Kemacetan Jalan, Nyawa Melayang

MIRIS, akibat kemacetan parah sepanjang 15 Km di Jambi mengakibatkan nyawa seorang pasien di dalam ambulans akhirnya meninggal. Bukan kali pertama masalah di jalanan ini mengakibatkan jiwa melayang. Ada yang akibat jalan berlubang, buruknya kondisi jalan maupun akibat pengendara yang ugal-ugalan. Penyebab kemacetan parah tersebut adalah adanya ribuan truk pengangkut batu bara yang beroperasi saat itu. Pengawasan pemerintah terhadap truk tambang pun dipertanyakan. Salah satu hal yang dikritisi pengusaha truk adalah AMDAL perusahaan tambang. Seharusnya, jika memenuhi AMDAL, perusahaan tambang tidak boleh mengganggu lingkungan. Jika tidak memenuhi AMDAL, izin perusahaan tambang bisa dicabut.Sayangnya, pemerintah justru saling lempar tanggung jawab. Selain di Jambi, kemacetan parah juga terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya di Kabupaten Kutai Timur pada 3 Maret lalu. Kemacetan terjadi karena adanya kerusakan jalan di jalan poros Kecamatan Sangatta Utara menuju Kecamatan Bengalon yang merupakan jalan nasional.

Mirisnya, sebenarnya sudah ada alokasi dana perbaikan jalan nasional di wilayah Kaltim sebesar Rp1,8 triliun.

Namun, anggaran tersebut belum cukup untuk memantapkan jalan-jalan secara keseluruhan pada 2023.

Jika kita mencermati dua kasus kemacetan di Jambi dan Kaltim, tampak bahwa kemacetan tersebut terjadi karena ada salah pengurusan. Jalan nasional yang seharusnya tidak untuk truk tambang, justru didominasi oleh truk tambang sehingga mengganggu pengguna jalan yang lain.

Tambang yang sudah beroperasi sejak lama seharusnya sudah memiliki jalur sendiri sehingga tidak berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Namun, hal ini tidak dipenuhi sehingga masyarakat yang menjadi korban.

Inilah Demokrasi

SECARA teori dan konsep dalam demokrasi, rakyat adalah pemegang kedaulatan dan kekuasaan tertinggi. Namun sistem ini sangat berpeluang dibajak kepentingan oligarki. Mahalnya mekanisme pemilihan wakil rakyat dan penguasa memungkinkan kekuatan uang merangsek masuk dan menyetir kekuasaan dari dalam. Dalam demokrasi, pemilu menjadi ajang persaingan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang sedang berkuasa tentu ingin kekuasaannya langgeng. Begitupun pihak yang sebelumnya kalah, berusaha agar bisa merebut kekuasaan. Mereka dan kroninya beradu modal dan strategi demi memenangkan permainan. Semua isu terkait pemilu, apakah lanjut atau ditunda, proporsional tertutup atau terbuka, berpisah atau bersama, sejatinya sama-sama dipakai untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Bukan kepentingan rakyat. Permusuhan atau pertemanan yang terjadi semuanya berdasarkan pada kepentingan. Hari ini jadi lawan, besok bisa jadi kawan. Bahkan satu partai pun bisa pecah dengan berbagai alasan. Sedangkan kepentingan ideologis partai cuma jadi bualan untuk mendulang suara rakyat saat pemilihan. Dalam sistem politik demokrasi, budaya kompromi begitu kental. Tidak ada tempat untuk Tuhan, tidak ada juga bagi standar halal haram. Antara yang halal dan haram harus cincai. Demokrasi hanya memungkinkan seorang muslim masuk dalam kancah permainan, tetapi tidak akan pernah memberi tempat bagi tegaknya kebenaran Islam. Umat Islam harusnya sadar, agar tidak terus menerus menjadi korban. Iming-iming kesejahteraan dan kehidupan yang baik tidak akan pernah terwujud dengan sistem demokrasi yang meniadakan peran Tuhan.

Miyarti Gunung Putri

Sikap para pejabat yang saling lempar tanggung jawab juga menunjukkan abainya mereka terhadap urusan rakyat. Padahal, mereka hakikatnya adalah pelayan rakyat. Aspek lain yang menunjukkan abainya penguasa terhadap pengurusan jalan adalah minimnya anggaran perbaikan jalan. Berbeda dengan proyek IKN yang mendapat alokasi dana yang sangat besar.

