RADAR RIAU edisi 0319

Penerbit PT. RADAR RIAU Edisi 0319 Komisaris: Widiyono Tahun VII,S,Pd.,MPd 7 - 11 Juli 2014 Direktur/Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab/ Pemimpin Perusahaan: Alex Harefa.

Pemimpin Redaksi: Bunyana, ST.

HARGA ECERAN

Rp4500

Radar Riau Halaman

CMYK

Radar Riau LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP FAKTA

Edisi: 0319. Tahun VII. 7 - 11 Juli 2014

Visi dan Misi Gubri Tidak Bisa Masuk APBDP PEKANBARU,RR Pembahasan ABPD Perobahan Provinsi Riau 2014 terancam tidak bisa dilakukan untuk menyesuaikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang baru.

Ini karena Anggaran Perobahan harus dibahas sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau sebelumnya, tepat pada masa kepemimpinan Gubri, Rusli Zainal.

“Visi dan Misi Gubernur yang baru ini tidak bisa dimasukkan ke dalam APBD Perobahan. Kalau ini

Terdaftar Sebagai Anggota SPS Nomor: 481/2007/06/B/2010.

Email redaksi: radarriau@yahoo.com

mau dimasukkan, terlebih dulu harus merubah RPJMD yang ada, karena alokasi penggunaan anggaran, dan kegiatan dalam APBDP itu disusun atas dasar RPJMD,” jelas Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Mansyur HS kepada wartawan, Kamis (3/7).

Dengan syarat tersebut, kemungkinan besar Gubri, Annas Maamun tidak dapat memasukkan agenda pembangunannya sesuai Visi dan Misi nya selaku Kepala Daerah, karena RPJMD yang ada saat ini masih mengacu pada

RPJMD yang lama era kepemimpinan Gubri, Rusli Zainal.

Menanggapi kemungkinan ini, Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Riau, M Yafiz berpendapat jika RPJMD tersebut seharusnya tidak berlaku seiring habisnya masa jabatan kepala daerah. Persoalan yang terjadi saat ini, era kepemimpinan Gubri, Annas Maamun dimulai pada masa tran-

Visi

Hal 7

Terus Difitnah Hatta Akan Bongkar Mafia Sesungguhnya TASIKMALAYA, RR Calon wakil presiden Hatta Rajasa menepis semua tudingan terkait mafia minyak dan gas.

Bahkan, dirinya akan membongkar mafia yang sebenarnya melakukan kejahatan kepada masyarakat.

“Prabowo-Hatta difitnah, dikatakan mafia ini mafia itu, nanti kita bongkar semuanya. Siapa sesungguhnya mafia tersebut. Kita

bongkar,” kata Hatta di Markas Pemenangan Priangan Timur, Tasikmalaya, Kamis (3/7/2014).

Hatta juga mengatakan, saat dirinya menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian selalu memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dengan melakukan upaya renegosiasi kontrak-

Terus

Hal 7

Hatta Rajasa

LSM KPFI-RI Mempertanyakan

Kapan Kegiatan Penerbitan Bengkalis Bangkit Dilelang “

“

EDIHADINATA: Siapa pemenangnya apa nama perusahaannya, hal ini sangat penting untuk diketahui masyarakat.

BENGKALIS, RR Terkait dugaan korupsi Penerbitan Tabloid Bengkalis Bangkit yang dikelola Bagian Humas Setda Bengkalis tahun 2 Tahun Berturut-turut yaitu tahun 2012-2013 yang lalu . Pihak pemda Bengkalis perlu menjawab pemberitaan media Radar Riau atas pemberitaan yang menyudutkan Kabag. Humas yaitu diduga melakukan korupsi dalam menerbitkan Tabloid tersebut.

Demikian disampaikan Edihadinata, Direktur Khusus Investigasi DPW LSM Komisi Pencari Fakta Independen Republik Indonesia (KPFI-RI) kepada Radar Riau ,minggu (6/7).

Menurut Edihadinata Jika kabag humas benar-benar tidak terlibat dalam penyimpangan atau korupsi serta sudah transparan melaksanakan kegiatan dan juga telah memenuhi mekanisme atas penerbitan tabloid bengkalis bangkit , Andris Wasono sebagai Kabag humas yang paling bertanggung jawab sesuai jajaran redaksi sebagaimana tetera dalam susunan redaksi tak perlu takut . "Mohon jelaskan kepada masyarakat, berapa besaran dana yang dikeluarkan untuk penerbitan media itu selama 7 edisi, kemana saja media itu didistribusikan", katanya.

Selain itu Edihadinata juga mempertanyakan apa dasar hukum penerbitan media Bengkalis Bangkit itu, apa nama perusahaan percetakan sebagai penerbitnya dan siapa pihak ke tiga yang paling bertanggung jawab terhadap pencetakannya.

Kapan

Dua Kubu Saling Klaim Menang di Luar Negeri JAKARTA, RR Pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) saling klaim memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang diikuti warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Sejak Sabtu (5/7), beredar dua versi hitungan cepat Pilpres di luar negeri. Versi pertama pasangan Jokowi-JK dinyatakan menang.

Disebut versi pertama, karena hasil hitungan ini pertama kali muncul di media sosial.

Dua

Hal 7

Ada Proyek di ULP Diduga Dibagi- bagi di Pekanbaru BENGKALIS, RR Pelaksanaan lelang proyek di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkalis menuai tanggapan miris dari masyarakat dan rekanan. Pasalnya, hampir seluruh proyek yang dilelang melalui Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) baik yang e-proc dan non e-proc diduga sudah ada pemilik atau pemenang lelang.

Demikian dikatakan Ketua Jaringan Pemantau Media (JPM) Bengkalis Indra Jaya, Rabu (18/6/2014) yang lalu. Pria yang diakrab disapa Pakde ini berani mengomentari soal lelang proyek di ULP Bengkalis ini berdasarkan informasi banyak pihak dan rekanan

Ada

Hal 7

Hal 7

Annas: Nakal Saya Nonjobkan PEKANBARU, RR Gubernur Riau Annas Maamun kembali mengeluarkan ancaman kepada pejabatpejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Annas di hadapan ratusan undangan buka bersama LAM Riau Sabtu kemarin mengeluarkan ucapan jika mutasi yang dilakukan hanya kepada pejabat yang nakal alias tidak mau

bekerja.

“Kalau nakal dia saya nonjobkan, mau apo dia, saya tidak mau orang tidak bekerja,”ujar Annas Maamun.

Annas juga menyampaikan tidak peduli dengan pejabat-pejabat yang sudah di nonjobkannya, menurut Annas itu adalah pilihan pejabat tersebut. “Terserah dialah mau apa dia,”jelas Annas Maamun. (alx/tpc)

SBY: Saya Dengar Akan Terjadi Gangguan Keamanan Setelah Pilpres JAKARTA, RR Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperoleh informasi bakal terjadi kericuhan setelah pemilihan Presiden 9 Juli mendatang.

Berdasarkan informasi yang diterima SBY, bahwa pihak yang kalah nantinya dalam pilpres, akan melakukan tindakan gangguan keamanan.

Terkait hal itu, SBY tegaskan, pemerintah tidak akan

Annas Maamun

Herlian saleh dinilai Gagal memimpin Bengkalis

Kantor Bupati Bengkalis Mendadak Menjadi Pelabuhan Kapal

SBY

Hal 2

Kasus Korupsi Baju Koko

BENGKALIS,RR Moment luar biasa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah di Kabupaten Bengkalis, aksi sekelompok masyarakat menempatkan (melabuhkan) satu unit kapal Speed Boad di halaman kantor Bupati Bengkalis.

Kapal (speed boad) diperkirakan bobot dua puluh ton menjadi perhatian dan tontonan menarik masyarakat Bengkalis, sebab Speed Boad tersebut, diletakkan persis di halaman kantor Bupati Bengkalis, Jl. Ahmad Yani

Kantor

tinggal diam menghadapi siapapun yang ingin bersikap mengacaukan keamanan di Tanah Air. “Saya mendengar sejumlah kecemasan dari berbagai pihak kalau-kalau terjadi gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan sosial setelah pemungutan suara dilakukan,” ujar SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/7/2014).

Hal 7

BPKP dan Kejati Riau Saling Tuding?!

PEKANBARU, RR Penanganan kasus pengadaan baju muslim atau koko di Kabupaten Kampar diduga keras atau sarat dengan kepentingan di dalam proses penanganan kasus ini.

Padahal kerugian negaranya diprediksi dalam kasus pengadaan baju ini mencapai Rp2,4 miliar, kasus yang diketahui tengah ditangani oleh kejati Riau ini terkesan sen-

gaja dipetieskan dan terbukti sampai hari ini kasus baju muslim ini semakin tidak jelas perkaranya. Padahal, dua tersangka sudah ditetapkan sejak tahun lalu.

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP

Hal 7

Alamat Redaksi : Jl. Dr. Setia Budi No.150 Pekanbaru Telp 0761-7891273 SMS Layanan Redaksi RADAR RIAU: 085265555399-081268691000 CMYK

Edisi 0319 Tahun VII, 7 - 11 Juli 2014

Halaman

EDITORIAL

Tidak Memikirkan Rakyat KITA tentu berharap praktik politik uang, termasuk vote buying atau influence buying tidak lagi digunakan dalam pemilihan di Indonesia. Praktik seperti itu akan menyingkirkan kandidat yang benarbenar memiliki kapabilitas sebagai pemimpin, tapi tidak memiliki modal ekonomi yang memadai. Praktik seperti itu hanya akan memunculkan kandidat atau elite politik yang lebih mengutamakan logika untung-rugi dan tidak memikirkan kepentingan rakyat serta berpotensi menjadi koruptor. Jika terus terjadi, praktik politik uang akan menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Pemimpin yang terpilih dengan menggunakan politik uang bukan pemimpin yang amanah. Pemimpin seperti itu justru akan menumbuhkan praktik korupsi di pemerintahan mendatang, karena dia harus mengembalikan biaya politik yang dikeluarkan ketika pemilu.

KPU dan Bawaslu harus terus mengawasi praktik seperti ini dan memberi sanksi yang tegas kepada kandidat yang melakukannya. Laporan masyarakat tentang politik uang jangan dianggap sebagai angin lalu. Di sisi lain, kita berharap agar para elite politik tidak menggunakan cara-cara instan dalam menggalang dukungan, apalagi dengan melakukan praktik politik uang atau membeli dukungan dari tokoh-tokoh berpengaruh. Suatu kemenangan akan lebih elok dan nikmat dirasakan jika diraih dengan perjuangan, kejujuran, kapabilitas, akseptabilitas, dan kredibilitas.

Sebaliknya, kemenangan karena politik uang hanya akan melahirkan koruptor di negeri ini. Calon pemimpin harus mampu belajar dari sejumlah pejabat yang berhasil dijerat KPK. Sejumlah menteri dan pejabat tinggi lain yang terseret KPK membuktikan betapa pelaksanaan kebijakan adalah tantangan besar dari kelanjutan cita-cita mewujudkan prioritas sebagaimana diusung pada calon pemimpin.

Tantangan di level implementasi bisa datang dari delapan penjuru angin. Jika lolos di penjuru pertama, masih ada tujuh penjuru lain yang sangat mungkin menghadang dengan kekuatan yang lebih besar. Apalagi jika kebijakan yang diambil ini benarbenar mengusik rasa aman dan nyaman sejumlah pihak yang memiliki akses ekonomi dan kekuasaan yang sangat kuat.

Kelompok inilah yang sebenarnya potensial merobohkan dan/atau memorakporandakan prioritas presiden di samping kelompok lainnya.

Dalam hal pilpres, nantinya presiden sebagai pemegang kemudi pemerintahan harus tahu apa yang harus dilakukan atas gangguan ini. Di sinilah ketangguhan dan konsistensi seorang presiden dipertaruhkan. Begitu dia mudah dibelokkan oleh lobi-lobi tingkat tinggi, kendali negara tidak seutuhnya dipegang presiden. Prioritas yang telah disusun dengan susah payah dan menguras energi besar akan sia-sia di lapangan.

Harus kita katakan bahwa mobilisasi pemilih dan money politics ialah modus paling yang kerap dilakukan para perusak demokrasi di setiap hajatan pemilu. Terlebih lagi, banyak kepala daerah mulai gubernur hingga walikota dan bupati masuk ke lingkaran tim sukses capres.

Dengan kekuasaan yang melekat, mereka berpotensi menyalahgunakan pengaruh dan fasilitas negara untuk memenangkan calon yang dibela.

Pemilu legislatif 9 April silam merupakan contoh nyata betapa kecurangan dan pelanggaran merajalela. Tidak cuma permainan uang yang menggila, keberpihakan penyelenggara pemilu, terutama di tingkat daerah, benar-benar menjadi noda. *

Radar Riau LANGKAH MAJU MEMGUNGKAP FAKTA

Diterbitkan Oleh: PT.RADAR RIAU NPWP:03.281.861.9-211.000

Rekening Giro:101-08-02582 A/n:PT.RADAR RIAU PT.Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru-Riau

OPINI

2 Radar Riau LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Oleh TITIN TRIANA SH MH GENDER merupakan isu social yang sering dibicarakan dewasa ini. Definisi gender itu sendiri diartikan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dilihat dari tingkah laku, yang merupakan suatu konsep cultural yang berupaya membuat perbedaan peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat.

Makna kata gender menjadi sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara social dan cultural. Sifat ini bukan sifat bawaan tetapi sifat yang terbentuk karena pengaruh proses social dan cultural dan menjadi cirri yang telah berlangsung lama, dan dianggap melekat pada lakilaki dan perempuan dan tidak bersifat biologis .

Perbedaan gender yang telah lama berlangsung terus menerus, turun temurun dari generasi ke generasi sehingga banyak perempuan yang beranggapan bahwa perbedaan tersebut adalah hal yang kodrat, maka mereka sering merasa kalah dari laki-laki.

Pada dunia kepemimpinan meskipun perempuan yang memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan laki-laki, akan tetapi mereka masih enggan tampil di depan, belum bisa menerima kelompoknya sendiri menjadi pemimpinnya, cenderung menghindari tantangan dan tanggung jawab yang lebih besar dan dimata kaum laki-laki mereka masih sering dipertanyakan dan diragukan kepemimpinannya.

Konsep jender harus dibedakan atas kata jender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melakat pada jenis kelamin tertentu, dimana perbedaan biologis masing-masing merupakan pemberian Tuhan, dan tidak mudah untuk diubah. Sebaliknya jender adalah hasil konstruksi social yang terdiri dari sifat, sikap dan perilaku seseorang yang ia pelajari, yang dianggap pantas bagi dirinya karena ia berjenis kelamin perempuan atau laki-laki.

Sifat-sifat seperti feminism bagi perempuan dan maskulin bagi laki-laki ditentukan oleh lingkungan budayanya, artinya jender seorang diperoleh melalui suatu proses yang panjang sebagai hasil belajar seseorang sejak ia masih usia dini.

Sebagian masyarakat berpendapat keseteraan jender yang memakai standar ukuran maskulin (materi, status dan power) hanya dapat dicapai dengan mengubah institusi budaya "nature" perempuan.

Sifat yang selama ini dikaitkan dengan figure perempuan memang tidak cocok untuk meraih kesetaraan, karena sifat ini bertolak belakang dengan apa yang dibutuhkan untuk meraih keberhasilan berdasarkan standar maskulin.

Keberhasilan standar maskulin membutuhkan sifat- sifat independent, otonom, ambisi, agresif, mampu mengontrol keadaan dan berorientasi linear progresif (perjalanan hidup seperti garis lurus, tidak kebali ke titik asal). Sedangkan sifat-sifat feminism adalah segala sifat kebalikannya, keterikatan, dependen, berkorban, pengasuh tidak mampu mengontrol keadaan dan orientasinya sirkular (perjalanan hidup melingkar, yaitu kembali ke asal semula).

Berangkat dari pandangan bahwa pemahaman agama amat dipengaruhi oleh konstruksi budaya dimana masyarakt tersebut hidup, tentang peran dan posisi perempuan, terutama dalam peran social yang boleh dan tidak boleh mereka terlibat aktif di dalamnya. Sayangnya pandangan tersebut diterima oleh masyarakat sebagai sebuah "keyakinan agama" tanpa melalui proses penyeleksian, tanpa mempertanyakan kebenaran, dengan kata lain diterima sebagai sesuatu yang benar dan difahami sebagai anjuran dan bimbingan Islam Ironisnya masyarakat pada umumnya banyak yang mengganggap budaya sebagai agama, sehingga praktek adat istiadat dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi budaya patriarkhi yang sangat mengikat dalam masyarakat Islam disemua sector kehidupan yaitu politik,ekonomi,pendidikan, social dan moral.

Dikalangan masyrakat patriakhis, budaya yang menempatkan posisi perempuan sebagai pengikut laki-laki begitu kuatnya.

Oleh karena itu sebagai mahluk subordinatif, perempuan tidak

boleh dijadikan pemimpin masyarakat.

Tradisi ini masih dianut bahkan setelah datangnya Islam, karena mereka tidak begitu saja lepas dari struktur budaya yang patriarkhis. Hal ini menyebbkan termarginalnya peran politik perempuan.

Selama ini, pencitraan laki-laki dalam Islam sebagai sosok pemimpin atau kepala keluarga dikalangan masyarakat masih terbius dengan acuan akar budaya paternalis maskulinitas yang diisi dengan dengan muatan-muatan hirarkhis dalam nuansa hubungan laki-laki dan perempuan sebagai pemimpin dan yang dipimpin, pendominasi dan yang didominasi, pelindung dan yang dilindungi serta serentetan hierarkhis lainnya yang menempatkan perempuan dalam posisi ketidakseteraan.

Perempuan adalah penerus, pengabdi dan pendidik bagi generasi yang akan datang yaitu generasi yang akan menentukan perjalanan bangsa. Membicarakan perempuan haruslah mampu menempatkan perempan sebagai manusia. Dengan bertumpu pada titik pandang kemanusiaan, kita akan menilai bahwa perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama, mereka mempunyai kecerdasan otak yang sama, sama mulia budi pekertinya, sama luhur cita-citanya dan sama-sama memiliki impian dan harapan. Dan tentu mereka mempunyai potensi kepemimpinan yang sama, baik potensi kepemimpinan sebagai individu maupun mahluk social.

Menurut Alice Sargent dalam bukunya "Androgynos Manager", ciri khas pemimpin yang sukses adalah mereka yang memiliki kepercayaan diri yang besar dan sanggup menghadapi orang lain. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang sukese seyognya mempunyai sifat-sifat sabar,tegas,manusiawi,perpaduan dan ciri-ciri sifat Andros (lakilaki) dan Gynos (perempuan).

-Sifat Andros, yaitu tegas,keras,rasional,mandiri,percaya diri,barani,kritis,tangkas,kuat dan dinamis.

-Sifat Gynos, yaitu teliti, sabar,disiplin,bertanggung jawab, luwes, jujur, ramah, bijaksana, setia, adil.

Sebagai pemimpin perempuan, maka sifat-sifat Andros perlu dipelajari sehingga kepemimpinan yang Androgyni, mempertahankan sikap kewanitaan yang baik dan bersikap wajar,bersikap asertif mandiri dalam kebersamaan,seleras,serasi dan seimbang.

Fungsi Kepemimpinan Adalah : Memandu ,menuntun, membimbing, membangun, membangkitkan prakarsa dan motivasi. Perbedaan antara fungsi/peran kepemimpinan terdapat pada bagaimana seseorang pemimpin dapat diterima secara sukarela dan bukan terpaksa pada kelompok. Oleh karena itu seorang pemimpin memerlukan legitimasi yang diperoleh melalui pemilihan atau seleksi aturan yang disepakati bersama.

Ada 10 sifat kepemimpinan yang harus dimilki seorang pemimpin menurut Ordway Tead yaitu : 1.Energy jasmaniah dan Mental, yaitu mempunyai daya tahan, keuletan,kekuataan atau tenaga yang istimewa. Ditambah dengan kekuataan mental berupa semangat juang, motivasi kerja, displin,kesabaran,ketahanan bathin dan kemuuan yang luas biasa untuk mengatasi semua permasalahan yang dihadapi.

2.Kesadaran akan Tujuan dan Arah yaitu memiliki keyakinan yang teguh akan kebenaran dan kegunaan dari yang dikerjakan, tahu persis kemana arah yang dituju serta memberi manfaat bagi kelomppok yang dipimpinannya.

3.Antusiasme yaitu semangat yang besar terhdp pekerjaan yang dilakukan dan tujuan yang akan dicapai,yang harus sehat,berarti,bernilai, member harapan,menyenangkan,dan membangkitkan optimism.

4.Keramahan dan Kecintaan yaitu kasih saying, simpati yang tulus disertai kesedian berkorban bagi pribadi yang disayangi, sebab pemimpin ingin membuat mereka senang,bahagia dan sejahtera.

5.Integritas, yaitu bersifat terbuka, merasa utuh bersatu,sejiwa dan seperasaan dengan anak buahnya, senasib sepananggngan dalam satu perjuangan yang sama.

6.Penguasaan Teknis yaitu memiliki kemahiran teknis ter-

tentu agar dia mempunyai kewibawaan dan kekuasaan untuk memimpin kelompoknya.

7.Ketegasan dalam Mengambil Keputusan, yaitu kemampuan uantuk mengambil keputusan secara tepat,tegas dan cepat sebagai hasil dari kearifan dari pengalamannya. Selanjutnya dia mampu meyakinkan anggotanya akan kebenaran keputusannya.

8.Kecerdasan yaitu kemampuan untuk melihat dan memahami dengan baik, mengerti sebab dan akibat kejadian, menemukan hal-hal yang krusial dan cepat menemukan cara penyelesaiannya.

9.Ketrampilan Mengajar, yaitu kemampuan untuk menuntun, mendidik dan mengarahkan, mendorong, memtivasi dan menggerakan anggotanya untuk berbuat.

10.Kepercayaan yaitu sifat yang dapat dipercaya oleh anggotanya, kepercayaan anggota dipimpin secara positif dan diarahkan pada sasaran yang benar.

Peran Kepemimpinan yang efektif : 1.Penentu Arah. Pemimpin menyeleksi dan menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan lingkungan ekternal masa depan yang menjadi tujuan pengerahan seluruh umber daya organisasi (visi).

2.Agen Perubahan. Pemimpin bertanggung jawab untuk merangsang perubahan di lingkungan internal sehingga memungkinkan pencapaian sebuah visi di masa depan.

3.Juru Bicara. Pemimpin sebagai seorang pembicara yang terampil adalah promotor dan negoisator bagi organisasi dan visinya kepada pihak luar.

4.Pelatih. Seorang pemimpin adalah pembentuk tim yang memberdayakan orang-orang dalam organisasi serta menghidupkan visi, sebagai mentor dan teladan dalam berbagai usaha untuk merealisasikan visi.

Mengenai faktor penentu kepemipinan tidak akan terlepas dari tiga hal penting : 1.Kekuasaan ialah kekuataan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakan anggota untuk berbuat sesuatu.

2.Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan,keutamaan sehingg seorang pemimpin mampu mengatur orang lain dan orang tersebut patuh pad pemimpinannya serta bersedia melakukan perbuatan yang tertentu.

3.Kemampuan ialah segala daya,kesanggupan,kekuataan dan kecakapan atau ketrampilan tekhnis maupun social yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

Dalam memilih sosok seorang pemimpin hendaklah berdasarkan beberapa kreteria yaitu : 1.Kualitas Sebagaian ada yang berpendapat bahwa yang dikatakan manusia berkualitas adalah manusia yang memiliki status social yang tinggi, pendidikan tinggi, kemampuan yang luar biasa, jabatan yang tinggi.

