini Laporan Keuangan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)

1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama

2. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif

3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)

1. Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

3. Assets Management

4. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)

H. PENUTUP

1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan

2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bogor Tahun 2022 ini disusun sebagai dasar evaluasi pemerintah pusat untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Tahun 2022 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik itu strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pemulihan ekonomi sudah sangat baik dan efektif. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indikator Makro yang mulai memberikan perubahan yang cukup signifikan. Jika dibanding dengan capaian pada tahun 2021 beberapa indikator makro tahun 2022 menunjukan peningkatan yang cukup baik yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan (PDRB) Per Kapita, dan Angka Pengangguran. Sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan, pemerintah daerah diwajibkan membuat dan menyampaikan capaian kinerja tahunan kepada masyarakatdalam bentuk Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

Jika dilihat dari hasil yang dicapai, maka Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2022 menggambarkan kondisi riil Kabupaten Bogor yang mulai memberikan signal baik terhadap perekonomian di Kabupaten Bogor dimana laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 3,55% kemudian pada tahun 2022 sebesar 5,25%, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bogor mengalami kenaikan yang cukup signifikan hal tersebut tidak terlepas dari Pandemi Covid 19 yang sudah berangsur-angsur membaik dan juga upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bogor dimasa pandemi covid 19.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2022 ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas program dan kegiatan yang telah dilakukan. dengan harapan semoga senantiasa dapat dijadikan bahan informasi, maupun referensi sekaligus bahan evaluasi dan motivasi dalam penyempurnaan kinerja Pemerintahan Daerah pada tahun mendatang.

Didin Saefuddin Buchori

Manajemen Marah

EMOSI artinya luapan perasaan yang muncul dan hilang dalam waktu singkat. Perasaann yang dimaksud bisa sedih, gembira, marah, terharu, cinta, dll. Jadi perasaan yang namanya emosi bukan hanya perasaan marah. Salah satu perasaan yang ada pada manusia adalah marah. Marah itu luapan perasaan yang diawali rasa puas, namun berakhir dengan penyesalan. Menahan diri dari marah adalah ciri orang bertaqwa.

Firman Allah: ”Yaitu orang-orang yang berinfaq di kala lapang atau sempit, orang2 yang bisa menahan diri dari marah dan orang-orang yang memberi maaf pada orang lain….” (Ali Imran 136). Sabda

Nabi: “orang yang gagah itu bukanlah orang yang mampu menjatuhkan orang lain dalam waktu yang cepat, tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah”

Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata: Ya Rasul, berilah aku nasehat. Jawab Nabi: “Jangan marah,” lalu ia minta lagi nasehat, Nabi mengulang jawaban tadi: “jangan marah”

Sabda Nabi pula apabila kamu sedang marah berdiri maka duduklah apabila masih marah maka berbaringlah, apabila masih maka berwudulah sesungguhnya marah itu api dan api hanya bisa dipadamkan oleh air.

Sayyidina Ali pernah diludahi musuh dalam satu peperangan, tapi ia tidak membunuh musuh itu. Ketika ditanya, kenapa dia tidak engkau langsung bunuh, sudah jelas dia meludahimu. Ali menjawab, saya tidak mau membunuh musuh karena menuruti perasaan marah, saya membunuh karena Allah bukan karena marah.

Marah dibolehkan apabila melihat kemaksiatan dilakukan di depan mata. Apabila kita berdiam diri justru kita berdosa. Nabi bersabda: “Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemunkaran maka cegahlan ia dengan tanganmu, kalau kalian tak mampu, cegah dengan lisanmu, kalau tak mampu cegahlah dengan hatimu, dan itu adalah selemahlemahnya iman”

Marah kepada anak jangan sampai mengeluarkan kata-kata kasar apalagi mengandung sumpah serapah, karena dikhawatirkan kata-kata itu akan mengandung doa yang tidak baik.

Marah kepada binatang tidak boleh dilampiaskan dengan menyiksanya sampai kematiannya pelanpelan. Kalau akan menyembelih hewan, pesan Nabi tajamkan dulu goloknya setajam mungkin agar akhir kematiannya tidak tersiksa.

Ada seorang nenek di zaman Nabi yang marah kepada seekor kucing, lalu si Nenek mengurungnya tanpa diberi makan sampai kucing itu mati. Ketika diadukan kepada Nabi, Nabi menjawab nenek itu ahli neraka.

Mari di bulan mulia ini kita lakukan manajemen emosi bernama marah. Insya Allah predikat TAKWA akan kita raih.(*)