RADAR RIAU Edisi: 0321 / 21 - 25 Juli 2014

Penerbit PT. RADAR RIAU Edisi 0321 Komisaris: Widiyono Tahun VII,S,Pd.,MPd 21 - 25 Juli 2014 Direktur/Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab/ Pemimpin Perusahaan: Alex Harefa.

Pemimpin Redaksi: Bunyana, ST.

HARGA ECERAN

Rp4500

Radar Riau Halaman

CMYK

Radar Riau LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP FAKTA

Edisi: 0321. Tahun VII. 21 - 25 Juli 2014

Email redaksi: radarriau@yahoo.com

Terkait Korupsi Pada Penerbitan Tabloid Bengkalis Bangkit

LSM PPK Ancam Lapor Andris Wasono Ke Penegak Hukum

BENGKALIS,RR Pemberitaan media tentang Andris wasono Kabag Humas (Kepala bagian hubungan Masyarakat) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis atas kebijakannya menerbitkan Tabloid Bengkalis Bangkit menjadi issu hangat dan menjadi buah bibir masyarakat Bengkalis.

TEHE Ketum DPP LSM-PPK

Menanggapi munculnya pemberitaan media Radar Riau yang telah terbit sebanyak empat edisi menyoroti adanya indikasi penyimpangan dugaan korupsi dalam pembuatan/penerbitan Tabloid

LSM

Hal 7

Terdaftar Sebagai Anggota SPS Nomor: 481/2007/06/B/2010.

Berdalih Agar Kasus Dihentikan

Syamsuar Perintahkan Juarman Kembalikan Uang Korupsi PEKANBARU, RR Atas janji Kajari Siak Sri Indrapura, Bupati Siak memerintahkan agar Juarman mantan Camat Mempura mengembalikan uang dugaan hasil korupsi senilai Rp 302 juta.

Ini bertujuan agar penyidikan kasus ini bisa dihentikan.

Namun janji manis Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)

Siak Sri Indapura, Zainul Arifin SH MH kepada Bupati Siak H Syamsuar MSi tidak serta merta terlaksana, bahkan kasus dugaan mark up pengadaan lahan Balai Latihan Kerja (BLK) Siak itu, tetap diproses dan sampai ke persidangan.

Syamsuar

Hal 7

H Syamsuar

ICW Desak KPK Segera Tingkatkan Kasus Gratifikasi Bupati Indragiri Hulu ke Tahap Penyelidikan

JAKARTA,RR Indonesia Corupption Watch (ICW) minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera meningkatkan kasus dugaan penerimaan gratifikasi Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Yopi Arianto ke tahap penyelidikan.

PPDB SMPN 2 Mandau Dinilai “Tetap Bermasalah”,

Masyarakat Sepakat Akan Melaporkan Fahmaniar,S.Pd Ke Bupati

DURI,RR Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 (SMPN 2) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tahun ajaran baru 2014/2015 dua pekan lalu dinilai tetap bermasalah seperti tahun – tahun sebelumnya. Salah satu contohnya adalah pengumuman nomor : 421.3/SP-MEN/2014/120 yang ditanda tangani Kepala Sekolah SMPN 2 Mandau oleh Hj.Fahmaniar, S.Pd terlihat dipen-

Masyarakat

Hal 7

Pipa Gas Klorin Bocor, Puluhan Karyawan Keracunan

rahkan Menkopolhukam Joko Suyanto didampingi Ketua ORI Danang Girindrawardana kepada Wakil Gubernur Riau (Wagubri) H Arsyadjuliandi Rachman di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (18/7/2014).

Premprov

Pipa

Hal 7

JAKARTA,RR Calon presiden Joko Widodo ( Jokowi) melihat adanya orang-orang yang mengaku sebagai relawan Jokowi-Jusuf Kalla untuk memanaskan situasi.

Dia menyebut kehadiran mereka membuat suasana tak kondusif dan meresahkan.

Hal 7

“Ini Betul-betul Pencurian Suara” JAKARTA,RR Sejumlah relawan pendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) mencium adanya pelanggaran dalam perhitungan suara Pilpres. Bahkan relawan Jokowi-JK mengatakan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara kasar.

“Ini betul-betul pencurian suara, bahkan merampok lebih tepatnya”, ujar Sekjen Kawan Jokowi Ivanhoe Semen, di Seknas Jokowi, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (16/7/2014).

Ivan mengatakan di NTT, Sikka,

PERAWANG, RR Akibat pipa penyaluran gas klorin bocor di areal pabrik IKPP Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak puluhan karyawan yang bergerak kertas dan bubuk kertas mengalami keracunan, Jumat (18/7) kemarin. Akibatnya, puluhan karyawan jadi sesak nafas Prabowo Subianto

harus melalui proses telaah.

Kita desak agar proses telaahnya bisa segera diselesaikan,” paparnya.

Ditegaskan Ade Irawan pula, ICW akan terus mengawal dugaan kasus gratifikasi Bupati Inhu Yopi Arianto agar segera ditingkatkan ke tahap penyelidikan, penyelidikan dan penuntutan.

“Apa yang dilakukan Bupati Inhu merupakan bentuk gratifikasi, sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi di daerah. Setoran-setoran itu tentunya akan diperhitungkan oleh perusahaan sebagai pengeluaran, dan yang menanggung adalah masyarakat dalam bentuk lain. karena itu, ICW mengawal kasus ini agar tuntas,” tegasnya.

ICW, tambah Ade, akan mendesak dan mengawal kasus dugaan korupsi Bupati Inhu seperti kasus dana bansos agar tidak digunakan oleh kementerian atau kepala daerah jelang pemilu.

Dikutip dari politikriau.com ,seperti diketahui DPD JPK melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bupati Inhu Yopi Arianto ke KPK.

Yopi

Hal 7

Jokowi Melihat Ada Relawan Palsu yang Ingin Memanaskan Situasi

Pemprov Riau Terima Penghargaan Ombudsman JAKARTA, RR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau termasuk salah satu provinsi yang mendapat penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Ada empat SKPD di lingkungan Pemprov Riau yang mendapat predikat kepatuhan standar pelayanan publik sesuai observasi dari ORI. Penghargaan dise-

Langkah tersebut, tandas ICW, apabila KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup dalam proses telaah pengaduan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pemberantasan Korupsi ( JPK) pada 7 Pebruari 2014 lalu.

“Kalau sudah ditemukan dua alat bukti, KPK harus segera meningkatkan statusnya ke tahap penyelidikan dan penyidikan. Tentunya dibarengin dengan penetapan tersangka,” pungkas Ade Irawan, Koordintor ICW di Jakarta.

Bupati Inhu Yopi Arianto dilaporkan ke KPK oleh DPD JPK karena diduga menerima gratifikasi Rp 2 miliar perbulan dari PT Riau Bara Harum (RBH) dan penerimaan gratifikasi dari beberapa perusahaan sawit yang berkisar Rp 2 miliar dan 10 persen saham.

Dari dana gratifikasi tersebut, diduga digunakan Bupati Inhu untuk membeli barangbarang mewah berupa mobil dan rumah di Yogyakarta maupun di Riau.

ICW, kata Ade, mendesak KPK segera menyelesaikan proses telaah kasus dugaan korupsi Bupati Inhu Yopi Arianto secepatnya. “Kalau sudah dilaporkan ke KPK memang

Ini

Hal 7

“Tentu saja kalau seperti itu jadi tidak dingin kan suasananya. Padahal kita ingin suasana dingin, sejuk dan tak ada masalah,” ujar Jokowi di Kantor Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) di Jalan Dipenogoro, Menteng, Jakarta

Jokowi

Hal 2

Pencemaran lingkungan

Banyak Ikan Mati diduga Karena Kapal Ponton PT. RAPP Buang Limbah Batu Bara Ke Sungai Siak

PEKANBARU,RR Perseroan Terbatas Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) perusahaan Hutan Tanaman Industri yang beroperasi di Provinsi Riau selain melakukan pengrusakan lingkungan hutan alam ternyata juga telah mengotori sungai dengan membuang limbah Batu Bara ke Sungai Siak Buton.

Seperti yang dilansir oleh

riaueditor, warga di sekitar pelabuhan PT RAPP Buatan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau mengeluhkan ponton besi yang selesai bongkar batubara PT RAPP melakukan pembuangan limbah bekas batubara ke Sungai Siak di Buatan.

Banyak

Hal 7

Alamat Redaksi : Jl. Dr. Setia Budi No.150 Pekanbaru Telp 0761-7891273 SMS Layanan Redaksi RADAR RIAU: 085265555399-081268691000 CMYK

Edisi 0321 Tahun VII, 21 - 25 Juli 2014

Halaman

OPINI

2 Radar Riau LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Fenomena Perang Diskon Jelang Lebaran

EDITORIAL

Menerima Kekalahan

Oleh Saudi

PEMILIHAN UMUM Presiden dan Wakil Presiden 2014 sebagai ajang berkompetisi dalam demokrasi dan tentulah membutuhkan sportivitas. Sportivitas itu terutama sekali kita mengharapkan datang dari pemimpin dan calon pemimpin itu sendiri demi keutuhan dan masa depan bangsa.

