RADAR RIAU Edisi 0323 Tahun VII, 11 - 15 Agustus 2014

Penerbit PT. RADAR RIAU Edisi 0323 Komisaris: Widiyono Tahun VII.S,Pd.,MPd 11 - 15 Agustus 2014 Direktur/Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab/ Pemimpin Perusahaan: Alex Harefa.

Pemimpin Redaksi: Bunyana, ST.

HARGA ECERAN

Rp4500

Radar Riau

CMYK

Radar Riau

Halaman

LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP FAKTA

Edisi 0323 Tahun VII, 11 - 15 Agustus 2014

JAKARTA, RR Partai Golkar akhirnya memecat Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Golkar, Yorrys Raweyai pun diberhentikan dari posisinya. Selain itu, enam kader partai beringin ini juga dikabarkan didepak.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Fadel Muhammad, Minggu (10/8), mengungkapkan, pemecatan Agung dan Yorrys berdasarkan hasil rapat bersama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical pada Jumat pekan lalu.

Terdaftar Sebagai Anggota SPS Nomor: 481/2007/06/B/2010.

Email redaksi: radarriau@yahoo.com

Agung Laksono Dipecat Kadishutbun Temukan Puluhan SKT di Hutan Lindung Mahato

"Itu hasil rapat Jumat lalu di Kantor Pak Ical, kemudian ada beberapa nama diajukan salah satunya Agung dan Yorrys. Alasannya kuat kalau dia menyimpang maka dinonaktifkan," kata Fadel usai menghadiri survei SMRC di Hotel Sari Pan Pasific di Jalan MH Thamrin, Jakarta.

Agung dituding sebagai orang yang paling bersuara lantang dalam melancarkan kritik terhadap Ical terkait hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Selain itu, pria yang kini menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat tersebut

juga gencar mendorong digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) Golkar dipercepat pada tahun ini.

Fadel mengatakan, penonaktifan itu sudah hampir dipastikan final, tinggal menunggu pertemuan Ical dan Agung. "Alasannya tidak taat organissi, dia koalisinya dukung sana (pasangan calon presidencalon wakil presiden Joko WidodoJusuf Kalla), sedangkan Golkar mendukung Prabowo Subianto," jelas Fadel menyebut salah satu

Agung

Hal 7

PASIRPENGARAIAN,RR Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Rohul Sugiarno sudah beberpa kali memanggil dan menegur agar para Kepala Desa (Kades) supaya tidak mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) di Hutan Lindung (HL) Mahato, namun

hal tersebut tetap saja terjadi.

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiarno kepada wartawan karena pihaknya menemukan beberapa surat SKT diterbitkan oknum kades di kawasan HL Mahato.

Kadishutbun

Hal 7

Sugiarno

PENEGAK HUKUM DI RIAU TERLALU MESRA DENGAN PEJABAT BERMASALAH

PEKANBARU,RR Kasus penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampar yang diperuntukkan untuk berlangganan koran harian berita terkini milik Bupati Jefri Noer sampai hari ini masih jalan ditempat. Padahal sebelumnya Polda Riau berkeyakinan bahwa kasus ini kuat dugaan melanggar aturan dan menjurus pada tindak pidana korupsi.

Dalam pengembangan kasus ini sedikitnya sekitar 30 Kepala Desa dari sekitar lebih 200 pejabat setingkat yang ada di Kabupaten Kampar telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh Kepolisian Daerah Provinsi Riau.

Namun Banyak pihak sebenarnya masih meragukan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani dugaan korupsi miliyaran rupiah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) se- Kabupaten Kampar yang diperuntukkan untuk berlangganan koran harian berita terkini milik Bupati Jefri Noer ini.

Dikarenakan belakangan kapolda Riau sendiri menjalin hubungan yang baik dengan Jefry Noer, Kapolda Condro Kirono sering memperlihatkan kemesraan nya dengan orang nomor satu dikampar walaupun kasus Jefry Noer sendiri sedang dalam penanganan oleh polda Riau.

Tidak hanya kasus berlangganan Koran berita terkini, ada juga sejumlah kasus di

kampar,mulai dari kasus Baju koko yang berakhir dengan dipindahkannya jaksa yang menangani kasus ini,ada lagi kasus P4S yang sekarang menjadi kerajaan Bisnis keluarga Jefry di Desa Kubang kecamatan siakhulu, kuat dugaan proyek pelatihan melaui penunjukan langsung kepada anaknya padahal proyek miliyaran ini menggunakan Uang APBD Kampar,terkait sejumlah kasus diatas sebenarnya para penggiat anti korupsi juga telah melaporkan nya ke KPK. Lembaga anti korupsi KPK juga telah melayangkan surat suvervisi terhadap kasus Jefry Noer sebagai tanggapan surat laporan ke KPK yang di kirimkan oleh M Hafaz Cs. Lagi lagi M Hafaz si pelapor Jefry Noer justru berakhir dijeruji penjara, belakangan diketahui Hafaz di sangkakan dalam kasus dugaan korupsi di BPR Sarimadu kampar.

Akhirnya

Ketua Gerindra Jakarta Ancam Culik Ketua KPU JAKARTA, RR Ketua Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta Partai Gerakan Indonesia Raya Muhammad Taufik mengancam bakal menculik Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik.

Musababnya, kata Taufik, Husni tak becus dalam menyelenggarakan pemilu. Taufik berorasi bersama ratusan orang dari berbagai sayap Partai Gerindra.

Ketua

Hal 7

“

Kami dalam waktu dekat akan demo di KPK Minta Jefry Noer di tangkap, kami pesimis lembaga penegak hukum di Riau dalam menangani kasus Jefry Noer RAJA ADNAN Aktivis LSM IMD

JEFRRY NOER Bupati Kampar

Hal 7

KLH Tetapkan Tiga Korporasi Tersangka Kebakaran Lahan PEKANBARU, RR Kementerian Lingkungan Hidup baru bisa menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran lahan di Provinsi Riau dari puluhan kasus yang ditangani pada 2014.

“Iya, ketiga perusahaan sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak kasusnya ditingkatkan ke tahapan penyidikan,” kata Pel-

Upah dan Rapel Menunggak

8 Perusahaan Kontraktor Migas Diperiksa

aksana Tugas Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Imam Hendargo Abu Ismoyo.

Pihak perusahaan yang menjadi tersangka dua di antaranya beroperasi di Kabupaten Siak, yakni berinisial PT. TFDI dan PT. TKWL.

KLH

Hal 7

Imam Hendargo Abu Ismoyo

Pengadilan Bantah Pengurangan Hukuman Rusli Zainal ‘Main Mata’ PEKANBARU, RR Pengadilan Tinggi Riau membantah tudingan kecurangan alias “main mata” terkait putusan banding yang mengurangi hukuman penjara bagi mantan Gubernur Riau Rusli Zainal dari 14 tahun menjadi 10 tahun. “Tudingan itu biasa. Tapi itu (tudingan) tidak ada bukti atau fakta pendukungnya,” kata Humas Pengadilan Tinggi Riau, Tani Ginting kepada Antara di Pekanbaru, Rabu.

Ia mengakui pihaknya sudah menduga bahwa putu-

Prabowo Subianto

san tersebut pasti akan menimbulkan pro dan kontra.

Menurut dia, proses hukum terhadap Rusli Zainal juga masih belum final karena ia mendapat informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.

“Tentu akan ada yang tidak puas, tapi ini kan belum final karena masih ada kasasi,” ujarnya.

Pengadilan

Hal 7

MANDAU, RR Tak kunjung menuntaskan pembayaran hak normatif berupa rapel kenaikan upah tahun 2013 dan upah lembur yang dituntut ratusan karyawan, delapan perusahaan kontraktor Migas yang mendapat pekerjaan dari PT CPI di Duri diperiksa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Disnakertrans Kabupaten Bengkalis sejak Rabu (6/8/2014). Hingga Kamis (7/8) kemarin, pemerik-

saan tersebut masih berlangsung.

Penyidikan oleh pihak PPNS tersebut terpaksa dilakukan mengingat upaya mediasi yang telah dilakukan Disnaker setempat dinilai sudah tidak mempan lagi.

Karena itu, dosisnya terpaksa dinaikkan, dari mediasi dan pembinaan berlanjut ke upaya penyidikan.

8 Perusahaan

Hal 2

Anggota DPRD Riau Terpilih Dilantik 6 September PEKANBARU, RR Masa bakti anggota DPRD Riau priode 2009-2014 jelang tuntas. Pengantinya, dijadwalkan dilantik pada 6 September mendatang. Seiring dengan berakhir masa jabatan anggota DPRD Riau periode 2009-2014 yang jatuh pada hari Sabtu, 06 September nanti. Maka dihari yang sama, anggota DPRD Riau yang baru periode 2014-2019 akan dilantik serta diambil

sumpahnya.

“Pelantikan dewan yang baru, pada tanggal 06 September nanti, bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan dewan yang sekarang,”kata Zulkarnain Kadir, Sekretaris DPRD Riau,sebagaimana dikutip dari situs riauterkini.com ,kamis (7/8).

Anggota

Hal 7

Alamat Redaksi : Jl. Dr. Setia Budi No.150 Pekanbaru Telp 0761-7891273 SMS Layanan Redaksi RADAR RIAU: 085265555399-081268691000 CMYK

Edisi 0323 Tahun VII. 11 - 15 Agustus 2014

Halaman

OPINI

2 Radar Riau LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Mewaspadai Gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)

EDITORIAL

Urbanisasi Pasca Lebaran BUNYATA ST Pimred Radar Riau

P

EMERINTAH kota diseluruh tanah air, khususnya kota-kota besar seperti Pekanbaru, Medan, Jakarta, Surabaya dan lainnya harus siap kembali menerima para migran karena para pendatang yang mudik itu cenderung membawa keluarga atau kerabatnya. Di beberapa kawasan, mereka bisa diterima bekerja di suatu pabrik karena ada jaminan dan disalurkan melalui paguyuban-paguyuban. Begitulah harga yang harus dibayar apabila pembangunan yang tidak seimbang terjadi antara desa dan kota.

Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kita tidak bisa menolaknya. Yang pasti, persoalan ketenagakerjaan semuanya secara otomatis telah diatur oleh mekanisme pasar.

Apabila tenaga kerja dari desa ingin memenangkan persaingan, tentu persoalan ini harus mendapatkan perhatian serius. Bahwa selama ini pemerintah kota di beberapa daerah telah memberikan kesempatan kerja kepada pendatang memang benar adanya. Akan tetapi, persoalan internal ketenagakerjaan sendiri, etos kerja, dan kualitasnya haruslah terus ditingkatkan agar dapat memenangkan persaingan. Hanya dengan cara ini kita bisa mengatasi derasnya arus urban itu.

Bagaimanapun juga dengan jumlah yang besar di satu sisi telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan kota. Namun, di sisi lain, bisa mengundang berbagai masalah sosial. Di sini diperlukan suatu tatanan yang bijak dan menguntungkan berbagai pihak, dan proses pembangunan terus berjalan.

Pemerintah kota memang harus lapang dada dalam menerima tamu-tamunya dari desa yang berusaha untuk merubah nasib ke perkotaan. Ketersediaan lapangan kerja yang memadai menjadi solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran anak bangsa ini yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Kalau hal itu gagal dilakukan, maka para urban justru akan terlantar dan berusaha bertahan hidup dengan menghalalkan segala cara, termasuk dengan melakukan berbagai aksi kejahatan.

Hal inilah yang harus diwaspadai pemerintah.

Jangan sampai kedatangan para urban justru menambah berat beban di perkotaan. Disamping itu, masyarakat pedesaan juga akan berpikir matangmatang sebelum memutuskan untuk hijrah ke kota.

Tanpa dibarengi dengan keahlian dan ketrampilan serta pendidikan yang memadai, maka hanya akan menjadi korban persaingan zaman yang semakin tajam. Semoga saja kehadiran para urban tidak menjadi beban bagi warga di perkotaan. Namun mampu menguntungkan semua pihak. Disatu sisi mereka mendapat pekerjaan, dan disisi lain, pemerintah kota mendapat kontribusi dari kehadiran mereka di perkotaan, sehingga bangsa Indonesia yang lebih baik dapat terwujud.

Urbanisasi memang bukan dosa. Urbanisasi bahkan dapat membawa dampak positif apabila penduduk yang melakukannya memiliki skill yang sesuai dengan kriteria untuk mengisi kekosongan tenaga kerja di kota yang mereka datangi. Hal ini tentunya akan menciptakan simbiosis mutualisme, hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.

Namun, persoalannya urbanisasi yang terjadi sekarang ini sudah pada tingkatan tidak terkontrol.

Akibatnya, urbanisasi tidak lagi menjadi faktor kemajuan kota. Hubungan antara urbanisasi dan kemajuan itu bisa terwujud jika urbanisasi berada pada tingkat yang terkontrol. Alih-alih kemajuan yang didapat, urbanisasi justru malah jadi biang keladi berbagai permasalahan pelik kota. *

Oleh

Abdul Gaffar

I

NDONESIA kembali men jadi incaran gerakan radikal, yaitu Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau gerakan Negara Islam di Irak dan Suriah (NSIS). Kelompok pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi ini tengah menjadi sorotan internasional, karena menggunakan cara-cara kekerasan dalam memperluas pengaruhnya.

Kemungkinan besar, ISIS telah melakukan perekrutan untuk diberangkatkan ke Irak dan Suriah, dibuktikan dengan beredar menyiarkan deklarasi ISIS di Indonesia. Posisi ISIS didekatkan sebagai bagian dari Islam radikalis. Apalagi, kelompok ini sudah terang-terangan mendeklarasikan berdirinya negara Islam yang wilayahnya meliputi Irak dan kawasan yang dulu disebut Syam. Kawasan tersebut sekarang meliputi Lebanon, Suriah, Yordania, dan Palestina. Artinya, ISIS terlihat berjuang untuk menciptakan sebuah negara Islam di sepanjang Irak dan Suriah.

Menurut beberapa pemberitaan media massa Intenasional, seperti New York Times, memberitakan sepak terjang ISIS tumbuh dari kelompok jihad Al-Qaeda pada April 2013, meski dalam perkembangannya, Al-Qaeda membantah kelompok ini sebagai bagian darinya. Pada bulan Maret 2013, Kota Raqqa menjadi ibu kota provinsi pertama yang jatuh di bawah kendali ISIS. Kemudian, pada Januari 2014, ISIS berhasil menguasai Kota Fallujah, di Provinsi Anbar, yang didominasi oleh kaum Sunni. Tak sampai di situ,

mereka juga berhasil menguasai sebagian besar Ramadi dan muncul di sejumlah kota yang berdekatan dengan perbatasan Turki dan Suriah.

Aljazeera memberitakan, bahwa organisasi ISIS ada kaitannya dengan arus gerakan Salafiyah Jihadiyah yang menghimpun berbagai unsur berbeda untuk bertempur di Irak dan Suriah, dan di medan tempur, mereka terbagi-bagi di bawah sejumlah front. Karena kondisi tersebut, dimunculkanlah nama organisasi yang menyebut istilah “Ad-Daulah Al-Islamiyah� (Islamic State).

Nama ini sekaligus menjadi magnet yang menarik banyak pasukan dari berbagai daerah di medan perang untuk menyatakan kesetiaannya di bawah organisasi payung yang besar.

Atas dasar itu, gerakan berbasis kekerasan seperti ISIS, banyak dimulai dari semacam radikalisasi domestik yang bermuara pada jaringan kelompok internasional Al-Qaeda. Corak gerakan ISIS bertradisikan pemahaman fundamental akan interpretasi sosio-religius (mazhab) yang menjadikan islam sebagai agama dan ideology, sehingga yang dikembangkan di dalamnya tidak hanya dokrin teologis, akan tetapi doktrin-doktrin ideologis.

Ada bebera faktor dasar semangat gerakan kelompok ini.

Pertama, faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan ISIS adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan

tertentu.

Pertama, faktor-faktor sosial-politik. Gejala kekerasan atas nama agama lebih tepat dilihat sebagai gejala sosialpolitik daripada gejala keagamaan, adanya gerakan ISIS sebagai ujud kogret bahwa ada salah satu golongan tertentu menginginkan pendirian negara Islam. Adanya dukungan dari kelompok masyarakat tertentu terhadap ISIS dapat dinilai merupakan ancaman keamanan dalam negeri, sehingga para pendukung ISIS di Indonesia perlu hijrah ke Timur Tengah atau mengubah Indonesia menjadi negara kekhilafahan Ketiga, faktor kultural. faktor ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatarbelakangi munculnya ruang gerak gerakan radikalisme, karena secara kultural di dalam masyarakat selalu ditemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jaringjaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai.

Bertentangan dengan Ajaran Islam Berebaknya virus gerakan radikalisme ISIS perlu kewaspadaan semua elemen masyarakat hingga pemerintah Indonesia. Meskipun secara historis tidak pernah ada catatan sejarah terkait gerakan ini di Tanah Air. ISIS itu sudah menjadi gerakan global dengan tujuan yang bertentangan dengan Pancasila dan merugikan bahkan mendiskreditkan umat Islam dimanapun juga, karena gerakan ISIS tidaklah sejalan dengan ajaran Islam.

Islam tidak pernah men-

ghalalkan kekerasan sebagai bentuk penegakan ideologi.

Islam selalu penuh kelembutan dan kesantunan, menghindari apapun bentuk kekerasan, bahkan tidak pernah membenarkan kekerasan itu terjadi, karena sejatinya Islam adalah rahmatan lil alamin bukan hanya rahmatan lilmuslimin. Meskipun demikian kekerasan negara terhadap gerakan ISIS itu bakal menguntungkan kelompok radikal tersebut, dengan alasan merasa diberikan kesempatan melakukan pembelaan diri.

Pada dasarnya, agama Islam mengajarkan spirit yang senada dengan cita-cita bangsa seperti ajaran tentang kemerdekaan, keadilan, musyawarah, egalitarianisme, dan keberagaman. Nilainilai Keislaman itu sangat relevan dengan keinginan tokoh-tokoh pergerakan yang bercita-cita agar bangsa Indonesia terbebas dari kolonialisme sehingga berdaulat, berkeadilan, dan berkedudukan yang sama dengan bangsa lain.

Kita semua harus waspada atas gerakan ISIS, terlebih para pemuda, sehingga kita mampu memfilter (mencegah) atas penyebaran racun ideologi radikalisme yang sedang diwacanakan oleh ISIS serta aliran kelompok transnasionalisme yang lain. Gerakan ISIS sangat mengancam atas kemurnian ajaran Islam serta kembali mengancam keamanan NKRI. * Penulis adalah Alumnus Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

KONSULTASI KESEHATAN SPESIALIS ANAK Diasuh oleh dr VICKA FARAH DIBA Msc SpA

- KLINIK ANAK-RS SANTA MARIA, PEKANBARU Website: www.dokteranakku.net - JL. Sekolah No 53 Rumbai

- RS IBNU SINA, PEKANBARU MASALAH ANDA AKAN DIJAWAB OLEH DR VICKA FARAH DIBA MSC SPA

Mengenal Lemak Baik untuk Anak

L

EMAK, jika mendengar kata ini pikiran kita bi asanya akan mengacu pada hal-hal buruk seperti kegemukan, sumber penyakit, kolesterol dan lain sebagainya walaupun sebenarnya banyak hal baik lainnya dari si lemak ini sendiri. Lemak di butuhkan oleh tubuh sama hal nya seperti tubuh membutuhkan protein dan karbohidrat untuk pertumbuhan, yang perlu di perhatikan adalah asupan lemak yang masuk ke dalam tubuh sehingga tidak merugikan kesehatan terutama pada anak.

Fungsi lemak untuk tubuh, antara lain:

Radar Riau LANGKAH MAJU MEMGUNGKAP FAKTA

Diterbitkan Oleh: PT.RADAR RIAU NPWP:03.281.861.9-211.000

Rekening Giro:101-08-02582 A/n:PT.RADAR RIAU PT.Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru-Riau

1. Mendukung perkembangan dan fungsi otak, artinya lemak baik untuk kecerdasan anak .

2. Sebagai sumber energi yang bermanfaat membantu anak dalam menjalani aktivitas harian mereka sehingga tidak cepat lelah 3. Membantu peyerapan berbagai vitamin 4. Memberi rasa kenyang sehingga dapat mengurangi keinginan ngemil Beberapa jenis makanan sumber lemak yaitu: 1. Kacang-kacangan seperti kedelai, kacang tanah, mede dan lain-lain yang merupakan sumber nutrisi yang kaya lemak tak

jenuh.

2. Alpukat, lemak dalam buah alpukat dapat menghambat dan menghancurkan sel-sel kanker mulut 3. Algae dan tumbuhan laut lainnya dimana lemak yang terkandung di dalamnya dapat mengurangi resiko peyakit jantung 4. Mentega, lemak pada mentega berfungsi sebagai antioksidan bagi tubuh 5. Ikan laut dan Minyak ikan, kaya akan omega 3 yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan fungsi otak anak 6. Kuning telur dan susu Jaga keseimbangan antara le-

mak baik dan lemak jahat yang masuk ke dalam tubuh agar anak terhindar dari resiko obesitas.

Kenaikan berat badan secara berlebihan pada anak merupakan salah satu tanda bahwa lemak jahat lebih banyak dari pada lemah baik di dalam tubuh.

Ajak anak untuk melakukan rutinitas harian yang banyak bergerak untuk mengurangi lemak jahat di dalam tubuh, alihkan keinginan anak untuk ngemil dengan kegiatan lain serta jaga pola makan anak dengan mengatur menu yang dapat membuat anak merasa kenyang sehingga anak tidak banyak ngemil makanan lainnya. *

Komisaris: Widiyono S,Pd.,MPd. Direktur/Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Alex Harefa. Pemimpin Perusahaan: Alex Harefa. Pemimpin Redaksi: Bunyana,ST. Wakil Pemimpin Umum: Maskur. Wakil Pemimpin Perusahaan: Belfrit Siregar. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs Amir Syarifuddin. Dewan Redaksi: Alex Harefa (Ketua), Bunyana ST, Duhufati Harefa SpOg, Amir Syarifuddin, Atilina, Widiono SPd. Redaktur: Teuku Yusuf Hasibuan. Keuangan: Melanie, Nesta Alfredo Hrf. Sekretaris Redaksi: Meika Sulfiana. Staf Redaksi: S. Bahri. Marketing Iklan:-Staf Perusahaan: Samsul. Korlip: Duhufati Harefa SpOg. Liputan Pekanbaru: Drs. Marinus Harefa, Koresponden Jakarta: Tonis effendi. Bengkalis: Albert Yeri. M. Pakning: Basir. Duri: Duhufati Harefa SpOg,Yurnalis, SE. Kecamatan Pinggir: Manan. Sumut: - Selat Panjang: Burhan. Layout/Grafis: S. Bachri,Jun Elishama Hadju Rohil: Melanie Arianna. Inhil: Syahrial Tanjung. Siak: Suwarno.

Pelalawan: - Kandis - Minas - Perawang: - Dumai: - Rohul: - Kuansing: - Kampar: - Fotografer: Alamsah. Sirkulasi-Distribusi dan Pemasaran: Drs. Marinus Harefa, Meika Sulfiana, Pelita Monald Ginting. Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jalan Dr. Setia Budi No. 150 Pekanbaru-Riau (0761)7891273. Percetakan: PT. Metro Grafindo(Isi Diluar Tanggung jawab Percetakan).

Wartawan Radar Riau Hanya Yang Tercantum Namanya Didalam Box Redaksi Dalam Tugasnya Dilengkapi Identitas, dan dalam Melaksanakan Tugasnya Dilarang Meminta Imbalan Kepada Narasumber.

CMYK Edisi 0323 Tahun VII. 11 - 15 Agustus 2014

Halaman

3 Radar Riau LANGKAH MAJU MENGUNGKAP ME NGUNGKAP FAKTA

ADVERTORIAL PEMPROV RIAU

„ GUBERNUR RIAU H ANNAS MAAMUN

‘Soal RTRW, Saya Ingin Masyarakat Merasakan Manfaatnya’

Menteri Kehutanan (Menhut) RI, Zulkifli Hasan

PEKANBARU, RR SETELAH beberapa waktu belakangan ini merasa harapharap cemas terkait belum disahkannya RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah) Riau yang diperjuangkan. Kemarin malam, setelah mendapat sebuah telepon, tibatiba kegalauan Gubri H Annas Maamun berubah menjadi bahagia bercampur haru. Sebab, kabar yang diterima, tidak saja soal RTRW yang sudah ditandatangani. Bahkan, Menhut Zulkifli Hasan langsung akan menyerahkan sebagai Kado Ulang Tahun ke 57 Riau yang jatuh pada hari ini.

Untuk mengetahui lebih dalam apa yang ada dihati Gubernur Riau yang juga Ketua DPD Golkar Riau ini, suami dari Hj Latifah Hanum ini menuturkan.

Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapat kepastian RTRW yang diperjuangkan selama ini sudah ditandatangani Menhut?

Tentu saja kita semua merasa senang. Apa yang kita perjuangkan tidak sia-sia. Saya tentu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi, terutama kepada Menhut Bapak Zulkifli Hasan dan Presiden SBY yang telah mengesahkan RTRW diakhir masa kepemimpinannya.

Seberapa penting RTRW itu bagi masyarakat dan Riau sendiri?

Sangat penting sekali. Karena RTRW itu menjadi dasar kita baik bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan, maupun masyarakat secara umum, karena RTRW itu merupakan pengelolaan tata ruang tidak saja menyangkut tanah dan wilayah, juga statusnya. Bahkan, jika tidak disahkan, justru akan menghambat kita dalam melaksanakan pembangunan.

Bisa Bapak contohkan dampak tidak disahkan RTRW selama ini?

Misalnya, pembangunan jalan dari Bagan Siapi-api ke Dumai yang terhalang karena melintasi lahan HGU milik sebuah perusahaan. Yang paling dekat, terhalangnya pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai akibat persoalan status lahan. Oleh karena itu, setelah beberapa bulan dilantik jadi Gubri, saya dengan sekuat daya dan upaya, memohon agar Pemerintah Pusat segera mengesahkan RTRW Riau tersebut.

Mengapa pengesahan RTRW Riau ini begitu lama dan berlarutlarut sampai kononnya delapan tahun?

Saya tidak tahu lah apa yang terjadi dan yang dilakukan sebelumnya. Yang jelas saya selalu bekerja serus dan sungguh-sungguh.

Terkait RTRW, saya terlibat langsung. Tidak saja tenaga dan fikiran, uang pribadipun saya korbankan demi kepentingan daerah.

Saya lakukan dengan berbagai cara. Selain pergi sendiri menemui tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh seperti Menko Kesra

Agung Laksono, Akbar Tanjung, Menhut Zulkifli Hasan sendiri, Jusuf Kalla bahkan Presiden SBY. Disamping itu, kita juga melibatkan berbagai pihak, termasuk para tokoh dan berbagai komponen masyarakat Riau itu sendiri.

Apa benar, pengesahan RTRW ini menjadi Kado Ulang Tahun Riau? Atau karena secara kebetulan saja disahkan bertepatan waktunya?

Sebenarnya itu secara berkebetulan saja. Dan menurut saya yang lebih tepat itu, merupakan hadiah dari kepemimpinan Presiden SBY kepada masyarakat Riau, karena RTRW disahkan diakhir masa jabatan beliau. Dan kita selaku masyarakat Riau patut memberikan apresiasi dan penghormatan kepada beliau khususnya.

Pengesahan RTRW dimasa kepemimpinan Bapak yang belum genap satu tahun merupakan sebuah prestasi luar biasa. Namun, dilain hal, seperti penyerapan APBD 2014 yang kononnya baru 30 persen padahal sudah bulan kedelapan, menjadi persoalan yang tak dapat dipungkiri. Dapat Bapak jelaskan apa persoalan yang menyebabkannya?

Saya ini di pemerintahan bukan setahun dua tahun. Saya mengerti dan memahami aturan.

Kalau ada kegiatan yang tak boleh dijakanlan, pasti ada persoalan.

Selagi tidak ada masalah, tidak ada kegiatan yang ditahan. Contoh, ada kegiatan pemeliharaan rumah dinas Gubri senilai Rp4 miliar lebih. Berdasarkan aturan, itu harus dilelang. Tetapi itu tak dilakukan, bahkan anggaran sebesar itu, dipecah-pecah sehingga dijadikan PL (Penunjukan Langsung). Tentu saya hentikan. Karena itu tidak dibenarkan dan melanggar aturan. Kemudian contoh lain ada kegiatan pengadaan bibit ayam, itik dan lain-lain sebanyak 300 ribu ekor lebih kurang.

Saya tanya, di mana mencari sebanyak itu? Kalaupun dapat, kepada siapa diberikan? Karena mereka tak bisa menjawab dan menjelaskan, tentu saya pending.

Itu beberapa contoh yang banyak terjadi dalam penganggaran selama ini.

Di samping itu, banyak kebijakan-kebijakan Bapak yang kontroversial. Misalnya, melarang atau membatasi pejabat eselon 2 berpergian seperti ke Jakarta. Apa yang mendasari kebijakan itu?

Saya bukan melarang dan membatasi. Pertanyaan saya, untuk apa dan dalam kepentingan apa, para kepala biro, kepala dinas berangkat ke Jakarta setiap Minggu? Sedangkan Gubernur saja sebulan sekali tak ada ke Jakarta.

Kita ini abdi masyarakat. Bekerja untuk rakyat dan daerah. Kalau setiap Minggu ke Jakarta, berapa waktu dan anggaran perjalan dinas yang diperlukan? Lebih baik dana itu digunakan untuk membangun rumah layak huni bagi masyarakat miskin, sekolah,

PERJUANGAN DPRD RIAU UNTUK RTRW - Pimpinan DPRD Riau dan rombongan yang mendatangi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di Jakarta, Terlihat Ketua DPRD Riau Johar Firdaus menyampaikan aspirasi terkait belum disahkannya rencana tata ruang wilayah (RTRW) Riau kepada Dirjen Planologi Kemenhut, Bambang Soepijanto di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (17/6/2014).

Puskesmas, rumah ibadah dan sebagainya.

Apa makna Ulang Tahun ke 57 Riau dan pesan apa yang dapat dipetik dengan memperingatinya saat ini?

Sebagai peristiwa sejarah, banyak makna yang dapat diambil dalam memperingati Ulang Tahun ke 57 Riau tahun ini, yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan para tokoh kita waktu itu.

Kita mengenal bagaimana sosok Almarhum Wan Ghalib, Makrifat Marjani, DM Yanur, HM Amin dan lain-lain, yang berjuang tanpa pamrih, tanpa memikirkan untuk menjabat ini atau itu.

Mereka semata-mata berjuang, berkorban tampa mengharapkan imbalan demi masa depan daerah dan generasi berikutnya.

Bagaimana mereka membangun nilai-nilai kebersamaan, kesetiakawanan dalam memperjuangkan kepentingan daerah yang lebih maju.

Dengan melepaskan diri dari kepentingan kelompok dan golongan, dengan berkorban apa saja dengan tidak berfikiran siapa mendapat apa. Dengan membangun spirit ke-Riau-an, sebuah semangat, yang semata-mata melihat seseorang dari komitmennya terhadap Riau, tidak dari mana asal muasalnya.

Oleh sebab itu, saya berharap kepada generasi muda Riau hari ini, untuk dapat mewarisi nilai-nilai itu, sehingga kita tidak mudah terpecah belah. Bersempena dengan Ulang Tahun ke 57 Riau ini, mudahmudahan dapat dijadikan moment untuk kembali membangun semangat kebersamaan, keiklasan, kebersamaan, dan semakin meningkatkan kepedulian dan komitmen untuk membangun dan memajukan Riau yang samasama kita cintai ini.

melaksanakan tugas dengan sungguhsungguh. Saya dapat dipastikan menjadi Gubri hanya untuk satu priode saja. Oleh sebab itu, dalam waktu lima tahun kepemimpinan saya bersama Wagub Andi Rachman, kami ingin masyarakat Riau merasakan manfaatnya. Oleh sebab itu, kegiatan atau program yang tak berdampak secara kepada rakyat, akan dikuran-

gi. Dan saya berharap, jangan lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakuan. Yang sudah berlalu ya sudahlah. Tapi mulai hari ini dan ke depan mereka harus mau mengubah diri. Saya tak ingin masyarakat yang selama ini terbelenggu dalam "rantai" kemiskinan tetap miskin tanpa ada program dari pemerintah yang mengubah miskin menjadi layak hidup.

Atau ibarat rumah, dia menjadi rumah layak huni. (adv) H ANNS MAAMUN (Gubernur Riau)

Terkait di jajaran birokrasi yang Bapak pimpin di Pemprov Riau?

Pertama, saya menghimbau agar mereka dapat

PERJUANGAN MASYARAKAT UNTUK RTRW - Sejumlah tokoh masyarakat yang terdiri dari akademisi yang berlatarbelakang etnis yakni Yusmar Yusuf, Viator Butarbutar, Alaidin Koto, Suhendro, Tang Antoni, Al Azhar, Syafhendri Rusli, Hasan Hajar, Syekh Ruslan dan Syekh Said syafrudin membentuk Gerakan Rakyat Riau Untuk Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), disahkannya RTRW,Senin, 09/06/2014.

CMYK

Edisi 0323 Tahun VII. 11 - 15 Agustus 2014

Halaman

Ketua KPU Khawatir Kebenaran Tidak Terungkap Sempurna di Mahkamah Konstitusi JAKARTA, RR Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, khawatir jika proses pengungkapan kebenaran di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak secara maksimal.

Husni mengungkapkan kekhawatirannya. Ia menilai, materi atau objek perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden masih dinamis. Pihak Prabowo-Hatta, imbuhnya, masih melakukan perbaikanpermohonan.

“Apabila ada penambahan (permohonan), kami tidak tahu dan tidak diberitahu dalam waktu yang cukup maka dikhawatirkan keterangan alat bukti kami tidak menyeluruh. Sehingga pengungkapan kebenaran itu tidak menjadi sempurna,” ujar Husni usai sidang perdana di MK, Jakarta, Rabu (5/8/2014).

Husni melanjutkan, pihaknya sudah memanggil seluruh provinsi untuk membuat jawaban dan melengkapi alat bukti sesuai dengan objek sengketa yang dimohonkan Prabowo-Hatta sejak awal.

Jika ternyata perbaikan permohonan itu, lanjutnya, akan menyebabkan penambahan objek, tentu lotus perkara sudah berbeda dari bukti-bukti yang sudah disiapkan sebelumnya.

“Materi sengketanya masih dinamis. Tentu, kami akan mengikuti apa yang menjadi perkembangan dari pengajuan pokok perkara yang diajukan pemohon.

“Bukti akan bertambah sesuai dengan perkembangan perkara dari pihak pemohon,” Husni menegaskan. (alx/tpc)

Polisi Malaysia Selidiki Foto Nudis Turis PENANG, RR Polisi Malaysia melakukan investigasi atas beredarnya foto belasan wisatawan tanpa busana di resort wisata di Penang. Foto itu beredar luas di Internet dan dimuat dalam harian The Star, yang disebutkan diambil dari acara olahraga tanpa busana Penang Nude Sports Games 2014.

Menurut video berdurasi 5,5 menit, acara ini diselenggarakan oleh Chew Tok Hwa, seorang Malaysia.

Rekaman itu berakhir dengan janji untuk mengadakan acara serupa tahun depan.

Empat warga Singapura adalah salah satu dari 18 orang yang sedang diselidiki oleh polisi Malaysia setelah video itu beredar luas. Ketika dihubungi, polisi Penang menolak untuk mengungkapkan nama-nama orang yang terlibat.

Namun salah satu dari mereka diyakini sebagai Albert Yam Kam Hoong, salah seorang moderator Singapore Nudist – salah satu grup maya Yahoo. Seseorang bernama Albert diduga yang pertama mengunggahnya di Facebook, sebelum di-share sebanyak 260 kali.

Seorang peserta acara, Marvin Cuevas, dari Filipina menulis pengalamannya mengikuti acara ini dalam blog pribadinya. Ia menulis beberapa nama yang terlibat dalam acara itu.

Dalam konferensi pers pada hari Selasa, Menteri Besar Penang Lim Guan Eng mengatakan pemerintah tidak campur tangan dalam acara ini. Ia menambahkan, negara tidak memaafkan perilaku tersebut dan akan mengusut pelakunya. Mereka akan dijerat dengan Pasal 509 KUHP Malaysia terkait dengan menghina kesopanan seseorang. “Hukumannya adalah penjara hingga 5 tahun, denda, atau keduanya,” kata polisi Malaysia. (alx/tmpc)

NASIONAL

4 Radar Riau LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Tim Prabowo Bikin Pusing Adnan Buyung JAKARTA, RR Tim Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Adnan Buyung Nasution pusing menghadapi Tim Kuasa Hukum PrabowoHatta.

Adnan mengatakan perbaikan berkas permohonan tidak saja menambah ketebalan berkas 50 halaman, melainkan juga materi gugatan sengketa Pilpres.

Adanya materi baru yang diajukan kubu Prabowo - Hatta di luar berkas yang disidangkan Rabu (6/8), membuat tim kuasa hukum KPU kelabakan, tidak siap. “Kami belum siap secara tertulis karena waktu.

“Secara lisan kami siap. Kami keberatan dengan penambahan pihak pemohon ternyata materi baru. Itu tidak hanya mempersulit tapi tidak adil bagi kami. Kami mohon minta waktu tambahan,” ujar Adnan saat sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di ruang sidang utama MK, Jakarta, Jumat (8/8/2014).

Menurut Adnan, perbaikan yang disampaikan Prabowo-Hatta ternyata tidak hanya dalam tata bahasa atau redaksional. Parahnya lagi, kata Adnan, permohonan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat.

“Permohonannya bukan hanya sekadar kata-kata redaksi saja tapi penambahan materi banyak sekali.

Misalnya penjelasan mereka tentang

bagaimana yang dianggap mereka pelanggaran di berbagai daerah begitu banyak dari Aceh sampai Papua padahal itu hal yang baru buat kami.

Kami perlu waktu mencek benar tidak itu terjadi di daerah-dearah,” ujar Adnan.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada sidang perdana pengajuan gugatan Rabu lalu, sembilan hakim konstitusi, semuanya memberi nasihat kepada tim Prabowo - Hatta agar memperbaiki permohonananya.

Kamis lalu, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta kemudian menyerahkan berkas perbaikan. Jumlah ketebalan berkas pun bertambah 50 halamna, sebelumnya 146 halaman menjadi 196 halaman.

Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan, menyindir tim Prabowo-Hatta mengenai materi permohonan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Trimedya, sidang di MK adalah menyangkut soal kuantitas, bukan kualitas. Pernyataan tersebut disampaikan Tri mengenai permohonan Prabowo-Hatta yang dinilainya tidak ada bukti-bukti.

“Dalil yang diajukan tidak cukup kuat, mereka mengklaim ada kecurangan suara tapi dia tidak membuktikan di mana dan seperti apa kecurangannya. Mereka banyak bicara kualitatif bukan kuantitatif, padahal sengketa di MK harus kuantitatif,” ujar Trimedya ditemui saat jeda sidang di MK, Jakarta, Jumat.

Trimedya mencontohkan mengenai daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) yang dipersoalkan Prabowo-Hatta. Bawaslu telah memberikan penjelasan, pengambilan formulir A5 di dalam kotak suara boleh sepanjang ada pengawasan dari Bawaslu.

Tri juga mengkritisi hasil rekapitulasi suara penghitungan perolehan suara Pemilu versi Prabowo-Hatta.

Dalam persidangan kemarin, Tim Prabowo-Hatta menyebutkan hasil Pemilu dimenangkan pasangan calon nomor urut satu yakni 67.139.153 suara sementara pasangan calon nomor urut dua 66.435.124 suara. “Itu bagaimana caranya, dan daerah mana saja kan tidak bisa dijelaskan,” ujar Trimedya.

Terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif seperti yang dipersoalkan Prabowo-Hatta, Trimedya mengatakan itu sudah dijawab oleh pihak termohon atau Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Itu kan melibatkan semua aparat, sistematis dirancang dari awal,

masif (yaitu) banyak (kecurangan) dilakukan, lalu kriteria itu tidak terpenuhi. Itu sudah sangat baik dijelaskan termohon jadi dijamin pula dari Bawaslu tidak ada terstruktur, sistematis dan masif. jadi kita lihat aja,” ujarnya.

Masih terkait persidangan di MK, polisi meningkatkan pengamanan jalannya sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden hari kedua di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengamanan dilakukan sampai tiga lapis dan dibentengi kawat berduri.

“Keamanan memang lebih diperketat, penjagaan dengan menggunakan pagar kawat berduri. Prinsipnya ring satu, ring dua dan ring tiga,” ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno.

Dwi melanjutkan meski lebih memperketat keamanan, kepolisian tetap mengedepankan pendekatan.

“Prinsipnya kami kedepankan persuasif. Mereka (pengunjuk rasa) datang tidak untuk merusak, tapi kami mengantisipasi saja. Misalnya mereka masuk ke ruangan hakim dan lainnya,” kata Dwi. Dwi menambahkan kondisi sidang di MK atas gugatan caprescawapres, mantan Komandan Jenderal Kopassus Prabowo Subianto mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta, dan kota Jakarta masih kondusif. Polri menurunkan sekitar 2.000 personel untuk mengawal keamanan di Gedung MK. (alx/tpc)

Kadin Tolak Pembatasan Solar JAKARTA,RR Kebijakan pembatasan solar bersubsidi terus menjadi polemik. Selasa (5/8) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempertemukan pihak-pihak terkait yakni Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pertamina, Organisasi Angkutan Darat (Organda), Kadin, serta Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Dalam pertemuan itu, kalangan pengusaha kembali menegaskan menolak regulasi baru itu.

Pukul 10.00 WIB, rapat terbatas itu dimulai. Pertemuan itu diadakan di Gedung Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub. Tepat pukul 12.30 WIB, satu per satu peserta rapat pun keluar. Sayangnya sang pembuat aturan yakni BPH Migas tidak menghadiri undangan pertemuan itu.

Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah Kadin Natsir Mansyur menjelaskan, dalam rapat tersebut, para pengusaha memaparkan alasan mengapa mereka menolak kebijakan baru itu. Menurut dia aturan tersebut sangat meresahkan pengusaha angkutan darat. ‘’Kami merasa aturan yang dibuat tidak tepat,’’ jelasnya.

Menurut dia, kebijakan yang dikeluarkan BPH Migas terlalu cepat dan radikal. Sebab, antara pengusaha dan pemerintah belum pernah duduk bersama membahas problem tersebut. Hal itu, kata dia, membuat pengusaha angkutan umum shock. ‘’Kalau perubahan jangan radikal begini. Kami tidak ada persiapan untuk mengantisipasi perubahan itu,’’ ucapnya.

Dia menilai kebijakan itu salah arah. Seharusnya pembatasan BBM bersubsidi dikenakan pada mobil pribadi. Cara itu merupakan solusi mengurangi pertumbuhan mobil pribadi yang semakin tahun jumlahnya semakin bertambah. ‘’Bukan angkutan umum yang sehari-harinya melayani masyarakat. Justru angkutan umum didukung agar tidak mati,’’ paparnya.

Selain itu, dia menilai BPH Migas tidak berwenang membuat kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Natsir mengatakan, seharusnya aturan itu dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi. Dalam hal ini Presiden selaku kepala negara dengan terlebih dahulu berkordinasi dengan beberapa kementerian. Seperti kementerian perhubungan, kementerian perekonomian, serta kementerian keuangan.

Lebih lanjut, dia meminta waktu pada pemerintah untuk tidak menaikkan solar bersubsidi terlebih dulu.

Pihaknya perlu berbicara terkait permasalahan itu. ‘’Tadi kami minta waktu untuk membahas kebijakan itu. Mungkin satu sampai dua pekan,’’ terangnya. (jpnn)

Banyak yang Berpikir Saya Penakut, Padahal Saya Petarung JAKARTA, RR Di depan ribuan relawannya, Joko Widodo ( Jokowi) mengatakan bahwa dirinya siap menghadapi berbagai persoalan yang menghadang. Ia mengaku dirinya seorang petarung.

Jokowi mengaku sengaja menghimbau relawannya tetap tenang menghadapi

gugatan Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya hal itu bukan karena takut, tapi lebih kepada menghargai proses di MK. “Tapi kalau digangguganggu nggak ada habisnya, orang sabar juga ada batasnya,” kata Jokowi dalam pidatonya dihadapan ribuan relawan di Jokowi Center,

Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/8).

“Banyak orang berpikir karena bodi saya yang kurus, saya penakut. Padahal kalau orang tau saya, saya ini tipikal fighter, petarung. Hanya memang tidak banyak cakap. Apalagi didukung bapak ibu (relawan) semuanya,” sambung Jokowi seraya tersenyum.

Ucapan Jokowi itu sepertinya membakar semangat sekitar seribuan orang relawan yang hadir di tempat tersebut. Mereka semua tampak kompak bertepuk tangan riuh.

Kata Jokowi, peran relawan di seluruh Indonesia sangat penting dalam sukses program kerjanya nanti me-

mimpin Indonesia 2014-2019.

Ia meminta agar terus dikawal hingga akhir.

“Kalau nanti ada yang mengganggu, saya akan telepon bapak ibu semua. Saya akan telepon, pak, bu, saya diganggu, saya minta bantuan. Kalau tidak seperti itu nanti diganggu-ganggu terus,” ucap Jokowi. (dtc)

Sejumlah Dirut di BUMN Segera Diganti JAKARTA,RR Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan berencana mengganti jabatan Direktur Utama PT PLN, Nur Pamudji.

Nur hendak diganti lantaran akan habis masa jabatannya selama satu periode. ‘’Tahun ini habis masanya,’’ ucap Dahlan di kantornya, Jakarta, Selasa (5/ 8).

Mengenai pengganti Nur, pria asal Magetan ini mengaku sudah menyiapkan penggantinya. Blakblakan Dahlan menyebut nama Ignasius Jonan, Direktur Utama PT KAI. ‘’Plot saya Pak Jonan ke situ (Dirut PLN, red),’’ cetusnya.

Hanya saja, mantan Dirut PLN ini mengaku masih bimbang untuk mengangkat Jonan. Sebab Jo-

nan diisukan akan menjabat sebagai Menteri Perhubungan di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. ‘’Cuma, permasalahannya kalau Jonan jadi Menhub, terus bagaimana (terlanjur jadi Dirut PLN, red).

Saya enggak tahu,’’ ucapnya.

Sementara itu, Dahlan Iskan juga telah menunjuk I Gusti Ngurah Putera sebagai Direktur Utama PT Hutama Karya menggantik a n Tr i Wi d j a j a n t o J o e dosastro.

Menurutnya, pria asli Bali itu dinilai lebih muda dan berhasil melakukan terobosan selama memimpin Nindya Karya. ‘’Nindya Karya kan pernah pailit dan dia (I Gustri Ngurah Putera) bisa melakukan turn around,’’ kata Dahlan.

Selain itu, mantan Dirut PLN ini juga berharap Ngurah Putera dapat mewujudkan terlaksananya proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera, meski Peraturan Presiden belum terbit.

Ia juga berharap, Putera dapat memperjuangkan jalan JORR seksi S (TMII-Pondok Pinang). ‘’Karena jalan tol JORR S haknya Hutama Karya, sehingga jangan sampai digarong oleh penggarong jalan tol. Harus sungguhsungguh memperjuangkan itu,’’ tegas dia.

Masa jabatan beberapa Direktur Utama BUMN a k a n s e g e r a b e r a k h i r.

Salah satunya yakni Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar.

Jabatan Emir tak akan dilanjutkan karena sudah

menjabat selama dua periode. Saat ini calon pengganti Emir sedang dicari. ‘’Garuda yang jelas ganti, bentar lagi diganti.

Calonnya masih dicari-cari, dalam proses ini. Sebelum Oktober diganti,’’ ujar Dahlan Iskan.

Dahlan belum mau membeber identitas calon pengganti Emir, apakah dari kalangan internal atau profesional. Katanya, siapapun pengganti Emir harus dirundingkan bersama dengan calon pemegang saham. ‘’Sekarang kan BUMN bukan pemegang saham tunggal, ada pemegang saham lain, jadi harus dirundingkan,’’ ucapnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meminta sejumlah perusahaan pel-

at merah memperbesar alokasi anggaran untuk penelitian dan pengembangan (litbang). Menurutnya, sudah saatnya BUMN mengakomodasi hasil temuan teknologi yang diciptakan oleh para karyawannya. ‘’Saya minta BUMN tertentu merevisi RKAP (rencana kerja anggaran perusahaan, red), agar menyediakan dana dalam jumlah cukup untuk research and development,’’ ucap Dahlan dalam acara halal bi halal di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (4/ 8).

Lebih lanjut Dahlan mengatakan, pentingnya memperbesar dana litbang karena selama ini banyak temuan-temuan teknologi di BUMN yang terpaksa tidak bisa digunakan. (jpnn)

Edisi 0323 Tahun VII. 11 - 15 Agustus 2014

Halaman

EKONOMI

5 Radar Riau LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Dumai Sumbang Devisa ke Negara Rp14 Triliun Per Tahun

DUMAI ,RR Tingginya aktivitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) melalui pelabuhan Dumai, menjadikan Dumai salah satu daerah di Indonesia yang menyumbangkan devisa terbesar bagi negara, sekitar Rp14 triliun per tahun.

“Aktifitas ekspor CPO melalui pelabuhan dumai mengantarkan dumai menjadi salah satu daerah di indonesia yang menyumbangkan devisa terbesar bagi negara. Tercatat devisa yang disumbangkan kota dumai sekitar Rp14 triliun per tahun,” ungkap Walikota Dumai, Khairul Anwar, belum lama ini dikediamannya.

Hingga kini ekspor CPO dan atau produk kelapa sawit dan turunannya masih memiliki harapan menjadi komoditas ekspor unggulan Kota Dumai. Sedikitnya ada 40 negara tujuan ekspor CPO melalui pelabuhan Kota Dumai.

Diantaranya India, Cina, Jepang, Belanda, Amerika Serikat, Kanada, Afrika dan Negara Timur Tengah.

Selain itu terjadi peningkatan nilai investasi sektor industri. Data dari Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPTPM) Kota Dumai, tahun 2010-2012 terjadi kenaikan realisasi eksport Kota Dumai. Untuk tahun 2010 realisasi ekspor hanya sebesar 5.521 juta (USD) dan terjadi kenaikan sebesar 7.988 juta (USD) pada tahun 2012, dan untuk realisasi ekspor juga mengalami kenaikan dari 7.534 ton menjadi 9.210 ton di tahun 2012.

Sedangkan nilai investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2012 sebesar Rp1,52 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp8,57 triliun. Hal ini berdampak dengan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap sebanyak 2.847 orang pada tahun tersebut.

