Radar Riau edisi 0324 - 18 - 22 Agustus 2014

Radar Riau

Penerbit PT. RADAR RIAU Edisi 0324 Komisaris: Widiyono Tahun VII.S,Pd.,MPd 18 - 22 Agustus 2014 Direktur/Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab/ Pemimpin Perusahaan: Alex Harefa.

Pemimpin Redaksi: Bunyana, ST.

Radar Riau

Halaman

HARGA ECERAN

Rp4500

CMYK

LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP FAKTA

Edisi 0324 Tahun VII, 18 - 22 Agustus 2014

MK Jamin Tak Terpengaruh Tekanan JAKARTA, RR Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan akan memutus perkara di sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dengan independen. MK menyatakan tak akan terpengaruh dengan tekanan dari pihak manapun.

"Kami tidak terpengaruh, biasa saja. Bahkan kami, karena sidang di dalam, tidak mendengar apa yang diucapkan di luar sana," kata Ketua MK, Hamdan Zoelva usai mengikuti upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Mer-

Terdaftar Sebagai Anggota SPS Nomor: 481/2007/06/B/2010.

Email redaksi: radarriau@yahoo.com

deka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (17/8).

Hamdan mengatakan, secara umum sidang MK tak menemui gangguan. Dia juga menegaskan tak pernah ada teror yang mampir ke MK selama persidangan.

"Tidak ada ancaman, saya yakin semua adalah warga bangsa yang baik," ujarnya.

Hamdan diingatkan pernah terjadi kericuhan dalam sidang Pemilihan Kepala Daerah di MK, untuk sidang Pilpres kali ini dia yakin tak akan ada peristiwa serupa. "Insya Allah tidak, dan pasti kami tidak

terpengaruh. Kami memutuskan bebas dan independen," katanya seperti dilansir tempo.co.

Calon wakil presiden nomor urut dua, Hatta Rajasa, yang juga menghadiri upacara di Istana Merdeka enggan berkomentar soal sidang di MK yang diajukan oleh pihaknya. "Ah sudahlah itu," ucapnya.

Hatta lebih mau berkomentar soal arti kemerdekaan RI di tahun ke-69.

MK

Hal 7

Gasak Toke Sawit, Perampok Kembali Mengganas di Duri bank di Kota Duri, Senin (11/8/14) sekitar pukul 15.30 WIB di jalan lintas Duri-Pekanbaru, tepat di gate Soeharto Kilometer 117.

Nurminta Damanik (41) bersama adiknya Jaharim Sipayung (32), siang itu mengambil uang sebesar Rp150 juta. Saat akan pulang, tepatnya di jalan lintas DuriPekanbaru, Gate Soeharto Kilometer 117, tiba-tiba empat orang tak dikenal, dengan mengendarai dua

DURI, RR Masih ingat dengan perampokan yang menimpa salah seorang toke sawit bernama Barlen Gersang, warga Jalan Bangun Sari, RT 01, RW 09, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau hingga menyebabkan dirinya tewas seketika beberapa waktu lalu? Kini hal serupa kembali terjadi dan kali ini menimpa adik dan istrinya saat mengambil uang di salah satu

sepeda motor memepet mobil korban yang dikendarai Jaharim Sipayung.

Korban yang mengendarai Mobil Kijang Innova berplat Nomor polisi (Nopol) BM 1065 DD warna abu-abu itu, ditembak sebanyak tiga kali dari sang sopir hingga mengenai lengan kanan korban.

Gasak

Hal 7

KASUS PEMOTONGAN SPPD PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD RIAU

ZK SYOK MENDAPAT TEGURAN KERAS DARI GUBRI PEKANBARU,RR Belakangan heboh diperbincangkan perihal kasus dugaan pemotong ndana SPPD pegawai di lingkungan sekeretariat DPRD Riau. kuat dugaan pelakunya tak lain adalah orang kuat di lingkungansekretariat DPRD Riau berinisial 'ZK'. sejumlahpegawaimengeluhkanprilakukesewenang-wenanganatasannya di sekeratriat pegwai merasatidak terimadanakhirnya menyampaikancurhatnyakesejumlahanggota DPRD Riau.

Masalahkorupsi di Riau selalumenjadiperbincanganhangat di masyarakat, terutama media massalokaldannasional. Maraknyakorupsi di Riau seakansulituntukdiberantasdanseolahtelahmenjadibudaya. Padadasarnya, korupsiadalahsuatupelanggaranhukum yang kinitelahmenjadisuatukebiasaan. Kasuskorupsi di Riau belumteratasidenganbaik.

Korupsiakanmempersulitpencapaian good governance danpembangunanekonomiseperti yang di cita-citakanAnnasMaamunGubernur Riau. Akhir-akhiriniterjadikorupsisecara massif di Riau yang telahmembuat pelakunya banyakmasukbui, namunseolah para pelakukorupsimasihsajaberbuattanpa rasa malu.

Dalamupayapemberantasankorupsi, seharusnyaadanyakerjasamasemuapihak .salahsatunyaadalah

para institusi yang sudahdiberikankewenanganda ntanggungjawabpenuhd a l a m m e n a n g gulangikorupsi, seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan. selainitu solusinyakedepanbagiGubernur Riau AnnasMaamunharusberanimemecat para pejabat (pembantunya) di lingkunganPemprov Riau jikapejabatterbutbermasalah 'korupsi', dengansemangatkemardekaan 17 agustusmarikitaperangikorupsi di bumilancangkuning.

DemikiandisampaikanRoni Edward aktivis LSM Kaukus Global Transparansi, kepada Radar Riau, minggu (17/8).

Dalamedisi kali ini Radar Riau kembalimembahaspraktekkorupsidilembaga yang terhormat DPRD Riau, untuk di ketahuilembaga DPRD Riau belakangantelahmenjadiso-

ZK

Hal 7

Dua Tersangka Dibekuk, Satu Tewas

Polisi-Perampok Saling Tembak

BAGAN BATU, RR Dua dari empat tersangka pelaku perampokan sadis dengan menggunakan senjata api dan tindak pemerkosaan di Dusun Bunut, Kepenghuluan Pasir Putih Barat, Bagan Sinembah, berhasil dibekuk polisi. Kedua tersangka berinisial Ir (33) dan SN (34), sehari-hari tinggal di Jalan HR Soebrantas, Kelurahan Bagan Batu.

Polisi-Perampok

Hal 7

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) menyerahkan bendera pusaka Sang Merah Putih kepada anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) asal Gorontalo Muvida Pratiwi Fallugah (kanan) saat upacara peringatan detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8). Pada hari ini Indonesia memperingati HUT kemerdekaan ke-66. (int)

JPU Tetap Minta Mantan Direktur KITB Dihukum 7 Tahun PEKANBARU,RR Sidang lanjutan korupsi PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) digelar, Rabu (13/ 8). Jaksa Penuntut Umum ( JPU) tetap pada tuntutannya dan meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menghukum terdakwa mantan Direktur KITB Syarifuddin dengan hukuman 7

Ribuan Kendaraan Terjebak

Aksi Pungli Oknum PP Sebabkan Kemacetan Berhari-hari

tahun penjara.

JPU Iwan Roy Charles kepada majelis hakim yang diketuai oleh Sutarto SH menyebutkan, pihaknya tetap pada tuntutan semula.'' Kami selaku JPU tetap pada isi tuntutan yang telah kami bacakan pekan lalu,'' kata Iwan.

JPU

Hal 7

SYARIFUDDIN HADI

Kasus Mutilasi di Siak

Tes Kejiwaan Tunjukan Indikasi Pelaku Tuntut Ilmu Hitam PEKANBARU, RR Penyidik Polda Riau terus melakukan penyidikan lanjutan terkait kasus mutilasi dengan tersangka MD, Dd, S dan D. Dari hasil pemeriksaan tersangka diketahui otak pelaku ialah MD. Namun, ia bukan eksekutor. Eksekutor ialah istrinya Dd dan temannya S. Mereka mengeksekusi korban di bawah ancaman MD. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Kombes Pol Arif Rahman Hakim kepada wartawan di ruangannya, Rabu (13/8/14) di dampingi Ka-

Prabowo Subianto

DURI, RR Arus Lintas PekanbaruDuri macet panjang dan terlama hingga berhari-hari.

Kemacetan juga terjadi hingga puluhan kilometer. Kemacetan sudah mulai terjadi semenjak Idul Fitri lalu hingga hari ini.

Pantauan koran Radar Riau dilapangan, kemacetan ini rata-rata hingga satu hari lamanya. Kemacetan dipicu sebenarnya bukan karena

faktor atau akibat adanya pembangunan rigid beton di jalan lintas Duri-Pekanbaru.

Akan tetapi karena adanya Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum Pemuda Pancasila setempat melalui sistem buka tutup arus lalu lintas di beberapa titik pembangunan rigid beton di jalan lintas Duri-Pekanbaru.

Aksi

Hal 2

bid Dokkes Polda Riau AKBP dr Agung dan Kompol Novin Kabag Psikologi Biro SDM Polda Riau mengatakan MD adalah otak pelaku. Namun, ia bukan ekstekutor. "Yang mengeksekusinya adalah tersangka Dd dan S. Sedangkan D hanya menjual daging korban ke kedai minuman di Perawang," ungkapnya.

Arif mengungkapkan tersangka Dd yang merupakan istri MD mengeksekusi korbankorbannya di bawah ancaman

Tes

Hal 7

SEJUMLAH kendraan terjebak hingga berjam-jam di jalan lintas Duri Pekanbaru. (int)

Alamat Redaksi : Jl. Dr. Setia Budi No.150 Pekanbaru Telp 0761-7891273 SMS Layanan Redaksi RADAR RIAU: 085265555399-081268691000 CMYK

Edisi 0324 Tahun VII. 18 - 22 Agustus 2014

Halaman

LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

EDITORIAL

Dilema Menaikkan BBM BUNYATA ST Pimred Radar Riau

J

UJUR harus kita akui, kebijakan kenaik kan harga BBM satu sisi menjadi dilema kepada pemerintah. Satu sisi menguran gi beban APBN yang terus menerus bengkak membiayai BBM kita setiap tahunnya, namun di sisi lain menjadi kebijakan yang tidak pro-rakyat. Bahkan, data menunjukkan setiap menaikkan BBM jumlah penduduk miskin bertambah. Program pemerintah terus diluncurkan untuk mengatasi pertambahan angka kemiskinan di Indonesia, tetapi toh jumlah penduduk miskin tidak berkurang angka sebelumnya.

Kebijakan menaikkan harga BBM itu, ternyata tidak diikuti dengan kebijakan mengalihkan anggaran BBM kepada rakyat miskin. Anggarannya justru dialihkan kepada pembangunan infrastruktur, transportasi dan kesehatan. Tapi, anggaran pembinaan kepada rakyat miskin belum dilakukan secara maksimal. Maka wajar sajalah, kalau jumlah rakyat miskin di Indonesia berada dalam lingkaran syetan.

Dalam hal biaya transportasi misalnya, jika pemerintah menaikkan harga BBM, maka ongkos transportasi juga secara otomatis naik. Atas dasar itulah, sebuah hal yang wajar juga, jika ketika harga BBM naik, maka inflasi akan ikut naik. Terlebih proporsi biaya transportasi kedua terbesar dalam perhitungan IHK (19 persen).

Belum lagi biasanya biaya transportasi berkorelasi positif dengan harga barang-barang.

Namun, apakah kenaikan biaya transportasi ini berdampak signifikan terhadap orang miskin?

Tentunya, bagi orang miskin, penempatan biaya transportasi hanya menyumbang 7 persen dalam perhitungan IHK mereka. Ini artinya, kenaikan biaya transportasi, sebagai akibat dari kenaikan harga BBM, sebenarnya kurang berdampak signifikan bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, kurang tepat jika ada pendapat yang menyatakan bahwa kenaikan harga BBM akan menyakiti orang miskin.

Masyarakat miskin akan terluka parah jika kenaikan ini ikut mendorong naiknya harga barang-barang lainnya, khususnya makanan, lebih khusus lagi kebutuhan pokok (sembako).

Jadi, di sinilah letak dilemma kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah. Begitu juga halnya dengan pembatasan BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah per 1 Agustus 2014 lalu. Dengan sendirinya akan memperluas distribusi BBM kepada orang miskin, tetapi tidak ada jaminan kalau distribusi BBM bersubsidi itu sampai ke tangan masyarakat miskin. *

OPINI

2 Radar Riau

Oleh

Pangan Kita Belum Merdeka YULI AFRIYANDI

TANPA terasa kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-69 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hari ulang tahun NKRI itu jatuh di bulan Syawal 1435 H yang beberapa minggu lalu umat Islam merayakan hari kemenangan setelah satu bulan menjalankan ibadah puasa.

Jadi, momentum hari kemenangan yakni kemerdekaan NKRI, juga masih bercampur dengan hari kemenangan hari raya Idul Fitri. Tentu dua simbol kemenangan ini akan penting pada saat ini. Di tengah semarak euforia kemenangan, bangsa Indonesia sadar atau tidak masih dihadapkan ancaman krisis pangan.

Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk yang pada tahun 2013 mencapai 248,8 juta tentu berdampak pada meningkatnya permintaan bahan pangan, baik jumlah, mutu, maupun keragaman. Pangan merupakan kebutuhan pokok hidup ma syarakat. Hampir setiap rumah tangga membelanjakan minimal setengah dari pengeluarannya untuk membeli kebutuhan pangan. Kekhawatiran pada ancaman krisis pangan ini tentu beralasan ketika kita melihat semakin meningkatnya fenomena ketergantungan pada pangan impor.

Besarnya nilai impor barang konsumsi pada April 2014 secara keseluruhan mencapai 1,13 miliar dolar AS.Hal ini meningkat dari bulan Februari dan Maret yang hanya 898,6 miliar dolar AS dan 1,08 miliar do lar AS (BPS, Juni 2014). Dengan

masih tingginya nilai impor barang konsumsi terutama bahan pangan ini merupakan salah satu indikator adanya potensi kerawanan pangan.

Impor bahan pangan bagi Indonesia yang berpenduduk besar dengan laju pertumbuhan penduduk 2010-2013 sebesar 1,42 persen per tahun merupakan potret buruk ke tergantungan pada pihak asing. Tentu jika terus dibiarkan akan berbahaya bagi kedaulatan negara.

Potensi kerawanan pangan ini erat kaitannya dengan kemiskinan. Hingga Sep tem ber 2013 penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,55 juta. Sebanyak 10,6 juta berada di perkotaan (8,52 persen) dan 17,9 di perdesaan (14,42 persen) (BPS, Juni 2014). Kondisi ini tentu sangat meng khawatirkan di mana masih tinggi nya penduduk miskin di daerah perdesaan yang semestinya menjadi lumbung ekonomi. Yang lebih mengkhawatirkan selain tingkat kemiskinan yang tinggi, fenomena ketergantungan pada pangan yang sedemikian besar itu juga terjadi pada masyarakat perdesaan atau rumah tangga pertanian.

Kemerdekaan pangan Pada masa dahulu, Bung Karno, sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia telah menggelorakan kata ‘makanan adalah senjata’. Hal ini ia katakan jauh sebelum kalimat food is a weapon. Dari sini tentu kita dapat memetik makna bahwasanya perang belumlah usai dan mungkin tidak akan

pernah usai. Namun, sampai saat ini kita masih belum tersadarkan bahwasanya perang bukanlah harus ada bau mesiu, dentuman senjata, dan genangan darah.

Perang yang harusnya kita pahami saat ini adalah perjuangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan, melepas belenggu impor. Mestinya kita jadi pemenang karena memiliki tanah yang subur, air yang berlimpah yang merupakan amunisi tak terhingga.

Ketidakmampuan meraih kemerdekaan pangan ber arti ketidakberdaulatan sebuah bangsa. Ketahanan ne gara tidak ter lepas dari ketahanan pangan negara tersebut.

Kita masih ingat jatuhnya Uni Soviet atau kekaisaran Romawi tidak terlepas dari melemahnya ketahanan pangan.Menurut Agus Pakpahan (Tempo, 2012), negaranegara besar dan kuat seperti Amerika Serikat atau Uni Eropa memiliki kelebihan pada ketahanan pangan. Ciri utama dari negara adidaya adalah tingkat kesejahteraan petaninya yang dijamin oleh negara dan sistem pertaniannya yang terus berkembang. Ini diperlihatkan oleh tingkat produktivitas per tenaga kerjanya serta oleh skala usaha lahannya yang semakin meluas.

Bagi Indonesia, kesejahteraan petani yang dijamin negara, serta mening katnya produktivitas pangan, hanya menjadi harapan usang yang kerap berhenti di meja diskusi.

Kita mungkin pernah ber bangga ketika tahun 1984 mencapai swasembada beras. Namun, itu adalah cerita lama yang kerap

di ulang-ulang.

Tidak adanya ketegasan pemerintah saat ini dalam membuat kebijakan investasi yang ber keadilan bagi penambahan lahan pertanian baru, pembangunan, dan rehabilitasi infrastruktur, seperti jaringan irigasi dan lain sebagainya yang itu tentu akan meningkatkan luas panen dan produktivitas.

Ke depan, siapa pun yang menjadi pemimpin di negeri gemah ripah lohjinawiini harus bisa membangun kerja sama yang apik antara pemerintah pusat dan daerah, swasta dan BUMN, serta petani dalam upaya peningkatan produksi pangan domestik.

Dan juga harus dapat mengatur dan menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan masyarakat umum agar produk pangan lokal tidak kalah pamor dengan produk impor, dari segi kualitas maupun harga.

Karena pangan adalah kemerdekaan.

Ketika Indonesia telah dapat mandiri dan tidak terikat dengan negara lain dalam menentukan kebijakan pangannya guna menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya dengan sumber daya lokal yang dimiliki, maka inilah kemerdekaan sesungguhnya.

Namun, jika belum, pertanyaannya adalah masihkah kita bangga merasa merdeka lalu merayakan kemerdekaan di saat kedaulatan pangan masih terjajah?

Penulis adalah Alumnus Pascasarjana Ekonomi Islam UII Yogyakarta

KONSULTASI KESEHATAN SPESIALIS ANAK Diasuh oleh dr VICKA FARAH DIBA Msc SpA

- KLINIK ANAK-RS SANTA MARIA, PEKANBARU Website: www.dokteranakku.net - JL. Sekolah No 53 Rumbai

- RS IBNU SINA, PEKANBARU MASALAH ANDA AKAN DIJAWAB OLEH DR VICKA FARAH DIBA MSC SPA

Lanjutkan Menyusui Hingga 2 tahun UNICEF dan American Academy of Pediatrics merekomendasikan ibu untuk tetap menyusui hingga setidaknya usia 2 tahun. Untuk anak usia 2 tahun, kandungan zat imun ASI masih dapat melindungi anak dari penyakit, karena anak-anak di atas usia 1 tahun pada umumnya terpapar lebih banyak penyakit daripada saat masih bayi.

Tantangan menyusui anak usia 1 tahun atau lebih: Menyusu berjam-jam. Pada usia 1 tahun atau lebih, ASI hanya memenuhi kalori 30% dari kebutuhan energi total anak. Sebagian kebutuhannya dipenuhi dari makanan padatnya. Menyusu berjam-jam, biasanya terjadi pada malam hari - sebetulnya ia tidak menyusu untuk mendapat ASI tapi lebih karena ingin ngempeng atau mentil.

Dengan menyusu dan menempel payudara ibu, anak akan merasa lebih nyaman. Atasi dengan: · Beri pelukan dan ciuman sebelum disusui, agar anak merasa tenang. · Pilih posisi yang nyaman.

Jika posisi tiduran, sediakan bantal atau guling untuk menyangga punggung yang miring sehingga membantu menopang punggung. · Lakukan bed time ritual, seperti mencuci kaki dan tangan, ganti baju piama, baca buku, dongeng, doa bersama dan akhiri dengan musik lembut pengantar tidur. Sehingga ia akan

Radar Riau

Diterbitkan Oleh: PT.RADAR RIAU

merasa lebih nyaman untuk pergi tidur tanpa harus menyusu berjam-jam.

Banyak gaya. Beragam posisi menyusu si 1 tahun mulai dari menungging, tengkurap hingga berdiri. Sebetulnya tidak semua anak melakukan banyak gaya seperti ini ketika menyusu. Atasi dengan: Biarkan saja ia bergaya.

Ia sedang belajar eksplorasi diri dan kemampuannya. Namun jika Bunda merasa tidak nyaman karena payudara jadi sakit atau sedang menyusui ditempat umum, ajak anak bicara perlahan-lahan.

Menggigit! Usia 1 tahun, gigi susu anak sudah mulai tumbuh lebih banyak . Tidak jarang anak dengan sengaja atau tidak sengaja menggigit puting. Atasi dengan: Ibu harus tahu kapan anak sudah puas dan sudah selesai menyusu.

Segera sudahi kegiatan menyusui, jangan berikan waktu padanya untuk bermain-main yang bisa membuat anak menggigit puting.

Badannya makin berat.

Makin bertambah usia, berat badannyapun bertambah. Berat badan ideal untuk anak usia 1 tahun mencapai 10 hingga 12 kilogram. Atasi dengan: Cari posisi menyusui paling nyaman untuk menopang berat badannya.

Atau pilih posisi menyusui dengan tiduran sehingga Anda tidak perlu menahan berat badannya.

Tarik sana tarik sini. Biasanya karena ia sudah kenyang, bisa saja konsentrasi menyusu ter-

pecah dan memilih bermainmain. Saat inilah biasanya ia akan menarik-narik puting ke sana kemari sehingga membuat puting sakit. Atasi dengan: Beri pengertian pelan-pelan atau beri mainan lain untuk mengalihkan perhatiaannya. Selain itu jangan berikan ia waktu untuk bermain dengan puting. Segera sudahi jika ia terlihat sudah selesai menyusu.

Mau kapan saja. Tiba-tiba anak teriak minta nenen sambil meremas payudara atau berusaha membuka kancing baju. Menyusui memang bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Tapi lain halnya jika saat sedang di tempat umum. Balita belum bisa

melihat situasi. Sama halnya dengan berteriak minta makan, anak bisa melakukannya setiap saat dimanapun. Atasi dengan: · Sebelum mengajaknya pergi ajak anak bicara terlebih dahulu agar ia tidak berteriak saat meminta ASI. · Jika kondisi tidak memungkinkan untuk menyusui, misalnya bukan di ruang menyusui atau saat sedang mangantri di kasir, tundalah menyusui dengan memberinya pengertian. · Bila anak tak sabar untuk disusui, segera pergi ke ruang menyusui atau gunakan apron menyusui sehingga Anda tetap nyaman menyusui. (teu/kcm)

Komisaris: Widiyono S,Pd.,MPd. Direktur/Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Alex Harefa. Pemimpin Perusahaan: Alex Harefa. Pemimpin Redaksi: Bunyana,ST. Wakil Pemimpin Umum: Maskur. Wakil Pemimpin Perusahaan: Belfrit Siregar. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs Amir Syarifuddin. Dewan Redaksi: Alex Harefa (Ketua), Bunyana ST, Duhufati Harefa SpOg, Amir Syarifuddin, Atilina, Widiono SPd. Redaktur: Teuku Yusuf Hasibuan. Keuangan: Melanie, Nesta Alfredo Hrf. Sekretaris Redaksi: Meika Sulfiana. Staf Redaksi: S. Bahri. Marketing Iklan:-Staf NPWP:03.281.861.9-211.000 Perusahaan: Samsul. Korlip: Duhufati Harefa SpOg. Liputan Pekanbaru: Drs. Marinus Harefa, Koresponden Jakarta: Tonis effendi. Bengkalis: Albert Yeri. M. Pakning: Basir. Duri: Duhufati Harefa Rekening Giro:101-08-02582 SpOg,Yurnalis, SE, Rivai S. Kecamatan Pinggir: Manan. Sumut: - Selat Panjang: Burhan. Layout/Grafis: S. Bachri (Koordinator), JuN mG/Faathir A Bachri/Tim kReatiF Radar. Rohil: Melanie Arianna.

A/n:PT.RADAR RIAU Inhil: Syahrial Tanjung. Siak: Suwarno. Pelalawan: - Kandis - Minas - Perawang: - Dumai: - Rohul: - Kuansing: - Kampar: - Fotografer: Alamsah. Sirkulasi-Distribusi dan Pemasaran: Drs. PT.Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru-Riau Marinus Harefa, Meika Sulfiana, Pelita Monald Ginting. Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jalan Dr. Setia Budi No. 150 Pekanbaru-Riau (0761)7891273. Percetakan: PT. Metro Grafindo(Isi Diluar Tanggung jawab Percetakan).

Wartawan Radar Riau Hanya Yang Tercantum Namanya Didalam Box Redaksi Dalam Tugasnya Dilengkapi Identitas, dan dalam Melaksanakan Tugasnya Dilarang Meminta Imbalan Kepada Narasumber.

LANGKAH MAJU MEMGUNGKAP FAKTA

CMYK Edisi 0324 Tahun VII. 18 - 22 Agustus 2014

Halaman

3 Radar Riau LANGKAH MAJU MENGUNGKAP ME NGUNGKAP FAKTA

GALERI FOTO PEMPROV RIAU

Gubri Inspektur Upacara HUT RI ke-69

Gubri H Annas Maamun saat menyerahkan Bendera merah Putih kepada Pasukan Pengibar Bendera pada Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di halaman Kantor Gubernur Riau.

Gubri dan Wagubri beserta isteri saat memberi ang pao kepada barongsai pada upacara penurunan bendera.

Gubri H Annas Maamun beserta Isteri dan Wagubri H Arsyadjuliandi Rachman beserta isteri serta Forkopinda Beserta Isteri hadiri Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di halaman Kantor Gubernur Riau.

Gubri H Annas Maamun Inspektur Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di halaman Kantor Gubernur Riau.

Wagubri H Arsyadjuliandi Rachman saat menerima Bendera merah Putih dari Pasukan Pengibar Bendera pada Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di halaman Kantor Gubernur Riau

Gubri saat menerima Bendera Pada Upacara Penurunan Bendera di Halaman Kantor Gubernur.

Gubri H Annas Maamun Inspektur Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di halaman Kantor Gubernur Riau.

Gubri dan Wagubri Hadir sekaligus menyerahkan Remisi HUT RI di Lapas Pekanbaru.

Gubri, Wagubri serta Forkopinda saat upacara renungan suci di TMP Kusuma Dharma.

Isteri Sekda Prov Riau, Isteri Mantan Gubri dan Isteri Forkopinda saat hadiri Upacara Detik-detik Proklamasi di Hal Kantor Gubernur.

Ketua DPRD Prov Riau saat membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan RI.

Photo bersama Gubri, Wagubri serta Forkopinda beserta Isteri sesaat sebelum bertolak menuju tempat upacara.

Sekda Prov Riau beserta Forkopinda dan Wako Pekanbaru saat Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di Halaman Kantor Gubernur.

CMYK

Edisi 0324 Tahun VII. 18 - 22 Agustus 2014

Halaman

NASIONAL

4 Radar Riau

RAPBN 2015 Rp2.019,9 Triliun JAKARTA, RR Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 mencapai Rp2.019,9 triliun. Ini disampaikannya saat membacakan pidato keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Postur itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.379,9 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp640,0 triliun. Berbeda dengan Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya, menurut Presiden, Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2015 disusun oleh pemerintahan yang mengemban amanah saat ini, untuk dilaksanakan oleh pemerintah baru hasil pemilu tahun 2014.

Secara garis besar, Presiden menyampaikan postur RAPBN 2015 adalah total pendapatan negara Rp1.762,3 triliun. Ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.370,8 triliun, PNBP Rp388,0 triliun dan penerimaan hibah Rp3,4 triliun. Sementara itu, total belanja negara mencapai sebesar Rp2.019,9 triliun. ‘’Dengan demikian, defisit anggaran dalam RAPBN 2015 adalah Rp257,6 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB, turun dari defisit APBNP 2014 sebesar 2,4 persen terhadap PDB,’’ kata Presiden.

Setelah tanggal 20 Oktober mendatang, Presiden meyakini, pemerintah baru akan memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk memperbaiki anggaran dan memasukkan berbagai program yang akan dilaksanakan 5 tahun mendatang.

Selain itu, sejumlah asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi landasan bagi penyusunan arah program kerja dan kebijakan di tahun 2015 di pemerintahan mendatang, yaitu, pertama, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 diharapkan mencapai 5,6 persen. Kedua, asumsi inflasi pada tahun 2015 dijaga pada kisaran 4,4 persen. Ketiga, nilai tukar rupiah dalam tahun 2015 diperkirakan akan terjaga dan bergerak relatif stabil pada kisaran Rp11.900 per dolar AS. Keempat, berkaitan dengan asumsi suku bunga.