Pendapat ini yang menghasilkan manusia-manusia yang kalau dilihat dari sisi luarnya tampak luar biasa, tetapi dilihat dari sisi dalamnya tampak lemah, pendapat inilah yang jelas-jelas menyimpang yang akan melahirkan manusia-manusia yang penuh dengan kebodohan,kepalsuan, yang hanya mengejar kekuasaan, jabatan demi uang, dengan melakukan segala cara tanpa melihat dari sisi kebenaran dan keadilan seorang pemimpin yang baik, harus sesuai dengan ukuran kwalitas manusia yang terdiri dari : a.Sikap (tindakan) Sikap meliputi perbuatan dan perkataan. Seorang pemimpin yang bekualitas adalah seorang pemimpin yang selalu bersikp positif dalam setiap perbuataan dan perkataannya. Artinya kualitas hidup sesorang tidak ditentukan oleh tingginya pendidikan,jabatab,kekayaan bila seseorang melakukan halhal yang negative dipastikan akan dinilai rendah orang lain. b.Mental (pola pikir) Pola piker seseorang sangat jelas mempengaruhi sikap dan tindakan yang dilakukan. Seseorang yang memiliki cara berfikir negative, hamper dapat dipastikan akan bersikap negative, baik dalam tindakan maupun perkataan.

Menurut Napoleon Hill : " Anda adalah apa yang Anda pikirkan".

Jika seseorang pemimpin berfikir ia mampu, pasti ia mampu begitu juga sebaliknya, apabila berfikir tidak bisa, hasil akhirnya dipastikan akan tidak bisa.

Seorang pemimpin harus selalu berfikir positif maka sikapnya akan menjadi lebih baik. c.Emosi (perasaan)

Emosi merupakan salah satu yang mempengaruhi tindakan seseorang. Artinya seorang pemimpin harus dapat mengontril perasaannya, agar tidak muncul perasaan-persaan dalam dirinya. d.Keyakinan Seorang pemimpin harus memiliki tiga keyakinan dasar : 1.Keyakinan terhadap Tuhan 2.Keyakinan terhadap diri sendiri 3.Keyakinan terhadap potensi diri 2.Memiliki Integritas Pemimpin yang baik harus memiliki integritas yang dimaksud dengan integritas adalah seorang pemimpin harus melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan apa yang diucapkannya. Untuk membangun integritas ada beberapa hal yang harus dibutuhkan : 1.Kejujuran Dimulai dari diri sendiri, belajar dengan kejujuran untuk diri sendiri. Jika seseorang mau belajar mendengarkan suara hati, disinilah cara untuk membesarkan benih kejujuran yang merupakan fondasi dari integritas. Dengan suara hati nurani, seseorang dapat membentengi dari perbuatan-perbautan yang tidak benar.

2.Berbicara Seorang pemimpinn harus berhati-hati dalam berbicara, harus disesuaikan dengan kata-kata yang diucapkan dengan perbuatan. Dengan berhati-hati dalam berbicara, berarti mengurangi kesalahankesalahan yang bisa terjadi.

Seorang pemimpin dapat dipercaya, apabila mampu membuktikan antara perkataan dengan tindakan dan kata-kata yang terucap yang sesuai dengan yang ada didalam hati.

Apabila ini dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin, Insya Allah ia akan dapat dipercaya oleh pengikutnya.

3.Bijaksana Seorang pemimpin harus memiliki kemampun untuk menilai segala sesuatunya secara objektif dan mengambil keputusan secara benar dan tepat.

Wujud dari nilai kebijaksanaan dari seorang pemimpin, antara lain memiliki sifat jujur, semangat, disiplin yang tinggi, rendah hati,toleransi (fleksibel),pantang menyerah,percaya diri. Seorang pemimpin yang memiliki kepercayaan yang kokoh, dapat terlihat apabila ketika semua kondisi sudah tidak bersahabat lagi ketika upaya-upaya yang dilakukan telah berakhir, pemimpin ini tidak akan berputus asa, sebelum dia meraih kesuksesan, artinya apabila seorang pemimpin sudah pernah mengalami kesukarankesukaran dan hambatan-hambatan, barulah pemimpin tersebut dapat bertindak secara bijaksana. Bijaksana dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berkata-kata dengan tepat dengan objektif dan adil.

4. Semangat yang luar biasa Seorang peimpin harus memiliki semangat yaitu suatu energy yang sangat besar yang ada dalam diri setiap orang. Dengan semangat seorang peimpin dapat berjakan menuju kesuksesan.

Ada beberapa cirri semangat yang luar biasa : -Pantang menyerah, optimis -Cekatan (kinesthetic intelligence), kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh secara cepat -Ikhlas : mampu menerima kenyataan hidup dengan penuh rasa syukur, dan puas dengan apa yang telah didapat -Menggerakan : dapat menggerakan orang-orang yang ada disekitarnya, karena sikap semangat dapat menular bila orang lain tergerak.

5.Tanggung jawab Seorang pemimpin harus memiliki konsep tentang "kalau sesuatu terjadi itu karena saya" dalam arti pemimpin memikul tanggung jawab yang besar,tanggung jawab yang menyebabkan sesuatu terjadi, bukan hanya untuk dirinya,tetapi untuk sebuah cita-cita besar, dan siap berkorban agar apa yang dicita-citakan terwujud. Seorang pemimpin harus bisa memberikan suatu perubahan, artinya apabila berbuat sesuatu perubahan, artinya apabila berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, dan terjadi halhal yang tidak diinginkan, seorang pemimpin harus ikut bertanggung jawab.

Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab besar, menuntut ketulusan dan nilai mulia dengan hal-hal ini hal-hal besar dapat diraih. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu

Komisaris: Widiyono S,Pd.,MPd. Direktur/Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Alex Harefa. Pemimpin Perusahaan: Alex Harefa. Pemimpin Redaksi: Bunyana,ST. Wakil Pemimpin Umum: Maskur. Wakil Pemimpin Perusahaan: Belfrit Siregar. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs Amir syarifuddin. Dewan Redaksi: Alex Harefa(Ketua),Bunyana ST, Duhufati Harefa SpOg,Amir Syarifuddin,Atilina,Widiono SPd. Redaktur: Ramli. Keuangan: Melanie, Nesta Alfredo Hrf. Sekretaris Redaksi: Meika Sulfiana. Staf Redaksi: S. Bahri. Marketing Iklan:-Staf Perusahaan: Samsul.

Korlip: Duhufati Harefa SpOg. Liputan Pekanbaru: Drs. Marinus Harefa, Koresponden Jakarta: Tonis effendi. Bengkalis: Albert Yeri. M. Pakning: Basir. Duri: Duhufati Harefa SpOg,Yurnalis, SE. Kecamatan Pinggir: Manan. Sumut:- Selat Panjang: Burhan. Layout/Grafis: S. Bachri (Koordinator), JuN mG/Faathir A Bachri/Tim kReatiF Radar. Rohil: Melanie Arianna. Inhil: Syahrial Tanjung.

Siak: Suwarno. Pelalawan: Hendra P. Kandis- Minas- Perawang:- Dumai:- Rohul: - .Kuansing:- Kampar: - Fotografer: Alamsyah. Sirkulasi-Distribusi dan Pemasaran: Drs. Marinus Harefa, Meika Sulfiana, Pelita Monald Ginting. Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jalan Dr. Setia Budi No. 150 Pekanbaru-Riau (0761)7891273. Percetakan: PT. Metro Grafindo(Isi Diluar Tanggung jawab Percetakan).

Wartawan Radar Riau Hanya Yang Tercantum Namanya Didalam Box Redaksi Dalam Tugasnya Dilengkapi Identitas, dan dalam Melaksanakan Tugasnya Dilarang Meminta Imbalan Kepada Narasumber.

CMYK Edisi 0319 Tahun VII, 7 - 11 Juli 2014

Halaman

3 Radar Riau LANGKAH MAJU MENGUNGKAP ME NGUNGKAP FAKTA

GALERI FOTO PEMKAB ROHIL

Pemkab Rohil Sambut Ramadhan

CMYK

Edisi 0319 Tahun VII, 7 - 11 Juli 2014

Halaman

Di Amerika, Menantu Cantik SBY Sudah Coblos Calon Presiden Pilihannya JAKARTA, RR Sementara di Indonesia pemilihan presiden baru akan digelar pada 9 Juli, di Amerika Serikat menantu cantik SBY, Annisa Pohan bersama suami sudah menggunakan hak suaranya.

“Untuk WNI yang di luar negeri yuk kita nyoblos duluan! Bismillah...,” tulis Annisa Pohan sembari memamerkan surat suara pemilihan Presiden Indonesia 2014 bergambar kedua pasangan kandidat.

Ia juga memamerkan surat Panitia Pemilihan Luar Negeri dari Kantor Konsulat Jenderal RI di Chicago, Amerika Serikat.

Lantas pilih capres nomor 1 atau 2? Entahlah. Yang pasti, pengggemar Annisa Pohan terbelah antara dua kubu capres.

“Salam dua jari!” tulis Kaharmeli, pengunjung Instagram Annisa yang mendukung capres Jokowi.

“Terserah orang mau fitnah apa, Prabowo yes!” tulis Sakura, pendukung capres nomor 1. “Aku di Taiwan kok belum dapat surat suara ya?” sahut seorang WNI di Taiwan.(alx/tpc)

NASIONAL

4 Radar Riau LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Akil Siap Divonis Seumur Hidup JAKARTA, RR Akil Mochtar yang dituntut dengan hukuman seumur hidup oleh jaksa KPK menghadapi pembacaan vonis pekan lalu. Mantan Ketua MK ini siap dengan kemungkinan terburuk, namun juga siap melakukan perlawanan.

"Apapun siap. Nggak apa-apa kita terima," jawab Akil ketika ditanya mengenai kemungkinan bila vonis sama dengan tuntutan.

Meski begitu, Akil memastikan akan mengajukan banding. "Sampai ke surga pun saya akan banding," ujar Akil sambil memasuki ruang persidangan di PN Tipikor, Jakarta, Senin (30/6/2014).

Jaksa menuntut hukuman maksimal untuk terdakwa Akil Mochtar,

yakni pidana seumur hidup. Tuntutan itu terkait enam dakwaan untuk Akil yang mencakup pasal suap, gratifikasi, pemerasan dan pencucian uang.

"Menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana hukuman seumur hidup dan denda Rp 10 miliar," ujar Jaksa Pulung Rinandoro membacakan surat tuntutan di PN Tipikor, Jakarta, Senin (16/6/2014).

Akil dijerat dengan Pasal 12 huruf

C (tentang penerimaan suap) Pasal 11(tentang penerimaan gratifikasi) UU 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor dan Pasal 3 dan Pasal 4 UU 8 Nomer 2010 Tentang TPPU. Ancaman maksimal dari pasal tersebut di atas adalah hukuman seumur hidup.

Jaksa menilai Akil Mochtar terbukti menerima hadiah atau janji untuk pengurusan 15 sengketa Pilkada di MK. Selama menjalankan aksinya, menurut jaksa, Akil telah menerima uang sejumlah Rp 57,7 miliar plus AS$500 ribu dari sejumlah pihak, sejak tahun 2010 hingga menjabat Ketua MK. Akil, kata jaksa, menerima masing-masing Rp3 miliar, Rp1 miliar, Rp19,866 miliar, Rp500 juta, serta Rp10 miliar dan AS$500 ribu untuk pengu-

rusan sengketa Pilkada Gunung Mas, Lebak, Palembang, Lampung Selatan, dan Empat Lawang. Untuk sengketa Pilkada Jawa Timur, Akil menerima janji Rp10 miliar.

Jaksa menilai aksi pencucian uang Akil pada kurun waktu 22 Oktober 2010 hingga 2 Oktober 2013 atau saat ia telah menjadi hakim konstitusi, benarbenar terbukti. Nilai dugaan pencucian uangnya mencapai Rp 161,080 miliar.

Selain itu, KPK juga mengusut dugaan pencucian uang Akil pada kurun waktu 17 April 2002 hingga 21 Oktober 2010. Ketika itu Akil masih menjabat anggota DPR hingga akhirnya menjabat Hakim Konstitusi.

Nilai dugaan pencucian uangnya sekitar Rp 20 miliar. (alx/dnc)

xzcxzcxz TANGERANG, RR Mantan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang Enna Karlina,53, dijebloskan ke penjara, Kamis (26/6).

Dia diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tigaraksa oleh Polres Kota Tangerang setelah dinyatakan berkasnya lengkap atas kasus dugaan korupsi di proyek pengadaan mesin cetak Kartu Tanda Penduduk elektronik (E- KTP).

Selain staf ahli Bidang ESDM dan Kemasyarakatan Pemkab Tangerang, Direktur PT Inti Hurip, Madsam Dwiantoro,31, selaku perusahaan pengadaan printer e-KTP juga ikut diserahkan ke Kejaksaan. Sebelumnya, kedua tersangka ditetapkan sebagai tersangka pada proyek senilai Rp 2 miliar dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012.

Kapolres Kota Tangerang Kombes Irfing Jaya mengatakan, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan, kedua tersangka, yaitu Enna Karlina, mantan Kadis Disdukcapil dan Dirut PT Inti Hurip Madsam Dwiantoro langsung diserahkan.

“Hari ini (kemarin-Red) kami limpahkan berkas perkaranya bersama kedua tersangka ke Kejaksaan Tigaraksa, “ kata Irfing Jaya kepada wartawan, kemarin.

Irfing sendiri mengatakan, pihaknya menyita dokumen dan surat permohonan lelang, dokumen dan alat PT Inti Hurip. Termasuk dokumen lelang, dokumen kontrak, dokumen serah terima dan surat jalan barang, dokumen pencairan uang pembayaran serta 1 unit CPU PC. Atas aksi keduanya, mereka dijerat UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 56 ayat (1) dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun penjara.

Menurut sumber INDOPOS (Grup JPNN) yang tidak mau ditulis namanya, tersangka Enna Karlina yang saat ini menjabat staf ahli Bidang ESDM dan Kemasyarakatan sempat pingsan sebanyak 7 kali saat diperiksa intensif oleh penyidik di Polres Kota Tangerang.

Mantan Kadis Dukcapil itu kerap menangis saat diminta untuk menjelaskan proses lelang dan juga pertanyaanpertanyaan yang berkaitan dengan dugaan korupsi tahun 2012 tersebut.

“Pingsan sekitar tujuh kali. Sering menangis dalam menjawab pertanyaan,” ujar sumber di Polres Kota Tangerang.

Kabag Humas Pemkab Tangerang Slamet Isbianto kepada INDOPOS mengatakan pihaknya menghargai proses hukum yang sedang dijalankan. Pemkab Tangerang sendiri, terang Slamet, mendukung penuh langkah kepolisian dalam menuntaskan dugaan kasus korupsi. Soal jabatan yang ditinggalkan Enna di struktur organisasi pemerintahan Pemkab Tangerang, Slamet mengatakan akan dibahas lebih lanjut di internal Pemkab.

“Kami mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi karena Pak Bupati memang menginginkan pemerintahan yang bersih untuk mensejahterakan warga Kabupaten Tangerang. Kami akan bahas masalah ini diinternal pemerintahan Kabupaten Tangerang,” ujarnya. (rr/jpnn)

zxczxc JAKARTA, RR Terdakwa perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam proses perencanaan Hambalang atau proyekproyek lainnya dan pencucian uang, Anas Urbaningrum membantah tudingan telah menerima uang sebesar Rp 2,010 miliar dari PT Adhi Karya. Soal penerimaan itu tercantum dalam lima bon sementara yang dibeber mantan Manajer Pemasaran PT Adhi Karya, M Arief Taufiqurahman saat bersaksi dalam persidangan Anas.

Menurut Anas, bon itu merupakan sesuatu yang bersejarah untuknya. “Ini bon bersejarah buat saya, karena itu harus didalami biar terang benderang,” katanya dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (26/6).

Pada persidangan itu Anas diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi. Di antaranya Arief, Henny Susanti (kasir Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya) dan Zaria Utama (staf Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya). Mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) itu menanyakan mengenai keterangan pada bon yang diubah.

Pada bon tertanggal 19 April 2010, tercatat pengeluaran uang sebesar RP 500 juta untuk keperluan Anas terkait proyek RJA DPR. Namun dalam berita acara pemeriksaan milik Arief, keterangan bon menyebutkan proyek DPR grand design. “Kenapa diubah?” tanya Anas ke Zaria.

Zaria menjawab perubahan itu dilakukan atas perintah dari mantan petinggi Adhi Karya, Teuku Bagus Mohamad Noor. “Pak Teuku Bagus minta diubah, tadinya RJA (rumah jabatan anggota DPR) jadi grand design. Tapi yang jelas proyek grand design belum ada dan sampai sekarang belum ada,” ujarnya.

Selanjutnya Anas bertanya kepada Henny soal penyerahan uang Rp 500 juta. Tujuannya untuk membuktikan bahwa uang itu tidak diberikan kepadanya. “Ini uang untuk Kongres Demokrat di Bandung?” ujar Anas.

Henny membenarkan hal itu. Namun ia mengaku hanya menjalankan perintah Arief. “ Pak Arief kan bilangnya (begitu). Yang tahu persis kan Pak Arief,” ucapnya.

Anas lantas menanyakan apakah uang itu memang diberikan untuk dirinya. Henny menjawab bahwa Teuku Bagus hanya membicarakan mengenai Kongres PD ketika mengambil uang dari kas operasional perusahaan.

Anas juga membantah mengenai penerimaan uang sebesar Rp 500 juta dalam bon sementara tertanggal 1 Juni 2010. Di dalam bon itu tertulis untuk Anas terkait dengan sumbangan suara Kongres PD. Tapi, kata Anas, Kongres PD justru sudah berakhir pada 22 Mei 2010 malam. (rr/tim/jpnn)

Akil Mochtar yang dituntut dengan hukuman seumur hidup oleh jaksa KPK menghadapi pembacaan vonis pekan lalu. Mantan Ketua MK ini siap dengan kemungkinan terburuk, namun juga siap melakukan perlawanan.

2014, Penduduk Miskin Bertambah 28,28 Juta JAKARTA, RR Baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 meningkat sebesar 28,28 juta dari Maret tahun lalu sebesar 28,17 juta jiwa.

Meski demikian, Pemerintah tidak berencana menambah jumlah penerima bantuan iuran (PBI) bagi orang miskin dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penolakan penambahan jumlah PBI ini lantaran jumlah penduduk miskin yang terus berubah. Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi mengatakan, pihaknya telah menga-

ntisipasi perubahan tersebut. Sehingga jumah PBI saat ini yang mencapai 86,4 juta jiwa sudah sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selain itu, menurutnya, jumlah penduduk miskin baru ini masih bisa dicover dengan PBI untuk menggantikan mereka yang telah beralih menjadi kaya. Atau, menggantikan mereka yang telah meninggal. ''Kita perkirakan masih seimbang iuran PBI, jadi tidak ada penambahan,'' ujar Menkes saat ditemui usai rapat koordinasi pelaksanaan sail raja ampat di Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko

Kesra), Jakarta, Rabu (2/7).

Terpisah, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono membenarkn adanya kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut. Menurutnya, kenaikan penduduk miskin ini dikarenakan lambatnya roda ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Karenanya, Agung berharap jumlah PBI bisa ditambah guna membantu masyarakat miskin tersebut. Dia mengatakan, jumlah PBI ideal untuk kondisi masyarakat miskin di Indonesia adalah 100 juta jiwa. ''Seharunya dari awal sudah

dianggarkan untuk 100 juta jiwa,'' tegasnya.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut menyadari, pengentasan kemiskinan satu kementerian tidak bisa berjalan sendiri.

Agung mencontohkan, meskipun pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen saat ini, namun kenyataannya tidak bisa mencapai investasi yang diharapkan. Sehingga mengakibatkan pengangguran. Oleh sebab itu, lanjut dia, seluruh jajaran harus bisa saling bersinergi untuk menurunkan angka kemiskinan. (rr/rpc)

Putusan Anggoro Jadi Bukti Jerat MS Kaban JAKARTA, RR Dalam putusan terdakwa suap terkait penganggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan (Dephut) Tahun 2007, Anggoro Widjojo, jelas disebut bahwa ada aliran dana ke mantan Menteri Kehutanan (Menhut) Malam Sambat (MS) Kaban.

Ketika ditanya perihal tindak lanjut disebutnya nama MS Kaban tersebut, Jaksa Riyono mengatakan putusan Anggoro bisa dijadikan fakta hukum untuk memproses lebih lanjut perkara dugaan suap terkait penganggaran proyek SKRT. "Itu (putusan) dapat menjadi suatu fakta hukum yang digunakan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Riyono yang ditemui usai sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (2/7).

Namun, Riyono tidak dapat memastikan apakah dengan adanya putusan tersebut bisa menjerat MS Kaban dalam kasus korupsi SKRT. "Masalah penetapan itu (tersangka) bukan saya. Itu nanti proses pimpinan (KPK)," ujar Riyono.

Riyono hanya menegaskan bahwa dalam uraian putusan Anggoro sudah jelas bahwa terdakwa dinya-

takan terbukti memberikan sejumlah uang kepada MS Kaban.

Sebelumnya, ketika ditanya mengenai MS Kaban, Pimpinan dan Juru Bicara KPK selalu mengatakan tindaklanjut masih menunggu putusan pengadilan.

Seperti diketahui, dalam putusan Anggoro, MS Kaban dikatakan terbukti meminta sejumlah uang kepada terdakwa. Terkait, pengajuan anggaran 69 program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan senilai Rp 4,2 triliun yang didalamnya termasuk anggaran SKRT sebesar Rp 180 miliar.

Walaupun, ketika bersaksi MS Kaban mengatakan tidak pernah menerima uang ataupun barang dari terdakwa dan terdakwa pun membantah pernah memberikan sesuatu kepada Kaban.

Penerimaan tersebut, terbukti dengan ada percakapan telepon ataupun pesan singkat antara nomor telepon milik terdakwa dan MS Kaban, yaitu percakapan telepon tanggal 16 Agustus 2007, rekaman percakapan tanggal 13 Februari 2008, SMS (short message system) pada tanggal 6 Agustus 2007, 25 Februari 2008 dan 8 Maret 08.

Ditambah lagi, saksi ahli digital forensik Joko Sarwono menyatakan suara dalam rekaman pembicaraan identik dengan suara terdakwa dan MS Kaban.

Pemberian kepada MS Kaban, di antaranya, pada tanggal 6 Agustus 2007 sebesar USD 15.000.

Kemudian, pada 16 Agustus 2007 sebesar USD 10.000 dan pada tanggal 13 Februari 2008 sebesar USD 20.000 melalui supir Kaban yang bernama M Yusuf.

Tidak berhenti sampai di situ, Kaban ternyata terus meminta sejumlah uang kepada terdakwa.

Sehingga, pada 22 Februari 2008, terdakwa kembali memberikan travel cheque kepada MS Kaban sebesar Rp 50 juta. Serta, uang sebesar SGD 40.000.

Selanjutnya, tanggal 28 Maret 2008, terdakwa membeli dua unit lift berkapasitas 800 kg untuk digunakan di Menara Dak-

wah milik PBB atas permintaan MS Kaban. Dengan harga sebesar USD 58.581. Dengan ongkos pemasangan Rp 40 juta. Serta, genset seharga Rp 350 juta. (ifk)

Edisi 0319 Tahun VII, 7 - 11 Juli 2014

Halaman

Samsung Bersikeras Tak Mau Akui Jiplak iPhone

EKONOMI

5 Radar Riau LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Daftar Negara Terkaya di Dunia JAKARTA, RR Bank Dunia baru-baru ini merilis daftar negara-negara terkaya di dunia pada 2014, yang disusun berdasarkan produk domestik bruto per kapita.

JAKARTA, RR Persidangan tuntutan hak paten Apple terhadap Samsung yang digelar pada Senin (14/4/2014) lalu di Pengadilan San Jose, California, AS. Salah satu agendanya adalah mendengarkan pendapat dari pihak Samsung. Menurut mereka, kesuksesan Samsung dicapai karena strategi pemasaran, bukan meniru Apple.

Salah satu saksi yang dihadirkan oleh Samsung pada sesi dengar pendapat tersebut adalah mantan CEO Samsung Mobile US Division, Dale Sohn. Menurut Sohn, momentum kesuksesan Samsung di AS dimulai pada tahun 2011 berkat perubahan strategi yang dilakukan Samsung, bukan meniru desain produk Apple.

Beberapa strategi Samsung yang diungkapkan Sohn adalah bagaimana cara Samsung menggandeng operator telepon seluler dalam hal pemasaran produk-produknya, serta keputusan menganggarkan dana pemasaran yang lebih besar.