Selain itu, perizinan yang diterbitkan BPTPM juga meningkat. Data tahun 2012 BPTPM menerbitkan 4.785 perizinan yang naik bila dibandingkan dari tahun 2011 yang hanya 3.828 perizinan, maka penerbitan izin di tahun 2012 naik sebesar 25 persen.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Dumai, Zulkarnaen menyebutkan realisasi ekspor CPO via pelabuhan Kota Dumai tahun 2013 mencapai 8.361.924.980 ton senilai USD 5.043 miliar. Ekspor tersebut terdiri atas 39 komuditi yang berasal dari minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).(rr/hr)

Ratu Mayang Garden Promo Paket Halal Bihalal Murah

PEKANBARU,RR Masyarakat Pekanbaru tak perlu bingung mencari tempat untuk menyelenggarakan acara halal bihalal. Karena Hotel Ratu Mayang Garden sudah menyediakan paket halal bihalal dengan harga Rp65.000 per orang. Dengan paket ini, masyarakat sudah bisa mencicipi berbagai jenis makanan.

“Pada bulan Agustus ini, kita ada paket halal bihalal yang murah dan terjangkau. Hanya Rp 65.000/orang, sudah bisa mencicipi berbagai jenis makan yang disediakan,” terang Front Office Manager Hotel Ratu Mayang Garden, Hendry Syahputra, Kamis (7/8/2014).

Untuk paket halal bihalal ini, hanya berlaku dari tanggal 9 hingga 31 Agustus 2014. Disamping paket halal bihalal, menyambut peringatan 17 Agustus dan hari jadi Provinsi Riau ke-57, Hotel Ratu Mayang Garden juga memberikan paket kamar yang murah. Yakni mulai upgrade harga standar ke junior dengan harga Rp350.000/hari.

“Untuk paket 17 Agustus dan ulang tahun Provinsi Riau, kita memberikan promo harga kamar murah, upgrade dari harga standar ke junior dengan harga terjangkau dan kompetitif,” jelasnya.

Untuk paket kamar ini, sambungya, juga berlaku pada bulan Agustus ini. Supaya tidak ketinggalan dan tidak kehabisan, bisa langsung mengunjungi hotel bintang 3 ini atau bisa dipesan dengan bisa menghubungi 40370.

“Apa yang kita tawarkan ini, tidak lain sebagai upaya kita untuk memanjakan custemer dan sebagai bukti eksitensi kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya seraya menyebutkan, fasilitas lain yang bisa dinikmati para tamu saat menginap adalah SPA dengan tenaga profesional dari Bandung. (rr)

80 Persen Stand Riau Expo Sudah Terjual

PEKANBARU,RR Peminat Riau Expo tahun ini cukup tinggi karena hingga saat ini stand yang ditawarkan sudah terjual 80 persen.

Direktur PT Malik Ghonniyu Razaak (MGR), Dewi Rosariyanti, selaku event organizer (EO) pelaksana Riau Expo mengungkapkan, stand yang disediakan dalam tiga roader tersebut sudah terjual 80 persen. Hal ini menandakan bagusnya animo pihak pemerintah dan swasta maupun kalangan UMKM untuk berperan serta dalam iven tahunan ini.

“Untuk iven tahun ini, kita membuka tiga roader. Untuk roader pertama kita namakan lancang kuning, sedangkan kedua bandar serai dan roader ketiga dinamakan ssultan syarif kasim. Untuk lancang kuning sudah terjual semua, sedangkan yang bandar serai hanya menyisakan sekitar lima stand saja,” ungkap Rossa, sapaaan akrab wanita berjilbab ini ketika dihubungi, siang tadi.

Ditambahkan, Roader Sultan Syarif Kasim nantinya akan dibuka untuk angkringan (foodcourt) dengan ukuran 2x2 di depan hall lancang kuning dan bandar serai.

“Bagi para pengunjung yang akan menikmati makan siang atau malam, bisa mengunjungi angkringan ayang jumlahnya kita batasi. Bagi pengusaha atau perusahaan yang mau bergabung di riau expo, bisa menghubungi kami,” katanya.

Selain itu, lanjut Rosa, pihaknya juga membuka stand di halaman dengan ukuran 3x3 dan dan 5x5. Untuk harga sangat bervariatif dan menarik yang tentunya tidak akan merugikan peserta.

“Nah bagi pihak swasta yang berminat di iven promosi tahunan ini, silakan menghubungi tim marketing kita, Rony di nomor 085376000898, Dedi di nomor 085272754040 aatau Eka di nomor 081394866737. Mereka akan siap memberikan berbagai informasi dan keperluan peserta,” kata Rossa.

Seperti diketahui, Riau Expo 2014 digelar Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Riau bekerjasama dengan Event Organizer PT Malik Ghonniyu Razaak pada 21 27 September di Bandar Seni Raja Ali Haji Purna MTQ Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau.(hr)

TAMPAK belasan kios Pusat Jajanan Khas Bengkalis lebih banyak tutup, yang beberapa waktu lalu diresmikan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh, Rabu (6/8/14).

Pusat Jajanan dan Cenderamata Khas Bengkalis Banyak Tutup

BENGKALIS,RR Sebanyak 18 kios Pusat Jajanan dan Cenderamata Khas Kabupaten Bengkalis diresmikan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh, Senin (19/5/14) lalu ternyata lebih banyak tutup. Keberadaan Pusat jajanan di Kompleks Sungai Bengkel Jalan Sudirman-Bengkalis yang diharapkan mampu mengangkat potensi daerah itu, belum sesuai dengan yang diharapkan.

Seperti pantauan Rabu (6/8/14), dari belasan kios yang ada, hanya terlihat satu kios yang masih aktif, yakni kios Dewan Kerajinan Khas Daerah (Dekranasda) sedangkan sisanya tutup. Ironisnya, pada awal peresmian lalu, seluruh kios terisi dan menjajakan aneka ragam yang dijual untuk dijadikan ole-ole (buah tangan) untuk pendatang ataupun

kebutuhan masyarakat tempatan.

Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan (DPK) Kabupaten Bengkalis Indra Gunawan menyebutkan, pihaknya sudah secara maksimal menyiapkan fasilitas pusat jajanan ini.

Mulai dari tempat, listrik ataupun tenaga pengamanan. Akan tetapi, kios-kios akan diisi aneka jenis barang, pihaknya telah menyerah-

kan dan berkoordinasi sepenuhnya kepada instansi-instansi terkait.

“Upaya Kami telah menyiapkan secara maksimal fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Listrik, lokasi sampai kepada tenaga pengamanan.

Terkait saat ini menjadi kosong atau tutup, sebelumnya 18 kios itu sudah Kami koordinasikan kepada instansi-instansi terkait seperti akan diisi dengan berbagai anek produk hasil kerajinan tangan ataupun hasil usaha industri kecil,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (6/8/14).

Indra juga sangat berharap, dengan adanya pusat jajanan masyarakat semakin mudah memperoleh oleh-oleh dan makanan khas daerah Kabupaten Bengkalis, seper-

ti pada saat Lebaran Idul Fitri untuk buah tangan ketika pulang kampung.

“Sangat diharapkan, dengan fasilitas pusat jajanan yang disediakan tersebut, menjadi magnet baru bagi perekonomian Bengkalis dan mengangkat potensi yang ada,” katanya lagi.

Sebelumnya, Bupati Herliyan Saleh juga mengingatkan bahwa keberadaan pusat jajanan khas Kabupaten Bengkalis ini, tidak hanya tanggungjawab Dinas Pasar dan Kebersihan, pedagang dan pelaku usaha.

Namun butuh keterlibatan semua pihak, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pariwisata, Kadin, Dekranasda, Tim PKK, serta instansi dan lembaga lainnya.(rtc)

Toyota Hadirkan Line-up Fortuner Super Lengkap PEKANBARU,RR Pertumbuhan penjualan Toyota di semester pertama 2014 yang meningkat sebesar 4 persen menunjukkan tren yang positif dari pasar otomotif di Indonesia.

Setelah menghadirkan model dan line-up yang lengkap untuk segmen hatchback dan MPV sepanjang 2014, bersempena di event Halal Bi Halal ini PT TAM kembali melengkapi lineup segmen high SUV dengan menghadirkan Fortuner G 4x4 VNT Diesel.

Presiden Direktur PT TAM, Hiroyuki Fukui mengatakan, Toyota Indonesia selalu berupaya memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia dengan menghadirkan line-up yang lengkap. Kehadiran line-up terbaru dari Fortuner ini merupakan jawaban atas komitmen Toyota dalam memberikan paket produk terbaik bagi masyarakat, sekaligus merupakan bentuk apresiai kepada konsumen Indonesia atas kepercayaan terhadap produkproduk Toyota selama ini.

“Kami senantiasa berupaya memenuhi jawaban akan kebutuhan masyarakat yang kerap berkembang seiring pertumbuhan perekonomian yang juga berpengaruh terhadap makin meningkatnya taraf dan kualitas hidup mereka.

Line-up terbaru Fortuner ini merupakan wujud dari komitmen Toyota Indonesia menghadirkan produk yang tidak hanya stylish, tetapi terbaik di kelasnya,” kata Fukui-san dalam rilisnya, siang ini.

Sepanjang 2014 ini, PT TAM telah meluncurkan berbagai produk sesuai dengan kebutuhan konsumen tanah air.

Selain generasi terbaru Corolla Altis yang hadir pada awal Januari lalu, pasar otomotif Indonesia juga diramaikan dengan kehadiran hatchback All New Yaris pada pertengahan bulan Maret.

“Keberadaan All New Yaris ini makin melengkapi segmen hatchback Toyota, setelah sebelumnya hadir Astra Toyota Agya dan Etios Valco,” kata Wakil Presiden Direk-

tur TAM, Suparno Djasmin.

Sementara untuk MPV, Toyota pada Juni 2014 lalu juga telah melengkapi segmen MPV dengan menghadirkan line-up terbaru Avanza Luxury. “Hari ini, bersamaan dengan acara halal bi halal toyota, kembali kami hadirkan lineup terbaru untuk SUV yaitu Fortuner G 4x4 2.5 VNT Diesel A/T sehingga Toyota Fortuner memiliki 8 lineup saat ini,” ulasnya.

Sebelumnya, line-up Toyota Fortuner yang telah hadir meramaikan pasar otomotif SUV di Indonesia adalah Toyota Fortuner V 4x4 2.7 Gasoline A/T, Toyota Fortuner Lux 4x2 2.7 Gasoline A/T, Toyota Fortuner Lux 4x2 2.7 Gasoline A/T TRD, Toyota Fortuner G 4x2 2.5 VNT Diesel A/T, Toyota Fortuner G 4x2 2.5 VNT Diesel A/ T TRD, Toyota Fortuner G Lux 4x2 2.5 VNT Diesel M/T dan Toyota Fortuner G Lux 4x2 2.5 VNT Diesel M/T TRD. Toyota Fortuner hadir di Indonesia sejak 2005 dan awalnya diimpor langsung dari Toyota Motor Thailand.

Namun sejak 2006, produksi

SUV Toyota ini telah dilakukan di pabrik PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), baik untuk kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.

Tahun 2007, Fortuner hadir dengan varian diesel bertransmisi manual, sementara transmisi otomatis hadir pada 2009. Tahun 2012, Fortuner dilengkapi dengan teknologi Variable Nozzle Turbo yang memberikan tenaga mumpuni serta efisiensi bahan bakar.

“Yang jelas, kehadiran line-up terbaru Fortuner ini merupakan upaya kami untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kendaraan SUV yang handal dan stylish. Keunggulan mesin VNT Diesel yang dipadu dengan ketangguhan 4x4 menjadikan Fortuner G 4x4 2.5 VNT Diesel A/T sebagai SUV pilihan yang powerfull sehingga konsumen memiliki pilihan yang lengkap akan kendaraan tangguh untuk off-road, serta mewah untuk perkotaan,” tutur Suparno .(rr)

Riau Potensi Terbesar Pembesaran Sapi di Indonesia PEKANBARU,RR Provinsi Riau memiliki potensi pembesaran sapi terbesar di Indonesia. Potensi tersebut didukung jumlah lahan perkebunan sawit mencapai 2,3 juta hektar. Potensi ini dapat dimanfaatkan melalui program integrasi sapi sawit atau penggabungan antara ternak dengan tanaman sawit.

Hal ini disampaikan Menteri Pertanian Suswono melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Syukur Iwantoro, Kamis (7/8/2014), terkait pencanangan pembesaran sapi di atas lahan sawit di sejumlah kabupaten di Riau.

“Jika potensi ini dikelola dengan

biak, maka program integrasi sapi dan sawit di Riau akan menjadi potensi terbesar di Indonesia. Dan, tentunya ini selaras dengan visi Riau menuju Swasembada Ternak pada 2020,” katanya.

Syukur juga menilai, untuk itu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) Riau, sebagai lembaga teknis tidak bisa digabung dengan instansi lain. “Saya menyayangkan sikap Pemprov Riau menggabungkan Disnak Riau dengan instansi lain. Padahal, secara struktural penggabungan tersebut sangat merugikan Riau sendiri dalam upaya memanfaatkan dan mengelola SDA yang sangat besar,” jelasnya.

Menurut Syukur, pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Perda No 8 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) daerah, perlu dipertimbangkan bahwa Disnak Keswan adalah lembaga teknis di daerah.

Apalagi, program kerja dilakukan lebih banyak mengarah di lapangan.

“Meski ada perubahan SOTK, namun perlu dipertimbangkan lagi Disnak Riau ini sebagai lembaga teknis.

Jadi perlu dikaji ulang atas penggabungan tersebut, jika Riau benarbenar memanfaatkan potensi kedepan agar lebih baik,” sarannya.

Syukur juga menilai, Disnak Keswan Riau bila digabung dengan instansi lain, ditakutkan program kerja tidak akan terfokus. Sementara

upaya penyediaan bahan pangan asal ternak untuk memenuhi konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia yang masih tergolong rendah dan cenderung mengalami peningkatan.

Alasan itu pula, Syukur menyebutkan Riau yang menjadi program andalan pemerintah pusat terkait program integrasi sapi-sawit dengan istilah Sistem Integrasi Tanaman Ternak (SITT), harus terus dikembangkan dan ditingkatkan.

“Untuk itu, program tersebut harus menjadi skala prioritas di bawah institusi Disnak Keswan, sebagai salah satu dinas yang berdiri sendiri dan memiliki otoritas dalam pengembangannya,” katanya .(rr)

CMYK Edisi 0323 Tahun VII. 11 - 15 Agustus 2014

Halaman

6 Radar Riau

HUKRIM

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP ME NGUNGKAP FAKTA

Artha Meris Simbolon Kembali Diperiksa KPK JAKARTA, RR Tersangka kasus dugaan suap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Artha Meris Simbolon kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Direktur PT Parna Raya Group, itu diperiksa terkait suap terhadap Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.

Artha Meris tiba di Gedung KPK pukul 10.27 WIB diantar mobil dinas tahanan KPK. “Dia diperiksa untuk tersangka RR,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2014).

KPK resmi menahan Artha Meris sebagai tersangka kasus suap SKK Migas pada 24 Juni lalu. Ia diyakini turut menyuap Rudi Rubiandini sebesar 522.500 dolar Amerika Serikat saat Rudi menjabat sebagai Kepala SKK Migas. Uang itu diberikan dalam beberapa tahap agar Rudi merekomendasikan persetujuan penurunan harga gas di Bontang, Kaliman Timur ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Artha Meris Simbolon dikenai Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (mnc/alx)

Setelah Diperiksa 4 Jam, KPK Menahan Mahfud Suroso JAKARTA, RR Direktur Utama PT Dutasari Citralaras, Mahfud Suroso, resmi menjadi salah satu tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mahfud ditahan setelah pada November 2013 ditetapkan sebagai tersangka. Mahfud diperiksa penyidik KPK, Jumat (8/8/2014), selama hampir empat jam. Setelah pemeriksaan ia keluar dengan rompi oranye tahanan KPK. Mahfud ditetapkan sebagai tersangka terkait PT Dutasari Citralaras selaku perusahaan subkontraktor PT Adhi Karya dalam proyek Hambalang, 4 November 2013.

Ia diduga telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain serta korporasi.

Mahfud dijerat melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, ia juga disangkakan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (mnc/alx)

KPK Tahan Mantan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung JAKARTA, RR Mantan hakim Adhoc Pengadilan Tinggi Bandung, Pasti Serafina Sinaga resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) pemerintah Kota Bandung.

Namun, Pasti menolak penahanan terhadap dirinya karena ia menilai KPK tidak memiliki dua alat bukti untuk melakukan penahanan. Melalui kuasa hukumnya, Didit Wijayanto Wijaya, dua alat bukti untuk menahan Pasti tidak dibeberkan pihak KPK. Selain itu, menurutnya saat putusan perkara dugaan korupsi Bansos, Pasti bukanlah hakim ketua. Justru, Pasti memberikan putusan yang memberatkan atas kasus tersebut.

“Pertama, Kalau lihat pasal-pasal penahanan, pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12 harus ada janji atau hadiah. Apa bentuk janji dan hadiahnya? Alat buktinya mana? Kedua, Bu Pasti bukan hakim ketua, di putusan bandingnya dia hanya anggota. Ketiga, putusan majelis Pasti adalah memberatkan bukan meringankan dari perkara Rohman dan kawan-kawan,” kata Didit di gedung KPK, Jl. Rasuna Said Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2014).

Sebelum resmi ditahan, Pasti sempat menjalani pemeriksaan selama sekitar tujuh jam di KPK. Kasus Hakim Pasti merupakan pengembangan dari kasus operasi tangkap tangan mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Setyabudi Tejocahyono.

Berdasarkan informasi, KPK menelisik jaringan penyuapan dalam perkara dana bantuan sosial pemerintah kota Bandung. Diduga, penyelewengan dana bansos tersebut juga masuk ke pengadilan tingkat banding.

Sementara itu, Pasti Serafina Sinaga mengaku tidak masalah terkait penahanan dirinya oleh KPK. “Enggak apa-apa (ditahan), biar nanti dibuktikan di pengadilan,” kata Pasti. (mnc/alx)

Uang Kerugian Negara Dikembalikan

Kasus Dugaan Korupsi Chiller Genset Tetap Diusut

PEKANBARU, RR Meski kerugian negara telah dikembalikan, namun kasus dugaan korupsi chiller genset Studio Rumbai, tetap diteruskan. Ini sesuai dengan Pasal 4 UU Tipikor Nomor 41 tahun 1999. Polresta Pekanbaru masih mengusut tuntas kasus korupsi unit chiller genset Stadion Rumbai. Penyidikannya tetap berjalan meski pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau telah mengambilan uang kerugian negara.

“Memang, uang kerugian negara telah dikembalikan.

Tetapi, kasusnya tidak akan didiamkan. Namun, sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi nomor 41 tahun 1999, meskipun uang kerugian negara dikembalikan, penyidikan tetap berlanjut,” ungkap Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Robert Harianto Watrawan.

Sebelumnya, Sat Reskrim Polresta Pekanbaru menetapkan dua orang tersangka. Ialah Andri Putra dari sub kontraktor dan Pardamaian dari pihak PPTK Dispora Riau.

Namun, kedua tersangka belum ditahan. Sementara itu, tersangka Andri Putra sempat mengklaim dan memprotes kepada wartawan secara lisan bahwa ia tidak ditetapkan sebagai tersangka. Namun, sampai saat ini, Andri Putra tetap mengaku tidak bersalah. (rtc/teu)

Dijaga Orangtua Dan Wali Kelas, Abbygail Diculik Lewat Mana?

JAKARTA, RR Sampai sekarang Abbygail Ayaza Satwika (10) siswi kelas 5 SD 1 Yasporbi, Pancoran, Jakarta Selatan, masih belum ditemukan. Dia dikabarkan diculik pada Jumat (08/08) pagi, sekitar pukul 09.00 WIB (sebelumnya ditulis hilang pagi tadi).

Lia, tante Abbygail, mengatakan keponakannya itu hilang saat jam belajar di kelas. Di sekolahan dia juga dijaga oleh ibunya, Helga, yang sejak pagi mengantarnya sekolah.

"Pertanyaannya kok bisa lolos, anak itu dibawa keluar dari mana?

Makanya wali muridnya sampai

syok, tahu-tahu tidak ada," ujarnya saat dihubungi media, Sabtu (09/09).

Lia juga belum tahu apakah keluarga sudah melapor polisi atau belum. Dia meminta bertanya kepada ibu Abbygail langsung. "Saya belum tahu juga," ujarnya, sambil mengatakan Helga dan suaminya

sudah bercerai sejak 2008 lalu.

Apa ayah Abbygail sudah dihubungi? Lia menjawab sudah. Tapi sejauh ini ayah Abby belum menjawab telepon. Kecurigaan memang sempat mengarah kepada ayahnya, tapi sejauh ini belum ada kepastian juga.

"Saya sempat curiga, tapi ya itu, ayahnya ini dihubungi tidak bisa.

Keberadaannya juga tidak diketahui," katanya menegaskan.

Sebelumnya, dugaan penculikan Abbygail ini sempat ramai di media jejaring sosial. Salah satun-

ya dari pemilik akun @HelgaWorottjan, yang mengaku sebagai kerabatnya.

"Pengumuman (penculikan) resmi dari keluarga kami," katanya kemudian di bawah tulisan itu dipajang foto Abbygail dengan keterangan hilang.

Dalam foto itu ditulis Abbygail telah diambil diam-diam dari sekolahnya tadi pagi. Keluarga mengumumkan, bila ada yang melihat dapat menghubungi keluarga atas nama, Lia: 081355670010. (alx/mdc)

Kepolisian Riau Ungkap Mutilasi Enam Bocah PEKANBARU, RR Pihak Kepolisian Daerah Riau kembali mengungkap kasus sodomi disertai mutilasi terhadap enam bocah yang ditemukan jasadnya tinggal kerangka dikubur pelaku di beberapa lokasi. Bersamaan dengan perkara itu, aparat juga telah mengamankan pasangan suami isteri yang diduga sebagai pelakunya. Enam bocah korban sodomi disertai mutilasi tersebut dilaporkan ditemukan oleh aparat di Kabupaten Bengkalis dan di Kabupaten Siak.

Sebelumnya pada akhir Juli 2014, Tim Opsnal Polres Siak juga telah berhasil menangkap lima pelaku sodomi dan mutilasi dua bocah yang diperkirakan berumur 8-9 tahun di kawan hutan tanam industri (HTI) milik perusahaan kertas, Tualang Perawang, Siak. Kelima tersangka itu masing-masing, As (22) warga Siak, MD (16) warga Tualang, Perawang, DP (16) warga Tualang Perang dan Bt (45) warga Tualang, Perawang serta Rs (45) juga warga Tualang, Perawang.

Pasangan Suami Istri Mutilasi Bocah Untuk Kepuasan Aparat Kepolisian Resor Bengkalis, Riau, berhasil menangkap M dan D, pasangan suami istri yang diduga sebagai pelaku sodomi dan mutilasi terhadap dua bocah untuk kepuasan seksual.

“Kasusnya masih terus kami dalami,” kata Kepala Kepolisian Resor Bengkalis Ajun Komisaris Besar Andry Wibowo.

Menurut dia, sodomi dan mutilasi dua bocah itu dilaku-

kan kedua pelaku untuk kepuasan seks mereka.

“Kuat dugaan mereka memiliki gairah seks yang menyimpang sehingga sebelum berhubungan harus melakukan sodomi dan memutilasi bocah,” katanya.

Menurut dia, terungkapnya kasus tersebut berawal dari maraknya laporan bocah hilang dalam beberapa pekan terakhir. Dari laporan itu, kata dia, anggota kepolisian kemudian melakukan penyelidikan sebelum akhirnya menangkap kedua pelaku itu. “Belum dapat dijelaskan lebih jauh informasi kasus ini karena masalahnya masih didalami.

Yang jelas kedua pelaku merupakan pasangan suami istri warga Perawang, Siak,” kata Andry.

Menurut dia, kasus ini merupakan perkara pembunuhan terbesar sepanjang 2014 yang pernah diungkap Polres Bengkalis. Belum dapat dijelaskan juga apakah kedua pelaku ada kaitannya dengan temuan empat kerangka bocah di Kabupaten Siak yang juga korban mutilasi.

Kurang dari empat pekan, Kepolisian Daerah Riau telah menemukan enam jasad bocah tinggal kerangka di dua kabupaten. Di Kabupaten Siak, kepolisian menemukan empat jasad bocah tinggal kerangka sementara di Duri, Bengkalis ada dua jasad bocah dengan kondisi sama.

Kepala Bidang Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo mengatakan, terungkapnya kasus sodomi dan mutilasi tersebut atas

laporan orangtua korban yang kehilangan anak. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan dari keterangan saksi diketahui ke lima tersangka pernah membawa anak kecil ke HTI perusahaan kayu di Tualang, Perawang, Siak.

Dari keterangan itu, kata dia, kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil ditangkap tersangka As dan MD dana kemudian dikembangkan hingga turut diamankan tiga tersangka lainnya. Dia belum dapat memastikan apakah kasus penemuan enam kerangka bocah diduga juga korban sodomi dan mutilasi kali ini berkaitan dengan lima tersangka itu.

Hingga kini aparat Kepolisian Resor Kabupaten Siak, Kepolisian Daerah Riau, masih mencari satu dari enam korban mutilasi yang diduga dilakukan oleh empat pelaku dengan diotaki seorang psikopat. “Penyisiran masih terus dilakukan untuk mencari korban tersebut di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis,” kata Kepala Polisi Kepolisian Daerah Riau Brigjen Condro Kirono kepada pers di Pekanbaru.

Kapolda mengatakan seorang korban tersebut menurut pengakuan tersangka dikubur di kawasan dekat sungan dan dimungkinkan telah tenggelam. Untuk itu, lanjut kata dia, anggota masih terus melakukan penyisiran untuk mencari satu korban mutilasi itu. Menurut dia, lokasi penyisiran dilakukan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh pelaku.