Sportivitas boleh berarti sifat kesatria atau kebesaran jiwa, sebuah kualitas perilaku yang harus dimiliki negarawan. Bagi pihak yang memenangi kompetisi, jiwa besar diekspresikan antara lain dengan tidak jemawa dan menistakan lawan tandingnya.

Sebaliknya, bagi pihak yang kalah, sifat kesatria mesti ditunjukkan antara lain dengan mengakui dan menerima kekalahan sekaligus tidak melakukan upaya-upaya provokasi yang dapat membuat siapa pun tersulut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan semangat demokrasi.

Kita ingatkan agar semua yang terlibat dalam pilpres kali periode ini, terutama dua pasangan capres dan cawapres yang bertanding, mau menghargai semua proses dan perkembangan yang terjadi di lapangan. Kita tidak sedang berada di dalam tempurung yang hanya akan terbuka nanti pada 22 Juli ketika KPU mengumumkan penghitungan resmi Pilpres 2014.

Tentu, tahapan penting dari pemilu tersebut harus kita tunggu dan hormati. Akan tetapi, suka tidak suka, saat ini kita berada di zaman yang serbaterbuka, termasuk demokrasi dengan seluruh prosesnya.

Dalam perjalanan proses itu publik secara objektif bisa melihat dari beberapa indikator yang ada, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengungguli Prabowo-Hatta Rajasa. Bahkan, keunggulan Jokowi-JK itu juga mulai diakui oleh sebagian kubu pendukung Prabowo-Hatta.

Tidak hanya dari hasil hitung cepat menurut delapan lembaga kredibel yang angkanya memenangkan Jokowi-JK dengan selisih angka 5%7%, keunggulan pasangan nomor urut 2 tersebut juga tergambar dari perolehan suara sementara, setidaknya setelah Komisi Pemilihan Umum merampungkan proses penghitungan tingkat kabupaten/kota.

Melalui laman www.kawalpemilu.org yang dikelola secara independen oleh orang-orang nonpartisan, publik dapat melihat pula bahwa JokowiJK unggul di setidaknya 314 wilayah (52,82%), sedangkan Prabowo-Hatta menang di 165 wilayah (47,18%).

Kita tentulah tidak sedang memaksakan kemenangan untuk salah satu pasangan kandidat.

Biarlah itu menjadi tugas KPU untuk menentukannya. Bagaimanapun, hasil resmi KPU pada 22 Juli yang akan menjadi patokan.

Akan tetapi, kita tidak ingin ada pihak-pihak yang terus membutakan dirinya dengan keyakinan-keyakinan yang tak didukung data valid. Kita hanya menghendaki semua pihak yang berkompetisi mempersiapkan diri secara psikologis untuk siap menang dan siap kalah.

Kita tidak ingin ketidaksiapan menerima kekalahan berlanjut ketika hasil resmi diumumkan sehingga memunculkan gelombang penolakan. Penolakan atas kekalahan sah-sah saja asalkan disalurkan melalui Mahkamah Konstitusi. Yang tak boleh dilakukan ialah jika hal ini diekspresikan lewat pengerahan massa, apalagi jika berujung dengan anarkis. Inilah saatnya bagi semua calon pemimpin untuk menunjukkan kenegarawanan mereka. Bagi seorang negarawan, kemenangan menjadi pemimpin adalah titik awal untuk pengabdian yang lebih besar. Bagi seorang negarawan, kekalahan bukanlah berarti akhir dari sebuah perjuangan. (*)

TINGGINYA tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk dan barang belanjaan terlihat jelang lebaran. Untuk lebih menarik minat pembeli, maka pihak pengusaha berlomba-lomba menawarkan diskon (potongan harga) dan harga promo (promosi) besar-besaran. Ini terlihat lumrah dalam dunia bisnis agar bisa menarik pembeli, untung yang didapat semakin berlipat dan produk terjual habis. Fenomena ini seringkali terjadi dan menunjukkan betapa konsumtifnya masyarakat kita.

Perang diskon dan harga promo tersebut meliputi banyak item produk. Mulai dari baju, celana, tas, sepatu, aksesori, barang pecah belah dan manufaktur hingga produk makanan.

Diskon yang dipasang pun beragam. Lain perusahaan, lain pula diskon yang ditawarkan.

Mulai dari diskon 15 persen, 20 persen, 30 persen, 50 persen, 70 persen sampai diskon 80 persen. Tidak jarang pula ada diskon unik misalnya diskon 50 persen + 20 persen. Artinya setelah mendapatkan potongan harga (diskon) 50 persen, pembeli kembali dimanjakan dengan diskon susulan sebesar 20 persen.

Tentu saja, para pembeli, terutama kaum hawa yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak

sesak dengan kedatangan pembeli. Bagi masyarakat, ada baiknya ketika di rumah memikirkan dan membuat list/daftar item produk apa saja yang harus dibeli nantinya di pasar agar tidak tergoda dengan siulan diskon karena banyak kasus tidak jadi membeli sesuatu barang yang amat dibutuhkan karena uangnya sudah terpakai untuk membeli produk dengan label harga diskon dan promo yang menggiurkan.

Lebaran dengan Sederhana Mari kita rayakan lebaran Idul Fitri dengan penuh kesederhanaan. Tidak berlebih-lebihan dalam soal pakaian, sepatu maupun makanan. Yang terpenting bagaimana merayakan momen, bukan produk apa yang dipakai. Belilah yang cukup dan sekadar kebutuhan.

Jangan menjadi masyarakat yang konsumtif dan ikut mempengaruhi harga pasar garagara konsumsi yang meningkat tajam.

Meskipun harapan semua pihak perekonomian meningkat dengan naiknya tingkat konsumsi, tetapi bukan berarti kenaikan tersebut menjerumuskan diri ke dalam lembah boros dan berlebih-lebihan.

Masih banyak orang yang hidup miskin, pas-pasan dan serba kekurangan yang lebih membutuhkan bantuan dan uluran tangan. ***

Inilah Detail Suara Prabowo dan Jokowi di 33 Provinsi PASANGAN nomor urut 2, Joko WidodoJusuf Kalla (Jokowi-JK) kemungkinan besar ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Berdasarkan data di situs KPU serta rekapitulasi suara di 495 kabupaten/kota dari 497 kabupaten/kota di 33 provinsi, pasangan Jokowi-JK unggul atas pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 1. SUMATERA ACEH 1. 1.089.290 2. 913.309 SUMUT 1. 2.831.514 2. 3.494.835 SUMBAR 1. 1.797.505 2. 539.308 RIAU 1. 1.349.338 2. 1.342.817 JAMBI 1. 871.316 2. 897.787

Diberitahukan Kepada Para Pelanggan Dan Mitra Usaha PT RADAR RIAU

gadis tergiur membeli item produk dengan harga diskon.

Makhluk hawa terkenal dengan hobi belanja (shopping) dengan harga hemat dan itu didapat dengan jurus menawar barang serta berburu diskon. Maka tidak heran jika terjadi tawarmenawar harga oleh kaum perempuan saat belanja, maka bisa membutuhkan waktu puluhan menit bahkan sampai ngotot. Berbeda dengan kaum lakilaki yang jarang sekali tawarmenawar harga.

Prinsip Hidup Hemat Menurut salah satu dosen saya dulu, ia menegaskan beda pelit dengan hemat. Antara keduanya terdapat perbedaan.

Hemat adalah mengeluarkan/ membelanjakan uang seperlunya, sesuai kebutuhan dan tidak boros atau berlebihan. Sedangkan pelit adalah tidak mau (sulit) mengeluarkan uang untuk belanja atau membeli keperluan dan kebutuhan sendiri maupun orang lain karena merasa sayang dengan uangnya untuk disimpan (kikir, bakhil).

Nah, di zaman serba harga sembako dan barang kebutuhan mahal, serta zaman mencari duit susah, maka prinsip hidup hemat patut diterapkan.

Hidup hemat bukan berarti memakai pakaian compang-camping, lusuh, betambal, makan pas-pasan, tidak ada rekreasi

atau sesuatu yang jauh dari kesenangan, tetapi prinsip hidup hemat hiduplah dengan seimbang sesuai kebutuhan dan sesuai kekuatan kantong, tanpa berlebih, boros apalagi sampai menumpuk utang.

Promo dan diskon banyak manfaat dan untungnya terutama membantu meringankan beban kantong untuk belanja.