Saat iPhone diluncurkan pada tahun 2007, harga yang dibanderol Apple dan metodenya yang menjual secara eksklusif dengan operator AT&T disadari Samsung memberikan peluang yang menguntungkan.

Kemudian pada tahun 2011, dengan melihat posisi Samsung yang tertinggal di belakang Apple, Samsung memutuskan untuk mengubah cara mereka dengan beriklan.

Samsung tidak lagi hanya beriklan satu kali saat peluncuran produk, alih-alih beriklan sepanjang tahun penuh.

Strategi tersebut terbukti manjur, hingga pada akhir tahun 2012, Samsung menjadi salah satu merek yang direkomendasikan dan dikenal di AS. Pangsa pasarnya melonjak dari 10 persen pada tahun 2010 menjadi 30 persen pada akhir 2012.

Dalam persidangan tersebut, Samsung juga menghadirkan developer Google untuk bersaksi fitur-fitur Samsung, yang dituduh meniru oleh Apple, sebenarnya dikembangkan oleh Google. Namun, Google mengaku tidak tahu bagaimana Samsung kemudian memodifikasi fitur tersebut untuk keperluan smartphone-nya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam babak baru persidangan Apple melawan Samsung ini, Apple menuntut Samsung karena telah meniru beberapa fitur iPhone. (tim/tpc)

Nyawa Melayang Akibat Pakai Charger “KW” JAKARTA, RR Kasus kecelakaan saat menggunakan iPhone kembali terjadi. Seperti biasa, kecelakaan meledaknya iPhone tersebut dipicu oleh penggunaan aksesori “KW” alias nonorisinal.

Walau berkali-kali Apple telah memperingatkan pengguna untuk selalu memakai aksesori asli, seperti charger, namun Tim Tyrell, pria yang tinggal di negara bagian Minnesota, AS tersebut tidak menggubrisnya.

Akibatnya, telapak tangan kiri Tyrell terluka saat charger iPhone yang dipegangnya meledak. Charger yang digunakan bukan bawaan Apple alias non-orisinal.

Bercerita kepada Fox 9 News, Tyrell mencoba berhemat dengan membeli charger iPhone 5 bekas melalui situs lelang eBay. Namun, charger tersebut justru malah membawa malapetaka baginya.

“Kejadiannya sangat cepat,” ujar Tyrell. Charger iPhone tersebut meledak dan telapak tangan kirinya mengalami luka bakar. Tyrell harus dirawat selama sepekan di rumah sakit setempat untuk menyembuhkan lukanya.

“Charger-nya menjadi hitam, tepat di tempat kabel USB tersebut terhubung dengan colokan listrik, ada ledakan kecil,” ceritanya. “Jari bagian dalam saya jadi memar,” mbuh Tyrell.

Luka bakar akibat charger bekas tersebut belakangan menjadi infeksi. Tangan Tyrell harus dioperasi tiga kali untuk mencegah infeksi meluas. Lebih parah lagi, penyakit diabetes yang diderita Tyrell juga memperlambat pemulihan luka tersebut.

Tyrell sendiri mengaku memiliki charger orisinil Apple, namun ia enggan menggunakannya, karena jika rusak, ia harus membeli lagi dengan harga yang mahal.

“Saya punya wall charger dan car charger yang harganya sekitar 10 dollar AS, dibandingkan charger asli yang harrganya bisa mencapai 25-30 dollar AS di toko resmi Apple,” certa Tyrell.

Kejadian seperti di atas sudah tidak asing lagi bagi pengguna iPhone. Apple juga telah mengetahui efek penggunaan aksesori non orisinil. Bahkan, Apple sampai menawarkan kabel USB setengah harga jika pengguna ingin menukar kabel yang lama.

Apa yang dialami Tyrell dan kasus-kasus serupa sebelumnya hendaknya menjadi pelajaran bagi pengguna Apple lainnya. Mereka dihimbau untuk menggunakan aksesori asli. Selain itu, ada pula aksesori pihak ketiga yang telah mendapatkan sertifikasi dari Apple. (tim/tpc)

Dilansir CNN, Jumat 4 juli 2014, yang dimaksud dengan produk domestik bruto per kapita adalah produk domestik bruto (PDB) dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

Ada yang menarik dalam daftar itu, yakni jumlah kekayaan Macau (Tiongkok), yang terkenal sebagai hub judi kasino terbesar di dunia telah menyusul Swiss.

Menurut data Bank Dunia, jumlah PDB per kapita negara bekas jajahan koloni Portugis tersebut melonjak menjadi US$91.376 pada 2013, dari sebelumnya US$77.196.

Bank Dunia menyebutkan hanya Luksemburg, Norwegia, dan Qatar yang benar-benar kaya dari pengolahan kekayaan alamnya.

Namun, kabar buruk dari Macau pada tahun ini yakni, pendapatan in-

dustri judi kasino di wilayah itu menurun untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, karena penjudi mengalihkan perhatian mereka ke Piala Dunia.

Industri perjudian di Macau pada tahun lalu mengejutkan publik dengan laporan pendapatan mencapai US$45 miliar, atau melonjak tujuh kali lipat dibandingkan pendapatan pada tahun sebelumnya sebesar US$6,5 miliar.

Dalam daftar itu, Indonesia masuk menjadi peringkat ke 108 dengan PDB per kapita sebesar US$3.475, setelah Guatemala, Armenia, dan Georgia.

Kita patut bersyukur, jumlah PDB per kapita Tanah Air, lebih baik dari Sri Lanka, Maroko, Filipina, India, Pakistan, dan lainnya. Adapun daftar itu terdapat peringkat dari 215 negara di dunia.

Indonesia dalam lima tahun terakhir menjadi sorotan dunia, karena

pertumbuhan ekonominya relatif stabil saat banyak negara —terutama di Eropa dan Amerika— masih berjuang keluar dari resesi global 20072008. Periode itulah yang seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru.

Stabilnya ekonomi negeri ini dalam setengah dekade terakhir —merujuk pada pertumbuhan yang selalu di kisaran 5-6 persen per tahun— rupanya sudah mulai diulas media-media massa mancanegara. Stasiun berita BBC dan majalah Forbes, misalnya, mengulas bagaimana Indonesia bisa masuk dalam gelombang baru ekonomi yang tengah bangkit, yang disebut sebagai “MINT.” Bila diterjemahkan secara harafiah dalam bahasa Inggris, MINT berarti “permen” atau “gula-gula.” Namun, itu adalah gabungan singkatan empat negara yang kini dipandang berpotensi sebagai kekuatan ekonomi baru. Mereka adalah Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki.

Pencetus istilah ini adalah ekonom Inggris Jim O’Neill. Mantan ek-

sekutif Goldman Sachs itu pada 2001, memperkenalkan istilah “BRIC”, yaitu gabungan dari Brazil, Rusia, India, dan China.

Berikut adalah daftar 10 negara terkaya di dunia berdasarkan PDB per kapita yang dilansir Bank Dunia: 1. Luksemburg, dengan PDB per kapita pada 2013 US$111.162 2. Norwegia, dengan PDB per kapita pada 2013 US$100.819 3. Qatar, dengan PDB per kapita pada 2013 US$93.352 4. Macau SAR (Tiongkok), dengan PDB per kapita pada 2013 US$91.376 5. Swiss, dengan PDB per kapita pada 2013 US$80.528 6. Australia, dengan PDB per kapita pada 2013 US$67.468 7. Denmark, dengan PDB per kapita pada 2013 US$58.930 8. Swedia, dengan PDB per kapita pada 2013 US$58.164 9. Singapura, dengan PDB per kapita pada 2013 US$55.182 10. Amerika Serikat, dengan PDB per kapita pada 2013 US$53.143. (mln/ cnn/viva)

Ini Dia Tujuh Asuransi Terbaik di Indonesia JAKARTA, RR Tujuh perusahaan asuransi nasional menyandang predikat sebagai Asuransi Terbaik 2014 versi Majalah Investor. Mereka terdiri dari tiga perusahaan asuransi jiwa, tiga perusahaan asuransi umum dan satu perusahaan reasuransi. Keenam perusahaan asuransi jiwa dan umum terbaik tersebut terpilih dari 12 nominasi yang memperoleh skor tertinggi.

Dari kelompok asuransi jiwa, Asuransi Terbaik 2014 diraih oleh PT AXA Mandiri Financial Services dengan kategori aset di atas Rp 15 triliun. Sementara, PT Commonwealth Life dan PT Asuransi Jiwa Inhealth memperoleh penghargaan Asuransi Terbaik 2014 dengan masing-masing kategori aset Rp 5 triliun – Rp 15 triliun dan Rp 1 triliun.

Di kelompok asuransi umum, penghargaan serupa diberikan kepada PT

Asuransi Astra Buana dengan kategori aset sampai Rp 3 triliun, PT Asuransi Bangun Askrida dengan aset antara Rp 1 triliun sampai Rp 3 triliun dan PT Pan Pacific Insurance dengan aset Rp 250 miliar – Rp 1 triliun. Untuk kelompok perusahaan reasuransi terbaik diberikan kepada PT Tugu Reasuransi Indonesia.

Selain penghargaan Asuransi Terbaik 2014, Majalah Investor juga mendapuk PT Asuransi Allianz Life Indonesia dari kelompok asuransi jiwa dan PT Asuransi Central Asia dari kelompok asuransi umum dengan penghargaan khusus. Penghargaan khusus ini diberikan sebagai dukungan terhadap program literasi keuangan yang menjadi tema pengembangan industri keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Herris Simandjuntak, Ketua Dewan

Juri Asuransi Terbaik 2014 mengatakan, pemeringkatan tahun ini merupakan penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya. Yakni, dengan menambahkan wawancara dengan para peraih nominasi. “Dengan begitu, tim juri bisa mengkonfirmasikan angka yang ada di dalam laporan keuangan,  ujarnya, Rabu (3/7).

Tim juri, sambung dia, juga menanyakan tiga persoalan, yaitu mengenai kesiapan menghadapi persaingan dan penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR). “Kami jadi memiliki penilaian komprehensif. Ini langkah maju yang kami lakukan,  imbuh dia.

Adapun, pemeringkatan menggunakan 14 kriteria untuk seluruh kel-

ompok asuransi. Antara lain, pertumbuhan aset rata-rata lima tahun terakhir, jumlah investasi, ekuitas, premi, hasil underwriting, hasil investasi, laba bersih, dan rasio kecukupan modal atawa Risk Based Capital (RBC).

Tidak seluruh perusahaan asuransi nasional diikutsertakan dalam ajang ini.

Perusahaan yang tidak ikut serta lantaran berbagai hal, seperti laporan keuangan 2013 yang belum diaudit, menderita kerugian, dalam status penghentian kegiatan usaha, RBC di atas 120% dan ekuitas minimal Rp 50 miliar.

Hingga saat pemeringkatan berlangsung cuma tercatat sebanyak 64 perusahaan asuransi, terdiri dari 21 perusahaan asuransi jiwa dan 43 perusahaan asuransi umum, serta empat perusahaan reasuransi yang lolos seleksi.(mln/tpc)

Bank Dongkrak Transaksi Elektronik JAKARTA, RR Perbankan terus memutar otak untuk mempercantik kinerjanya. Di tengah kondisi likuiditas yang seret dan lesunya perekonomian, bank memilih menggenjot transaksi saluran elektronik atawa e-channel. Ini adalah sumber pemasukan bank untuk meraih pendapatan nonbunga alias fee based income.

Salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bank pelat merah ini memacu transaksi echannel dengan berbagai jurus.

Yang terbaru adalah membeli satelit untuk menopang transaksi echannel. Bagi BRI, e-channel adalah bisnis masa depan. Budi Satria,

Sekretaris Perusahaan BRI, mengatakan, dalam tempo lima tahun terakhir, transaksi melalui e-channel tumbuh pesat.

Hingga akhir Maret lalu, ratarata transaksi harian melalui echannel BRI mencapai 3,2 kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata transaksi teller atau kantor cabang BRI. Padahal, pada akhir tahun 2009, rasionya masih 0,5 kali. Layanan echannel BRI tersebut ditopang oleh fasilitas infrastrukturnya, yaitu sebanyak 104.752 unit mesin ATM dan mesin electronic data capture (EDC).

Tidak cuma bank kakap sekelas BRI, bank kelas menengah pun membidik pendapatan dari tren

perkembangan pesat teknologi informasi. Lani Darmawan, Direktur Ritel Bank International Indonesia (BII), mengatakan, BII fokus menggenjot nasabah ritel maupun korporasi dalam bertransaksi echannel.

“Peningkatan transaksi e-channel tidak hanya memberikan fee based tapi juga mengurangi biaya operasional sehingga lebih efisien,” imbuhnya. Saat ini, sekitar 70% transaksi nasabah BII melalui e-channel. Transaksi paling ramai via mobile banking.

Bank OCBC NISP juga tak mau ketinggalan. Andreas Kurniawan, Division Head Consumer Strategy & Marketing Bank OCBC NISP ber-

harap bisa mengakuisisi 30%-40% nasabah baru e-banking. “Cabang dan e-channel masih saling bersinergi,” ucapnya.

Di masa mendatang, transaksi echannel diprediksi bakal tumbuh subur.

Andreas menilai, masyarakat semakin gemar bertransaksi secara elektronik dibandingkan menyambangi kantor cabang.

Target e-channel OCBC NISP tumbuh 30% tahun ini. Tahun lalu, transaksi mobile banking dan internet banking OCBC NISP masingmasing Rp 421 miliar dan Rp 3,8 triliun. “Transaksi paling besar adalah pembayaran listrik, telepon dan air,” katanya. (mln/tpc)

CMYK Edisi 0319 Tahun VII, 7 - 11 Juli 2014

Halaman

6 Radar Riau LANGKAH MAJU MENGUNGKAP ME NGUNGKAP FAKTA

GALERY FOTO PEMKAB ROHIL

Bupati Rohil Lantik dan Kukuhkan Pejabat Penghulu Se-Rokan Hilir BAGANSIAPI-API, RR Bupati Rokan Hilir H. Suyatno melantik dan mengukuhkan 51 pejabat penghulu (kepala desa, red) di Kabupaten Rohil, Selasa (24/6/2014) di Lantai IV Gedung Bupati Rohil, Bagansiapiapi. “Tugas dan fungsi penghulu bukan hanya menjalankan pemerintahan desa semata, peng-

hulu harus mampu menjadi pengayom warga dalam bentuk apapun, termasuk menjaga wilayahnya dari bencana kabut asap akibat karhutla, Kepada penghulu yang baru dilantik diharapkan dapat bekarja sungguhsungguh, Jangan mementingkan diri sendiri, jaga amanat yang telah dipercayakan, harus dapat mengem-

bangkan dan mencermati peraturan perundang-undangan dalam kebijakan dan keputusan terhadap persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Hendaknya setiap keputusan dan kebijakan berdasarkan musyarawah untuk mufakat.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Rohil memberikan pesan khusus

kepada seluruh Datuk penghulu yang dilantik agar jagan sekali-kali menjual lahan, kalau terdapat para datuk-datuk penghulu menjual lahan, beliau tidak akan main-main dan akan menyuruh polisi menangkap mereka. “Sudah banyak pejabat Penghulu yang di proses secara hukum terkait dengan penjualan lahan

seperti di Kecamatan Pekaitan di Desa Teluk Piyai, karena dia jual lahan. Untuk itu saya mengharapkan kepada penghulu-penghulu yang baru di lantik, dapat bekerja dengan sunguh saja lah. Kalau ingin jual lahan, jual lahan kepada orang Rohil saja atau kepada orang miskin, anggap saja kita bersedekah. (hms)

CMYK

Edisi 0319 Tahun VII, 7 - 11 Juli 2014

Halaman

7 Radar Riau

SAMBUNGAN

LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Kapan "Sebab didalam box redaksi atau jajaran redaksinya tidak tertera pihak atau badan usaha lain sebagai mitra kerja berupa Mou",tambah nya.

Masih menurut Edihadinata bahwa setiap penggunan uang negara harus ada payung hukumnya, sebagaimana telah diatur dalam UU atau PP yang resmi, seperti dalam Perpres no 54 thn 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemer-

intah sangat jelas bunyinya yang merupakan panduan bagi setiap stake holder.

"Misalnya pekerjaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang nilainya dibawah Rp 200 juta yang disebut PL (penunjukan langsung) dalam aturannya harus dikerjakan oleh Badan Usaha resmi dan mempunyai ikatan kontrak kerja antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang Jasa sesuai aturan

yang berlaku",jelasnya.

LSM KPFI-RI juga mempertanyakan kapan kegiatan (bengkalis bangkit-red) itu dilelang, Siapa pemenangnya apa nama perusahaannya. "Hal ini sangat penting untuk diketahui masyarakat, jangan sampai ada tudingan yang berbuntut ke proses hukum", tukasnya.

Sebelumnya Kabag Humas Bengkalis Andris Wasono angkat bicara terkait

sisi berakhirnya RPJMD, dan saat itu APBD Murni Riau 2014 telah disyahkan.

“Kita siapkan saja, seharusnya ini berlaku pada masa sekarang, karena bagi periode sekarang ada, karena masuk di Desember (Gubri baru,red),” jelasnya.

Kendati demikian, ia tidak menjelaskan ketika RPJMD baru belum ada, apakah dibiarkan tanpa RPJMD Penyusunan APBD, dan atau APBD Perobahan, atau kembali kepada RPJMD lama, sama halnya seperti APBD, maupun APBN ketika tidak ada RAPBD atau

RAPBN baru, maka akan kembali kepada anggaran yang lama.

Sementara itu, Badan Anggaran memberi waktu kepada Pemprov Riau untuk memaparkan Progres pelaksanaan APBD Murni pada Senin mendatang. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pemprov jika ingin mengajukan APBD Perubahan.

Ini menjadi poin kesepakatan Banggar untuk mempertanyakan serapan anggaran yang sampai saat ini masih minim.

“Kita minta penjelasan secara menyeluruh dari pem-

prov terkait serapan anggaran oleh Pemprov Riau pada minggu depan. Ini penting melihat apa penjelasan Pemprov apa argumennya sehingga APBD Perubahan itu penting dianggarkan,” jelas Anggota Banggar, Zukri Misran.

Penjelasan pemprov ini tidak hanya soal serapan anggaran saja. Penjelasan pelaksanaan kegiatan yang telah direalisasikan juga akan menjadi poin yang akan dipertanyakan Banggar.

“Bukan tidak mungkin tidak ada APBD Perubahan,’’ tandasnya.(alx/tpc)

rapat terbatas untuk bahas semua hal itu dan sikap yang akan yang akan ditempuh pemerintah, terutama TNI/ Polri yang mengemban tugas pengamanan.

Lebih lanjut, SBY pastikan, TNI dan Polri memiliki komit-

men tinggi untuk jaga netralitasnya. “Saya minta jajaran agar jalankan netralitasnya, ukir sejarah baru bahwa TNI dan Polri tetap netral sebagaimana yang dilakukan pilpres di waktu lalu,” ujarnya. (alx/tpc)

1.750" katanya.

Muhammad sengaja memecat tenaga honor yang lama dan memasukan tenaga honor yang baru ,diduga berasal dari kerabat dan keluarga nya sebagai pengganti.

“Tenaga Honor yang baru masuk , baru bekerja selama 2 (dua) minggu langsung dikasih gaji 3 (tiga) bulan kerja. Sementara kami sudah lebih 3 (tiga) bulan bekerja,sama sekali tak dapat apa-apa".Tambahnya.

Puluhan tenaga honor yang dipecat secara sepihak ini megaku bingung harus mengadu kemana, karana

kepala kepegawaian di dinas PU Riau yang selama ini tempat mereka bergantung juga sudah dimutasi."ibu itu sudah dibuang pula, sekarang non job dia".Jelasnya.

Masih menurut Sumber Radar, dimasa SF Hariyanto kadis PU yang lama ada juga penambahan tenaga honor yang baru, namun tenaga honor yang lama tidak di gantinya. "Kadis PU yang sekarang memang kejam,tidak punya perasaan ,dia (Muhammadred) sudah banyak disumpahin orang ,kami do'akan tidak selamat hidupnya". Tutup narasumber kesal. (alam)

menangan di luar negeri merupakan keniscayaan. “Menang di luar negeri, jadi parameter kemenangan Pilpres di tingkat nasional,” ujarnya.

Sayangnya, Syarief tidak menjelaskan secara rinci dari mana informasi perolehan suara ?yang bakal dimenangkan Prabowo-Hatta di luar negeri. Ia juga tidak menjelaskan sumber hitungan cepat atau quick count itu dari mana, siapa yang buat atau lembaga apa.

Namun satu yang menarik, hasil hitungan cepat di Arab Saudi tidak berubah yakni Jokowi-JK yang unggul. Kenapa? Diduga karena informasi pertama yang datang adalah hasil hitungan cepat di Arab Saudi dan negara lainnya belum ada. Karenanya, kedua pihak tidak berani mengubah prosentasi kemenangan tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 462/Kpts/KPU/ Tahun 2014 yang ditandatangani Ketua KPU Husni Kamil Manik, pada 20 Juni 2014, pelaksanaan Pilpres di luar negeri dilaksanakan pada 4-6 Juli 2014 dan penghitungan suara, pada 9 Juli 2014.

Pada lampiran Keputusan KPU disebutkan bahwa jadwal pelaksanaan Pilpres 2014 di ibukota masing-masing perwakilan RI, di antaranya Amman (Yordania) dan Jeddah (Arab Saudi) digelar pada Jumat (4/7).

Sementara pada 5 Juli, Pilpres digelar di Dili (Timor Leste), Hong Kong, Kairo (Mesir), Kuwait City (Kuwait), Berlin (Jerman ), Canberra (Australia), Cape Town (Afrika Selatan), London (Inggris), Den Haag (Belanda), Kuala Lumpur (Malaysia) dan Kopenhagen (Denmark).

Selanjutnya, pada 5 Juli digelar Pilpres 2014 di Ankara (Turki), Baghdad (Irak), Bangkok dan Abu Dhabi (UEA).

Sedangkan di Beijing, Tiongkok, WNI memberikan suaranya pada 6 Juli kemarin.

Pada hari yang sama WNI juga memberikan hak suaranya untuk Pipres 2014 di Islamabad (Pakistan), Damaskus (Suriah) dan Madrid (Spanyol).

KPU pun buru-buru memberikan klarifikasi atas saling klaim kemenangan itu. KPU memastikan belum ada penghitungan suara yang dilakukan di luar negeri. KPU menyebut penghitungan suara dilakukan bersamaan dengan penghitungan di dalam negeri mulai 9 Juli nanti.

“Penghitungan baru dimulai tanggal 9 Juli. Kalau ada yang rilis hasil penghitungan apa memang itu ada? Kalau quick count tak mungkin,” kata Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.

Menurut Hadar, kertas suara yang telah dicoblos disimpan dalam kotak suara yang telah disegel. Kotak disimpan di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang terletak di

kantor Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) dan KJRI di luar negeri.

Meski begitu, jika ada yang merilis hasil exit poll, menurut Hadar, hal tersebut memungkinkan. Hanya saja, setiap hasil exit poll yang dirilis diharapkan dilengkapi dengan metode jajak pendapat yang digunakan. Misalnya, polling dilakukan dalam rentang waktu tertentu terhadap beberapa jumlah pemilih yang baru keluar dari Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN).

“Kalau exit poll mungkin saja, tapi mereka harusa punya metodologi yang kuat. Karena hasil exit poll ini kan bisa saja mempengaruhi preferensi masyarakat,” kata Hadar, seperti dilansir republika.co.id.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan hasil jajak pendapat, hitung cepat dan exit poll dirilis kapanpun, menurut Hadar, memang memberikan dampak beragam bagi pemilih. Karena itu, masyarakat diminta mencermati dan hati-hati dalam memahami hasil survei dan exit poll.

Hasil pemantauan yang dilakukan di Kuala Lumpur, kata dia, tidak mendapati tim pasangan calon tertentu melakukan jajak pendapat atau exit poll.

“Saya mengunjungi dua tempat di Kuala Lumpur, di KBRI sama di sekolah Indonesia. Ada 22 TPSLN di KBRI dan dua di sekolah, cukup ramai dan saya tak lihat ada yang melakukan exit poll,” ungkapnya.