Sementara itu, kata

Kapolda, untuk lima korban yang telah ditemukan tinggal tulang belulang, saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk dilakukan tes DNA. “Tes DNA dilakukan untuk menyesuaikan atau mencocokan korban hilang dengan korban mutilasi tersebut,” katanya.

Kapolda mengatakan, kasus pembunuhan dengan cara mutilasi tersebut dilakukan para tersangka sejak 2013. Namun diakuinya, kasus tersebut baru terungkap pada beberapa pekan lalu setelah diamankannya pelaku MD yang merupakan otak pelaku. Dari pengakuan MD dan seorang temannya, diamankan dua tersangka lainnya termasuk satu wanita yang merupakan mantan istri MD. Untuk lokasi pembunuhan pertama dilakukan MD dan istrinya di wilayah Kecamatan Mandau, Bengkalis terhadap tiga korban.

Sementara tiga korban lainnya kata dia ditemukan terkubur di wilayah Perawang, Kabupaten Siak.

“Mutilasi tiga korban di Siak, dilakukan oleh tersangka MD dan dua rekan prianya,” kata dia.

Kapolda menambahkan seorang psikopat diduga menjadi otak pelaku dalam kasus sodomi dan mutilasi enam bocah di Kabupaten Siak dan Bengkalis. “Namun itu masih dalam proses pemeriksaan oleh psikolog Polda Riau,” katanya.

Ia menjelaskan seorang pelaku diduga psikopat atau mengalami gejala kelainan kepribadian seksual itu diini-

sialkan sebagai MD yang awalnya melakukan pembunuhan atau mutilasi bersama dengan isterinya berinisial D. Condro mengatakan kasus pembunuhan itu telah dilakukan kedua pelaku sejak 2013. “Suami isteri itu melakukan pembunuhan saat masih bersama dan setelah pisah (bercerai), pelaku MD melakukan perbuatan yang sama dengan dua rekan laki-lakinya,” kata dia.

Brigjen Condro mengatakan dari enam jasad korban mutilasi itu satu di antaranya merupakan orang dewasa berjenis kalemis wanita. Sementara lima lainnya, kata dia, adalah kalangan bocah dimana saat ditemukan sudah dalam kondisi tulang belulang.

Ia menjelaskan enam korban pembunuhan itu ditemukan di tiga lokasi, satu lokasi di Kabupaten Siak dan dua lokasi temuan di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Condro mengungkapkan ada lima korban yang sudah ditemukan, sementara satu lagi masih dalam pencarian. “Satu korban yang belum ditemukan itu diduga kuat juga sudah tinggal tengkorak karena pembunuhannya dilakukan pada 2013 di Mandau, Bengkalis,” katanya.

Condro mengindikasi ada kelainan seksual para pelaku dan pihaknya masih akan menyelidikinya dengan mendatangkan psikolog.

“Nantinya, psikolog Polda Riau juga akan bekerjasama dnegan psikiater Universitas Riau dan asosiasi psikologis yang ada di Riau,” katanya. (teu)

Tak Penuhi Unsur Pidana, Polresta Lepas Tiga Presiden BEM PEKANBARU,RR Polresta Pekanbaru akhirnya membebaskan tiga presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Mereka tidak bisa ditahan dan diproses hukum lebih lanjut karena tak terbukti melakukan tindak pidana.

“Kami tadi meninggalkan Mapolresta sekitar jam enam sore,” ujar Presiden BEM Universitas Riau Zulfa Heri saat dihubungi, Sabtu (9/8/

14).

Dijelaskan Zulfa, ia bersama dua rekannya, yakni Presiden BEM Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Syahidan dan Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Riau Muhammad Untung Surapati tidak ditahan. Selama di Mapolresta hanya ditanya mengenai tujuan melakukan tindakan yang menyebabkan kericuhan saat Gubernur Riau Annas Maamun ber-

pidato di paripurna istimewa DPRD Riau sempena HUT Provinsi Riau ke-57. “ Ya kami jelaskan, tujuan kami memberi gubernur Al Qur,an untuk mengingatkan agar lebih berpegang teguh pada agama, karena sebagia orang Melayu sudah semestinya menjadikan agama sebagai dasar dari setiap perbuatan,” tuturnya.

Mengenai kemungki-

nan ada rencana aksi lanjutan terkait kritik terhadap gaya kepemimpinan Gubri Annas dan adanya dugaan tindak asusila yang dilakukannya terhadap beberapa wanita, Zulfa belum bisa memastikan.

“Kita lihat perkembangannya nanti. Pokoknya, kita akan terus menyuarakan apa yang menjadi kerisauan masyarakat.

Kita semua berharap Riau lebih baik,” tegasnya.

Sebagai data tambahan, Zulfa dan kedua rekannya diamankan sejumlah aparat karena mendekati Gubri Annas yang sedang berpidato di paripurna istimewa DPRD Riau sempena HUT Provinsi Riau ke-57.

Mereka hendak menyerahkan Kitab Suci Al Qur,an pada politisi Partai Golkar yang belum genap setengah tahun memimpin Riau tersebut. ( r t c )

CMYK

Edisi 0323 Tahun VII. 11 - 15 Agustus 2014

Halaman

7 Radar Riau

SAMBUNGAN

LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Agung alasan penonaktifan.

Namun, Fadel mengatakan, penonaktifan itu hanya dari struktur, tapi masih sebagai kader Golkar. Soal jumlah orang yang diberhentikan, Fadel belum bisa memastikan meski santer dikabarkan hingga 20 orang.

"Banyak nama," elaknya.

Di tempat terpisah, tokoh senior Golkar, Zainal Bintang mengkonfirmasi perihal pemecatan petinggi Golkar tersebut. "Ada Agung dan tujuh orang kader lain yang dicopot dari jabatannya. Jadi total delapan orang, di antaranya ada Yorrys Raweyai dan Indra J Piliang (Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Golkar)," kata Zainal.

Zainal mengaku mendengar kabar tersebut dari Agung yang saat ini sedang berada di Papua. Ia menuturkan bahwa Agung mengetahui pencopotan dirinya pada hari Jumat kemudian hari Sabtu diundang menemui Ical, namun berhalangan.

"Saya bicara langsung.

Dia (Agung) membenarkan hal itu. Lalu Sabtu kemarin diundang Ical tapi tidak bisa datang karena sedang bertugas sebagai Menko Kesra di Papua," ucap Zainal.

Alasan pencopotan Agung dan kader lainnya, menurut Zainal, ada dua, yaitu karena menolak Golkar bergabung dengan koalisi permanen bersama poros Partai Gerindra dan karena mendukung pelaksanaan Munas Oktober 2014.

"Jadi dianggap membangkang kebijakan partai.

Tindakan itu sewenangwenang karena menurut Agung, tidak pernah dibawa dalam rapat pleno pengurus partai. Jadi kan ada rapat harian dan rapat pleno. Kalau pleno setuju baru jadi keputusan organisasi," tu-

turnya.

Indra J Piliang yang merupakan tim sukses pemenangan Agung sebagai Ketum Golkar, menilai apa yang dilakukan DPP Golkar merupakan permainan politik untuk menjegal pencalonan Agung. "Jangan-jangan ini justru muncul dari pesaing-pesaing Pak Agung yang lain. Ini bukan kepentingan partai tapi kepentingan orang yang ingin jadi ketua umum," katanya seperti dilansir detikcom.

Selain Agung, kader yang mengincar Beringin-1 adalah MS Hidayat, Priyo Budi Santoso dan Erlangga Hartarto serta Sharif C Sutardjo.

Ormas Golkar Melawan Pemecatan Agung, Yorrys dan pengurus lain menuai reaksi di internal Golkar.

Beberapa Ormas Golkar menyuarakan perlawanan menolak pemecatan tersebut.

"Organisasi Dwikarya AMPI, AMPG dan Barisan Muda Kosgoro 1957, menolak pemecatan tersebut karena tidak prosedural," kata Ketua DPP AMPI, Rusdinal Salim saat membacakan sikap bersama dalam jumpa pers di Restoran Sari Kuring, Kompleks SCBD, Jakarta.

Menurut mereka, pemecatan itu tidak melalui mekanisme yang diatur dalam AD ART Partai Golkar. Hal ini justru dianggap penzaliman DPP terhadap kader-kader Partai Golkar.

"Keputusan pemecatan menambah daftar panjang kesalahan segelintir pengurus Partai Golkar yang hanya mementingkan ego dan kepentingan masing-masing dengan sistem pengelolaan partai seperti halnya perusahaan," kritiknya.

Oleh karena itu organisasi dwikarya Partai Golkar mendesak Ical untuk mem-

beri pertanggungjawaban tentang pemecatan kaderkader terbaik Golkar dalam rapat pleno DPP Partai Golkar untuk mencabut keputusan pemecatan.

"Mendesak Ketua Umum Partai Golkar agar tidak menggunakan cara-cara otoritarian dan menerapkan keputusan sepihak dalam menyikapi dinamika perbedaan pandangan politik antar sesama kader," paparnya.

"Mengajak seluruh kader muda Partai Golkar di Indonesia untuk berpikir secara jernih dan mendukung penolakan pemecatan," tegas Rusdinal.

MS Hidayat Deklarasi Kemarin, MS Hidayat mendeklarasikan diri menjadi calon Ketum Golkar. Deklarasi ini dilakukan di kediaman pribadinya di Jalan Cipaku, Setiabudi, Bandung, Jawa Barat.

Sejumlah politisi turut hadir dalam deklarasi itu, di antaranya Ketua DPP Golkar Hajriyanto Thohari, Ketua DPD Golkar Jawa Barat Irianto MS Syaifuddin (Yance), Ahmad Dolly Kurnia ?dan juga Tim Sukses Hidayat yakni Marzuki Darusman dan Slamet Effendi Yusuf. "?Saya menyatakan pencalonan diri saya selaku calon Ketum Golkar manakala partai ini melangkah ke arah penyelenggaraan Munas," kata Hidayat disambut tepuk tangan sekitar 100 orang hadirin termasuk para anggota DPD II Golkar.

Menteri Perindustrian yang juga senior Golkar itu mengaku maju menjadi calon Ketum bukan karena ambisi pribadi, melainkan untuk memajukan partai.?

"Setelah perkembangan di partai kita, maka saya berkesimpulan bahwa harus ada di antara kita untuk duduk sebagai Ketum," katanya. (rr/mr)

Kamis (kemarin,red). Tujuh perusahaan lain tetap hadir seperti hari pertama. Usai pemeriksaan pagi hingga siang hari di kantor Disnakertrans, sorenya tim PPNS beranggotakan tiga personel turun ke perusahaan untuk memeriksa data mereka,’’ ucap Jenri.

Diakui Jenri, upaya Disnaker melakukan pembinaan lewat mediasi dan sebagainya dinilai sudah tidak mempan lagi. Meski sudah berulangkali dijembatani, tuntutan hak normatif dari karyawan tidak juga bisa dipenuhi pihak perusahaan. Malah kesepakatan untuk membayarkan sudah pula ditetapkan. Tapi tetap saja perusahaan di

bawah PT CPI itu bandel menunaikan kewajibannya.

Tidak ada jalan lain bagi Disnaker selain melakukan penyidikan oleh PPNS. Ditambahkan Jenri, dalam penyidikan ini, Kadisnakertrans Bengkalis pun sudah menjalin kerja sama dengan pihak Polres Bengkalis. Dengan adanya kerja sama itu diharapkan kepatuhan sejumlah perusahaan bermasalah terhadap Undang-undang akan semakin membaik. ‘’Dalam penyidikan oleh PPNS, kalau ditemukan unsur pidananya, maka akan dilimpahkan kepada penyidik Polres Bengkalis untuk penyidikan lebih lanjut,’’ pungkas Jenri. (DR)

kan terhadap perusahaanperusahaan setelah kebakaran lahan kembali mengakibatkan bencana asap di Riau pada awal tahun 2014. KLH sebelumnya menyelidiki sekitar 43 perusahaan, namun mengerucut jadi 26 perusahaan dengan 29 kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan pertimbangan kelengkapan barang bukti.

Proses penyelidikan dilakukan bersama ahli kebakaran hutan dan lahan serta ahli kerusakan lingkungan serta pemanggilan saksi dari perusahaan. “Hingga akhir Juni lalu sudah ada 18 perusahaan dengan 67 saksi yang telah diperiksa,” tuturnya.

Dalam proses tersebut ada satu perusahaan asing berinisial PT. KDI yang turut diselidiki dalam dugaan kebakaran lahan dan hutan.

Namun, ia mengatakan prosesnya masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Imam mengemukakan, memang

butuh waktu yang tidak sebentar untuk menyelesaikan proses identifikasi dalam penyelidikan apakah bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Karena itu, menurut dia ada tiga perusahaan tidak dilanjutkan ke penyidikan karena kepemilikan lokasi yang terbakar tidak jelas, satu perusahaan berupa kawasan industri dan satu perusahaan sedang proses penyidikan di Polres Indragiri Hilir.

Selain itu, ia mengatakan kementerian juga mengalami kendala-kendala seperti keterbatasan sumber daya penyidik, keterbatasan sarana dan prasarana menuju lokasi kebakaran, sulit menentukan waktu para ahli yang akan diminta keterangan. Bahkan, saksi yang dipanggil kadang tidak hadir hingga penjadualan ulang.

“Proses hukum kasus kebakaran lahan tidak semudah membalik telapak tangan,” jelasnya. (teu)

Jepang, Desa Batang Kumu karena tanaman karet, mahoni dan petai di sana sudah ditumbangi. Ia berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait dan akan membentuk tim untuk turun ke-lapangan supaya secepatnya persoalan itu bisa diselesaikan. ‘’Kami tidak ada ampun lagi. Ini setiap kali pergantian kades terus buat surat baru lagi, padahal jelas-jelas itu hutan lindung,’’ ungkapnya.

Sugiarno juga mengakui sudah mengantongi buktibukti kepemilikan oknumoknum tertentu hutan lindung tersebut sesuai dengan SKT, padahal sudah sering disosialisasikan kalau hutan lindung itu tidak boleh diganggu apalagi diperjualbelikan. ‘’Untuk oknum kades dalam waktu dekat ini akan kami panggil untuk memberikan penjelasan terkait SKT yang dikeluarkannya,’’ujarnya. (rr)

pada 22 Juli. Padahal, kata dia, undang-undang membolehkan rekapitulasi sebulan seusai pemungutan. “Mari kita gantung KPU,” katanya di tengah lautan massa.

Ketua Aliansi Penyelamat Pemilu Fikri juga mengkritik kinerja Ketua KPU Husni Kamil Manik. Fikri menilai Husni tak tegas dalam memimpin

sidang pleno KPU. “Ketua KPU, kok, cengengesan,” katanya.

Koordinator lapangan aksi ini, Akbar Husein, mengatakan bakal kembali mendatangkan massa Senin pekan depan. “Untuk mengawal keadilan, kami kerahkan lima ribu massa,” katanya. (alx/tmpc)

8 Perusahaan Kabid Pengawasan Disnakertrans Bengkalis Jenri SG AP MSi pada Riau Pos, Kamis (7/8) menyebut, delapan perusahaan yang diperiksa PPNS tersebut, masing-masing PT Multi Structure, Sumigita Inhwa Consorsium, Wika Inhwa Singgar Consortium, PT Rifansi Dwi Putra, PT Petro Papua Energy, PT Timas Suplindo, PT Cahaya Riau, dan PT Nusa Konstruksi Engineering. ‘’Dari delapan perusahaan yang diperiksa pada hari pertama Rabu (6/8), satu perusahaan tidak hadir, yakni PT Multi Structure.

PT Multi Structure juga tidak hadir pada pemeriksaan lanjutan hari kedua,

KLH Mereka adalah badan usaha di sektor perkebunan kelapa sawit. Sedangkan, satu tersangka dari pihak korporasi yang bergerak di sektor industri kehutanan atau hutan tanaman Industri lagi adalah PT. SGP di Kota Dumai. ”Semuanya perusahaan domestik,” ungkapnya.

Menurut dia, penyidik KLH menyatakan sudah didapatkan bukti-bukti permulaan cukup kuat, sehingga proses kasus ketiganya ditingkatkan ke penyidikan dan bisa dijerat dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Pihak kementerian dalam proses penyelidikan sudah dua kali melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti di konsesi perusahaan di Riau, sejak kasus ini mulai ditangani pada Februari silam. “Ini tentunya pelanggaran pidana, namun kami juga mempertimbangkan kemungkinan juga dijerat dengan perdata,” ucapnya.

KLH memulai penyelidi-

Kadishutbun ‘’Kami akan tindak secara pidana sebagaimana UU Nomor 44/1999, terkait hutan lindung dengan ancaman hukuman penjara 10 dan denda Rp10 miliar. Sebab kami sudah sering menyosialisasikan dan malah memanggil ke kantor supaya jangan mengeluarkan SKT di HL Mahato tersebut,’’ kata Sugiarno.

Kadishutbun Rohul juga mengaku kesal kalau program reboisasi di Jalan

Ketua “Tak ada garansi Husni jujur menyelenggarakan pemilu,” kata Taufik di depan gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat, 8 Agustus 2014.

Menurut Ketua KPU DKI Jakarta yang dicopot dalam kasus korupsi itu, KPU tergesa-gesa melakukan sidang pleno rekapitulasi nasional

Akhirnya Raja Adnan Aktivis LSM IMD Mencurigai bahwa penetepan tersangka terhadap Hafaz merupakan upaya kriminalisasi terhadap orang-orang dan siapa saja yang hendak membongkar bobrok Jefry Noer dikampar.

"Kami dalam waktu dekat akan demo di KPK Minta Jefry Noer di tangkap, kami pesimis lembaga penegak hukum di Riau dalam menangani kasus Jefry Noer." Katanya.

"Masyarakat Riau justru sekarang berharap kepada Setia Untung Arimuladi Kejati Riau yang baru, namun kami tidak yakin." Kata Adnan kepada Radar Riau beberapa

waktu yang lalu.

Untuk diketahui Jaksa Agung Basrief Arief belum lama ini melantik Setia Untung Arimuladi yang sebelumnya menjabat Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, menggantikan Edi Rakamto yang diangkat menjadi Direktur Penuntutan Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Harapan masyarakat Agar kiranya Setia Untung Arimuladi Kejati Riau untuk biasa mengambil alih penanganan kasus penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Kampar diperuntukkan untuk berlangganan koran harian berita terkini yang telah merugikan Negara miliyaran rupiah. Walaupun sebenarnya polda riau sendiri Setidaknya telah pernah melakukan upaya hukum dengan memeriksa sekitar 30 Kepala Desa dari lebih kurang 200 pejabat setingkat yang ada di Kabupaten Kampar telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh Kepolisian Daerah Provinsi Riau.

Disaat pengembangan kasus ini tahun 2013 Kapolda polda Riau melalui Kepala Bidang Humas Polda Riau AKBP Hermansyah, telah memberikan

konfirmsi, menurut polda sampai saat ini, belum ada penetapan tersangka untuk indikasi kasus korupsi tersebut, pihaknya telah memeriksa sebanyak 12 Kades. Pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). " Langkah yang diambil Ditreskrimsus untuk sementara ini, adalah penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi-saksi yang mungkin mengetahui atau terlibat langsung dalam ADD Kabupaten Kampar, namun belum tentu tersangka", Hermansyah, Kamis (25/7/2013) yang lalu. (byn)

dewan yang baru belum diturunkan Kemendagri. Yang mengurus itu, pihak biro tata pemerintahan , kita dewan hanya menunggu saja dan menyiapkan segala bentuk tekhnis pelantikan,” sebutnya.

Setelah dilantiknya ang-

gota dewan yang baru nantinya, maka akan diumumkan pimpinan dewan sementara oleh sekretaris DPRD Riau dilanjutkan dengan pemberian palu sidang oleh pimpinan dewan yang lama ke pimpinan dewan yang baru. “ Sia-

pa saja anggota dewan yang akan menjadi pimpinan sementara, kita tunggulah hasil konsultasi kita dengan Kemendagri, apakah menggunakan sistem kursi terbanyak atau yang tua ke yang muda,” tutupnya. (teu)

diketuai oleh Parlindungan Napitupulu, serta dua hakim anggota Nelson Samosir dan Kasukri selaku hakim adhoc.

Majelis hakim menggelar sidang putusan pada 24 Juli 2014 atau lima hari sebelum Idul Fitri 1435 Hijriah.

Ia mengatakan, majelis hakim hanya mempertimbangkan pengurangan hukuman dari penilaian kasus suap PON Riau. Hakim mengurangi hukuman empat tahun lebih rendah daripada putusan sebelumnya, sedangkan hukuman denda tetap sama. Namun, Tani Ginting tidak menjelaskan siapa pihak lain yang dimaksud oleh majelis hakim sebagai pertimbangan pengurangan hukuman. ”Intinya itu, karena bukan terdakwa yang melakukan inisiatif awalnya,” ujar Tani Ginting.

Secara terpisah Rusli Zainal melalui kuasa hukumnya, Eva Nora, mengaku bersyukur dengan putusan yang meringankan itu. Ia menilai sangat jarang masa hukuman kasus Tipikor di Indonesia

dalam banding bisa menghasilkan pengurangan masa hukuman.

Meski begitu, ia menilai putusan tersebut belum memuaskan karena hukuman bagi RZ masih lebih tinggi daripada aktor utama korupsi, yang disebutnya adalah mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Lukman Abbas yang divonis hanya lima tahun 6 bulan.

Dalam persidangan tidak ada saksi yang memberatkan soal korupsi tersebut.

Aktor utamanya saja hanya divonis lima tahun enam bulan, masak klien kami justru 14 tahun. Kalaupun sekarang ada pengurangan menjadi 10 tahun, bagi kami itu belum memenuhi target yang kami inginkan,” kata Eva. Sebelumnya, dalam putusan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, RZ dinyatakan telah menerima hadiah dan juga melakukan suap PON Riau, serta menyalahgunakan wewenang untuk kasus kehutanan.

Vonis majelis hakim tersebut lebih rendah dari tuntut-

an Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang minta majelis untuk menghukum Rusli 17 tahun kurungan serta pencabutan hak-hak tertentu berupa hak politik.

Untuk korupsi PON, RZ dinyatakan terbukti telah menerima hadiah untuk melancarkan pengusulan atau pengesahan peraturan daerah (Perda) terkait PON Riau. Terdakwa disangkakan memeras kontraktor untuk memenuhi permintaan uang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau senilai Rp1,8 miliar, dan juga menerima uang sebesar Rp500 juta melalui terpidana Lukman Abbas dan ajudan terdakwa untuk revisi Perda pembangunan arena PON. Dalam persidangan itu, RZ juga disebut-sebut ikut mengatur pemberian suap yang diduga atas permintaan sejumlah politisi DPR RI hingga lebih dari 1 juta dolar AS. Hanya saja, hingga kini dugaan suap yang mengalir ke Senayan itu tak kunjung bisa dibuktikan di persidangan. (teu)

Anggota Hal senada juga dikatakan Muflihun, Ketua Pelaksana pelantikan. Menurutnya, jumlah anggota dewan yang dilantik untuk periode 2014-2019 bertambah dari jumlah anggota dewan saat ini, dari 55 menjadi 65 orang. “Memang SK untuk

Pengadilan Tani Ginting mengatakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau mengurangi hukuman dalam putusan banding mantan Gubernur Riau Rusli Zainal karena mempertimbangkan bahwa terdakwa yang kerap disapa RZ itu bukan merupakan inisiator dalam kasus suap proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Provinsi Riau. ”Alasannya adalah karena inisiatif perbuatan (suap PON) bukan dari terdakwa, melainkan dari pihak yang lainnya,” katanya.

Sebelumnya, mantan Gubernur Riau Rusli Zainal alias RZ divonis bersalah dengan hukuman penjara 14 tahun, denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan di Pengadilan Tipikor, Pekanbaru pada 12 Maret 2014. RZ dijerat dua perkara, yakni suap PON dan korupsi perizinan kehutanan.

Tani Ginting mengatakan kasus banding RZ terdaftar di Pengadilan Tinggi Riau dengan perkara No.11/Tipikor/ 2014/TPR. Perkara itu ditangani oleh Majelis Hakim yang

CMYK Edisi 0323 Tahun VII. 11 - 15 Agustus 2014

Halaman

8 Radar Riau

ADVERTORIAL ROHIL

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP ME NGUNGKAP FAKTA

588 Unit Rumah Layak Huni Sudah Dibangun untuk Warga Rohil

RUMAH siuap huni yang di bangun pemkab rohil baru baru ini

BAGAN SIAPIAPI, RR Sejauh ini, Pemkab Rohil telah membangun 588 unit Rumah Layak Huni yang tersebar di 186 kepenghuluan atau desa di 15 kecamatan. Biaya pembanguan RLH berkisar antara Rp75 juta sampai Rp80 juta per unit dan diperioritaskan kepada masyarakat miskin yang tidak mempunyai penghasilan layak.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Rohil, Murniawati mengatakan, tahun 2014 hampir semua desa meminta pembangunan RLH. Namun pembangunan RLH harus sesuai

dengan kriteria masyarakat yang berhak untuk mendapatkannya. Masyarakat yang diprioritaskan adalah ibu janda dan tidak memiliki pekerjaan serta mempunyai tanggungan anak di bawah umur

15 tahun. “Total RLH yang dibangun untuk tahun anggaran 2014 sebanyak 588 unit RLH dan tersebar di 186 desa,” tukasnya.

