KPU Tunggu Undangan DPR

RDP Terkait

Putusan

PN Jakpus

JAKARTA–Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan tengah menunggu undangan Komisi II DPR RI untuk menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) terkait pengajuan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).

“Memang, kemarin kami sempat mendapatkan informasi bahwa kami akan diundang, tapi hari ini rencana tersebut belum jadi. Nah oleh karena itu, kami tunggu saja undangan resmi dari Komisi II DPR RI berkaitan dengan putusan PN Jakarta Pusat,” ujar anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (8/3).

Sebelumnya pada Kamis (2/3), Ketua

Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya berencana memanggil KPU RI yang akan melakukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menghentikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan memulainya dari awal itu.

“Kami akan panggil KPU karena mereka mau banding, cuma bandingnya harus tepat. Makanya, kami akan memanggil KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk memastikan persiapan jalan terus,” kata dia.

Doli menyampaikan Komisi II DPR RI kemungkinan memanggil KPU RI sebelum memasuki masa persidangan baru, mengingat DPR RI saat ini tengah masa reses hingga 13 Maret 2023.

“Ya bila perlu, kalau sepakat, pimpinan komisi sama Kapoksi (Kepala Kelompok Fraksi) oke, sebelum masa sidang kita rapat dahulu,” kata Doli.

Dalam persidangan di PN Jakpus, Jakarta, Kamis (2/3), majelis hakim mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari.

“Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,” ucap majelis hakim yang diketuai Oyong, dikutip dari Putusan Nomor 757/ Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Setelah mengetahui mengenai putusan itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyatakan pihaknya akan mengajukan banding. “KPU akan upaya hukum banding,” kata Hasyim. Selanjutnya, anggota KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan berkas-berkas pengajuan banding atas putusan PN Jakpus itu. Afif menyampaikan KPU RI berencana mengajukan banding pada pekan ini.(jpc)

Masjid Jangan Dijadikan

Tempat Kampanye

CIBINONG–Majelis Ulama Indonesia

(MUI) Kabupaten Bogor meminta masyarakat untuk tidak menjadikan sarana ibadah sebagai tempat kampanye ataupun kepentingan politik lainnya.

Meski pelaksanaan Pemilu akan berlangsung pada 2024, namun saat ini para peserta pemilu telah mulai melakukan sosialisasi ke masyarakat.

”Kami mengimbau kepada semua pihak, untuk jangan menjadikan tempat ibadah untuk kepentingan politik praktis jelang pemilu 2024,” ucap Ketua MUI Kabupaten Bogor KH Ahmad Mukri Aji, Rabu (8/3).

Menurutnya, sarana ibadah seperti masjid merupakan sarana untuk kepentingan agama, bukan untuk kepentingan politik.

Maka dia meminta agar masyarakat memperlakukan sarana ibadah sebagaimana mestinya. Bukan untuk dijadikan tempat sosialisasi ataupun kampanye politik.

Selain sarana ibadah, MUI juga meminta aktivitas politik tidak dilakukan di tempattempat seperti pondok pesantren, dan sarana pengajian lainnya.

”Kami ingin semua sarana ibadah sesuai

Kami mengimbau kepada semua pihak, untuk jangan menjadikan tempat ibadah untuk kepentingan politik praktis jelang pemilu 2024,” dengan fungsinya, jangan pemilu ini dijadikan ajang mengumbar berita bohong, apalagi memecah belah masyarakat,” tegas Mukri Aji.

Senada, Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah juga tidak membenarkan sarana ibadah dijadikan tempat kampanye. Dia juga menegaskan bahwa saat ini tahapan pemilu belum sampai pada tahap kampanye peserta pemiluSementara alat peraga kampanye (APK) yang saat ini mulai bertebaran di lingkungan masyarakat terhitung sebagai sosialisasi.(cok)

Politik Sosok Timbulkan Fanatisme Buta

JAKARTA–Ketua Harian DPP Partai

Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi menyebut, calon pemimpin yang menawarkan rekam jejak tanpa visi misi sama saja tidak mempunyai korelasi. Menurutnya, rekam jejak ketika menjadi gubernur tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk menjadi pemimpin nasional.

“Saya orang yang lebih suka kalau di politik itu berbicara tentang gagasan, jangan bicara sosok,” kata TGB Zainul Majdi kepada wartawan.

“Kalau kita bicara tentang sosok yang sering timbul apa? Fanatisme buta,” sambungnya.

TGB mengungkapkan, masyarakat selama ini terlalu sering mempersonifikasi pada sosok tertentu. Menurutnya, sosok-sosok tersebut hanya mitos, seperti ratu adil dan sebagainya. “Akhirnya kita lupa untuk menguji, untuk membenturkan ide-ide di dunia nyata untuk melahirkan dialektika yang lebih baik untuk Indonesia,” papar TGB. Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menuturkan rekam jejak seseorang tidak hanya dilihat pernah menjadi kepala daerah atau bukan, tetapi visi dan misinya untuk bisa membawa bangsa Indonesia menjadi negara maju. ”Masalahnya adalah Anda tidak hendak maju sebagai gubernur lagi, jadi tidak bisa Anda mengatakan rekam jejak sebagai gubernur, itu bisa Anda lakukan jika mau kampanye pilkada yang kedua di provinsi yang sama, bahkan kalau Anda pindah provinsi pun Anda harus jelaskan lagi visi yang beda,” ucapnya. TGB juga memaparkan, kemajuan teknologi internet dan dunia digital, mampu menjadi shortcut untuk membangun pendidikan yang inklusif. Ke depan, Indonesia harus mempunyai pemimpin yang memberikan perhatiannya sangat besar kepada pembangunan sumberdaya insani, melalui pendidikan khususnya.

“Saya orang yang meyakini betul, ilmu bahwa ilmu dan teknologi itu adalah kunci. Jadi pemimpin kedepan harus mampu membangun inklusifitas pendidikan. Dan hari ini sebenarnya jauh lebih mudah dibanding dulu,” pungkasnya. (jpc)