Antusias Hak memilih bukan hanya milik mereka yang tinggal di daratan. Kru kapal pesiar Ms Zuiderdam-Holland America Line yang tengah berlayar pun tak ketinggalan menggunakan hak pilihnya.

Salah satu kru kapal, Eko F Nursitto menyatakan semua kru nampak antusias untuk ikut mencoblos. Para kru benarbenar meluangkan waktu mereka di sela-sela sibuknya jam kerja untuk hadir dan menentukan pilihan. “TPS kami siapkan seoptimal mungkin, meskipun hanya menggunakan space di area crew messroom,” ujar Eko, seperti dilansir detikcom, kemarin.

Kapal pesiar tersebut tengah berlayar dari Alaska menuju Vancouver-Kanada dengan melintas di Samudera Pasifik Utara. Dari total 384 surat suara yg dikirimkan PPLN, 291 pemilih datang memberikan suaranya.

“Perlengkapan Pemilu dikirimkan oleh PPLN San Francisco yang kami terima sehari sebelumnya. Mayoritas crew di perusahaan kami adalah warga Indonesia dan tersebar di seluruh dunia di belasan kapal pesiar,” ungkap Eko. “Semoga porsi suara yang kecil dari kami bisa memberikan perubahan besar bagi bangsa,” cetusnya. (mr/fjr)

Visi

SBY “Jika ada pihak-pihak yang kalah dan tidak bisa menerima kekalahan itu, dan tentunya pemerintah tidak tinggal diam di pusat dan daerah,” tandas SBY. Untuk itu, imbuh SBY, hari ini dirinya resmi memimpin

26 Tenaga Sementara gaji dan hak tenaga honor yang lama sama sekali tidak bayarkan.

Demikian informasi yang diperoleh Radar Riau, dari salah seorang narasumber yang juga salah satu tenaga honor yang terkena dampak pemberhentian oleh kadis PU Riau Muhammad ST.MT yang namanya tidak ingin ditulis. sabtu (5/7).

Menurut narasumber besaran gaji tenaga honor dinas PU masih di bawah UMR, hanya Rp 1.540.000,-(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan "Gaji honor PU 1.540, sedangkan UMR

Dua Versi kedua, giliran pasangan Prabowo-Hatta yang dinyatakan menang.

Versi kedua ini muncul belakangan, beberapa jam setelah versi pertama muncul.

Menurut versi pertama, Jo-kowi-JK menang di beberapa negara, seperti di Arab Saudi, Jokowi meraup 75 persen suara dan Prabowo 25 persen.

Eropa, Jokowi 60 persen dan Prabowo 40 persen. Di Amerika Serikat, Jo-ko-wi 80 persen dan Prabowo 20 persen.

Lalu di Australia, Jo-ko-wi 85 persen dan Prabowo 15 persen. Di Timur Tengah, Jokowi 70 persen dan Prabowo 30 persen. Lalu di Asia Oceania, Jokowi 65 persen dan Prabowo 35 persen. Di Malaysia, Jokowi 85 persen dan Prabowo 15 persen.

Terakhir di Jepang, Jokowi 60 persen dan Prabowo 40 persen.

Beberapa jam kemudian muncul versi lain yakni Prabowo-Hatta dinyatakan menang di luar negeri. Misalnya, di Taiwan Prabowo-Hatta mendulang 76 persen dan JokowiJK 24 persen.

Arab Saudi, Prabowo-Hatta 46 persen dan Jokowi-JK 54 persen. Malaysia PrabowoHatta 75 persen dan Jokowi-JK 25 persen. Jepang PrabowoHatta 77 persen dan Jokowi-JK 23 persen.

Di Tiongkok Prabowo-Hatta 45 persen dan Jokowi-JK 55 persen. Sementara di Yaman Prabowo-Hatta 66 persen dan Jokowi-JK 34 persen. Singapura Prabowo-Hatta 52 persen dan Jokowi-JK 48 persen.

Kedua pihak pun merespons hasil hitungan cepat itu.

Anggota Tim Sukses JokowiJK, Alwi Shihab mengatakan, kalau hitungan cepat itu benar, maka ini bukti bahwa pemilih luar negeri semakin cerdas menilai capres yang dipilihnya.

Juga komposisi ini menunjukkan bahwa semua orang yang memilih Jokowi-JK berasal dari semua golongan, baik rakyat kecil maupun kelas menengah ke atas.

Buktinya, kata Alwi, di Malaysia yang merupakan representasi pemilih kelas menengah ke bawah justru memilih Jokowi-JK. Demikian pun di Australia, Eropa dan Amerika Serikat yang mayoritas kelas menengah ke atas justru memilih Jokowi-JK. Tidak kalah semangat, Ketua Harian DPP Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan, yang mendukung pasangan PrabowoHatta pun menggelar jumpa pers, di Jakarta. “Beberapa negara besar kecuali Arab Saudi, Prabowo-Hatta unggul mutlak. Insya Allah Prabowo-Hatta menang di luar negeri. Info terkini ya begitu Prabowo-Hatta untuk sementara unggul di luar negeri,” kata Syarief, seperti dilansir suarapembaruan.com.

Menurut dia, meraih ke-

dugaan tindak pidana korupsi di humas bengkalis dengan menerbitkan tabloid menggunakan uang negara tanpa payung hukum yang jelas ,sehingga dalam hal ini kabag humas melanggar ketentuan dalam Pasal 2 atau Pasal 3 dan atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP, yaitu ada indikasi perbuatan Andris Wasono telah meyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok.

Andris Wasono membantah telah mengambil keuntungan atas penerbitan Tabloid Bengkalis Bangkit. "Saya tidak ada mengambil keuntungan dalam terbitnya Bengkalis Bangkit." katanya kepada Radar Riau saat ditemui dikantor humas bengkalis. Menurut Andris "Bengkalis Bangkit" di cetak sesuai ketentuan yang berlaku dalam jumlah 7 (tujuh) kali edisi cetak. "Semua nya ada 7 edisi dan pengguanaan dana sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku",tambah andris .

Andris Wasono mengaku siap atas segala resiko jika memang pada penerbitan Tabloid Bengkalis Bangkit terjadi tindakan melawan hukum. "Jika Karena Bengkalis Bangkit saya masuk penjara ,itu berararti sudah takdir saya selaku PNS yang merupakan bagian dari resiko tugas jabatan yang saya sandang". Tegas Andris.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya , telah terjadi dugaan korupsi di humas pemkab bengkalis, mengelabui publik dengan berbekal Penerbitan atau pencetakan

Majalah/Tabloid abal-abal tanpa didasari payung hukum yang jelas. Boleh dikatakan ibarat 'jeruk makan jeruk' mereka yang menganggarkan mereka pula yang mengerjakan nya langsung.

Yaitu penerbitan tabloid yang dinamakan tabloid 'BENGKALIS BANGKIT'. Menurut data yang diperoleh Radar Riau berdasarkan susunan redaksi yang tertera, Bengkalis Bangkit dikelola dan diterbitkan langsung oleh Bagian Humas Setda Kab. Bengkalis, dengan penanggung jawabnya adalah Andris Wasono.

Sebagaimana diketahui Andris Wasono adalah kabag humas pemkab bengkalis.

Tabloid Bengkalis Bangkit disusupkan dalam APBD Bengkalis yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bengkalis Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 yang menelan anggaran sebesar lebih kurang Rp 4 miliyar. Penerbitan Tabloid Bengkalis Bangkit dengan tampilan yang dikemas mirip majalah tersebut diduga payung hukumnya tidak jelas, apakah atas nama perusahaan, memakai SK Bupati atau yang lain sebagai dasar hukumnya hingga saat ini tidak diketahui.

"Penerbitan Bengkalis Bangkit hanya pemborosan dan menghambur-hamburkan uang negara, karena penerbitan media tersebut mubazir dan sarat dengan permainan". kata salah satu sumber Radar Riau yang tidak ingin namanya ditulis. (9/6) Padahal pemkab bengkalis sendiri telah memiliki kerjasama kontrak halaman dengan sejumlah media di

bengkalis ,dari data langganan media sebagaimana tertera dalam daftar langganan di bagian humas setda kab.

Bengkalis dan dibuktikan dengan DPA-SKPD Setda Kab. Bengkalis bag. Humas tahun 2013. Sebanyak sepuluh (10) media cetak harian terbitan Pekanbaru yang merupakan langganan kerjasama berita halaman ( halaman khusus) dengan Pemkab Bengkalis, dua (2) media cetak mingguan, terbitan Pekanbaru dan Jakarta dan empat (4) media online juga berlangganan halaman khusus serta satu (1) media cetak mingguan langganan media khusus untuk desa dan kelurahan, dengan total anggaran sebesar Rp 8,013,828,000.

Selain langganan kerjasama berita halaman media cetak dan online ( halaman khusus) ada juga langganan surat kabar / media cetak harian dan mingguan kantor setda dan rumah pejabat sebesar Rp 400 jt. Semuanya dibawah koordinir bagian humas setda kab. Bengkalis TA 2013.

Dugaan adanya permainan dibalik penerbitan tabloid Bengkalis Bangkit menjadi perhatian masyarakat Bengkalis, dan memunculkan tudingan ada dugaan korupsi atas penerbitannya. Tabloid Pemkab Bengkalis tersebut dengan motto "Mewujudkan Masyarakat Unggul, Cerdas & Sejahtera" hanya slogan semata, dan Pemborosan uang negara.

Sumber media ini mengungkapkan, tabloid Bengkalis Bangkit yang dibiayai dari APBD Bengkalis TA 2013 sebesar Rp 1,8 miliyar lebih itu selama satu tahun terbitnya hanya 7 edisi. Sementara,

didalam DPA-SKPD didalam uraian disebutkan, belanja cetak/majalah Kab. Bengkalis dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember dengan volume 8500 eksemplar setiap edisi. Jika dikalkulasi selama satu tahun = 12 bulan dikali 8500 ( 12 x 8500 eksemlpar = 102.000 eksemplar) namun, dari hasil cross cek Radar Riau dilapangan ditemukan ada perbedaan yang sangat signifikan, dan berdasarkan pengakuan narasumber kapabilitasnya diakui terbitnya Bengkalis Bangkit hanya 7 edisi.

Hasil investigasi, dan dikonfirmasi atas distribusi Tabloid Bengkalis Bangkit ini di kecamatan beberapa pihak kecamatan melalui staff mengatakan, bahwa distribusi tabloid yang diterima berbeda-beda, antara 5 dan 7 edisi, dikecamatan tertentu ada yang 5 edisi dan dikecamatan lain ada yang 6 dan 7 edisi sesuai arsip yang dimiliki.

Sementara, menurut data berdasarkan susunan redaksi yang tertera, Bengkalis Bangkit dikelola dan diterbitkan langsung oleh Bagian Humas Setda Kab. Bengkalis, dan jajaran redaksi dibawah perlindungan Bupati dan wakil Bupati Bengkalis, dan Kabag. Humas, Andris Wasono sebagai penanggung jawab.

Andris Wasono Kabag humas pemkab bengkalis belum bisa dikonfirmasi terkait adanya dugaan korupsi pada penerbitan tabloid Bengkalis Bangkit yang langsung di kelola oleh Andris CS. Dihubungi (andris-red) via seluler selalu di rijeck (ditolaknya) dan di SMS tidak dibalas. (Manulang)

panjang dan menghasilkan 51 persen saham pemerintah hilang. Hal ini, seharusnya tidak terjadi dan hasilnya merugikan pemerintah. “Mengapa itu bisa terjadi, kalau bukan kongkalikong. Kita bongkar semua nanti,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan,

Hatta selain disorot dalam kasus korupsi hibah kereta api bekas dari Jepang juga dilaporkan kelompok yang menamakan diri Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hatta diduga terlibat ka-

sus impor minyak mentah dan bahan bakar minyak.

Koordinator SKK Migas Ferdinand Hutahaean mengatakan sewaktu menjabat Menteri Koordinator Perekonomian berkuasa mengatur pengadaan minyak. (alx/tpc)

Pakde juga meminta, agar pihak SKPD cermat dalam hal lelang proyek. Salah satu kejadian yang membekas yakni masalah proyek di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Dimana salah satu proyeknya tidak sesuai spek dan harus berurusan dengan pengadilan.

Selain itu, sambung Indra Jaya, Persoalan lelang di SKPD yang bersifat penunjukan langsung (PL). JPM meminta agar peserta kegiatan diumumkan di SKPD. Seluruh SKPD diwajibkan, sesuai den-

gan amanat Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 70/ 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54/ 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Kita ingin seluruh proyek baik lelang atau PL tranparan dalam pelaksanaan, sehingga pembentukan ULP yang sejati amanah Perpres bisa terlaksana dengan baik, tanpa ada unsur KKN, serta permainan anggaran di proyek tersebut.

Karena kalau tidak tranparan maka kejadian lelang proyek di Dishubkominfo, yang tidak sesuai spek akan terulang

kembali , kalau kita ikut aturan. Proyek PL pun harus diumumkan,"kata Indra Jaya.

Dikatakan Indra, menyikapi hal ini JPM secepatnya akan menyurati pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Bengkalis dan menembuskan hal ini ke Kejati Riau dan Polda Riau, untuk melakukan tindakan kongkrit, dalam hal pengawasan pelaksanaan lelang proyek di ULP. Sementara itu, Ketua ULP Bengkalis Sefnur hingga berita ini naik belum berhasil dihubungi karena ponsel yang bersangkutan tidak aktif. (rec)

rat tugas tim untuk melakukan audit seperti yang diminta oleh penyidik.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau, Mukhzan menyatakan kalau data yang diminta oleh BPKP tersebut, dapat melemahkan proses penyelidikan. "Oleh karenanya, penyidik belum melengkapi data seperti yang diminta," ujar Mukhzan pekan lalu kepada wartawan.

Kendatipun begitu, penyidik berjanji tetap fokus mendalami kasus yang menjerat Asril Jasda (Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Kabupaten Kampar) dan Firdaus (Bendahara Partai

Golkar Kampar).

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi tersebut mencuat setelah penyidik Kejati Riau menyelidiki proyek yang menelan anggaran sebesar Rp2,4 miliar. Anggaran tersebut dipecah ke semua camat dengan cara Penujukan Langsung (PL) supaya tidak dilakukan tender.

Setiap camat mendapat jatah berbeda. Ada yang mendapat Rp80 juta hingga Rp200 juta. Sejak awal, pengadaan baju koko yang digagas Bupati Kampar Jefry Noer tersebut, disebut-sebut sebagai kegiatan sosial yang sarat dengan kontroversi.

Kegiatan itu mencuat ke publik ketika hampir seluruh camat di Kabupaten Kampar secara serentak mendatangi DPRD Kampar. Mereka kompak meminta agar dianggarkan dana pengadaan baju koko.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua terhadap Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, pada Pasal 39, pengadaan barang yang sejenis harus disentralisasikan pengerjaannya.

Artinya, tidak bisa dipecah dan harus dikerjakan oleh instansi otoritas. (tim)

Kelapapati laut Bengkalis.

Pihak perusahaan CV. JOE & CO sebagai pelaksana merasa dizolimi dan kecewa atas sikap Pemkab. Bengkalis selaku Pengguna Anggaran dalam hal ini Bagian Perlengkapan yang terkesan tidak ingin segera membayarkan pekerjaan walau pekerjaan sudah rampung seratus persen. Sebagaimana disampaikan Azmi, kepada wartawan, selaku pelaksana pekerjaan yang telah mencoba memohon kepada pihak pemda sesuai kontrak.

“Kami sangat dikecewakan, kami sudah berupaya dengan cara baik-baik secara langsung selain itu juga kami telah menyurati secara resmi bahkan melakukan somasi, Aulia sebagai Pengguna Anggaran yang menjabat Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan menjanjikan akan memasukkan dalam anggaran dan dibayar pada 2014 ini” kesalnya.

Dikatakannya, “sampai saat ini buktinya satu rupiah pun belum ada pembayaran, kami menganggap pihak pemerintah melalui KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang memiliki kewenangan penuh tidak punya niat baik sama untuk membayarkan. Sedangkan kita sudah cukup bersabar, selama enam bulan ini menunggu komitmennya pemerintah namun belum ada tanda-tanda realisasi pembayaran. Oleh karenanya lebih baik kapal ini ‘diparkirkan’ di Kantor Bupati,”

Azmi menambahkan, akibat dari pembangunan kapal tersebut dana kami tertahan, atas kondisi ini kami mengalami kerugian oleh sebab itu dengan terpaksa hasil kerja rekanan dikembalikan ke pihak Pemda Bengkalis dengan memarkirkan Speedboad di kantor Bupati sambil menunggu hingga ada solusinya’ terangnya.

Menanggapi permasalahan terminj pengadaan Speedboad tahun 2013 oleh Pemkab Bengkalis yang urung dibayar.

Mashuri, SH ketua Kadin (Kamar Dagang dan Industri ) Bengkalis angkat bicara. Ia mengungkapkan, CV. JOE & CO merupakan perusahaan binaan Kadin Bengkalis, dalam pelaksanaan pembangunan Kapal/Speedboad pesanan Pemkab Bengkalis menjadi atensi khusus pihaknya. “Pada bulan Desember 2013 lalu, Proyek Pengadaan 1Unit Speed Boad dimenangkan oleh perusahaan CV. JOE & CO dengan nilai Rp 1,933 Milyar, yang mana peroyek itu pesanan dari pemda Bengkalis, yang rencananya akan dihibahkan ke Sat Pol Air Polres Bengkalis. Proyek pada akhir tahun 2013 sudah rampung seratus persen, artinya pekerjaan sudah selesai, namun realisasi tidak kunjung bayar. Perlu diketahui, lanjutnya, dalam proses pelaksanaan pembangunan kapal/ speedboad pihak rekanan tidak ada mengambil uang muka sepeserpun,” jelasnya.

Mashuri, yang akrab disapa mas Bagong ini mengatakan, dirinya termasuk aktif membantu mengurusi proyek pengadaan Speedboad tersebut baik secara langsung memantau pelaksaannya dilapangan maupun membantu dan berkoordinasi dengan pihak-pihak Pengguna Anggaran seperti KPA dan PPTK bahkan menghadap Bupati demi kelancaran pekerjaan dengan harapan pembayaran kepada pihak rekanan (pelaksana-red) dapat direalisasikan, tapi usahanya belum membuahkan hasil, “Hingga memasuki pertengahan Tahun 2014 ini itikad baik baik Pemkab. Bengkalis belum terlihat, hasil kerja rekanan tidak kunjung juga dibayar/ditermin, Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mencari solusi, pihak rekanan sudah mencoba berkoordinasi kepada (Aulia) sebagai Kabag Perlengkapan serta merangkap sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan juga menjabat sebagai ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) tahun 2013 lalu, seakan enggan merekomendasikan pembayaran pencairan atas kontrak pembanguanan speedboad tersebut” pungkasnya.

Sementara, disisi lain Aulia selaku KPA yang menjabat sebagai Kabag Perlengkapan dari Pemerintah Daerah kabupaten Bengkalis merupakan pengguna barang/jasa hingga berita ini dikirim ke meja redaksi tidak dapat dihubungi. **( Manullang)

Terus kontrak karya yang merugikan Indonesia.

“Bayangkan setengah mati saya sebagai Menko Perekonomian untuk merenegoisasi kontrak-kontrak tidak berkeadilan,” ucapnya.

Hatta menjelaskan jaman dulu kontrak Freeport diper-

Ada (kontraktor,red) dimana proyek tersebut dilelang di Pekanbaru melalui kantor khusus yang tidak jelas, bisa dikatakan melanggar aturan.

"Saya melihat dan mendengar langsung kalau proyek lelang di ULP sudah ada pemiliknya masing-masing, dan sudah ada pemenang. Artinya LPSE yang dilaksanakan baik e-proc dan non e-proc hanya akal-akalan saja. Masak pelaksana ULP berkantor di Pekanbaru di sebuah hotel elit, tidak relevan jika hal ini terjadi," kata Indra Jaya.

BPKP Perwakilan Provinsi Riau, dalam kasus ini terkesan saling lempar tanggungjawab, terkait audit kasus tersebut.?

Pihak Kejati Riau selalu bila ditanyai oleh wartawan bagaimana perkembangan penyidikannya, mengaku masih menunggu hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

Tak sedikit pula alasan yang dikemukakan oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau Panijo kepada wartawan menyatakan, hingga saat ini penyidik Kejati Riau, belum melengkapi data yang diminta oleh tim audit, akhirnya Panijo mengakui mereka kesulitan mengeluarkan su-

Kontor Bengkalis Rabu (02/07/14) sore.

Pantauan dilapangan, sekitar 100 orang buruh dari FSPTI-SPSI yang bekerja dengan susah payah menaikkan dan mengangkut speed boad dengan menggunakan gerobak bergerak dari Jl. Kelapapati laut Desa Kelapapati, dari pukul 14.30 Wib hingga pukul 14.00 Wib tiba di halaman kantor Bupati Bengkalis.

Diperoleh keterangan dari pihak Pemborong/rekanan pelaksana ( pembuat kapalred), berawal tidak adanya kejelasan untuk pembayaran atas pekerjaan pengadaan speedboad yang dianggarkan melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan sebagai pengguna barang/jasa sehingga pihak pelaksana sebagai penyedia barang/jasa merasa dirugikan atas Proyek Pengadaan Speedboat senilai Rp1,93 miliar. Proyek pengadaan Speedboad yang dilelang lewat ULP (Unit Layanan Pengadaan) dari APBD Bengkalis TA 2013 dimenangkan oleh perusahaan CV. JOE & CO. Rekanan kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pengadaan 1 unit Speedboad tahun 2013 dilaksanakan oleh CV JOE & CO sebagai pemenang tender, direktur Syaiful Bahri (32) tahun dari Selat Panjang Kabupaten Meranti, bekerjasama dengan Azmi (30) selaku pemilik Galangan Kapal yang terletak di

CMYK Edisi 0319 Tahun VII, 7 - 11 Juli 2014

Halaman

8 Radar Riau

ADVERTORIAL ROHIL

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP ME NGUNGKAP FAKTA

Tim Puskesmas Palika Rohil Sambangi Pulau Jemur

DISKES Rokan Hilir lakukan pemerataan pelayanan kesehatan. Tim kesehatan Pemkab kunjungi Pulau Jemur sebagai pulau perbatasan.

PALIKA , RR Untuk pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah Puskesmas Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Rohil, tim kesehatan menyambangi Pulau Jemur. Pulau ini dihuni penjaga pulau agar tidak dicaplok negara lain.

Tim kesehatan mendatangi Pulau Jemur, Rabu (2/ 7/14), pada awalnya mereka berlabuh didermaga apung, bantuan Pemerintah Provinsi Riau. "Melakukan pemerataan pelayanan kesehatan juga merupakan salah satu visi Puskesmas Panipahan," kata Kepala

Puskemas Panipahan dr Netty Z melalui BBM. Untuk bisa mencapai pulau terdepan NKRI tersebut, dia mengakui agak sulit. "Harapan saya mudahmudahan kedepan, akses transportasi kesana lebih mudah, sehingga kami dari kesehatan bisa melakukan

kegiatan yang sama lebih sering lagi," tambahnya.

Dengan kegiatan yang mereka lakukan, Netty berharap bisa bermanfaat buat penghuni Pulau Jemur, dan mereka memang senang diperhatikan oleh tenaga kesehatan. "Karena Pulau Jemur termasuk kepenghuluan yang masuk wilayah kerja Puskesmas Panipahan," katanya.

Tidak hanya dirinya, beberapa tim juga disertakan, Bidan Fitri dan Jannah, Perawat Habibi dan Nurh-

Pemkab Targetkan 2014 Tuntaskan Ganti Rugi Tanah Bandara BAGANSIAPIAPI, RR Pemkab Rokan Hilir menargetkan, 2014 penuntasan ganti rugi tanah bandara di Teluk Bano I. Sebelum dibayarkan, inventaris tanah dilakukan tim independen guna menentukan harga ganti rugi.

Target penuntasan ganti rugi tersebut dibeberkan Plt Sekda Rohil M Job Kurniawan, Sabtu (28/6/14) kepada sejumlah wartawan di Bagansiapiapi.