Masing-masing desa mendapat tiga unit RLH. Menurut Murni, untuk pembanguan resetlemen, Pemkab Rohil hanya meneruskan lanjutan pembanguan tahun lalu. Pasalnya masih banyak rumah resetlemen yang belum selesai pengerjaannya di antaranya di Kepenghulan

Darussalam Bakal Dialiri Listrik

BAGAN SIAPI-API,RR Kepenghuluan yang baru dimekarkan di Kecamatan Sinaboi, yakni Darussalam bakal dialiri listrik dalam waktu dekat. Pembangunan jaringan listrik tengah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan PLN. “Kita sudah lihat bagaimana kondisi Kepenghuluan Darussalam. Sebagai daerah yang baru dimekarkan, tak lama lagi masyarakat akan menikmati aliran listrik. Selain itu, peningkatan fasilitas sarana dan prasarana lainnya juga tengah di arahkan ke sana,” tegas Bupati Rohil, H Suyatno.

Fasilitas aliran listrik di daerah itu diakui Suyatno memang terbatas. Makanya Pemkab Rohil berupaya melengkapinya. “Jaringan listrik bukan tidak ada, tetapi masih terbatas. Makanya perlu ditingkatkan. Inilah tugas pemerintah utnuk agar daerah ini tersentuh jaringan listrik hingga ke pelosok. Yang jelas menjadi skala prioritas,” sebut Suyatno.

Mengingat ketersediaan listrik cukup penting, maka masyarakat di Kepenghuluan Darussalam mendapatkan arus listrik dengan mengoperasikan mesin genset.

Untuk satu mesin genset terkadang sampai mengaliri arus listrik ke empat atau lima unit rumah. Selain itu, listrik dari mesin genset tersebut hanya dapat dioperasikan di waktu malam hari saja.

Program prioritas lainnya, tambah Suyatno, yakni menyangkut bidang pelayanan kesehatan. Salah satu diantaranya yakni perlunya membuka pustu untuk wilayah Kepenghuluan Darussalam. Sehingga, masyarakat di Kepenghuluan Darussalam bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. “Keberadaan pustu itu sangat penting. Karena, pustu itu merupakan perpanjangan tangan dari dinas kesehatan. Makanya, pelayanan kesehatan untuk Darussalam, turut diprioritaskan,” jelasnya.

Bakal Jadi Daerah Berkembang Kepenghuluan Darussalam, Kecamatan Sinaboi, yang baru saja dimekarkan dari kepenghuluan induk Sinaboi diyakini bakal berkembang pesat. Karena, secara geografis, Kepenghuluan Darussalam berbatasan langsung dengan Kota Dumai yang memiliki potensi di sektor pertanian maupun perkebunan kelapa sawit.

“Salah satu faktor penentu yang bisa menjadikan Kepenghuluan Darussalam untuk cepat berkembang itu, lantaran didukung oleh program pembangunan bidang infrastruktur baik jalan maupun jembatan,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Suyatno, di daerah Sinaboi sudah memiliki jembatan beton yang menghubungkan ke Kepenghuluan Darussalam yang berjarak kurang lebih 6 Kilometer. “Bodi jalan di sana itu sudah diratakan. Malahan saat ini alat berat yang bekerja masuk tahap penim-

bunan. Dengan begitu, masyarakat di Kepenghuluan Darussalam sangat bersyukur sekali dengan dibukanya akses jalan tersebut.

Karena, saat ini untuk sampai ke Darussalam bisa ditempuh lewat jalur darat.

Kalau sebelumnya kan hanya pakai sarana alat transportasi air,” jelasnya.

Tambah Suyatno, peningkatan pembangunan jalan lintas Kepenghuluan Darussalam-Dumai yang dibangun Pemkab Rohil terus digesa dan diperkirakan rampung tahun 2014 mendatang. “Kalau jalan lintas itu sudah selesai, saya kira Kepenghuluan Darussalam bisa berkembang pesat.

Karena, semua potensi yang dimiliki di sektor pertanian dan perkebunan kelapa sawit bisa lebih dioptimalkan. Karena, kunci mempercepat perkembangan dan kemajuan daerah itu ada pada infrastruktur jalan dan jembatan,” bebernya.

Di sisi, meski saat ini ruas jalan itu tahap penimbunan, tetapi sudah memberikan manfaat yang positif. “Kondisinya ya saat musim panas muda dilalui, begitu juga sebaliknya.

Tetapi saya yakin kalau sudah selesai jalan itu pasti perekonomian warga meningkat,” sebutnya.

Selain itu, daerah lain yang berada wilayah Kecamatan Sinaboi seperti Kepenghuluan Sungai Bakau, Sungai Nyamuk, Raja Bejamu dan Kepenghuluan Sinaboi, sambung Basri, bakal menjadi daerah padat penduduk. “Sebagai daerah yang baru dibuka dan memiliki berbagai potensi, seperti sektor perikanan dan kelautan maupun pertanian dan peternakan serta perkebunan bisa lebih lebih digali lagi,” terangnya. (adv/teu)

Pematang Ibul dan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Pusako.

Adapun pembangunan RLH yang belum siap atau terlambat, akibat sulitnya mendapatkan lokasi yang tepat. Karena harus menyesuaikan dengan penataan kota. Selain itu, pengerjaannya RLH dimulai pada akhir tahun 2013. Murni mengakui terdapat kendala dalam pembangunan RLH, namun

kendala tersebut tidak menjadi penghambat, seperti faktor hujan ataupun sulitnya untuk memasukkan bahan. Pengajuan permohonan masyarakat untuk medapatkan RLH, menurut Murni, saat ini cukup banyak.

Malahan dari satu desa terdapat kisaran 20-30 pengajuan pembangunan RTLH, namun pihaknya harus melihat terlebih dahulu kreteria yang dan perioritas pemerintah daerah untuk memberi-

kan RLH tersebut. Murni menegaskan, RLH yang disediakan pemerintah untuk masyarakat miskin, di antaranya ibu janda dan tidak memiliki pekerjaan serta mempunyai tanggungan anak di bawah umur 15 tahun. Namun demikian, data yang masuk ke kecamatan tahun depan bisa jadi diterima sesuai dengan keteria dan perioritas pemerintah untuk penerima RLH. (adv/teu)

Peternak Rimba Melintang Mampu Penuhi Permintaan Lokal BAGANSIAPIAPI,RR Selain bergerak di sektor pertanian tanaman pangan, ternyata Kecamatan Rimba Melintag memiliki potensi dibidang peternakan seperti lembu dan sapi serta kambing. Jelang masuknya lebaran Idul Adha nanti, ternak-ternak seperti kambing maupun lembu dan sapi untuk pelaksanakaan ibadah qurban diyakini mampu memenuhi permintaan dalam lokal.

“Kegiatan di sektor peternakan ini termasuk salah satu produk unggulan yang dimiliki oleh Kecamatan Rimbamelintang. Permintaan terhadap ternak dari Kecamatan Rimbamelintang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan,” kata Camat

Rimba Melintang, H Syamzani.

Untuk permintaan hewan qurban tahun ini khususnya yang berasal dari Kecamatan Rimba Melintang, tambah Syamzani, belum dapat diprediksikan apakah ada peningkatan maupun sebaliknya.

Kendati tidak dapat diprediksikan, namun mengacu pada pelaksanaan tahun sebelumnya, pemintaan ternak untuk memenuhi pelaksanaan ibadah qurban terpenuhi.

“Yang jelas, kita berharap ada peningkatan tahun ini. Dan untuk diketahui, ternak-ternak yang dihasilkan dari wilayah kita itu ternyata kondisinya boleh dikatakan mampu memenuhi kebutuhan lokal. Artinya, mampu memenuhi kebutu-

han dari dalam kabupaten Rohil sendiri,” terangnya.

Syamzani menjelaskan, Kecamatan Rimba Meintang memiliki banyak kegiatan peternakan yang dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun perkelompok. Malahan, melalui kegiatan peternakan tersebut setidaknya sudah mampu menghasilkan produk baru berupa pupuk cair yang berasal dari limbah ternak.

“Itu makanya, sektor peternakan itu menjadi salah satu produk unggulan bagi Kecamatan Rimbamelintang. Dimana, selain pertanian dan palawija, kita juga mengembangkan peternakan baik hewan besar maupun unggas,’’ kata Syamzani. (adv/teu)

Warga Palika Kembangkan Budidaya Kerang BAGAN SIAPI-API,RR pesisir pantai Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika) mulai mengambangkan budidaya kerang laut. Kini, perairan mulai dari bibir pantai Kepenghuluan Sungai Daun hingga Panipahan, kegiatan budidaya kerang dibanjiri warga meski dengan modalnya sendiri. Hasilnya, kerang dijual ke kabupaten tetangga, Labuhan Batu Selatan. Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

“Kalau dulu, saat hasil tangkapan menurun, masyarakat pesisir pantai berupaya meningkatkan pendapatan ekonomi dengan membudidayakan kerang laut.

Tetapi, saat ini mereka mulai mencintai pekerjaan itu dan tak menganggap sampingan lagi. Pembudidayaan kerang laut kini secara terus menerus sudah dilakukan,” jelas Camat Palika, Muhammad Nasir.

Ternyata, tambah Nasir, kegiatan budidaya kerang mampu memberikan dampak positif bagi daerah maupun warga. “Bagi daerah, nama Kecamatan Pasir Limau Kapas semakin dikenal di daerah Sumut sana. Nah, bagi warga, jelas menjadi penghasilan tetap di selain menjadi nelayan dan ujungnya meningkat kesejahteraan,” paparnya.

Dengan kondisi seperti itu, lanjut Nasir, kegiatan budidaya kerang semakin menjamur di daerahnya. “Kegiatan budidaya kerang dilaksanakan dari pantai Kepenghuluan Sungai Daun sampai ke Panipahan.

Kemudian, masyarakat yang jauh dari bibir pantai, membudidayakan kerang di bawah tempat tinggalnya. Apalagi sebagian besar tempat tinggal warga berbentuk panggung,” urai Camat.

Sementara, saat panen

kerang, para pembeli termasuk dari daerah Provinsi Sumut berdatangan ke Panipahan. “Kalau sedang panen, jumlahnya bisa berton-ton. Harga jualnya bervariasi tergantung dari ukuran kecil, sedang dan besar. Normal harganya bisa mencapai Rp4 ribu per kilogram,” sambung Nasir.

Mengingat budidaya kerang di wilayah Kecamatan Pasir Limau Kapas cukup baik, tambah Nasir, pihaknya telah mengusulkan sejumlah program kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rohil.

“Usulan program yang disampaikan itu bermacam-macam.

Termasuk salah satunya perlunya bantuan bibit kerang. Dan kita berharap agar usulan itu dapat segera direalisasikan.

Karena, program ini dapat mensejahterakan masyarakat kita yang ada di Kecamatan Palika,” jelasnya. (adv/teu)

CMYK

CMYK Edisi 0323 Tahun VII. 11 - 15 Agustus 2014

Halaman

Halaman

9 Radar Riau LANGKAH MAJU MENGUNGKAP ME NGUNGKAP FAKTA

9

Balita Tumor Ganas Perlu Biaya Operasi Tahap II BAGANSIAPI-API,RR Seorang balita berusia sekitar empat bulan, Nabila, terkena tumor ganas sehingga mesti menjalani operasi pengangkatan tumor namun karena faktor usia dia diharuskan menunggu sekitar lima bulan lagi untuk bisa menjalani operasi yang kedua.

Orang tua balita malang tersebut, Mona dan Erik mengaku kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk operasi yang kedua nanti sehingga mengharapkan uluran tangan dari masyarakat yang peduli dengan penderitaan buah hati mereka. ‘’Tumor ganasnya sejak dari lahir, lalu dilakukan operasi beberapa waktu lalu. Namun setelah operasi tumornya kembali tumbuh di leher bagian kanan,’’kata Mona, di kediamannya Jalan Nelayan RT 07 RW 02 Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir, Bangko.

Dia menerangkan sejak lahir Nabila sudah dirawat di RSUD Arifin Ahmad, Pekanbaru dan dari pemeriksaan dokter yang ada di sana dipastikan bahwa Nabila memiliki penyakit bawaan berupa tumor ganas tersebut. ‘’Setelah operas itu, tumornya kembali tumbuh dan memang belum habis tumornya. Setelah konsultasi dengan dokter di rumah sakit, mereka menyarankan agar Nabila kembali dioperasi untuk kedua kali tapi pada saat usia sekitar 9 bulan. Karena kalau sekarang tidak memungkinkan,’’katanya.

Menjelang masa menunggu untuk menjalani operasi yang kedua ini, pihak keluarga, terang Mona sudah keterbatasan biaya untuk pengobatan. Dia mengharapkan kepada donatur maupun pemerintah daerah untuk membantu mereka dalam hal dana sehingga ongkos untuk pengobatan nantinya dapat ditanggulangi.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Rohil Junaidi Saleh ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan terkait hal ini menyarankan agar keluarga Nabila bisa mengurus kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ‘’Sehingga nanti memudahkan untuk biaya dan proses penanganan kesehatan termasuk untuk tindakan operasi,’’kata Junaidi di Bagansiapi-api.(rr/rpg)

Edisi 0323 Tahun VII, 11 - 15 Agustus 2014

z ADVERTORIAL z

Bupati Rohil Minta Kasus Keracunan Massal Ditanggulangi TANAH PUTIH,RR Bupati Rokan Hilir H Suyatno mengharapkan agar kasus keracunan massal yang menimpa puluhan anak di Kepenghuluan Teluk Mega, Tanah Putih dapat diusut tuntas sehingga peristiwa serupa tak terjadi lagi di waktu mendatang. ‘’Kepolisian sedang dalam tahap penyelidikan, kami harapkan agar bisa dituntaskan. Saya sudah instruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk kroscek ke Puskesmas mengenai hal ini agar dapat ditanggulangi, jadi tak terulang lagi nantinya,’’ kata Suyatno, ketika dimintai tanggapannya terkait peristiwa itu, Senin (4/8) di Bagansiapi-api.

Kejadian itu ternyata berimbas

pada aktivitas pedagang makanan ringan di kecamatan Tanah Putih, sejak kasus keracunan massal mencuat, diketahui keberadaan pedagang bakso bakar tidak ditemui lagi di sejumlah pasar atau jalan di mana biasanya pedagang menjual makanan tersebut. ‘’Memang sudah tak ada lagi kelihatan, informasi yang saya peroleh dan pantauan di lapangan.

Mungkin karena pedagangnya

takut sehingga tak lagi menjual bakso di daerah kita ini,’’ kata Camat Tanah Putih Suryadi SE. Menurutnya, biasanya di setiap daerah di Kecamatan Tanah Putih banyak pedagang bakso bakar. ‘’Para pedagang bakso bakar itu biasanya berdagang menggunakan sepeda motor, tapi semenjak kejadian di Teluk Mega itu, sekarang sudah tidak ada terlihat lagi,’’ katanya.

Diterangkan Suryadi, ia sebenarnya tidak melarang pedagang bakso bakar mencari nafkah. Namun, seharusnya bakso yang dijual harus bersih dan tidak mengunakan pengawet karena berbahaya terhadap kesehatan manusia.

Kepala Puskesmas Tanah Putih

dr H Suarman berpendapat, agar kedepanya pihak pemkab Rohil memberikan izin kepada pihak Puskesmas untuk memeriksa makanan yang diperjual belikan kepada masyarakat. ‘’Sehingga dengan demikian, kami dapat memastikan makanan yang di kosumsikan masyarakat itu sehat,’’ katanya.

Menurut Suarman, atas kejadian puluhan warga di Teluk Mega yang sempat mengalami keracunan, kuat dugaanya karena mengkosumsi makanan yang tidak layak. ‘’Selain kurang bersih terlebih pedagang itu menggunakan zat perwarna yang bisa mengakibatkan sakit perut,’’ kata dia.(rr)

Buaya Ancam Keselamatan Nelayan RANTAU KOPAR , RR Warga di Kepenghuluan Rantau Kopar, Kecamatan Rantau Kopar terutama yang bekerja sebagai nelayan resah dengan kerap munculnya buaya liar di alur sungai tersebut.

Menurut seorang nelayan setempat, Ariadi (27), keberadaan buaya di sungai semakin kerap kelihatan dalam beberapa bulan terakhir ini. ‘’Jumlahnya cukup banyak dan mengejar pula saat kami lewat di depanya (bersampan),’’kata Ariadi (27).

Dikatannya, memang para buaya itu tidak pernah memangsa para nelayan saat tengah mencari ikan. ‘’Tapi, tetap saja kami merasa takut saat melihatnya,’’ katanya.

Ia mengatakan, bersama para nelayan lainya tidak sanggup mencari ikan pada malam hari. ‘’Kalau malam tidak kelihatan kalau buaya itu ada dekat kami. Kalau siang bisa kelihatan dan kami bisa memacu sampan jauh dari buaya itu,’’tuturnya.

Hal ini juga disampaikan nelayan lainnya, Martunus (37). Diceritakanya, bahwa ketika ia melintas di daerah yang disebut Simpang Tiga yang biasanya sebagai tempat nelayan mencari ikan, beberapa buaya tampak berjemur di pinggir sungai. ‘’Tentunya dengan begitu membuat kami kurang tenang dan nyaman saat mencari ikan di perairan Sungai Rokan ini,’’bebernya.

Untuk itu, kata Martunus, sebelum adanya korban jiwa maka ia bersama rekanya yang lain meminta pihak terkait untuk mencari solusinya. ‘’Misalnya, menangkap buaya-buaya itu dan diamankan di satu tempat yang mungkin tidak meresahkan bagi masyarakat,’’ katanya.

Camat Rantau Kopar Ramlan membenarkan tentang hal itu. Dirinya mengungkapkan rasa prihatin tentang apa yang dikhawtirkan para nelayan di daerahnya. ‘’Dalam waktu dekat ini kami akan bahas ini bersama pihak terkait lainya, mana tau dari sana ada solusinya,’’ katanya. (rr)

Nama Tersangka Karhutla Asal Rohil PEKANBARU,RR Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau khususnya di Rohil yang ditangani Polda Riau semakin hari semakin bertambah saja. Dari semua kasus Karhutla, rohil menempati urutan tertinggi.

Berikut ini daftar lengkap nama tersangka Karhutla asal Rohil : ROHIL : 1. LA, Bangko Pusako, Rohil 2. RU, Rimba Melintang 3. MU, Rimba Melintang 4. RA, Tanah Putih 5. MI, Tanah Putih 6. UR, Tanah Putih 7. SP, Bangko Pusako 8. EA, Rimba Melintang 9. AS, Rimba Melintang 10. MB, Bangko Pusako 11. BP, Bangko Pusako 12. AY, Bangko Pusako 13. RJ, Rimbo Melintang 14. MH, Bangko Pusako 15. DA, Bangko Pusako 16. SU,Bangko Pusako 17. PA (48), Dusun Mandiri, Pekaitan 18. AJ, Desa Pedamaran 19. ZU, Desa Pedamaran 20. NA (59), Dusun Pematang Kunyit 21. ST, Tanah Putih 22. SD, Bangko Permata 23. WW, Bangko Permata 24. SS (46), Kubu Babussalam 25. SO (41) Kubu Babussalam 26. SG, Pulau Halang 27. SK, Desa Labuhan Tangga 28. AH, Dusun Benuang 29. AR, Dusun Benuang 30. SN, Dusun Benuang 31. MW, Dusun Benuang Dua lagi berkas berkas karhutla dilimpahkan ke Kehutanan, total 33 tersangka.(rr)

BUPATI Rokan Hilir, H Suyatno saat melantik penghulu beberapa waktu lalu. (hms)

Bupati Rohil Berang Ada Pungli di Jembatan Pedamaran BAGANSIAPIAPI,RR Aksi pungutan liar (Pungli) terhadap pengunjung Jembatan Pedamaran oleh oknum yang tak bertanggung jawab sudah bukan rahasia umum lagi. Bupati Rokan Hilir (Rohil), H Suyatno pun geram dan meminta Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) melakukan pengawasan ketat.

“Ini (pungli, red) sudah sangat meresahkan masyarakat dan pengunjung.

Jangan sampai ulah oknum

yang tak bertanggung jawab justru membuat buruk citra Jembatan Pedamaran.

DBMP harus bertindak cepat bersama aparat terkait mengamankan masalah ini,” tegas Suyatno, Selasa (5/8/ 2014) saat dimintai tanggapannya terkait masalah tersebut.

Suyatno juga menyinggung ulah oknum yang memanfaatkan kesempatan tidak memperpanjang aksinya.

“Jembatan Pedamaran dibangun untuk

memperpendek jarak tempuh masyarakat antar wilayah pesisir, bukan menjadi ladang keuntungan pribadi oknum. Saya imbau masyarakat dan pengunjung tidak memberikan uang kepada siapa pun jika ingin berkunjung ke Jembatan Pedamaran,” sebut Suyatno.

Diakui Suyatno, meski Jembatan Pedamaran I dan II sebenarnya belum dibuka untuk umum, namun Pemkab Rohil mempersilahkan

masyarakat yang ingin berkunjung ke jembatan kembar tersebut sekedar melepas lelah dan mengabadikan foto.

“Memang kedua jembatan itu cukup indah. Jadi tak masalah kalau dimanfaatkan masyarakat menjadi lokasi wisata baru,” ujarnya.

Jembatan Pedamaran I dan II sendiri dibangun untuk menghubungkan antar wilayah pesisir seperti, Bagansiapiapi-Pedamaran-

Pekaitan- Kubu-Panipahan hingga Labuhan Batu, Sumut.

Kini, jembatan kembar ini menjadi kebanggaan masyarakat Rohil, dan mulai menjadi ikon baru Negeri Seribu Kubah.

Di tempat terpisah, Kepala DBMP Rohil, Nasri mengaku tidak mengetahui adanya pungli. “Saya baru ini dengar ada pungli. Perlu dicek dulu kebenarannya. Tetapi, jika benar dan oknum itu tertangkap, kita akan serahkan ke polisi,” katanya .(rr)

24 Kasus Karhutla Terjadi di Riau, Setengahnya Ada di Rohil PEKANBARU,RR Sejak April 2014 hingga kini, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menjadi daerah dengan kasus hukum tertinggi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang ditangani Polda Riau. Hingga Kamis (7/8/2014), sudah 24 kasus dengan 33 orang tersangka yang masih terus diproses.

Jumlah kasus karhutla yang terjadi di Rohil ini mencapai separuh dari yang terjadi di seluruh Riau yang kini sudah menyentuh angka 50 kasus.

“Total kasus di Riau sejak 5 April lalu sampai sekarang sudah 50 laporan polisi dengan 75 orang tersangka. Rohil menjadi daerah terbanyak dengan 24 kasus dan 33 tersangka, “ujar Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo, Kamis (7/8/2014).

Dipaparkan Guntur, jika

dirincikan 50 kasus tersebut terdiri dari 19 laporan polisi tentang kebakaran hutan dan lahan, dan 31 kaporan polisi tentang aksi ilegal logging (ilog). “Di antaranya 1 kasus dalam penyelidikan, 15 kasus penyidikan, 15 kasus pada penyerahan tahap pertama dan 19 kasus sudah dinyatakan lengkap (P-21),” terangnya.

Pada setiap Polres yang ada di Riau, diuraikan Guntur selain Rohil yang menangani 24 kasus, Polres Bengkalis saat ini memproses Sembilan laporan polisi terkait karhutla dengan 11 orang tersangka.

“Polres Siak 2 laporan polisi dengan 2 tersangka, Pelalawan 3 laporan polisi dengan 4 tersangka, Kepulauan Meranti 2 laporan polisi dengan 2 tersangka, Dumai 7 laporan dengan 21 tersangka, Kam-

par 1 laporan dan 1 tersangka serta Rohul 2 laporan dan 2 tersangka,” paparnya.

Upaya penanganan kasus kejahatan lingkungan ini, terus diupayakan, adapun

Polda Riau selaku penegak hukum (Gakkum) terus menggelar patroli wilayah, baik darat maupun udara, dalam upaya tangkap tangan pelaku karhutla tersebut. Se-

lain itu, khusus untuk wilayah yang telah dipadamkan, polisi juga melakukan pendudukan kawasan, agar tidak kembali dilakukan pembakaran lahan. (rr)

SEORANG warga sedang memadamkan api karhutla di Rokan Hilir, beberapa waktu lalu. (int)

CMYK

Edisi 0323 Tahun VII. 11 - 15 Agustus 2014

Halaman

10 R a d a r R i a u

Johar : Periode Kami Banyak Perda yang Dilahirkan PEKANBARU, RR Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Riau dalam rangka HUT Provinsi Riau ke-57 tahun 2014 bersempena dengan HUT Provinsi Riau yang ke-57 diharap menjadi momentum untuk mewujudkan Provinsi Riau yang maju, sejahtera dan berdaya saing tinggi.

Rapat yang dihadiri langsung Gubernur Riau, Annas Maamun dan Wakil Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman serta lebih dari 1000 undangan ini berjalan sukses walau sempat terjadi kericuhan kecil, Sabtu (9/8/2014).

Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus dalam pidatonya mengatakan, DPRD Riau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, serta ucapan terima kasih kepada semua undangan yang hadir.

Lebih lanjut Johar mengatakan, pada saat memperingati hari jadi Provinsi Riau ke 57, situasi politik negara Indonesia terasa cukup dinamik.

“Kami di DPRD Riau ini, pada tahun ini juga akan mengakhiri masa tugas pengabdian kami, dengan hati yang tulus kami mengucapkan selamat kepada wajah-wajah baru yang akan menjadi penghuni gedung lancang kuning ini,” katanya.

Ditambahkan Johar, tanpa bermaksud membanggakan diri, ternyata selama periode masa jabatan anggota DPRD Riau 2009-2014 adalah periode yang terbanyak melahirkan peraturan daerah dan usul inisiatif DPRD Riau.

“Dari 25 buah rancangan peraturan usulan DPRD Riau yang terdapat pada prolegda, sebanyak 16 buah telah disahkan menjadi peraturan daerah,” tandas Johar.