Sudah mafhum di tiap jelang lebaran, tradisi beli baju baru, sepatu baru, bahkan kendaraan baru. Namun, hendaknya yang dibeli sesuai kebutuhan. Jika butuhnya tiga setel pakaian dan satu pasang sepatu, maka yang dibeli tiga stel dan satu pasang.

Bila butuhkan empat macam kue lebaran dan dua macam minuman untuk tamu, maka yang dibeli empat macam kue dan dua macam minuman, tanpa berlebih-lebihan dan tidak boros.

Mungkin membeli tiga stel pakaian setahun sekali sebagai ganti sekaligus meregenerasi pakaian-pakaian yang sudah usang dan tidak layak pakai, dan jelang lebaran kesempatan membeli pakaian baru terbantu dengan adanya harga diskon dan promo. Itu salah satu sisi positifnya.

Godaan membeli barang/ produk dengan harga diskon dan harga promo memang kuat. Itu terlihat dengan semakin hari pusat perbelanjaan baik pasar tradisional, toko maupun mall dan plaza penuh

(54,39%) (45,61%)

(44,76%) (55,23%)

(76,92%) (23,08%)

(50,12%) (49,88%)

(49,25%) (50,75%)

(Prabowo-Hatta) Pasangan Jokowi-JK mampu meraup 70.675.237 suara (53,18 persen) dan unggul di 23 provinsi, sedangkan PrabowoHatta hanya mampu meraih 62.230.557 suara (46,82 persen) dan menang di 10 provinsi. seperti yang dilansir beritasatu.com Berikut Detail perolehan suara Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK di 33 provinsi: KALTIM 1. 687.734 2. 1.190.156

(36,62%) (63,38%)

5. SULAWESI SULUT 1. 620.095 2. 724.553

(46,12%) (53,88%)

(44,19%) (55,81%)

SULTENG 1. 631.859 2. 768.091

(45,13%) (54,87%)

JATIM 1. 10.277.088 2. 11.669.313

(46,83%) (53,17%)

SULSEL 1. 1.215.135 2. 3.037.026

(28,57%) (71,43%)

BANTEN 1. 3.192.671 2. 2.398.631

(57,10%) (42,90%)

SULTRA 1. 511.134 2. 622.217

(45,1%) (54,9%)

(28,58%) (71,42%)

GORONTALO 1. 378.735 2. 221.497

(63,1%) (36,9%)

SULBAR 1. 165.494 2. 456.021

(26,63%) (73,37%)

(49,48%) (50,52%)

JABAR 1. 14.167.381 2. 9.530.315

(59,78%) (40,22%)

JATENG 1. 6.485.720 2. 12.959.540

(33,35%) (66,65%)

DIY 1. 977.342 2. 1.234.249

SUMSEL 1. 2.132.163 2. 2.027.049

(51,26%) (48,74%)

3. BALI, NTT, NTB BALI 1. 614.241 2. 1.535.110

BENGKULU 1. 433.173 2. 523.669

(45,27%) (54,73%)

NTB 1. 1.844.178 2. 701.238

(72,45%) (27,55%)

LAMPUNG 1. 2.033.924 2. 2.299.889

(46,93%) (53,07%)

NTT 1. 783.514 2. 1.528.783

(33,88%) (66,12%)

6. MALUKU MALUKU 1. 433.984 2. 443.040

BABEL 1. 200.706 2. 412.359

(32,74%) (67,26%)

4. KALIMANTAN KALBAR 1. 1.032.354 2. 1.573.046

(39,62%) (60,38%)

KEPRI 1. 332.908 2. 491.819

MALUKU UTARA (7 DARI 9 KABUPATEN/KOTA)* 1. 272.403 (54,95%) 2. 223.308 (45,05%)

(40,37%) (59,63%)

KALTENG 1. 468.277 2. 696.199

(40,21%) (59,79%)

2. JAWA DKI 1. 2.528.770 2. 2.861.417

(46,91%) (53,09%)

KALSEL 1. 941.809 2. 939.748

(50,05%) (49,95%)

7. PAPUA PAPUA 1. 755.374 2. 2.058.517 PAPUA BARAT 1. 173.428 2. 360.381

(26,84%) (73,16%) (32,49) (67,51)

Berhubung Hari Raya Idul Fitri Kami Kembali Terbit Tanggal 04 Agustus 2014 Radar Riau LANGKAH MAJU MEMGUNGKAP FAKTA

Diterbitkan Oleh: PT.RADAR RIAU NPWP:03.281.861.9-211.000

Rekening Giro:101-08-02582 A/n:PT.RADAR RIAU PT.Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru-Riau

Komisaris: Widiyono S,Pd.,MPd. Direktur/Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Alex Harefa. Pemimpin Perusahaan: Alex Harefa. Pemimpin Redaksi: Bunyana,ST. Wakil Pemimpin Umum: Maskur. Wakil Pemimpin Perusahaan: Belfrit Siregar. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs Amir Syarifuddin. Dewan Redaksi: Alex Harefa(Ketua), Bunyana ST, Duhufati Harefa SpOg, Amir Syarifuddin, Atilina, Widiono SPd. Redaktur: -. Keuangan: Melanie, Nesta Alfredo Hrf. Sekretaris Redaksi: Meika Sulfiana. Staf Redaksi: S. Bahri. Marketing Iklan:-Staf Perusahaan: Samsul.

Korlip: Duhufati Harefa SpOg. Liputan Pekanbaru: Drs. Marinus Harefa, Koresponden Jakarta: Tonis effendi. Bengkalis: Albert Yeri. M. Pakning: Basir. Duri: Duhufati Harefa SpOg,Yurnalis, SE. Kecamatan Pinggir: Manan. Sumut:- Selat Panjang: Burhan. Layout/Grafis: S. Bachri (Koordinator), JuN mG/Faathir A Bachri/Tim kReatiF Radar. Rohil: Melanie Arianna. Inhil: Syahrial Tanjung.

Siak: Suwarno. Pelalawan: Hendra P. Kandis- Minas- Perawang:- Dumai:- Rohul: - .Kuansing:- Kampar: - Fotografer: Alamsah. Sirkulasi-Distribusi dan Pemasaran: Drs. Marinus Harefa, Meika Sulfiana, Pelita Monald Ginting. Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jalan Dr. Setia Budi No. 150 Pekanbaru-Riau (0761)7891273. Percetakan: PT. Metro Grafindo(Isi Diluar Tanggung jawab Percetakan).

Wartawan Radar Riau Hanya Yang Tercantum Namanya Didalam Box Redaksi Dalam Tugasnya Dilengkapi Identitas, dan dalam Melaksanakan Tugasnya Dilarang Meminta Imbalan Kepada Narasumber.

CMYK Edisi 0321 Tahun VII, 21 - 25 Juli 2014

Halaman

3 Radar Riau LANGKAH MAJU MENGUNGKAP ME NGUNGKAP FAKTA

IKLAN

Edisi 0321 Tahun VII, 21 - 25 Juli 2014

Halaman

Desak Bawaslu Cepat Telisik Dugaan Manipulasi C1 JAKARTA,RR Maraknya laporan formulir C 1 yang salah angka menimbulkan kecurigaan dari Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi menganggap hal tersebut sebagai sebuah kejahatan dan melanggar hukum.

“Modus operandi yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu yang mengubah hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla di Formulir C1, merupakan suatu kejahatan dalam demokrasi pemilu”, tegas Yuddy di Jakarta, Selasa (15/7).

Yuddy meminta Bawaslu dan DKPP bertindak cepat menyelidiki penyebab kesalahan dalam penulisan hasil penghitungan suara yang tertuang di Form C1 yang diperoleh dari masing-masing pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

“Kesalahan penulisan yang dilakukan oleh aparatur penyelenggara pemilu ditingkat PPS dan PPK merupakan sesuatu hal yang tidak rasional dan tidak wajar,” sambungnya.

Ia menyebutnya sebagai ketidakwajaran karena kesalahan hasil penulisan perolehan suara itu terlihat jelas tidak rasional dan merugikan pasangan nomor urut 2, JokowiJK. “Hal ini sangat tidak wajar, dan terlihat adanya dugaan kejahatan berjamaah yang dilakukan oleh para oknum aparatur penyelenggara pemilu untuk menjegal Joko Widodo dan Jusuf Kalla supaya tidak terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Tim Hukum Joko WidodoJusuf Kalla juga telah menyampaikan bahwa ada 160 laporan dugaan kecurangan saat Pemilu Presiden (Pilpres), 9 Juli 2014, di seluruh wilayah Indonesia. Dari 160, sebanyak 101 sudah tertabulasi.