Dengan mempertimbangkan agar surat utang negara tetap memiliki daya tarik yang tinggi bagi investor dan juga memperhitungkan risiko peningkatan suku bunga di Amerika Serikat, maka rata-rata suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan, diasumsikan pada tingkat 6,2 persen. Kelima, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 105 dolar AS per barel. Keenam, lifting minyak mentah diperkirakan dapat meningkat secara bertahap mencapai sekitar 845 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1.248 ribu barel setara minyak per hari. (alx/rpc)

Siap-siap, Harga Elpiji 12 Kg Naik Bulan Ini

LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

2015 Gaji PNS Naik Enam Persen

JAKARTA, RR Optimisme menyelimuti perekonomian Indonesia pada 2015. Periode stabilisasi sepanjang tahun ini menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi lebih tinggi di tahun depan. Pemerintah pun segera menaikkan gaji PNS, TNI dan Polri sebesar 6 persen seiring optimisme ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, meski masih dibayangi gejolak perekonomian global, pemerintah optimistis tahun depan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke level 5,6 persen, lebih tinggi dari target 2014 yang sebesar 5,5 persen. ‘’Ini didukung oleh membaiknya stabilitas dan fundamental ekonomi,’’ ujarnya saat menyampaikan pidato Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negra (RAPBN) 2015 di Sidang Paripurna MPR/DPR/ DPD, Jumat (15/8).

Menteri Keuangan Chatib Basri dalam kesempatan terpisah menambahkan, dalam RAPBN 2015, pemerintah berencana menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri rata-rata 6 persen.

Adapun uang pensiun pokok PNS serta Anggota TNI/Polri juga akan naik rata-rata 4 persen. ‘’Rencana kenaikan ini, tadi tidak disampaikan Presiden SBY (dalam pidato di MPR/ DPR/DPD) karena kenaikan tersebut akan direalisasikan oleh presiden yang baru,’’ ujar Chatib.

Menurut Chatib, rencana besaran kenaikan gaji PNS 6 persen ditetapkan berdasar asumsi inflasi atau

kenaikan harga 2015 yang di kisaran 5 persen. Karena itu, sebenarnya kenaikan riil gaji PNS/TNI/Polri hanya sebesar 1 persen. ‘’Itu kecil sekali.

Apalagi jika tidak dinaikkan, nanti makin susah hidupnya,’’ katanya.

Chatib Basri juga mengakui jika target pertumbuhan ekonomi 5,6 persen cukup konservatif, terutama jika dibandingkan dengan proyeksi beberapa institusi internasional yang menyebut angka 5,8 persen untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015. Selain itu, konsensus para pengamat ekonomi juga memproyeksi angka 5,7 persen. ‘’Jadi, kalau pemerintah mendatang mau menaikkan target pertumbuhan ekonomi sampai 6 persen, saya kira masih realistis,’’ ujarnya.

Selain itu, apa yang membuat ekonomi tahun depan membaik?

Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menyebut, perbaikan ekonomi tahun depan akan ditopang oleh prospek membaiknya ekspor. Salah satunya karena dibukanya kembali keran ekspor produk hasil pertambangan. Selain itu, impor barang modal yang naik tahun ini menjadi pertanda bakal tumbuhnya investasi tahun depan. ‘’Jadi, benar

jika dikatakan ekonomi kita tahun depan akan lebih cerah,’’ katanya.

Bahkan, CT mengatakan jika ekonomi Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh lebih tinggi. Syaratnya, pemerintahan yang baru mendatang bisa menggenjot ekspor dan memperbaiki iklim investasi sehingga investor makin banyak masuk ke Indonesia. ‘’Kalau itu bisa dilakukan, jangankan 5,6 persen, lebih tinggi dari itu pun bisa dicapai,’’ ucapnya.

Selain itu, ekonom senior Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 2015 yang dipatok di angka 5,6 persen cukup rasional. Dia menyebut, meski ada potensi ekonomi naik lebih tinggi, namun pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih. ‘’Investasi dan konsumsi rumah tangga masih akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2015,’’ katanya. Menurut Ryan, dengan kekuatan daya beli yang tinggi dari masyarakat yang terus tumbuh, performa ekonomi Indonesia sebenarnya bisa lebih baik. Karena itu, jika pemerintah mendatang ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi, maka salah satu yang mesti dilakukan adalah mengoptimalkan belanja pemerintah agar memberi dampak lebih besar bagi perekonomian. ‘’Karena itu, sangat penting bagi presiden mendatang untuk memilih menteri-menteri ekonomi yang kompeten dan profesional agar target pertumbuhan ekonomi bisa dicapai,’’ jelasnya.

Sementara itu, dalam RAPBN 2015

terkait jatah anggaran untuk kementerian/lembaga ditetapkan bervariasi, ada yang naik namun ada juga turun. Salah satu kementerian yang akan mengalami pengurangan anggaran adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Awalnya Kementerian PU mengusulkan anggaran sebesar Rp123 triliun. Namun yang disepakati hanya Rp74 triliun. Hal itu dikhawatirkan berpengaruh dalam pembangunan infrastruktur.

Menyikapi itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengaku sejak awal memang mengajukan Rp123 triliun. Angka itu berdasarkan konsultasi di daerah-daerah. Akan tetapi realisasinya turun jadi Rp74 triliun. ‘’Iya kami hanya dapat Rp74 triliun,’’ ujarnya.

Djoko mengaku optimis pemotongan anggaran itu tidak berdampak pada proyek Kementerian PU. ‘’Tidak pengaruh. Kami terus berkonsentrasi untuk mendukung konektivitas, ketahan pangan, dan air minum,’’ jelasnya.

Sedangkan salah satu kementerian yang mengalami penambahan anggaran yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sebelum pembacaan nota RAPBN 2015, Kemenhub mengusulkan anggaran Rp41 triliun. Hasilnya mereka mendapat tambahan anggaran menjadi Rp44 triliun.

Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan anggaran itu nantinya akan dipergunakan untuk membangun jaringan transportasi.

Baik untuk trasportasi darat, kereta api, laut, dan udara. ‘’Semuanya akan kami bangun,’’ tuturnya.(flo/chi/jpnn)

JAKARTA, RR PT Pertamina (Persero) akan menaikkan harga gas Elpiji non-subsidi 12 kilogram (Kg) pada bulan ini. Kenaikan akan dilakukan secara bertahap, sehingga mendapatkan harga keekonomian. Kenaikan ini untuk menekan kerugian akibat penjualan bisnis Elpiji 12 Kg. “Dalam medio Agustus ini akan naik. Harusnya 1 Juli 2014 kemarin naiknya,” jelas Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Menurut Ali, sebenarnya Pertamina sudah merencanakan kenaikan elpiji non-subsidi 12 Kg sejak awal 2014, dan pada akhirnya ditentukan roadmap untuk menaikkan harga gas Elpiji 12 Kg secara bertahap.

“Pada 15 Januari kita sudah sampaikan rodmap rencana kenaikan secara bertahap, kita lakukan awal tahun kan sudah dan pertengahan tahun sampai 2016,” imbuhnya.

Dia mengungkapkan, alasan harga gas elpiji naik pada Agustus ini dan bukan terjadi di Juli, dikarenakan saat itu bersamaan dengan puasa, Lebaran serta tahun ajaran baru. “Dengan alasan kenyamanan masyarakat, Pertamina menunda waktu kenaikan pada Agustus 2014,” katanya.

Ali mengungkapkan untuk besaran kenaikan harganya sekira Rp1.000 hingga Rp1.500 per kg. “Itu besarannya nanti ditentukan. kami akan sampaikan ke Pemerintah dan ke media juga, kita sampaikan kapannya,” tegasnya.( teu/okz)

“Kisah Wartawan Bodrek” PEKANBARU, RR Tapi, tunggu dulu. Tak sembarang media pers segampang itu merekrut wartawan. Media-media besar dan mapan, umumnya sudah menerapkan standar profesional dalam rekruitmen wartawan. Bahkan dalam komunitas media pers kategori ini, untuk menjadi wartawan profesional prosedurnya justru tak kalah ketat dengan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), misalnya.

Dari gambaran di atas, bisa dimaklumi kalau kemudian dalam dunia pers muncul perbedaan wartawan ke dalam tipologi ‘wartawan beneran’ dan ‘wartawan bodrex’. Yang disebut terakhir, tak lain adalah orang-orang yang masuk ke habitat pers tapi sepak terjang jurnalistiknya justru banyak mencemari dunia pers itu sendiri.

Keberadaan wartawan ‘bodrex’ memang tak bisa dipandang sebelah mata.

Sebab, faktanya, mereka juga berkalung kartu pers sebagai bukti fisik identitas diri seorang wartawan. Soal, apakah mereka produktif dalam menghasilkan karya jurnalistik atau tidak, itu menjadi urusan lain. Karena itulah, dari perspektif ini, rasanya sulit mencari alasan untuk tidak mengkategorikan mereka ke dalam komunitas wartawan.

Bondan Winarno pernah mengatakan, dari segi penampilan, tidak ada perbedaan nyata antara wartawan ‘bodrex’ dengan wartawan beneran. Sebagai wartawan, wawasan mereka memang

dangkal, karena tujuan utamanya memang semata bukan untuk kepentingan jurnalistik. Tetapi, tidak jarang dari mereka punya daya intuisi dan investigasi yang tajam.

Dalam menjalankan misi jurnalistiknya, wartawan ‘bodrex’ biasanya berlindung di balik kartu pers resmi dari medianya maupun dari beragam organisasi profesi kewartawanan. Karenanya, mereka akhirnya lebih mengedepankan ideologi ‘jurnalisme kartu pers’ ketimbang mengaktualisaikan jargon-jargon ideal jurnalismenya yang menjadi ruh dari media pers.

Di panggung pers nasional, ironi wartawan ‘bodrex’ sebenarnya bukan cerita baru. Bukankah dari dulu sudah muncul sindiran adanya wartawan tanpa surat kabar (WTS) yang ulahnya seringkali mencemari intitusi pers? Hanya saja, kalau kini keberadaan wartawan ‘bodrex’ kian menuai sorotan, itu barangkali karena jumlah ‘pasukan’ mereka memang kian menjamur.

Diakui atau tidak, wartawan ‘bodrex’ semakin bertambah subur seiring bergulirnya liberalisasi pers pasca reformasi 1998. Sejak itu, kontrol birokrasi terhadap keberadaan media pers begitu longgar. Dengan demikian, sebuah media pers bisa meluncur begitu saja tanpa harus lewat prosedur yang rumit.

Berbarengan dengan itu, siapa pun seolah juga bisa masuk dalam komunitas pers.

Siapa pun juga bisa membikin

media sekalipun tanpa ditopang sumber dana dan sumberdaya manusia yang punya concern terhadap idealisme pers.

Konsekuensinya, bermunculanlah ‘wartawan karbitan’ yang kinerja jurnalistiknya kadang jauh dari citacita ideal pers itu sendiri. Jangan heran kalau kemudian muncul media pers yang merekrut jajaran redaksi hingga wartawan secara serampangan. Kartu pers yang seharusnya diterbitkan secara ketat dan selektif, akhirnya ‘diobral’ untuk membekali ‘pasukan’ yang melakukan tugas jurnalistik di lapangan.

Jadilah, kartu pers menjadi segala-galanya. Status profesi wartawan, akhirnya cukup dilihat dan diukur dari parameter kepemilikan kartu pers. Dalam konteks ini, produktifitas karya jurnalistik menjadi tak begitu urgen.

Salah-salah, wartawan yang produktif membuat karya jurnalistik justru dicap sebagai ‘wartawan liar’ hanya karena mereka tak berkalung kartu pers.

Padahal, banyak di antara wartawan ‘bodrex’ berkalung kartu pers yang sesungguhnya produktifitas karya jurnalistiknya masih layak dipertanyakan. Sebaliknya, mereka justru lebih memilih memanfaatkan kartu pers yang dikantonginya untuk kepentingan di luar tugas jurnalistik.

Misalnya, kartu pers difungsikan sebagai kartu truf untuk melakukan tindak pemerasan dengan dalih memuat atau tidak memuat sebuah

berita. Praktek kotor ala wartawan ‘bodrex’ agaknya masih menjadi fenomena kelam dalam dunia pers nasional. Itulah sebabnya, kini media-media cetak maupun elektronik terang-terangan mengkomunikasikan ke khalayak ramai bahwa wartawannya ‘diharamkan’ menerima sesuatu pemberian dari nara sumber. Tentu, persoalannya, terlalu naif jika nantinya institusi pers harus kehilangan kepercayaan publik hanya gara-gara merebaknya praktek-praktek kotor sebagaimana yang lazim dimainkan wartawan ‘bodrex’.

Wartawan ‘Bodrex’ Wartawan ‘bodrex’ memang cukup lama dikenal di kalangan wartawan dan pejabat serta pengusaha. Istilah wartawan ‘bodrex’ itu sendiri muncul dari iklan obat sakit kepala di televisi, yang di dalamnya terdapat ‘pasukan bodrex datang’. Secara faktual wartawan ‘bodrex’ biasanya datang beramai-ramai seperti pasukan. Versi lain mengatakan, istilah ‘bodrex’ berasal dari narasumber yang merasa ‘sakit kepala’ jika didatangi wartawan palsu. Untuk menghilangkan ‘sakit kepala’ itu, sumber berita memberi amplop berisi uang sebagai ‘obat’ penangkalnya.

Sejak pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, wartawan ‘bodrex’ lebih dikenal sebagai WTS (wartawan tanpa surat kabar). Dalam perjalanannya, wartawan ‘bodrex’ sebenarnya tidak ‘bekerja’ pada

sebuah media. Mereka hanya mengaku sebagai wartawan, padahal profesi wartawan yang diakuinya adalah wartawan gadungan yang biasanya hanya memeras pejabat dan pengusaha yang dianggap ‘bermasalah’.

Namun seiring reformasi dan jatuhnya orde baru, wartawan ‘bodrex’ tampil berani dan terang-terangan beroperasi untuk menjalankan profesinya dengan mengatasnamakan ‘wartawan’. Malah dalam menjalankan aksinya, mereka dilengkapi dengan kartu pers dan mempunyai penerbitan tertentu.

Dalam menjalankan profesinya sebagai wartawan, orientasi wartawan ‘bodrex’ tidak lagi memakai aturan jurnalistik, yang seharusnya menyampaikan fakta sesungguhnya. Tetapi orientasi mereka sudah berubah menjadi bagaimana caranya untuk mendapatkan uang dengan berkedok sebagai wartawan, sehingga berita yang dibuatnya keluar dari konteks aturan jurnalistik itu sendiri.

Malah dalam perjalanannya, wartawan ‘bodrex’ ini tidak segan-segan melakukan tindakan penipuan dan bahkan pemerasan. Modusnya beragam, ada yang meminta uang untuk biaya perjalanan, mengajukan proposal kegiatan, dan biaya iklan.

Wartawan amplop juga sangat tipis batasannya dengan wartawan ‘bodrex’.

Asumsi ini bisa benar, jika praktik amplopisme ini juga dilakukan oleh wartawan

yang nyata-nyata tidak jelas identitasnya. Akan tetapi golongan wartawan ‘bodrex’ lebih kejam dalam menjalankan modus operandinya.

Kebebasan pers, selain meniupkan angin segar juga mengalirkan angin busuk bagi wartawan. Kemudahan untuk menerbitkan media, juga diikuti dengan penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan terang-terangan maupun tersembunyi. Sepak terjang menyimpang dari etika profesi, lama kelamaan menjadi budaya wartawan.

Menerima sogokan jelas melanggar etika profesi wartawan. Pasal lima Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) menyebutkan, “Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi”. Pasal ini jelas menafsirkan bahwa wartawan Indonesia dilarang menerima suap, dengan cara tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun. Ini untuk menjaga profesi wartawan itu sendiri. Namun dalam praktiknya, wartawan Indonesia banyak melanggar kode etik yang dibuat.

Penyimpangan Profesi Wartawan Ada beberapa pola penyimpangan yang dilakukan profesi wartawan. Pertama, pola pasif. Wartawan hanya menerima amplop dari narasumber. Disebut pasif karena mereka tidak meminta, namun menerima kalau narasumber memberi. Pola ini biasanya dilakukan wartawan yang bekerja di perusahaan

kecil dan menengah yang kurang memberikan gaji yang layak bagi wartawannya. Namun, penyimpangan ini juga dilakukan oleh wartawan yang bekerja di perusahaan besar, tetapi tidak memiliki peraturan yang tegas soal amplop. Wartawan ini dikenal sebagai tipe ‘kucing’ yang jinak dan manis setelah dilempar ikan.

Kedua, pola aktif atau agresif. Pola penyimpangan ini dilakukan oleh wartawan yang bekerja di perusahaan ‘papan nama’. Dengan cara meminta amplop kepada narasumber secara aktif, bergerilya ke dinas pemerintahan atau perusahaan. Disebut perusahaan pers ‘papan nama’, karena perusahaan tersebut hanya terbit dua atau tiga kali, setelah itu mati.

Namun, wartawannya tetap aktif mencari berita dengan tujuan mencari ‘angpao’ dari narasumber. Selain itu, penyimpangan jenis ini dilakukan wartawan dengan cara mendatangi sumber berita dengan menunjukkan bukti tulisan berita, lalu mengharap pemberian ‘angpao’ dari sumber berita. Wartawan ini dikenal dengan tipe ‘nyamuk’ yang suka merubung tempat potensial untuk ‘disedot’.

Ketiga, pola pemerasan.

Pola ini dilakukan dengan cara mendatangi sumber berita yang bermasalah. Misalnya tersangka korupsi, pejabat atau pengusaha yang diduga selingkuh.

Kisah

Hal 7

Edisi 0324 Tahun VII. 18 - 22 Agustus 2014

Halaman

EKONOMI

5 Radar Riau LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Harga Karet Anjlok Menjadi Rp 7.000 Per Kg BANGKINANG,RR Pergerakan harga karet terus menunjukkan penurunan.

Di kabupaten Kampar, harga karet dijual tujuh ribu rupiah per kilogram. Padahal sepekan sebelumnya harga karet mencapai delapan ribu rupiah per kilogram.

Kini para petani karet di Kampar terpaksa harus menelan pil pahit. Harga karet memasuki pekan kedua Agustus ini terus turun. Bila sebelumnya harga karet mencapai delapan ribu rupiah per kliogram, kini harga karet mencapai tujuh ribu rupiah per kilogram. Martinus, seorang petani karet desa penyasawan mengatakan dengan harga karet yang turun menjadi tujuh ribu rupiah per kilogram membuat dirinya semakin sulit untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

“Apalagi sebagian besar karet yang mereka olah bukan karet bibit unggul sehingga tidak jarang kualitas getah karet yang dihasilkan tidak banyak,” katanya yang dalam sepekan dari hasil karet yang ia kumpulkan ia memeperoleh pendapatan 400 ribu rupiah.

Hal senada jug diungkapkan penampung karet desa Penyasawan M Lubis. Menurut Lubis, di tingkat petani ia membeli tujuh ribu rupiah per kilogram, maka ia menjualnya ke pabrik dengan harga delapan rupiah per kilogram.

“Kalau bisa pemerintah ikut menstabilkan harga karet,” jelasnya.

Ia menambahkan di desa penyasawan sendiri sangat bergantung terhadap karet. “Setiap pekan desa kita menghasilkan karet sebanyak sepuluh ton per Minggu. Bila harga karet turun tentu ekonomi masyarakta akan ikut limbung,” paparnya. (teu/dt)

Harga Pupuk Alami Kenaikan 10-15 Persen PEKANBARU,RR Harga berbagai jenis pupuk di riau mengalami kenaikan antara 10 hingga 15 persen, akibatnya penjualan pupuk menurun hingga 20 persen. “Hampir seluruh jenis pupuk kini harganya mulai melonjak naik,” kata salah satu sub distributor pupuk Bagindo Tani, Riki.

Menurut Riki sejumlah komoditi pupuk yang ikut naik tersebut di antaranya NPK Mutiara, dari 380 ribu rupiah menjadi 410 ribu rupiah, Urea naik dari 250 ribu menjadi 260 ribu rupiah. diikuti juga pupuk jenis TSP naik dari 260 ribu rupiah menjadi 270 ribu rupiah, KCL dari 250 ribu rupiah menjadi 265 ribu rupiah. Lalu dolomit naik dari 45 ribu rupiah menjadi 50 ribu rupiah. Hal yang sama juga berlaku dengan Roundup. Untuk roundup ukuran 20 liter kini harganya menjadi 1.170 ribu rupiah dari harga sebelumnya 1.200 ribu rupiah. Begitu juga dengan Gramaxone naik dari 250 ribu rupiah menjadi 265 ribu rupiah.

“Akibat naiknya harga pupuk ini membuat omset penjualan menjadi berkurang dari 30 juta rupiah perhari menjadi 20 juta perhari,” jelasnya.

Riki menambahkan permintaan pupuk akan semakin meningkat bila cuaca panas mengingat pada saat itu para petani mulai menanam hasil pertaniannya. “Kalau bisa pemerintah ikut mengatur distribusi pupuklah, sebab kita tidak tahu apa penyebab pupuk naik. Katanya dari agen sudah naik, ya… kita terpaksa ikut naik,” jelasnya.

Semnetara itu, akibat pupuk naik, Arman salah seorang petani sawit mengaku terpaksa tidak jadi mebli pupuk.

“Memang pemufukan sawit kita sekali tiga bulan namun untuk biaya perawatan tentu setiap saat. Kalau bisa pemerintah turun tanganlah,” ungkapnya. (teu/dt)

Dampak Pembatasan BBM Solar Subsidi

Harga Bawang Merah Merangkak Naik di Pekanbaru

Pemprov Dispensasi BBM Bersubsidi

PEKANBARU,RR Pembatasan Bahan Bakan Minyak (BBM) bersubsidi kian mendapat keluhan dari berbagai pihak. Dengan kondisi itu, beberapa kebijakan strategis mulai diterapkan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan dispensasi untuk beberapa daerah pesisir di Riau. Kondisi itu dilakukan dalam menindaklanjuti kekhawatiran nelayan di pesisir yang mengkonsumsi BBM bersubsidi jenis solar.

Informasi itu disampaikan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi kepada wartawan, Rabu (13/8) di Pekanbaru. Menurutnya, surat dispensasi untuk pembatasan BBM bersubsidi pada malam hari sudah dilayangkan ke tiga daerah. ‘’Dari hasil

pemantauan kami memang pembatasan BBM bersubsidi belum ada pengaruh besar, seperti kelangkaan yang signifikan. Namun masyarakat nelayan yang berada di Kepulauan Meranti, Bengkalis dan Indragiri Hilir (Inhil) meminta despensasi waktu pembatasan BBM subsidi sampai malam, karena mereka malam hari baru bisa membeli BBM bersubsidi,’’ paparnya.

Situasi itu kemudian dipelajari dan dicermati secara menyeluruh.

Hasilnya, untuk beberapa daerah tersebut diberikan dispensasi dengan catatan pengawasan tetap di-

lakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Lanjut Syahrial, jika para nelayan membeli malam hari dengan BBM non subsidi, maka itu memberatkan para nelayan. Oleh sebab itu, usulan tersebut diakomodir, karena nelayan termasuk masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

Tidak hanya nelayan, kendaraan angkutan juga sempat melakukan penolakan, namun hal tersebut sudah disikapi dengan bijak. Mantan Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau itu menilai hal itu sudah dicarikan solusi terbaiknya. ‘’Ya mereka (Organda) meminta ada pengecualian pembatasan BBM bersubsidi untuk angkutan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Karena pembatasan itu dinilai akan berimbas kepada kenaikan tarif. Untuk persoalan itu sudah kami carikan solusinya,’’ papar dia.

Saat ditanyakan mengenai solusi yang dimaksud, ia menerangkan pihak Pemerintah Provinsi Riau meminta Organda memberikan informasi secara terperinci. Misalnya, mengenai lokasi SPBU yang menjadi tempat pengisian BBM bersubsidi di perjalanan. ‘’Jadi untuk yang masuk dalam rute perjalan itu akan diberikan dispensasi. Kendati demikian, untuk antisipasi agar kendaraan perusahaan tidak mengisi BBM bersubsidi di SPBU, kami terus melakukan pengawasan dan pengamanan dari pihak kepolisian,’’ tegas Syahrial. (teu/rpg)

Menteri Koperasi UKM RI Apresiasi Program Zero Kemiskinan Kampar PEKANBARU,RR Di hadapan Gubernur Riau H Annas Maamun dan sejumlah Bupati, Menteri Koperasi dan UKM RI Syarif Hasan memberikan apresiasi terhadap perkembangan dan kemajuan Koperasi dan UKM yang ada di provinsi Riau yang salah satunya Kabupaten Kampar yang sudah terlebih dahulu bertekad untuk menzerokan kemiskinan.

Hal tersebut dikatakannya pada acara silaturahmi Gubernur Riau dan Menteri Koperasi UKM RI yang dihadiri sejumlah Bupati beserta jajarannya di Gedung Daerah Pekanbaru, Senin (11/8/14).

Syarif berharap, jika koperasi di seluruh Indonesia terutama di

Provinsi Riau berjalan dengan baik maka akan mampu menambah pendapatan perkapita masyarakat karena tujuan utama koperasi adalah mampu mengembangkan beban dan meningkatkan serta mempermudah usaha masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan.

Maka dari itu secara bersamasama baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat bergerak untuk bangkit dari ketertinggalan dengan membangun daerah melalui berbagai program kegiatannya karena pada dasarnya pembangunan itu untuk mensejahterakan masyarakat. Himbau Syarif.

“Saya yakin dan percaya jika gu-

bernur dan bupatinya seperti ini, provinsi Riau mampu mewujudkan zero kemiskinan tersebut karena gubernur dan bupatinya betul-betul memperhatian kesejahteraan masyarakatnya di desa-desa.ucap salah satu menteri yang ingin tinggal dan menetap di kota pekanbaru ini sambil melihat kepada Annas Maamun dan Bupati Kampar H Jefry Noer.

Menanggapai hal tersebut Jefry Noer menjelaskan disela-sela acara bahwa Kabupaten Kampar saat ini tidak henti-hentinya dan terus menggesa pembangunan dalam rangka penimgkatan ekonomi kerakyatan melalui program 3 zero yakni zero kemiskinan, pengangguran dan rumah-rumah kumuh.

Dengan berbagai program kegiatan lanjut Jefry, Kampar terus memotivasi masyarakat agar maju dan sejatera. “Selain itu juga kita akan mendirikan koperasi yang kita beri nama koperasi karya mitra mandiri atau KKMM sebanyak 258 koperasi desa dan kecamatan, yang diawali di 30 desa percontohan dari 60 desa yang kita canangkan,” tutur Jefry.

Untuk itu Jefry menghimbau kepada masyarakat kabupten Kampar agar bersama-sama kita membangun desa kita masing-masing yang tentunya dengan didirikannya koperasi KKMM ini nantinya dapat memudahkan masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan perkapita setiap desa. (teu/rpg)

Pengesahan RTRW Riau Turut Dukung Investasi Perkebunan

PEKANBARU-RR Melambungnya harga bawang membuat sejumlah pedagang dan pembeli di sejumlah pasar tradisional Kota Pekanbaru mengalami kebingungan, pasca adanya kebijakaan pemerintah yang membatasi BBM jenis solar bersubsidi, beberapa hari yang lalu.

Sejumlah pedagang bawang di pasar tradisional yang ada di kota Pekanbaru mengatakan kenaikan harga bawang tersebut terjadi pasca kebijakan pemerintah yang membatasi subbsidi BBM jenis solar ke seluruh daerah.

“Harga bawang merah mengalami kenaikan secara signifikan yakni Rp8000 perkilonya. Sebelumnya harga bawang merah tersebut Rp16.000 kini mencapai Rp24.000 untuk setiap kilonya,” ungkap Mulyadi, seorang pedagang Pasar Dupa, Senin (11/8/14).

Di samping itu, bawang merah ini mengalami kenaikkan karena pasokan bawang yang biasanya didatangkn dari wilayah Sumatera Barat yakni daerah Solok belum masuk pasca pembatasan BBM oleh pemerintah beberapa hari yang lalu.

“Melainkan bawang merah ini berasal dari pulau Jawa sehinnga berpengaruh terhadap kenaikan harga bawang merah tersebut. Disamping itu pula, masyarakat Kota Dumai khususnya konsumen bawang tersebut menyayangkan dengan kenaikan harga,” jelasnya.

Secara tidak langsung, kata dia, dengan kondisi yang terlalu tinggi dan sehingga membuat mereka binggung dengan kebijakan pemerintah pasca pembatasan BBM jenis Solar tersebut berdampak negatif bagi masyarakat.

“Semua serba naik. Kalau bisa pemerintah jangan diamlah,”kata Ika, konsumen bawang saat sedang membeli bawang di Pasar Dupa. (teu)

PEKANBARU,RR Pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau oleh Presiden SBY beberapa hari yang lalu, memberi ruang kepastian kepada dunia investasi di Provinsi Riau. Setidaknya itu dirasakan oleh para pelaku usaha yang berinvestasi di subsektor perkebunan.

Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai satker yang mengoordinasikan investasi subsektor perkebunan yang ada di Provinsi Riau turut merasa senang akan hal itu.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zulher MS, Senin (11/8) men-

gungkapkan rasa senangnya dengan pengesahan RTRW tersebut. Menurutnya seluruh komponen pelaku usaha perkebunan baik petani maupun pengusaha menjadikan rujukan dalam pengembangan usahanya.

Kepastian RTRW ini akan menjawab sebagian persoalaan yang ada di Disbun Riau. Persoalan selama ini, sebutnya, seperti Penyusunan Tata Ruang Perkebunan, tumpang tindih penguasaan lahan antar perusahaan dan masyarakat, perlambatan pengembangan subsektor perkebunan, terhambatnya pengurusan perizinan, pengukuran ulang

lahan perusahaan.

Persoalan yang pelik yang dirasakan oleh disbun adalah konflik lahan baik antar perusahaan dengan masyarakat tempatan.

Menurut Zulher, hingga terjadi pertumpahan darah karena persoalaan tersebut.

“Dengan adanya RTRW ini telah menjawab sebagian dari persoalan subsektor perkebunan. Dan harapan kami, RTRW tersebut dapat menjadi rujukan yang tepat dalam pengembangan usaha perkebunan ke depannya” ujar Zulher.

Dengan RTRW tersebut, Zulher

juga mengaku lega bahwa selama ini potensi perkebunan khususnya kelapa sawit turut menjadi kambing hitam. Hal itu diakibatkan oleh ulah oknum tertentu yang merambah hutan dan menanamnya dengan kelapa sawit.

Seperti yang terjadi di beberapa kawasan hutan seperti kawasan hutan tesso nilo dan juga Giam Siak Kecil (GSK). “Dengan adanya RTRW yang baru ini, kita juga berharap bahwa penegak hukum dapat melakukan penindakan terhadap oknum tersebut,” tegas Zulher lagi. (teu/rtc)

Pedagang Enggan Pindah ke Pasar Kelakap Tujuh Dumai DUMAI, RR Sebagian besar pedagang di Pasar Dock Yard menolak direlokasi ke Pasar Kelakap Tujuh, kendati pemerintah Kota Dumai sudah menyediakan Pasar Kelakap Tujuh. Pasar Kelakap Tujuh juga sudah resmi diumumkan sebagai relokasi pedagang pasar Dock Yard sejak 1 Agustus 2014 lalu.

Kepala Kantor Pelayanan Pasar (KPP) Kota Dumai HR.Bambang Wardoyo kepada riauterkinicom mengatakan, lebih dari 400 pedagang pasar Dock Yard yang didata baru 150 orang pedagang resmi pindah ke pasar kelakap Tujuh.

“Sebagian besarnya memilih pindah ke pasar Gedang, atau sekitar 400 meter dari eks pasar Dockyard.

Pasar gedang itu didirikan masyarakat sebagai sikap penolakan pindah ke Pasar Kelakap Tujuh, yang

dibangun pemerintah,” ungkapnya, Senin (11/8/14).

Menurut Bambang Wardoyo, hal tersebut menjadi kendala besar bagi pihaknya untuk membenahi pasar tradisional itu. Pasalnya, pedagang yang enggan pindah ke Pasar Kelakap Tujuh sudah terdata memiliki kios dan lapak.

“Hingga saat ini, sebagian besar lapak dan kios yang sejatinya sudah dihuni masih kosong. Akibatnya, pasar Kelakap Tujuh masih sepi pengunjung meski aktivitas jual beli sudah dilaksanakan,” jelasnya.

Bambang menegaskan, kalau pedagang di pasar Gedang tidak mau pindah juga, akan mengancam keberlangsungan pasar Kelakap Tujuh. Satusatunya jalan yang harus dilaksanakan adalah memberikan peringatan kepada pedagang terlebih dahulu.

“Jika tidak mau juga pindah, data

pedagang tersebut akan kita coret, karena dianggap tidak mengindahkan lokasi relokasi. Tentu, pedagang lain bisa menghuni lapak dan kios yang masih kosong,” tegasnya.

Dijelaskannya, selain Pasar Gedang yang menjadi hambatan bagi pihaknya, data yang ditinggalkan Kepala Kantor Pelayanan Pasar yang lama juga belum lengkap. Sedikitnya, ada 120 pedagang yang belum terdata dan tidak mendapat tempat.

Namun, hingga akhir pekan lalu, 120 pedagang itu kembali didata dan diundi untuk mendapatkan lapak di bagian belakang Pasar Kelakap Tujuh. Meskipun mereka mendapatkan tempat jauh lebih kecil dibanding lapak yang ia tempati di Pasar Dockyard sebelumnya.

“Kita minta mereka sabar dulu, karena pemerintah punya hak renovasi nantinya, kalau sudah diserah-

terimakan dari pemerintah pusat.

Sekarang bagaimana kita maramaikan pasar tersebut terlebih dahulu,” ujar mantan kepala Satpol PP Kota Dumai itu.

Dikatakannya, Pasar Gedang yang dirikan di Jalan Dockyard akan dibongkar Satpol PP, karena tidak memiliki izin pendidiran pasar. Surat permohonan penindakan sudah dilayangkan ke kantor Satpol PP pekan lalu.

Namun, pihaknya dan Satpol PP akan melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Jika langkah tersebut tidak direspon, maka Satpol PP akan bertindak sesuai aturan yang berlaku.

“Jika pedagang sudah dicoret untuk menenmpati pasar Kelakap Tujuh, lalu pasar Gedang dibongkar Satpol PP, tidak ada lagi hak sebagaimana sedia kala. kita hanya menjalankan aturan saja,” tutupnya. (teu/rpg)

CMYK Edisi 0324 Tahun VII. 18 - 22 Agustus 2014

Halaman

6 Radar Riau

HUKRIM

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP ME NGUNGKAP FAKTA

Dua Tersangka Curat ini Mengaku Sudah 6 Kali Beraksi PEKANBARU, RR Tim Opsnal Polsek Kandis, Rabu (13/8) berhasil tangkap tersangka pencurian dengan pemberatan (curat) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) Helmiyus (30) dan PCR (14) di Kandis. Saat ini tersangka Helmiyus sudah ditahan di Mapolsek Kandis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tersangka kata Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo SIK kepada wartawan, Jumat (15/8) ditangkap atas laporan Jon Anipal yang melaporkan warungnya dibongkar maling dan 25 bungkus. Rokok, 5 unit HP (titipan Servis ) dan kepingan-kepingan uang koin kuno telah hilang.

"Atas laporan itu dilakukan penyelidikan. Hasilnya seorang saksi Raja sempat melihat Helmiyus menggunakan HP milik korban. Lalu Raja membawa Helmiyus kerumahnya dan ditanya, tersangka Helmiyus mengakuinya," kata Guntur.

Menurut pengakuan tersangka, ia masuk ke warung korban melalui tepi sumur yang bergandengan dengan rumah kosong. Berhasil masuk kedalam rumah korban pelaku mengambil harta benda korban dan kabur.

Sementara itu kata Guntur, saat diperiksa petugas, kedua tersangka mengaku telah melakukan curat sebanyak 6 kali di wilayah hukum Polsek Tualang dan salah satunya motor supra fit yang diparkir di dekat cucian Jalan Pipa Caltek, Perawang, Tualang Siak, pada tanggag 27 Juli 2014. Atas ulahnya itu tersangka tegas Guntur dijerat dengan pasal 363 KUHPidana tentang curat dan kedua tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. (teu/tpc)

Penyidik Periksa Ahli dari Universitas Terkemuka PEKANBARU, RR Polda Riau terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk menggesa pengungkapan kasus kebakaran hutan dan lahan yang menempatkan PT National Sago Prima (NSP) sebagai satu-satunya perusahaan yang dijadikan tersangka. Namun sampai, Kamis (14/8) belum menemukan siapa pimpinan perusahaan tersebut untuk dijadikan tersangka.

"Oleh karena itu saat ini kita memeriksa saksi ahli. Pemeriksaan dilakukan dengan mengirim penyidik ke Jakarta dan memeriksa disana," ujar Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo kepada wartawan, Kamis (14/8) kemarin.

Menurut Guntur, pemeriksaan saksi ahli tersebut untuk menemukan bukti-bukti PT NSP dalam keterlibatan kebakaran lingkungan di Kepulauan Meranti. "Saat ini tim penyidik sudah berada di Jakarta melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan saksi ahli dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM) dan Institut Pertanian Bogor (IPB)," ucap Guntur.

Keterangan saksi ahli itu tambah Guntur, nantinya akan menguatkan bukti-bukti serta penyidikan yang sudah dilakukan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. "Saksi ahli akan memastikan hal tersebut. Dan pemeriksaan itu akan melengkapi penyidikan dan mengarah pada penetapan tersangka nantinya," ungkap Guntur.

Sebelumnya diberitakan, PT National Sago Prima (NSP) hingga kini masih menjadi satu-satunya korporasi yang berada dalam tahap penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau karena diindikasikan terkait dengan karhutla di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk menetapkan individu yang akan bertanggung jawab dari perusahaan ini sebagai tersangka, penyidik akan memeriksa saksi ahli korporasi. (teu/tpc)

Sipir Rutan Pekanbaru Tertangkap Miliki Sabu PEKANBARU, RR Kepolisian Resort Kota Pekanbaru menangani kasus kepemilikan narkoba dengan tersangka seorang sipir Rumah Tahanan Klas IIB, Pekanbaru, dengan barang bukti sepaket sabu seberat lima gram yang kuat dugaan berasal dari seorang narapidana kasus narkoba.

"Tersangka awalnya diamankan oleh pihak Rutan sendiri, dan diserahkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti kasusnya," kata Kasat Resnarkoba Polresta Pekanbaru Kompol Hicca Alexfonso Siregar kepada wartawan di Pekanbaru, Senin.

Ia mengatakan tersangka bernisial YP (29), pegawai Rutan Klas IIB Pekanbaru. Tersangka ditangkap pada Minggu malam (10/8) sekitar pukul 22.30 WIB. Yang mengejutkan adalah tersangka YP ketika dimintai keterangan oleh penyidik mengaku bahwa sabu tersebut didapatkannya dari seorang narapidana berinisial Ic yang dititipkan ke Rutan.

"Terhadap Ic ini, kami akan lakukan pemeriksaan untuk mengetahui dari mana barang haram itu bisa masuk ke Rutan," katanya.

Hicca menjelaskan penangkapan tersangka berawal saat seorang pegawai Rutan yang juga rekan kerja tersangka meminta sebatang rokok kepada tersangka.

Sewaktu tersangka menyerahkan bungkus kotak rokoknya, saksi melihat ada paket kecil diduga narkoba didalamnya.

Sipir tersebut kemudian melaporkannya ke atasannya, yakni Kepala Pengamanan Rutan Pekanbaru Effendi.

"Sewaktu dilakukan penggeledahan oleh atasannya, dari tangan tersangka ditemukan satu paket sedang sabu-sabu seberat lebih kurang lima gram yang terbungkus plastik hitam dan dililit pakai lakban hitam," ujarnya.

Setelah diserahkan oleh pihak Rutan, lanjutnya, tersangka kini ditahan di Mapolresta Pekanbaru. Polisi berjanji akan menindaklanjuti kasus tersebut tidak hanya berhenti ke tersangka YP. Ia mengatakan YP bisa dijerat dengan Pasal 112 Ayat 2, dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancamam minimal empat tahun penjara dan denda Rp1 Miliar. (teu/ant)

WAKAPOLDA Riau Kombes Pol Abdul Ghofur (tengah) didampingi Dirnarkoba Kombes Pol Hermansyah (kiri) dan Kabid Humas AKBP Guntur Aryo Tejo (kanan) memperlihatkan barang bukti narkotika jenis ekstasi, sabu dan ganja di Mapolda Riau, Jumat (15/8/2014). (rp)

Narkotika Rp1,3 Miliar Diamankan Polda Riau

PEKANBARU, (RR) Jajaran Polda Riau menangkap tiga orang tersangka bersama narkotika berbagai jenis senilai Rp1,3 miliar dalam tiga penangkapan berbeda. Di antara barang bukti ini termasuk di dalamnya 2.420 butir ekstasi yang peredarannya melibatkan seorang perempuan. Ekspos seluruh tangkapan dalam pengungkapan ini dilakukan di Polda Riau Jumat (15/8) kemarin dipimpin Wakapolda Riau Kombes Pol Abdul Gofur didampingi Direktur Reserse Narkoba Kombes Pol Hermansyah dan Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo. ''Ini adalah hasil ungkapan dari tiga kasus berbeda. Ada tiga tersangka dan barang bukti senilai Rp1,3 miliar lebih,'' jelasnya.

Tangkapan pertama berupa enam paket kecil narkotika berjenis sabu-sabu serta 2.420 butir ek-

stasi senilai Rp1,3 miliar, Senin (11/ 8) pagi sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Rawa Bening Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan dengan tersangka, AS. Penangkapan dilakukan saat polisi menggerebek kediaman AS ini. Di sana ia tak

bisa berkutik ketika petugas menemukan sabu-sabu dan ekstasi ada padanya. ''Kepada penyidik ia mengaku barang ini hanya titipan dari seorang lelaki asal Medan berinisial UJ. Nama ini masih kami buru,'' sebutnya.

Selain AS, jajaran Polda Riau juga menangkap bandar lainnya dalam penangkapan berbeda, MA di Jalan Harapan Jaya Kelurahan Sail Kecamatan Tenayanraya. Di sini diamankan barang bukti 6 kilogram daun ganja kering senilai Rp7 juta. ''Kasus ini baru bisa kami paparkan karena kami memerlukan waktu untuk pengembangan,'' sebut Dires Narkoba.

Terakhir, pengungkapan narkotika dilakukan di dua TKP terhadap seorang pria berinisial H di Jalan

HUT RI ke-69, Tiga Napi Rutan Dumai Terima Remisi Bebas DUMAI, RR Tiga warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II-B Dumai, Riau, dijadwalkan menerima remisi umum langsung bebas pada HUT Kemerdekaan RI ke-69, Minggu. Kepala Rutan Dumai Muhammad Lukman, Sabtu, mengatakan, 232 warga binaan (narapidana) menerima remisi dan tiga di antaranhya langsung bebas. Dia menjelaskan, para narapidana yang menerima remisi sudah menjalani hukuman minimal enam bulan, dan berkelakukan baik selama dalam kurungan.

"Remisi diusulkan bagi napi yang berperilaku baik dan tidak melakukan pelanggaran n selama menjalani hukuman dari negara," ujarnya.

Menurutnya, tiga narapidana kasus pencurian dan perjudian penerima remisi umum bebas setekah masa hukumannya dikurangi satu

hingga tiga bulan.

Pengurangan masa pemidanaan ini, lanjutnya, akan diserahkan oleh Wali Kota Dumai Khairul secara simbolis kepada perwakilan narapidana pada peringatan HUT RI, Ahad (17/8).

Diharapkan, terpidana yang menerima remisi bebas ini dapat kembali ke lingkungan keluarga masing-masing dan menjalani kehidupan dengan normal serta bersosialisasi di tengah masyarakat.

"Warga binaan yang masih menjalani hukuman hendaknya termotivasi memperoleh

remisi dengan cara berkelakuan baik dan tidak membuat pelanggaran hukum lainnya," terang dia.

Rutan Kelas II-B yang berlokasi di Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan ini sudah "over-loaded", karena dari daya tampung hanya 250-an orang, kini sebanyak sekitar 588 warga binaan. Pada perayaan Idul Fitri 2014, Rutan Dumai menyerahkan remisi khusus Lebaran ke 182 warga binaan yang beragama Islam dengan pengurangan masa hukuman bervariasi. (teu/ant)

Kijang, Sukajadi dan Ca di Jalan Setia Budi, Limapuluh yang bersama satu paket sabu-sabu dan senjata tajam, Sabtu (9/8). Ca sendiri usai diamankan akhirnya tewas. Ia diringkus oleh lima orang petugas akibat memberikan perlawanan dengan menggunakan sangkur. Tewasnya Ca membuat pihak keluarga bereaksi dan menilai penangkapan tak sesuai prosedur. Terkait hal ini, Hermansyah mengatakan bahwa saat meringkus Ca, anggotanya juga mengalami luka. ''Kami siap terhadap reaksi keluarga. Karena, tersangka menunjukkan perlawanan dan terjadi pergumulan. Ia meninggal dunia saat berada di Rumah Sakit Bhayangkara,'' kata Hermansyah. (teu/rpg)

Polda Riau Sita Ratusan Barang Produk Palsu PEKANBARU, RR Pihak Kepolisian Daerah Provinsi Riau menyita ratusan produk barang bukan hasil distribusi perusahaan Rip Curl namun mengatasnamakan perusahaan itu untuk merebut pasar. "Upaya itu dilakukan oleh Subdit I Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Riau," kata Kepala Bidang HumasPolda Riau Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo kepada pers di Pekanbaru, Kamis siang.

Dikabarkan, kepolisian menyita ratusan barang bermerek palsu dari sejumlah toko yang berada di dalam kompleks Plaza Sukaramai pada Rabu (13/8). Penyitaan ini, terkait laporan dari perusahaan distribusi barangbarang bermerek Rip Curl yang merasa dirugikan terkait beredarnya berbagai produk palsu di Pekanbaru.

Menurut informasi kepolisian, penyitaan barangbarang diduga palsu itu dilakukan pada lima toko yang berada di kawasan pusat perbelanjaan Plaza Sukaramai.

Hasil penyisiran ketika itu, aparat berhasil menyita sebanyak 90 unit jam tangan. Selain itu, anggota polisi juga mengamankan 200 lembar baju kaos, sandal, ikat pinggang dan tas. "Semua barang yang kami amankan diduga palsu," kata Kepala Subdit I, Ajun Komisaris Besar Ade Johan Sinaga.

Para pedagang yang dilaporkan dan terbukti menjual barang produk palsu itu dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001. Ia mengatakan, pihaknya juga telah memeriksa sejumlah saksi terkait perkara tersebut. "Sampai dengan hari ini, total jumlah saksi yang telah dimintai keterangannya ada sebanyak sepuluh orang," kata dia. (teu/ant)

Dua Mantan Kanwil BNI Pekanbaru Ditetapkan Tersangka PEKANBARU, RR Setelah berhasil mengantar 4 tersangka Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau kepersidangan. Penyidik Ditreskrimsus kembali berhasil menambah 6 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kredit fiktif di Bank Nasional Indonesia (BNI) 46 Cabang Pekanbaru.

Dari 6 tersangka itu dua diantaranya adalah mantan Kepala Wilayah BNI Regional Sumatera Barat. Berkas keduannya sudah dikirimkan penyidik Polda Riau ke kejaksaan untuk diteliti. "Sebelumnya, dua berkas tersangka

AF dan MW dikembalikan jaksa dengan petunjuk (P-19).

Setelah petunjukannya kita penuhi kita kembalikan lagi ke jaksa dan sekarang kita menunggu jawaban dari jaksa apakah dinyatakan berkas lengkap atau dikembalikan lagi," kata Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Riau AKPB Andi Rifa'i, kepada wartawan, Kamis (14/8).

Dijelaskan Andi, tersangka AF pernah menjabat Kanwil Regional Sumatera Barat tahun 2007. Sedangkan MW, pernah menjabat tahun 2008. Keduanya diduga menyetujui pemberian kredit Rp40 miliar ke Direktur Riau Barito Jaya (BRJ) Esron

Natitupulu. "Terdakwa Esron sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru," ucap Andi.

Kemudian untuk Esron tambah Andi, akan dilanjutkan dengan dugaan tindak pidana pecucian uang.

Pasalnya, ia diduga menginvestasikan kredit BNI senilai Rp26 miliar tersebut.

Untuk 4 tersangka lainnya yakni pegawai BNI bagian administrasi berinisial AS, seorang pegawai BPN Rohul berinisial T, dan dua notaris. "Keterlibatan pegawai BPN itu, karena

diduga berusaha menaikkan status tanah yang diagunkan

ke BNI untuk memperoleh sertifikat. Kemudian inisial T diberi imbalan Rp4 miliar. Hasil penyidikan kita ternyata tanah yang diagunkan tidak pernah ada alias fiktif," beber Andi.

Atas ulahnya itu keenam tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (teu/tpc)

CMYK

Edisi 0324 Tahun VII. 18 - 22 Agustus 2014

Halaman

7 Radar Riau

ZK

MK keAnnas Maamun Gubernur Riau. MenanggapihaliniGubernur Riau AnnasMaamundalam Forum Rapat yang di Hadirisejumlahanggota DPRD Riau danseluruhsatker di lingkunganpemprov Riau, AnnasMaamunGubernur Riau langsungmenegurdengankeras ZK dihadapanpesertarapat, sang gubernurmeminta yang bersangkutanuntukjanganberbuatlagi, dan jika ada terdengar laporan lagi terkait pemotongandalambentukapapun di sekretariat DPRD Riau , AnnasMaamuntakseganseganmencopot ZK danmempidanakannya.

"Muka ZK langsungpucatketika di tegurolehpakGubernurterkaitpemotongandana SPPD yang di laporkansalahsatuanggota DPRD Riau dari partaiPDIP",katanarasumber Radar yang hadirpadasaatrapat di kediamanGubernur Riau.

Masihmenerutnarasumber Radar Riau,ZK shock mendapattegurankerasdariGubernur Riau, keesokan-

harinya ZK sempatdilarikankerumahsakit." ZK mungkinkagetmendapattegurandaripakgubernur, sehinggamembuatnyaharus di rawat di Rumahsakit". kata narasumber Radar yang takinginnamanya di tulis.

Radar Riau mencobamelakukankonfirmasiterkaitinformasiadanyapemotongandana SPPD pegawai di sekretariat DPRD Riau langsungkepada ZK , namun ZK gagal di temui di kantor, dihubungi via selulerkenomorpribadinyatidakdijawab, di SMS jugatidak di balas.

Untukdiketahui ZK adalahpejabat yang tergolongbanyakmasalah, mulaidarikasuspemukulanterhadapaktivismahasiswa, ZK jugapernahmenjaditerperiksadalamkasus PON Riau, sertaadalagikasusdugaanpemotongandanakegiatan yang jugadilingkungansekeretariat DPRD Riau mencapaiangka 30 Persen Per Kegiatan. (Tim)

Adanya pembangunan rigid jalan ini menjadi 'ladang' mencari uang bagi oknum Pemuda Pancasila setempat.

Akibatnya, jalur lintas Pekanbaru-Duri ini dilanda kemacetan parah. Puncak peristiwa macet terparah di Riau itu berlangsung sejak Kamis (14/ 8) malam hingga hari ini.

Ribuan kendaraan terjebak dalam kemacetan yang panjangnya mencapai sekitar 50 kilometer itu. Ruas macet ini membentang panjangnya mulai dari Jalan Hang Tuah Duri sampai Pasar Minggu Kandis.

Menurut Alex Harefa, warga Pekanbaru yang hendak menuju Duri mengatakan aksi ini muncul karena adanya kotak yang terbuat dari karton yang disodorkan oleh oknum Pemuda Pancasila yang memakai berbagai atribut lengkap kepada setiap kendaraan yang lewat.

"Penyebab utama kemacetan ini bukan karena faktor kendaraan yang melintasi jalan tersebut, akan tetapi hal ini terjadi oleh karena ulah oknum Pemuda Pancasila setempat yang turun ke jalan mengatur arus lalin," jelasnya.

Dalam aksinya itu, lanjut Alex kerap menghantui para pengguna kendaraan yang lewat, karena bila para supir tidak memberikan uang ke dalam kotak karton yang disodorkan oleh mereka ini, maka oknum Pemuda Pancasila ini menyetop kendaraan yang lewat. Bahkan ditahan hingga berjam-jam.

"Seharusnya mereka harus bisa adil kalau mengatur arus lalin dengan cara menggunakan sistem buka tutup itu. Kalau benar-benar berfungsi sebagai pengatur jalan harus benar dan adil.

Jangan bila para supir memberikan uang, lalu kendaraan-

nya diperbolehkan lewat, sedangkan bagi kendaraan yang tidak memberikan uang kepada Pemuda Pancasila tersebut tidak dikasih jalan," jelasnya dengan nada geram.

Seperti, kata Alex mengatur jarak arus lalu lintas kendaraan. "Anehnya, kalau tidak dikasih uang mobil langsung ditahan hingga berjam-jam sedangkan bagi yang tidak dikasih uang tidak diperbolehkan lewat. Ini sudah tidak benar lagi namanya. Kita bukan lama dijalan namun lama karena kemacetan yang disebabkan ulah oknum PP itu," ungkapnya.

Tidak hanya itu, kata Alex aksi mereka juga tidak ada saling koordinasi satu sama lainnya sesama anggota mereka sehingga semakin memperparah kemacetan.

"Tindakan ini sudah keterlaluan. Kita minta agar pihak terkait menindak aksi pungli itu. Tidak hanya itu, kalau bisa petugas Satlantas ada di sana sehingga pengaturan lalu lintas menjadi lancar," imbuhnya dengan nada kesal.

Alex berharap agar Satlantas turun mengatur arus lalu lintas sehingga arus lalin menjadi lancar. "Yang berhak mengatur arus Lalin adalah Satlantas. Mana ada sejarahnya masyarakat bisa mengatur arus lalu lintas di titik-titik pembangunan rigid beton tersebut. Ini murni aksi premanisme," tuturnya.

Selain itu, ia meminta agar pihak kepolisian stanby mengatur arus lalin. "Kalau perlu mereka ngetem 24 jam sampai jalan tersebut benar-benar tuntas pengerjaannya hingga pengguna jalan menjadi aman dan tidak resah dengan aksi pungli itu sehingga tugas kepolisian tidak diambil alih," bebernya.

Tidak hanya Alex yang mengeluhkan kondisi terse-

but. Sejumlah pengguna jalan juga ikut merasakan hal yang sama. Misalnya, Amran salah seorang pedagang ikan yang terpaksa terjebak dalam kemacetan itu. "Ini sudah busuk bang. Saya kesal sekali karena dari Duri berangkat siang hari sampai di Muara Basung baru jam sembilan malam. Biasanya hanya setengah jam. Kalau begini terus kita tekor dan rugi. Kita harap pemerintah segera merespon kemacetan ini," imbuhnya.

Begitu juga dengan Herman, yang memasok sayuran dari Medan. Begitu masuk ke jalan Hangtuah Duri ia tidak bisa lewat. "Saya mau jual hasil sayuran ini ke Pasar Sebanga Duri, namun kini tidak bisa lagi karena sudah busuk dan layu. Kerugian kita mencapai puluhan juta rupiah," urainya.

Tidak hanya pedagang Ikan dan Sayuran yang risau dengan kondisi tersebut.

Sejumlah agen dan toke sawit dan karet juga ikut rugi akibat lamanya waktu tunggu melewati Jalan Hangtuah hingga ke pasar Minggu Kandis itu. "Hasil buah sawit kami jadi busuk dan tidak bisa dijual ke PKS," kata Hendri, salah seorang agen Sawit setempat.

Sementara Kapolres Bengkalis AKBP Andry Wibowo MH MSi mengatakan pihaknya tidak membenarkan sama sekali adanya pungutan liar di lintas DuriPekanbaru dalam wilayah hukum Polres Bengkalis tersebut. ''Kami tidak membenarkan adanya Pungli.

Saya sudah instruksikan untuk intensif melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan, sehingga tidak terjadi pelanggaran dan keributan,'' tegasnya kepada wartawan.(teu)

Saat kaca rapuh, pelaku pun langsung memecahkan kaca dan mengambil uang tunai Rp150 juta di dalam mobil lalu kabur ke arah Pekanbaru.

Sontak, korban histeris berteriak hingga mengundang warga dan pengendara yang melintas. Namun sayang, warga tidak berani mendekat karena keempat pelaku menggunakan senjata api.

Sesaat setelah kejadian, kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Permata

Hati Duri guna menjalani perawatan intensif.

"Ini sudah kejadian yang kedua kalinya. Sebelum ini suami korban juga sudah tewas ditembak pelaku tapi polisi belum mampu menangkap pelakunya. Kami minta polisi lebih bekerja keras lagi dalam mengusut dalang semua kejadian ini dan pihak Bank dapatlebih meningkatkan pengamanannya terutama kepada nasabah," ujar Fransiska, Caleg terpilih DPRD Kabupaten Bangkalis yang juga masih kerabat korban.

Kapolres Bengkalis AKBP Andry Wibowo saat dikonfirmasi riauterkini.com, Senin (11/8/14), membenarkan kejadian tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan pelakunya sama dengan kasus perampokan yang menimpa suami korban terdahulu.

"Kasus sore ini masih dalam tahap lidik, untuk pelakunya tidak menutup kemungkinan sama dengan pelaku perampokan yang menimpa dan menewaskan suami korban sebelumnya," jelas Kapolres singkat. (teu/rtc)

dengan tangan di atas kepala,'' kata Tonny Hermawan.

Teriakan peringatan polisi itu tidak dipedulikan tersangka, bahkan melakukan penembakan ke arah petugas dari dalam rumah. Tembak menembak antara polisi dan tersangka segera terjadi, berkat kesigapan personel polsek tersangka bisa segera dilumpuhkan. Tersangka Ir terkena tembakan di bagian paha sebanyak dua kali, satu tembakan di perut dan satu di dada.

Sedangkan tersangka SN terkena tembakan satu kali di bagian kaki. Penyergapan di lakukan di dua tempat namun masih berdekatan di jalan yang sama.''Awalnya Ir berhasil dilumpuhkan, baru penyergapan tersangka SN yang bersebelahan berhasil lari, kemudian tertembak di paha kanan,'' ujar kapolres.

Penggeledahan yang dilakukan dengan disaksikan lurah dan tokoh masyarakat setempat, dari tersangka SN ditemukan barang bukti dua unit mesin babat rumput, satu parang, dua masker hitam, tiga handphone Mito, satu Senpi rakitan berisi tiga butir peluru dan satu selongsongan serta satu pistol mainan.

Dari tersangka Ir didapati barang bukti tiga kain sarung

baru, enam butir peluru, dua peluru aktif kaliber 9 MM, satu butir peluru kaliber 7,6 MM, satu butir peluru aktif kaliber 8,9 MM, satu butir peluru aktif pin 556, satu butir peluru aktif kaliber 38, delapan peluru mimis, tiga paket kecil sabu, dua bong, empat lembar STNK dan satu BPKB atas nama Dermawan. Tak hanya itu, terdapat juga enam pelat nomor polisi dan dua kunci leter T. ''Kedua tersangka segera dilarikan ke Puskesmas Bagan Sinembah untuk perawatan, setelah berhasil dibekuk.

Namun tersangka Ir meninggal sekitar pukul 00.30 WIB,'' kata Kapolres.

Saat ini terangnya, penyidik Polsek Bagan Sinembah sedang melaksanakan pengembangan terhadap dua tersangka lain yang masih belum ditemukan.

Sementara itu terhadap tersangka Ir yang tewas, polisi menghubungi pihak keluarga untuk pengurusan jenazah.

Menurut Kapolres, sementara ini diperkirakan para pelaku masih merupakan jaringan lokal khususnya di Kecamatan Bagan Sinembah.

Diduga, pelaku yang sama melakukan aksi perampokan dengan modus menembak truk, di Bagan Batu beberapa waktu lalu. (teu/rpg)

rotanpublik, namunbukankarenaprestasinyanamunkarenabanyaknyaanggoata DPRD Riau yang di tangkap KPK dalamkasus PON Riau. Disisi yang berbedaternyata di lingkungansekretariat DPRD Riau jugamenyisakanbaubusukpermainankorupsi.

Belakanganhebohdiperbincangkanperihalkasusdugaanpemotongandana SPPD pegawai di lingkungansekeretariat DPRD Riau. kuatdugaanpelakunyatak lain adalah orang kuat di lingkungansekretariat DPRD Riau berinisial 'ZK'. sejumlahpegawaimengeluhkanprilakukesewenangwenanganatasannya di sekeratriat DPRD Riau danmereka merasa tidakterima danakhirnyamenyampaikancurhatnyake sejumlahanggota DPRD Riau.

Menurutnarasumber yang dapat di percaya, kasusinilangsung di laporkanolehsalahsatuanggota DPRD Riau

Aksi

Gasak

Polisi-Perampok ''Saat penangkapan keduanya terjadi saling tembak antara pelaku dengan anggota Polsek Bagan Sinembah. Akibatnya, dua orang tersangka mengalami luka tembak dan satu di antaranya akhirnya meninggal dunia,'' kata Kapolres Rokan Hilir AKBP Tonny Hermawan R SIK, didampingi Kapolsek Bagan Sinembah Kompol Taufik Hidayat Thayeb dan Kasubag Humas AKP Ali Suhud, Rabu (13/8).

Yang tewas itu kata Kapolres, adalah Ir. Dia kena tembakan di bagian dada, perut dan kaki. Keberadaan pelaku berhasil diungkap dari hasil lidik Polsek Bagan Sinembah melalui pelacakan handphone milik korban yang diambil para pelaku. Dari situ diperoleh petunjuk para pelaku pencurian dengan kekerasan, bersenjata tersebut berada di salah satu gang di Jalan HR Soebrantas, Kelurahan Bagan Batu. ''Selasa (12/8) malam, sekitar pukul 21.30 WIB, Kapolsek beserta tim menuju ke lokasi, turut hadir juga lurah setempat. Personel Lantas mengepung rumah tersangka dan memerintahkan tersangka yang berada di dalam rumah atas nama undang-undang untuk keluar

SAMBUNGAN

LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Yang terpenting, lanjut Hatta, kepentingan bangsa harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi dan golongan.

"Kepentingan bangsa harus diletakkan di atas apa pun," katanya di situs detikcom.

Sementara itu, anggota tim advokasi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Didi Supriyanto mengatakan telah

menyiapkan daftar alat bukti dan perumusan kesimpulan pada sidang terakhir yang digelar pada Senin (18/8) ini, di MK. "Daftar bukti sudah masuk sehingga kami tinggal meminta pengesahan ke majelis hakim. Kemudian kami juga sedang merumuskan kesimpulannya," ujar Didi.

Dia menjelaskan tidak akan

ada gugatan atau apa pun seperti mengajukan saksi baru pada sidang yang terakhir itu.

Sebelumnya, MK menyatakan menggelar sidang satu kali lagi, yakni untuk melakukan pengesahan alat bukti.

Menurut Hamdan Zoelva, sidang itu digelar karena banyaknya bukti pemohon dan termohon yang belum sele-

sai diverifikasi. Adapun untuk agenda pemeriksaan saksi telah selesai pada Jumat, 15 Agustus 2014.

Perihal sidang terakhir ini, Didi mengaku yakin tim advokasi Prabowo-Hatta bisa memenangi gugatannya di MK. "Optimis dan tidak ada kata lain kecuali kemenangan.

Karena kami bisa membuktikan," kata dia. (rr/mr)

menuntut kita untuk bersikap profesional dan idealis. Tidak jarang orang yang bersifat profesional dan idealis bisa tergelincir hanya karena 'angpao'.

Mengaplikasikan Kode Etik Jurnalistik dan Undang Undang Pers Pemerasan adalah tindakan kriminal yang dapat langsung dilaporkan ke polisi. UU No.40/1999 tentang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik tidak akan melindungi praktik pemerasan berkedok wartawan ini.

Dewan Pers telah banyak menggelar sosialisasi. Tujuannya mendorong masyarakat, terutama yang menjadi korban, agar tegas melawan praktik wartawan gadungan.

Masyarakat perlu mengenal perbedaan praktik wartawan profesional dengan wartawan gadungan.

Apa yang membedakan wartawan bodrek dengan wartawan sungguhan? Profesi wartawan bisa dilihat dari berbagai aspek. Pertama, dalam pengertian sehari-hari, wartawan adalah orang yang melakukan kerja jurnalistiknya berdasarkan etika dan ada produk yang dihasilkan secara teratur. Dalam Pasal 1 ayat (4) UU Pers dikatakan "Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik".

Jika ada orang berniat mencuri, merampok, atau membodohi masyarakat dengan bermodal kamera atau seragam wartawan, maka dia bukan wartawan.

Wartawan gadungan suka mendatangi, misalnya, orang yang tidak paham tentang siapa dan apa pekerjaan wartawan. Atau mendatangi orang yang sebenarnya paham jurnalistik dan aspek hukum pers, tetapi karena orang itu bermasalah, maka ikut menjadi bagian dari wartawan gadungan. Ada aspek saling memanfaatkan. Orang itu bisa menjadi perahan atau sebaliknya si wartawan menjadi penyelamatnya.

Bagaimana dengan wartawan yang bekerja di media yang terbitnya kadangkadang? Saat ini adalah masa transisi dari masa lalu yang sangat menekan dan

represif terhadap kemerdekaan pers. Kini sudah dilepaskan simbol-simbol kekuasaan pemerintah yang sepertinya tak terbatas itu. Kemudian dibuat Undang Undang Pers yang menghapus semua atribut yang dapat membelenggu kemerdekaan pers.

Misalnya tidak ada Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, tidak ada pemberedelan, tidak ada wadah tunggal organisasi wartawan, dan tidak ada keharusan wartawan mengikuti penataran. Sehingga kita masuk ke suatu ruang yang seolah sangat bebas, tanpa orang lain di dalamnya. Di sinilah muncul persoalan profesionalisme jurnalistik itu.

Apa itu persoalan profesionalisme? Seseorang yang disebut memiliki profesi harus mempunyai kompetensi yang didapat melalui pelatihan singkat, pendidikan singkat atau formal. Dengan pelatihan tersebut ia memiliki keahlian. Ia bekerja tidak semata-mata karena profesinya namun juga karena memiliki tanggung jawab terhadap karyanya. Apakah karyanya telah memberi manfaat, misalnya.

Kriteria mengenai profesionalisme ini sulit dibuat dalam satu regulasi.

Sekarang persoalan itu dikembalikan ke Dewan Pers.

Namun Dewan Pers dalam posisi yang gamang. Kalau Dewan Pers membuat higher regulation (aturan-aturan yang berlebihan), Dewan Pers bisa kembali ke masa Departemen Penerangan.

Tetapi, jika dibiarkan, para 'pembonceng-pembonceng pers' semakin keterlaluan.

Setelah sepuluh tahun kebebasan pers, keberadaan wartawan gadungan belum dapat dihilangkan. Sementara Dewan Pers terbatas kewenangan untuk memberantas wartawan gadungan. Lalu, apa yang dapat diupayakan Dewan Pers?

Saat ini kita berada dalam paradigma kemerdekaan pers baru yang menurut Undang Undang Pers merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Artinya, kemerdekaan pers bukan milik wartawan, pemodal, atau Dew-

an Pers, tetapi milik masyarakat berdaulat yang direfleksikan melalui kemerdekaan pers. Sehingga kemerdekaan pers harus bermakna untuk kehidupan masyarakat dan demokrasi.

Undang Undang Pers menyebut tujuan dari kemerdekaan pers, antara lain, menegakkan demokrasi, mengedepankan prinsip keadilan, dan supremasi hukum. Inilah paradigmanya.

Persoalannya, kalau kita ingin mengimplementasikan kemerdekaan pers dengan prinsip keadilan, adilkah wartawan profesional dicampuradukkan dengan wartawan amatiran atau gadungan? Adilkah masyarakat, sebagai pemilik kemerdekaan pers, melakukan pembiaran? Lalu, apakah wartawan amatiran dapat diandalkan untuk menegakkan prinsip kemerdekaan pers dan supremasi hukum sementara mereka bermasalah dan cenderung melakukan pelanggaran hukum seperti pencemaran nama baik?

Publik harus cerdas dan tegas menyikapi wartawan gadungan. Mereka jangan diberi ruang hidup. Jika mereka memeras segera lapor ke pihak berwajib. Berbicara mengenai wartawan gadungan tidak ada relevansinya dengan kemerdekaan pers. Sebab wartawan gadungan bukan wartawan.

Sedang profesi wartawan adalah bermartabat dan terhormat.

Ada wartawan bekerja di media yang jelas tetapi meminta uang kepada narasumber usai meliput. Bagaimana menyikapinya? Kalau wartawan bekerja secara profesional ia tidak mau meminta amplop dari masyarakat.

Wartawan yang profesional biasanya bekerja di perusahaan pers yang sehat. Ciri perusahaan pers yang sehat, mereka memiliki pembaca, pendengar atau pemirsa yang mau membeli atau menonton. Sehingga ada pemasang iklannya. Mereka memiliki kredibilitas dan dapat menggaji wartawannya secara wajar. (dari berbagai sumber)

negara adalah Raden Fathan Kamil. Dalam kasus ini, terdakwa bersama-sama dengan Raden Fathan Kamil, Dirut PT Miway Persada Makmur, pada 2008-2011 diduga bersama-sama melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.

Saat itu, Pemkab Siak berencana melakukan pengembangan KITB dengan dana yang dianggarkan Pemkab

Siak sebesar Rp37,5 miliar yang dibagi pada tiga tahap yakni pada 2004 sebesar Rp1,5 miliar, 2006 sebesar Rp6 miliar dan 2007 sebesar Rp30 miliar.

Namun dana tersebut malah dialihkan untuk pembelian kapal tanker senilai Rp17 miliar kepada PT TBMS, yang diketahui merupakan bentukan PT KITB dengan PT Miway Persada Makmur (MPM).

Pada pembelian itu, terdakwa bersama Raden Fathan Kamil membuat per-

setujuan jual beli Kapal KM Fathimah milik PT TRUS seharga Rp90.250.000.000 tanpa ada penilaian independen terhadap harga kapal.

Terdakwa juga menempatkan dana kepada BPRS Ummah (BPR Perusda) sebesar sebesar Rp9 miliar yang tidak ada pada item proyek.

Akibat pembelian ini muncul kerugian negara sebesar Rp21 miliar dan kerugian penempatan dana di BPRS Umrah Rp4,5 miliar lebih. (teu/rpg)

daging sapi ini, untuk memperbaiki sepeda motornya yang rusak," jelasnya.

Untuk itu, kata Arif pihaknya mengimbau khususnya masyarakat Siak, untuk tidak khawatir terkait kasus ini.

Karena polisi terus melakukan penyidikan untuk mengungkap tuntas mutilasi tersebut. "Masyarakat Siak tak perlu resah, serahkan kepihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Dan yang pasti, kasus ini murni pembunuhan, terkait peredaran daging itu tidak akan dibiarkan kepolisian, dan akan terus diusut. Serahkan dan percayakan hal ini kepada polisi. Saya pastikan modus seperti ini sudah berakhir, karena tersangka sudah ditahan," paparnya.

Sebelumnya, para pelaku mutilasi sadis di Siak menjalani tes psikologi. Hasilnya, terindikasi pelaku utama menjalani ritual ilmu hitam. Dari hasil tes psikologi tersangka mutilasi di Siak, MD otak pelaku tidak mengidap penyakit kelainan jiwa. Diduga, ia membunuh dan memutilasi korban-korbannya untuk menuntut ilmu hitam.

Kabag Psikologi Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Riau, Kompol Novian mengungkapkan sesuai hasil pemeriksaan timnya kepada tersangka menyatakan otak pelaku, yaitu MD adalah seorang psikofat belum bisa dibuktikan atau bisa dikatakan tidak kuat mengarah ke sana.

"Namun kuat dugaan motif MD untuk menuntut ilmu perdukunan (ilmu hitam-red).

Jadi, dia percaya dengan halhal seperti itu," ungkapnya.

Kompol Novian mengungkapkan almarhum orang

tua tersangka MD adalah dukun. Menurutnya, MD mengekpresikan kisah masalalunya, terlebih orang tuanya meminta agar kelak anaknya itu menjadi dukun.

"Sebenarnya MD adalah seorang penakut. Dia juga pintar, walau hanya tamat SMP. Ekspresinya tergambar, bagaimana masa lalunya.

Namun, keinginannya jadi dukun sangat kuat," katanya.

Adapun hasil penyidikan, MD sebetulnya memiliki sifat yang tidak tegaan, maka dari itu ia menggunakan orang lain yakni istri dan dua pelaku lain sebagai eksekutor.

"Dia ini sebetulnya punya sifat tidak tegaan, makanya ia memanfaatkan pelaku lain untuk mengeksekusi. Apa yang ia lakukan digambarkanya kepada pelaku lainnya sebagai proses menuju ke arah menjadi dukun, " katanya.

Harapannya, lanjut Novian, ending dari aksinya ini diduga untuk membuat sakti dan ilmu kebal, agar pelaku memiliki status sosial. "Kita duga seperti itu, pelaku merasa dengan ilmu yang ia miliki, akan menaikan status sosialnya di masyarakat. Dan efek inilah yang ia tanamkan kepada pelaku lainya," ungkapnya.

Dihukum Berat Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta kepolisian menghukum para pelaku mutilasi dengan seberat-beratnya. Bukan hanya itu, KPAI meminta kepolisian menjerat para pelaku dengan UndangUndang Perlindungan Anak.

Komisioner KPAI, Susanto mengatakan kasus pembunuhan dengan memotong bagian tubuh korban tersebut harus dilihat secara serius.

"Kita minta penegak hukum jeli melihat kenapa kasus itu terjadi. Selain itu, pasal-pasal yang digunakan harus benarbenar mendasar, bila perlu pasal berlapis. Karena korbannya kebanyakan anakanak, maka Undang-Undang Perlindungan Anak harus menjadi dasar pokok menjerat para pelaku," katanya di Jakarta, Selasa (12/8/14) lalu.

Susanto juga merekomendasikan kepada penegak hukum agar menjerat para pelaku mutulasi dengan seberatberatnya. "Kita akan memantau proses hukumnya, sejauh mana Polda Riau melakukan penyidikan sampai tuntas. Terutama perkembangannya, apakah ada keterlibatan pihak lain yang turut membantu atau pun merencanakan pembunuhan tersebut," paparnya.

Menurut Susanto kasus mutilasi anak ini harus terus dikembangkan, apakah ada korban lain yang tidak diketahui. "Bisa jadi tiga tahun sebelumnya juga ada korban lain.

Karena kalau melihat kasus ini, sepertinya para pelaku sangat profesional," terangnya.

Untuk itulah, kata Susanto ia berharap kepolisian harus lebih profesional untuk mengembangkan dan mendalami kasus ini dengan setiap informasi dan data yang ada dalam kasus ini tanpa harus menunggu laporan adanya korban lain.

Sampai saat ini polisi masih terus mendalami kasus pembunuhan yang diikuti mutilasi yang dilakukan empat tersangka, MD (19), S (26) dan DP (16), dan DD (19), terhadap enam korban yang sudah ditemukan. Di mana korban mutilasi tersebut kebanyakan anak-anak. (teu)

Kisah Pelakunya adalah mereka yang mempunyai kartu pers dan menjadi 'wartawan' di salah satu media. Atau mereka hanya mengaku sebagai wartawan tetapi tidak memiliki media yang jelas keberadaannya. Wartawan ini mempunyai tipe wartawan 'kecoa', sudah baunya tidak sedap, beraksi di tempat kotor lagi.

Kempat, pola penipuan.

Pola ini adalah tipe musang berbulu wartawan. Artinya, menipu dengan mengatasnamakan profesinya untuk memperoleh keuntungan.

Contohnya, dengan cara mengedarkan daftar sumbangan kepada pejabat atau pengusaha untuk rekan wartawannya yang meninggal dunia, padahal rekan wartawannya masih sehat. Ini jelas penipuan. Mereka bisa wartawan yang tersesat atau bisa juga penipu.

Banyak orang yang berpendapat, profesi wartawan adalah mulia. Pendapat itu dikaitkan dengan salah satu tujuan dari tugas wartawan itu sendiri, yaitu menyebarkan informasi kepada khalayak ramai. Mencari data dan mengungkapkan dalam bentuk berita. Dengan tugas tersebut, seorang jurnalis akan menyampaikan kebenaran kepada masyarakat melalui informasi yang dipublikasikannya.

Sebagai seorang wartawan yang menyampaikan kebenaran kepada masyarakat, ia dituntut memiliki integritas atau kepribadian yang baik, baik integritas dari segi moral maupun intelektualnya. Pasalnya, profesi wartawan sangat berbeda dengan profesi lainnya. Wartawan dituntut untuk tanggap terhadap gejala sosial di masyarakat. Mengingat fungsi pers itu sendiri, sejatinya sebagai kontrol sosial, sehingga seorang wartawan dituntut memiliki kepedulian terhadap gejala sosial.

Dunia wartawan diibaratkan sebuah pisau tajam, yang siap mengupas apa saja, tinggal kita yang harus bisa menggunakannya.

Bagaimanapun profesi wartawan adalah profesi yang

JPU Dalam tuntutannya, JPU menilai terdakwa terbukti melanggar pasal 3 juncto pasal 18 UU no 31/1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain hukuman tujuh tahun penjara, JPU juga meminta agar Syarifuddin dikenai kewajiban membayar denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.

JPU tidak membebankan penggantian uang kerugian negara pada terdakwa karena dalam korupsi ini ia menilai yang menikmati uang

Tes suaminya.

Sedangkan S mengeksekusi korban dengan sukarela di bawah hasutan MD. MD dan S sudah saling kenal.

"Sementara D yang menjual daging korban ke kedai juga diancam oleh tersangka MD," ungkapnya.

Arif menjelaskan mereka membunuh korban-korbannya menggunakan pisau cutter, pisau daging dan gumpalan es. Dari hasil tes autopsi, di beberapa tubuh-tubuh korban banyak bukti kekerasan.

"Jadi, ada korban yang dipukul dulu. Ada juga yang dicekik, kemudian disodomi baru dimutilasi," katanya.

Hebohnya kasus ini membuat masyarakat Riau merasa resah. Terlebih beredarnya informai terkait daging korban yang dijual dan korbannya anak-anak. Terungkap, daging korban benar dijual dan disebut sebagai daging sapi dengan alasan untuk perbaikan sepeda motor.

Arif menyebutkan, menurut pengakuan tersangka MD, yang menjadi tokoh utama dalam kasus ini, daging korban diakui dijual ke sejumlah kedai. Dalam prosesnya, daging ini disebut merupakan daging sapi. "Hasil pemeriksaan penyidik yang masih berjalan, sudah tiga saksi yang dimintai keterangan, sementara tersangka DD tidak mengetahui bungkusan yang dijual tersangka MD tersebut merupakan daging korban, melainkan dijelaskan sebagai daging sapi," ungkapnya.

Sementara alasan kepada sejumlah kedai ini diakui tersangka, daging dijual karena tersangka butuh uang untuk memperbaiki sepeda motornya. "Alasannya menjual daging yang ia sebut sebagai

CMYK Edisi 0324 Tahun VII. 18 - 22 Agustus 2014

Halaman

8 Radar Riau

ADVERTORIAL ROHIL

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP ME NGUNGKAP FAKTA

Suyatno Jabat Kamabicab Rokan Hilir BAGAN SIAPIAPI, RR Bupati Rokan Hilir (Rohl) H Suyatno AMP kamis (14/ 8) resmi menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) Rohil mengggantikan mantan Bupati ROhil H Annas Maamun yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Riau.

Pelantikan H Suyatno sebagai Kamabicab Rohil dilakukan Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka 04

Riau Hj Septina Primawati Rusli, saat pelaksanaan Perkemahan Pramuka Memperingati Gerakan Pramuka Nasional ke

53 tahun 2014 di Bumi Perkemahan (Bumper) Datuk Comel Tanah Merah, Kecamatan Rimba Melintang.

Kamabicab Rohil H Suyatno AMP juga memberikan dan menyematkan Panca Warsa Pramuka kepada delapan kakak Pramuka di Rohil. Kedelapan kakak Pembina tersebut di antaranya, Rajuli Panca Warsa 35 tahun, Haloman Lubis Panca Warsa 29 tahun, Ismail Husman

SARANA Air Bersih di Kabupaten Rokan Hilir.

Disbun Programkan Sentra Coklat ROKAN HILIR, RR Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Rokan Hilir akan mengoptimalkan potensi di sektor tanaman keras khususnya coklat. Disbun akan memprogramkan Kabupaten Rohil memiliki daerah produksi coklat untuk masa mendatang.

"Harus kami akui bahwa sektor tanaman keras di Kabupaten Rohil itu sangat menjanjikan sekali. Tanaman keras yang menjanjikan itu di antaranya kelapa sawit, coklat dan karet," kata kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Rohil Drs Syahrial Rabu ()13/8) di Bagansiapi-api.

Menurut Syahrial, untuk sektor tanaman sawit keberadaannya memang sudah menjadi sektor ungulan bagi kabupaten Rohil. Bahkan hampir semua daerah yang ada di Rohil memiliki tanaman sawit. "Harus kami akui bahwa sektor tanaman sawit sangat menjanjikan sekali. Bahkan dunia ikut memikirkan sawit," jelasnya.

Begitu juga, kata Syahril dengan sektor tanaman keras lainnya yang juga sangat menjanjikan untuk dikembangkan yakni tanaman coklat. "Kami tahun ini mencoba mengoptimalkan potensi daerah untuk

ditanami coklat. Artinya ke depan kami menginginkan Kabupaten Rohil memiliki sentra produksi tanaman coklat.

Ini harapan kami," ucapnya.

Sedangkan daerah yang sedang dipersiapkan sebagai sentra produksi tanaman coklat, lanjut Syahrial yakni kecamatan Bagan Sinembah. "Untuk tahap awal ini, kami menyiapkan bibit sebanyak 20 ribu batang. Ini untuk tahap awal.

Untuk tahap berikutnya kami coba arahkan tanaman coklat ke wilayah kecamatan Simpangkanan, Kecamatan Pujud dan Kecamatan Tanah Putih," paparnya. (adv/hum/teu)

20 CPNS Tamatan SMA Pemkab Rohil Minta 145 CPNS ROKAN HHILIR, RR Memasuki minggu kedua, sesuai arahan dari Kemen PANRB agar formasi CPNS diberbagai lembaga dan pemerintah daerah diumumkan.

Khusus untuk Rohil sudah ada bocoran. Diperkirakan tahun ini bakal menerima 145 CPNS, 20 orang di antaranya tamatan SMA. Hal ini disampaikan Plt Sekda M Job Kurniawan kepada wartawan di Bagan Siapi-api (12/8) lalu. "Yang diperlukan agar penetapan dan persetujuan rincian formasi CPNS oleh Kemen-PAN RB kepada kita adalah dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Tahapannya 'kan mengajukan usulan dan sudah disetujui jumlah formasinya.

Sedangkan rinciannya kembali kita usulkan dan menunggu pengesahan," jelasnya.

Tahun ini, kata Job sebany-

ak 20 formasi SMA kembali diusulkan dari 145 formasi yang disetujui. "Tamatan SMA kembali kita prioritaskan. Hasil akhirnya berapa yang disetujui kita masih menunggu dari Kemen-PAN RB," katanya.

Sementara itu kepala BKD Roy Azalan mengatakan untuk jadwal pendaftaran pihaknya masih menunggu pengumuman dari Menpan-RB sedangkan untuk sistem seleksi nantinya akan menggunakan Computer Asisted Tes (CAT).

Sistem CAT ini langsung menghubungkan dengan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sehingga semua bisa online.

"Itu ketetapan pusat, walaupun kemarin waktu kita rapat di BKD Provinsi minta agar boleh sistem LJK, namun masih belum ada jawaban," katanya.

Roy mengatakan bila di

Rohil menggunakan sistem CAT tidak mendukung pelayanan komputer yang ada sehingga masih diupayakan solusi terbaiknya agar seleksi CPSN Rohil ini bisa berjalan lancar. "Komputerisasi kita yang menghubungkan ke internet terbatas. Namun apabila diwajibkan kita aka bekerjasama dengan BKN Regional XII," paparnya.

Sedangkan untuk siklus pendaftaran CAT ini, kata Roy pihaknya masih menunggu dari BKD Provinsi Riau dulu dan akan diumumkan di web BKD Rohil sehingga masyarakat bisa tahu waktu dan persyaratan mendaftar CPNS tahun ini.

"Harus rajin baca media, apalagi semua sistem internet agar tidak bingung nantinya agar memiliki kesempatan besar menjadi PNS di Rokan Hilir," ujarnya . (adv/hum/teu)

Panca Warsa 28 tahun, Maslan Panca Warsa 5 tahun, Serma TNI AD Sapri Panca Warsa 10 tahun, Jumadil Panca Warsa 15 tahun dan Delsi Panca Warsa 8 tahun.

"Terimakasih kepada Ketua Kwarda 04 Riau Septina Primawati Rusli yag telah melantik saya sebagai Kamabicab Rohil.

Semoga gerakan pramuka Rohil ini bisa semakin maju dan beekembang," jelasnya.

Harapan yang sama atas kemajuan Gerakan Pramuka di Rohil juga disampaikan Ketua Kwarda 04 Riau Hj Septina Primawati Rusli. "Semoga dibawah kepemimpinan Kak Suyatno, pramuka di Rohil semakin tumbuh dan berkembang. Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu pengembangan Pramuka di Riau dan Rohil," ucapnya.

Pelantikan H Suyatno AMP

sebagai Kamabicab Rohil dihadiri sekretaris Kwarda 04 Riau Anshari Kadir, juga Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, Ketua Tim penggerak PKK Rohil Hj Wan Mardiana Suyatono, asisten Hj Dahniar serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, Kapolsek Rimba Melintang serta anggota Pramuka peserta perkemahan. (adv/hum/teu)

Perlu Dicarikan Solusi Air Bersih ROKAN HILIR, RR Hujan yang sepekan ini turun di Bagan Siapi-api memberi angin segar bagi masyarakat Bagan. Setidaknya membuat persediaan air bersih masyarakat kembali bertambah. "Sudah lama daerah kita tidak diguyur hujan, bayangkan dua tangki air yang kami miliki semuanya sudah benar-benar kosong. Jadi, untuk mendapatkan air bersih terpaksa kami cari ke tempat lain," ujar Jamaliya (40) warga Bagan Siapi-api.