"Ya lahannya akan diganti rugi. Kita sudah survei kesana mengukur areal dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Makanya tahun ini kita selesaikan semua persoalan ganti rugi

tersebut," katanya.

Jumlah penuntasan ganti rugi tersebut katanya masih dalam inventarisasi, dimana data penerima sudah direkap dan dihitung Tim Independen yang ditunjuk Pemkab Rohil, dengan target, pada tahun ini pihak yang berhak menerima ganti rugi dapat menerimanya.

"Rekap data penerima ganti rugi sudah ada, kemarin kita sudah datangkan Tim Independen untuk melakukan tugas di lapangan tersebut.

Meski demikian, dalam pekerjaannya (fisik, red) akan dilakukan bertahap dengan anggaran sharing dari pemerintah pusat," katanya.

Data tambahan, rencana pembangunan bandara ini sudah lama digagas mantan Bupati Rohil Annas Maamun (sekarang Gubernur Riau, red) bersama Wakil Bupati Suyatno (sekarang Bupati Rohil, red), dan telah mendapatkan izin dari pemerintah pusat.

Untuk ganti rugi lahan, dibebankan kepada Pemkab Rohil, sedangkan pembangunan landasan pacu, akan dibantu Pemerintah Pusat sepanjang 1.400 meter, sedangkan penambahan landasan 600 meter akan tambah Pemkab Rohil, termasuk terminal dan apron. (adv)

alimah. "Untuk menuju Pulau Jemur itu jauh, dan memang tidak ada kapal khusus kesana. Makanya dalam kesempatan ini saya manfaatkan untuk lakukan kegiatan yang bisa membantu penjaga pulau itu," katanya lagi.

Netty merasa salut dengan penghuni Pulau Jemur, mampu tinggal bertahan lama disana, dan tidak mengalami keluhan kesehatan yang berarti, hanya batuk pilek saja.

Penghuni dimaksud,

petugas dari Dinas Perikanan dan Kelautan Rohil, TNI dan petugas navigasi. "Tiga bulan sekali, baru aplusan dengan petugas navigasi lainnya," kata Netty menirukan ucapan salah satu petugas navigasi Manurung.

Untuk yang ada keluhan ispa, Netty langsung mengobati, sedangkan yang tidak ada keluhan, tim kesehatan memberikan vitamin, agar menambah daya tahan tubuh mereka. "Kalau wacana kedepan, pulau akan dijadikan objek wisata, dan

akan banyak penduduk disana, otomatis perlu tenaga kesehatan ditempatkan disana," pendapatnya.

Disamping memberikan pelayanan kesehatan, tim dari Panipahan ini juga memberikan sumbangan untuk keperluan berbuka puasa penjaga pulau. "Karena dibulan ramadhan bulan penuh berkah, ada baiknya kita saling berbagi tanpa memandang status social," katanya menghimbau masyarakat lain juga melakukan hal yang sama. (adv)

588 Unit RLH Sudah Dibangun untuk Warga Rohil BAGAN SIAPIAPI, RR Sejauh ini, Pemkab Rohil telah membangun 588 unit Rumah Layak Huni yang tersebar di 186 kepenghuluan atau desa di 15 kecamatan.

Biaya pembanguan RLH berkisar antara Rp75 juta sampai Rp80 juta per unit dan diperioritaskan kepada masyarakat miskin yang tidak mempunyai penghasilan layak.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Rohil, Murniawati mengatakan, tahun 2014 hampir semua desa meminta pembangunan RLH. Namun pembangunan RLH harus sesuai dengan kriteria masyarakat yang berhak untuk mendapatkannya. Masyarakat yang diprioritaskan adalah ibu janda dan tidak memiliki pekerjaan serta mempunyai tanggungan anak di bawah umur 15 tahun. "Total RLH yang dibangun untuk tahun anggaran 2014 sebanyak 588 unit RLH dan tersebar di 186 desa," tukasnya.

Masing-masing desa mendapat tiga unit RLH. Menurut Murni, untuk pembanguan resetlemen, Pemkab Rohil hanya meneruskan lanjutan pembanguan tahun lalu. Pasalnya masih banyak rumah resetlemen yang belum selesai pengerjaannya di antaranya di Kepenghulan Pematang Ibul dan

Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Pusako.

Adapun pembangunan RLH yang belum siap atau terlambat, akibat sulitnya mendapatkan lokasi yang tepat. Karena harus menyesuaikan dengan penataan kota. Selain itu, pengerjaannya RLH dimulai pada akhir tahun 2013.

Murni mengakui terdapat kendala dalam pembangunan RLH, namun kendala tersebut tidak menjadi penghambat, seperti faktor hujan ataupun sulitnya untuk memasukkan bahan.

Pengajuan permohonan masyarakat untuk medapatkan RLH, menurut Murni,

saat ini cukup banyak.

Malahan dari satu desa terdapat kisaran 20-30 pengajuan pembangunan RTLH, namun pihaknya harus melihat terlebih dahulu kreteria yang dan perioritas pemerintah daerah untuk memberikan RLH tersebut. Murni menegaskan, RLH yang disediakan pemerintah untuk masyarakat miskin, di antaranya ibu janda dan tidak memiliki pekerjaan serta mempunyai tanggungan anak di bawah umur 15 tahun. Namun demikian, data yang masuk ke kecamatan tahun depan bisa jadi diterima sesuai dengan keteria dan perioritas pemerintah untuk penerima RLH. (adv)

CMYK

CMYK Edisi 0319 Tahun VII, 7 - 11 Juli 2014

Halaman

Halaman

9 Radar Riau LANGKAH MAJU MENGUNGKAP ME NGUNGKAP FAKTA

9

Edisi: 0319.Tahun VII. 7-11 Juli 2014

z ADVERTORIAL z

Illegal Fishing Marak di Perairan Rohil, Nelayan Ancam Demo BAGANSIAPIAPI, RR Maraknya aksi pencurian ikan (illegal fishing, red) diperairan Rokan Hilir berimbas kepada minimnya hasil tangkapan ikan nelayan tradisional. Merasa dirugikan, nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ancam akan melakukan demo.

Rencana aksi demo tersebut dibeberkan Ketua HNSI Rokan Hilir, Ramli, akhir pekan lalu di Bagansiapiapi. "Kita lagi menyusun aksi demo ini," katanya didampingi sejumlah pengurus.

Alasan pihaknya akan melaksanakan demonstrasi tersebut katanya maraknya illegal fishing diperairan Rohil, sementara nelayan tidak berdaya melawan, karena kalau pencurian dari negara tetangga, mereka biasanya dilengkapi senjata lengkap.

Pencuri ikan dari negara tetangga tersebut katanya tidak segan-segan masuk ke perairan Rokan Hilir, sedangkan saat ini tidak ada upaya untuk mencegah itu sama sekali, berakibat minimnya hasil tangkapan nelayan tradisonal Rokan Hilir. "Makanya kami akan melaksanakan demonstrasi," tambahnya.

Sementara itu, pihak HNSI juga merasa kecewa kepada Dinas Perikanan dan Kelautan yang sempat diundang PWI Rohil untuk menggelar dialog pemberantasan illegal fishing di perairan Rohil sebagai narasumber, namun tidak hadir sama sekali. (rt/lam)

Ramadhan, PLN Tetap Matikan Listrik BAGANSIAPIAPI, RR Ternyata PLN di Bagansiapiapi tetap mematikan listrik dibulan ramadhan. Memang, pihak PLN tidak bisa menjamin ramadhan dikawasan tersebut listrik tidak mati, karena ada mesin yang rusak, sampai menunggu mesin sewa datang.

Listrik mati Rabu (2/7/14) sebelum berbuka puasa, dan baru menyala sekira pukul 20.00 WIB, mulai dikawasan Jalan Tanah Putih, sampai beberapa kawasan lainnya, dan kondisi yang sama juga terjadi dibeberapa kawasan untuk giliran berbeda. "Ini PLN bagaimana ini, ramadhan ini, listrik juga tetap mati," kata Arifin kepada riauterkinicom di kantor bupati Rohil.

Efek dari matinya listrik ini, disamping menganggung proses berbuka, masyarakat malah takut meninggalkan rumah untuk pergi sholat tarawih kemesjid, karena beberapa kawasan, memang sampai saat ini rawan aksi pencurian dan pembongkaran rumah.

Sebelumnya, ketika usai mengadakan rakor pengembangan ketenagalistrikan Rokan Hilir di aula lantai IV kantor bupati beberapa waktu lalu, Manager PLN Rayon Bagansiapiapi, Al Azhar memang tidak berani menjamin listrik tidak padam dibulan ramadhan.

Ketidakberaniannya menjamin tersebut, dikarenakan saat itu, beberapa mesin PLTD mengalami kerusakan, serta diupayakan menyewa mesin, untuk mengatasi devisi daya.

Data yang berhasil dirangkum, selama ramadhan, pemakaian listrik meningkat sejak mulai berbuka sampai selesai shalat tarawih, kemudian menurun menjelang sahur, dan sahur kembali meningkat. (rr/rt)

Berantas Pekat, Satpol PP Rohil Gelar Razia BAGANSIAPIAPI, RR Untuk menghormati bulan Suci Ramadan 1435 H, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rokan Hilir akan menggelar razia penyakit masyarakat (Pekat).

Sasaran utama razia di hotel dan tempat hiburan.

Hal itu ditegaskan Kepala Satpol PP Rohil, Abdul Hamid, Jumat (4/7/2014). "Razia pekat bertujuan agar pelaku tidak mengganggu aktivitas ibadah umat Islam di bulan suci Ramadan. Dengan begitu, aksi maksiat, mabuk-mabukan dan sejenisnya dapat diminimalisir," sebut Hamid.

Hamid mengatakan, razia pekat sudah diagendakan Satpol PP meski tinggal melaksanakannya. "Razia kan tidak boleh dibeberkan sebelum dilakukan, makanya kita tunggu waktu yang tepat, begitu ada kesempatan dan sasaran, kita langsung bergerak cepat. Kalau dibeberkan sekarang, itu bukan razia namanya," sambung Hamid mengelak ketika ditanya kapan razia digelar. (hr/rr)

Ramadan, Judi Togel Dan Kim Masih Marak di Rohil PEKANBARU, RR Meski di bulan Ramadan, kasus perjudian Togel dan Kim masih marak terjadi di Rohil. Hal ini terbukti dengan penangkapan 2 tersangka penjudi togel dan Kim oleh jajaran Polres Rohil, Rabu (2/7/2014) malam.

Kedua tersangka yakni SA (54) dan MM (42) tahun, yang merupakan warga Bukit Pembangunan Perumnas, Kelurahan Baganbatu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rohil ini tertangkap tangan ketika tengah asik berjudi.

Sebelumnya, anggota Sat Reskrim Polres Rohil mendapat informasi dari masyarakat bahwa di TKP acap kali menjadi lokasi perjudian Togel dan Kim. Kemudian pada Rabu (2/7/2014) sekitar pukul 19.00 Wib, anggota melakukan patroli dan penyelidikan ke TKP. Benar saja, anggota berhasil menangkap tangan salah satu pelaku yakni SA, ketika tengah duduk dan disekitarnya personel menemukan sejumlah bukti berupa buku tafsir mimpi, pena dan kertas pengumuman angka main judi togel dan Kim, serta kertas kupon judi togel.

"Kertas kupon judi togel yang ditemukan anggota ini, diduga dipergunakan untk melakukan perjudian kim dan togel. Setelah anggota mengintrogasi pelaku SA ini, ia mengakui semua Barang Bukti (BB) itu adalah miliknya, dan dibenarkan pula bahwa bb ini digunakan untuk berjudi," papar Kepala Bidang Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo SIK, Jumat (4/7/2014).

Selanjutnya, dari sejumlah keterangan dari tersangka SA, polisi pun melakukan pengembangan untuk mengetahui lokasi tempat penyetoran judi togel dan Kim tersebut. Tak butuh waktu lama, anggota pun melacak pelaku berikutnya yakni MM yang lokasinya tak jauh dari lokasi penangkapan SA. Dari rumah MM, polisi menemukan bukti berupa uang hasil penyetoran togel dari sariman sebanyak Rp250 ribu tertanggal 2 Juli 2014, dan uang setoran judi Kim tertanggal 1 Juli 2014 berikut buku rekapan togel dan kim.

Anggota Sat Reskrim Polres Rohil kemudian menggiring kedua pelaku ini ke Polres Rohil, berikut dengan sejumlah B yang ditemukan di 2 lokasi tersebut. Mereka selanjutnya diproses untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kini Kedua pelaku terpaksa mendekam dibalik jeruji tahanan guna mempertanggung jawabkan perbuatan nya. (hr/rr)

Pelantikan H Suyatno sebagai Bupati Rokan HIlir oleh Gubernur Riau H Annas Maamun, beberapa waktu lalu.

Mendagri Teken SK Pelantikan Wabup Rohil BAGANSIAPIAPI, RR Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Gamawan Fauzi akhirnya menandatangani Surat Keputusan (SK) Pelantikan Wakil Bupati (Wabup) Rokan Hilir (Rohil), Erianda.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau, Andry Sukarmen, Jumat (4/7/2014), mengatakan, saat ini SK tersebut tengah dijemput ke Kemendagri. "Selanjutnya tinggal proses pelantikan

saja," kata Andry.

Namun dirinya mengaku belum mengetahui dan melihat nomor SK yang diterbitkan Kemendagri tersebut. "Karena baru hari ini diteken," sambungnya.

Lantas, kapan prosesi pelantikan akan dilaksanakan? Andry menjelaskan, ada prosedur yang akan dilewati, yakni penetapan oleh DPRD Rohil. "Sekretariat DPRD Rohil yang akan menetapkan," ujarnya.

Seperti diketahui, Erianda yang sebelum menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemkab Rohil terpi-

lih menjadi Wabup Rohil, pada Sidang Paripurna DPRD, 3 Juni 2014. Erianda menang mutlak atas rivalnya, Karmila Sari yang merupakan Anggota DPRD Rohil.

Dalam pemilihan itu, dari 40 Anggota DPRD Rohil, hanya 34 orang yang hadir dan ikut memilih. Hasilnya, Erianda memperoleh 30 suara, sementa Karmila Sari hanya memperoleh 4 suara. (adv)

Rokan Hilir Segera Miliki Bandar Udara ROHIL, RR Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang berada di wilayah pesisir dikabarkan akan segera memiliki bandar udara untuk dilintasi pesawat pemerintahan dan komersial.

"Untuk ganti rugi lahan Bandara Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir dipastikan tuntas pembayarannya tahun ini dan direncanakan pembangunan fisik bandara dilakukan secara bertahap," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, M Job Kurniawan kepada wartawan.

Ia mengatakan, pihaknya sudah menyurvei ke lokasi pembangunan dan mengukur areal dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional.

"Makanya tahun ini kami

selesaikan semua persoalan ganti rugi tersebut agar ke depan tidak lagi ada kendala soal lahannya," kata dia.

Kurniawan kembali mengatakan, untuk jumlah keseluruhan yang akan diganti masih dalam inventarisasi, artinya data penerima sudah dilakukan perekapan serta dihitung oleh Tim Independen yang dibayar pemerintah daerah.

Untuk rekap data penerima ganti rugi menurut dia sudah ada, dan sebelumnya, sudah didatangkan Tim Independen untuk melakukan tugas di lapangan tersebut.

"Meski demikian, dalam pengerjaannya akan dilakukan bertahap dengan anggaran sharing dari pemerintah pusat," kata dia lagi.

Ia mengatakan, rencana pembangunan Bandara Teluk Bano I telah mendapat izin dari Kementerian Perhubungan.

Saat ini di Provinsi Riau telah terdapat tujuh bandara, pertama adalah Bandara Pinang Kampar yang terletak di selatan Kota Dumai, dekat dengan kompleks perumahan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).

Bandara ini memiliki panjang landasan pacu 1.800 meter x 45 meter dengan tipe aspal (ASP). Bandara ini terutama sekali digunakan untuk kepentingan perusahaan minyak yang beroperasi di Kota Dumai seperti PT (Persero) Pertamina dan PT CPI. Kemudian ada Bandara Japura di Kabupaten Indragiri Hulu yang pada dasarnya

melayani perhubungan udara dari dan ke Kota Rengat, ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu.

Japura memiliki letak yang strategis karena dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Timur Sumatera.

Ketiga adalah Bandara Tuanku Tambusai di Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di Desa Danausati, Kecamatan Rambah Samo.

Bandar udara ini memiliki ukuran landasan pacu 1.300 x 23 meter.

Keempat, Bandara Tempuling di Kabupaten Indragiri Hilir yang dibangun sebagai upaya pemda setempat untuk membuka isolasi daerahnya.

Selanjutnya adalah Bandara Sultan Syarief Haroen II di Kabupaten Pelalawan yang terletak di Kecamatan Pelala-

wan, Kabupaten Pelalawan, tepatnya di komplek PT Riau Andalan Pulp and Papper (RAPP), Pangkalan Kerinci dan pesawat yang mendarat adalah sejenis Beechcraft B1900D. Keenam yakni Bandara Sei Selari di Kabupaten Bengkalis yang dikenal juga dengan nama Bandara Sungai Pakning.

Ini merupakan bandara milik PT Pertamina yang terletak di Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, memiliki ukuran landasan pacu 1.900 m x 30 meter.

Terakhir adalah Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru yang terletak di Kota Pekanbaru dan sebelumnya bernama Bandara Simpang Tiga. (adv/hms)

Pembuat Dien Mulai Langka di Bagansiapiapi BAGANSIAPIAPI, RR Pembuat dien (alat untuk sembahyang, red) mulai

langka di Bagansiapiapi.

Padahal, ornamen tersebut dibutuhkan sejumlah kelen-

teng (toa pe kong, red) sebagai bagian prosesi sembahyang.

"Sekarang cuma tinggal tiga orang, yang duanyapun sudah tua," kata Atong, pembuat dien beralamat di Jalan Kelenteng, Bagansiapiapi, Rohil.

Ketika riauterkinicom menjambangi rumahnya, Kamis (4/ 7/14), Atong sedang bekerja.

Sejumlah perkakas, bahan baku, sampai music hiburan Tionghoa, diputar cukup keras untuk menemaninya bekerja.

Itu dilakoninya setiap hari.

Kelangkaan pembuat dien ini disadarinya karena butuh waktu lama untuk menjadikan seorang bisa menjadi pengrajin dien. "Saya ini meneruskan usaha orang tua saya," katanya.

Meski hanya melakoni pekerjaan membuat dien, Atong mengaku memiliki penghasil cukup untuk menghidupi keluarganya. "Nanti kalau yang datang dari Jakarta atau Surabaya mau sembahyang, mereka beli ini untuk pekong. Satu yang besar

itu, sampai siap, Rp800 ribu," timpalnya.

Dienini dipergunakan untuk ornamen sembahyang penganut Konghucuisme.

Mereka percaya, dienini jika diangkat empat orang, dewa akan menaikinya dan akan dirasakan dalam dunia nyata. Dien ini bergerak-gerak sendiri dan sulit dikendalikan.

Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan dien ini, katanya, berasal dari kayu yang sudah berumur lebih dari 100 tahun. Atong dapat dari bekas rumah-rumah tua penduduk yang dibongkar. Alasannya, kayu yang tua itu tidak akan pecah jika dilobangi dan tidak akan retak jika kena panas.

Sementara itu, terlihat selama dia bekerja, tidak ada anak laki-laki yang mendampinginya, melainkan di rumahnya hanya terlihat anak wanita. Itu menandakan, keahliannya ini diragukan pewarisnya. (rtc/rr)

CMYK

Edisi 0319 Tahun VII, 7 - 11 Juli 2014

Halaman

10 R a d a r R i a u

Afnita Langsung Banding Dihukum 6,5 Tahun Penjara PEKANBARU, RR Direktur Utama (Dirut) PT Mutiara Permata Bunda (MPB) Afnita, Kamis (3/7) langsung nyatakan banding, karena tidak terima dihukum 6 tahun dan 6 bulan penjara atau 6,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru yang diketuai oleh Masrul SH. Menurut Afnita putusan Majelis Hakim itu cukup tinggi. “Oleh karena itu saya menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Riau,” ujar Afnita.

Dalam putusannya itu Majelis Hakim yang diketuai Masrul SH juga mewajibkan terdakwa Afnita membayar denda sebesar Rp500 juta dengan subsider 6 bulan penjara kalau denda tidak dibayar. “Kemudian, terdakwa juga harus membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp4.457.379.600. Apabila tidak dibayar maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika hasilnya tidak mencukupi maka diganti dengan kurungan badan 3 tahun penjara,” ujar Masrul.

Terdakwa Afnita kata Masrul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi kredit fiktif di Bank Riau Kepri (BRK) Cabang Rumbai.”Oleh karena itu terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang (UU) RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” ucap Majelis Hakim.

Menurut Majelis Hakim, dari sejumlah fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf untuk menghapus sanksi pidana terhadap terdakwa. “Putusan yang kami ambil juga sudah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan,” kata Masrul.

Untuk hal yang memberatkan, sebut Masrul, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. “Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan berlaku sopan selama persidangan,” kata Masrul lagi.

Usai mendengarkan amar putusan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bambang dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru menyatakan pikir-pikir untuk menyatakan banding.

Seperti dalam dakwaan, Afnita Dirut PT Mutiara Permata Bunda (MPB), dihadirkan JPU ke persidangan, atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi dan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara bersama-sama, yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Perbuatan terdakwa itu terjadi pada Oktober 2007 lalu. Dirinya bersama Khairul Rusli (DPO), terpidana 7 tahun penjara pada kasus yang sama, melakukan perjanjian kerja sama dengan menyatakan bahwa terdakwa merupakan bapak angkat dari 157 anggota kelompok tani kelapa sawit Koperasi Bina Tani, Desa Buana Bhakti, Tualang Perawang.

Selanjutnya, 157 anggota kelompok tani tersebut mengajukan pinjaman ke Bank Riau Cabang Rumbai dengan agunan berupa 157 SKGR beserta lahannya milik mereka, dimana SKGR aslinya masih dikuasai oleh terdakwa, dengan nilai pinjaman Rp4,7 miliar.

Atas pengajuan pinjaman kredit tersebut, pihak Bank Riau Cabang Rumbai, di bawah Pimpinan Cabang Khairul Rusli mengabulkan permohonan pinjaman tersebut, dengan mencairkan pinjaman ke anggota kelompok tani, yang selanjutnya dikirim ke rekening PT MPB. Namun setelah dilakukan audit, ternyata, lahan yang menjadi agunan terdakwa itu fiktif. (alx/tpc)

Pizza Hut Simpang Panger Hidayat Sudirman Pekanbaru Belum Kantongi Andal Lalin PEKANBARU,RR Bangunan Restoran Pizza Hut di Simpang Pangeran Hidayat, Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru, yang telah siap untuk dioperasikan, belum bisa dibuka karena diketahui belum memiliki Izin Analisis Dampak Lalu Lintas (Andal Lalin).

Kepala Bidang Pengawas Dampak Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Syaibul Alades, saat dijumpai di ruangannya, Kamis (3/7/2014), mengatakan, semua pembangunan di Pekanbaru seperti Ruko, Hotel dan Restoran semuanya disurvei terlebih dahulu. Kalau memungkinkan kualitas jalan sesuai dengan Andalalin, maka barulah bisa dibangun.

“Setiap bangunan restoran maupun hotel harus mempunyai lahan parkir yang cukup, serta memiliki pintu masuk dan pintu keluar untuk menghindari kemacetan,” katanya.

Sementara kondisi Bangunan Pizza Hut di Persimpangan Jalan Pangeran Hidayat tersebut, tampak sangat padat arus lalu lintas, karena berada di persimpangan jalan yang padat arus lalu lintas dan dikhawatirkan akan menimbulkan kemacetan panjang di lokasi tersebut.

“Semua bangunan-bangunan yang baru dibangun di Pekanbaru harus sesuai dengan Andalalin. Sebab Andalalin itu menjamin lahan parkir dan kapasitas jalan dari bangunan itu, jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka rekom andalalinnya tidak kita beri izin,” tutur Syaibul.