Ini menunjukkan bahwa proyek IKN dianggap “anak emas” dibandingkan jalan nasional yang menjadi kebutuhan rakyat. Padahal, keberadaan jalan merupakan hal vital. Agar bisa memenuhi kebutuhannya di tempat lain, berbagai masalah sosial seperti angka kemiskinan makin meningkat, stunting dan kelaparan akut mudah ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi di atas merupakan hal yang lumrah terjadi di sistem politik sekuler kapitalisme demokrasi. Meski, teori dan konsep rakyat adalah pemegang kedaulatan dan kekuasaan tertinggi tetapi sistem demokrasi ini sangat mudah dibajak oleh kepentingan oligarki. Di mana mekanisme pemilihan wakil rakyat dan penguasa berbiaya mahal sehingga memungkinkan kekuatan uang masuk dan mengendalikan kekuasaan dari dalam. Oleh karena itu, semua isu terkait pemilu baik ditunda atau tidak, proporsional terbuka atau tertutup, bersama atau berpisah sejatinya samasama digunakan untuk memperjuangkan kepentingan.

Nining Sarimanah Bandung

Konten Demi Eksistensi

KEJADIAN bercanda yang dilakukan W (21) pembuat konten gantung diri yang mengantarkannya pada ajal tentu merupakan hal yang tidak diinginkan siapapun. Hal ini mencerminkan profil para pembuat konten, bahwa di zaman media digital dan pencarian eksistensi diri ini, apapun bisa menjadi ide, tidak peduli masuk akal atau tidak, bahkan menambah ilmu atau sekadar membuang waktu belaka bagi penontonnya. Orientasi para pembuat konten ini adalah eksistensi dan tentu saja uang yang bisa didapat jika penontonnya sudah ramai. Kita bisa melihat konten-konten lain yang juga dibuat dengan tujuan serupa. Sebutlah konten nenek mandi lumpur yang di saat bersamaan membuat warganet geleng-geleng kepala, namun rupanya menghasilkan banyak uang bagi pembuat videonya. Hari ini eksistensi menjadi hal yang diprioritaskan tanpa lagi memerhatikan isi. Yang penting viral dan menghasilkan. Namun di saat yang sama menjadi miris, karena rupanya mayoritas secara umum warganet lebih gemar menyaksikan video receh ketimbang menghabiskan waktunya untuk menyaksikan video yang menambah ilmu dan pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas diri. Sehingga lahir kontenkonten unfaedah yang cenderung lebih diminati. Kemajuan media dan teknologi memang membuat segalanya lebih mudah dalam pembuatan konten. Namun ini rupanya tak sejalan dengan perkembangan pola pikir masyarakatnya. Demi eksistensi, berbagai cara dicoba, sekalipun membahayakan nyawa atau berbohong di depan kamera. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat termasuk juga pemerintah perlu merefleksi kembali, bagaimana menciptakan taraf berpikir masyarakat yang tinggi dengan kecanggihan teknologi. Semoga cukup berita kematian W (21) menjadi akhir dari konten-konten yang tidak perlu diciptakan di dunia maya. Fitri Hasanah Bogor

Nurmilati rakyat mutlak butuh adanya jalan yang baik. Oleh karenanya, negara seharusnya menyediakan jalan yang berkualitas sehingga memudahkan mobilitas rakyat untuk memenuhi segala kebutuhan. Dikarenakan pentingnya jalan, negara harus mengurusi jalan dengan serius. Namun, pada era sekarang, jalan tidak terurus dengan baik sehingga berujung nyawa rakyat melayang. Dana perbaikan jalan justru dikorupsi, proyek jalan menjadi bancakan, sedangkan rakyat banyak berjatuhan menjadi korban. kaysanajwa66 @gmail.com

KEHILANGAN STNK R2 Hnd, 2017, Htm, F4526FBS, Nk:MH1JM2112HK531822, Ns:JM21E1518931, an.Muamar Slamet Awaludin. Kp.Babakan Rt.1/7 Tenjolaya Kab.Bgr. (PKT1-23000432-02,09,16/03/23)

KONTRAKAN DIJUAL

Dijual Kontrakan 4 Petak & 2 Kios 30 meter dari perempatan SBJ (Jl.Pilar 2). Hub: Budi 081384145093. (PKT1-23000473-09-13/03/23)

RUMAH DIJUAL Rumah dijual lok : Jl.Pakuan Ciheuleut Bogor Timur, luas 50M2, sertifikat, 2 lantai, ada kost2an. Harga 350 jt nego. Hub : 081399310827. (RB3-09/03/23)