Tim Hukum pasangan nomor urut 2 akan menverifikasi semua laporan untuk dijadikan bukti jika hasil final suara tak sesuai dengan perhitungan pihak Jokowi-JK. (alx/jpnn)

NASIONAL

4 Radar Riau LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Istri Bupati Diciduk KPK, Ditemukan Uang Dollar JAKARTA, RR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini operasi yang dilakukan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat di wilayah Jawa Barat. Menurut informasi yang dihimpun, penangkapan tersebut terkait perijinan proyek pengembangan lahan yang melibatkan perusahaan terkemuka. OTT digelar Kamis (17/7) malam.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui identitas pejabat yang ditangkap maupun jumlah uang yang diamankan. Juru Bicara KPK, Johan Budi yang dikonfirmasi soal

penangkapan itu belum memberikan jawaban. Tim penyidik KPK juga disebut masih bergerak di lapangan.

Saat ini, pejabat dan pihak swasta yang diduga si pemberi suap yang

ditangkap tengah dibawa menuju KPK. “Lima orang diamankan penyidik KPK. Peristiwa sekitar pukul 13.0015.00,” ujar Johan saat menggelar jumpa pers di Gedung KPK. Namun, Johan belum bisa membeber nama-nama yang ditangkap KPK dalam OTT itu. Johan beralasan belum mendapat informasi lebih rinci dari penyidik KPK. Rumah Bupati Karawang Jadi Lokasi OTT KPK Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengungkapkan bahwa salah satu

lokasi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan penyidik di lembaga antirasuah itu adalah rumah milik Bupati Karawang, Ade Swara. OTT itu dilakukan terkait kasus dugaan suap.

“Dua orang ditangkap di rumah bupati. Saat penangkapan, bupati (Ade, red) tidak di rumah,” ujar Johan dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (18/7).

Salah satu dari orang yang ditangkap, kata Johan, merupakan saudara Ade. Namun, Johan enggan menyebut identitas orang tersebut. (rr/jpnn)

Petinggi Gerindra Akui Kemenangan Jokowi JK

JAKARTA,RR Ketua Bidang Pendayagunaan Aparatur Partai Gerindra Pius Lustrilanang mengakui hasil rekapitulasi suara Kawal Pemilu yang mengunggulkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Dalam catatan di akun Facebooknya yang berjudul “Beroposisi Sama Terhormatnya dengan Memerintah” yang diunggah hari ini, Kamis, 17 Juli 2014, Pius mengatakan perhitungan Kawal Pemilu sama dengan hasil hitungan data DB1-nya yang diunggah oleh Komisi Pemilihan Umum.

“Saya mencoba menghitung data DB1 yang sudah di-upload di website KPU, ternyata hasilnya tidak jauh beda dengan hasil yang ditayangkan di situs www.kawalpemilu.org,” katanya. (Baca: Prabowo-Hatta Menang di Kabupaten Tangerang) Dalam laman www.kawalpemilu.org, Prabowo-Hatta memperoleh 58.746.422 atau 47,17 persen suara. Sedangkan Jokowi-JK menggungguli mereka dengan mengantongi 65.770.208 atau 52,82 persen suara. Data ini diperoleh dari 95,60 persen atau 452.328 tempat pemungutan suara dari total 472.672 TPS. (Baca: Kemenangan Jokowi-Kalla Diprotes di Semarang) Pius menyampaikan salam hormat kepada siapa saja yang telah mendedikasikan dirinya untuk mengawal pemilu sehingga berjalan jujur dan adil. Menurut dia, siapa pun presidennya, pemenangnya adalah demokrasi. Dia berharap sistem demokrasi Tanah Air semakin dewasa dan bisa mendatangkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. “Semoga rakyat tidak perlu menyaksikan akrobat politik dagang sapi,” katanya. Meskipun untuk harapan itu dia mengatakan agak pesimis.

Dia juga menyampaikan hormat kepada partai yang berlapang dada menerima kekalahan dan siap beroposisi. Menurut dia, oposisi bagi mereka yang kalah adalah sikap yang sama terhormatnya dengan kesiapan memerintah bagi yang menang. “Apa pun pilihan yang diambil akan menentukan peta politik Indonesia ke depan,” katanya. (Baca: Jokowi Menang di Jatim, Timses: Terima Kasih Fahri) Dia berharap para elite partai bisa melihat kepentingan politik jangka panjang dan bukan sekedar keinginan untuk berkuasa. Ia memprediksi hanya akan ada dua kekuatan politik besar, yakni dua koalisi besar partai. (alx/r1c)

Andi Malarangeng Divonis Empat Tahun Penjara JAKARTA,RR Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alfian Malarangeng 4 tahun penjara. Andi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

“Mengadili terdakwa terbukti secara sah dan mayakinkan korupsi bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua,” ujar Ketua Majelis Hakim Haswandi saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (18/7/2014).

Andi juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta subsider 2 bulan penjara.

Andi dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenang sehingga menguntungkan diri sendiri dengan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Perbuatan Andi dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatannya.

“Hal-hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum, dan pernah menerima penghargaan bintang jasa utama dari pemerintah saat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum,” kata Hakim Haswadi. (rr)

FOTO ilustrasi net

Kecurangan Yang Terstruktur JAKARTA, RR MENDEKATI pengumuman pemenang hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, 22 Juli mendatang, dugaan praktik kecurangan makin banyak menyeruak ke permukaan.

Kecurangan itu terutama merugikan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga kredibel mengungguli Prabowo-Hatta Rajasa.

Kecurangan itu diduga masif dan terstruktur. Masif karena terjadi di banyak daerah. Disebut terstruktur karena ia diduga melibatkan struktur birokrasi dan aparat keamanan.

Dugaan awal kecurangan dalam rekapitulasi suara dilakukan petugas di lapangan di banyak tempat pemungutan suara. Namun, laporan terbaru menyebutkan dugaan keterlibatan aparat birokrasi serta aparat TNI. Dugaan keterlibatan kepala daer-

ah itu dilaporkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (15/7). Dalam laporan yang diterima Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas tersebut, juru bicara koalisi Haris Azhar menyampaikan dugaan keterlibatan kepala daerah dan birokrat di Papua Barat dan Bangkalan, Madura, Jatim, dalam upaya mengubah hasil pilpres 9 Juli.

Diduga, capres menggelontorkan uang kepada kepala daerah untuk memenangkan capres tersebut.

Kita prihatin, sangat prihatin, dengan laporan adanya dugaan keterlibatan kepala daerah dalam praktik kecurangan pada pilpres kali ini. Sejak sebelum pilpres kita mewanti-wanti agar kepala daerah tak berbuat curang, dan ternyata kekhawatiran kita itu diduga sungguh-sungguh terjadi.

Sejak pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, kita menghadapi era otonomi daerah dengan penguasa-penguasa daerah ialah juga kader-kader partai politik yang memiliki preferensi politik tertentu. Tidak ada yang salah dengan preferensi politik pribadi.

Yang kita kecam ialah jika para kepala daerah membantu capres tertentu menambah perolehan suara dengan cara-cara curang dan melanggar hukum, seperti penggelembungan suara, pemilih fiktif, manipulasi, dan politik uang.

Karena ada unsur korupsi dalam praktik kecurangan tersebut, kita mendesak KPK mengusutnya.

Di Sulawesi Selatan, KPU mengungkap adanya anggota intelijen TNI dari komando distrik militer yang meminta dokumen formulir C1 ke Sekretariat KPU Kabupaten Bu-

lukumba, Pangkep, Luwu, dan Parepare. Anehnya, tindakan anggota TNI itu mendapat persetujuan dari Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayjen Bachtiar.

Tindakan anggota TNI itu tidak lazim dan patut diduga sebagai praktik curang. Kita pun mempertanyakan netralitas TNI yang selama ini digembar-gemborkan baik Presiden maupun Panglima TNI. Oleh karena itu, kita mendorong Presiden dan Panglima TNI mengambil langkah konkret menindak anggota TNI dan pimpinannya yang berpihak.

Berulang kali dalam forum ini kita katakan, pemimpin yang duduk di tampuk kekuasaan karena berbuat curang ialah pemimpin yang membajak demokrasi. Pemimpin yang hadir dari kecurangan akan memerintah dengan cara-cara yang culas pula. (alx/mnc)

Jakarta Semakin Maju Sejak Basuki Ahok

Jakarta Dipilih Jadi Ibu Kota ASEAN

JAKARTA, RR Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama mengaku senang dengan keputusan ASEAN yang menunjuk Jakarta sebagai ibu kota asosiasi negara-negara di Asia Tenggara itu.

Menurut dia, status tersebut dapat meningkatkan pendapatan DKI di sektor pariwisata.

“Sudah enggak usah hitungan, biar cepat. DKI kan dapat ibu kota

ASEAN, kayak di Amerika aja, New York jadi ibu kota PBB. Untung dong dapat turis segala macam,” katanya di Balaikota Jakarta, Jumat (18/7/ 2014).

Ahok menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak akan ragu untuk segera menghibahkan bekas kantor Wali Kota Jakarta Selatan yang nantinya diharapkan bisa digunakan untuk kegiatan ASEAN. “Kami setuju. Enggak usah tung-

gu-tungguan, kecuali swasta yang kami kasih karena takutnya nipu. Kalau ini kan mana mungkin nipu sih.

Apalagi kalau Pak Prabowo atau Pak Jokowi di sana,” jelasnya.

Seperti diberitakan, Kementerian Koordinator Perekonomian meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat proses hibah eks Kantor Wali Kota Jakarta Selatan guna perluasan gedung Sekretariat ASEAN.

“Kami menyampaikan kepada Pak Wagub, kebutuhan Sekretariat ASEAN di Jakarta sangat meningkat. Terlebih lagi, kegiatan ASEAN akan dipusatkan di Jakarta, dan kebutuhan ruang Sekretariat ASEAN menjadi penting,” kata Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman di Balaikota Jakarta. (alx)

Terkait Data C1 Yang Janggal, KPU-Bawaslu Dan Kepolisian Harus Bertindak JAKARTA,RR Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampouw, mendesak Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Kepolisian agar menindaklanjuti sejumlah keanehan sekaligus dugaan kecurangan yang muncul dalam proses rekapitulasi suara Pilpres 2014.

Berdasarkan pemantauan serta laporan yang beredar di masyarakat maupun media sosial, setidaknya ada beberapa dugaan kecurangan yang terjadi.

Misalnya kasus di TPS 47 di Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, Banten, formulir perhitungan suara (C1) yang diunggah di situs KPU mengalami penggelembungan jumlah suara. Jumlah suara sah 380, namun, raihan suara pasangan PrabowoHatta berjumlah 814, sedangkan Jokowi-JK mendapat 366 suara. Patut diduga ada 800 suara siluman yang mendadak ditambahkan ke dalamnya.

Menurut Jerry, sejak awal KPU memang tak jelas soal diunggahnya

C1 itu. KPU tak pernah membeberkan siapa sebenarnya yang memasukkan data C1 ke situs KPU, bagaimana memastikan data yang diunggah itu valid, dan bagaimana mekanisme pengawasan saat data diunggah.

“Mekanisme tak jelas, sehingga bisa saja prosesnya dibajak,” kata Jerry di Jakarta, Sabtu (12/7/2014).

Jerry meminta KPU segera menelusuri dan memberi penjelasan ke publik soal apa yang sebenarnya terjadi. “Apabila KPU memang tak mampu mengontrol, sebaiknya proses untuk mengumumkan C1 ke publik sebaiknya dihilangkan,” tegasnya.

Ketiga, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus segera bersikap mempertanyakan alasan data C1 yang diupload berbeda dengan kenyataan di lapangan.

“Kalau memang ada indikasi pidana, manipulasi, ya libatkan Kepolisian. Kalau ada beda angka, lalu diunggah ke situs resmi, lalu meresahkan karena angka-angka itu tak bisa dipertanggungjawabkan, bisa saja

ada persoalan kriminal. Kalau ada, KPU juga wajib kapor ke polisi supaya ditindak para pelaku kejahatan ini. Tak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Keanehan lain adalah formulir C1 TPS 01 Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kolom perolehan suara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko WidodoJusuf Kalla tidak diisi. Namun, seluruh anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan para saksi telah menandatanganinya.

Di formulir C-1 TPS 21, Desa Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Bandung, Jawa Barat, di formulir C1 telah menuliskan perolehan suara masingmasing kandidat. Hanya saja, panitia salah mengisikan jumlah suara sah ke kolom jumlah suara tidak sah. Begitupula sebaliknya.

Di sisi lain di TPS 41, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, terdapat ketidaksinkronan antara jumlah perolehan suara kedua kandidat dengan jumlah suara sah.

Di formulir C-1, Prabowo-Hatta

mendapat 289 suara dan Jokowi-JK 231 suara, sedangkan jumlah suara sah 470 suara. Jika benar total suara sah adalah 470, patut diduga 50 suara digelembungkan.

Satu lagi yang jadi bahan perdebatan adalah rekapitulasi suara pemilih WNI di Malaysia lewat pos. Hasil coblos langsung di 60 TPS di Malaysia awalnya memenangkan Jokowi-JK dengan selisih wajar puluhan suara.

Namun, begitu pemberian suara lewat jasa pos, muncul angka menakjubkan di mana Prabowo-Hatta mendapat 39.671 suara, sedangkan Jokowi-JK hanya 3.709 suara. Artinya, suara yang begitu besar diperoleh Prabowo bukan dari pemilih yang datang ke TPS. “Selama ini KPU memang tak pernah transparan terkait pemilihan lewat pos. KPU tak pernah menjelaskan detilnya, termasuk proses pengawasannya. Itu hanya KPU yang tahu. Tak pernah dilaporkan ke publik kalau pemilihan lewat pos,” tandasnya. (alx/mnc) net

Edisi 0321 Tahun VII, 21 - 25 Juli 2014

Halaman

BlackBerry Passport Pasti Dipasarkan di Indonesia JAKARTA, RR BlackBerry Passport merupakan handset terbaru dengan desain papan ketik fisik (keyboard) yang sempat dipamerkan oleh CEO perusahaan tersebut, John Chen. Selain bentuk yang unik, produk ini menawarkan sejumlah inovasi baru dari BlackBerry.

PR Manager BlackBerry Indonesia, Yolanda Nainggolan memastikan, BlackBerry Passport segera masuk ke pasar Tanah Air setelah resmi diluncurkan secara internasional pada September mendatang.

“Indonesia adalah salah satu pasar yang jadi fokus Blackberry, jadi pasti akan dihadirkan cepat. Namun tanggal pastinya belum dipastikan karena masih berkoordinasi dengan mitra lokal,” kata Yolanda saat dijumpai di Jakarta, Jumat (18/7/2014).

Yolanda juga mengaku belum bisa memberikan informasi perkiraan harga BlackBerry Passport di pasar Indonesia, tapi ia menyebutkan bahwa perangkat ini termasuk kategori “premium” seperti BlackBerry Q10 dan Z30 sebelumnya.

BlackBerry Passport sendiri merupakan smartphone teranyar BlackBerry yang memiliki layar sentuh berbentuk persegi (aspek rasio 1:1) sehingga terkesan kotak.

Di bawah layar itu terdapat deretan keyboard QWERTY yang mendukung fungsi “touch input”. Blog BlackBerry menyebutkan bahwa keyboard ini bisa digunakan untuk bernavigasi dengan menyapukan jari di atas tombol-tombol, layaknya layar sentuh.

Passport bakal datang dengan akses ke toko aplikasi Amazon App Store berisi 240 ribu aplikasi yang bisa dibeli dengan mekanisme operator billing alias potong pulsa.

Akses ke Amazon App Store disebut Yolanda akan turut disematkan ke perangkat BlackBerry lain yang sistem operasinya diperbarui ke BlackBerry 10.3. Namun, tak semua perangkat bakal memperoleh update tersebut. “Nanti akan kami umumkan handset apa saja yang mendapat OS 10.3,” pungkasnya. (alx/tpc)

EKONOMI

5 Radar Riau LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

BI Sosialisasikan Uang NKRI sebelum Diterbitkan 17 Agustus 2014 JAKARTA, RR Bank Indonesia memastikan uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan diterbitkan pada 17 Agustus 2014, bersamaan dengan perayaan hari kemerdekaan RI. “Penyebaran ke kantor BI di tanggal 17 (Agustus 2014) harus sudah ada.

Diharapkan, dengan diterbitkan uang ini, akan bisa menggantikan uang sekarang kan masih berlaku. Biasanya nariknya perlahan, 10 tahunan,” ucap Deputi Gubernur BI, Ronald Waas di Kantor BI, Jalan MH Thamrin, Jakar-

ta Pusat, Senin (14/7/2014).

Namun, katanya, seminggu sebelum diterbitkan, BI melakukan sosialisasi uang NKRI untuk memperkenalkan dan memberi pengertian mengenai uang NKRI kepada masyarakat.

“Nanti menjelang penerbitan 1-2

minggu sebelumnya, kita sosialisasi melalui PBI, itu diatur cirinya apa saja. Contohnya harus bilangin cirinya ada gambar apa. Semua penerbitan uang harus ada peraturan BI terbitkan keluarin aturan,” terangnya.

Mengenai gambar pahlawan yang ada di mata uang tersebut, merupakan keputusan pemerintah, yakni presiden, dengan ketentuan harus pahlawan nasional yang telah tiada (wafat).

“Kalau gambar sesuai UU BI nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang

ditentukan oleh pemerintah, jadi Presiden yang nentuin. Kalau gambarnya mantan presiden berarti harus yang sudah menjadi presiden (lengser),” katanya.

