DPRD SARANKAN PINJAMAN DAERAH

TERKAIT APBD 2023 MENGALAMI DEFISIT RP400 MILIAR bimbingan teknis, dan sejumlah kegiatan lainnya.

Ketua:

Sastra Winara

Wakil Ketua:

Ade Senjaya

Sekretaris:

Lukmanudin Ar-Rasyid

Anggota:

H Adi Suwardi SE

Sarni S.Kep

M Rizky SE

H Sulaeman ST

H Irvan Baihaqi Tabrani, SE

H Juhanta SE

Rudy Setiawan

Halim Yohanes SE

Hj Dian Rosita

M Leo Hananto Wibowo ST MH

Sutisna, S.FIl.I

Larasati Widyaningsih,SE

KOMISI III

Pemkab Bogor mengalami defisit sekitar Rp400 miliar pada 2023 ini. Dampaknya berpengaruh terhadap program kegiatan di tahun ini. Namun Pemkab belum membicarakan ‘kesulitan’ ini kepada DPRD Kabupaten Bogor. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto hingga saat ini DPRD Kabupaten Bogor belum mendapat penjelasan bahkan pemberitahuan resmi dari Pemkab Bogor soal adanya defisit ini.

MESKI begitu, Rudy menyarankan apabila

Pemkab Bogor salah memprediksi SiLPA pada APBD 2023, agar segera menutup defisit anggaran dengan mencari sumbersumber pendapatan lain.

“Bisa dari pemerintah pusat, provinsi, atau kalau memang itu urgent untuk kepentingan masyarakat bisa melalui pinjaman daerah.

Atau melalui APBD Perubahan, karena APBD Perubahan bisa dilakukan dua kali dalam satu tahun anggaran sesuai dengan kebutuhan,” kata Rudy.

Pemkab Bogor melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tengah

Dewan Minta Sanksi Tegas Desa Tonjong

Ketua:

Hj Tuti Alawiah

Wakil Ketua:

Robinton Sitorus, SE

Sekretaris:

Ferry Roveo Checanova, S.Ip

Anggota

Andi Permana SE

H Mohammad Ansori

Daen Nuhdiana Hn, SH

H Achmad Fathoni ST

H. Fikri Hudi Octiarwan SS

Nurodin

Fakhru Rizal SH

Aan Triana Muharom SS Abdul Jalil S.Sos

H Permadi Dalung SE, MM

KOMISI IV

CARUT marutnya pembangunan jalan desa di Kampung Jati RW 06 Desa Tonjong, Kecamatan Tajurhalang, yang tidak kelar dibangun, disoroti anggota DPRD.

Padahal, anggaran dari program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) sudah digelontorkan sejak Desember 2022 lalu, tapi tak kunjung ada aktivitas.

“Ini yang sedari awal kami takutkan dari program Samisade, saya sebagai anggota

DPRD mempelajari peraturan Bupati Bogor yang menjadi payung hukum Samisade ini menyadari bahwa tidak adanya sanksi jika program yang dibiayai APBD gagal terlaksana,” kata Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Irman Nurcahyan kepada wartawan, Minggu (26/2).

Karena di Perbup tersebut, tidak secara eksplisit dijelaskan sanksinya. Bahkan dengan kejadian ini tentu merugikan masyarakat, karena tidak bisa menikmati hasil pembangunan.

“Pada akhirnya dikhawatirkan, yang rugi juga kan masyarakat, makanya ini akan menjadi evaluasi kami di DPRD terkait alokasi berupaya mengatasi persoalan defisit pada APBD 2023. “Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menutup defisit ini, dan menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Kepala BPKAD Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, Kamis (2/3).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan, kata Teuku Mulya, ialah dengan cara memangkas sejumlah program belanja di setiap Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) atau merasionalisasikan belanja kegiatan.

Seperti memangkas sejumlah kegiatan di setiap dinas seperti perjalanan dinas,

“Kegiatan belanja habis pakai harus sesuai rasionalitas, efektivitas dan kebutuhan belanja perjalanan dinas, kami akan sosialisasikan agar dapat efektif,” jelas dia. Selain itu, Teuku Mulya juga menyebut ada opsi lain untuk menutup defisit tersebut, dengan meningkatkan pendapatan daerah.

Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bogor untuk membahas opsi tersebut.