Warga lainya juga sibuk memanfaatkan hujan yang turun dini hari itu. Semua peralatan yang bisa dimanfaatkan untuk menampung air hujan dipergunakan. Mulai dari ember hinga timba. "Begitu hujan tu-

run, airnya kami biarkan mengalir lima hingga sepuluh menit barulah setelah itu ditampung sehingga airnya bisa jernih. Jadi, abu-abu yang ada diatas seng itu turun bersama air sehingga kalau dialirkan dulu dan diheningkan airnya bisa jernih," ujar Neni (31) warga Bagan.

Air bersih menjadi masalah pokok yang perlu segera dicarikan solusinya mengingat setiap datangnya musim panas atau kemarau, persediaan air bersih milik masyarakat di kabupaten Rokan Hilir (Rohil) selalu menipis.

"Masalah itu perlu segera dicari solusinya sehingga ke depan masyarakat tidak lagi kesulitan dalam mendapatkan air tidak terkecuali dimusim kemarau," Plt Sekda Rohil H M Job

Kurniawan di Bagansiapi-api (selasa, 12/8) lalu.

Job menyebutkan saat musim panas seperti sekarang ini persediaan air di Rohil semakin menipis. Apalagi hujan sudah tiga bulan tidak turun.

"Selama ini air bersih berasal guyuran hujan. Jadi untuk mendapatkan air bersih di musim panas masyarakat harus membeli dan mencari ke sumber lainnya," paparnya.

Ke depan, kata Job persoalan air bersih harus disikapi dengan serius. "Kita sudah berupaya menarik investor menanamkan modalnya untuk bergerak di sektor pengolahan bersih. Kita harap semua usaha tersebut bisa segera terealisasi. Ini harapan kami," urainya. (adv/hms/teu)

Bupati Minta Saluran Air di Bagansiapi-api Ditingkatkan ROKAN HILIR, RR Bupati Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) H Suyatno mengaku ada beberapa daerah menjadi langganan banjir. Penyebabnya karena kurang berfungsinya sejumlah saluran utama yang ada di Bagan Siapi-api.

"Sejumlah saluran tersebut meluap karena tidak mampu menampung hujan lebat. Seiring dengan itu, air masih mengaliri ke saluran menuju pembuangan kendati berlangsung secara perlahan," ujrnya kepada wartawan (12/8) lalu.

Ia juga mengaku sedih dengan dua musim yang terjadi di

Rohil. Musim panas misalnya, muncul masalah titik panas yang gilirannya menimbulkan kabut asap. "Setidaknya itu dirasakan disejumlah daerah termasuk di kota Bagansiapiapi," katanya.

Sedangkan dimusim hujan, lanjut Suyatno juga memberikan dampak. Terlebih saat turunnya hujan deras yang berlangsung lebih dari dua hingga tiga jam. Dampak yang dirasakan tersebut berupa genangan air. "Di kota Bagansiapi-api ini ada beberapa lokasi yang menjadi langganan banjir setiap adanya hujan deras. Berkaitan

dengan itu agar semua saluran air yang ada di Kota Bagansiapi-api perlu terus ditingkatkan," ujarnya.

Lebih lanjt Suyatno menyebutkan sejumlah tiitik yang kerap menjadi langganan banjir seperti di Jalan Sumatera, jalan Gedung Nasional dan jalan SGB. Selain itu, sejumlah halaman sekolah maupun perkantoran turut terendam. Salah satu di antaranya halaman kantor kecamatan Bangko di jalan Gedung Nasional Bagansiapi-api. "Hanya saja usai diguyur hujan deras kondisinya kembali menyusut," paparnya. (adv/hum/teu)

CMYK

CMYK Edisi 0324 Tahun VII. 18 - 22 Agustus 2014

Halaman

Halaman

9 Radar Riau LANGKAH MAJU MENGUNGKAP ME NGUNGKAP FAKTA

9

Edisi 0324 Tahun VII. 18 - 22 Agustus 2014

Puluhan Sekuriti Mogok Kerja BAGAN BATU, RR Puluhan sekuriti yang bekerja di pusat keramaian Suzuya, Bagan Batu, melakukan mogok kerja, sebagai protes karena gaji yang dinilai rendah dan tak sesuai dengan upah minimum regional (UMR). Mereka juga protes pada perusahaan yang penyedia jasa sekuriti, PT Jaguar Inti Perkasa (JIP) yang mempekerjakan tenaga pengamanan sipil ini di Suzuya dan hotel di Bagan Batu sementara keberadaan perusahaan di Sumut.

Sebanyak 25 sekuriti menggelar aksi mogok dengan berkumpul di depan pagar yang terletak di bagian depan plaza. Aksi mogok di dilakukan dengan duduk, dan hal ini menarik perhatian dari warga yang ada khususnya pengguna jalan yang kebetulan melintas di dekat tempat tersebut.

Koordinator aksi, Andre, Kamis (14/8) mengatakan demo dilakukan karena banyak hak mereka tidak dipenuhi salah satunya karena persoalan gaji yang tak memadai. ‘’Kita digaji Rp1.520.000, sedangkan UMR sebesar Rp1.720.000. Itupun ada potongan yang tak jelas pada kami. Selain itu PT JIP semena-mena dengan pekerja, kalau protes sedikit langsung pecat padahal gaji kita di bawah UMR, pakaian dinas juga harus beli sendiri tak disediakan,’’ kata Andre.

Tak hanya karena alasan gaji yang dinilai tak sesuai UMR itu, protes dilakukan, menurut Andre karena juga keberadaan PT JIP diduga tidak memiliki izin operasional di wilayah Rohil, Riau. (teu/rpg)

z ADVERTORIAL z

HUT ke-69 RI dan HUT ke-59 Provinsi Riau

Rohil Juara Senam SKJ 2012

PEKANBARU, RR Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Riau berhasil meraih juara I Lomba Senam Kesehatan Jasmani (SKJ) 2012 antar kabupaten/kota di Provinsi Riau dalam rangka HUT ke 69 RI dan HUT ke-59 Provinsi Riau tahun 2014.

Lomba SKJ 2012 diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau ditutup secara resmi oleh Kabid Olahraga Dispora Riau, Edwar

Sanger di GOR Nuansa Jalan Tanjung Datuk Pekanbaru, Kamis petang (14/8).

Menurut Kabid Olahraga Dispora Riau Edwar Sanger

lomba SKJ 2012 ini diikuti 10 utusan kabupaten/kota di Riau antara lain dari Rohil, Pekanbaru, Kepulauan Meranti, Kuansing, Pelalawan, Kampar, Indragiri Hilir, Dumai, Bengkalis, dan Siak.

Dari hasil penilaian dewan juri yang diketuai Ny Ika Sartika yang juga Ketua Asosiasi Kebugaran Indonesia (Aski) Riau memutuskan para pemenang

juara I adalah Tim Senam dari Kabupaten Rokan Hilir dipimpin Ketua rombongannya Isnaini Noor Wulan, Julianto dan tim ofisial Iqmal. Tim Rohil ini didukung penuh oleh Pemkab Rohil. Sementara juara II dari Pekanbaru, dan juara III diraih Kabupaten Kepulauan Meranti. Juara I mendapat piala, uang pembinaan, dan piagam, demikian juga juara II dan juara III. (teu/rpg)

HUT Proklamasi, Lapas Bagansiapiapi Usulkan 227 Napi Peroleh Remisi BAGANSIAPIAPI, RR Peringatan HUT proklamasi yang ke 69 tanggal 17 Agustus 2014 nanti, sebanyak 227 nara pidana lembaga pemasyarakatan Bagansiapiapi, diusulkan mendapat remisi umum berupa pengurangan masa tahanan serta usulan remisi kedua sebanyak 6 Napi yang dinyatakan bebas. Sebelumnya, pada lebaran Idul Fitri Kemarin, 172 orang Napi sudah mendapat remisi dan 2 orang dinyatakan bebas.

Kepala cabang Rutan Bagansiapiapi, Suparman,SH,MH menyebutkan, remisi tersebut akan diserahkan kemenkumham melalui Bupati Rokan Hilir usai acara kenegaraan sempena peringatan 17 agustus 2014. ‘’Kita mengusulkan sesuai dengan masa tahanan napi minimal selama bulan dan juga kemauannya untuk berkelakuan baik,’’ terang Suparman.

Suparman mengemukakan, jumlah Napi yang mendekam dibalik jeruji dilapas Bagansiapiapi sudah mencapai sebanyak 675 orang. Jumlah itu akan semakin bertambah sementara kapasitas daya tampung sudah overcapacity mencapai 600 persen.

Dengan bertambahnya jumlah napi dilapas Bagansiapiapi yang sebagian besar terjerat kasus narkoba tersebut, sehingga satu kamar yang seharusnya diisi 9 orang, namun kini bisa mencapai 97 orang. ‘’Terpaksa mereka tidur berdempet dempet. Malah ada napi buat ranjang tidur bertingkat. Sempat pula ngigau dan jatuh kebawah kena temannya yang lagi tidur nyenyak,’’ ungkapnya sambil tersenyum.

Ia menyebutkan, tingkat hunian Napi dilapas bagansiapiapi mencapai angka paling tinggi dari lembaga pemasyarakat yang ada di Indonesia. ‘’Untungnya pemerintah sudah mengambil kebijakan agar pemakai narkoba direhabilitasi dahulu pada tempat khusus jadi tidak seharusnya dikurung dirutan,’’ katanya. (teu/grc)

FOTO BERSAMA: Tim senam SKJ 2012 dari Kabupaten Rokan Hilir yang meraih juara I Lomba Senam Kesehatan Jasmani (SKJ) 2012 foto bersama di GOR Nuansa Jalan Tanjung Datuk Pekanbaru, Kamis (14/8/2014).

Lintas Kubu Rohil Diusulkan jadi Jalan Provinsi

ROKAN HILIR, RR Jalan lintas di Kecamatan Kubu yang terhubung dengan Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, diusulkan status jalanya menjadi jalan provinsi dan hal itu pernah disampaikan Gubernur Riau Annas Maamun.

“Gubernur pernah menyampaikan jalan lintas kubu dinaikan statusnya menjadi jalan provinsi. Ini dimaksudkan supaya peningkatan jalan lintas kubu semakin baik,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Rokan Hilir (Rohil), Abu Khoiri, dikonfirmasi Selasa (12/8) kemarin.

Menurutnya, jalan lintas sepanjang 48 kilometer ini kondisinya sangat memprihatinkan karena dibeberapa titik terlihat berlubang. Disamping itu, dengan adanya peningkatan status jalan, kedepan kualitas jalan semakin baik. “Setelah status jalannya dinaikan, rencananya jalan tidak diaspal tetapi di aspal beton (semenred), sehingga bodi jalan lebih kuat dan tahan untuk menampung bobot kenderaan besar yang setiap hari melintasi jalan tersebut,”ungkap Aboi panggilan akrabnya.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi dari rencana semula menganggarkan dana sebesar Rp360 miliar untuk memperbaiki kerusakan disepanjang jalan lintas tersebut. Artinya, seluruh anggaran menjadi tanggung jawab Pemprov Riau. “Anggaranya cukup besar.

Dan ini akan ditanggani pemprov Riau. Mudah-mudahan dengan baiknya jalan, akses kenderaan menjadi lancar dan mata pencaharian masyarakat setempat bertambah,” harapnya,” jelasnya. (teu/int)

FOTO net

Kebakaran di Labuhan Tangga

Suplai Listrik ke Bagansiapiapi Terputus

BAGANSIAPIAPI, RR Gara-gara kebakaran di Labuhan Tangga Kecamatan Bangko Rokan Hilir, ikut membakar dan memutuskan kabel Tegangan Menengah (TM) PLN, berakibat suplai listrik ke Bagansiapiapi dari Gardu Induk (GI) Duri terputus. Atas kejadian tersebut, petugas PLN berupaya menyambungnya.

Menurut Manager PLN Area Bagansiapiapi, Al Azhar, Minggu (17/8/14) pagi melalui selulernya, matinya listrik PLN sekira pukul 02.00 WIB untuk suplai listrik Bagansiapiapi yang berasal dari GI Duri.

Tidak bisa mensuplai dikarenakan, kabel TM di Labuhan Tangga, persisnya di Parit 2 Kecamatan Bangko putus dikarenakan

ikut terbakar, ketika terjadi kebakaran ditempat tersebut, termasuk sejumlah kebel Te g a n g a n Rendah (TR).

TM tersebut mensuplai 20.000 VA untuk kawasan Bagansiapiapi, sehingga sebagian Kota Bagansiapiapi sampai dengan perbatasan Simpang Jalan Bahagia mati total.

Atas kejadian tersebut,

pihak PLN katanya berupaya melakukan penyambungan lagi dan apabila proses penyambungan selesai listrik akan menyala kembali, namun sampai kapan proses pernyambungan selesai, dia belum bisa memberi garansi.

Sementara itu, untuk sebagian Kota Bagansiapiapi katanya, listrik tetap menyala, menggunakan PLTD

yang sudah mulai ada perbaikan, dari yang sebelumnya ada dua mesin yang rusak, sekarang hanya tinggal satu lagi.

Dengan kerusakan tersebut, membuat Kota Bagansiapiapi sebagian kebutuhan listrik terpaksa disuplai dari GI Duri yang berimbas kepada dropnya tegangan. “GI-nya jauh,” katanya. (teu/rtc)

30 Ton Kayu Meranti Berhasil Diamankan Satuan Brimob di Sungai Rokan BAGANSIAPIAPI, RR Resimen Brigade Mobil (Resmob) Menggala Johson berhasil mengamankan hampir 30 ton kayu jenis meranti yang hanyut melalui aliran sungai Rokan.

Diduga, kayu itu rencananya akan ditampung salah satu galangan kapal di pinggiran sungai Rokan, Bagansiapiapi. Tumpukan kayu hasil tangkapan Brimob masih berada di pinggiran Sungai Rokan berdekatan dengan pelabuhan penumpang Bagansiapiapi. Rencananya, kayu itu akan diproses Satpol Air. ‘’Itu milik PT Ruas Utama Jaya yang sudah diamankan,’’ kata Kapolres Rokan Hilir, AKBP Tonny Hermawan, Sik melalui Kabag Humas Polres Rohil, AKP Ali Suhud melalui pesan BBM, Selasa (12/8/2014) kemarin.

Menurut Ali Suhud, kayu jenis meranti yang sudah diamankan itu akan dilimpahkan kepada satuan polisi perairan yang berkantor disamping pelabuhan penumpang Bagansiapiapi.

Sementara itu, Kasat Pol Air, AKP Rioso, membenarkan bahwa ada kayu berhasil diamankan oleh satuan Brimob dan sekarang sedang dilimpahkan kepada satpol air untuk diproses.

Menurut Rioso, untuk memproses tumpukan kayu yang tidak bertuan itu, harus melalui mekanisme karena pada dasarnya, brimob tidak bisa menindaklanjuti temuan itu. Untuk itu, dia bersama jajarannya akan berupaya bekerjasama dengan sat brimob untuk mengambil tindakan dan mencari pelaku pemilik kayu tersebut. (teu/rpc)

CMYK

Edisi 0324 Tahun VII. 18 - 22 Agustus 2014

Halaman

10 R a d a r R i a u

Sidang MK, KPU Riau Akui Ada 90 Ribu DPKTB PEKANBARU RRPada tele konference sidang di MK terkait gugatan tim Prabowo-Hatta atas hasil pilpres lalu, Senin (11/8/ 14) Komisioner KPU Riau Ilham mengakui ada 5 materi gugatan yang diajukan. Salah satunya adalah masalah DPKTB di Riau.

Menurut Ilham, gugatan khusus untuk wilayah Riau adalah jumlah DPKTB di Riau mencapai angka 90 ribu pemilih yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Riau. Besarnya jumlah DPKTB di Riau yang mencapai 90 ribu tersebut selain pemilih pemula juga banyak warga pemilik KTP tempatan yang tinggal di daerah lain.

“Selain DPKTB, materi gugatan yang diajukan adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih Þidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yang tersebar di 706 TPS di Riau. Kemudian juga surat suara hang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 65 TPS di Riau. Materi ketiga adalah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb di 11 TPS di Riau dan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTB) pengguna KTP dan identitas lain lebih besar dari jumlah yang ada di 723 TPS di Riau,” terang Ilham.

Namun demikian, tambah Ilham, dari materi yang digugat tersebut untuk wilayah Riau banyak kesalahan administrasi (kesalahan penulisan). Kandati demikian, semua laporan ditandatangani oleh saksi.

“Ada 7 TPS di Riau yang nol suara untuk Prabowo.

Yaitu di Siak 1, rohul 2, Bengkalis 1, Meranti 1, Rohil 2.

Kendati demikian, laporan tetap ditandatangani oleh saksi Prabowo. Di Pujud ada 2 TPS yang justru tim Jokowi tidak tanda tangan walaupun suara untuk Prabowo nol,” terang Ilham.

Ditanyakan mengenai perwakilan Riau yang ikut langsung di sidang MK, Ilham mengatakan bahwa perwakilan Riau adalah Syafril Abdullah dan Abdul Hamid. Devisi tehnis dan logistik KPU Riau. Standbye di Jakarta. Sedangkan untuk tele konference di Riau yang stanbye adalah Sri Rukmini dan Ilham standby.(teu/rpg)

PEKANBARU

LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Putra Terbaik Inhu, AKBP Susilowadi Wafat RENGAT,RR Kabupetan Indragiri Hulu kembali kehilangan salah satu putra terbaik. Kali ini, AKBP Susilowadi SE SH MH (51) yang bertugas sebagai Kasubid III Mabes Polri.

Almarhum sebelum meninggal sempat dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta.

Namun penyakit yang diduga akibat serangan jantung, pada Kamis (14/8) sekitar pukul 19.15 WIB, almarhum menghembuskan napas terakhir. Sesuai rencana, almarhum akan dikebumikan di kampung halamannya Rengat, Inhu hari ini, Jumat (15/8).

Anak ke 7 dari 9 orang bersaudara itu, meninggalkan seorang istri Hj Aminah Susilo dan tiga orang anak masing-masing, Anggi Oktavi-

ani Susilo, Yoghi Susilo dan Aldi Sultani Susilo. Istri almarhum merupakan anggota DPRD Inhu periode 2009- 2014.

Keluarga almarhum yang juga adik paling bungsu, Sutari ketika dikonfirmasi, Kamis (14/8) malam mengatakan, sesuai hasil rembuk keluarga almarhum dikebumikan di Rengat. ‘’Almarhum Jumat (15/8) pagi akan diterbangkan dari Jakarta menuju Pekanbaru dan langsung dibawa ke rumah duka di Jalan Nara Singa Rengat,’’ ujarnya.

Dijelaskannya, almarhum masuk Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta pada Rabu (13/8). Setelah dirawat lebih kurang satu hari, almarhum dipanggil Yang Maha Kuasa.

Menurutnya, seluruh keluarga, sanak saudara dan handai taulan terpukul mendengar kabar almarhum sudah tiada. Betapa tidak, di dalam keluarga merupakan tulang punggung, di masyarakat selama ini dikenal sebagai orang yang bersosial tinggi dan cukup peduli.

Untuk itu harapnya, atas nama keluarga apabila terhadap khilaf dan salah almarhum agar dapat dimaafkan. ‘’Kami sangat kehilangan beliau.

Selama ini, beliau merupakan tulang

punggung dan menjadi panutan keluarga,’’ terangnya.

Di tempat terpisah salah seorang orang dekat almarhum, Supri Handayani SE mengatakan, almarhum terkenal cukup peduli dengan kampung halaman. ‘’Selama beliau hidup tidak pernah lupa dengan kampung halamannya,’’ ujarnya.

Selain aktif dalam berbagai kegiatan sosial, almarhum juga aktif dan pendiri berbagai organisasi kemasyarakat. Di antara organisasi yang didirikannya yakni Ikatan Keluarga Besar Melayu Indragiri (IKBMI) Jakarta, Panglima Laskar Jayakarta, Forum Masyarakat Riau Bersatu (FMRB) dan sejumlah organisasi lainnya.(rr)

Gubri Setuju Relokasi TMP Kusuma Dharma PEKANBARU,RR Gubernur Riau (Gubri) H Annas Maamun dan berbagai pihak menyepakati relokasi Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Dharma di Jalan Sudirman Pekanbaru ke tempat yang lebih baik. Sebab lokasi sekarang sudah sangat sempit dan berada di tengah kota.

Gubri mengatakan akan menyetujui hal itu dengan catatan seluruh pihak juga setuju. Menurutnya, untuk merelokasi TMP Kusuma Dharma memang memerlukan kesepakatan dan persetujuan seluruh pihak. Mulai keluarga, pejuang yang dimakamkan hingga seluruh pihak di Riau. ‘’Wako Pekanbaru, Danrem dan lainnya mengusulkan dipindah. Saya setuju saja, yang paling penting semua keluarga setuju, baru kita lakukan prosesnya,’’ kata Gubri, Jumat (15/8).

Memang diceritakan mantan Bupati Rohil yang mengaku sudah pernah melakukan proses pemindahan dua makam pahlawan, di Bengkalis dan Rohil, kondisi TMP Kusuma Dharma sudah sempit karena tepat di tengah kota.

Lokasi yang diusulkan sementara lanjut Annas, di wilayah Rumbai untuk melakukan relokasi. Di mana Pemprov merencanakan menyiapkan lahan sekitar 56 hektare.

Sehingga TMP nantinya bisa dibuatkan taman, menggunakan tugu dan tambahan lainnya untuk memperindah lokasi makam.(rr)

Angka Kematian Gajah Tinggi, Tim Gabungan Lakukan Patroli PEKANBARU RR Mitigasi Konflik WWF Riau, Samsuardi Senin (11/ 8/14) mengatakan bahwa tim gabungan Flying Squad WWF bersama tim Flying Squad RAPP dan Yayasan TNTN akan melakukan patroli. Kegiatan patroli tersebut dilakukan menyusul tingginya jumlah kematian gajah di Riau.

Data WWF menurut Samsuardi selama 2014 saja (Januari-Agustus), jumlah kematian gajah di Riau mencapai angka 23 ekor. 19 di antaranya ada di block hutan Tessonilo. Sisanya di Dumai dan Bengkalis.

“Dari 23 ekor gajah yang mati selama 2014, hampir semuanya diindikasikan mati karena di racun. Itu sebabnya WWF bersama Yayasan TNTN dan tim flying squad RAPP melakukan patroli bersama di kawasan TNTN mulai 19 Agustus hingga 2 September mendatang,” terang Samsuardi.

Patroli tim gabungan akan melibatkan 2 gajah dari flying squad WWF, 2 gajah dari tim flying squad RAPP dan 2 gajah dari yayasan TNTN. Patroli tersebut menurut Samsuardi akan dimulai dari Lubuk Kembang Bunga, kemudian menuju Pontian Mekar hingga mencapai Baserah. Lalu tim akan kembali ke camp flying squad di Lubuk Kembang Bunga.(teu/rtc)

AKBP Susilowadi dimakamkan di TPU Batu Ampat, Desa Pasir Kemilu, Rengat, diiringi tembakan salvo.

86 TPS di Inhu Ikut Digugat Tim Prabowo-Hata ke MK

Selisih antara Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara dan KTP

RENGAT, RRSengketa Pilpres gugatan pasangan Prabowo-Hatta juga membawa hasil pemilihan di Riau. Sebanyak yak 83 TPS di Inhu ikut dalam gugatan ke MK. Gugatan ini terdiri dari dua materi terkait adanya selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan dan selisih data pemilih yang menggunakan KTP. Ketua KPU Inhu, Muhammad Amin mengatakan

86 TPS di Kabupaten Inhu yang masuk dalam gugatan Prabowo-Hatta ke MK. Namun gugatan tersebut bukan menyangkut hasil Pilpres, melainkan terkait perbedaan data pada TPS tersebut,” ujarnya , Selasa (12/8/).

Muhammad Amin menyebutkan dari 86 TPS tersebut, 33 TPS digugat akibat adanya selisih data pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Dimana 33 TPS ini berada pada 12

kecamatan, yaitu di Kecamatan Rengat, Rengat Barat, Kuala Cenaku, Batang Gansal, Batang Cenaku, Pasir Penyu, Lirik, Sei Lala, Lubuk Batu Jaya, Kelayang, Peranap dan Batang Peranap. Sedangkan 53 TPS lagi digugat terkait adanya selisih data pemilih yang menggunakan KTP pada Pilpres, 9 Juli 2014 lalu. 53 TPS tersebut berada di 10 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Rengat, Rengat

Barat, Batang Gansal, Batang Cenaku, Pasir Penyu, Lirik, Sei Lala, Lubuk Batu Jaya, Peranap dan Batang Peranap.

“Kita sudah menyiapkan data pembanding mulai dari model C1, D, DA dan DB. Kalaupun ada terjadi perbedaan data di tingkat TPS, mungkin disebabkan adanya petugas yang salah meng-entri.

Namun dari data yang kita miliki, terutama model D

tidak ada yang selisih,” ungkapnya.

Gugatan Prabowo-Hatta terhadap 86 TPS di Inhu, tambah Muhammad Amin tergabung dengan gugatan lain yang ada di Riau. “Sampai saat ini kita hanya mempersiapkan data pembanding saja, dan belum ada diagendakan memberikan keterangan di MK, sebab 86 TPS itu hanya bagian kecil dari gugatan lainnya,” jelasnya. (teu)

PD Riau Kirim Tiga Nama Sebagai Waka DPRD 2014-2019 ke DPP PEKANBARU, RRMendapatkan satu kursi sebagai wakil ketua DPRD Riau periode 20142019, DPD Demokrat Riau akan mengirimkan tiga nama calon legislatif (Caleg) terpilih DPRD Riau yang akan menduduki jabatan tersebut ke DPP Demokrat. Ketiga nama

tersebut adalah Maghdalisni (Istri Plt Ketua DPD Demokrat Riau, Achmad), Aherson (Caleg terpilih daerah pemilihan Indragiri Hulu-Kuansing) dan Asri Auzar (Caleg terpilih daerah pemilihan Rokan Hilir).

Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi DPD Demokrat Riau kepada war-

tawan mengatakan pihakya sudah merekomkan tiga nama ke DPP Demokrat.

“Pengirimannya beberapa hari yang lalu,” katanya, Selasa (12/08).

Setelah direkomkan, kata Toni nanti DPP- lah yang akan memutuskan satu nama dari yang tiga itu. “DPP dalam hal ini bi-

asanya akan menilai kompetensi, loyalitas dan dedikasi masing-masing calon yang kita rekomkan,” ungkapnya.

Lebh lanjut Anggota Komisi A DPRD Riau ini tidak bisa memastikan kapan DPP Demokrat akan memutuskan satu dari tiga nama tersebut. “DPP akan memu-

tuskan hal itu sebelum pelantikan anggota DPRD Riau yang baru periode 20142019. Jika DPP tidak memutuskan satu nama, maka biasanya DPP akan mengembalikan nama-nama yang direkomkan itu ke DPD Demokrat Riau. Kemudian, kita akan rekomkan nama baru,” jelasnya. (teu)

RAPP Siap Dialog dengan Masyarakat Kenegerian Teluk Kuantan Terkait Lahan Konsesi TALUK KUANTAN-RR PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), mengharapkan masyarakat Kenegerian Teluk Kuantan mengkedepanpan dialog dan mengikuti azas hukum yang berlaku, terkait pematok setidaknya 7.394 hektar lahan yang selama ini dikelolah oleh perusahaan tersebut.

Sebab, menurut rilis yang disampaikan, Corporate Communication Head PT RAPP, Djarot Handoko kepada riauterkinicom, Senin (11/8/14) menyebutkan, RAPP beroperasi di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dengan izin pengelolaan lahan dari Kementrian Kehutanan RI. Menurut Djarot, sehubungan dengan adanya tindakan yang telah dilaku-

kan oleh ribuan masyarakat dari tujuh desa dan tiga kelurahan, Senin (10/8/14) kemarin, diharapkan ada dialog kontruktif dalam rangka mencari solusi terbaik.

“Perusahaan sangat menyesalkan tindakan tersebut dan berharap ada dialog untuk mencari solusi terbaik,” tulis Djarot.

Terkait aspirasi masyarakat atas konsesi perusahaan, tambahnya, pihak RAPP selalu terbuka untuk dilakukan komunikasi seperti yang selama ini telah terjalin baik dengan masyarakat maupun pemerintah.

Sekedar diketahui, Minggu (10/8/14) kemarin ribuan masyarakat dari tujuh desa dan tiga kelurahan di Kenegerian Teluk Kuantan memasang patok di atas tanah

ulayat milik masyarakat kenegerian Teluk Kuantan yang telah dikuasai oleh PT Duta Palma Nusantara (DPN) sejak 1988 lalu.

Selain itu masyarakat Kenegerian juga mematok tanah di areal operasional PT RAPP seluas 7.394 hektar. Menurut bidang humas dan negosiasi masyarakat Kenegerian Teluk Kuantan Emil Harda, luas lahan milik kenegerian yang telah dikelola oleh perusahaan kertas itu seluas 7394 hektar. Kendatipun demikian, Emil mengakui pihak RAPP cukup koperatif selama ini.

“Kami memasang patok, karena kami ingin memberikan penegasan kepada RAPP, bahwa lahan seluas itu adalah tanah ulayat milik kenegerian,” paparnya.

Meskipun demikian lanjutnya, masyarakat kenegerian mengharapkan, sebelum tanggal 26 Agustus

2014 nanti harus sudah ada kesepakatan yang kongkrit antara RAPP dengan masyarakat kenegerian. (teu)

Edisi 0324 Tahun VII. 18 - 22 Agustus 2014

Halaman

Ribuan Guru di Riau Belum Paham Kurikulum 2013 PEKANBARU, RRHingga saat ini, dari 68 ribu jumlah guru di Provinsi Riau, baru sekitar 60 persen yang telah mendapatkan pelatihan guru untuk kurikulum 2013. Sisanya sebanyak 40 persen, atau 12 ribu lebih guru belum mendapatkan pelatihan ini.

“Namun kita juga mengejar target bagaimana hingga akhir Agustus ini, 12 ribu guru ini akan diberikan pemahaman mengenai kurikulum 2013 ini,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Riau, Dwi Agus Sumarno.

Dwi mengakui penerapan Kurikulum 2013 ini masih jadi kesulitan tersendiri bagi para guru yang kurang tanggap. “Masih banyak yang bingung bagaimana penerapannya kepada anak didik di sekolah. Dengan kata lain, masih ada ribuan guru lagi yang belum diberikan pemahaman mengenai kurikulum tersebut,” urainya.

Oleh sebab itu, kata Dwi para guru ini akan diberikan pelatihan. Namun, pelatihan terseut tidak hanya mengenai sistem penilaian, tetapi juga seluruh sistem yang berlaku pada Kurikulum 2013. “Kita bekerja sama dengan LPMP akan beri jadwal pelatihan kepada guru. Materinya mulai dari konsep kurikulum. Setiap latihan guru akan dapat 3 bahan, yaitu petunjuk dari pelatihan itu sendiri, buku guru, dan buku murid,” ungkapnya.

Sedangkan anggaran untuk pelatihan tersebut, tambah Dwi dibantu oleh LPMP, Disdik Provinsi Riau dan Kabupaten kota. “Bagaimanapun untuk pelatihan ini wajib kita anggarkan, karena program kurikulum ini merupakan program Nasional yang harus dilaksanakan di daerah, sehingga guru yang telah mendapatkan pelatihan ini nanti harus benarbenar dimanfaatkan untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan,” ujarnya.(teu)

PENDIDIKAN

11 R a d a r R i a u LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

HUT Riau, Disdik Taja Pameran Pendidikan

PEKANBARU,RR Bersempena memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Riau ke-57, Dinas Pendidikan (Disdik) Riau menggelar pameran pendidikan di Halaman Kantor Disdik Riau mulai Senin (11/8/2014) hingga Rabu (13/8/2014). Pameran ini dibuka secara resmi oleh Kepala Disdik Riau, Dwi Agus Sumarno, Senin (11/8/2014).

“Dalam pameran pendidikan dan teknologi ini, kita dapat melihat hasil dari prakarya yang diciptakan oleh para siswa maupun mahasiswa kita. Hasil prakarya yang mereka tampilkan ini ada yang sudah pernah diperlombakan maupun yang belum diperlombakan,” ungkap Dwi. Kadisdik mengatakan, pameran ini diikuti sebanyak 13 stand. Masing-masing stand yang terdiri dari

perguruan tinggi, sekolah, penerbit dan pelaku usaha ini menampilkan berbagai keunggulan yang dimilikinya.

‘Kegiatan ini menjadi langkah awal dan ke depan akan dijadikan agenda tahunan Disdik Riau,’ katanya.

Dari hasil kunjungan ke setiap stand pameran, Kadisdik Riau mengaku masih adanya tumpang

tindih apa yang menjadi keunggulan antara pendidikan SMA dengan SMK. Malah, Dwi menilai kreatifitas dalam menciptakan prakarya, siswa SMA lebih bagus dibanding siswa SMK. “Harusnya, siswa SMK dalam menciptakan prakarya lebih baik, karena memang prakarya yang diciptakan mereka itu sesuai dengan jurusan yang dipelajarinya.

Hal seperti ini, perlu kita perhatikan ke depan lagi, bagaimana menciptakan siswa SMK lebih memiliki kreatifitas dan inovasi yang lebih baik,” ucapnya.

Sementara itu, Waka bidang Humas SMKN 4 Pekanbaru, Bambang Sungkowo mengatakan,

standnya menampilkan berbagai prakarya siswanya dari jurusan kriya tektil dan kriya kayu.

“Dalam pameran kali ini, kita menampilkan prakarya, mulai dari kriya kayu, seperti kapal lancang kuning, hiasan lampu, souvenir dari kayu dan lainnya. Sedangkan prakarya dari kriya tektil, ditampilkan batik tulis, kain baju, selendang, alas meja dan sebagainya,” ucapnya.

Selain SMKN 4 Pekanbaru, juga ikut dalam pameran pendidikan ini SMKN 2 Pekanbaru, SMK Pertanian, SMAN Plus, SMAN 4 Pekanbaru, Universitas Lancang Kuning, Universitas Islam Riau, dan lainnya. (teu/hrc)

BKD akan Distribusi Ulang Guru Sekolah PEKANBARU,RR Tidak meratanya keberadaan guru pada sekolahsekolah di Kota Pekanbaru mulai dari jenjang SD hingga SMA sederajat, disikapi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru untuk melakukan distribusi ulang tempat bertugas para guru. Sehingga diharapkan pembagiannya lebih merata dan meminimalisir kekurangan guru.

Kepala BKD Kota Pekanbaru Azharisman Rozie kepada wartawan, Rabu (13/8) mengatakan meskipun rata-rata sekolah mengalami kekurangan tenaga pengajar, namun di sebagian sekolah justru terjadi penumpukan guru. Seperti yang terjadi di sekolah-sekolah favorit. ‘’Dari data yang telah kami analisa, di satu sisi beberapa sekolah justru mengalami kelebihan guru, sedangkan di sekolah lainnya justru mengalami kekurang guru. Untuk mengatasinya akan kami lakukan redistribusi guru agar lebih merata,’’ ujar Haris Rozie.

Rozie menambahkan setelah melakukan penghitungan, diketahui Kota Pekanbaru masih kekurangan 322 guru. Di antaranya guru SD kekurangan 67 orang, guru SMP 105 orang, SMA 64 orang dan guru SMK kekurangan 86 orang. ‘’Contoh redistribusinya, sekolah yang kelebihan guru matematika akan didistribusikan ke sekolah yang kekurangan guru pada tingkatan yang sama. Misalnya guru salah satu SMP ke SMP lainnya, kalau kelebihan bisa dengan sekolah tingkatan berbeda namun dengan mata pelajaran sama,’’ katanya.(teu/rpg)

Pedagang Mengaku Raih Omset Ratusan Ribu Rupiah PEKANBARU, RR Sejumlah pedagang tas yang ada di pinggir jalan HR Soebrantas Panam mengaku meraih omset ratusan ribu rupiah. Mereka mendapat berkah karena banyak orangtua singgah membeli barang dagangan mereka untuk persiapan anak mereka masuk sekolah. “Saya bisa dapat untung yang lumayan karena barang-barangnya banyak laku,” kata Edi, salah seorang pedagang tas di Panam.

Menurut Edi, antusias masyarakat untuk membeli tas sekolah sudah terjadi semenjak dua hari terakhir. “Ini karena libur sekolah sudah berakhir. Kita bisa menjual dalam sehari sebanyak dua puluh hingga tiga puluh tas. Dengan harga tas mulai dari 75 ribu rupiah hingga 150 ribu rupiah,” paparnya.

Edi mengaku pada tahun ini omset penjualan tas meningkat hingga tiga puluh persen. “Lumayanlah bila dibandingkan tahun lalu. Walau tahun ajaran baru berdekatan dengan lebaran namun daya beli masyarakat tidak berkurang. Apalagi tas-tas yang kita jual bisa ditawar. Bahkan paling rendah kita juga bisa jual tas dengan harga 40 ribu rupiah, tergantung kualitas dan ketahanannya,” paparnya.

Edi menambahkan adapun motif tas sekolah yang paling laku adalah tas sekolah Hello Kity, Marsha and The Bear serta Sponge Bob. “Hello Kity saja stok kita sampai habis,” jelasnya.

Ida, salah seorang pembeli tas mengaku sengaja membawa tas untuk persiapan anaknya masuk sekolah. “Tasnya memang sudah ada. Namun, ia minta beli lagi katanya biar semakin semangat belajarnya. Ya…. namanya kita sayang anak, kita belilah. Lagi pula harganya terjangkau,” jelasnya.(teu)

KEPALA Dinas Pendidikan Riau Dwi Agus Sumarno, didampingi bagian Humas UIR Ramzi Durin saat melihat hasil karya Mahasiswa UIR dalam pamarean pendidikan.

Ajaran Baru Pendidikan Makin Naik

Mahalnya Pendidikan Kita

PEKANBARU,RR Biaya pendidikan memang tidak murah.Tidak sedikit orangtua murid harus merogeh kocek yang leibh dalam agar anaknya bisa sekolah. Untuk TK negeri saja, biaya pendidikan bisa mencapai satu hingga dua juta rupiah. Belum lagi swasta, angkanya bisa mencapai tiga juta rupiah. Tergantung elit atau tidaknya. Bila semakin elit, maka biaya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Kapankah masyarakat bisa menikmati pendidikan murah?

Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah Taman Kanak-kanak (TK) bagi Riska, pasangan orangtua dari Andi dan Ayun, warga Panam Pekanbaru. Tahun ini anaknya perempuan itu genap berusia enam tahun. Andi sudah merancang-rancang jauh hari ia akan memasukkan anaknya ke sekolah TK negeri Pembi-

na di Pekanbaru. Dari tiga TK negeri Pembina di Pekanbaru, ia memilih menyekolahkan anaknya di TK negeri Pembina Dua Damai Langgeng Pekanbaru. “Biayanyay lebih murah. Saya hanya mengeluarkan biaya tidak kurang 800 ribu rupiah,” paparnya.

Lalu dua TK lainnya? “Saya tidak sanggup. Karena biaya masuknya mencapai 1.500 ribu rupiah. Dengan rincian biaya tersebut untuk membeli seragam, peralatan belajar hingga sepatu serta biaya SPP gratis dua bulan,” paparnya.

Khusus untuk SPP kata Andi, ia juga mengaku memilih TK Negeri Pembina Dua karena SPP-nya tidak sampai 20 ribu rupiah per bulan.

“Dibandingkann dua TK negeri sebelumnya SPP-nya bisa mencapai 150 ribu rupiah per bulan,” jelasnya.

Andi yang memiliki peker-

jaan wiraswasta ini mengaku heran mahalnya biaya pendidikan di Kota Bertuah, ibu kota Provinsi Riau. Menurut Andi dirinya telah melakukan survey ke sekolah-sekolah TK yang ada di Pekanbaru, tidak kurang biaya masuknya bisa mencapai tiga juta rupiah. “Belum lagi yang di sekolah elit seperti Al Azhar dan Sekolah Internasional di Arifin Ahmad, tentu biayanya bisa mencapai jutaan rupiah,” jelasnya.

Menurut Andi, penghasilannya yang ada di bawah UMR tentunya biaya sekolah yang mahal akan memberatkan.

“Bagi kalangan menengah ke atas, tentu tidak masalah. Bagi kita, seperti teknisi ini apa coba?

Makan saja kita sudah hemathemat. Tapi daripada tidak sekolah anak kita, maka kita cari pinjamanlah,” jelasnya.

Dirinya heran mengapa biaya pendidikan di tingkat

dasar seperti TK saja sudah semakin mahal. Padahal UU Sisdiknas sudah menggariskan anggaran pendidikan wajib dianggarkan 20 persen dari APBD. “Tentunya angaran yang dialokasikan mencapai miliaran rupiah. Nah, mengapa masuk TK saja kita harus bayar mahal,” tanyanya dengan nada heran.

BIla Andi masih mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan. Lain lagi yang dirasakan keluarga Arifin. Sehari sebelum sekolah dimulai, dirinya sudah menyiapkan peralatan untuk anaknya. Mulai dari sepatu baru, pakaian dan tas baru. “Tidak kurang biaya yang saya keluarkan mencapai empat ratus ribu rupiah.

Itu barang-barangnya saya beli dipinggir jalan HR Soebrantas Panam. Coba kalau kita beli di toko-toko dan mal maka biayanya bisa bengkak

dua kali lipat,” katanya.

Bagi Andi dan Arifin berharap agar pendidikan ke depannya bisa terjangkau dan tidak mahal mengingat tidak semua kalangan berasal dari ekonomi yang mampu. Mereka juga berharap agar pemerintah provinsi Riau yang memiliki angggaran APBD mencapai 8,2 trilyun rupiah bisa mengeluarkan kebijakan mengratiskan sekolah.

“Memang nanti pasti akan menimbulkan beragam persepsi. Ada yang setuju dan tidak setuju. Namun di Kampar, mengapa biaya pendidikan mulai dari TK hingga SMA bisa gratis. Di sana tidak mengenal apakah mereka berasal dari kalangan mampu atau tidak. Asalkan mau sekolah maka pendidikan tidak usah dipikirkan. Mengapa di ibu kota Provinsi tidak bisa?” tanya mereka. (teu)

Pemprov Janji Berikan Beasiswa PEKANBARU RR Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Disdik Riau, Raja Agustiarman mengaku bangga dengan prestasi yang diraih pelajar Riau tersebut. Ia berharap Rizky dapat meraih cita-citanya dengan meneruskan kuliah di universitas terkemuka pilihannya kelak.

‘’Sekolah yang tinggi, berbakti dan berbuat untuk Riau.

Disdik Riau dan Pemprov Riau akan mendukung penuh dengan bantuan beasiswa,’’ kata Agus, sapaan akrabnya didampingi Sekretaris Disdik Riau.

Terkait prestasi yang diraih memang bukan hal yang gampang. Oleh sebab

itu, Disdik Riau terus melakukan pembinaan dalam menurunkan pelajar untuk bertarung di tingkat nasional. Di mana Olimpiade Sains menjadi prioritas dalam hal meningkatkan minat bakat siswa.

Diceritakan Agustiarman, siswa di Riau dalam menggembleng bakatnya disediakan media. Salah sat-

unya olimpiade sains tingkat sekolah, lalu yang berhasil juara akan mewakili kabupaten/kota dapat naik ke level lebih tinggi, yakni tingkat provinsi.

Rizky sendiri merupakan juara untuk tingkat provinsi di bidang yang digelutinya, astronomi. Dan mewakili Provinsi Riau ke tingkat na-

sional beberapa bulan lalu.

Proses pengembangan dan pembinaan pelajar Riau hingga kini terus digalakkan Disdik Riau sesuai instruksi Gubri. Karenanya lanjut Agus apapun yang menjadi kebutuhan pendidikan selama menunjang peningkatan SDM akan diupayakan pemerintah ke depannya. (teu/rpg)

Kurikulum 2013 Perlu Sosialisasi PEKANBARU,RR Pelaksanaan kurikulum 2013 di Riau agaknya membutuhkan sosialisasi lebih intensif lagi. Sejumlah SMA di Riau masih belum menerapkan kurikulum baru dengan alasan tidak didukung sumber belajar yang memadasi dan masih banyak guru yang awam dengan kurikulum baru.

Kurikulum 2013 yang telah diluncurkan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nasional pada Juli tahun lalu hingga kini belum berjalan secara efektif. Salah satu sekolah yang sudah menerapkan pelaksanaan Kuriku-

lum 2013 adalah SMK Negeri Pertanian Terpadu Riau.

Sekolah yang memiliki 32 kelas dengan jumlah siswa 953 siswa ini sudah menerapkan kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru ini.

“Namun belum maksimal karena tidak didukung sumber daya perangkat pendukung pembelajaran seperti buku penunjang untuk guru dan siswa. Belum lagi tidak semua guru kita mendapatkan pelatihan kurikulum 2013,” jelas Agus Rosadi SP, MPd Kepala SMKN Pertanian Terpadu.

Menurut Agus karena sudah ketetapan nasional, pihaknya mencari solusi den-

gan menggelar pelatihan sendiri yang digelar sebelum tahun ajaran baru dimulai.

“Kita datangkan dari pembicara DInas Pendidikan Provinsi dan Kota namun karena terbatas anggaran, tidak semua guru bisa ikut dalam pelatihan,” jelasnya.

Khusus tingkat SMK, kata Agus pihaknya telah merancang implementasi kurikulum 2013 akan diterapkan dengan mengacu muatan lokal yang sesuai karakteristik daerah.

Sedangkan untuk mata pelajaran Produksitif, pihaknya akan mengembangkan Kultur Jaringan yang merupkan satu-satunya labortorium di Riau. “Pada

prinsipnya kita siap mengikuti Kurikulum 2013 namun harus didukung sumber daya yang memadai,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan kepala sekolah SMA Negeri I Perhentian Raja, kabupaten Kampar Hasjummaina. Hasjummaina mengatakan pihaknya belum menerapkan kurikulum 2013 untuk SMA pada mata pelajaran tertentu yakni Sejarah, Matematika dan Bahasa Indonesia.

“Alasannya kita tidak tahu seperti apa konsep kurikulum tersebut. Selain itu, kita juga mengeluhkan belum adanya buku penunjang untuk kelancaran proses belajar menga-

jar, sehingga guru banyak mencari bahan ajar di Internet. Ini aneh karena internet bukan merupakan informasi yang valid sehingga kami belum menerapkan Kurikulum 2013 tersebut,” ungkapnya.

Ia berharap dinas terkiat turun langsung kelapangan untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait kebijakan baru tersebut. “Kalau bisa lakukan sosialisasi, jangan dipaksakan namun tidak efektif. Jadi sekarang kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari dinas pendidikan kampar tentang penerapan kurikulum 2013 tersebut,” urainya.(teu)

Edisi 0324 Tahun VII. 18 - 22 Agustus 2014

Halaman

Gubri Minta Askapindo Tuntaskan Persoalan Petani Sawit PEKANBARU, RR – Gubernur Riau, Annas Maamun melantik penguruh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau. Gubri harapkan Askapindo Riau mampu tuntaskan berbagai persoalan petani sawit di Riau. “Saya sangat mendukung sekali keberadaan Askapindo di Riau ini, mudah-mudahan lembaga ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani sawit,” kata Gubri usai melantik pengurus DPW Askapindo Riau di Hotel Pangeran, Rabu (16/4/2014).

Gubri menegaskan, alasan Pemprov Riau mendukung Apkasindo ini karena memang di Bumi Lancang Kuning ini, banyak lahan perkebunan. Jutaan hektare lahan itu, terdiri dari perkebunan sawit, karet dan kelapa. “Saya berharap persoalan yang dihadapi petani sawit, baik terkait lahan dan pupuk, dapat dituntaskan. Sehingga, petani kita dapat hidup sejahtera,” katanya.

Sementara Ketua DPW Apkasindo Riau, Gulat Manurung mengatakan, pihaknya sangat menyambut apresiasi dukungan dari Pemprov Riau. Adanya dukungan itu, Apkasindo dapat menjadi wadah bagi petani sawit di Riau.

“Tentunya kehadiran Askapindo di Riau untuk membantu petani kelapa sawit kita dalam menghadapi berbagai persoalan. Apalagi beberapa waktu lalu Riau di landa kabut asap dan semua mata menoleh ke pengusaha kelapa sawit, sebenarnya kabut asap disebabkan berbagai faktor bukan karena kitan” katanya.

Pengurus DPW Apkasindo Riau ini, dilantik Ketua DPP Apkasindo Pusat Anizar Simanjuntak. Sejumlah nama duduk dalam kepengurusan DPW Apkasindo Riau seperti, Drs Eddy Akhmad RM, Prof Dr Muchtar Ahmad, Prof DR Almasdi Syahza, Dr Ir Ervayendri, Rino Afrino, Sutrisno, Mardiansyah SHut, Fresty Boesa Yolanda dan pakar lainnya. Usai pelantikan, dilanjutkan Seminar Kelembagaan Asosiasi Petani Perkebunan dengan mengambil tema pertemuan penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan yang ramah lingkungan.(teu/hrc)

RIAU

12 R a d a r R i a u LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Gubri Rekom Pelalawan dan Inhu Kelola Blok Kampar

Akan Gandeng Pihak Lain Sebagai Operator

PELALAWAN, RR Perjuangan masyarakat Pelalawan untuk mengelola dan menentukan siapa pengelola blok kampar terus mendapat titik terang. Pada tanggal 11 Agustus lalu, Gubernur Riau Annas Mamun sudah mengeluarkan rekomendasi kepada kabupaten Pelalawan dan kabupaten Inderagiri Hulu (Inhu) untuk mengelola Blok Kampar. Remomendasi Gubri ini disampaikan ke Kementrian ESDM, tembusannya disampaikan juga ke Komisi VII DPR RI, dan SKK Migas.

Dalam surat Gubernur Riau ke Kementrian ESDM tersebut menyebutkan tiga poin, Pertama, kabupaten Pelalawan dan kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) sudah melakukan kesepakatan untuk mengelola sumur Migas Central Sumatera Blok yang berlokasi di kabupaten Pelalawan dan kabupaten Inhu. Kedua, Pemer-

intah Provinsi Riau menyatakan dukungannya kepada dua kabupaten tersebut untuk mengelola sumur migas Central Sumatera Blok atau Blok Kampar secara bersama. Ketiga, Pemerintah Provinsi Riau meminta ke Kementrian ESDM memberikan kesempatan kepada daerah untuk pengelolaan blok tersebut se-

cara bersama melalui BUMD kedua daerah.

Ketua Forum Masyarakat Pelalawan Merebut Blok Kampar (FMPMBK) T. Zulmizan F. Assegaf mengatakan dengan dukungan Gubernur Riau ini menambah amunisi dan semangat juang untuk merebut Blok Kampar. “Kita bersama pemerintah daerah dan DPRD Pelalawan akan menyusun langkah-langkah selanjutnya. Di antaranya, menyiapkan badan hukum untuk mengelola blok kampar atau menggandeng pihak lain sebagai operator lapangan. Kita akan cari dan berikan penawaran yang paling menguntungkan bagi daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Pelalawan

HM Harris mangatakan rekomendasi dari Gubernur Riau merupakan langkah maju bagi Pelalawan dalam merebut pengelolaan Blok Kampar.

“Salah satu masalah yang dibahas saat Komisi VII DPR RI turun ke Riau lalu adalah rekomendasi Pemprov ini. Kita dukung sepenuhnya perjuangan Forum Masyarakat Pelalawan Merebut Blok Kampar ini,” paparnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota DPRD Pelalawan Indra Kampe.

Indra memberikan apresiasi terhadap perjuangan yang dilakukan FMPMBK. “Dewan akan berjuang bersama dengan masyarakat Pelalawan untuk mendapatkan pengelolaan Blok Kampar ini,” ungkapnya.(teu)

Tahun Ini, Kebutuhan Sapi Qurban Capai 23 Ribu PEKANBARU, RR Jelang Idul Adha, kebutuhan sapi untuk Qurban tahun ini diprediksi mencapai 23 ribu ekor, atau naik dua ribu ekor dari tahun sebelumnya yang hanya 21 ribu ekor.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi Riau, Zailani Arifsyah. Zailani menungkapkan, sapi qurban tahun ini merupakan pasokan dari luar Riau dan dari dalam Riau sendiri. Untuk luar Riau sendiri kebanyakan dari Lampung dan Sumatera Selatan. Sedangkan untuk di dalam Riau kebanyakan dari Kabupaten Kuantan Singingi.

“Untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha tahun ini, kita masih mendatangkan sapi dari luar Riau, yakni dari Lampung dan Sumatera Selatan. Ini akibat ketersediaan sapi qurban di Riau yang masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan qurban,” ungkapnya. (teu)

APBD-P Pekanbaru Disepakati Rp2.847 Triliun PEKANBARU, RR Setelah melewati hampir dua bulan pembahasan, akhirnya DPRD dan Pemko Pekanbaru menyepakati APBD Kota Pekanbaru Perubahan tahun 2014 menjadi Rp2.847 Triliun, dengan demikian terdapat kenaikan sekitar Rp55 milyar dari APBD murni tahun 2014.

Penetapan itu ditandai dengan dilaksanakannya penandatangan nota Kebijakan Umum Angaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan Pekanbaru tahun 2014 antara Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT dengan Ketua dan seluruh unsur pimpinan DPRD Pekanbaru, yang digelar Minggu malam (10/ 8/2014) di salah satu rumah makan di Pekanbaru.

Dalam acara yang dihadiri ketua DPRD Desmianto dan ketiga wakil ketua Ketua DPRD tersebut juga dihadiri oleh Sekda Kota HM Syukri Harto seluruh Kepala SKPD, Kabag, dan Camat se-Kota Pekanbaru.

Walikota dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas kerjasama dan kerja keras tim TAPD dan DPRD merumuskan dan menyusun anggaran perubahan tahun 2014, yang skala pririotasya tetap mengacu kepada cita-cita dan tujuan Kota Pekannbaru menjadi Kota Metropolitan yang Madani, dan berorientasi untuk kepentingan masyarakat luas.

Sementara itu Ketua DPRD Desmianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa segala hal yang telah ditetapkan dan disepekati semuanya bertujuan untuk kepentingan masyarakat Pekanbaru. (teu)

September, Kloter Pertama Haji Riau Diberangkatkan PEKANBARU, RR Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Riau, Tarmizi Tohor memastikan pemberangkatan perdana Calon Jamaah Haji (CJH) kloter Riau adalah pada September nanti, dengan menggunakan embarkasi Batam. “Insya Allah gambaran awalnya itu. Awal September sudah ada pemberangkata CJH dari embarkasi Batam,” kata Kakanwil Kemenag Riau, Tarmizi Tohor, Selasa (12/8) di Pekanbaru.

Diterangkan Tarmizi, pihaknya belum bisa memastikan untuk keberangkatan awal dari daerah mana. Sebab pihaknya baru melakukan rapat koordinasi, belum melakukan rapat teknis secara keseluruhan. “Insya Allah, minggu depan semua sudah tuntas penyusunan jadwal keberangkatan kita. Yang perlu sama-sama diketahui, untuk tahun ini kita masih melalui embarkasi Batam,” paparnya.

Saat ditanya berapa CJH asal Riau, Tarmizi mengatakan ada sekitar 4.008 orang dari 5.010 CJH Riau. “Karena kuota Riau setiap tahun ada 5.010 orang, namun dikarenakan ada pengurangan kouta 1.002, maka tinggal 4.008 CJH,” jelasnya. (teu)

DPRD Rohul Serahkan Rekomendasi Pemekaran Rodas ke DPRD Riau PEKANBARU, RRSyarat pemekaran Kabupaten Rokan Darussalam terlengkapi, menyusul penyerahan rekomendasi DPRD Rohul kepada DPRD Riau pada Rabu (13/8) lalu di gedung DPRD Riau. Turut Hadir wakil ketua DPRD Rohul, beberapa anggota DPRD Rohul, badan pemekaran Rodas serta beberapa anggota DPRD Riau. Adapun delapan kecamatan yang termasuk dalam Rodas yakni, Kecamatan Tandun, Kabun, Pendalian, Ujung Batu, Rokan IV Koto, Bonai Darussalam, Pagarantapah Darussalam serta Kunto Darussalam.

Ketua DPRD Rohul Hasanuddin Nasution mengatakan phaknya sudah menyerahkan berkas hasil rapat paripurna pengesahan Rodas menjadi kabupaten baru, pecahan Rohul ke DPRD Riau tadi. “Kita juga akan menyerahkan berkas pengesahan tersebut ke pemerintah Provinsi Riau (Pemrov), dalam hal ini langsung ke gubernur Riau, Annas Maamun,” katanya kepada wartawan, Rabu (13/08).

Hasanuddin berharap agar Pemrov dan DPRD Riau segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD Rohul, apalagi masyarakat yang tergabung dalam Rodas

tidak sabar dengan kehadiran kabupaten baru ini. “Pro kontra pasti adalah, tapi semua itu ‘kan ada aturan mainnya,” ungkap politisi Golkar ini.

Sementara itu Anggota Komisi A DPRD Riau Suparman menyambut positif pemekaran ini.