Lebih lanjut, Ronald mengaku persiapan dan desain uang telah rampung dan sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan sesuai undang-undang. Namun, mengenai jumlah uang yang akan disebar, Ronald mengaku tak hafal persis berapa yang akan dikeluarkan PT Peruri. (alx/mnc)

Samsung-Google Kembali Bertikai Gara-gara Jam Tangan JAKARTA, RR Bukan cerita baru bahwa Google dan Samsung sempat bertikai terkait bisnis ekosistem Android. Kali ini, hubungan kedua perusahaan itu dilaporkan kembali tegang karena Samsung mendorong pemakaian sistem operasi Tizen dalam dua produk jam tangan pintarnya, yaitu Gear 2 dan Gear 2 Neo. Kedua jam tangan pintar itu diperkenalkan Samsung dalam acara Mobile World Congress (MWC) bulan Februari 2014 lalu.

Menurut laporan The Information, CEO Google Larry Page tidak senang Samsung memilih Tizen dan berinvestasi besar untuk sistem operasi tersebut, sehingga terkesan tak seius mengembangkan Android Wear yang dirancang khusus untuk jam tangan pintar dan produk yang bisa dipakai di tubuh manusia (wearable device).

Padahal, selama ini Android telah memberi kontribusi besar dalam bisnis ponsel pintar dan tablet Samsung.

Tizen, merupakan sistem operasi bersifat terbuka (open source) yang dikembangkan Samsung bersama Intel dan Linux Foundation sejak pertengahan 2012.

Sistem operasi tersebut selama ini disebut-sebut sebagai langkah alternatif Samsung di masa depan agar tidak selamanya bergantung pada Android buatan Google.

Samsung sebenarnya telah membuat jam tangan pintar yang berbasis Android Wear, bernama Gear Live, yang diperkenalkan dalam konferensi pengembang aplikasi Google I/O akhir Juni 2014.

Namun, Google membatasi pengembangan aplikasi dan fitur bagi pihak yang membuat produk berbasis Android Wear. Contohnya, Google menjaga agar semua produk Android Wear memiliki tampilan antarmuka yang konsisten sehingga memberi pengalaman sama untuk penggunanya. (mln/rr/tpc)

Jawaban BlackBerry Indonesia saat Tahu Diramal Bakal Bangkrut JAKARTA, RR Beberapa waktu lalu, situs 24/7 Wall Street mengeluarkan prediksi 10 brand yang bakal “menghilang” pada 2015.

Nama BlackBerry tercantum masuk dalam daftar. Dengan kata lain, perusahaan ini diramal gulung tikar tahun depan.

Menanggapi ramalan tersebut, PR Manager BlackBerry Indonesia, Yolanda Nainggolan, mengatakan tak khawatir. “Karena dulu juga pernah diramal bangkrut, tapi tidak kejadian,” kata Yolanda saat dijumpai di Jakarta, Jumat (18/7/2014).

Situs 24/7 Wall Street sebelumnya memang pernah memprediksi kebangkrutan BlackBerry pada 2013, namun perkiraan itu meleset.

Sejak dipimpin John Chen sebagai CEO, kinerja perusahaan BlackBerry mulai menunjukkan peningkatan. Pada kuartal pertama 2014, BlackBerry mencatat keuntungan bersih 23 juta dollar AS, sementara pada periode yang sama setahun sebelumnya BlackBerry merugi 84 juta dollar AS. Yolanda pun beralasan BlackBerry kini masih memiliki posisi kuat, setidaknya di Indonesia yang menjadi salah satu “benteng terakhir” pabrikan asal Kanada tersebut.

Dia merujuk pada hasil survei On Device Meter Nielsen yang dirilis Juni lalu. Riset itu memaparkan bahwa merek handset BlackBerry berikut aplikasi pesan instan BlackBerry Messenger (BBM) masih bercokol kuat di benak pengguna Indonesia.

“Karena itulah, kita hendak me-leverage kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap BlackBerry dan BBM,” imbuhnya.

Soal konsumen di Indonesia, Yolanda mengakui adanya pergeseran target pengguna dikarenakan strategi baru berupa fokus pada “empat pilar” BlackBerry, yaitu bisnis enterprise, platform software QNX, BBM, dan handset.

“Memang ada shifting ke enterprise, namun bukan berarti kami meninggalkan pasar konsumen,” kata Yolanda, seraya menjelaskan bahwa dalam bisnis perangkat, BlackBerry hanya mengubah profil target pengguna menjadi orang-orang yang mengutamakan produktivitas.

“Karena ini akan mempengaruhi cara kami mengkomunikasikan brand BlackBerry,” ujarnya lagi.

BlackBerry pun disebut Yolanda giat melakukan pendekatan ke kalangan yang dinilai potensial menjadi pelanggan layanan korporasi BlackBerry Enterprise Service (BES), semacam instansi pemerintahan dan operator telekomunikasi.

“Kami ingin mengedukasi pelanggan untuk memilih apa yang paling dibutuhkan, apakah hiburan atau produktivitas, juga bahwa produk BlackBerry bukan hanya terbatas pada handset saja,” pungkasnya.(mln/tpc)

PENJUAL JASA penukaran uang menawarkan uang baru kepada pengguna jalan di sekitar Alun-alun Kota Madiun, Jatim, Senin (7/7). Foto: mnc

Jika Jokowi Jadi Presiden, IHSG Bisa Tembus 6.000 JAKARTA, RR Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi bisa mencapai level 6.000 apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo ( Jokowi)-Jusuf Kalla sebagai pemenang pemilu presiden (pilpres).

“Aliran dana asing (inflow) akan masuk ke Indonesia,” kata Direktur PT Bahana TWC Investment Management, Budi Hikmat, di Jakarta,

Sabtu (19/7/2014).

Ia meminta Jokowi-Jusuf Kalla merealisasikan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Hal itu disebabkan kondisi infrastruktur membebani biaya logistik. Faktor tersebut membuat Indonesia gagal berkompetisi.

Selain itu, perbaikan infrastruktur juga akan meningkatkan produk domestik bruto (GDP) Indonesia ke

6,3%. Adapun World Bank memprediksikan pertumbuhan PDB Indonesia 5,3% pada 2014. Angka itu turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,6%.

Konsumsi sektor swasta akan mengalami peningkatan sementara karena adanya pemilihan umum pada April dan Juli. Namun kredit yang lebih ketat untuk rumah tangga bisa menjadi faktor penyeimbang keseluruhan tahun ini.

Sementara pertumbuhan investasi diperkirakan tetap di bawah tingginya biaya pinjaman, harga komoditas yang lebih rendah, serta nilai denominasi rupiah yang lebih tinggi untuk barang modal impor dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Budi mengungkapkan, pasar akan merespons negatif bila Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memenangkan pilpres. (alx/mnc)

Harga Emas Dunia Melonjak Terimbas Jatuhnya MH17 CHICAGO, RR Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir lebih tinggi pada Kamis (Jumat pagi WIB). Tingginya harga emas dunia setelah penerbangan Malaysia Airlines jatuh di Ukraina dekat perbatasan Rusia.

Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus, naik

US$17,1 atau 1,32 persen, menjadi US$1.316,9 per ounce. Sebuah pesawat Malaysia jatuh pada Kamis di dekat perbatasan Rusia-Ukraina, dengan semua 280 penumpang dan 15 awak pesawat dilaporkan tewas.

Laporan yang belum dikonfirmasi mengatakan, pesawat itu ditembak jatuh oleh gerilyawan, yang mengirim investasi “safe haven” seperti

emas naik karena pasar menyuarakan kekhawatirannya atas meningkatnya risiko geopolitik.

Departemen Perdagangan AS mengatakan pembangunan rumah AS turun 9,3 persen menjadi 893.000 pada bulan lalu ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman.

Ini merupakan laju paling lambat dalam sembilan bulan terakhir, ser-

ta sebuah kemunduran harapan bahwa pasar perumahan AS sudah mulai pulih.

Sementara harga perak untuk pengiriman September naik 35,9 sen, atau 1,73 persen, menjadi US$21,134 per ounce. Harga platinum untuk pengiriman Oktober naik US$18 atau 1,21 persen, menjadi US$1.503,7 per ounce. (alx/mnc)

Dirjen Pajak Tantang Presiden Terpilih Revisi UU PNS JAKARTA, RR Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany menantang presiden terpilih nanti harus mampu mengamandemen atau mengubah undangundang yang mengatur dan berkaitan dengan tata kerja pegawai negeri sipil (PNS).

“Baik Prabowo (Subianto) ataupun Joko Widodo harus (berani) mengubah UU tentang PNS,” kata Fuad, kepada media.

Fuad mengatakan, reformasi UU PNS sangat diperlukan guna memaksimalkan kinerja aparatur negara.