“Kami atas nama segenap Anggota DPRD Riau kata Johar, menyampaikan ucapan permohonan maaf, dimana dalam periode masa jabatan kami tentu ada beberapa masalah yang kami hadapi, namun tidak mengurangi semangat dan kinerja Anggota DPRD Riau dalam memperjuangkan aspirasi dan suara Rakyat yang kami wakili,” pungkasnya. (alx/hrc)

PEKANBARU

LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Ultah ke-57 Riau, Warga Minta Lowongan Pekerjaan PEKANBARU, RR Hari ini, Sabtu, 9 Agustus 2014, Provinsi Riau genap berusia 57 tahun. Lantas apa harapan masyarakat Bumi Lancang Kuning ini?

Ada banyak permintaan yang disampaikan warga, salah satunya soal ketersediaan lapangan pekerjaan. “Saya harap Pemerintah Provinsi Riau memperhatikan lapangan pekerjaan, sehingga nantinya tidak banyak muncul pengangguran,” kata salah seorang warga Kota Pekanbaru, Dayat Daycho yang ditemui halloriau.com, pagi ini.

Seperti dikutip dari riau.bps.go.id, keadaan ketenagakerjaan Riau Februari 2014, tingkat pengangguran ter-

buka sebesar 4,99 persen.

Jumlah angkatan kerja di Riau pada Februari 2014 mencapai 2.801.165 orang, atau turun 28.033 orang (0,99 persen) dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2013 sebesar 2.829.198 orang.

Jumlah penduduk yang bekerja di Riau pada Februari 2014 sebesar 2.661.327 orang atau berkurang 50.918 orang (1,87 persen) dibandingkan dengan keadaan pada Februari 2013.

Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2014 sebesar 4,99 persen, lebih tinggi dibandingkan keadaan pada Februari 2013 (4,13 persen).

Pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau.

Pada periode Februari 2014, penduduk yang bekerja bekerja di sektor pertanian sebesar 42,41 persen, menurun 3,89 persen dibandingkan dengan kondisi Februari 2013 sebesar 46,31 persen.

Penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan sebesar 41,84 persen sedangkan yang paling kecil adalah penduduk yang bekerja

dengan status pekerja bebas di non pertanian, yaitu sebesar 1,99 persen.

Jumlah penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu yang bekerja kurang dari 35 jam/minggu, pada Februari 2014 sebesar 34,75 persen dari seluruh penduduk yang bekerja. Angka ini lebih rendah dari keadaan pada bulan Februari 2013 sebesar 39,75 persen.

Pada Februari 2014, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi yaitu sebesar 40,17 persen, sedangkan pekerja dengan pendidikan Diploma 3,16 persen dan pekerja dengan pendidikan Sarjana hanya sebesar 8,00 persen. (alx/hrc)

Gubri Prihatin Kondisi Lapas PEKANBARU.RR Pasca mengunjungi beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan melihat kondisi langsung di lapangan, Gubernur Riau (Gubri) H Annas Maamun mengaku sangat prihatin. Sebab banyak Lapas yang tidak membina warganya dengan baik, ditambah banyak yang over kapasitas.

Karenanya di momen istimewa hari jadi ke-67 Provinsi Riau tahun ini, Annas mengaku siap membantu untuk lebih memanusiakan tahanan. ‘’Misalnya di Lapas Klas II B, kapasitas yang cuma 300 orang diisi sampai seribu lebih. Tentu mereka akan sangat sulit saat istirahat misalnya, kan kasihan itu,’’ kata Gubri, kemarin.

Karenanya menurut mantan Bupati Rokan Hilir tersebut perlu dilakukan pembenahan dengan menambah bangunan Lapas. Melalui renovasi maupun pembangunan baru, sebab ia yakin Kanwil Kemenkum-HAM Riau memiliki anggaran dari pusat. ‘’Kalau perlu dibantu akan kita siapkan anggaran,’’ lanjut Annas.

Untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan, Gubri juga menyebut bahwa perlu ada pemisahan antara tahanan narkoba dengan tahanan lain. Sehingga apa yang menjadi keinginan bersama pemerintah dapat terwujud.

Sementara itu pihak Kakanwil Kemenkum-HAM Riau diketahui sudah menyiapkan lahan cukup luas di sekitar Palas, Pekanbaru yang akan digunakan untuk membuat bangunan baru Lapas.

Terkait hal tersebut Gubri mengaku senang, dan jika didukung bersama, tentunya warga binaan benar-benar dapat dibina dengan menambah bangunan Lapas itu sendiri. ‘’Sebisa mungkin Lapas di Riau janganlah sampai over kapasitas, karena yang dibina adalah masyarakat Riau juga,’’ harapnya.

Karena bagaimanapun, sambung Annas, sejahat-jahatnya warga binaan di Lapas, kalau diberikan pemahaman yang baik serta diberikan ajaran dan siraman rohani sesuai ajaran agama yang dipegangnya, tentu akan dapat berubah menjadi lebih baik.(rr)

Pemprov Bantu Kendaraan Lapas dan Brimob PEKANBARU,RR Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 Provinsi Riau yang jatuh 9 Agustus besok, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan membantu beberapa instansi vertikal di Riau. Seperti Brimob Polda Riau dan Lapas Klas II B di bawah Kanwil Kemenkum-HAM Riau.

Demikian diungkapkan Gubri H Annas Maamun kepada wartawan, Kamis (7/8) di Pekanbaru. Menurutnya, pada peringatan puncak HUT Provinsi Riau nantinya, akan diserahkan secara simbolis usai upacara di halaman Kantor Gubernur Riau. ‘’Nanti kami bantu kendaraan untuk Brimob dan Lapas. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin,’’ sebut Gubri.

Bantuan dimaksud lanjutnya, diharapkan dapat memperkuat hubungan antaran Pemprov dengan berbagai instansi vertikal yang mewakili pemerintah pusat melalui beberapa lembaga.

Kepada Lapas Klas II B, Pemprov kata Gubri, akan membantu satu unit mobil tahanan dan dua unit mesin jahit. Sehingga bisa dimanfaatkan dalam mendukung pembinaan di Lapas. Sementara untuk Brimob, Pemprov akan membantu satu unit ambulance. ‘’Karena memang keduanya memerlukan, seperti Brimob kendaraannya terbakar saat kebakaran asrama beberapa waktu lalu. Yang jelas Pemprov akan membantu sehingga bisa tercipta keamanan dan ketenteraman bersama demi Riau yang lebih baik,’’ tutupnya.(rr)

Foto ilustrasi net

Kakanwil Kemenkum-HAM Dilantik PEKANBARU,RR Gubernur Riau (Gubri) H Annas Maamun sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kanwil Kemenkum-HAM) Riau Frans Richard Sugiyanto, Kamis (7/8).

Pergantian pimpinan terjadi antara pejabat lama Bambang Widodo kepada Frans Richard Sug-

iyanto. Pada seremoni pelantikan kemarin dihadiri Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkum-HAM RI, Bambang Adnan, Kapolda Riau Brigjend Pol Condro Kirono, Bupati Kampar Jefry Noer, Sekdako Pekanbaru Syukri Harto serta beberapa pejabat Pemprov Riau. ‘ ’ Te n t u n y a k a m i b e r harap tercipta hubungan kerja sama yang kuat ant-

ara pemerintah daerah dengan Kanwilkum-HAM Riau.

Sehingga bisa sama-sama membantu membangun daerah,’’ tutur Gubri usai pelantikan.

Kepala Kanwil Kemenkum-HAM Riau yang baru sebelumnya bertugas di N u s a Te n g g a r a T i m u r (NTT). Sementara pejabat lama akan mendapatkan tugas baru sebagai Kepala Biro Kepegawaian Ke-

menkum-HAM RI di Jakarta.

Gubernur berharap melalui kerja sama yang baik, maka penataan Lapas di Riau bisa berjalan baik. Demikian pula pembinaan penghuni Lapas bisa dilakukan dengan lebih manusiawi.

Sementara itu Kakanwil Kemenkum-HAM Riau yang baru dilantik Frans Richard Sugiyanto mengungkapkan akan terus

berupaya melakukan pembenahan terkait pembinaan masyarakat di Lapas. Sehingga kedepan bisa terus lebih baik. ‘ ’ Te n t u n ya s e m u a h a l yang menjadi harapan Gubri juga sejalan dengan apa yang menjadi prioritas kami. Terutama dalam pembinaan yang jauh lebih baik di Lapas, karena tanpa dukungan daerah akan sulit berjalan,’’ k a t a n y a . (rr)

Ingin Pemerintahan Kredibel, Jabatan Camat dan Kadis Harus Dilelang Juga PEKANBARU, RR Pihak DPRD Pekanbaru menginginkan Walikota Firdaus MT berbuat adil, dalam memberikan jabatan kepada bawahannya. Jika jabatan Lurah dilelang, seharusnya jabatan strategis

lainnya juga ikut lelang. Seperti halnya jabatan Camat, Kadis, Kepala Badan dan jabatan strategis lainnya.

Sebab hal ini akan menjadi pedoman bagi pemerintahan lainnya, dan dipastikan tidak akan menimbul-

Parkir Motor Dipungut Rp2.000 PEKANBARU,RR Aksi nakal oknum juru parkir yang menaikkan tarif parkir kendaraan roda dua s e p i h a k d i k e c a m Wa l i Kota Pekanbaru H F i r d a u s S T M T. B a h k a n dia menilai ini adalah salah satu bentuk tindak korupsi dan jika perlu oknum tersebut bisa dipolisikan. Ditegaskan Wa k o , h i n g g a s a a t i n i Pemko Pekanbaru belum mengeluarkan keputusan baru terkait t a r i f p a r k i r.

Artinya, parkir di luar gedung sama dengan Perda nomor 14/

kan kecemburuan atau kecurigaan.

Anggota DPRD Pekanbaru Roni Amriel mengatakan, jika hal itu benar-benar dil a k u k a n Wa l i k o t a , m a k a akan tercipta pemerintahan bersih, kredibel dan di-

percaya semua kalangan.

“Sekarang ini kan kesannya meniru saja. Daerah lain buat lelang, kita buat pula. Konsepnya bagaimana tak jelas. Makanya jika sudah dilakukan terhadap 36 Lurah,

tidak ada salahnya melakukan itu kepada yang lainnya (Camat dan Kadis). Dan itu tidak melanggar aturan,” sebut Roni saat berbincang dengan wartawan, Minggu (10/8). (teu/tpc)

Wako: Polisikan Saja!

2001 di mana tarif parkir kendaraan roda dua ditetapkan Rp1.000 dan roda empat Rp2.000. Unt u k i t u , Wa k o m e m i n t a Dishub untuk proaktif mengecek kebenaran informasi tersebut serta menerapkan sanksi tegas. ‘ ’ Ta r i f p a r k i r b e l u m ada yang naik, masih tetap sama dan kami juga belum membahasnya. Jadi ini sama saja korupsi kecil-kecilan. Cek keberadaan mereka (oknum juru parkir, red) itu dan siapa penanggung jawab pengelolaannya. Cabut izin pengelo-

laan mereka, dan kalau perlu polisikan karena itu sama saja peme r a s a n , ’ ’ t e g a s Wa k o , Kamis (7/8) di Lanud Roesman Nurjadin Pekanbaru.

Sebelumnya diwartakan jika di beberapa jalur parkir di jalan raya tarif parkir yang ditetapkan juru parkir naik sepihak. Sepeda motor dinaikkan menjadi Rp2000.

Karena sudah meres a h k a n , Wa k o m e m i n t a langsung saja dilaporkan hal tersebut ke polisi. Selain merugikan masyarakat, pendapa-

t a n a s l i d a e r a h ( PA D ) Pekanbaru khususnya dari parkir juga tidak sesuai yang diterima di lapangan.

Adanya kenaikan tarif parkir sepihak ini kebanyakan dilakukan di lokasi-lokasi parkir liar atau ilegal. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ke depan pemko akan melakukan pengalihan pengelolaan parkir dari yang bersifat perorangan menjadi lelang terbuka. Dengan begitu, jika menyalahi aturan yang berlaku, kontrak mereka bisa dibatalkan sesuai perjanjian.

‘’Ini kelemahan jika parkir masih dikelola perorangan atau kelompok tanpa lelang.

Makanya ke depan sistem perparkiran khususnya di pinggir jalan akan kita ubah dengan sistem lelang.

Jadi jelas siapa yang bertanggungjawab di lokasi parkir sehingga mempermudah kita evaluasi. Untuk yang saat ini, selain sudah saya minta ditindak tegas, masyarakat juga diimbau jangan mau bayar parkir itu. Saya yang tegaskan ini,’’ terangnya. (rpg)

Edisi 0323 Tahun VII. 11 - 15 Agustus 2014

Halaman

PENDIDIKAN

11 R a d a r R i a u

Gaji Guru Bantu Provinsi Ditransfer PEKANBARU (RR) Memasuki semester kedua tahun anggaran 2014, JuliDesember diharapkan tidak ada lagi gaji guru bantu Provinsi Riau yang telat dibayarkan. Sebab Kas Daerah (Kasda) Pemprov Riau mengaku sudah mentrasfer ke Kasda kabupaten/kota.

Demikian disampaikan Kepala Biro Keuangan Setdaprov Riau Jonli, di Kantor Gubernur Riau. Menurutnya, hingga awal Agustus kemarin dana gaji guru bantu provinsi sudah ditransfer. ‘’Daerah yang sudah ditransfer gaji guru bantu, sudah bisa membayar kepada penerima sesuai dengan sistem pembayaran di daerah. Karena keperluan dan wewenang membayar langsung ke guru ada di daerah,’’ ungkapnya.

Diketahui berdasarkan data dari Biro Keuangan Setdaprov Riau, sudah sepuluh kabupaten/kota yang menerima transfer dana gaji guru bantu. Sementara sisa dua daerah lainnya tinggal menunggu usulan dari daerah masingmasing.

Daerah yang sudah ditransfer adalah Inhil, Kampar, Pelalawan, Rohul, Rohil, Inhu, Kuansing, Pekanbaru, Meranti, dan Dumai. ‘’Bengkalis dan Siak belum ada kami terima usulan pencairannya, jadi masih menunggu,’’ ujarnya.

Lebih lanjut kata Jonli, bagi daerah yang sudah menerima transfer gaji guru bantu, maka bisa di cek di Kasda masing-masing kabupaten/kota. Untuk kemudian dapat segera dibayarkan kepada guru bantu misalnya untuk bulan Juli saja. ‘’Yang jelas sesuai mekanisme. Karena peruntukannya langsung Juli-Desember, pembayaran ke guru bantu langsung oleh kabupaten/kota,’’ tutupnya.(rpg/teu)

Dewan Pekanbaru Minta Sekolah Bebas Pungli

PEKANBARU,RR, Setelah Disdik Pekanbaru menetapkan jadwal masuk sekolah, yakni pada 11 Agustus nanti, maka segala aktivitas belajar mengajar diharapkan berjalan seperti biasanya. Termasuk bagi peserta didik atau siswa baru. Ada hal yang perlu diantisipasi untuk siswa baru ini.

Biasanya, sekolah akan memungut uang dengan berbagai dalih. Hal inilah yang perlu diantisipasi, terutama Disdik. Sebab pungutan saat siswa baru masuk sering kali terjadi. Padahal pungutan tersebut adalah pungutan liar (pungli), yang tujuannya meraih keuntungan pribadi (guru).

“Kita minta ini diawasi ketat. Jika perlu, Disdik turunkan tim ke sekolah. Jangan cuma himbauan saja.

Karena biasanya oknum (guru/walikelas dan lainnya) itu banyak modus dalam memungut uang kepada siswanya, kita minta sekolah sudah saatnya bebas dari pungli,” pinta Sekretaris Komisi III DPRD Pekanbaru Ade Hartati MPd. (tpc/teu)

LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Dipecat dan Dimusuhi

Guru Ini Tetap Nekat Melawan Korupsi

JAKARTA, RR Guru dan pegawai negeri sipil lainnya gelisah ketika menjelang pemilihan presiden beredar kabar ada kandidat yang berencana menghapus kenaikan pendapatan mereka lewat remunerasi dan gaji ke-13. Tentu saja itu rumor belaka karena capres yang nekat menghapusnya sama saja bunuh diri.

Namun agaknya perlu ditanyakan, guru dan pegawai negeri seperti apakah yang layak menerima remunerasi itu? Bukankah setelah gaji naik, korupsi—bahkan yang terjadi di sekolahsekolah—juga tak berhenti?

Jauh sebelum program peningkatan kesejahteraan itu ada, seorang guru di Garut, Jawa Barat, Ade Manadin, menunjukkan bukan gaji besar yang membuat dia menjadi pengajar yang luar biasa. Ketika Indonesia Corruption Watch mengampanyekan program Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah di Garut, ia mengadopsinya buat sekolah masa kecilnya.

Guru ini menantang risiko kehilangan pekerjaan dengan membongkar kasus korupsi di sekolah ketika dia sendiri masih belum mengalami enaknya kenaikan gaji lewat remunerasi.

Berikut ini kisah Ade dalam buku Sekolah Harapan Sekolah Bebas Korupsi: Selain punya jeruk, dodol, dan kisah nikah kilat bupatinya, Garut juga punya Ade Manadin. Lulusan Sekolah

Guru Olah Raga ini sehari-harinya tak mengajar, tapi berdagang keliling menjajakan alat keperluan pendidikan dari sekolah ke sekolah.

Bukan karena dia tak cakap jadi guru, tapi dia yang berstatus guru bantu nekat membongkar korupsi dana operasional di sekolah tempatnya bekerja. Akibatnya, sepuluh tahun jadi sukarelawan di sekolah itu, bukannya diangkat jadi guru tetap, Ade malah dipecat.

Uang hasil jualan itu ditabung buat meneruskan sekolah ke IKIP Bandung.

Lulus dari sana, ia pulang ke Garut, kembali jadi guru sukarelawan.

Kali ini pun dia dicap pemberontak. Pasalnya dia kerap memimpin unjuk rasa memperjuangkan hak-hak guru sukarelawan.

Ade lalu ikut seleksi jadi guru pegawai negeri sipil. Seorang pejabat dinas pendidikan Kecamatan Pakenjeng, Garut, menyumpahi guru pemberontak ini tidak lulus. Ade mendatanginya sekadar menyampaikan kabar bahwa ia lolos seleksi.

Ade tak berhenti menyuarakan

protes terhadap korupsi. Saat mendapati penyimpangan dana hibah pembangunan sekolah dari Bank Dunia, Ade membawa temuannya ke media.

“Mengapa saya harus takut bila benar?” kata Ade. “Saya tetap bisa cari makan sekalipun dipecat dari pegawai negeri.”

Hidup membawanya mengajar ke sekolah masa kecilnya, SD Tegal Gede 2. Dulu sekolah itu cuma berdinding bambu dan lantainya tanah.

Di sekolah itu dulu Ade memupuk impiannya menjadi guru. Anak petani di Kabupaten Garut ini dilarang melanjutkan sekolah selepas SD karena orangtuanya mau dia langsung bekerja.

Tapi dia diam-diam mendaftar ke SMP di Pakenjeng. Dua jam lamanya dia berjalan kaki ke sekolah itu. Agar seragam dan sepatunya tak hancur dimakan perjalanan di medan berat itu, Ade menitipkannya di sekolah.

Usai sekolah ia mencari uang buat bayaran sekolah dengan membantu pedagang di pasar.

Lulus SMP, Ade mendaftar ke Sekolah Guru Olah Raga. Karena sekolah itu ada di Kabupaten Tasikmalaya, ia butuh uang lebih banyak yang dicarinya dengan jadi kuli angkut di pasar.

Ketika kembali ke SD Tegal Gede 2, kondisinya tak lebih baik dari sewaktu ia bersekolah di sana. Saking parahnya, orang tua kompleks di sekitar

sekolah tak mau mendaftarkan anaknya ke sana.

Ade mengusulkan kepada Kepala Sekolah SD Tegal Gede 2, Kaspi, agar membuat program transparansi anggaran sehingga masyarakat mau berpartisipasi membantu pembangunan sekolah. Kaspi mendukung ide itu dan masyarakat mau membantu karena penggunaan dananya jelas sehingga perlahan fasilitas sekolah itu membaik.

Kekurangan fasilitas sekolah pun dibantu oleh Ade. Murid-murid bebas meminjam dua unit komputer di rumahnya.

Agar lulusan SD itu tak perlu bersekolah ke SMP yang jauh seperti dia dulu, Ade membuat SMP Terbuka pada 2000. Ade sengaja tak memberitahu ke muridnya bahwa itu SMP Terbuka agar setidaknya anak-anak tak ragu melanjutkan sekolah.

Ketika SMP Terbuka itu dibuat jadi SMP Negeri, Ade memilih bertahan di SD. Padahal dia berpeluang besar buat jadi kepala sekolah. “Saya tidak mengejar jabatan,” ujarnya.

Agar tak menggantungkan hidup dari gaji guru yang dulu tak seberapa, Ade menambah pendapatan dari berdagang hasil kebun, konveksi, dan masih meneruskan berjualan alatalat pendidikan. “Saya percaya guru pegawai negeri yang mendapat tunjangan profesi dan tinggal di desa dapat hidup layak tanpa perlu korupsi,” kata Ade. (alx/yc)

Kadisdik: Guru Jangan Coba-coba Nambah Libur PEKANBARU, RR Disdik Kota Pekanbaru sudah menetapkan hari pertama masuk sekolah, pada 11 Agustus pekan ini. Karenanya, Disdik mewanti-wanti para guru, untuk tidak menambah waktu liburnya. Sebab, akan memengaruhi proses belajar mengajar di sekolah.

Hal itu ditegaskan Kepala Disdik Kota Pekanbaru Zulfadil kemarin. Bahkan dia mengingatkan agar para guru masuk tepat waktu. “Jangan coba-coba nambah libur, karena ada sanksi yang kita siapkan,” tegasnya.

Jika ada guru, baik SD hingga SMA, yang tak masuk pada hari pertama sekolah, maka bisa dilaporkan ke Disdik dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pekanbaru untuk diberikan sanksi. Menurut Zulfadil, waktu liburan lebaran sudah diberikan begitu panjang yakni sejak tanggal 19 Juli lalu. Sehingga tak ada alasan lagi bagi para guru untuk menambah waktu libur. (tpc/teu)

Disdik Ingin Muatan Lokal Sesuai Daerah Masing-masing

PEKANBARU, RR Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau terus mengupayakan mata pelajaran Muatan lokal tidak lagi menggunakan bahasa arab yang selama ini diterapkan oleh kebanyakan sekolah yang ada di Riau.

“Muatan lokal sekarang tidak sama dengan muatan lokal dulu, kalau dulu cukup dengan pelajan Bahasa Arab Melayu, Bahasa Arab itu kan dari arab melayunya itu baru dari melayu, nah hal inilah yang harus kita rubah. Dengan pelajaran seni budaya yang ada di Riau dengan menerapkan budaya yang ada di Riau ini,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Riau, Dwi Agus Sumarno.

Ia juga menjelaskan muatan lokal tahun 2013 ini dilakukan berbeda-beda setiap daerah yang ada di Riau. Meski masih dalam satu ruang lingkup Provinsi Riaumateri Muatan lokal yang disusun oleh setiap daerah tersebut berbeda-beda. Muatan lokal bisa berupa seni, olahraga, kuliner, dan ciri khas budaya lainnya.

“Misalkan di Kabupaten Kuantan Singingi ada seni budaya pacu jalur, Sekolah disana juga bisa mengembangkan muatan lokal pacu jalur tersebut sebagai salah satu pelajaran, berbeda dengan Kabupaten Bengkalis yang terkenal dengan Lempuk Durian, Sekolah di Kabupaten tersebut juga bisa mengembangkan pelajaran Lempuk Durian sebagai Muatan Lokal mereka sebagai karya. Dan setiap kabupaten tersebut bisa mengembangkan ciri khas mereka masing-masing,” jelasnya.

Lanjutnya asalkan kabupaten/kota menyepakati terkait muatan lokal ini. “Kesepakatan ini bisa dilakukan dengan pekerja seni, budayawan, olahragawan, pemerintah. Setelah mendapatkan satu jenis muatan lokal maka baru bisa dibuatkurikulum, silabus dan materi yang diajarkan,” ujarnya. (hrc/teu)

Sekolah di daerah kurang mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah.(foto net)

Pekanbaru Butuh 500 Guru PEKANBARU, RR Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, masih kekurangan 500 guru, khususnya untuk guru kelas pada tingkat SD dan guru olahraga untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar di daerah itu.

“Kekekurangan ini sudah diusulkan ke pemerintah pusat, namun yang baru dipenuhi hanya seratusan calon PNS guru merujuk penerimaan pada tahun sebelumnya,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal dalam keterangannya di Pekanbaru.

Menurut dia, kebutuhan sebanyak 500 guru PNS baru di daerah yang dijuluki sebagai “Kota Bertuah” itu, bahkan tiap tahun jumlahnya

meningkat akibat banyaknya guru yang memasuki masa pensiun dan tiap tahun mencapai 75 orang.

Ia menyebutkan pada tahun 2012 tercatat 104 guru yang pensiun, berikutnya tahun 2013 sebanyak 87 guru.

Tahun 2014 ini sebanyak 75 orang.

“Untuk mengatasi masalah tersebut, kini diberdayakan guru honor yang dibayar melalui keputusan komite sekolah melalui dana BOS. Untuk honor seorang guru dibayarkan sebesar Rp400 ribu per bulan,” katanya.

Honor tersebut dinilai masih rendah dibandingkan dengan ketetapan upah minimum provinsi (UMP) yang mencapai Rp1.775.000 akibat

terbatasnya kemampuan anggaran BOS. Oleh karena itu, katanya lagi, untuk menanggulangi persoalan tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru sudah mengalokasikan bantuan honor guru kontrak sesuai UMP namun masih belum bisa disalurkan terkendala akibat belum adanya payung hukum terhadap pencairan anggaran bagi tenaga honor guru.