Sebelumnya, Pemkab Bogor mengalami defisit pada APBD 2023 yang disebabkan perhitungan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) pada akhir 2022 di luar prediksi. Pada saat pengesahan APBD 2023 di akhir November 2022 lalu, prediksi SiLPA berada di angka Rp700 miliar. Namun penyerapan anggaran pada akhir Desember lalu cukup signifikan, sehingga menyisakan SiLPA hanya di kisaran Rp350 miliar.(cok) Rudy Susmanto Ketua DPRD Kabupaten Bogor

Ketua :

Mu’ad Khalim

Wakil Ketua:

Ridwan Muhibi

Sekretaris:

Ruhyat Sujana

Anggota:

Agus Salim SE

Kukuh Sri Widodo

Sanukri

H Dadeng Wahyudi, S Pd, ME

H Teguh Widodo

Yuyud Wahyudin

Irman Nurcahyan, SE

H Usep Saefullah SH MH

H Barkah anggaran samisade,” tegas Irman. Bahkan pihaknya akan memanggil leading sektor, yang berurusan dengan masalah ini mulai dari DPMD dan Inspektorat sehingga bisa didapat informasi yang paripurna. Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat yang terkena imbas, untuk tetap menyikapi dengan kepala dingin dan juga untuk kepala desa agar bijaksana dalam memanfaatkan anggaran samisade.

SERAP ASPIRASI: Anggota DPRD Kabupaten Bogor Irman Nurcahyan berdiskusi l bersama RW dan BPD Desa Tonjong terkait proyek samisade yang belum terealisasi.

“Untuk kepala desa juga harus bijak, ketika dana itu sudah masuk ke kas desa, cepetcepet dibangun, jangan sampai masyarakat yang hari ini sudah pada pintar malah merasa dirugikan dan bertindak, apalagi kalau sampe dibawa ke jalur hukum,” kata Irman.

Sementara Kepala Desa Tonjong Nurhakim tak banyak berkomentar tapi intinya akan mengerjakannya dalam waktu dekat.

“Pasti dibangunkan karena pihak beton

Komisi I Dprd Panggil Sentul City

KOMISI I DPRD Kabupaten Bogor memanggil pihak PT Sentul City terkait perizinan perumahan cluster yang bermasalah.

Dari pemanggilan tersebut, Sentul City diketahui tengah mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Perumahan Centronia Residence ke Pemkab Bogor.

“Karena bangunan belum ada, mereka sadar dan sekarang sedang mengajukan IMB dan site plannya. Sudah masuk tertanggal 21 setelah kita sidak kemarin,” ujar Ketua Komisi

I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman, Kamis (23/2). Menurut dia, Sentul City sudah kooperatif menindaklanjuti hasil sidak Komisi I, beberapa waktu lalu.

Hal itu ditunjukkan dengan pengajuan izin yang dilakukan pihak perusahaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Mereka sudah memperlihatkan tanda terima dari dinas terkait,” ungkapnya. Selain itu, Usep juga mengkonfirmasi adanya kesalahan dari pihak Sentul City dalam memperlihatkan site plan rencana pembangunan Perumahan Centronia Residence saat sidak. “Pada sidak kemarin, manajemen Sentul City salah memperlihatkan site plan. Jadi site plan lama diperlihatkan, padahal sudah ada revisi ketiga dan sekarang keempat,” papar Usep. Dia berharap, kasus ini menjadi pembelajaran bagi para pengembang lainnya. Sebelum dilakukan pembangunan, alangkah baiknya terlebih dahulu mengurus perizinan yang berlaku.

“Mudah-mudahan tidak ada permasalahan lagi. Yang penting yang kemarin clear dulu. Semoga dengan hasil sidak kami pasca Sentul City, pengusaha lain itu mengikuti,” tukas dia.(cok) sudah melihat posisi jalan untuk melihat kekuatannya, apalagi sekarang musim hujan,” tutur dia. Selain itu dirinya menuturkan, tentu rencana betonisasi jalan tidak mungkin kalau tidak dikerjakan. “Bahaya dengan jabatan saya kalau tidak dibangunkan, untuk waktunya bulan ini akan saya upayakan betonisasi jalan,” ungkap Nurhakim.(Abi/c)

Sampaikan unek-unek Anda terhadap layanan publik seperti PLN, PDAM, PT Pos, telepon, jalan rusak, pungli, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/ paspor/ sertifikat tanah, dll.