Juga untuk mengukur kinerja pegawai orang per orang. “Selama ini kan kita susah, kalau mau mecat PNS yang kerjanya nggak bagus kan nggak bisa.

Palingan cuma dipindah desk atau dimarah-marahin, gitu aja,” terang Fuad.

Menurut Fuad, kinerja PNS yang lemah itu pula yang menyebabkan realisasi pajak beberapa tahun belakangan ini tak pernah mencapai target. Ia karena birokrasi di Tanah Air sangat kaku. Banyak terhambat di izin.

“Saya mau ganti, mau pecat, butuh pegawai tambahan, gedung tambahan nggak gampang. Harus izin dulu

ke Kemenpan, itu pun pasti beda persepsi. Maksud saya, Ditjen Pajak diberi kewenangan tersendiri, cukup minta izin ke Kemenkeu saja,” beber Fuad.

Fuad mau ke depan Ditjen Pajak

dikelola menggunakan sistem yang banyak diterapkan swasta: pegawai yang berkinerja buruk bisa langsung dipesangonkan. Kalau tidak begitu, tambah Fuad, DJP akan terus seperti ini.

“Tiga tahun saya lakukan reformasi itu tetapi sulit. Tapi, jika nggak dilakukan perubahan yang mendasar, (DJP) akan stuck,” tegas Fuad. (alx/mln/mnc)

FOTO net

CMYK Edisi 0321 Tahun VII, 21 - 25 Juli 2014

Halaman

6 Radar Riau

Biro Haji Pimpinan MPR Diduga Jadi Sarana Pembayaran Kuota Pejabat JAKARTA, RR Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Banten, Muhammad Margiono, mengaku dijadikan petugas haji saat ikut rombongan Suryadharma Ali ke Mekkah, pada 2012. Padahal, Margiono tetap membayar meskipun mendapat fasilitas tambahan kuota bagi tokoh dan pejabat.

Margiono membayar hampir Rp200 juta ke Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Al-Amin. Duit itu buat membayar perjalanan ibadah haji yang menggunakan kuota haji untuk tokoh dan pejabat.

“Totalnya mendekati Rp200 juta bersama istri. Kisaran satu orang Rp100 juta,” kata Margiono seusai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SDA di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (17/7/2014). KBIH Al-Amin memasang tarif hampir Rp100 juta per orang untuk kuota haji bagi tokoh dan pejabat.

Dalam pencarian yang dilakukan wartawan di internet, KBIH Al-Amin memiliki alamat daring yang juga melayani pendaftaran online di www.al-amintours.com.

Nama resmi KBIH ini adalah PT Al-Amin Universal (Al Amin Tours), Jalan Pakubuwono VI No. 109 Jakarta Selatan. KBIH ini biasa membawa rombongan haji pejabat dan anggota DPR. Dalam laman itu disebutkan, Melani Leimena Suharli merupakan Komisaris Utama. Melani juga menjabat Komisaris PT. Manasik Prima (satu grup dgn Al Amin tours).

Melani pun diketahui merupakan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Demokrat.

Namun, Margiono mengaku tak tahu apa hubungan AlAmin dengan penggunaan kuota itu. Yang pasti, kata Margiono, dirinya membayar dan punya bukti pembayaran berupa kuitansi. “(Kuitansi) saya tunjukan ke KPK,” tegas Margiono. (alx/mnc)

HUKRIM

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP ME NGUNGKAP FAKTA

Hari ini Sidang Putusan Kasus IUP PT Adei Plantation PANGKALAN KERINCI, RR Tidak lama lagi, PT Adei Plantation and Industry akan menerima hukuman setimpal dengan perbuatannya. Pasalnya, Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan mengagendakan sidang putusannya hari ini.

“Sidang putusan untuk kasus IUP yang dijadwalkan sejak pekan lalu.

Kemarin agendanya replik dan duplik, sudah tuntas. Tinggal menunggu

putusan saja,” ujar Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Pangkalan Kerinci, Herlambang Saputro, kepada media, Jumat (18/7).

Putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim terkait kasus Tindak Pidana Izin Usaha Perkebunan (IUP). Perkara IUP itu menyeret PT Adei ke meja hijau dan menjadikan tiga orang petinggi perusahaan asal Malaysia itu menjadi terdakwa. Dia n t a r a n y a G o h Te e M e n g s e bagai Presiden Direktur (Pres-

d i r ) , Ta n K e i Yo o n g m e n j a b a t Direktur, dan Danesuvaran menduduki posisi General Menejer (GM).

Sebelumnya, pada sidang agenda tuntutan, Jaksa Penuntut Umum ( JPU) menuntut ketiganya dengan hukuman penjara masing-masing satu tahun dan denda sebanyak Rp 500 juta. (tim/ptc)

Trauma Kasus Akil, MK Diingatkan Netral Tangani Sengketa Pilpres

JAKARTA, RR Kasus suap perkara MK yang menjadikan Akil Mochtar terpidana seumur hidup, rupanya masih menyisakan trauma. Menjelang pengumuman hasil Pilpres 2014, para hakim konstitusi diingatkan kembali tidak main-main menangani perkara sengketa gugatan yang mungkin diajukan salah satu pasangan capres-cawapres.

Indro mengatakan pengumuman keputusan pemenangan hasil pilpres di KPU saja seharusnya sudah cukup.

Namun tetap upaya untuk menolak hasil penghitungan KPU dengan memperkarakannya ke MK. “Kita tahu MK ini baru bersih, dan belum bersih benar.

Kemarin Pak Akil rus pemilukada begitu,” tambahnya.

Indro menjelaskan ada kekhawatiran dari pihak mereka dengan netralitas dari MK itu sendiri dalam mengadili perkara pilpres ini nantinya. Dia juga mengatakan mengenai keberadaan Mahfud MD sebagai mantan ketua MK di tim pemenangan pasangan Prabowo Hatta.

Baginya MK harus menjadi lembaga yang netral. Dia juga mengatakan jika KPU telah memiliki data yang lengkap, MK tidak perlu mengadili sengketa ini karena MK memiliki hak untuk menolak mengadili perkara.

“Berikan hak tolak dan hormati keputusan KPU kalau sengketa tadi tidak layak untuk diadili,” tambah Indro.

Hal yang sama juga disampaikan oleh kuasa hukum dari Relawan Indonesia untuk Jokowi-JK, Sandi Ebenezer Situngkir, menurutnya keberadaan dua hakim MK yang berasal dari partai politik yang berada pada koalisi salah satu pasangan capres membuat persepsi dari pihaknya kedua hakim ini tidak akan netral dalam mengadili perkara pilpres yang akan masuk ke MK itu nantinya. Dia juga menambahkan pihaknya berharap kedua hakim tersebut secara sadar tidak ikut mengadili perkara yang ada, agar masyarakat tidak melihat keputusan mereka sebagai bentuk dari kepentingan dalam sengketa pilpres tersebut.

“Harapan kami secara sadar kedua hakim itu tidak ikut mengadili, supaya apapun keputusannya orang tidak lihat dia terlibat dalam konflik kepentingan dalam sengketa pilpres,” tutup Sandi.(alx/mnc)

SIDANG Lanjutan Pembakaran oleh PT Adei Plantation beberapa waktu lalu

“Ada Apa Dengan Majelis Hakim”, Bos Judi City Zone Divonis Ringan

Kasus Korupsi Penyelewengan Khas Daerah Rohul

Upaya Banding Terpidana Dimentahkan PT Riau

PEKANBARU,RR Upaya Happy Noviardi, mantan Bendahara KPU Rohul, memohon keringanan hukuman. Atas pidana penjara selama 6,5 tahun yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, kandas sudah.

Pasalnya, pihak Pengadilan Tinggi (PT) Riau, menguatkan putusan vonis Pengadilan Tipikor. Atas perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi penyelewengan dana Kas Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Hal itu diketahui, setelah bagian tipikor PN Pekanbaru menerima salinan putusan PT Riau. “ Berdasarkan hasil petikan Nomor : 12/TIPIKOR/2014, tanggal 14 Juli 7 2014, Hakim Tinggi memutuskan dan menguatkan putusan vonis Pengadilan Tipikor Pekanbaru Nomor : 56/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, tanggal 2 April 2014.

Atas nama terdakwa Heppy Noviardi,” terang Panitera Muda (Panmud) Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Hasan Basri SH, kepada Riauterkini Jum’at (18/7/14) sore.

Dijelaskan Hasan, putusan terhadap Heppy ini, merupakan hasil keputusan Majelis Hakim Tinggi PT Riau, yang diketuai diketuai Nelson Samosir, didampingi hakim anggota, KA Syukri dan Eddyman Naibaho. Dimana terdakwa Heppy Noviardi terbukti bersalah dan menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan,” ujar Hasan Basri.