Sementara itu, Kasi Manajemen Rekayasa Lalulintas Yebizal, menyebutkan, luas parkir dari suatu bangunan hotel kapasitas parkirnya harus sesuai dengan kapasitas kamar yang mereka miliki, sedangkan untuk restoran seperti Pizza Hut luas parkir yang harus mereka siapkan sesuai dengan jumlah meja pelanggan. Kalau itu tidak terpenuhi maka izin Andalalinnya tidak akan diberikan.

“Pengawasan terhadap Andalalin ini kita lakukan di setiap bangunan-bangunan yang akan dibangun, dan pengawasannya dilakukan oleh konsultan yang kita kirim, dan izin Andalalin ini dilakukan secara berkelanjutan yang berlaku selama 5 tahun,” tutupnya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, bangunan yang menjual franchise ini sudah selesai 100 persen, hanya tinggal beroperasi saja.(ram)

PEKANBARU

LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Pidsus Kejari Terus Dalami Dugaan Korupsi Tanah oleh PT Askes Riau

PEKANBARU, RR Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, hingga Minggu (29/6) masih terus dalami dugaan korupsi penjulan aset negara berupa sebidang tanah seluas 1,8 hektar di Jalan Rajawali, Sukajadi, Pekanbaru, oleh PT ASKES Riau yang sekarang berubah menjadi BPJS Kesehatan Regional II, Riau.

Hingga saat ini kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pekanbaru, Eka Safitra kepada wartawan, sudah ada sekitar 10 orang saksi dipanggil dan dimintai keterangan terkait dugaan korupsi terkait penjualan aset negara tersebut.”Diantaranya Kita sudah. memanggil Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru,” ujar Eka. Dari keterangannya jelas Eka,

ternyata mantan Kepala Cabang PT Askes dengan inisial DM, pernah mengajukan permohonan untuk merubah status tanah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). “Anehnya, BPN Kota Pekanbaru mengeluarkan ketetapan SHM tersebut. Ketika kita tanya mengapa bisa Kepala BPN yang lama menerbitkan SHM padahal tanah tersebut tanah negara?

Pejabat BPN itu hanya tersenyum saja,” ucap Eka.

Kemudian kata Eka lagi, pejabat BPN itu juga menyampaikan kalau yang menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) saat itu adalah kantor pajak. Padahal untuk menetapkan NJOP itu harus melibatkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru. “Untuk itu agar mendapatkan akurasi mengenai kerugian negara akibat dugaan penjualan aset negara itu kita akan mengajukan permohonan ke BPKP Riau untuk melakukan audit investigasi,” ungkap Eka. Seperti diwartakan sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru, Eka Safitra, mengatakan pihaknya sedang melakukan penyelidikan yang melibatkan PT Askes Riau, karena menjual aset negara. Dari hasil penyelidikan sementara, penyidik menemukan adanya dugaan korupsi

penjualan sebidang tanah seluas 1,8 hektar pada tahun 2001 lalu di Jalan Rajawali Pekanbaru oleh pihak BPJS Regional II Riau.

Tanah tersebut dijual tanpa proses lelang melalui Kantor Lelang Negara. Bahkan tanah tersebut juga dijual ke pegawai BPJS Riau, yang dipecah menjadi 15 kapling. Tanah tersebut dijual dengan harga murah yakni Rp75 juta. Dan yang paling banyak membeli adalah mantan Kepala cabang PT Askes dengan inisial DM, sebanyak tiga kapling.

DM sendiri telah beberapa kali diperiksa penyidik, begitu juga saksi lainnya, terutama yang membeli tanah di lokasi tersebut. Untuk mendalami kasus tersebut, penyidik juga meminta keterangan dari beberapa pegawai dari Kantor Lelang Negara. (rr/tpc)

FOTO Ilustrasi .net

Martin Mengaku Dipaksa Teken Surat Penyerahan Barang Bukti oleh Oknum BBPOM PEKANBARU,RR Pemilik Apotik Cempaka di Jalan Cempaka, No 66, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, bernama Martin Indra Jaya, melalui kuasa hukumnya, Kapitra Ampera, mendesak agar penyidik Polresta Pekanbaru menangkap oknum petugas Balai Besar POM Pekanbaru yang sudah menggeledah kamar pribadinya.

“Ini jelas pencurian.

Oknum Balai Besar POM bernama Seti Sumartini harus ditangkap. Sebab, dia masuk ke rumah pribadi klien saya dan mengambil obat charnophen sebanyak 6.090 tanblet tanpa izin. Harusnya, dia menggeledah apotik, bukan kamar pribadi klien saya,” kata Kapitra Ampera kepada wartawan Rabu (25/6).

Menurut keterangan kliennya, lanjut Kapitra, obat charnophen itu, akan dikembalikan ke distributor, sehingga kliennya harus menyimpan di kamar pribadinya. Sebab, jika disimpan di apotik, maka dikhawatirkan obat tersebut akan beredar, karena izin edarnya sudah dicabut. “Obat Charnophen itu akan dikembalikan ke distributor. Obat itu punya nilai ada sekitar Rp50 juta,” ujar Kapitra.

Kapitra juga mengatakan bahwa penyitaan 6.090 tablet charnophen yang dilakukan oleh oknum Balai Besar POM, diduga sudah

melanggar prosedur.

Sebab, penyitaan tersebut tidak ada izin dari ketua pengadilan negeri dan serta kesaksian Ketua RT dan RW setempat dalam penyitaan. Tapi, kata Kapitra, oknum Balai Besar POM itu hanya mengantongi surat izin penggeledahan.

“Izin penggeledahan itu, hanya berlaku di apotik dan bukan di rumah apalagi kejadiannya ini di kamar pribadi klien saya. Jadi, ini murni pencurian. Untuk itu, kita minta polisi tangkap oknum tersebut.

Karena, dia diduga sudah mencuri obat di kamar pribadi klien saya.

Pencurian itu, juga disaksikan oleh karyawan klien saya, namanya YesiKumalasari,” ungkapnya.

Mantan Calon Gubernur Sumbar periode 2004-2009 ini, juga menuturkan bahwa tindakan oknum Balai Besar POM Pekanbaru ini, juga menjadi tanggung jawab Kepala Balai Besar POM Pekanbaru. “Kami juga akan minta agar penyidik, untuk periksa Kepala Balai Besar POM Pekanbaru.

Sebab, ini tanggung jawab dia sebagai pimpinan,” tuturnya.

Penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POM ini, lanjut Kapitra, diduga karena persaingan bisnis. Sebab, pengakuan klien saya, sejumlah oknum Balai Besar POM yang melakukan penggeledahan

itu, mempunyai bisnis sampingan, yaitu punya apotik sendiri. “Jadi, ini ada dugaan penyalahgunaan jabatan untuk menghancurkan perusahaan orang lain. Kita minta ke depan agar Balai Besar POM, tegakkan hukum dan jangan melanggar hukum,” tuturnya.

Terkait adanya dua orang petugas kepolisian dari Polda Riau yang ikut mendampingi petugas Balai Besar POM, Kapitra mengatakan bahwa itu memang benar. Kedua petugas dari Polda Riau itu, namanya Aipda Untung Julius Silitonga dan Bripka Hafrizanda. Namun, kata Kapitra, penggeledahan di kamar pribadi kliennya, tidak diddampingi oleh petugas kepolisian.

Menurut kliennya, kedua petugas dari Polda Riau itu, sebelumnya juga sempat berselisih paham dengan oknum Balai Besar POM, karena petugas dari Polda itu, menganggap penggeledahan yang dilakukan oknum Balai Besar POM sudah menyalahi aturan, sehingga satu dari dua petugas Polda Riau yang mendampingi petugas Balai Besar POM,yaitu Bripka Hafrizanda, pergi meninggalkan apotik yang digeledah oleh Balai Besar POM. “Bripka Hafrizanda, sempat menegur oknum petugas Balai Besar POM, karena penggeledahan sudah melebar ke rumah hingga ke kamar pribadi klien saya.

Tapi teguran tersebut, tidak dihiraukan, dan mereka terus menggeledah kamar pribadi milik klien saya. Jadi, itulah sebabnya Bripka Hafrizanda tidak mendampingi penggeldahan yang dilakukan oknum Balai Besar POM itu hingga tuntas. Yang mendampingi, hanya Aipda Untung Julius Silitonga. Dan itu, hanya di apotik, bukan di kamar pribadi klein saya,” terang Kapiura.

Sementara itu, Yesy Kumalasari kepada wartawan, mengaku bahwa dia, sempat melihat oknum Balai Besar POM Pekanbaru itu menggeledah isi kamar pribadi pemilik Apotik Cempaka, yang berada di ruko nomor 68. Dan lokasi kamar tersebut, kata dia, bukan berada di kawasan Apotik.

Namun, dia mengaku tidak berani melarang petugas tersebut untuk melakukan penggeledahan. “Saya gak berani melarangnya,” beber Yessi.

Terkait surat penyerahan barang bukti berupa charnophen sebanyak 6.090 kepafa petugas Balai Besar POM yang ditanda tangani oleh Martin Indra Jaya, Kapitra mengakui bahwa kliennya, didesak oleh oknum petugas Balai Besar POM. “Keterangan klien saya, dia gak baca isi surat penyerahan barang bukti itu. Klien saya didesak, sehingga klien saya langsung tanda tangan,” tutur Kapitra.

Terkait tudingan tersebut, Kepala Balai Besar POM Pekanbaru, Indra Ginting, belum bisa memberikan keterangan apapun. Sebab, saat ditemui wartawan di kantornya, pekan lalu, seorang Staf di Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar POM Pekanbaru yang enggan menyebutkan namanya, mengatakan bahwa Kepala Balai Besar POM Pekanbaru, sedang berada di Tambilahan.

“Bapak sedang ada pemeriksaan sarana di Tembilahan. Pejabat lainnya yang punya wewenang untuk memberikan informasi, seperti Kabid Sertifikasi dan layanan Indormasi Konsumen, Syelviyane Pelle, dan Kasi Layanan informasi Konsumen, Evi Mardani, juga tidak ada di kantor. Keduanya, sedang berada di Kepulauan Meranti. Jadi, saya gak bisa memberikan keterangan. Saya juga tidak berani memberikan nomor handphone beliau,” ujarnya.

Terkait laporan dugaan pencurian ribuan tablet obat charnophen tersebut, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Arief Fajar Satria mengatakan bahwa saat ini, kasusnya masih dalam proses sidik. “Kasusnya masih kita sidik. Kita masih memeriksa keterangan dari pelapor dan sejumlah saksi dari pelapor. Jika sudah lengkap, baru kita panggil terlapor,” tuturnya (alx/tpc)

Edisi 0319 Tahun VII, 7 - 11 Juli 2014

Halaman

Witama School Raih Segudang Prestasi

PENDIDIKAN

11 R a d a r R i a u LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Ahok: Siswa Sok Jagoan, Keluarin Saja dari Sekolah!

JAKARTA, RR Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama angkat bicara soal kematian siswa SMAN 3 Setiabudi Jakarta oleh seniornya sendiri.

KETUA Yayasan Witama School Ibu Erna Willianti SH

PEKANBARU, RR Witama School merupakan sebuah sekolah Swasta Nasional Plus Non-Denominasi yang terletak di Jalan Tanjung Datuk 339, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru (Arah Ke Pelabuhan Sungai Duku). Disebut sebagai sebuah sekolah Nasional Plus karena Witama School merupakan sekolah yang berdasarkan Kurikulum Nasional Indonesia yang ditambah dengan berbagai kelebihan (PLUS) lainnya berdasarkan system dan kurikulum pendidikan Luar Negeri serta perkembangan zaman.

Witama School percaya bahwa setiap orang memiliki kecerdasan masing-masing sehingga mereka berhak mendapatkan pendidikan yang baik sesuai dengan kemampuannya. Setiap orang yang telah berhasil menumbuhkan, mengembangkan dan mencapai hasl sesuai dengan kemampuannya yang diberikan Tuhan adalah seseorang yang berhasil. Untuk itu, Witama School berkeinginan menjadi setiap siswa/i-nya berhasil dengan menjadikan sekolah sebagai suatu tempat di mana peserta didik yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi mengerti, yang mengerti menjadi memahami, yang memahami menjadi menguasai dan yang menguasai menjadi mengaplikasikan di dalam hidup.

Di Witama School, kami tidak hanya berbicara mengenai prestasi akademis yang di capai oleh siswa/i kami.

Akan tetapi kami ingin menjadi tempat tumbuh dan berkembang serta berbuah bagi setiap siswa/i kami tanpa melihat latar belakang mereka. Setiap anak adalah unik dan memiliki kecerdasannya masing-masing. Dengan kerjasama Sekolah dan Orang Tua, kami percaya setiap anak dapat mencapai prestasi sesuai dengan talenta yang dimilikinya. (alx)

“Kita dasarnya ke polisi. Yang kedua meninggal itu belum ada bukti karena racun binatang atau apa. Kita juga mesti suruh polisi yang selidiki,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat 4 Juli 2014.

Terkait kultur senioritas yang masih saja diterapkan pada beberapa sekolah, Ahok menegaskan bahwa hal tersebut tak layak lagi dilakukan.

“Kita sudah bilang, enggak boleh lagi senior itu mem-bully orang, memplonco orang. Aku sudah bilang berapa kali, kalau ada senior yang jagoan, tantang saja satu lawan satu. Jangan manfaatin junior, digebuk-gebukin tanpa boleh lawan, kan gitu kan kita lihat di STPDN segala macam. Aku sudah bilang, kalau ada senior yang jagoan, enggak usah main keroyok, tantang saja,” kata Ahok.

Apa yang terjadi pada siswa SMAN 3 Setiabudi, lanjutnya, sudah sangat keterlaluan. “Itu yang aku benci. Nanti kalau jadi pejabat yang model gitu, jadinya rusak. Beraninya cuma main belakang, beraninya ramai-ramai. Sendiri-sendiri enggak bisa. Itu yang bahaya negara kayak gitu. Aku sudah BBM Pak Lasro (Kadis Pendidikan), yang begitu dikeluarin saja dari sekolah. Itu kurang ajar kan,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Arfiand Caesar Al Irhamni (16), siswa SMAN 3 Setiabudi tewas usai mengikuti kegiatan ekstrakulikuler pecinta alam di Gunung Tangkuban Perahu, Jawa

Barat. Dari hasil visum, Arfiand mengalami luka lebam disekucur tubuhnya. Arfiand menghembuskan nafas terakhirnya pada Jumat 20 Juni lalu sekira pukul 12.00 WIB. Sebelumnya Arfiand sempat dirawat selama 12 jam di Rumah Sakit MMC, Kuningan Jakarta Selatan.

Selain Arfiand, korban lain yang tewas diduga karena penganiayaan kegiatan tersebut adalah Pandian Prawirodirya (16). Pandian menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 3 Juli lalu sekira pukul 04.30 WIB. Pandian sempat dirawat di RS Hasan Sadikin Bandung selama sepekan. (nst/okc)

WAKIL GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama angkat bicara soal penganiayaan siswa SMAN 3 Setiabudi hingga tewas.

Hasil Seleksi PPDB SMP Pekanbaru Berpotensi Digugat

Darma Yudha Bius 600 Penikmat Musik Klasik Pekanbaru PEKANBARU, RR Sekolah Darma Yudha Pekanbaru sukses membius enam ratus penikmat musik klasik Pekanbaru, dalam acara konser music klasik Voice of Joy Jakarta. Kegiatan yang digelar sekolah ini, beberapa waktu lalu, bertempat di main hall SMA Darma Yudha.

Ketua Panitia Konser Music Voice of Joy, Rio Charly, Rabu (2/7/2014) mengatakan, di acara ini penikmat music klasik kota Pekanbaru terbius menyaksikan keindahan karya-karya klasik komponis-komponis besar dunia, seperti Beethoven, Mozart. Dengan kekuatan sekitar 40 pemusik dan 30 anggota paduan suara Voice of Joy dengan Konduktor Homer Hosea, didatangkan dari Jakarta ini, membuka konser malam itu dengan sajian overture dan diteruskan dengan beberapa karya klasik lainnya.

“Kami mencoba untuk membuat gebrakan baru di kota Pekanbaru dengan menggelar konser music klasik, mengingat konser ini sangat bagus dan penikmat music klasik di kota Pekanbaru cukup banyak jumlahnya. Kami berterima kasih kepada para penonton yang telah antusias mengapresiasi acara ini,” ujarnya.

Dijelaskan, dalam konser yang memukau tersebut, karya klasik yang berjudul “the typewriter” karya Vivaldi yang dimainkan oleh para pemusik, membuat semua penonton terpukau oleh komposisi music yang berkolaborasi dengan seorang pemain music yang memainkan mesin tik dengan ketukan-ketukan dan ekspresi yang begitu apik.

“Konser malam itu ditutup dengan karya klasik nan megah George Friderich Handel yang berjudul “Hallellujah Chorus”. Seluruh penonton berharap agar konser ini dapat digelar rutin, karena ini sangat jarang diadakan di kota Pekanbaru,” tutupnya. (alx/hrc/mrn)

PEKANBARU, RR Hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Pekanbaru telah diumumkan Senin (30/6). Khusus untuk pengumuman PPDB tingkat SMP, hasil seleksi berpotensi digugat secara hukum. Karena proses penseleksiannya tak sejalan dengan acuan PPDB yaitu Peraturan Walikota (Perwako) nomor 55 tahun 2014.

“Bisa saja masyarakat yang merasa dikalahkan akibat perubahan ini menggugat Dinas Pendidikan. Potensi hasil seleksi PPDB SMP digugat pun besar sekali. Kita sangat mengkuatirkannya dan kalau terjadi ini bakal kacau,” ungkap Asisten Bidang Penanganan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Riau, Bambang Pratama kepada wartawan pekan lalu.

Dijelaskan dia, pelanggaran itu sudah disoroti oleh Ombudsman sejak PPDB hari kedua. Ombudsman melihat ada pihak yang dirugikan dengan penerapan kebijakan itu. Ada pula yang diuntungkan. Namun yang jelas, kebijakan itu sudah tak sesuai dengan Perwako yang mestinya menjadi landasan yuridis formal pelaksanaan PPDB. Ombudsman mendapat informasi, kebijakan Disdik yang tak sejalan dengan Perwako ini muncul satu hari sebelum PPDB dimulai. Bahkan ada yang diketahui sekolah saat PPDB telah berlangsung.

Alhasil, ada sekolah yang tak siap menjelaskan instruksi Disdik tersebut.

Masalah itu sendiri muncul karena berdasarkan dokumen nilai kelulusan SD/MI yang diterima Disdik Kota Pekanbaru dari Disdik Provinsi Riau, memang tak termuat Nilai Akhir (NA) maupun nilai Ujian Sekolah (US) daerah.

Sejalan dengan itu, ada masalah peng-inputan nilai ke kementerian.

Meski demikian, Ombudsman tetap tak membenarkan

kebijakan yang bertentangan dengan Perwako. Semestinya, kalau tak sesuai dengan Perwako, Disdik segera membuat aturan perubahannya dan diterbitkan kembali oleh Walikota. Selanjutnya gencar diinformasikan ke masyarakat agar tak menimbulkan tanda tanya. Dengan demikian, landasan yuridis pelaksanaan PPDB tak kacau.

Tapi, dengan tidak adanya landasan yuridis yang membenarkan penetapan nilai US provinsi sebagai landasan perangkingan saat PPDB, maka masyarakat bisa menggugat hasil seleksi yang ditetapkan pemerintah. “Artinya, hasil seleksi mesti batal demi hukum kalau dilihat dari aspek yuridis formal. Hasil yang diumumkan harus dikoreksi dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Yaitu Perwako nomor 55 tahun 2014,” tegas Bambang.

Terkait masalah ini, Ombudsman mengaku belum menginventarisir di lapangan berapa banyak masyarakat yang protes. Karena sampai sekarang belum ada masyarakat yang melapor ke Ombudsman terkait pelanggaran aturan yang dilakukan Disdik itu. “Tapi yang jelas Ombudsman terbuka menerima laporan tentang masalah itu,” ungkap dia.

Dari awal, Ombudsman menilai kesiapan Disdik menyelenggarakan PPDB relatif kurang. Buktinya, Perwako nomor 55 tahun 2014 yang menjadi landasan hukum pelaksanaan PPDB telat disosialisasikan. Bahkan, aturan itu terkesan dipaksakan karena baru disosialiasikan Disdik sehari sebelum PPDB dimulai.

Meski demikian, secara umum Ombudsman melihat penerapan PPDB sekarang relatif lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Karena lebih terkesan bebas pungutan liar, sekolah menyedia-

kan meja informasi dan sebagainya.

Justru yang dikuatirkan oleh Ombudsman adalah saat pengumuman. Karena ditakutkan ada intervensi dari tokoh masyarakat, pejabat dan sebagainya yang ingin memasukkan kerabatnya di sekolah tertentu. Apalagi Disdik sudah menyampaikan bahwa pihaknya terganggu dengan masalah seperti ini.

Sementara itu, Ketua Pelaksana PPDB yang juga Sekretaris Disdik Kota Pekanbaru, Abdul Jamal MPd menegaskan tak ada yang dirugikan dengan kebijakan ini. Karena semua seleksi PPDB SMP mengacu pada nilai US provinsi. “Kami memberlakukannya sama ke semua anak. Tidak ada yang anak yang mengacu pada NA,” terangnya.

Dijelaskan dia, Disdik mesti mengambil kebijakan tersebut karena nilai kelulusan SD yang diberikan Disdik provinsi tak memuat NA maupun nilai US daerah. Ini berbeda dibanding tahun lalu. Dimana formatnya hanya menampilkan nilai US provinsi.

Jamal juga baru tahu setelah Disdik provinsi menyerahkan nilai kelulusan itu pada tanggal 21 Juni atau tiga hari jelang PPDB dimulai. Apa yang disampaikan Disdik provinsi pun sama dengan nilai yang tertera pada database kementerian.

Karena NA tak tercantum tahun ini, maka Disdik menganggap nilai US provinsi itulah yang mestinya menjadi acuan seleksi PPDB. Kalaupun ada siswa yang di surat keterangan hasil ujiannya ada tertera nilai US daerah dan NA, Jamal menegaskan bahwa itu dibuat oleh pihak sekolah.

Diberitakan sebelumnya, PPDB SMP dianggap melabrak Perwako. Atas instruksi Disdik, pihak sekolah tidak menjadikan NA sebagai dasar perangkingan seleksi melainkan nilai US provinsi. Alhasil,

sejumlah pendaftar merasa dirugikan karena nilai yang dijadikan acuan perangkingan lebih rendah.

Sebagaimana dipaparkan Agnes kepada Tribun, dia merasa dirugikan dengan kebijakan sekolah yang memakai nilai US provinsi sebagai acuan perangkingan. Pasalnya, dengan kebijakan itu, maka anaknya yang dijadikan acuan hanya 8,4. Padahal jika dilihat dari NA, nilai anaknya 8,7.

Dengan acuan nilai 8,4, anaknya diyakini gagal masuk ke SMPN 4 Pekanbaru.

Padahal sang anak sangat ingin masuk ke SMP yang terletak di Jalan Sutomo Pekanbaru tersebut.

Menurut Agnes, informasi yang dia ketahui, acuan perangkingan PPDB adalah NA. Apalagi, salah satu syarat untuk mendaftar SMP adalah memiliki NA SD. Tapi nyatanya, setelah mendaftar dan melihat di website pekanbaru.ppdb.kemdikbud.go.id, Agnes terkejut karena yang muncul justru nilai US provinsi milik anaknya.

“Ini juga menjadi pembicaraan sejumlah orangtua.

Karena kalau hanya mengacu pada nilai US provinsi, nilai yang muncul lebih rendah dibanding NA. Ini jelas merugikan,” keluhnya.

Agnes juga menyayang-

kan kebijakan ini. Apalagi, nilai US provinsi bobotnya hanya 30 persen di dalam NA. Sementara, nilai US kota yang bobotnya 70 persen justru tak dihitung. Menurutnya, hal itu kurang etis karena seakananak tak memperhatikan usaha belajar siswa selama ini.