Apalagi baginya, pemekaran sebuah wilayah akan memberikan dampak positif yang banyak terhadap masyarakatnya, terutama bisa memperpendek urusan birokrasi. “Kita himbau kepada Pemkab Rohul untuk bersamasama sepaham terkait hal ini terutama bupati Rohul. Semua ada

aturan main, Undang-undang pemekaran wilayah sudah menjelaskan apalagi pemekaran ini merupakan kehendak masyarakat itu sendiri,” ungkapnya.

Selanjutnya, kata Suparman berkas yang sudah diserahkan tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan DPRD Riau untuk kemudian ditindaklanjuti dewan. “Nanti di paripurna dewan, akan disepakati rekomendasi dewan terkait ini. Setelah ada rekomendasi dewan, langsung kita kirim ke Kemendagri, merekalah yang akan menindaklanjutinya di pusat sana,” paparnya.(teu)

Disbun Riau Siap Bimbing Petani yang Ingin Tangkarkan Bibit Sawit

Bibit Palsu Ancaman Serius Petani Sawit Riau

PEKANBARU, RR – Luas area perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan. Saat ini saja, tercatat 2,3 juta hektar areal kelapa sawit terhampar diseluruh Kabupaten Kota di Riau. Dari luas itu, 1,3 juta hektar atau 55,4 persen merupakan kebun milik masyarakat, 977 ribu hektar atau 41,2 persen milik perusahaan swasta dan 79 ribu atau 3,4 persen hektare merupakan milik Pemerintah.

Head CSR Asian Agri Riau, Rafmen mengatakan ditengah menggeliatnya pertumbuhan area perkebunan sawit ini, para petani sawit terutama petani swadaya binaan Asian Agri, masih mengalami beberapa tantangan. Mulai dari persoalan produktifitas Tandan Buah Segar (TBS) yang masih dibawah harapan.

“Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti peredaran bibit palsu, pengadaan pupuk bermutu serta ketersediaan infrastruktur yang masih jelek,” paparnya saat halal bi halal yang digelar PT Asian Agri dengan insan media di Koki Sunda Pekanbaru, Selasa (11/8).

Tidak hanya itu, kata Rafmen persoalan lain yang ikut mempengaruhi tingkat produksi juga minimnya kelembagaan yang membackup petani, sehingga para petani masih bergantung kepada tengkulak dalam memasarkan hasil panen mereka. Di sisi lain, peran instansi terkait terutama Pemerintah masih sangat minim,

sehingga menyulitkan petani dalam mengembangkan usaha mereka.

“Faktor-faktor itu ikut mempengaruhi masih rendahnya produktivitas tadi,” ujarnya.

Sementara itu, Head Plasma Asian Agri, Pengarapen Gursinga mengatakan, persoalan bibit palsu memang menjadi tantangan tersendiri bagi para petani sawit, terutama petani binaan Asian Agri. Karena itu, Asian Agri melakukan perubahan dalam pola pengembangan para petani agar terhindar dari permaalahan bibit palsu.

Salah satunya dengan pengembangan pengadaan bibit kecambah unggulan.

“Sekarang kita sudah bisa produksi sendiri bibit kecambah yang berkualitas, untuk pengembangannya kita pusatkan di Topaz, Kabupaten Kampar, Riau,” tukasnya.

Menurut Gurusinga, bibit palsu ini merupakan persoalan yang sangat serius, mengingat bentuk fisik bibit palsu dengan yang asli sulit untuk dibedakan. “Makanya kita minta para petani khususnya yang merupakan petani swadaya dan plasma langsung membeli bibit ke Topaz tempat pengembangan kita itu,” jelasnya.

Sementara itu, Disbun Riau siap membantu masyarakat tangkarkan Bibit Sawit. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Zulher mengatakan petani bisa menangkar sendiri bibit sawit berkualitas. Apalagi penangkaran bibit tidak serumit yang dipikirkan petani. Selain itu, pihaknya juga

telah memiliki sebuah Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Benih yang dapat menjadi wadah konsultasi bagi petani yang berminat untuk menangkar sendiri bibitnya.

“Penangkaran bibit tersebut tidak rumit, yang terpenting petani mengetahui tata cara penangkarannya. Dan kita dari Disbun Riau siap membimbing petani yang ingin menangkarkan bibit untuk kebutuhannya. Bahkan petani tersebut dapat juga menjadikan penangkaran bibit berkualitas ini sebagai sumber usaha baru untuk menambah pendapatannya selama proses penanaman kelapa sawit,” ujarnya.

Zulher menjelaskan biaya pembelian kecambah, polybag, tanah hitam atau yang lainnya sama dengan biaya pembelian bibit tidak berkualitas. “Rata-rata harga kecambah yaitu di antara Rp 7.00010.000/kecambah. Ditambah dengan pembelian Polybag, tanah hitam atau yang lainnya maka harganya masih dibawah harga bibit tidak berkualitas yang berada di kisaran angka Rp. 15.000/batang,” ujarnya.

Untuk sumber benih berkualitas, selain berasal dari PPKS Medan beberapa perusahaan swasta di Riau telah mengembangkan sumber benih yaitu PT. Tunggal Yunus Estate (Topaz), PT. Damimas Sejahtera (Sinar mas) dan PT. Sains (Salim Group).

Hingga kini, kata Zulher pelaku usaha perkebunan yang meminta

rekomendasi cukup banyak. Namun disayangkan petani swadaya yang meminta rekomendasi masih terbilang sedikit. “Yang paling banyak meminta rekomendasi adalah perusahaan, penangkar swasta atau para petani yang memiliki modal kuat,” urainya.

Selama ini, lanjut Zulher alasan petani tidak mau melakukan penangkaran karena mereka hanya butuh sedikit atau modalnya tidak besar. Padahal petani dapat membuat kelompok tani (Poktan). “Umpamanya dalam suatu desa atau kecamatan ada 50 petani yang ingin membuka lahan baru, replanting atau revitalisasi maka dapat membentuk kelompok. Dan jika berlebih bibit yang ditangkarkan, mereka dapat menjual bibit mereka tersebut kepada petani lainnya,” ujarnya..

Zulher berharap kepada petani dapat menjadi petani yang mengedepankan visi perkebunannya jauh ke masa depan. “Jangan sampai karena alasan tidak punya dana maka dibeli bibit tidak berkualitas, sehingga mereka akan merugi puluhan tahun. Jika ingin maju, memang petani harus kreatif, berani dan mau dibimbing pemerintah. Apalagi dengan biaya penangkaran sendiri yang harganya masih dibawah harga pasaran bibit non berkualitas maka tidak alasan sebenarnya bagi petani untuk membeli bibit tidak berkualitas,” ungkapnya. (teu)

Edisi 0324 Tahun VII. 18 - 22 Agustus 2014

Halaman

Halaman

LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

13

Bupati Inhil Berharap Jalan Provinsi Rusak Segera Diperbaiki TEMBILAHAN, RR Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan mengharapkan seluruh ruas jalan provinsi di Inhil dapat segera dilakukan pengerjaan perbaikannya. Saat ini pengerjaan perbaikan jalan ruas provinsi di Inhil dalam proses lelang.

“Kita berharap pengerjaan dapat dilaksabnakan sesegera mungkin,” katanya Selasa (12/8).

Menurut Bupati, saat ini ruas jalan provinsi yang rusak yang ada di Kabupaten Inhil sedang dalam proses pelelangan kepada pihak rekanan. “Jalan yang rusak milik provinsi yang ada di Kabupaten Inhil akan segera dilakukan perbaikan,” ungkapnya.

Bupati menyebutkan informasi mengenai ruas jalan ini segera diperbaiki diperoleh dari Gubri Annas Maamun. “Saat ini sudah sampai tahapan pelelangan kepada rekanan,” katanya.

Mantan Kadisdik Provinsi Riau ini mengharapkan agar jalan milik provinsi yang rusak saat ini bisa diselesaikan sebelum dilaksanakannya MTQ tingkat Provinsi Riau.

“Tentunya kita sangat mengharapkan agar ruas jalan yang rusak tersebut dapat selesai dilakukan pekerjaan perbaikannya sebelum MTQ tingkat Provinsi Riau digelar,” jelasnya. (adv/hum/teu)

INHIL

13 R a d a r R i a u

Edisi 0324 Tahun VII. 18-22 Agustus 2014

z ADVERTORIAL z

Bupati Inhil Tinjau Operasional Pabrik Keritang Sawit TEMBILAHAN, RRBupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan meninjau operasional Pabrik Keritang Sawit, di Desa Keritang Hulu, Kecamatan Kemuning, Kamis (7/8/2014) kemarin.

Turut mendampingi Bupati Inhil saat itu, Kepala BLH Encik Kamal, Kaban BP2MPD Saripek, Kadispenda Junaidi, Kadis Kehutanan M Thaher, Kepala Bappeda Tengku Juhardi, Kadis PU Fauzar, Kakan Satpol PP dan Camat Kemuning, serta masyarakat yang selama ini mengeluhkan dugaan pencemaran pabrik tersebut.

Menurut Bupati, seharusnya kehadiran sebuah perusahaan dapat memberikan kontribusi dan dampak positif bagi daerah dan masyarakat, jangan sampai justru merugikan bagi masyarakat setempat.

“Saat ini saya melihat langsung kegiatan Pabrik Keritang Sawit, karena kemarin saya mendapat laporan

dari masyarakat, bahwasanya terjadi pencemaran di pabrik ini,” ujar Bupati.

Setelah berkeliling dan melihat secara langsung kegiatan pabrik tersebut. Beliau memerintahkan instansi terkait, dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Inhil untuk mengecek sisi kelayakan, baik dalam pengolahan dan pembuangan limbahnya.

“Kita sangat mengharapkan kehadiran pabrik tidak sampai merugikan masyarakat, seperti terjadinya pencemaran lingkungan dan lain sebagainya,” terangnya.

Selanjutnya, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini menyatakan, telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada pihak manajemen Pabrik Keritang Sawit, agar benar-benar memperhatikan pengelolaan limbahnya.

“Jika ditemukan adanya kegiatan perusahaan yang merugikan masyarakat, kita minta segera lakukan perbaikan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada,” imbuhnya. (Adv/hum/teu)

Puncak HKG di Inhil, Zulaikhah Wardan Ajak Kader Sukseskan 10 Program Pokok PKK

TEMBILAHAN,RR Puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-42 Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sekaligus penutupan Jambore,Ketua Umum TP PKK Inhil, Hj Zulaikhah Wardan seluruh kader untuk mensukseskan 10 program pokok PKK, Senin (11/8/2014) di Gedung Engku Kelana Tembilahan.

Puncak HKG ini juga dihadiri oleh Bupati Inhil, HM Wardan, Unsur Muspida, Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemkab Inhil, Camat, serta seluruh kader PKK baik desa dan Kecamatan, Dhramawanita Persatuan, dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Inhil.

Sebelum membacakan sambutan dari Ketua Umum TP PKK Pusat, wanita yang akrab disapa Ikha tersebut mengucapkan terimakasih atas kerjasama seluruh pihak sehingga Jambore yang pertamakali dilaksanakan di Kabupaten Inhil ini dapat berjalan dengan baik. ‘’Jambore ini merupakan program Jambore Nasional dan Provinsi, maka kita juga dapat mengetahui bagaimana pengetahuan 10 program pokok PKK, disamping itu kegiatan ini juga sebagai seleksi untuk Jambore salanjutnya,’’ kata Ikha Wardan.

Ia juga berharap, Kabupaten Inhil dapat mewakili Provinsi Riau untuk Jambore tingkat Nasional.’’Kita harap ini dapat terus laksanakan, maka diharapkan dukungan dari semu pihak terutama dari Bupati Inhil,’’ lanjut Bunda Paud Inhil ini.

Sementara itu, Bupati Inhil, HM Wardan meminta ibu-ibu PKK untuk bersungguh-sungguh dan serius dalam menjalankan setiap program PKK. ‘’Kedepan saya harapkan keikutsertaan ibu-ibu dalam menjalankan programprogram yang telah saya canangkan,’’ ujar Bupati.(adv/hum/teu)

SempenaHUTRI,BupatiInhil LepasPesertaGerakJalan8Km TEMBILAHAN,RR Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan melepas para peserta Tri Lomba Juang gerak jalan 8 kilometer, dalam rangka memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-69 tahun 2014, Rabu (13/8/2014).

Kegiatan yang dipusatkan di Lapangan Gajah Mada Tembilahan ini, turut dihadiri oleh Wakil Bupati, H Rosman Malomo, Unsur Muspida, Sekda, serta sejumlah pejabat eselon dan pegawai di lingkungan Pemkab Inhil.

Dalam sambutannya, Bupati Inhil, HM Wardan mengatakan banyak cara untuk memberikan penghargaan terhadap pejuang-pejuang kemerdekaan, yang telah rela berkorban harta hingga nyawa demi meraih kemenangan dan kemerdekaan RI. Atas dasar itulah, lanjut orang nomor satu di Bumi Sri Gemilang ini, semua elemen berkumpul untuk mengenang dan mengingat kembali jasa-jasa para pejuang. Karena, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya.

“Moment seperti ini menjadi sangat krusial, mengingat generasi muda kita saat ini mulai terkikis rasa kebangsaannya, dengan berbagai budaya, tren dan pengaruh budaya asing. Karena itu, untuk membentengi generasi muda harus diisi dengan berbagai kegiatan yang mengandung nilai-nilai nasionalisme,” ujar Bupati.

Selanjutnya, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini berharap, dengan pelaksanaan perayaan HUT Proklamasi RI yang ke69, generasi muda mampu membangun semangat nasionalismenya, sehingga cinta tanah air semakin terpupuk dan benar-benar terpatri di sanubari.

“Kepada seluruh peserta diharapkan untuk selalu menjaga dan mawas diri dalam mengikuti kegiatan ini, mengingat tujuan utama dari olahraga adalah untuk kesehatan,” imbuhnya.

Adapun para peserta yang mengikuti gerak jalan 8 kilometer tersebut, terdiri dari perwakilan dinas, badan, kantor, instansi dan beberapa utusan sekolah yang ada di Kabupaten Inhil, khususnya Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu.

(Adv/hum/teu)

BUPATI Inhil, HM Wardan meninjau operasional Pabrik Keritang Sawit, di Desa Keritang Hulu, Kecamatan Kemuning.

Progres Pembangunan Baru Capai 30 Persen INDRAGIRIHILIR,RR Dengan berbagai cara Pemerintah Kabupaten (pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) terus menggesa pembangunan.

Antara lain dengan melakukan rapat evaluasi tiga kali dalam satu bulan. Diketahui hingga akhir Juli kemarin, progres fisik baru 30,50 persen. Di mana seharusnya pada bulan kedua

triwulan ketiga ini pencapaian progres fisik sudah mencapai 50 persen.

Bupati Inhil HM Wardan meminta agar keterlambatan itu terus digesa. “Karena kita sudah sangat tertinggal. Apalagi pantauan di lapangan belum satu pun pembangunan dilakukan,” jelasnya.

Sedangkan upaya-upaya

yang dilakukan, kata Wardan seperti melakukan rapat evaluasi tiga kali dalam sebulan.

“Dengan begitu setiap sepuluh hari sekali akan diketahui mana dinas dan instansi yang masih rendah pencapaiannya,” paparnya.

Pada rapat bulanan yang digelar pada Senin (11/8) petang kemarin dari seluruh

SKPD yang ada hanya Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan (BP2KP) dengan realisasi fisik tertinggi yakni dibawah 30 persen dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) paling terendah karena pencapaiannya dibawah sepuluh persen yakni satu satu persen.

“Melalui rapat evaluasi juga kami dapat memnatau dan

mengetahui apa saja yang menjadi kelemaha dan kendalanya,” paparnya.

Bupati juga memberikan deadline kegiatan yang melalui proses lelang hingga tanggal 25 Agustus mendatang. “Diatas tanggal itu tidak dibenarkan lagi memasukkan dokumen pelelangan,” katanya mengingatkan para SKPD.(adv/ hum/ teu)

Disbun Riau Bantu Replanting Kebun Kelapa Petani Mandah Inhil PEKANBARU,RR Komoditas Perkebunan di Provinsi Riau pada umumnya sudah seharusnya dilakukan peremajaan. Peremajaan (Replanting) dalam artian adalah melakukan penebangan terhadap kebun kelapa yang rusak dan tidak produktif dan menanam kembali dengan komoditas yang sama dan lebih berkualitas.

Di antaranya adalah komoditas kelapa di Kabupaten Inhil. Menurut data dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 89.030 hektar dari 392.193 hektar kebun kelapa petani di Inhil sudah tergolong kritis. Jika hal itu tidak diantisipasi maka dapat menyebabkan terganggunya pengembangan dan kelangsungan subsektor perke-

bunan khususnya kelapa di Inhil.

Hal itu terungkap dalam kegiatan sosialisasi peremajaan komoditas kelapa di aula kantor camat mandah kabupaten Indragiri Hilir pada hari Jumat (8/ 8) lalu, yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Drs H Zulher MS, Perwakilan Disbun Inhil, Yusran, Unsur kecamatan Mandah dan perwakilan petani kecamatan Mandah.

Zulher dalam sambutannya menerangkan bahwa kelapa merupakan salah satu komoditas unggulan Provinsi Riau. Namun ancaman terhadap kelangsungan komoditas ini tergolong besar seperti tanaman yang tidak produktif, Intrusi air laut hingga biaya transportasi dan

perawatan yang semakin mahal. Kepada petani, Zulher mengharapkan dapat segera melakukan replanting (peremajaan) terhadap lahan yang tergolong kritis dan tidak produktif.

“Inhil sebagai salah satu daerah penghasil kelapa harus dibuat sebuah grand desaign khusus bagaimana caranya subsektor perkebunan khususnya kelapa di Inhil ini terus berkembang.

Dengan perkembangan komoditas ini diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani kelapa” terang Zulher.

Pada kesempatan yang sama, dia juga menyatakan bahwa pada tahun anggaran 2014 ini, Disbun Riau juga

memberikan bantuan peremajaan terhadap lahan petani yang tergolong kritis. Di Mandah sendiri dibantu 2 (dua) kelompok tani (poktan) yaitu Poktan Tunas Muda seluas 20 hektar dan Poktan Furmula seluas 30 hektar. Kepada kedua poktan tersebut dibantu bibit kelapa, pupuk pospat, pupuk nitrogen, herbisida, upah pembersihan dan juga tenaga pendamping.

“Anggaran yang dikelola oleh Disbun Riau terbatas. Untuk itu tidak semua petani dan lahan akan dibantu. Disbun Riau membantu peremajaan kebun kelapa warga ini dengan harapan poktan yang menerima bantuan tersebut dapat menjadi contoh dan penggerak bagi petani yang lainnya dalam hal

peremajaan,” harap Zulher.

Ketua Poktan Tunas Muda Mandah, M. Tahir, dalam sambutannya menyambut gembira bahwa komoditas kelapa di Mandah diperhatikan Disbun Riau. Untuk itu, dalam waktu dia akan mengkoordinasikan dengan anggota kelompoknya agar melakukan penebangan terhadap lahan yang mereka miliki.

“Tadi sudah diminta oleh Kadisbun Riau kepada kami untuk melakukan penebangan pohon kelapa dan pembersihan lahan. Insya Allah, kami akan berusaha maksimal bahwa peremajaan yang kami lakukan dapat menjadi contoh bagi peremajaan-peremajaan kebun kelapa petani yang lainnya”ujar Tahir. (adv/hum/teu)

Progres Pembangunan Baru Capai 30 Persen TEMBILAHAN, RR Dengan berbagai cara Pemerintah Kabupaten (pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) terus menggesa pembangunan. Antara lain dengan melakukan rapat evaluasi tiga kali dalam satu bulan. Diketahui hingga akhir Juli kemarin, progres fisik baru 30,50 persen. Di mana seharusnya

pada bulan kedua triwulan ketiga ini pencapaian progres fisik sudah mencapai 50 persen.

Bupati Inhil HM Wardan meminta agar keterlambatan itu terus digesa.

“Karena kita sudah sangat tertinggal. Apalagi pantauan di lapangan belum satu pun pembangunan dilakukan,” jelasnya.

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan, kata Wardan seperti melakukan rapat evaluasi tiga kali dalam sebulan. “Dengan begitu setiap sepuluh hari sekali akan diketahui mana dinas dan instansi yang masih rendah pencapaiannya,” paparnya.

Pada rapat bulanan yang digelar pada Senin (11/8) petang kemarin dari seluruh

SKPD yang ada hanya Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan (BP2KP) dengan realisasi fisik tertinggi yakni dibawah 30 persen dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) paling terendah karena pencapaiannya dibawah sepuluh persen yakni satu satu persen.

“Melalui rapat evaluasi juga kami dapat memnatau

dan mengetahui apa saja yang menjadi kelemaha dan kendalanya,” paparnya.

Bupati juga memberikan deadline kegiatan yang melalui proses lelang hingga tanggal 25 Agustus mendatang.

“Diatas tanggal itu tidak dibenarkan lagi memasukkan dokumen pelelangan,” katanya mengingatkan para SKPD. (adv/ hum/ teu)

Edisi 0324 Tahun VII. 18 - 22 Agustus 2014

Halaman

21 Warga Palika Rohil Terjangkit Filariasis BAGANSIAPIAPI, RR Dinas Kesehatan Rohil melakukan sosialisasi POMP Filariasis di Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika) di Panipahan, Rohil. Sosialisasi ini bertujuan menghentikan penularan penyakit Filariasis (Kaki gajah) di Kabupaten Rohil Hal ini di jelaskan Kepala Diskes Rohil Junaidi Saleh, Pekan lalu di Bagansiapiapi. Katanya, sosialisasi POMP filariasis ini adalah tahap III untuk Kecamatan Palika. Karena jumlah penderita penyakit ini tergolong tinggi di daerah tersebut.

“Sosialisasi itu diikuti 4 kader dari 34 Posyandu. Hal ini kita lakukan untuk menghentikan filariasis di kawasan Palika, dimana di daerah itu telah di temukan sebanyak 21 orang penderita filariasis,”ujar Junaidi.

Di tempat terpisah, kepala Puskesmas Palika dr. Netty mengatakan, dengan sosialisasi ini diharapkan kasus filariasis yang ada di kecamatan Palika tidak bertambah.

“Semoga kesadaran masyarakat untuk berobat semakin tinggi. Pihak Puskesmas nantinya juga akan melakukan pendataan dibeberapa tempat lainnya dan akan kita berikan obat,” kata Netty. (teu/mln)

PT Hyundai Dianggap Penipu

LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Istri Bupati Kampar Belum Dijadikan Tersangka

Polda Berdalih Tunggu Keterangan Saksi Ahli Pidana

PEKANBARU, RR Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo, SIK, membenarkan bahwa penanganan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh istri Bupati Kampar Jefry Noer, Eva Yuliana, terhadap Nurhasmi (36), warga Pulau Birandang, Kampar Timur, Kampar, sudah diserahkan Polres Kampar kepada Polda Riau.

Guntur menegaskan, pihak Polda Riau terus memproses kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Wakil Ketua DPRD

Kampar dari Partai Demokrat tersebut. Namun diakui Guntur, hingga kini Polda Riau belum menetapkan Eva Yuliana

PEKANBARU, RR Direktur PT Hyinmin indonesia Merasa di tipu oleh PT Hyundai, terkait pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Takengon, Aceh.

Menurut Direktur PT Hyunmin Indonesia Mr. Oh Jae Hoon, Hyunmin merupakan Subkotrakot dari PT Hyundai.

Dalam kerjasama yang telah disepakati pihak Hyundai telah menyepakati bahwa nilai kontrak dari semua pengerjaan proyek tersebut 59 Miliar.

“Kami merasa tertipu oleh PT Hyundai. Tahapan demi tahapan penawaran sudah kita lakukan karena pihak Hyundai pengen lebih murah lagi,” kata Mr. Oh Jae Hoon di Cikokol, Kota Tangerang.

Padahal lanjutnya, pengerjaan sudah dilakukan pihak PT hyunmin setelah PT Hyundai menyepakati nilai kontrak. Hyundai selalu tidak menepati perjanjian kepada pihaknya.

“Kami sudah melakukan pengerjaan. Pengerjaan yang kami lakukan sudah menelan anggaran perusahaan sebesar Rp 5,5 Miliar,” terangnya. (alx/cun)

Riau Terima Dana UKM Rp20 Triliun PEKANBARU, RR Provinsi Riau menerima dana bergulir terbesar dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM), sebesar Rp 20 triliun. Dana bergulir tersebut disalurkan kepada koperasi dan UMKM pada Semester I-2014.

Hal ini disampaikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan kepada media, Senin (11/8/2014).

Menurutnya, Riau termasuk daerah yang cukup besar dalam penyaluran dana bergulir ini. “Yang disalurkan sekitar Rp 20 triliun, sudah melewati 50 persen dari target tahun ini yang mencapai Rp 37 triliun,” katanya.

Syarief Hasan menilai perkembangan koperasi di Riau sangat baik, karena didukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi melebihi rata-rata nasional. Kemenkop dan UKM akan terus menggulirkan program untuk mengembangkan sektor riil, mulai dari bantuan dana bergulir, bantuan pelatihan usaha terpadu, dan program kewirausahaan.

“Realisasi dana bergulir secara nasional sudah Rp160 triliun secara kumulatf (sejak pertama kali),” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Annas Maamun mengatakan di Provinsi Riau kini ada tercatat sekitar 5.126 koperasi. Menurut dia, keberadaan koperasi ini telah banyak membantu perekonomian masyarakat khususnya untuk membantu permodalan UMKM.”Banyak koperasi yang bagus membantu masyarakat, pedagang kecil lewat simpan pinjam,” ujarnya.

Ia mengatakan Pemprov Riau juga akan terus meningkatkan anggaran untuk pemberdayaan kapasitas dan permodalam untuk koperasi di daerah. Selain itu, ia mengatakan pemerintah juga akan terus membenahi infrastruktur hingga ke pedesaan. (teu)

Berdalih Izin Menhut, Anak Perusahaan Rapp Kembali Rebut Lahan Warga

PELALAWAN, RR Lagi - lagi anak perusahaan RAPP merampas hak warga, kali ini akibat perampasan oleh anak perusahaan RAPP ini, sebanyak 30 orang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kecamatan Teluk Meranti (IPMKTM) demo dengan mendatangi kantor Bupati Pelalawan, Senin (11/8/14), mereka melakukan demonstrasi di depan pintu kantor, dengan membawa spanduk dan berorasi.

Para pendemo meminta Pemkab Pelalawan melakukan peninjauan ulang lahan milik PT Gemilang Cipta Nusantara (GCN) yang beroperasi di Kecamatan Teluk Meranti, tepatnya di Sungai Sangar desa Pulau Muda, karena perusahaan ini merambah lahan perkebunan warga untuk diolah oleh perusahaan ini.

PT GCN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) dan mereka telah menguasai lahan seluas 1.700 hektar, namun keberadaannya tidak diketahui warga, belakangan baru diketahui bahwa perusahaan ini telah melakukan perambahan tampa izin dari desa setempat.

PT GCN merampas lahan masyarakat yang diklaim masuk dalam areal konsesi mereka, hal Ini sangat melukai warga yang hidup dari berkebun di lahan itu.

Dalam orasinya perusahaan ini Ketua demo IPMKTM, Pirka Maulana, meminta perusahaan ini menghentikan seluruh kegiatannya, apalagi lahan kehidupan selama ini tidak pernah disediakan oleh perusahaan.

Buka itu saja RAPP ini juga telah merampas hak warga Segati dan lainnya, dengan memakai anak perusahaannya. Beberapa anak perusahaan RAPP ini selalu berdalih izin sementara peraturan dan kewajiban dalam izin tersebut tidak pernah dilaksanakan.

Demonstrasi berjalan lancar dengan pengawalan puluhan personil dari Polres Pelalawan dan Satuan Polisi Pamong Praja (alx/mtc)

DAERAH

14 R a d a r R i a u

NURHASMI saat dirawat di RSUD Pekanbaru.(foto grc)

Bengkalis Buka Lowongan CPNS BENGKALIS, RR Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan membuka sebanyak 142 lowongan CPNS dengan formasi yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan. Jadwal dan proses pendaftaran serta pelaksanaan tes dilakukan sesuai dengan surat edaran dari KemenPAN dan serentak untuk seluruh Indonesia.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bengkalis Dwi Kornialis didampingi Kabid Pengadaan dan Pengembangan Pegawai, Nurkamaruzzaman kepada wartawan, Selasa (5/8/2014) mengatakan jumlah tersebut sesuai dengan persetujuan KemenPAN sesuai dengan jumlah yang diusulkan Pemkab Bengkalis sebanyak 3000 lebih formasi.

Saat ini, sambung pria yang akrab disapa Kori, formasi CNPS sedang dalam tahap penyusunan.

Namun, sebagai gambaran, dari jumlah tersebut sebanyak 50 persen diprioritaskan untuk tenaga guru, 30 persen tenaga kesehatan dan sisanya sebanyak 20 persen untuk tenaga teknis lainnya. Persentase tersebut menurut Kori disesuikan dengan tingkat kebutuhan pegawai.

“Kita masih butuh banyak tenaga guru. Itu sebabnya dari total 142 lowongan CPNS tersebut, 50 persen kita alokasikan untuk tenaga guru, ujar Kori.

Sementara itu, Nurkamaruzzaman menambahkan, terkait jadwal pendaftaran hingga pelaksanaan tes dilakukan secara serentak seluruh Indonesia dan bisa dilihat di website Kemenpan.

“Acuan kita untuk penerimaan CPNS ini adalah KemenPAN. Jadi kepada yang berminat untuk ikut seleksi, silahkan kunjungi website KemenPAN, “ ujar Nurkamaruzzaman seraya menambahkan pengumuman penerimaan CPNS serta persyaratan lainnya juga akan dilakukan oleh Pemkab dalam waktu dekat. (teu/mnlg/hrc)

sebagai tersangka. Guntur berdalih, pihak Polda Riau masih menunggu keterangan saksi ahli hukum pidana.

“Belum dijadikan tersangka. Penyidik masih menunggu keterangan dari saksi ahli pidana,” kata Guntur kepada media, Selasa (12/8/ 2014).

Senin (11/8/2014), Kasat Reskrim Polres Kampar AKP Herfio Zaki, mengatakan, kasus dugaan penganiayaan

yang dilakukan istri Bupati Kampar Jefry Noer, Eva Yuliana, terhadap Nurhasmi di Dusun V Pematang Kulim, Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampar Timur, Sabtu (31/5/2014) lalu, penanganannya sudah diserahkan Polres Kampar ke Polda Riau. “Kasus itu kan sudah dilimpahkan ke Polda.

Coba konfirmasi ke Polda ya,” kata Herfio Zaki, kepada wartawan.

Kasus dugaan

penganiayaan yang dilakukan istri Bupati Kampar Jefry Noer, Eva Yuliana, terhadap Nurhasmi di Dusun V Pematang Kulim, Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampar Timur, Sabtu (31/5/2014) lalu, berawal saat Nurhasmi dan suaminya, Jamal berada di lahan seluas 1 hektare di Dusun V Pematang Kulim, Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampar Timur. (alx/grc)

Edisi 0324 Tahun VII. 18 - 22 Agustus 2014

Halaman

Gubri Setuju Relokasi TMP Kusuma Dharma PEKANBARU, RR Gubernur Riau (Gubri) H Annas Maamun dan berbagai pihak menyepakati relokasi Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Dharma di Jalan Sudirman Pekanbaru ke tempat yang lebih baik. Sebab lokasi sekarang sudah sangat sempit dan berada di tengah kota.

Gubri mengatakan akan menyetujui hal itu dengan catatan seluruh pihak juga setuju. Menurutnya, untuk merelokasi TMP Kusuma Dharma memang memerlukan kesepakatan dan persetujuan seluruh pihak. Mulai keluarga, pejuang yang dimakamkan hingga seluruh pihak di Riau. ‘’Wako Pekanbaru, Danrem dan lainnya mengusulkan dipindah. Saya setuju saja, yang paling penting semua keluarga setuju, baru kita lakukan prosesnya,’’ kata Gubri, Jumat (15/8).

Memang diceritakan mantan Bupati Rohil yang mengaku sudah pernah melakukan proses pemindahan dua makam pahlawan, di Bengkalis dan Rohil, kondisi TMP Kusuma Dharma sudah sempit karena tepat di tengah kota.

Lokasi yang diusulkan sementara lanjut Annas, di wilayah Rumbai untuk melakukan relokasi. Di mana Pemprov merencanakan menyiapkan lahan sekitar 5-6 hektare. Sehingga TMP nantinya bisa dibuatkan taman, menggunakan tugu dan tambahan lainnya untuk memperindah lokasi makam. (teu/rtpg)

Warga Pekanbaru Keluhkan Volume Elpiji Susut Pekanbaru, RR Sejumlah warga di Kota Pekanbaru mengeluh dengan susutnya isi atau volume tabung gas yang tidak sesuai dengan berat aslinya, baik untuk gas elpiji bersubsidi tiga kilogram maupun yang non subsidi kemasan tabung 12 kilogram. “Biasanya setiap kali memasang gas elpiji tiga kilogram akan habis dalam jangka waktu dua pekan pemakaian, tetapi sekarang baru satu pekan sudah habis. Pemakaiannya masih sama, kami mengaku heran kenapa bisa seperti ini,” ujar seorang warga, Anita di Pekanbaru, Jumat.

Anita merupakan seorang warga Kota Pekanbaru dengan domisili di Jalan Tuanku Tambusai atau Jalan Nangka yang secara kebetulan baru pulang dari warung membeli gas elpiji bersubsidi tiga kilogram karena pemakaian gas volume yang sama telah habis dalam waktu satu pekan.

Menurut dia, beberapa warga mengaku khawatir dengan susutnya elpiji bersubsidi yang mereka beli akhir-akhir ini di pasaran karena isi tabung gas terlebih dahulu dikurangi oleh oknum tertentu demi keuntungan berlipat.

Pengurangan volume gas subsidi tiga kilogram sengaja dilakukan oleh oknum tertentu dengan rencana Pertamina yang menaikkan harga jual gas elpiji non subsidi ukuran 12 kilogram dalam waktu dekat. “Kami duga ada oknumoknum tertentu yang sengaja melakukan oplos terhadap gas elpiji tiga kilogram dan memasukan ke dalam ukuran gas 12 kilogram demi tujuan meraih keuntungan yang lebih besar. Karena sudah banyak contoh kami lihat di televisi,” katanya.

Syaiful, seorang pedagang gorengan di ibu kota Provinsi Riau yang selalu memakai gas elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram mengaku heran dengan kondisi yang terjadi dalam sebulan terakhir. “Biasanya lima atau enam hari dipakai dagang, gasnya baru habis. Tetapi sekarang bisa tahan cuma empat hari, pasti habis dan kita harus beli lagi,” ucapnya.

Rika, seorang ibu rumah tangga yang memakai gas elpiji non subsidi ukuran 12 kilogram mengaku heran dengan berkurangnya volume bahan bakar pengganti minyak yang dibeli dari warung sekitar tempat tinggalnya. “Biasanya 12 kilogram itu setara dengan 8 mpax10-1 pada tutup dan selang tabung gas merek quantum ukuran 300mmwc. Tetapi terakhir saya beli gasnya hanya berisi diangka 6 mpax10-1.

Kami yang awan menyebut terjadi pengurangan, sementara harga gas per tabung Rp120 ribu,” ucapnya.

Kondisi seperti itu, jelas merugikan masyarakat sebagai konsumen atau pengguna gas elpiji baik yang bersubsidi atau yang tidak. “Untuk itu kami minta Pertamina bersama pemerintah daerah menindak oknum karena dengan segaja mengurangi volume gas elpiji,” katanya. (teu/ant)

Tidak Miliki Perpustakaan, Daerah Disanksi PEKANBARU, RR Eksistensi perpustakaan di daerah menjadi sorotan.

Bahkan, pemerintah pusat menyiapkan sanksi yang tegas bagi daerah yang tidak memiliki sarana tersebut, begitu juga standarisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Poin itu disampaikan Sekretaris Umum Badan Perpustakaan Nasional, Dedi Junaedi, Jumat (15/8).

Menurutnya, hal tersebut penting, pasalnya perpustakaan sudah termasuk pada skala prioritas utama di tingkat nasional. ‘’Yang pertama menjadi tanggung jawab kita adalah mengetahui hak dan kewajiban di perpustakaan. Ada 10 poin yang menjadi perhatian penting dalam ketentuan perpustakaan itu,’’ urainya.

Ia mencohkan, masih adanya daerah belum memiliki badan perpustakaan. Begitu juga standar-standar yang harus diikuti dalam pembentukan suatu perpustakaan.

Sementara itu, Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Riau, Chairul Riski menerangkan, pihaknya akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, khususnya dari perpustakaan nasional. Nantinya, peraturan baru tersebut akan dikoordinasikan dan diteruskan ke kabupaten/kota se-Riau.

Ia menilai, standardisasi perpustakaan provinsi sudah mengacu pada aturan dari pusat. Yakni berperan sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan defosit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota provinsi. (teu/ rpg)

DAERAH

15 R a d a r R i a u LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Upacara Peringatan HUT RI di Riau Berlangsung Kondunsif PEKANBARU, RR Pelaksanaan upacara peringatan HUT RI di Riau berlangsung kondunsif. Gubernur Riau Annas Maamun pimpin upacara bendera 17 Agustus. Naskah proklamasi dibacakan Ketua DPRD Riau Djohar Firdaus.

Detik-detik proklamasi tepat dilaksanakan pukul 10.00 WIB. Upacara HUT ke69 Republik Indonesia dihadiri Wagubri Arsyadjuliandi Rachman, Sekdaprov Riau Zaini Ismail, Kapolda Riau Brigjend Pol Condro Kirono, Danrem 031/ WB Brigjend TNI Prihadi Agus Irianto, serta para pejabat dan undangan lainnya.

Pelaksanaan pengibaran bendera oleh Paskibra sukses dilaksanakan.

Petugas pembawa baki Nurhaliza, serta tiga orang pengibar bendera Raihan Alin, Firdaus, Harven Nasri. Tiga lagu itu adalah Syukur, Indonesia Pusaka dan Ayam Pungguk dibawakan oleh SMAN 01 dan 09. Enam orang di antaranya adalah tahun sebelumnya pernah mengikuti Obade di Istana Negara.

Begitu juga dengan Pelaksanaan upacara peringatan HUT RI ke 69 di Pekabnaru berjalan hikmat.

Meskipun banyak PNS yang hadir namun tak mengikuti upacara dengan alasan tempat atau lapangan walikota sempit. Upacara yang diikuti seluruh pegawai negri sipil lingkungan pemerintahan kota langsung dipimpin Firdaus MT selaku Walikota Pekanbaru. Minggu (17/08/2014) pagi.

Berdasarkan pantauan

Radar di lapanagan, upacara yang diselengarakan untuk peringati hari kemerdekaan itu berlangsung hikmat, mulai dari pengibaran sangsaka merah putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya hingga rentetan agenda upacara diikuti dengan penuh semangat oleh seluruh peserta upacara. Dalam pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) yang dilaksanakan di lapangan Walikota Pekanbaru banyak pegawai yang tidak mengikuti upacara bahkan ada yang duduk-duduk dan berkumpul untuk berceritacerita.

Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada panitia, panitia beralasan hal ini terjadi karena kapasitas lapangan yang tidak mencukupi (Overload).

“Sebelumnya memang dijadwalkan semua ikut,tapi ketika gladi bersih yang dilakukan kemarin, ternyata lapangan tak mencukupi sehingga hanya dibuat perwakilan saja,” ujar Panitia yang tak ingin disebutkan namanya.

Ketika disinggung mengenai masih banyaknya kursi para tamu yang kosong, Ia mengatakan sda beberapa undangan yang tidak hadir. “Sebenarnya tempat itu sudah ada orang-

orangorang-orangnya,tapi karena tidak datang ya jadi kosong,” jelasnya lagi.

Hal yang sama juga terlihat di Pelalawan. Pada Peringatan HUT RI, Bupati Pelalawan Cium Duplikat Sang Merah Putih. Ia spontan menciumnya sesaat sebelum paskibra datang ke panggung kehormatan untuk mengambil bendera itu.

Bupati Harris yang didaulat menjadi inspektur upacara detik proklamasi, berdiri tegak di mimbar kehormatan. Begitu, salah seorang pasukan paskibra naik ke atas mimbar guna mengambil bendera duplikat. Secara spontan, sebelum bendera ini diserahkan Harris mencium.

Praktis saja, aksi Harris ini menjadi perhatian para peserta upacara, termasuk awak media.

Secara keseluruhan upacara Peringatan HUT ke69 RI di Kabupaten Pelalawan berlangsung lancar dan khidmat.

Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Pelalawan H.M.Harris.Seluruh peserta upacara terlihat penuh perhatian dan fokus mengikuti rangkaian kegiatan upacara tak terkecuali masyarakat yang hadir.

Ada yang berbeda dalam pelaksanaan peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-69 17 Agustus 2014 Kabupaten Pelalawan yang dilaksanakan di lapangan bola kaki Pangkalankerinci.

Dimana kali ini yang menjadi Komandan Upacara yakni

Polwan dari Polres Pelalawan Iptu.Rizki Amelia. Saat penyerahan bendera duplikat,terlihat Bupati Harris mencium bendera duplikat sebelum menyerahkannya kepada petugas Paskibraka.

Tampak hadir dalam upacara, Pimpinan DPRD Pelalawan Kasyadi, Wakil Bupati Pelalawan Drs.H.Marwan Ibrahim, Kapolres Pelalawan AKBP Aloysius Supriyadi,SIK, Danramil M.Sinaga Ketua PN Pelalawan,Kajari,mantan Ketua DPRD Riau Khaidir,mantan Bupati Pelalawan H.T.Azmun Jaafar,mantan Sekdakab Drs.Zardewan,MM, para pejuang kemerdekaan RI, para pejabat, tokoh masyarakat, pemuda dan ratusan warga masyarakat Pangkalankerinci.

Sedangkan di Dumai Walikota Dumai Khairul Anwar yang seharusnya menjadi inspektur upacara dalam puncak peringatan hari ulang tahun (HUT) Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-69 digantikan Wakil Walikota Dumai Agus Widayat, Ahad (17/8/14). Walikota Dumai Khairul Anwar tidak bisa menjadi inspektur upacara lantaran sakit cukup serius dan haru mendapatkan perawatan medis. Informasi yang berhasil dirangkum, Walikota Dumai Khairul Anwar dikabarkan terkena penyakit Stroke.

Upacara Kemerdekaan RI ke-69 di Kota Dumai berlangsung khidmat dan tertib. Tepat pukul 10.00 WIB, pasukan pengibar bendera

(Paskibra) tampil dengan gagah. Bendera kebangsaan merah putih pun berkibar.

Baru kemudian, mengheningkan cipta.

Namun sebelumnya, Pemerintah Kota Dumai menggelar Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan, Damai Sentosa, Kota Dumai dalam rangkat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Ke69 tahun 2014.Upacara secara langsung dimpimpin Komandan Distrik Militer (Kodim) 0303/Bengkalis, Letkol Czi Mahfud Ghozali dan berlangsung khidmat dalam temaram cahaya di sekitar kawasan TMP Damai Sentosa Dumai.

Acara berlangsung tepat pukul 00.00 WIB, Ahad (17/ 8/14).

Selaku inspektur upacara, Komandan Distrik Militer (Kodim) 0303/ Bengkalis, Letkol Czi Mahfud Ghozali menyampaikan rasa hormat dan belasungkawa kepada arwah para pahlawan yang telah berpulang mendahuli. “Kami yang hadir hari ini, Minggu 17 Agustus 2014 menyatakan rasa hormat kepada para arwah pahlawan,” ujarnya.

Saat ini, terdapat puluhan pahlawan yang di makamkan di lokasi TMP Damai Sentosa tersebut.

“Begitu pun pahlawan yang tidak di kenal di daratan, lautan, pulau, lembah, ngarai, lereng dan dasar lautan. Kami menghormati saudara semuanya,” hormatnya. (teu/int)

Pemprov Sampaikan Nota Keuangan RAPBDP PEKANBARU, RR Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan laporan nota keuangan RAPBD Perubahan 2014 sebesar Rp8,8 triliun kepada DPRD Provinsi Riau dalam rapat paripurna, Kamis (14/8). Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Riau Drs Johar Firdaus MSi, Gubernur Riau diwakili oleh Sekdaprov Riau Zaini Ismail.

Zaini dalam laporan nota keuangan tersebut menyampaikan angka Rp8,8

triliun pada RAPBD Perubahan tersebut bertambah Rp571 miliar dibandingkan dengan APBD murni 2014 yang hanya Rp8,3 triliun saja. ‘’Perubahan anggaran harus dilakukan karena adanya pergeseran kegiatan setelah dilakukan evaluasi oleh Pemprov Riau,’’ kata Zaini.

Disebutkan Zaini, pendapatan Pemprov Riau diperkirakan akan bertambah dan mencapai Rp7,1 tril-

iun lebih dan defisit anggaran mencapai Rp1,4 triliun.

Dalam pandangan umumnya, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Riau Koko Iskandar mencermati laporan nota keuangan RAPBD Perubahan 2014 tersebut. ‘’Kami mempertanyakan banyak hal, namun yang paling penting adalah tentang pelaksanaan Perda SOTK baru. Pelaksanaannya hanya pada Dinas PU saja, sementara dinas lainnya tidak,’’ kata

Koko.

Disebutkan Koko, seharusnya jika penganggaran di Dinas PU sesuai dengan Perda SOTK baru yang memecah Dinas PU menjadi Bina Marga dan Cipta Karya, maka Perda SOTK baru itu juga diberlakukan Badan Pengelola Perbatasan dan Badan Pengelola Aset Daerah. ‘’Perda SOTK itu harus dilakukan secara menyeluruh, bukan setengah-seten-

gah, jadi kami minta itu dijawab oleh Pemprov nantinya,’’ kata Koko.

Dari Fraksi PPP Jabarullah juga mencermati pelaksanaan Perda SOTK yang tidak menyeluruh tersebut. ‘’Kalau Perda dilakukan setengah-setengah, maka nantinya akan menyulitkan Pemprov dalam membuat laporan, formatnya seperti apa, ini yang pertama kami kritisi,’’ kata Jabarullah. (teu/rpg)

APHI: Pengesahan RTRWP Dibarengi Penegakan Hukum PEKANBARU, RR Pelaku bisnis yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Provinsi Riau mengharapkan pengesahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) dibarengi dengan komitmen pemerintah penegakan hukum untuk menertibkan perkebunan ilegal di kawasan hutan. “Kalau RTRWP Riau sudah disahkan, pemerintah harus berani dalam penegakaan hukum karena kalau tidak ya percuma saja,” kata Ketua APHI Riau, Ahmad Kuswara, di Pekanbaru, Kamis.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada peringatan

HUT ke-57 Riau di Pekanbaru pada 9 Agustus lalu menyatakan, proses tata ruang Riau sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan, tinggal menunggu SK Penunjukan untuk disahkan. Revisi tata ruang Riau membutuhkan waktu cukup lama, sekitar tujuh tahun, yang mengakibatkan banyak munculnya masalah konflik lahan dan terhambatnya rencana pembangunan.

Kuswara menilai belum adanya tata ruang yang jelas juga merugikan pengusaha karena sering menjadi sasaran kampanye LSM lingkun-

gan karena dituding izinnya bermasalah. Padahal, ia mengatakan selama ini perusahaan sudah mengantongi izin resmi dari Menteri Kehutanan.

Kerena itu, selesainya RTRWP diharapkan bisa memberi kepastian hukum untuk berinvestasi dan perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk menertibkan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan. “Soalnya, selama ini perusahaan dimata LSM lingkungan selalu dianggap salah melulu.

Padahal, perusahaan juga berusaha membantu dan memberi kontribusi,” keluhnya.

Sebelumnya, Gubernur Riau Annas Maamun juga meminta LSM lingkungan, terutama lembaga asing untuk tidak menganggu rencana investasi yang dilakukan oleh para investor setelah disahkannya RTRW. Ia meyakini kepastian tentang tata ruang akan mendorong masuknya investasi kehutanan dan perkebunan sawit, khususnya “industri hijau” yang dinilainya kesadaran untuk beroperasi secara ramah lingkungan dan sah sudah lebih baik. “Masih banyak tugas kita lagi, masih banyak orang miskin.

Sekarang, investor akan

mampu membuat keputusan yang lebih efisien dan konsisten karena kepastian kawasan setelah disahkannya RTRWP Riau,” kata Annas.

Menurut dia, kampanye LSM asing terkesan berkampanye tanpa memberikan solusi karena itu sebaiknya dihentikan karena bertendensi untuk menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kampanye-kampanye hitam mereka sebaiknya dihentikanlah, karena tidak membawa perbaikan. Apalagi bisa, langsung saja menyentuh kepentingan masyarakat terutama masyarakat miskin di Riau,” tegasnya. (teu/ant)

CMYK Edisi 0324 Tahun VII. 18 - 22 Agustus 2014

Halaman

16 R a d a r R i a u

Robin Williams Derita Gejala Awal Parkinson

HIBURAN

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP ME NGUNGKAP FAKTA

LOS ANGELES, RR Istri mendiang Robin Williams, Susan Schneider, mengatakan, suaminya mulai menderita gejala awal parkinson ketika meninggal, bersamaan dengan depresi. Susan membantah Williams kembali memakai obat-obatan terlarang ataupun menenggak minuman keras hingga ditemukan meninggal pada Senin (11/8/2014) siang.

"Kami harapkan yang terbangun dari kematian tragis Robin (ini) adalah orang-orang mengumpulkan kekuatan untuk mencari perawatan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk menghadapi pergulatan apa pun yang harus mereka hadapi, untuk mengurangi ketakutan mereka," ujar Schneider dalam sebuah pernyataan, Kamis (14/8/2014), seperti dikutip AFP. Menurut Schneider seperti dikutip Reuters, Williams mengaku belum siap mengungkap soal parkinson itu kepada publik. Pengakuan itu tak pernah terjadi karena kematian Williams yang diduga karena bunuh diri. Saat ini, jasad Williams masih dalam uji toksikologi, setelah sebelumnya koroner memastikan bahwa kematian Williams karena gejala asfiksia. (teu/ant)

Sheila on 7 Belajar Hargai Perbedaan JAKARTA, RR Penggemar band Sheila on 7 bukan hanya orang dewasa, anak muda belasan tahun pun menyukainya.

Bahkan, sesama musisi, seperti awak band Nidji, pun menggemari band asal Yogyakarta tersebut. Duta (vokal), Brian (drum), dan Adam (bas) cuma tersenyum mendengar kabar itu. Sementara Eross (gitar) tetap sibuk melayani wawancara dengan wartawan.

"Saya senang teman-teman band lain suka kami," kata Duta akhir pekan lalu seusai manggung pada acara "Creativepreneur Berjuang" di Senayan, Jakarta.

Dia berujar, para penggemar yang tetap antusias melihat dan mendengarkan lagu Sheila On 7 menjadi hal penting bagi dirinya dan kawankawan. Menurut dia, ke-

beradaan penggemar sering menjadi pengingat bagi Sheila on 7 untuk menurunkan ego setiap anggota.

Bukan rahasia lagi kalau masalah internal band yang dikenal lewat lagu-lagunya, seperti "Sephia" dan "Seberapa Pantas", ini kerap dilanda masalah. Di antara anggota Sheila on 7, kadang terjadi perbedaan pendapat yang membuat suasana kurang nyaman.

"Saya sadar, kami punya ego masing-masing yang kuat. Tetapi ketika masalah mulai muncul, saya kembalikan lagi, sebenarnya apa, sih, tujuan kita membentuk band? Biasanya, kami lalu bisa menurunkan ego itu," ujar dia.

Duta mengakui, semua anggota band Sheila on 7 masih terus belajar menghargai perbedaan. (teu/ant)

Eks Pengacara Nilai Marshanda Berubah Karena Manajer JAKARTA, RR Afdal Zikri, mantan kuasa hukum Marshanda (Chacha), sangat kaget mendapatkan perlakuan berbeda dari mantan kliennya itu. Afdal yakin ada orang yang telah mempengaruhi Marshanda dalam bersikap.

Sandy Widharna, manajer Marshanda dituding sebagai otak perubahan perilaku Marshanda. Perubahan sikap Marshanda dari membuka hijab hingga berhenti meminum obat sejak empat bulan terakhir ini. Afdal pun mengira hal yang sama.

"Apa yang saya lihat, sama dengan kalian (Marshanda berubah karena pengaruh

manajer). Jadi gini Chacha itu harus berada di lingkungan yang tepat, yang tidak ada yang memprovokasi," ungkapnya saat dihubungi Okezone, Sabtu (16/8/2014).

Selama menangani Marshanda, sedikit banyak Afdal mengetahui sifat yang dimiliki mantan kliennya itu.

Menurut Afdal, Chacha tidak akan bersikap jika tidak dorongan dari orang terdekat.

"Chacha itu tidak akan berani melakukan satu hal kalau tidak ada dorongan kuat," tandasnya.

Sekadar diketahui, Shandy memang baru empat bulan menjadi manajer Chacha. Namun, dia telah

memberikan pengaruh luar biasa untuk hidup ibu satu anak itu. Sebelum memegang manajeman artis, Sandy pernah bejerha di label 911 yang bernaung di bawah Kapanlagi.com. Sandy juga pernah menjadi manajer duo Sinta dan Jojo, yang kondang dengan lypsinc "Keong Racun" di YouTube.

Sandy adalah cucu Kanjeng Raden Ayu Norma Nindyokirono Hamengkubuwono IX. Norma Musa, begitu nama asli nenek Sandy, adalah istri mendiang Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono IX, yang juga mantan sekretaris Bung Karno, dan berdarah Bangka. (teu/okz)

Syahrini Belum Bisa Melupakan Anang Hermansyah Luna Maya Jadi Penerima Tamu pada Pernikahan Raffi Ahmad JAKARTA, RR Pembawa acara dan artis peran Luna Maya akan menjadi penerima tamu pada pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, 17 Oktober 2014. Untuk mendukung itu, Luna diberikan dua baju.

"Saya dikasih sama Raffi dua baju, karangan Anne Avante, gratis, boleh dibawa pulang," kata Luna saat diwawancara di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (13/8/ 2014) lalu.

Kabarnya, mantan kekasih Ariel "Noah" itu akan menjadi pemandu acara pada pernikahan Raffi. Namun, sampai saat ini, Luna belum mendapat konfirmasi lebih lanjut mengenai hal itu.

"Nah, itu katanya juga jadi MC. Sampai sekarang saya belum tahu jadi MC di akad nikah kah atau resepsi. Enggak tau, enggak ngerti, enggak jelas detailnya gimana," kata dia.

Luna melanjutkan, akan ada pemandu acara resmi dalam acara tersebut. Jika dia maju sebagai pemandu, maka itu hanya bersifat spontanitas. "MC-nya banyak, kan ada MC resmi, kayak Deni, maju aja jadi MC, ayuk semuanya bisa aja maju," lanjutnya. (teu/kcm)

JAKARTA, RR Nama Syahrini mulai dikenal publik ketika ia berduet dengan Anang Hermansyah beberapa tahun lalu. Ia mengungkapkan masih kerap mengucapkan mantan suami Krisdayanti itu acap kali berada di atas panggung.

Syahrini tak menampik

perjalanan kariernya di industri musik tak lepas dari sosok juri Indonesian Idol 2014 itu.

Meski sudah tak lagu berduet, pelantun "Cinta Sendirian" itu tak bisa melupakan Anang begitu saja. "Spontan sudah gitu harus tersebut, karena perjalanan kita berdua itu kolaborasi sudah tercipta be-

Demi Palestina, Istri Mendiang Uje Rela Mengemis

berapa lagu," ucap Syahrini ditemui di Kebon Jeruk, Jakarta Barat belum lama ini.

Ia pun masih mengingat dengan jelas kebersamannya dengan Anang pada saat itu.

"Makanya aku menyebut & tergadang nama itu, karena kita berdua melewati karier bersama," tukasnya. (teu/okz)

JAKARTA, RR Setelah dirundung banyak masalah, istri almarhum Ustadz Jeffry Al-Buchori (Uje), Pipik Dian Irawati akhirnya dapat merilis single berjudul "Ibu".

"Rekaman sebulan, single saya yang berjudul "Ibu".

Di sini ada dua lagu, saya sama Abidzar. Semua menceritakan sosok seorang ibu yang kuat, tegar, dan luar biasa," ungkap Pipik, saat ditemui di Soul Kitchen Cafe, Kemang, Jakarta Selatan.

Kata Pipik, lagu ini diciptakan saat dirinya dan Uje berada di Palestina. Kala itu, Pipik melihat seorang ibu yang telah kehilangan anaknya. "Saat saya buat lirik ini, saat itu saya di Palestina, jalur Gaza. Saya ketemu seorang ibu yang ke-

hilangan anaknya, tapi kadang dia tersenyum, dan menangis. Dari situlah saya terinspirasi," akunya.

Untuk setiap keping CD albumnya, Pipik menjual seharga Rp50 ribu. Namun, uang tersebut akan disumbang kepada rakyat Palestina. Karena itu, agar CDnya cepat laku terjual, ibu empat anak itu rela mengemis kepada ibu-ibu pengajian untuk membelinya.

"Rp50 ribu. Saat ini sudah 600 lebih terjual. Target sebanyak-banyaknya, karena ini semuanya untuk sosial. kita ingin dari penjualan ini kita sumbangkan ke saudara-saudara di Palestina.

Setiap saya dakwah, saya mengemis kepada pengikut pengajian untuk beli," katanya. (teu/ant)