“Jika dibebankan kepada anggaran BOS juga tidak mencukupi apalagi dibutuhkan untuk membayar listrik, dan bantuan untuk pelajar kurang mampu sebanyak Rp35 ribu per bulan per orang itu,” katanya.

Pemerintah Kota Pekanbaru sangat membutuhkan

adanya payung hukum untuk bisa melegalkan alokasi APBD Pekanbaru dalam pembayaran honor guru kontrak sehingga kesejahteraan mereka juga meningkat, apalagi tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk mengisi kekurangan guru.

Ia menyebutkan, sejak beberapa tahun terkahir Pemkot Pekanbaru telah mengalokasikan anggaran bantuan bagi guru honor dalam APBD kota hingga tahun 2014 digodok kembali namun tetap belum bisa dicairkan.

“Akibatnya alokasi anggaran tersebut dikembalikan pada APBD dan tahun 2015 juga digodok kembali sambil menunggu dan berharap kembali adanya kebijakan

pemerintah untuk menerbitkan payung hukum dalam persoalan mengatasi kekurangan tenaga guru di kota ini,” katanya.

Kini formasi CPNS yang diusulkan untuk Pekanbaru sebanyak 150 terdiri atas tenaga teknis sebanyak 50 orang dan 100 guru. Sedangkan Pekanbaru memiliki sekolah SD sebanyak 200 unit, SMP sebanyak 188 unit, dan SMK sebanyak 217 unit. Jumlah tenaga honorer guru kini tercatat sebanyak 700 orang.

Selain guru CPNS Pemkot Pekanbaru juga membutuhkan pengawai TU di sekolah yang kini belum ada pengangkatannya kendati memang prosedurnya tentu harus sama dengan rekrutmen CPNS. (ant/teu)

Pejabat Disdik Riau Diseleksi Terbuka PEKANBARU,RR Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau akan membuat seleksi terbuka untuk mengisi jabatan eselon III dan IV. Dengan cara ini, diharap orang yang mengisi jabatan memiliki kualitas yang teruji.

“Di dinas lain tak penah ada seleksi terbuka untuk mencari orang yang tepat duduk dalam suatu jabatan.

Tapi kami membuat terobosan,” ungkap Kepala Disdik Provinsi Riau, Dwi Agus Sumarno.

Menurutnya, saat ini Disdik memang memiliki banyak pegawai. “Banyak manusianya tapi sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan sedikit,” katanya.

Karena itu, untuk mencari pegawai yang baik, Dwi merasa tak cukup dengan melihat keseharian mereka saja. Tapi juga dari segi etika, psikotes dan sebagainya.

Dijelaskannya, seleksi ini terbuka hanya untuk PNS di lingkungan Disdik Riau. Siapapun bisa mendaftar den-

gan catatan untuk jabatan eselon IV minimal PNS golongan IIIb, lalu eselon III dari golongan IIIb sampai IIId. Nanti, peserta akan menjalani tes. Berupa psikotes, tes kemampuan tes akademik tentang kependidikan serta etika. Tes rencananya dilakukan bulan depan dengan melibatkan pihak independen. Sehingga tak ada intervensi dari pihak manapun.

“Saya juga tidak akan mengintervensi. Sama seperti tes bagi tenaga honorer

beberapa waktu lalu. Karena jika ada kepentingan, kita akan diukur oleh bawahan,” ujar Dwi. Seleksi ini juga bisa diikuti oleh pejabat saat ini. Kalau setelah tes mereka dianggap mampu, maka akan dipertahankan dan ditempatkan sesuai kemampuannya. Tapi jika tidak mampu, Dwi minta jangan kecewa jika ditempatkan di posisi lainnya.

Dikatakan Dwi, Disdik Riau adalah instansi yang memberi pelayanan dasar.

Sama seperti layanan kesehatan. Artinya, jika seseorang yang diberi jabatan tak memiliki kemampuan, maka bisa jelek hasilnya. Padahal disdik harusnya ikut membantu meningkatkan pendidikan di kabupaten/kota.

“Bagaimana mereka mau membantu kalau ngomong di depan umum saja tidak bisa,” tegasnya. Dia tak menampik banyak pejabat eselon IV di Disdik yang untuk menjadi inspektur upacara saja tidak bisa. (tpc/teu)

Edisi 0323 Tahun VII. 11 - 15 Agustus 2014

Halaman

Pembatasan Subsidi BBM, Untungkan Perdagangan CPO PEKANBARU, RR Adanya kebijakan terbaru Pemerintah pusat, melalui BPH Migas, mulai Senin 4 Agustus lalu memberlakukan pembatasan penjualan BBM jenis solar bersubsidi dengan tujuan mengendalikan konsumsi solar mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Drs. H Zulher MS yang menyambut positif kebijakan pemerintah pusat tersebut.

Menurut Zulher dengan adanya kebijakan terbaru tersebut sebagai bukti komitmen pemerintah pusat untuk menjadikan Biodiesel sebagai salah satu alternatif pengganti BBM. Dimana, menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2013 pemerintah mewajibkan pemanfaatan biodiesel tahun ini (2014) sebesar 10 persen (B-10) dan menjadi 20 persen (B-20) pada 2016. Pada dasarnya, Indonesia memiliki potensi bahan baku biodiesel sebagai pengganti BBM Solar yang sangat besar, seperti minyak sawit (CPO). Saat ini produksi CPO mencapai sekitar 30 juta ton per tahun dengan jumlah ekspor sekitar 20 juta ton per tahun. Secara kasar, 1 juta ton CPO per tahun dapat diolah menjadi 20.000 barel biodiesel per hari.

“Selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, dukungan itu menurut saya wajar saja karena biodiesel sebagai Bahan Bakar Nabati (BBN) merupakan produk hasil perkebunan seperti kelapa sawit, jarak pagar ataupun subsektor perkebunan yang lainnya”ujar Zulher.

Untuk itu, menurut Zulher, petani pekebun yang selama ini memiliki lahan kebun di Riau yang pada umumnya yaitu kelapa sawit jangan khawatir jika fluktuasi harga TBS terus terjadi karena diyakini ke depannya alternatif sebagai bahan baku energi diyakini akan meningkatkan harga jual kelapa sawit. “Paruh pertama tahun 2014 ini harga TBS memang cenderung menurun dan tidak stabil. Namun kita optimis harga akan terus bergerak naik seiring dengan semakin banyaknya produk hilir buah kelapa sawit ini. salah satunya adalah bahan bakar energi pengganti BBM,”ujarnya.

Sebagai diketahui sejak bulan Januari-Juli 2014 harga TBS tersebut menunjukkan kondisi negatif dimana harga tersebut bergerak tidak stabil. Seperti pada penetapan tim harga TBS disbun Riau pada 2 minggu terakhir yang menetapkan harga TBS turun. Seperti pada rapat untuk harga berlaku tanggal 23 Juli-05 Agustus 2014 yang menetapkan harga TBS umur 10 tahun keatas turun sebesar Rp 70,90/ kg dari Rp.1.883,24/kg menjadi Rp. 1.813,34/kg. Sedangkan pada rapat tanggal 5 Agustus 2014 untuk harga periode 612 Agustus 2014 yang kembali menetapkan harga TBS umur 10 tahun ke atas turun sebesar Rp. 44,55/kg dari yang sebelumnya Rp. 1.813,34/kg menjadi Rp. 1.768,79/kg.

Sekretaris Aspekpir Riau, Karya Muslimat, dihubungi terpisah mengungkapkan bahwa penurunan harga tersebut menurutnya masih wajar. Namun menurutnya, penurunan harga TBS tersebut jangan sampai menyentuh angka Rp 1.500/kg. “Dalam hitungan kami, biaya operasional ditambah dengan biaya pengolahan dan kebutuhan dasar keluarga maka idealnya harga TBS itu adalah diatas Rp 1.500/kg. untuk itu kami berharap pengendalian harga ini terus dilakukan oleh pemerintah seperti terus melanjutkan pengawasan kepada perusahaan pengolah buah (PKS) ataupun menggenjot nilai ekspor CPO dan produk hilirnya”harapnya. (teu)

Sebelum Jadi Provinsi, Riau Tidak Dipandang

PEKANBARU, RR Gubernur Riau, Annas Maamum mengatakan bahwa daerahnya yang kaya itu senantiasa tersisihkan saat belum jadi provinsi dan tergabung di Sumatera Tengah.

Contohnya pada tahun 1950-an, di Padang telah berdiri tiga SMP Negeri, padahal penduduknya hanya sekitar 150.000 jiwa. Bandingkan dengan Kabupaten Bengkalis yang memiliki penduduk 200.000 jiwa tetapi hanya punya satu SMP Negeri, kata Gubernur Annas Maamum di Pekanbaru, Sabtu.

Hal itu dikemukakan Gubernur pada sidang istimewa DPRD setempat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 Riau.

Demikian juga, lanjutnya, Kabupaten Indragiri saat itu yang hanya memiliki satu SMP Negeri dengan penduduk 242.000 orang. Diskriminasi yang sama juga terjadi pada penempatan pegawai dan guru-gurunya.

Padahal, katanya, secara ekonomi Riau amat kaya.

Luas Kebun Kelapa Riau tahun 1951 misalnya adalah 291.331 hektar, sedangkan Sumatera Barat hanya hanya 28.000 hektar. Pada tahun yang sama, luas kebun karet Riau 182.000 hektar lebih, padahal Sumatera Barat hanya 25 hektar.

“Usah cakap lagi soal minyak bumi Riau yang tidak dimiliki Sumatera Barat. Tahun 1955, produksi minyak Riau sudah mencapai 90 ribu barrel per hari,” jelasnya.

Oleh karena itu, pembentukan Provinsi Riau oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957 adalah berdasarkan keinginan tokoh-tokoh saat itu untuk menjadi lebih baik.

Dia mengatakan, hal itu harus dikenang agar benang sejarah kembali dirajut karena kisah dari tonggak ke tonggak tidak bisa dipisahkan.

“Mengenang sejarah hakikatnya menempatkan pelaku sejarah di julang yang pantas sebagai bentuk penghargaan moral dan spiritual terhadap nilai-nilai perjuangan yang telah dipersembahkan dengan tulus,” ujarnya.

Ia menyampaikan juga bahwa perlunya berterima kasih serta penghargaan tak terhingga kepada tokoh yang telah berjasa mendirikan Provinsi Riau. Berkat jerih payah dan serta keikutsertaan campur tangan Tuhan di dalamnya maka nilai perjuangan merekalah, pembangunan Riau dapat terus berlanjut hingga seperti sekarang ini. (alx/tpc)

Berkas Adik Wagubri Sudah P21 PEKANBARU, RR Berkas JR, pelaku penganiyaan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau, Muhammad ST dinyatakan lengkap atau sudah P-21 oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Selanjutnya, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau dalam waktu dekat akan melakukan penyerahan tahap II ke Kejati Riau.

Hal ini diungkapkan Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo kepada wartawan, Rabu (6/8) kemarin.’’Untuk kasus penganiayaan Kadis PU Riau, berkasnya sudah P-21 pekan lalu,’’ ujar Guntur.

Jadi proses selanjutnya kata Guntur, penyidik secepatnya mempersiapkan berkas untuk dilakukan tahap II. “Tersangka dan barang buktinya secepatnya kita serahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan oleh JPU ke pengadilan,” ucap Guntur. (teu/tpc)

RIAU

12 R a d a r R i a u LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Bulog akan Ganti Raskin Berkutu

DUMAI,RR Kepala Bulog Sub Divisi Regional (Divre) Dumai Tomi Despalingga mengatakan, pihaknya akan mengganti beras miskin yang rusak atau berkutu seperti yang dialami warga Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan. ‘’Pihak Bulog pun menyatakan siap mengirim beras pengganti,’’ katanya.

Apabila informasi itu benar, Bulog akan mendatangi kelurahan yang diduga bermasalah dengan adanya jatah Raskin berkutu dan berdebu. Dan nantinya, lihat dulu kondisi riil di lapan-

gan. “Kalau tingkat kerusakan raskin berat atau tidak bisa dikonsumsi maka kita akan langsung ganti,’’ tegasnya.

Sebab sudah ada komitmen Bulog soal ini, jika kelurahan ada beras yang

rusak atau tidak layak konsumsi mohon segera melaporkan ke pihaknya. ‘’Kami minta masyarakat penerima raskin apabila menemukan beras berkutu agar melaporkan langsung kekelurahan. Dan nantinya pihak kelurahan kita minta melaporkannya langsung ke Bulog. Kami pasti akan menggantikan dengan yang baru,’’ ucapnya, Jumat (8/8).

Diapun mengatakan sebelum beras didistribusikan kepada war-

ga, pihaknya selalu memeriksa seluruh karung beras setiap bulannya yang bakal dibagikan untuk warga Dumai. ‘’Kami selalu periksa dulu sebelum dibagikan. Kami memang tidak memungkiri kalau ada satu atau dua karung kualitasnya buruk, tetapi itu hanya kekhilafan karena cukup banyak juga yang kami periksa dan kemudian distribusikan,’’ ucapnya .(rr)

FOTO net

4 Desa di Langgam Rawan Karhutla PANGKALANKERINCI,RR Upika Kecamatan Langgam fokus terhadap 4 desa dan kelurahan rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Adapun 4 desa dan kelurahan tersebut yakni Desa Segati, Gondai, Penarikan dan Kelurahan Langgam.

Demikian disampaikan Camat Langgam Faisal SSTP via selulernya. Menurutnya, pihak kecamatan sudah membentuk tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan yang langsung dik-

oordinir camat dan Wakapolsek serta Danramil. ‘ ’ Te r m a s u k dalam tim terpadu 17 perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Langgam,’’ terangnya.

Ditambahkan camat, keempat desa dan kelurahan ini, mendapat fokus perhatian mengingat kawasan hutan dan lahan yang cukup luas. ‘’Terakhir kebakaran terjadi di K a wa s a n Te k n o p o l i t a n s e l u a s 4 hektare. Untuk itu, dengan adanya pembentukan tim terpadu ini,

kami harapkan kebakaran tidak lagi terjadi. Selama ini kami terus berkoordinasi dengan semua pihak dari tingkat RT dan RW hingga ke tingkat kabupaten seperti Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah (BPBPKD) Pelalawan,’’ ujarnya.

Diakui camat, memang kebanyakan titik rawan kebakaran saat ini di kawasan lahan warga. Oleh karena itu, pihak kecamatan terus melakukan sosialisasi kepada warga untuk tidak membakar la-

han. ‘’Kami dari Upika Kecamatan siap siaga agar kebakaran tidak terjadi dan tidak meluas. Namun demikian, kami tentunya terus mengimbau kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Langgam untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Karena jika terbukti melakukan karhutla dengan unsur kesengajaan, maka akan ada sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku,’’ tutupnya. (rr)

Ujian Tulis Penerimaan PTT RSUD Ditunda PEKANBARU,RR Jadwal pelaksanakan ujian tulis dan ujian psikotes bagi calon Pegawai Tidak Tetap (RSUD) Arifin Achmad yang sedianya dilaksanakan pada 10-13 Agustus 2014 ditunda pelaksanaannya. Namun jadwal pelaksanaannya belum ditentukan dan baru akan diumumkan saat pengumuman hasil seleksi administrasi pada Jumat (15/8).

Kepastian penundaan ini disampaikan Direktur Umum, SDM dan Pendidikan RSUD Arifin Achmad, Drs Amir Husin MPd kepada Riau Pos, Jumat (8/8) siang. Menurutnya penundaan ini dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi panitia penerimaan PTT agar bisa lebih mematangkan segala persiapan pelaksanaan ujian. ‘’Benar, pelaksanaannya kami tunda, karena waktu masa pener-

TELUK KUANTAN,RR Saat ini, di Kabupaten Kuantan Singingi kembali berdiri satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di perbatasan Desa Logas Hilir dengan Kelurahan Muara Lembu. Sehingga jumlah SPBU di daerah ini akan bertambah.

Saat ini, ada 6 SPBU yang sudah beroperasi di wilayah Kuansing, masing-masing terdapat di Koto Baru Singingi Hilir, Kebun Nenas Jake, Ke-

lurahan Sungai Jering dan Kari Kecamatan Kuantan Tengah. Lalu, di Sako Pangean dan di Pesikaian Cerenti.

Dan sedang dibangun SPBU di Logas Singingi.

Keberadaan SPBU baru tentunya menambah jumlah SPBU dan diharapkan tidak lagi menimbulkan kelangkaan BBM ditengah-tengah masyarakat. Sehingga wajar keberadaan SPBU baru tersebut disambut gembira masyarakat. Saat ini,

imaan dengan pelaksanaan ujian terlalu dekat sehingga dikhawatirkan akan mengganggu proses persiapan,’’ ujar pria yang juga Ketua Panitia Penerimaan PTT RSUD Arifin Achmad ini menjelaskan.

Sementara itu, ditambahkan Amir, hingga saat ini jumlah peminat PTT yang telah mendaftar sudah mencapai lebih dari 2.000 orang. Diperkirakan jumlahnya

akan terus bertambah seiring masuknya surat lamaran dari peminat dari luar Kota Pekanbaru. ‘’Peminatnya masih banyak, mudah-mudahan penundaan ini bisa memberi waktu yang maksimal bagi bagi panitia. Sedangkan untuk pengumuman jadwal akan kami sampaikan melalui website RSUD, www.rsudpekanbaru.com, setelah pengumuman hasil seleksi administrasi,’’ terangnya. (rr/rpg)

Jumlah SPBU Bakal Bertambah khusus untuk tujuan Teluk KuantanPekanbaru sudah terdapat tiga SPBU masing-masing di Kebun Nenas Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah, Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir dan SPBU yang baru tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kuansing, H Tarmis SPd MM mengungkapkan hal yang sama. ‘’Memang ada pengusa-

ha yang berinvestasi di Logas untuk SPBU, kami sambut baik,’’ ujarnya.

Dengan demikian, saat ini Kuansing memiliki 7 SPBU. Diharapkan SPBU baru ini menambah stok BBM ditengah-tengah masyarakat.

Selain itu, ujarnya lagi, pihaknya kini terus mengupayakan SPBU Kebun Nenas dapat beroperasi normal seperti sediakala, sehingga semakin memperlancar pasokan BBM ke tengah-tengah masyarakat. (rr)

Honorer K2 Bengkalis Kembali Didata BENGKALIS,RR Para tenaga honor khususnya yang tak lulus tes CPNS beberapa waktu lalu, kembali mendapat kesempatan untuk menjadi CPNS. Ini menyusul keluarnya keputusan pemerintah untuk kembali mendata tenaga honor yang tak lulus tes CPNS baik tenaga guru, tenaga tata usaha sekolah dan kepala sekolah maupun tenaga teknis lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan Bengkalis melalui Sekretaris H Noor Alamsyah, Kamis (7/8) membenarkan jika pemerintah kembali akan mendata tenaga

honorer yang tak lulus seleksi CPNS beberapa waktu lalu Pemkab Bengkalis, kata Alam langsung merespon kabar baik itu dengan surat Bupati Bengkalis tertanggal 5 Agustus 2014 bernomor 813/BKD-PP/2014/719 terkait persyaratan pemasukan berkas. ‘’Para tenaga guru honorer maupun tata usaha di UPTD Pendidikan dan kepala sekolah yang tak lulus tes CPNS kemarin sudah dapat memasukkan persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan ke Dinas Pendidikan Bengkalis,’’ ujar Alam.

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi tersebut di antaranya asli dan fotocopi surat pernyataan bertanggungjawab mutlak dari yang bersangkutan dan atasan langsung.

Yang dalam hal ini untuk honorer guru dan tata usaha ditandatangani oleh kepala sekolah.

Kemudian fotocopi translit nilai sesuai SK pertama honor. Juga fotocopi ijazah dan translit nilai ijazah terakhir. ‘’Juga harus dilampirkan satu rangkap fotocopi SK honor dari awal hingga terakhir yang dilegalisir oleh kepala Dinas Pendidikan (bagi guru, tenaga TU

dan pegawai di UPTD Pendidikan).

Kemudian fotocopi peserta tes CPNS beberapa waktu lalu dan materai 6 ribu sebanyak 2 lembar,’’ terang Alam.

Bagi tenaga guru, TU dan honorer di UTPD Pendidikan, kelengkalan berkas disampaikan ke Dinas Pendidikan Bengkalis.

Untuk selanjutnya Dinas Pendidikan yang akan meneruskan berkas tersebut ke BKD. ‘’Kami ingatkan juga untuk melegalisir SK awal hingga akhir harus dilampirkan SK yang asli,’’ ucap Alam dapat ditanyakan langsung ke BKD Bengkalis.(mnlg)

Edisi 0323 Tahun VII. 11 - 15 Agustus 2014

Halaman

Halaman

INHIL

13 R a d a r R i a u LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

13

Bupati Inhil Buka Puncak Baksos TNI KB-Kes di Kemuning TEMBILAHAN,RR Pencanangan Bhakti Sosial TNI KB-Kesehatan tingkat Provinsi Riau tahun 2014 dipusatkan di Desa Selensen, Kecamatan Kemuning.

Pencanangan kegiatan bhakti sosial yang dipusatkan di Lapangan Desa Selensen ini dihadiri Sekda Provinsi Riau, Danrem 031 Wirabima, Kepala Deputi Pusat BKKBN, Perwakilan TNI-AL, BP3AKB se-Provinsi Riau, Bupati dan Wakil Bupati Inhil, Sekda Inhil dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seProvinsi Riau.

Kegiatan ini mengusung tema ‘Pemantapan Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2014 Menuju RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2010-2014, Menyongsong MDGS 2015 melalui kerjasama BKKBN dan TNI’.

Bupati Inhil, HM Wardan dalam sambutannya mengatakan, Kabupaten Inhil telah melakukan program KB tahun 2014 ini dengan menunjukkan angka 76,29 persen dari jumlah pasangan usia subur yang mengikuti program KB ini. Harapannya, kesuksesan dan keberhasilan program ini ikut mensejahterakan Kabupaten Inhil menuju Kabuten Inhil Berjaya dan Gemilang tahun 2025.

“Semoga dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat mempertahankan angka tersebut dan ini memerlukan kerjasama kita semua.

Kepada petugas KB untuk tetap melanjutkan tugas dengan melakukan pembinaan,” pesannya.

Sedangkan Sekda Provinsi Riau, Zaini Ismail menyampaikan, semua pihak harus bersama-sama untuk selalu meingkatkan TNI KB Kesehatan ini yang berlangsung selama 6 bulan.

“Diharapkan kepada seluruh unsur terkait untuk selalu melakukan pembinaan program KB mulai dari kabupaten hingga ke kecamatan dan tingkat yang lebih rendah,” sebutnya.

Sehingga dengan penigkatan tersebut derajat ketahanan keluarga dan masyarakat akan meningkat pula dan menjadi kekuatan daerah khususnya Provinsi Riau.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan pemotongan tumpeng dan penyerahan poster dari Dandim 0314 Inhil kepada Danrem 031 Wirabima. (adv)

Edisi 0323 Tahun VII. 11-15 Agustus 2014

z ADVERTORIAL z

Wabup Inhil Pimpin Upacara HUT Provinsi Riau ke-57

TEMBILAHAN,RR Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo memimpin upacara HUT Provinsi Riau ke-57, Sabtu (9/8/14). Beliau mengharapkan Pemerintah Provinsi Riau memberikan perhatian bagi pengembangan potensi kelapa di Inhil.

Peringatan yang digelar di Lapangan Upacara Kantor Bupati di Jalan Akasia Tembilahan ini diikuti kalangan pejabat dan pegawai Pemkab Inhil lainnya.

Wabup Inhil, H Rosman Malomo menyampaikan, momentum HUT Provinsi Riau ke-57 ini bagi pembangunan daerah yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka pembangunan daerah itu harus ditekankan kepada pemantapan pembangunan bidang perekonomian yang berbasis kerakyatan dan potensi unggulan daerah.

“Seperti Kabupaten Inhil yang dikenal sebagai penghasil kelapa terbesar di Riau, maka potensi ini harus

diperhatikan,” sebut Wabup.

Maka, Pemprov Riau diminta memberikan perhatian lebih bagi pembangunan infrastruktur dan pengembangan bidang perkebunan kelapa ini.

“Kita juga patut bersyukur atas diserahkannya RTRW Provinsi Riau saat HUT Riau ke-57 ini, sehingga akan lebih memudahkan pembangunan di Provinsi Riau, khususnya di daerah,” imbuhnya.(adv)

Meriahkan HUT Riau dan HUT RI,

BupatiWardanMengajak Seluruh Lapisan Masyarakat Dilibatkan

TEMBILAHAN,RR Bupati Inhil, HM Wardan meminta perayaan peringatan HUT Riau ke-59 dan HUT RI ke-69 melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan dimeriahkan berbagai perlombaan rakyat.

Penegasan ini disampaikan beliau usai memimpin rapat persiapan menyambut dua helat daerah dan nasional ini bersama pejabat SKPD Pemkab Inhil, Selasa (5/8/14) di aula Kantor Bupati Inhil.

“Diharapkan, peringatan HUT Provinsi Riau dan HUT RI ini benar-benar melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan dimeriahkan berbagai perlombaan rakyat,” ungkap bupati.

Lanjutnya, rapat yang diadakan ini merupakan persiapan pematangan terhadap kepanitiaan yang telah dibentuk untuk mempersiapkan secara matang peringatan dua helat ini.

“Keberhasilan dan kesuksesan peringatan ini dilihat sejauhmana melibatkan lapisan masyarakat. Kalau hanya didominasi kalangan pegawai, maka belum berhasil,” tegasnya.

Dalam rangka menyemarakkan HUT Provinsi Riau dan HUT RI tahun ini, maka beliau juga menghimbau kalangan masyarakat dapat menghiasi pekarangan dan di depan rumah masing-masing, seperti memasang umbul-umbul dan hiasan lainnya. (adv)

Hadapi Jambore PKK

Ketua TP PKK Inhil Pimpin RapatPembentukanPanitia

TEMBILAHAN,RR Dalam rangka menghadapi Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 42 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2014, Tim Penggerak PKK Kabupaten Inhil menggelar Rapat Pembentukan Panitia Jambore yang dilaksanakan di Gedung Wanita Jalan Sungai Beringin Tembilahan, Selasa (5/8/14).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Hj Zulaikhah Wardan ini membahas tentang kesiapan dan agenda yang akan dipersiapkan untuk memeriahkan Jambore Hari Kesatuan Gerak PKK ke-42 Kabupaten Inhil yang jatuh pada tanggal 9 Agustus mendatang. Rapat dihadiri hampir seluruh anggota TP PKK Kabupaten Inhil.

Kegiatan Jambore PKK mendatang bertujuan untuk memeriahkan hari puncak Jambore dan menjalin silaturahmi kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan. Dan para pemenang nanti akan dibawa pada lomba Jambore PKK tingkat Provinsi semoga pada Jambore Provinsi nanti Inhil bisa meraih juara” harapnya.

“Agar meriahnya acara Jambore PKK Inhil mendatang, akan diisi dengan berbagai acara perlombaan, diantaranya adalah lomba cerdas cermat Kecamatan, cerdas cermat Desa/ Kelurahan, lomba pidato, lomba penyuluhan, lomba busana daerah, lomba gembira dan olahraga” jelas Hj Hariati.

Hj Hariati Alimuddin mengharapkan kepada seluruh kader TP PKK agar selalu berpartisipasi dalam kegiatan acara Hari puncak HKG Indragiri Hilir (Inhil) ini agar dapat memeriahkan segala kegiatan yang dilaksanakan pada Jambore PKK dalam rangka HKG mendatang.(adv)

WABUP Inhil, H Rosman Malomo saat memimpin upacara HUT Riau ke-57.

Hadapi MTQ Provinsi Riau, Qori’ dan Qori’ah Inhil Jalani TC TEMBILAHAN,RR Bagi memantapkan kemampuan qori’ dan qori’ah menghadapi MTQ Provinsi Riau ke-33 mendatang, maka digelar pelatihan pemantapan (TC) bagi qori’ dan qori’ah Inhil menghadapi iven religi ini.

Kegiatan yang digelar di aula Hotel Telaga Puri Tembilahan ini dibuka secara resmi Bupati Inhil yng diwakili oleh

Asisten III Setdakab Inhil, H Afrizal.

Bupati Inhil dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III menyampaikan, dengan terpilihnya qori’ qori’ah sebagai pemenang pada MTQ tingkat kabupaten dan sekarang mengikuti training centre ini sebagai salah satu wujud kepedulian Pemerintah Daerah memberikan perhatian

kepada qori’ qori’ah.

“Agar dalam mengikuti MTQ tingkat Provinsi nantinya benar-benar siap tampil dengan kemampuan yg sudah dibekali oleh pelatih , baik dari pusat maupun dari provinsi serta pelatih dari LPTQ Inhil,” ungkap bupati.

Bupati mengingatkan, kepada para pelatih dan official agar bertindak sesuai dengan

ketentuan peraturan dan persyaratan yg berlaku dalam pelakanaan MTQ tingkat Provinsi Riau, serta menghindarkan perlakuan yang mengarah kepada terciptanya kolusi dan nepotisme dalam menetukan para peserta yg benar-benar memenuhi persyaratan, bimbingan dan arahan agar selalu jadi bahan pertimbangan.

“Bagi qori’ dan qori’ah agar

memperhitungkan kemampuan lawan, dan jangan hanya terpaku pada pengalaman MTQ-MTQ yang lalu sebagai pelajaran serta nilai tambah yang paling berharga, sehingga kegagalan yang pernah dialami tidak terulang lagi,” pesannya.

Pemantapan pelatihan ini akan berlangsung dari tanggal 7 sampai 11 Agustus 2014.(adv).

Pemkab Inhil akan Evaluasi Izin PT SAL

Kuasa Hukum dan Perwakilan Warga Pungkat Mengadu ke Pemkab Inhil

TEMBILAHAN,RR Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diminta mengambil sikap dan meminta pihak kepolisian bersikap adil dalam melakukan proses penegakan hukum atas warga Desa Pungkat terkait pembakaran alat berat PT SAL. Penegasan ini disampaikan kuasa hukum warga Zainuddin Acang, SH saat bertemu Asisten II Setdakab Inhil, Fauzan, Jum’at (9/8/14).

Kedatangannya mendampingi perwakilan warga Desa Pungkat dan elemen Masyarakat Peduli Inhil (MPI)

yang mengadu keresahan warga saat ini. Saat itu, hadir juga Kesbangpol, Sirajuddin, Kadisbun, Mukhtar T dan Kabag Tapem, Yun Hawarius.

“Kedatangan kami kesini, untuk meminta Pemkab Inhil kiranya menyikapi dengan tegas dan jelas permasalahan ini, karena peristiwa ini terjadi karena ada sebab (pemicunya) yang juga harus dilihat dengan arif pihak penegak hukum,” tegas Zainuddin.

Harus diakui, ujar Zainuddin memang benar terjadi peristiwa hukum pembakaran alat berat PT SAL. Namun ini semua juga

dipicu aksi provokasi dan tindakan perusahaan yang ‘melecehkan’ surat resmi Pemkab Inhil agar perusahaan menghentikan sementara operasional perusahaan sampai permasalahan dengan masyarakat setempat selesai.

Sepengetahuan baru ada satu kali surat panggilan yang sampai dengannya, namun tiba-tiba kepolisian menyebutkan warga sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan sebagai saksi dan langsung melakukan aksi represif penangkapan warga.

“Kami minta lakukan pene-

gakan hukum secara adil, kenapa masyarakat terus diobokobok lagi, masyarakat bukan teroris dan perampok tapi mereka ini memperjuangkan hak mereka,” sesalnya.

Sedangkan Asisten II, Fauzan menyatakan, Pemkab Inhil sejak awal sudah memantau kasus ini, juga berkoordinasi dengan pihak DPRD Inhil. Menghormati proses penegakan hukum dalam peristiwa hukum yang terjadi.

“Memang fakta di lapangan perusahaan tidak mengindahkan surat agar perusahaan menghentikan sementara akti-

fitasnya saat itu, namun mereka tetap melakukan aktifitas perusahaan,” sebut Fauzan.

Lanjutnya, pasca aksi pembakaran alat berat perusahaan, maka lahan tersebut saat ini ditetapkan dalam status quo dan sedang dievaluasi mengenai perizinan PT SAL. Kemungkinan, kalau ada pelanggaran perizinan, maka izinnya akan dicabut. Kalau tidak akan dilakukan evaluasi terhadap permasalahan ini. Pemkab Inhil juga sudah melakukan tindakan pro aktif dengan melakukan investigasi atas akar permasalahan kasus ini. (rr)

Bupati Inhil Tinjau Dugaan Pencemaran Lingkungan di Pabrik Kerintang Sawit KERITANG,RR Bupati Inhil, HM Wardan meninjau langsung dugaan pencemaran lingkungan di Pabrik Keritang Sawit (PKS) di Desa Keritang Hulu, Kecamatan Kemuning, Kamis (7/ 8/14).

Dalam peninjauan ke Pabrik Keritang Sawit ini, bupati didampingi Kepala BLH Encik Kamal, Kaban

Perizinan Saripek, Kadispenda Junaidi, Kadis Kehutanan M Thaher, Kepala Bappeda Tengku Juhardi, Kadis PU, T Edy Efrizal, Kakan Satpol PP dan Camat Kemuning serta masyarakat yang selama ini mengeluhkan dugaan pencemaran PKS ini.

Menurut bupati, seharusnya kehadiran sebuah perusahaan diharapkan memberikan

dampak positif, jangan sampai justru merugikan masyarakat sekitarnya.

“Pada saat ini saya melihat langsung kegiatan PKS, kemarin saya mendapat laporan masyarakat bahwasanya terjadi pencemaran (di PKS) ini,” sebut bupati.

Dijelaskan, beliau sudah berkeliling dan melihat langsung kegiatan perusahaan

ini. Pada saat itu, beliau memerintahkan instansi terkait, dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) Inhil mengecek sisi kelayakan (pengolahan dan pembuangan limbah PKS tersebut).

“Tentunya kita harapkan kehadiran pabrik, jangan sampai merugikan masyarakat, kalau terjadi pencemaran (seperti yang di-

laporkan masyarakat),” tegasnya.

Bupati menegaskan, telah menyampaikan permasalahan ini kepada pihak manajemen PKS tersebut agar benar-benar memperhatikan pengelolaan limbahnya. Kalau ditemukan adanya kegiatan perusahaan yanf merugikan masyarakat, maka diminta segera melakukan perbaikan. (adv)

Edisi 0323 Tahun VII. 11 - 15 Agustus 2014

Halaman

DAERAH

14 R a d a r R i a u

Kasus Korupsi Stadion Mini Terusan Jalani Sidang Ketiga di PN Tipikor PANGKALAN KERINCI, RR Kasus dugaan korupsi pembangunan stadion mini Terusan Baru Pangkalan Kerinci ternyata telah bergulir ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru.

Perkara rasuan di Dinas Cipta Karya Pelalawan itu sudah menjalani sidang ketiga pekan lalu.

Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pengkalan Kerinci, Romy Rozaly, kepada wartawan Jumat (8/8) menjelaskan, persidangan kasus dugaan korupsi itu pada tahap pemeriksaan saksi-saksi. Kedua tersangka, Evaldi sebagai kontraktor dan Ali Munir sebagai PPTK Dinas Cipta Karya, cukup koperatif dalam mengikuti persidangan.

“Kedua terdakwa tidak menyampaikan eksepsi kemarin. Jadi langsung ke pemeriksaan berkasi perkara serta saksi-saksi,” ujarnya.

Dijelaskannya, kedua terdakwa masih tetap sebagai tahanan kota. Pasalnya, mereka menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 250 juta, sesuai dengan besaran kerugian negara atas proyek terbengkalai itu.

“Namun sekarang statusnyakan jadi tahanan hakim.

Jadi kewenangan sepenuhnya ada di majelis hakin,” tambahnya. (teu/tpc)

LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Proyek PU Riau 2013

Pengerjaan Turap Tanjung Motong Terindikasi Kuat Tidak Sesuai Bestek

BANTAR, RR Pengerjaan proyek turap pencegah abrasi pantai yang ada di pantai Tanjung Motong desa Permai Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang pembangunannya didanai oleh APBD Provinsi Riau tahun 2013 lalu melalui dinas PU dan pengerjaannya dilaksanakan oleh CV. Laksamana Putra Riau, diduga kuat pengerjaanya tidak sesuai dengan bestek.

Berdasarkan pantauan RiauLive.com serta informasi yang diperoleh dilapangan menyebutkan, turap Pengaman Abrasi itu disinyalir tidak akan mampu bertahan lama, sebab bangunan tiang struktur turap tidak di isi batu jeronjong, melainkan lapisan batu dasar saja, bahkan cerocok pada batu pelindung kaki struktur sisi luar turut tidak di tanam sesuai acuan pengerjaan proyek(bestek).

Turap yang dikerjakan asal jadi itu banyak mendapat kecaman dari masyrakat setempat bahkan mereka meminta pihak terkait untuk

memeriksa dan mengaudit kembali pekerjaan turap penangkal gelombang yang ada dibibir pantai tanjung motong yang kini dana pengerjaannya sudah dibayar termen 100 persen tahun 2013 lalu. Masyarakat meminta semua pejabat di PU provinsi Riau yang membidangi proyek tersebut termasuk kontraktornya dapat mengklarifikasi secara transfaran untuk di pertanggung jawabkan.

Dugaan tidak sesuai acuan pekerjaan pada turap itu di ungkapkan Syahrul warga desa Bantar Ransang, ia menyebutkan pada bagian

batu pelindung kaki struktur turap selebar 4 meter x panjang turap 75 meter tidak diterealisasi sesuai bestek, dimana harusnya di titik tersebut mesti ada pengisian batu jeronjong yang dilapangan hanya ditemukan lapisan dasar saja tidak sesuai dengan kedalaman dari bestek proyek.

“Jika dikalkulasikan ada sebanyak 135 kubik lebih volume batu yang mestinya ada jika di uangkan ada seratusan juta rupiah lebih kerugian negara pada sisi ini yang diraup keuntungan bagi kontraktor, selain itu pancang atau cerocok pada bagian bawah batu pelindung kaki struktur sisi luar juga tidak di buat oleh kontraktor sehingga jelas jelas mengancam daya tahan turap dan tidak berumur lama”, kata Syahrul di Desa Bantar Kecamatan Rangsang Barat.

Menurutnya pengerjaan Turap Tanjung Motong

terindikasi ada main mata antara pejabat di PU Provinsi dengan pihak kontraktor.

Dirinya meminta pihak BPK Provinsi Riau dan Kejaksaan Negeri Provinsi Riau dapat memeriksa pengerjaan turap Tanjung Motong.

“Kita selaku masyarakat tidak ingin pengerjaan turap tanjung motong ini dikerjakan asal jadi apalagi tidak sesuai dengan acuan pengerjaan proyek, sebab abrasi disebabkan gelombang pasang laut sangat kuat terjadi di pantai motong ini dikhwatirkan bangunan turap ini tidak bertahan lama alias akan kembali amblas lagi kelaut”, kata Syahrul Kepala Bidang Sumber Daya Alam Kantor Pekerjaan Umum Provinsi Riau Dasril saat di komfirmasi membenarkan adanya pengerjaan penanganan abrasi didesa tanjung motong Rangsang. namun dirinya mengelak jika pekerjaan dilakukan tidak sesuai

dengan bestek. “Pekerjaan turap Tanjung motong sudah selesai dikerjakan semua ada dokementasinya, jika ada yang tidak dikerjakan maka kita akan bayarkan sesuai dengan yang dikerjakan saja.

Soal daya tahan turap itu kita lihat saja nantinya apakah kuat atau tidak ,silahkan saja anda beritakan” Kata Dasril dikontak beberapa waktu lalu Sementara PPTK untuk Turap Tanjung Motong Jueni ST saat dikontak turut mengelak bahkan dirinya mengaku pekerjaan itu sesuai dengan bestek. “Pengerjaan turap di Desa Motong itu lama tidak dikerjakan disebabkan terkendala stok batu , karena batu dari Alai sesuai maka di alihkan ke Motong, jadi semuanya sesuai bestek dan dibayarkan penuh, melalui telepon sulit untuk menjelaskannya jadi silahkan datang ke kantor untuk melihat langsung dokumentasinya”, katanya. (alx/rlc/bur)

ilustrasi

Belum ada Tersangka Baru Dalam Kasus Korupsi Belanja Koran di DPRD Dumai

DUMAI, RR Kasus Dugaan Korupsi Belanja Surat Kabar tahun 20122013 di DPRD Dumai terus bergulir. Tetapi sampai saat ini belum ada tersangka lainnya yang terjerat dalam kasus ini.

Saat ini kasus ini masih mengarah pada dua tersangka.

Yakni IS yang merupakan Staf Sekretariat DPRD Dumai dan AH yang diduga Sekretaris DPRD Dumai.

IS sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2014 silam. Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), IS sudah dimintai keterangannya terkait dugaan korupsi yang menyeruak sejak 2013 silam ini.

Penetapan IS sebagai tersangka karena ia diduga melakukan manipulasi terhadap berkas anggaran. Seperti membuat sendiri tagihan fiktif,seperti itu. Bahkan terdapat tagihan media yang tak masuk dalam Dokumen Pelaksaan Anggaran.

Namun pihak penyidik tidak merinci media massa mana yang dimaksud.”Kita menemukan ada media massa yang tak masuk dalam DPA, tapi tetap ditagihkan. Ini memperlihatkan bahwa tagihan tersebut fiktif,” jelas Kasatreskrim Polres Dumai, AKP Wisnu Wibowo kepada wartawan. (alx/tpc/tuk)

Eko Belum Pastikan ada Pejabat Pemko yang Terlibat Korupsi Terminal Barang

DUMAI, RR Kejari Dumai belum memastikan adanya keterlibatan pejabat Dumai di jajaran Pemko Dumai, terkait kasus dugaan korupsi Terminal Barang, Bukit Jin. Kepala Kejari Dumai, Eko Siwi Iriyani mengaku bahwa pihak penyidik masih terus menelusuri aliran uang korupsi tersebut. Termasuk ke petinggi di Pemko Dumai.

Apalagi ada sejumlah program di Terminal Barang yang melibatkan deal dari petinggi di Kota Dumai. Tapi aliran tersebut belum dipastikan arahnya. Maka Penyidik di Seksi Pidana Khusus pun bakal mengikuti perkembangannya.

Bila memang terindikasi aliran tersebut mengalir pada pihak lainnya, mereka pun bakal diperiksa. “Uang tersebut bisa mengalir pada siapa saja. Bila memang cukup bukti kita bakal tindak lanjuti dan lakukan pengembangan,” jelas Eko. (alx/teu/tpc)

Lahan Terkena Proyek MY, Warga Minta Ganti Rugi SIAKKECIL, RR Warga Kecamatan Siak Kecil mempertanyakan soal ganti rugi lahan dan ratusan pohon sawit yang terkena penggalian bodi Jalan Proyek Multi Years (MY) di Desa Sumber jaya. Hingga saat ini penggantian terhadap lahan dan tanaman tersebut tak kunjung jelas dari Pemkab Bengkalis.

Menurut salah seorang warga Edi warga desa Sumber Jaya, Minggu (10/8/2014) mengatakan akibat pembuatan bodi jalan Multiyears ke desa Buruk Bakul puluhan tanaman sawit miliknya musnah.

“Jika untuk Pembangunan dari pemerintah di desa kita sangat mendukung, untuk tanah saya terkena penggalian bodi jalannya saya tidak jadi masalah, akan tetapi untuk tanaman yang kena pembangunan tersebut kami minta tolong dipertimbangkan untuk tanamannya. Apa memang tidak ada ganti ruginya, sementara saya sendiri lebih kurang 36 pohon yang tidak lagi bisa terpanen karena musnah dan tumbang,” terang Edi. Sementara itu Kepala Dinas PU kabupaten Bengkalis H.M.Nasir ketika dihubungi lewat telepon selulernya tidak aktif dan sms yang dikirimkan untuk konfirmasi tersebut belum ada balasan. (alx/mnlg/hrc)

PENGERJAAN proyek turap pencegah abrasi pantai yang ada di pantai Tanjung Motong desa Permai Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Burhanudin: Bupati Harus Tegas Soal Oknum Humas SELATPANJANG,RR Persoalan Humas Pemkab Meranti dengan wartawan ternyata mendapat perhatian dari salah seorang tokoh Kabupaten Meranti, Burhanudin. Sifat para pejabat atau pelayan masyarakat jika benar seperti itu kejadianya, hal itu merusak marwah pemerintah. Apalagi saat kabupaten ini didirikan bukan hanya untuk pegawai negeri sipil yang berjiwa preman tetap yang dapat melayani masyarakat.

Demikian disampaikan Burhanudin Abal, tokoh pejuang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti kepada media. “Kabupaten Kepulauan Meranti ini didirikan untuk menegakkan marwah seluruh unsur element masyarakat yang ada didaerah ini. Kalau ada preman, mohon dibasmi saja,” tegasnya.

Hal itu disampai Burhanudin menanggapi pemberitaan beberapa waktu tentang persoalan media di Bagi-

an Humas Pemkab Meranti dengan salah seorang wartawan daerah yang mempertanyakan soal anggaran media dibagian Humas. Seharus Bagian Humas mengayomi media dan menjadikan media sebagai teman bukan lawan sehingga tidak muncul persoalan seperti diberitakan itu.

“Pejabat di Kabupaten Kepulauan Meranti seharusnya bekerja keras mengejar ketertinggalan ekonomi dari daerah lain. Tapi kenyataan-

ya masih ada diantara mereka yang berwatak preman,” ungkapnya.

Dalam persoalan ini, Burhanudin sangat menyayangkan kalau memang ada pengancaman terhadap kebebasan pers, atau kebebasan masyarakat dalam mendapatkan haknya. “Saya minta bupati untuk mengambil sikap tegas,” katanya.

Menurut Burhanudin lagi, aksi tidak terpuji dengan mengancam wartawan yang dilakukan oleh oknum di Hu-

mas Pemkab Meranti itu jelas-jelas melecehkan tugas wartawan. Karena sangat jelas, tugas pers sebagai kontrol sosial masyarakat artinya kerja mereka dilindungi dan diawasi oleh undang-undang.

“Saya minta agar bupati menindak oknum pejabat yang bergaya preman itu, sebab apa yang dilakukan pejabat itu sudah diluar batas sekaligus mencoreng nama baik Pemkab Meranti,” tegas Burhanudin. (rr/rlc)

Penyelundupan Rokok Marak, Aparat Terkesan Tutup Mata PULAU MERBAU,RR Bukan rahasia lagi masyarakat yang ada diwilayah ini bahwa aksi penyeludupan rokok Gudang Garam ke Malaysia dari sungai baru desa ketapang permai kecamatan pulau merbau kabupaten Kepulauan Meranti meskipun sudah terjadi sejak bertahun-tahun dan merugikan negara hingga miliaran rupiah itu meskipun sudah diketahui oleh aparat penegak hukum namun tidak ada tindakan nyata.

Berdasarkan sumber yang berhasil ditemui oleh media dilapangan menyebutkan, “Rokok gudang garam yang diselundupkan ke Malaysia dan laut Cina selatan itu tidak memiliki pita cukai, karena rokok yang dikirim menggunakan belasan speedboat itu hanya rokok bagian atas saja, kalaupun ada pitanya, rokok bagian

atas sementara selebihnya tidak memiliki pita cukai sama sekali”, ungkap sumber yang namanya enggan disebutkan dan sehari-hari bekerja sebagai bongkar muat rokok gudang garam dipenimbunan yang ada disungai baru itu.

Lanjut sumber itu lagi, “Rokok gudang garam itu dikirim oleh pemiliknya dari Dumai menggunakan kapal pompong dengan ukuran besar sebelum di operskip dipinggiran sungai guna dipindahkan kegudang yang selanjutnya dipindah ke speedboat guna dikirim ke Malaysia dan perairan laut cina selatan”.

“Untuk armada speedboat nya sendiri jumlahnya belasan buah, satu speedboat memiliki tiga mesin 200 pk, bayangkan saja satu speedboat memakai mesin tiga buah jadi satu speedboat memiliki 600 pk, bahkan ada

yang 750 pk hingga 1500 pk.

Dan kecepatannya pun hanya hitungan menit perjalanan dari sungai baru ke Malaysia, lebih kurang 25 menitlah sampai ketujuan”, terangnya.

Tambah sumber itu lagi, dalam satu malam belasan speed boat itu ada yang dua kali melakukan pengiriman dan ada yang hanya satu kali pengiriman saja, satu speedboat itu bersisi 100 tim rokok gudang garam, dan biasanya mereka berangkat dari sungai baru ketika hari menjelang malam, jika waktu kurang bagus mereka berangkat tengah malam, tergantung situasi dan cuaca.ý “Bukan sampai disitu saja, kondisi ini diperparah oleh banyaknya aparat terkait yang sering mondar mandir digudang disungai baru itu, tujuannya berbagai macam kebanyakan mereka minta uang minyak kepada pengu-

rus gudang”, ujarnya.

Lain halnya Ucok nakhoda kapal pengangkut kelapa yang sering mondar mandir di sungai baru menuturkan, ‘’Saya sering melihat secara langsung disana. Belasan kapal pengangkut ribuan tim rokok gudang garam yang akan diselundupkan ke Malaysia dan laut cina selatan itu hanya bagian atas saja yang dilengkapi pita cukai, lebihnya mana pakai cukai lagi, masih polos tak ada cukainya”.

“Kalau penyeludupan rokok gudang garam sendiri diwilayah kepulauan meranti ini sudah terjadi sejak bertahun tahun,dan tempatnya pun pindah pindah kayak maling,’’ ungkapnya.

Dia juga menuturkan pertama sekali yang menjadi gudang penyimpanan di wilayah Kepulauan Meranti adalah disungai rangsang

Kecamatan Rangsang, kemudian beralih ke Selatpanjang samping pelindo, dan pindah lagi ke Batam, setelah itu pindah ke Selat Akar ,dan diselat akar sendiri ternyata pemilik gudangnya tersangkut kasus sabu yang diungkap oleh aparat bea cukai, dan saat ini berpindah ke Sungai baru, Kecamatan Pulau Merbau. Disebutkannya kalau memang legal, kenapa berpindah-pindah tempat keberangkatan mereka.

Sementara itu, Akiong salah seorang yang disebut sebagai pengurus upeti bagi pihak –pihak terkait ketika di konfirmasi media beberapa waktu lalu pihaknya mengakui, memang ada aktifitas pengiriman rokok gudang garam di sungai baru, “saya dipercaya mengurusnya, kita bekawan ajalah saling bantu”, ungkapnya singkat. (alx/rlc)

Edisi 0323 Tahun VII. 11 - 15 Agustus 2014

Halaman

15 R a d a r R i a u LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

IKLAN

CMYK Edisi 0323 Tahun VII. 11 - 15 Agustus 2014

Halaman

16 R a d a r R i a u LANGKAH MAJU MENGUNGKAP ME NGUNGKAP FAKTA

IKLAN