2 minute read

Perhatikan Korban Bencana Alam

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (0251) 8312292

RS Azra (0251) 8318456

RS Hermina Mekarsari (021) 29232525

RS Medika Dramaga (0251) 8308900/081319310610

Bogor Medical Center (BMC) (0251) 8390435

RS Karya Bhakti Pratiwi (0251) 8626868

Rumah Sakit Dr H Marzoeki Mahdi (0251) 350658, (0251) 8320467

Rumah Sakit Islam Bogor (0251) 8316822

Rumah Sakit Daerah (Rsud) Cibinong 021-875348, 8753360

Rumah Sakit Lanud Atang Sandjaja (0251) 7535976

RS Annisa Citeureup (021)8756780, Fax. (021)8752628

RS Harapan Sehati Cibinong (021)87972380, 081296019016

Rumah Sakit Salak (0251) 8344609/834-5222

RSUD Ciawi (0251) 8240797

Klinik Utama Geriatri Wijayakusuma (0251) 7568397

Rumah Sakit Bina Husada (021) 875-8441

Rumah Sakit ibu dan anak Nuraida(0251) 8368107, (0251) 368866

Yayasan Bina Husada Cibinong (021) 875-8440

Rumah Sakit Bersalin Assalam Cibinong (021) 875-3724

Rumah Sakit Bersalin Tunas Jaya Cibinong (021) 875-2396

Rumah sakit Bina Husada Cibinong (021) 8790-3000

Rumah sakit Ibu dan Anak Trimitra Cibinong (021) 8756-3055

Rumah Bersalin & Klinik Insani Cibinong (021) 875-7567

RS Sentosa Bogor, Kemang (0251)-7541900

BENCANA alam yang kerapkali terjadi di Tanah Air, selalu menyisakan kesedihan dan kepiluan bagi para korbannya. Tak jarang, mereka harus kehilangan tempat tinggal, harta benda, bahkan kehilangan seluruh anggota keluarganya. Seperti yang dialami oleh korban longsor di Kota Bogor, tepatnya di Gang Barjo, Oktober lalu. Hingga kini, salah satu korban bencana tanah longsor itu hidup sebatang kara, dan yang lebih memprihatinkan, ia hidup terkatung-katung tanpa memiliki tempat tinggal, setelah sebelumnya pemerintah menanggung biaya sewa rumah selama tiga bulan untuk ditempati, tetapi setelah itu pemerintah berlepas tangan. Sungguh menyedihkan, di tengah ramai diperbincangkan harga satu rumah pejabat Ditjen Pajak yang mencapai 36 Miliar, bahkan ia memiliki tiga rumah mewah yang serupa, dan harta kekayaan dari para pejabat lainnya yang bernilai fantastis, ditambah gaya hedonis keluarganya. Nyatanya, masih banyak warga yang hidup dalam kesusahan akibat bencana alam. Hal ini, tentu akan membuat siapa pun merasa pilu. Betapa tidak, di negeri kita tercinta ini, untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan hidup yang layak, seolah-olah hanya bisa diperoleh dan dinikmati oleh mereka yang memiliki jabatan tinggi, sedangkan bagi rakyat biasa, kehidupan seperti itu hanya angan belaka, meski sekadar untuk memiliki rumah yang memadai, bukannya tempat tinggal full pasilitas seperti yang dimiliki oleh para petinggi negeri ini.

Harta kekayaan seakan hanya dimiliki oleh mereka yang dekat dengan kekuasaan, sementara rakyat biasa tak jarang hidup dalam penderitaan. Padahal, hidup layak menjadi hak bagi setiap warga negara, termasuk korban bencana alam. Pemerintah tentu tak ingin ada rakyatnya yang hidup diliputi kesusahan, sebab orang-orang seperti ini sejatinya harus diurus oleh negara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, dimana dikatakan bahwa fak ir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan negara memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dengan demikian, dengan mengacu pada pasal tersebut, sudah semestinya negara memperhatikan kebutuhan hidup korban bencana alam, agar mereka bisa hidup layak, bahkan sejahtera. Sebab, walau bagaimanapun hak hidup sejahtera adalah harapan setiap warga negara. Apalagi jika dilihat dari kacamata keimanan, para penguasa yang tidak memikirkan nasib rakyatnya dianggap sebagai penguasa zalim, dan kelak di akhirat ia harus mempertanggungjawabkan amanahnya sebagai pemimpin.

This article is from: