Isu Penundaan Pemilu Kembali Panas, Ada Apa?

KEMBALI memanas isu penundaan pemilu. Hal itu, dipicu usai PN Jakpus mengabulkan seluruh gugatan perdata Partai PRIMA. Partai ini merasa dirugikan oleh KPU dalam proses verifikasi administrasi partai politik karena pihak KPU menyatakan Partai PRIMA Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Sementara itu, KPU dinilai oleh PN Jakpus telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Partai PRIMA.

Putusan tersebut jelas memicu kontroversial, sebab dinilai tidak masuk akal dan cacat hukum. Mahfud MD, Menkopolhukam, misalnya, menyebut keputusan tersebut “salah kamar” . Ia berpendapat sengketa pemilu merupakan masalah administratif belaka bukan perkara perdata. Munculnya tudingan bahwa isu penundaan pemilu terkait adanya kepentingan tertentu, sebenarnya mudah dipahami. Hal itu, mengingat tegaknya kekuasaan sangat berkelindan dengan keberlangsungan berbagai megaproyek yang sedang digarap oleh oligarki dengan dukungan para pejabat yang berperan sebagai kroni. Apalagi, diketahui tidak sedikit dari pejabat tersebut merangkap pula sebagai businessman. Gurita oligarki bukan rahasia lagi. Ia telah lama mencengkeram negeri ini lewat berbagai kebijakan yang dikeluarkan penguasa. Akibatnya, kedaulatan ekonomi rakyat atas berbagai sumber daya alam dengan leluasa dirampas. Wajarlah,