Kebijakan itu juga membuat siswa yang selama ini unggul di kelas jadi terkesampingkan. Karena, dengan perangkingan berdasarkan US provinsi, siswa yang selama ini menjadi juara I di kelas nilai acuannya di PPDB berpotensi lebih rendah dibanding milik siswa yang rangking II atau rangking III. Sementara itu, berdasarkan Perwako nomor 55 tahun 2014, tentang pedoman PPDB Kota Pekanbaru, khususnya di Pasal 13 ayat 1 tertulis bahwa seleksi PPDB SMP negeri melalui jalur anak pendidik dan tenaga kependidikan kota Pekanbaru di luar sekolah tersebut, reguler, prestasi, tempatan/lingkungan dan luar kota Pekanbaru dilakukan berdasarkan perangkingan rata-rata NA SD/ MI pada SKHUS atau Nilai Hasil Ujian Sekolah Paket A dengan menggunakan sistem komputerisasi online system, menurut persentase daya tampung masing-masing jalur pendaftaran. (tim/tpc)

Edisi 0319 Tahun VII, 7 - 11 Juli 2014

Halaman

Warga: PLN Pembohong PEKANBARU, RR Meski pihak PLN beberapa waktu lalu telah mengatakan bahwa tidak akan mematikan listrik selama bulan ramadhan. Namun ucapan tersebut sangatlah bertolak belakang dengan kenyataannya. Seperti yang terjadi di daerah Bukit Barisan, Tenayan Raya, Kamis (03/07) listrik padam didaerah itu.

“Kata PLN selama bulan ramadhan ini tidak ada pemadaman listrik untuk daerah Pekanbaru?. Tapi kenyataannya kok berbeda, pagi ini aja sudah lebih dari satu jam listrik dimatikan. PLN ini pembohong, ucapan mereka memang tidak bisa dipercaya. Kalau kenyataanya seperti ini, tak usah beri janji-janji seperti yang membuat masyarakat bingung,”ucap Seorang warga bernama Zul. Hal yang tak jauh beda diungkapkan juga oleh Mulya, ia tidak menyangka ada pemadaman listrik pagi hari ini.

“Tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba kok mati lampu seperti ini, saya kecewa dengan tindakan PLN. Mereka seenaknya saja mematikan lampu, parahnya lagi mulai bulan ini tarif listrik juga mereka naikkan lagi, tapi kinerjanya tetap sama,”tambahnya. (rr/tpc)

Bantuan Masjid Rp100 Juta Disunat Jadi Rp20 Juta

Oknum Wakil Rakyat Meranti Disinyalir Terlibat

SELATPANJANG, RR Bantuan untuk pembangunan masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti yang bersumber dari dana aspirasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti di sunat hingga lebih 50persen.

Dari Rp100 juta lebih bantuan yang sudah dianggarkan, hanya sekitar Rp20 juta saja yang direalisasi ke tujuan. selebihnya, diduga telah disunat oleh oknum Anggota Dewan sang penyalurkan aspirasi.

Informasi tentang adanya pemotongan bantuan masjid tersebut didapat langsung Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir dari salah seorang pengurus masjid di Desa Melai, Kecamatan Rangsang Barat.

Ketika itu, Bupati Irwan bersama rombongan datang ke desa tersebut untuk kegiatan silaturahmi yang dilaksanakan di salah satu masjid setempat.

Saat Bupati berbicara mengenai bantuan masjid, salah seorang pengurus masjid yang duduk di bagian belakang langsung menggerutu dan mengatakan kalau bantuan tersebut tidak utuh sampai ke tangan mereka.

Karena penasaran, Bupati Irwan pun langsung memanggil pengurus masjid tersebut dan memintanya untuk menjelaskan bagaimana pemotongan terhadap bantuan itu terjadi. saat itulah semuanya terbongkar.

“Itu sudah keterlaluan, sanggup mereka makan uang untuk masjid. Persoalan ini perlu kita tindaklanjuti dan saya harap kawan-kawan dari pers bisa membantu,”Ungkap Bupati Irwan Rabu (2/7/2014) kemarin kepada sejumlah awak media.

“Saya ingin persoalan ini diusut secara tuntas, sehingga persoalan seperti ini tidak lagi terjadi,”Lanjut Irwan.

Untuk diketahui, sebenarnya pemotongan dana bantuan untuk pembangunan masjid bukanlah pertama kali terjadi. Sejak beberapa tahun terakhir, kasus tersebut kerap kali terdengar dari mulut kemulut.

Hanya saja fakta mengenai persoalan itu sangat sulit diungkap karena sebagian besar dari pengurus lebih memilih bungkam.(rtc/rp)

Wacana Kota Duri, Bupati: No Comment!

DURI, RR Gubri H Annas Maamun pernah melontarkan rencananya untuk meningkatkan status Kecamatan Mandau dan Pinggir menjadi daerah otonom bernama Kota Duri.

Konsekwensi dan imbal balik peningkatan status itu menurut Gubri, sebagian pompa minyak akan diserahkan ke Kabupaten Bengkalis.

Terkait rencana Gubri tersebut, Bupati Bengkalis Ir H Herliyan Saleh MSc hingga kini belum pernah menyatakan persetujuan atau pun penolakannya secara tegas dan lugas.

Saat dimintai tanggapannya usai acara buka puasa di komplek Masjid Raya Arafah Duri, Rabu (2/7) malam, H Herliyan Saleh hanya menjawab singkat. ‘’No comment,’’ ujarnya.

Saat ditawar agar status no comment sedikit bergeser, Bupati tetap kukuh dengan jawabannya. ‘’Saya biarlah no comment. Saya serius,’’ ujarnya.

Meski begitu, bupati sempat melontarkan rencananya untuk mengusulkan kembali pemekaran Kecamatan Mandau. ‘’Pemekaran kecamatan kami usulkan lagi tahun ini.

Mandau menjadi dua kecamatan. Pinggir belum (memenuhi syarat). Kecamatan Mandau yang utama,’’ tambah H Herliyan.

Ketika pertanyaan dialihkan kembali ke wacana pembentukan Kota Duri, Herliyan Saleh tetap tidak mau terpeleset. ‘’Kalau ditanya terus pun tak apa-apa. Yang jelas, kami hanya menjalankan amanat,’’ katanya sambil tersenyum.

Mungkin karena jawaban pasti dan saktinya untuk sementara ini sudah ada yakni, no comment.

Sebagaimana yang sempat dikemukakan oleh Pemuka masyarakat Kecamatan Pinggir Khalifah A Tosmen, beberapa waktu lalu, dirinya mengaku kecewa, karena peningkatan status Kecamatan Mandau dan Pinggir menjadi kabupaten atau kota tidak masuk dalam program Badan Legislasi Nasional (Balegnas) DPR RI pada tahun ini. ‘’Peningkatan status Mandau-Pinggir menjadi kabupaten atau kota ternyata tidak masuk dalam program kerja Balegnas tahun ini. Kita jadi kecewa. Pasalnya, peningkatan status tersebut sangat diharapkan masyarakat. Selain untuk pemerataan pembangunan, peningkatan status itu juga bertujuan untuk memperpendek rentang kendali dalam memberikan layanan kepada masyarakat banyak,’’ katanya.

Menurut A Tosmen, apapun keputusan pemerintah terkait rencana pemekaran Mandau-Pinggir terserah, asal untuk kepentingan rakyat. ‘’Mau jadi kabupaten atau menjadi kota, bagi kita tidak terlalu bermasalah, asal itu semua untuk kepentingan masyarakat banyak dan yang terpenting lagi berazaskan keadilan,’’ katanya.

Karena peningkatan status ini sudah bergulir lama, A Tosmen berharap Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis segera menindaklanjutinya sesuai aspirasi masyarakat berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku. (tim/rpc)

RIAU

12 R a d a r R i a u LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Karyawan Diperlakukan Tak Manusiawi

Menko Kesra : Gak Habis Pikir, Siapa Sih yang Punya Duta Palma ?

JAKARTA,RR Sejumlah karyawan PT Duta Palma Nusantara yang saat ini masih bertahan di tenda-tenda tanpa atap di tengah perkebunan sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau diminta agar diperlakukan secara manusiawi. Mereka adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang harus dilindungi oleh negara.

“Saya ga habis pikir, siapa sih yang punya Duta Palma itu, kok tega ya,” kata Menko Kesra Agung Laksono saat memimpin Rakor tingkat menteri tentang penyelesaian perselisihan PT. Duta Palma Nusantara dengan karyawan, di Kantor Kemenko Kesra, Jakarta, Kamis (3/7/2014).

Dalam rakor itu diperlihatkan sejumlah foto terkait kondisi karyawan

Duta Palma, yakni sekitar 280 orang yang terpaksa tinggal di tenda-tenda darurat tanpa atap setelah terusir dari rumah dinas yang disediakan perusahaan. Kondisinya semakin miris karena ada di antara keluarga karyawan yang terpaksa melahirkan di tempat yang sangat tidak layak itu.

Apalagi, di sekitar tenda-tenda sengaja dibuang limbah sawit yang

SEKDA Prov Riau hadiri rapat dengan Kemenko Kesra RI

membuat udara sekitar semakin busuk.

Sekedar informasi, perselisihan antara karyawan dengan pihak perusahaan sudah terjadi sejak 2011 lalu. Upaya mediasi yang dilakukan termasuk oleh Pemkab Kuansing tidak berhasil. Perselisihan ini berlanjut ke meja hijau. Saat ini, prosesnya sedang kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Hanya yang menjadi persoalan, sejumlah karyawan yang secara sepihak sudah di PHK dan diusir dari rumah dinasnya oleh pihak perusahaan tetap bertahan di tenda-tenda tanpa atap di perkebunan sawit yang

merupakan milik Duta Palma. Hal inilah yang membuat pihak Kemenko Kesra sangat prihatin. Bahkan, pihak Kemenko Kesra sudah melakukan investigasi langsung ke lapangan.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Menko Kesra mengundang semua pihak terkait. Dari Pemprov Riau hadir Sekdaprov Zaini Ismail, Kadisnaker Nazaruddin, pihak Polda Riau dan perwakilan dari Pemkab Kuansing. Sejumlah pejabat dari beberapa kementerian juga ikut hadir termasuk dari Mabes Polri. Menko Kesra juga mengundang pihak SBSI dan APKINDO. Rakor akhirnya menyimpulkan sembari proses hukum berjalan di MA, semua karyawan yang masih bertahan di tenda-tenda agar diperlakukan secara manusiawi dengan memindahkan mereka ke tempat penampungan sementara yang kondisinya lebih layak dan manusiawi.

“Ini sebenarnya masalah kecil asal kita semua mau menanganinya. Jangan sampai masalahmasalah kayak begini sampai ke telinga presiden,” tegas Agung memperingatkan.

Agung juga sangat menyesalkan adanya dugaan intimidasi dari aparat kepolisian terhadap pihak karyawan. Bahkan seperti yang dikatakan Ketua Umum SBSI Mukhtar Pakpahan, ada oknum Polri yang menggunakan senjata laras panjang untuk mengintimidasi karyawan. Terkait hal ini, pihak Mabes Polri memerintahkan Polda Riau untuk melakukan investigasi. Bila terbukti, oknum Polri tersebut harus diberikan sanksi.

Soal isu bahwa pemilik perusahaan punya backing orang kuat, Agung menegaskan bahwa sudah tidak masanya memamerkan kekuasaan seperti itu. “Yang kayak-kayak gitu udah lewat ya, udah ga masanya,” tandas Agung. (hrc/rr/mrn)

foto hrc

Gubri Annas Keluarkan Suara Keras Saat Sidak di Gedung Lantai 9 PEKANBARU, RR Gubernur Riau Annas Maamun pekan lalu melakukan inpeksi mendadak di gedung lantai sembilan menara Lancang Kuning, Gubernur sempat mengeluarkan suara agak keras dan saat rombongan wartawan mendekati loka-

si tempat dimana Gubernur memberikan arahan itu. Petugas dari protokoler langsung menutup pintu sebagai isyarakat menutupi kegusaran gubernur.

“Pak Gubernur cuma ada rencana menata ruangan untuk Unit Layanan Pengaduan di lantai 6,

jadi cuma memantau aja tadi,”ujar seorang staf di Biro Hukum lantai 6 tempat dimana Gubernur melakukan sidak.

Kepala Biro Humas Setdaprov Riau saat sidak tengah berada dalam ruangan tersebut, saat ditanya wartawan kebena-

ran Gubernur melakukan sidak, H u m a s Yo s e r i z a l z e i n m e m b e narkan jika Gubernur melakukan sidak.

“Iya benar pak Gubernur melakukan sidak di lantai 6, memantau saja,”ujar Yoserizal zein saat dihubungi wartawan. (rr/tpc)

Tahun 2013, IDI Provinsi Riau Capai Angka 68,73 PEKANBARU, RR Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Mawardi Arsyad, mengatakan jika untuk tahun ini Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Riau yakni sebesar 68,73 atau masuk dalam kategori sedang.

“Angka ini mengalami kenaikan sebesar 1,37 poin dibanding tahun lalu yaitu sebesar 67,00,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (4/7/ 2014).

Ia mengatakan, kenaikan ang-

ka IDI di Riau ini dipengaruhi oleh perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur yakni kebebasan sipil (civil liberty) yang angkanya mengalami penurunan 2,50 poin dari 80,21 pada tahun 2012, menjadi 77,71 pada tahun 2013.

“Sedangkan aspek-aspek lainnya, yaitu tentang hak-hak politik naik 5,03 poin dari indeks sebesar 47,16 pada tahun 2012 menjadi 52,19 pada tahun 2013, sementara aspek ketiga lembaga-lembaga

demokrasi tahun 2013 naik 82,32 dari 81,89,” jelasnya.

Jika dilihat dari tahun 20092013, berdasarkan data BPS, terjadi penurunan IDI yang drastis dari 75,85 menjadi 68,37. Kondisi ini katanya, membuat Riau urutan ketiga dari Tiga Provinsi dengan penurunan demokrasi terbesar, ya k n i K a l i m a n t a n Te n g a h , S u lawesi Tenggara dan Riau turun 7,48 point.

“Maka dari data IDI ini Kebe-

basan berpendapat di Riau terlihat naik, kebebasan berkeyakinan turun, bahkan kebebasan dan diskriminasi turun jauh, termasuk partisipasi publik dari 79 jadi 51,5 ini juga yang menyebabkan Riau nomor 3 terburuk demokrasinya selama 5 tahun terakhir,” papar Mawardi lagi.

Namun, Mawardi yakin akan terjadi kenaikan lagi jelang Pilpres yang akan dilaksanakan 9 juli mendatang. (alx/hrc/mrn)

Korupsi Festival Seni Pejabat Bengkalis Tersangka PEKANBARU, RR Setelah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan Suhaimi, SE, pejabat Disdik Bengkalis, sebagai tersangka. Ia merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Festival Seni SMA/MA/ SMK se-Kabupaten Bengkalis.

Hal tersebut disampaikan Kabid Pen-

kum dan Humas Kejati Riau Mukhzan, kepada wartawan Rabu(2/7/14) siang.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan dan ditemukannya cukup bukti, akhirnya Kepala Kejati Riau mengeluarkan surat perintah (Sprint) dengan Nomor: Prin-04/N.4/Fd.1/04/2014 tanggal 16 April 2014, tentang penetapan Suhaimi sebagai tersangka,” terang Mukhzan.

Dijelaskan Mukhzan, kasus ini ber-

mula pada tahun 2010 lalu. Dimana Disdik Bengkalis menganggarkan dana sebesar Rp2.017.000.000,- untuk pelaksanaan Festival Seni SMA/MA dan SMK se-kabupaten Bengkalis.

Namun pada pelaksanaannya, Suhaimi selaku PPTK diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan dengan cara membuat rekayasa

pertanggungjawaban dana penyelenggaraan festival seni. Negara dirugikan sebesar Rp700.000.000.

Perbuatan tersangka ini dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” papar Mukhzan.(ifk/rr)

Bea Cukai Bagansiapiapi Rutin Periksa Kapal Ekspor BAGANSIAPIAPI, RR Kapal ekspor yang memasuki wilayah perairan Rokan Hilir, Riau, tidak pernah luput dari pemeriksaan pihak Bea Cukai Bagansiapiapi, cek rutin dilakukan terhadap dokumen barang, barang bawaan penumpang dan barang bawaan anak buah kapal (ABK-red).

Meski dilakukan patroli rutin, kata Kepala Kantor Pelayanan dan Penindakan Bea Cukai (KPPBC) Bagansiapiapi, Agung Sapto, Kemarin, pihaknya mengaku sedang

melakukan pemetaan terhadap jalur kapal ekspor yang datang dari luar wilayah perairan Rokan Hilir.

Menurutnya, pemetaan dilakukan untuk mengetahui kedatangan rutin (shiff over shiff) kapal-kapal tersebut.

Jika tidak, lanjutnya, rute kapal akan sulit terpantau hanya dengan mengandalkan kedatangan rutin kapal.

“Shiff to shiff nya masih kita petakan. Kalau rutin biasanya kapal ekspor malaysia itu datang 3 hari sekali dan berlabuh di Pelabuhan

Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas,” ungkapnya.

Ketika ditanya adanya temuan narkoba dari barang bawaan ABK, Agung menjelaskan, sejauh ini pihak KPP BC Bagansiapiapi belum menemukan adanya narkoba dalam bawang bawaan kapal.

Sebab, kapal yang datang dari Malaysia sudah dalam kondisi clean (bersih-red) Guna mengantisipasinya, sebut Agung, pihaknya intensif melakukan operasi rutin mengawasi jalur

perjalan kapal, termasuk daerah yan diniali rawan, seperti perairan Sinaboi, Panipahan, Kubu dan Pulau Jemur. Patroli yang dilakukan, kata Agung, dilakukan secara acak dan tidak ditentukan waktunya. “artinya, waktunya tidak rutin tiap hari minimal seminggu sekali tetapi waktunya acak saja. Tidak ada jadwal khusus untuk lakukan patroli. Dan, jika BC mendapat informasi penting pihaknya akan melakukan pengembangan dan pemantauan,” ujarnya. (rr/src)

Edisi 0319 Tahun VII, 7 - 11 Juli 2014

Halaman

Halaman

LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

13

Wabup Inhil Hadiri Rapat Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah PEKANBARU, RR Wakil Bupati Inhil H Rosman Malomo mengikuti Rapat Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Jum’at (4/7/14).

Kegiatan rapat yang digelar di Kantor Gubernur Riau ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat bagi optimalisasi pelaksanaan Pilpres 9 Juli dan persiapan pelaksanaan Idul fitri 1435 H mendatang.

Rapat ini dihadiri Wakil Gubernur Riau, Kapolda, Danrem, Ketua KPU Provinsi Riau serta seluruh unsur pimpinan Kabupaten/ Kota di Riau.

Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo didampingi Kapolres, Dandim, Ketua DPRD, Ketua KPU Inhil dan beberapa pejabat eselon di Lingkungan Pemkab Inhil, di antaranya Asisten I Darussalam, Kepala Bappeda, Kadishubkominfo, Kesbangpol, Kadis Perindag Inhil.

Dalam rapat yang dipimpin Gubernur Riau ini membahas tentang kesiapan dinas-dinas yang terkait mengenai dua agenda besar, yaitu Pilpres 9 Juli 2014 dan pelaksanaan Idul Fitri 1435 H. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat yang dilaksanakan di Sentul, Bogor dalam rapat koordinasi pemantapan Pilpres yang dihadiri Presiden RI. Dalam rapat ini di bahas juga mengenai Karhutla yang ada di Provinsi Riau.

Di akhir rapat ini juga dilakukan tanya jawab. Dalam pelaksanaan tanya jawab ini Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo berkesempatan memberikan pendapat dan tanggapan mengenai Kabupaten Inhil dalam menghadapi dua agenda tersebut, yakni mengenai infrastruktur jalan dan angkutan penumpang dalam menghadapi pelaksanaan Idul Fitri 1435 H.(adv/hms)

INHIL

13 R a d a r R i a u

Edisi: 0318.Tahun VII. 30 - 04 Juli 2014

z ADVERTORIAL z

Kejar Progres yang Minim

Bupati Instruksikan Dinas PU Susun Kegiatan dengan Baik

TEMBILAHAN, RR Bupati Inhil HM Wardan menekankan setiap satuan kerja (Satker) dapat menyusun kegiatan tahun anggaran 2014 ini dengan baik, maka harus membuat time scedule yang benar, guna mengejar progres kegiatan tersebut.

Penegasan ini disampaikannya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan silaturrahmi ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Inhil, Selasa (1/7/14).

Dalam sidak ini, bupati didampingi Sekda H Alimuddin RM dan para

Asisten Setdakab Inhil.

Bupati mengatakan, sidak ini sekaligus silaturrahmi dalam rangka mengevaluasi program dan kinerja SKPD ini, dilakukan dengan mengumpulkan para pegawai, mulai dari Kepala Dinas hingga Kepala Bidang

dan pelaksana kegiatan, untuk diminta menyampaikan progres, kendala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan.

“Setelah kita cari jalan keluarnya, saya kemudian memberikan target agar program yang sudah tersusun pada tahun anggaran 2014 ini dapat terlaksana dengan baik. Jadi, mereka harus membuat time schedule yang benar, guna mengejar progres kegiatannya,” harap bupati.

Sedangkan Kepala Dinas PU Inhil, H Fauzar mengakui, hingga

minggu pertama triwulan ketiga tahun 2014 ini, kegiatan-kegiatan di DPU masih relatif kecil kemajuan dan progresnya. Hal ini dimaklumi, karena kegiatan di DPU cukup banyak.

“Insya Allah, dalam satu bulan ke depan, kita sudah mulai bisa bekerja dan mudah-mudahan tidak ada halangan. Sehingga, semua pekerjaan dapat kita realisasikan dalam tahun anggaran 2014 ini, sesuai dengan keinginan kita bersama,” tandasnya. (adv/hms)

Dishub Kerahkan 30 Personel Atasi Macet Jelang Waktu Berbuka TEMBILAHAN, RR Selama Ramadan ini, menjelang waktu berbuka puasa beberapa ruas jalan rawan kemacetan di kota Tembilahan.

Data Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Inhil menyatakan setidaknya ada 4 titik jalan yang padat atau rawan macet ketika menjelang berbuka puasa.

“Selama Ramadan ini, setidaknya ada empat titik rawan macet saat menjelang waktu berbuka, yakni di Jalan M Boya, Jalan Sudirman, Jalan Telaga Biru, Simpang Tiga Soebrantas dan Jalan Batang Tuaka,” ungkap Sekretaris Dishubkominfo Inhil M Yusuf Magga, Kamis (3/7/14).

Lanjutnya, untuk mengurai kemacetan tersebut, Dishubkominfo Inhil menerjunkan 3 regu yang disebar ke beberapa titik kemacetan tersebut.

“Kami mengerahkan 3 regu yang terdiri 30 orang, mereka ini disebar ke titik-titik kemacetan itu,” terangnya.

Penyebab kemacetan di titik-titik jalan tersebut, dikarenakan ramainya warga yang ingin mencari makanan dan minuman untuk berbuka puasa, tambahan pula banyak pedagang yang menggelar dagangannya di pinggir jalan.(tjg/rt)

Pembahasan Kabupaten Insel oleh DPR Belum Jelas JAKARTA, RR Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak berani memastikan kapan paket 22 Rancangan Undang-Undang (RUU) pemekaran bisa disahkan menjadi Undang-Undang. Di mana salah satunya adalah pembahasaan kabupaten baru Indragiri Selatan (Insel) yang dimekarkan dari Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Ketua Panja 22 RUU pemekaran, Abdul Hakam Naja mengatakan, pembahasan 22 RUU ini akan dilakukan setelah selesainya pembahasan paket 65 RUU. Sehingga tidak berani pasang target kapan 22 RUU itu bisa disahkan.

Sebab jika penyelesaian 22 RUU ini diberikan target, bisa berdampak proses pembahasan yang tidak cermat, asal jadi, meski tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan.

“Kami tak ada target waktu. Karena kalau kita pasang target, persyaratan-persyaratannya bisa terlewatkan dan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan,” ujar Abdul Hakam Naja di Jakarta, Senin (30/6/31).

Lebih jauh politisi PAN itu mengatakan, dalam pembahasan 22 RUU itu, pihaknya akan mendahulukan mana yang memenuhi persyaratan, maka akan disahkan terlebih dahulu. “Bagi yang sudah memenuhi persyaratan dan disetujui kedua pihak antara pemerintah dan DPR, pasti akan disahkan lebih cepat,” jelasnya.

Sebaliknya, lanjutnya, jika masih ada persoalan yang belum memenuhi syaarat. Maka Panja harus mengklarifikasi lagi masalah yang mengganjal. “Kalau syarat administrasi, kewilayahan, semua beres dan tidak ada sengketa, barulah bisa disahkan,” ujarnyaa.

Sebagaiman diketahui, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, pembahasan 22 RUU baru dilakukan setelah diselesaikannya pembahasan paket 65 RUU. “Yang 22 DOB nanti di bahas setelah 65 DOB ini. Jadi kita selesaikan satu per satu dulu lah,” ucap Gamawan.(rr/rt)

Selama Ramadan, Bupati Ingatkan Pegawai Jalankan Tugas dengan Maksimal TEMBILAHAN, RR Bupati Inhil HM Wardan mengingatkan seluruh pegawai Pemkab Inhil agar pelayanan prima kepada publik tetap terjaga selama Ramadan.

Beliau mengharapkan, jangan sampai ibadah puasa di

bulan Ramadan menjadikan pelayanan administrasi dan publik tidak maksimal.

“Jangan sampai ibadah puasa menjadikan hambatan dan tidak maksimalnya pelayanan kepada publik dan berbagai kegiatan lainnya di satuan kerja,”

ungkap Bupati Inhil, HM Wardan.

Untuk memantau pelaksanaan pelayanan kepada publik dan mengecek progres kegiatan dan program di satuan kerja (Satker), maka pada bulan Ramadan ini beliau sudah

melakukan inspeksi mendadak ke beberapa Satker, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum.

Diharapkan, sampai Triwulan tahun ini, progres kegiatan dan program di Satker sudah

melampaui 50 persen. Namun, ditemukan masih banyak progres di Satker yang masih minim.

“Diharapkan, Satker yang masih sangat minim progres kegiatannya dapat menggesanya,” tegasnya. (adv/hms)

Lemah Respon Rekomendasi Pemkab Soal Ganti Rugi,

Petani Tiga Kecamatan di Inhil Ancam Stop PT BPLP

TEMBILAHAN, RR Para perwakilan petani dari Kecamatan Enok, Keritang dan Reteh sempat meradang dan mengancam akan melakukan tindakan sendiri, jika pihak PT BPLP terus ‘mempermainkan’ mereka dan pemerintan.

Pernyataan keras ini dilontarkan perwakilan petani dari Kecamatan Reteh, Hasan Basri, ia menuding pihak perusahaan tidak punya itikad baik atas derita yang dialami petani.

“Kami minta pemerintah (Pemkab Inhil) menutup sementara operasional perusahaan ini, karena sudah melecehkan Pemkab Inhil dan kami.

Apa gunanya pertemuan malam ini, kalau perwakilan perusahaan yang hadiri tidak bisa mengambil keputusan,” teriak Hasan Basri dalam pertemuan antara Tim Verifikasi dan Pendataan Kerusakan Tanaman Kelapa dengan perwakilan PT BPLP dan petani serta pihak terkait lainnya, Senin (30/6/14) malam di aula Kantor Bupati Inhil.

Padahal, jelasnya akibat kerusakan tanaman kelapa yang dikarenakan serangan hama kumbang dari replanting PT BPLP ini telah menimbulkan kerugian besar bagi petani, bahkan ada petani yang mau bunuh diri karena tidak sang-

gup menanggung beban hidup dan sekolah anaknya.

“Daripada kami mati karena tidak ada lagi yang bisa dikerjakan di kebun kami, maka kami siap mempertahankan nyawa bagi memperjuangkan hak kami. Kalau pemerintah tidak mau menutupnya, kami siap menutupnya,” ancam Hasan Basri dengan lantang.

Kuasa Hukum petani Reteh, Chairul Salim juga menyampaikan, tindakan perusahaan ini telah memancing emosi petani, maka jangan salahkan petani jika mereka mengambil langkah sendiri.

“Berapa tahun petani sudah menanggung kerugian, maka kalau petani rugi, pihak perusahaan juga harus rugi. Kalau seperti ini sikap perusahaan, maka jangan salahkan masyarakat bertindak sendiri,” ingat Salim.

Kuasa Hukum petani Enok dan Keritang, Zainuddin Acang meminta pihak perusahaan jangan berlarut-larut dalam penyelesaian masalah ini, karena masyarakat selama ini sudah cukup bersabar dan menanti kepastian ganti kerugian ini.

“Petani tetap meminta ganti kerugian pohon kelapanya, bukan diambil dengan lahannya. Kalau seperti ini berarti sama dengan satu tahun lalu, kan jelas sudah petani menolak ganti kerugian den-

gan lahan sekalian,” ujar Acang.

Kemarahan para perwakilan petani dan kuasa hukumnya ini dipicu jawaban perwakilan PT BPLP, Wisnu Oriza Suharto bahwa perusahaan hanya bersedia membayar ganti kerugian sebesar Rp 26 juta perhektar dengan lahan turut diambil perusahaan. Jawaban ini jelas saja tidak ‘nyambung’ dan terkesan mempermainkan petani dan Pemkab Inhil.

Pasalnya, satu tahun yang

lalu jelas-jelas opsi ganti kerugian dengan mengambil lahan sekaligus sudah tegas ditolak petani. Selain itu, berarti melecehkan kerja Pemkab Inhil yang sudah membentuk tim melakukan verifikaisi dan pendataan kerusakan tanaman kelapa petani, kalau hanya diganti dengan lahan sekalian tidak perlu dilakukan penghitungan tanaman kelapa yang rusak.

Ketua Tim Verifikasi dan Pendataan Kerusakan Tanaman

Kelapa, Fauzan juga menekankan opsi ganti kerugian hanya bicara masalah pohon kelapa yang rusak dan telah dilakukan penghitungan di lapangan.

Pernyataan serupa juga dikemukan Kasat Intelkam Polres Inhil, AKP Ihut Manggalo Tua Sinurat, karena kalau mengambil lahan berarti sama saja menjadikan petani kehilangan lahan pencaharian dan ini tentu saja menimbulkan permasalahan lainnya. (rr/rt)

PERTEMUAN Tim Verifikasi dan Pendataan Kerusakan Tanaman Kelapa dengan perusahaan dan petani

Edisi 0319 Tahun VII, 7 - 11 Juli 2014

Halaman

14 R a d a r R i a u LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

IKLAN

Edisi 0319 Tahun VII, 7 - 11 Juli 2014

Halaman

Penyuplai Solar untuk PETI Ditangkap TELUK KUANTAN ,RR Aparat kepolisian menangkap seorang pria yang diduga sebagai pelaku penimbun sekaligus penyuplai bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk mesin yang melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Sawah, Teluk Kuantan, Rabu (2/7).

Pria tersebut, Barinas alias Ujang (51), warga Desa Sawah, Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah. Penangkapan tersebut dipimpin Kanit Res Polsek Kuantan Tengah Ipda Rapidin H Goal bersama anggota Polsek Kuantan Tengah dan Polres Kuansing.

Di tempat kejadian perkara, pihak kepolisian juga menemukan sedikitnya 18 jerigen solar diduga untuk mesin dompeng PETI. Saat ini, tersangka diamankan berdasarkan LP.A/05/VII/2014, tanggal 02 Juli 2014. Sejumlah barang bukti (BB) juga diamankan di Rutan Polres Kuansing. ‘’Saat ini tersangka dan barang bukti diamankan Polres Kuansing dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,’’ ujar Kapolres Kuansing AKBP Bayuaji Irawan SH SIK melalui Kasubag Humas Polres Ipda Musabi, Kamis (3/7).

Meski beberapa kali dilakukan penertiban PETI, terutama di Sungai Kuantan di kawasan Desa Sawah, yang terdapat di jantung Kota Teluk Kuantan yang berjarak hanya beberapa puluh meter saja dari Mapolsek Teluk Kuantan, namun aktivitas ini seakan sulit diberantas.

Pantauan Riau Pos, aktivitas PETI di kawasan ini menyemut, memenuhi aliran Sungai Kuantan dari Desa Sawah hingga Seberang Teluk Kuantan. Suara mesin menderu-deru, terdengar jelas menggema terutama di siang siang hari. (rr/rp)

HUKRIM

15 R a d a r R i a u LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Dugaan suap Rp 600 juta, Bupati Kampar diperiksa Jaksa PEKANBARU, RR Bupati Kampar Jefry Noer diperiksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kamis (3/7). Dia diperiksa terkait dugaan suap Rp 600 juta dan pemberian mobil Chevrolet Captiva kepada mantan Direktur BPR Sarimadu Bangkinang Kampar HM Syafri.

Pantauan wartawan, Jefry memenuhi panggilan penyidik mengendarai mobil Toyota BM 1089 FL. Tanpa komentar, dia langsung masuk ke ruang Pidsus Kejati Riau. Usai diperiksa sekitar pukul 14.00 WIB, Jefry masih tak mau meladeni pertanyaan wartawan.

Kasi Penkum dan Humas

Kejati Riau Mukhzan dikonfirmasi wartawan di ruangannya mengatakan, Jefry diperiksa oleh penyidik bernama Meisner Manalu.

“Kasus ini masih dalam penyelidikan. Jefry diperiksa terkait pemberian tersebut ke Syafri,” katanya.

Motif pemberian Jefry ke Syafri, tambah Mukhzan,

masih didalami penyidik.

Apakah pemberian terkait jabatan Syafri sebagai Dirut BPR Sarimadu, atau ada hubungannya dengan plesiran Jefry Noer bersama Istrinya Eva Yuliana (Wakil Ketua DPRD Kampar) serta kedua anaknya Rachmat Jevari Juniardo (Caleg terpilih partai Demokrat) dan Jery Vermata ke Manchester, London (Inggris) Paris (Perancis), Amsterdam (Belanda).

“Jefry dan keluarga pernah diajak Syafri ke Manchester. Nah terkait pemberian uang Rp 600 juta

plus sebuah mobil mewah, apakah ada hubungan dengan plesiran ke Eropa atau tidak, itu yang tengah diselidiki,” terang Mukhzan.

Menurut Mukhzan, pemeriksaan Jefry merupakan tahap awal.

Beberapa saksi lain, termasuk Syafri, akan dipanggil penyidik untuk menemukan adanya indikasi tindak pidana.

Dalam kasus ke negaranegara Eropa, Syafri sudah lama ditetapkan jadi tersangka. Ia sudah diadili di Pengadilan Tipikor Pekanbaru dan dituntut 6 tahun dan 6

bulan penjara, karena mengajak Jefry dan keluarga ke negara-negara Eropa.

Ia juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta, subsidair 1 tahun penjara.

Syafri juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 114 juta, subsidair 3 tahun 3 bulan penjara.

Syafri dinilai terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (tim/mdc)

Kejati Tunjuk Kasi Pidsus Sebagai JPU Kasus Ketua DPRD Bengkalis BENGKALIS,RR Terkait kasus tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan belanja dana hibah di lingkungan Sekretariat Daerah Bengkalis (dana bansos) yang diduga dilakukan oleh mantan Ketua DPRD Jamal Abdillah dan kawan-kawan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menunjuk Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Bengkalis untuk bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis saat dikonfirmasi melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Yanuar Reza saat dihubungi, Minggu (6/7/2014).

“Iya benar kita sudah menerima surat perintah P-16 dari Kejati untuk bertindak sebagai JPU dalam kasus ini, surat tersebut saya terima beberapa hari lalu dengan nomor : print- 179/N.4/Ft. 1/06/2014,” jelas Reza memastikan.

Dipaparkan pria asal Yogyakarta ini, saat ini pemberkasan penyidikan masih dalam kewenangan pihak penyidik Polda Riau, pihak kejaksaan baru menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan nomor : spdp /28/vi/2014/reskrimsus, tanggal 11 juni 2014 lalu.

“Kita baru menerima SPDP, sebelum P-21 pemberkasan penyidikan masih kewenangan penyidik kepolisian,” jelasnya.

Disinggung tentang pasal apa yang dikenakan kepada tersangka JA, Reza menjelaskan ada beberapa pasal tindak pidana korupsi yang diajukan pihak penyidik Polda Riau dan juga pasal tindak pidana pencucian uang.

“Ada beberapa pasal diantaranya, Pasal 2 jo pasal 3jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan UURI No 20 tahun 2001 jo pasal 3jo pasal 5 UURI No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman minimal 5 tahun penjara,” tutur Reza mengakhiri. (alx/hrc)

Jadi Agen Togel, Buruh PT Hutahaean Diciduk Polisi agfsaeghash PEKANBARU,RR Tim Gabungan antara Satpol PP Pekanbaru berserta anggota kepolisian Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan salah satu wanita yang diduga mempunyai alat Hisap (Bong) Narkoba. Namun pihak kepolisian tidak menemukan Sabu dari wanita seksi tersebut.

Wanita tersebur diamankan di warung remang-remang yang berada di Jalan Riau Ujung, Jumat (27/6/2014) sekitar pukul 22.30 WIB. Dalam razia tersebut, awalnya wanita tersebut enggan dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Namun, pihak kepolisian terus memaksa membongkar semua isi tas wanita tersebut dan alhasil menemukan Bongxdari tas wanita tersebut.

Kasat Rekrim Polresta Pekanbaru, ketika di komfirmasi usai razia Cipkon tersebut, mengatakan, saat ini tengah dilakukan sidik oleh pihak Sat Res Narkoba, dan akan dilakukan tes urin terhadap wanita tersebuat.

Jika terbukti nanti akan ditahan dan akan dilakukan penyidikan lebih lanjut. "Diproses dulu. Nanti, kalau terbukti akan ditahan Sat Res Narkoba," ungkapnya. (hrc/rr/mrn)

PASIR PANGARAIAN, RR Buruh PT Hutahaean Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) VZ (44) ditangkap polisi.

Tersangka diamankan karena berprofesi ganda menjadi agen judi toto gelap (Togel).

Kapolres Rohul, AKBP H Onny Trimurti Nugroho, mengatakan, tersangka ditangkap

Kamis (3/7/2014) sekitar pukul 15.30 WIB. Dari tangannya, diamankan barang bukti berupa rekap nomor togel dan telepon genggam. “Dari telepon genggamnya ditemukan banyak pesanan nomor togel,” ujar Onny, Jumat (4/7/ 2014).

Menurut Onny, pen-

angkapan tersangka yang tinggal di Afdeling 3 PT Hutahaean itu berdasarkan laporan masyarakat. “Berdasarkan informasi itu, petugas Polsek Tambusai dipimpin Bripka P Manalu melakukan penggerebekan di kediaman tersangka,” tutur Onny.

Pada saat pengerebakan, kata Onny, tersangka baru pulang dari tempatnya bekerja. Petugas langsung menyita telepon genggam tersangka. “Setelah diinterogasi, tersangka mengaku sebagai pelaku judi,” kata Onny.

Onny mengakui, petu-

gas juga mengamankan barang bukti berupa uang yang diduga hasil penjualan togel sebesar Rp534 ribu. “Kini tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapolsek Tambusai guna proses penyidikan lebih lanjut, pungkasnya. (hr/rr)

Rugikan Negara Rp2,7 M

Diduga Direktur dan Komisaris 3 Perusahaan Tersangka Penyaluran Pupuk

PEKANBARU, RR Penyidik Kejari Siak Sri Indrapura masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk mengetahui kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi pada penyaluran pupuk oleh PT. Persi.

Selain menunggu hasil audit BPKP perwakilan Riau, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak Sri Indrapura juga masih terus melakukan

pengembangan penyidikan terhadap empat orang tersangka yang telah ditetapkan.

“Kita lagi menunggu hasil auditnya dari BPKP. Hitungan awal kita, kerugian negaranya Rp2,7 miliar. Sedangkan tersangkanya masih empat orang,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Siak Sri Indrapura, Zainul Arifin, SH melalui Kasi Pidsus Emri Kurniawan SH kepada wartawan di Pekanbaru.

Dijelaskan Emri, dalam kasus ini, pihaknya telah menetapkan empat tersangka yakni Hainim Kadir (Direktur PT. Persi), Ghafari Akbar (Komisaris utama PT Indrapuri Wahana Asia), Abdul Majid (Direktur Utama PT Indrapuri Wahana Asia), Ngadi Biesto (marketing/bagian pemasaran yg ditunjuk PT Indrapuri Wahana Asia).

“Ringkasan dugaan korupsi adalah pada 2008 PT Persi

melalui direkturnya telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menyalurkan kredit pupuk kepada PT Indrapuri Wahana Asia sejumlah Rp5.595.695.000,” jelas Emri.

Pemberian tersebut, lanjutnya, tanpa persetujuan dewan komisaris. Tak itu saja, persetujuan tersebut juga tidak ada analisis dari bagian kredit PT Persi sendiri. Selain itu, penyaluran kredit pupuk tersebut hanya berdasarkan perjanjian

kerjasama antara PT Persi dan PT Indrapuri Wahana Asia tanpa melalui persetujuan komisaris dan RUPS. “PT Persi telah mencairkan uang sejumlah Rp5.595.695.000 kepada PT Indrapuri Wahana Asia yang tidak sesuai dengan perjanjian jual beli pupuk antara PT Indrapuri Wahana Asia dengan PT Pukati sejumlah Rp3.304.125.000,” pungkas Emri Kurniawan.(prc/rp)

Rp2,8 M Silpa APBD Inhu 2006 Lenyap, Pemeriksaan Kasus Tunggu Audit BPKP PEKANBARU, RR Dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Inhu tahun 2006, penyidik Kejari Rengat masih menetapkan 2 orang tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp2,8 miliar.

“Memang hasil auditnya belum selesai dari BPKP. Tapi

prediksi kita, sesuai hitungan awal, kerugian mencapai Rp2,8 miliar,” ujar Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat, Heru Syahputra, SH MH kepada wartawan saat ditemui di PN Tipikor Pekanbaru, Kamis (3/7).

Menurut Heru, dalam proses penyidikan, Kejari Rengat masih menetapkan

dua orang tersangka. Mereka adalah mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Inhu, Rosdianto dan mantan Bendahara Pembantu Pengeluaran, Putra Gunawan.

Seperti diketahui, dana yang diduga dikorupsi dua tersangka tersebut merupakan sisa anggaran tahun

2012 yang tidak disetorkan oleh tersangka. Padahal seharusnya sisa anggaran tersebut harus disetorkan paling lambat 31 Desember tahun itu juga.

Bahkan dalam kasus ini, Sekdakab Inhu Raja Erisman diduga mengetahui permasalahan. Dan ia juga pernah diperiksa penyidik kejak-

saan.

Tersangka akan dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3, dan pasal 8 Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Dugaan awal kerugian negara mencapai Rp 2,8 miliar. (prc/rp)

CMYK Edisi 0319 Tahun VII, 7 - 11 Juli 2014

Halaman

16 R a d a r R i a u

GALERI FOTO PEMKAB INHIL

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP ME NGUNGKAP FAKTA

Beberapa Kegiatan Pemkab Inhil TEMBILAHAN, RR Menjelang pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan 1435 Masyarakat dan Pemerintah Kab. Inhil melaksanakan beberapa Kegiatan di antaranya; Pelaksanaan MTQ Ke - 44 Kab. Inhil TH 2014 yang di tutup pada tanggal 24 Juni 2014 ( Rabu Malam ) yang di pusatkan di Kompleks Stadion Sungai Beringin Lapangan Futsal Tembilahan, sebelum di lakukan penutupan oleh Bupati Inhil H.M.Wardan di Pekanbaru

pada pagi Rabu terlebih dahulu di laksanakan penantanganan tapal batas antara Kab. Inhil dengan kab.

Inhu yang di hadiri oleh Wakil Bupati Inhil H.Rosman Malomo. Pada MTQ ke 44 Kab. Inhil ini yang keluar sebagai Juara Umum Kafilah Kecamatan Pelangiran.

Mengawali Ibadah Puasa, Bupati Inhil melaksanakan Do'a bersama dan silaturahmi dengan masyarakat Kab. Inhil serta para pejabat dan karyawan di lingkun-

gan PEMKAB Inhil. Disamping itu Bupati Inhil Juga mengahadiri dan sekaligus memberikan hadiah pemenang lomba pendidikan tahfiz dan tahsin di Mesjid Raya Al-Huda Tembilahan. Puasa yang di jatuh pada tanggal 29 Juni 2014 (Minggu) yang di awali denga shalat tarawih pada tanggal 28 Malam, Bupati Inhil H.M.Wardan melaksanakan shalat sunnat tarawih pertama Puasa di Mesjid Raya Al-Huda Tembilahan, beliau bertindak sebagai Imam

sekaligus menyampaikan sambutan sebagai Bupati, dan malam kedua safari ramadhan di lanjutkan di Mesjid YAMP sekitar kompleks Kantor Bupati inhil. Pada malam malam selanjutnya Bupati Inhil melanjutkan safarinya ke Mesjidmesjid yang ada di Kota Tembilahan dan juga menyerahkan bantuan uang tunai dan Al-Qur'an. Di samping itu juga di laksanakan khataman sekaligus Buka puasa bersama di Kediaman Pribadi Wakil Bupati Inhil

H.Rosman Malomo yang turut di hadiri Bupati serta unsur muspida Inhil. Dan memasuki Puasa ke - 6 atau Jum'at ( 4 Juni 2014 ) Wakil Bupati Inhil H.Rosman Malomo beserta unsur Muspida dan Ketua KPU serta Ketua DPRD Kab. Inhil menghadiri Rapat FORKOMPINDA Propinsi Riau yang di laksanakan di Kantor Gubernur Riau dalam rangka pelaksanaan PILPRES 9 Juli 2014 dan Persiapan pelaksanaan Idul fitri 1435 H. (hms)

BUPATI Inhil H.M. Wardan memberikan sambutan pada acara Penutupan MTQ ke 44 Kab. Inhil

Bupati Inhil H.M.Wardan memberikan Piala bergilir kepada Camat Pelangiran sebagai Juara Umum MTQ ke-44 Kab. Inhil

Bupati Inhil H.M.Wardan menyampaikan sambutan pada acara pengajian dan Doa' bersama menyambut bulan suci Ramadhan

Bupati Inhil H.M.Wardan memberikan hadiah kepada Qariah peringkat I Tingkat Dewasa

Bupati Inhil serahkan Hadiah Kepada salah seorang pemenang Lomba Hafalan di Mesjid Raya Al-Huda Tembilahan

Bupati Inhil beserta Istri Berfoto bersama dengan Kafilah Camat Pelangiran sebagai juara umum MTQ ke 44 Kab. Inhil

Tampak Bupati inhil mengetes langsung Kepada salah seorang peserta lomba hafalan di Mesjid Raya Al-Huda Tembilahan

WABUP Inhil H.Rosman Malomo Menandatangani Peta Kesepakatan pada Kab. Inhil-Kab.Inhu pada Sub-Segmen KM 10 - KM 17 Provinsi Riau di saksikan SEKDA Prop.Riau

Foto Bersama Bupati Inhil dengan Santri Pendidikan Tahsin dan Tahfiz di Mesjid Raya Al-Huda Tembilahan

Bupati Inhil salami anak - anak Usai melaksanakan Shalat sunnat tarawih berjamaah di Mesjid Raudhatul Muslimin.

Bupati Inhil sampaikan sambutan saat menghadiri shalat sunnat tarawih berjamaah di mesjid raudhatul Muslimin TBH

Bupati Inhil H.M.Wardan di dampingi SEKDA serta Asisten Melakukan sidak Ke beberapa Dinas di PEMKAB Inhil

Bupati Inhil saat menghadiri shalat sunnat tarawih di messjid An-nur TBH

Bupati Inhil salami salah seorang anggota DPRD Kab. Inhil saat melaksanakan Safari Ramadhan di Mesjid An-nur TBH

Wakil Bupati Inhil H.Rosman Malomo menyampaikan sambutan saat melakukan Buka Bersama

Bupati Inhil menyerahkan Bantuan uang tunai sebesar Rp 10 Juta dan Al-Qur'an sebanyak 20 eksemplar ke salah satu pengurus Mesjid yang ada di Kota Tembilahan.

Wakil Bupati Inhil melakukan tanya jawab saat menghadiri Rapat FORKOMPIMDA Prop.Riau

CMYK