Sebelumnya, pada Rabu (2/4/14) lalu. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang diketuai JPL Tobing SH. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan (6,5 tahun) kepada terdakwa Heppy Noviardy.

Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider selama 4 bulan penjara serta uang pengganti sebesar Rp1.634.982.400 subsider 3 tahun 9 bulan penjara.

Seperti diketahui, perbuatan terdakwa yang terjadi pada Juni 2013 lalu. Dimana, terdakwa yang memiliki utang kepada 59 orang dengan jumlah kisaran sebesar Rp1,4 miliar.

Berbuat nekat dengan membobol keuangan kasa daerah.

Berawal, pada 20 Juni 2013, terdakwa mendatangi Kantor Dinas Pengelolaan dan Aset (DPA) Kabupaten Rohul, untuk menemui Bendahara Lusiwati, dan masuk keruangannya. Karena yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat. Terdakwa kemudian melihat bilyet giro kosong yang telah ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) di laci meja yang terbuka. Bahkan, terdakwa juga melihat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kosong di atas meja staf, dan mengambil blanko SP2D dan satu lembar bilyet giro (No 877351 s/d 877375) yang telah ditandatangani Kuasa BUD Jonni Muchtar.

Selanjutnya, SP2D dan bilyet giro itu dibawa terdakwa kerumahnya untuk discanning dan dicetak dengan membuat belanja hibah KPU Rohul senilai Rp1.720.000.000, dan mencairkannya di Bank Riau Kepri cabang Pasir Pangaraian, dengan No.115.03.00278.

Tahap awal, dana tersebut dicairkan terdakwa Rp500.000.000. Kemudian tanggal 24 Juni 2013, terdakwa mencairkan lagi sebesar Rp995.000.000. Total dana dicairkan Rp1.720.000.000. Atas perbuatannya, negara menderita kerugian sebesar Rp1.634.982.400.(rr/rtc)

MAJELIS Hakim PN. Bengkalis

BENGKALIS,RR Proses panjang persidangan perkara Judi City Zone di PN (Pengadilan Negeri) Bengkalis berakhir sudah, putusan terhadap para pelaku yang merupakan Big Bos Judi pemilik arena Gelper (gelanggang arena permainan) berakhir dengan vonis variatif. Sidang dengan agenda mendengarkan putusan majelis hakim dengan terdakwa Incun alias Achen dan Hendy Wijaya alias Hendy berkas terpisah berlangsung di PN (Pengadilan Negeri) Bengkalis Selasa (08/07/ 14) berjalan dengan lancar dan tenang dan berakhir dengan suasana kebahagiaan bagi pihak terdakwa.

Betapa tidak, jika pada sidangsidang sebelumnya dalam sidang keterangan saksi-saksi dan terdakwa ada rasa was-was akan vonis tinggi terhadap kedua terdakwa, sebab, dari pantauan Radar Riau di persidangan sering terjadi ketegangan atas keterangan yang simpang siur dan bertolak belakang antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa membuat majelis hakim sering jengkel dan selalu mengingatkan terdakwa untuk berkata jujur. Namun rasa was-was vonis tinggi terhadap terdakwa pupus sudah. Dengan vonis pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkalis terhadap terdakwa Incun alias Achen selama 7 bulan dan terhadap Hendy Wijaya alias Hendy (35) selama 1 tahun satu dan satu bulan (13 bulan-red) dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan, serta membebankan kepada terdakwa baik Incun maupun Hendy biaya perkara sebesar Rp 5000, vonis jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Dalam putusan Majelis hakim yang dipimpin langsung Sarah Louis.

S, SH. M. Hum Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis selaku ketua majelis hakim, Boy Syailendra, SH dan Jonson Parancis, SH masing-masing sebagai hakim anggota majelis dibantu oleh panitera pengganti Muhammad Yusuf serta dihadiri JPU (Jaksa Penuntut Umum) Handoko, SH, putusan yang dibacakan majelis hakim dengan cara bergantian berbunyi, terdakwa Incun alias Achen dan Hendy Wijaya alias Hendy perkara terpisah, terbukti secara sah dan meyakinkan

TERDAKWA: Incun alias Achen

bersalah melakukan tindak pidana, tanpa mendapat izin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, dengan sengaja turut serta dalam satu perusahaan. Melanggar pasal 303 ayat 1 ke-4 KUHPidana dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pida. Atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkslis, terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya mengaku bersalah melakukan tindak pidana perjudian dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Seperti diberitakan edisi lalu, Mereview ke belakang situasi penggerebekan, sebelumnya City Zone diduga menjadi tempat judi akhirnya digrebek Ditreskrimum Polda Riau tepatnya (23/1/14) silam menyisakan tanda tanya besar. Penggerebekan yang dilakukan anggota Polda Riau tersebut yang dilengkapi dengan senjata laras panjang sempat menggemparkan masyarakat sekitar, Penggerebekan itu sangat mengejutkan masyarakat Bengkalis. Dalam hitungan menit ratusan masyarakat memadati lapangan parkir City Zone sampai ke bahu jalan, sehingga menyulitkan kenderaan yang melintasi jalan Tandun lokasi City Zone berada. Warga yang ingin melihat apa yang terjadi dan siapa-siapa yang ikut terjaring dalam operasi tersebut.

Sebabnya, warga masyarakat Bengkalis tak percya atas kejadian penggerebekan yang dilakukan, karena selama dua tahun berlalu aktivitas gelper City Zone berjalan lancar, terkesan luput dari pantauan aparat penegak hukum.

Seperti diketahui, Tim Opsnal Polda Riau yang memimpin penggerebekan gelanggang permainan (Gelper) City Zone di Jalan Rumbia Bengkalis diperkirakan berhasil menciduk lebih kurang 50 orang yang berada di dalam tiga pintu ruko yang disulap menjadi arena/gelanggang permainan, namun sekira 15 orang kemudian dikeluarkan dari pintu utama. Diperoleh informasi bahwa mereka yang dikeluarkan merupakan penonton. Selanjutnya, sekira pukul 17.00 wib (5) sore pemain dan karyawan serta pemilik usaha perjudian tersebut kemudian digelandang ke Ma Polda Riau di Pekanbaru dengan menggunakan mobil

bus milik Pemkab Bengkalis dan bus milik Kwarcab Pramuka Bengkalis. Selain itu, dari pantauan media ini ketika itu turut dibawa alat permainan berupa mesin game dan sejumlah koin yang dimasukkan dalam ember besar dan dalam kotak kardus yang dianggap sebagai barang bukti (bb).

Sekedar mengingatkan, pada agenda-genda sidang Incun dan Hendy Wijaya sebelumnya, sebagaimana persidangan pada (28/5) lalu materinya berupa pemeriksaan saksi-saksi. Seb e l u m n y a m a j e l i s hakim sudah meminta kepada JPU agar menghadirkan Andy Gayatri alias Apong untuk memberikan keterangan pada sidang berikutnya. Menurut hakim apabila Apong tidak berkenan hadir memberikan keterangan atau menolak memberikan kesaksian, Jaksa Penuntut Umum melalui penyidik (Polda Riau) melakukan upaya paksa, apabila hal itu tidak dapat dipenuhi, majelis hakim akan berketetapan lain, jelas ketua majelis.

Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir apakah menerima atau banding selama 14 hari kedepan. Ketika palu majelis hakim diketuk untuk terdakwa, majelis hakim kembali bertanya kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dengan tenang JPU menjawab pertanyaan hakim “pikir-pikir dulu majelis” kata Handoko Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Bengkalis. Sementara untuk terdakwa Inchun alias Achen dan Hendy Wijaya yang didampingi Penasehta Hukumnya menyatakan menerima, Diketahui, pada sidang sebelumnya Incun dituntut hukuman penjara selama sepuluh bulan penjara sedangkan tuntutan terhadap terdakwa Hendy dituntut 1 tahun enam bulan penjara dikurangi masa tahanan. Atas tuntutan JPU tersebut, terdakwa dalam permohonannya melalui Penasehat Hukumnya memohon kepada majelis hakim menjatuhkan vonis seringan-ringannya.

D a l a m s i d a n g P u t u s a n Vo n i s terdakwa Incun dan Hendy, Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkalis juga mengeluarkan penetapan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 700 ribu, 22 unit Handpone merk Samsung G T- 3 3 2 2 , 8 u n i t h a n d p o n e m e r k Samsung Chap, 1 unit laptop merk Sony dan 1 unit televisi LCD merk samsung 32 Inch dinyatakan dirampas untuk negara.

Selain 5 item barang bukti yang memiliki harga jual dirampas untuk negara 35 jenis barang bukti lainnya yang dianggap sebagai sarana perjudian dari city zone Bengkalis diantaranya, 19 unit mesin permainan, 2200 CCTV keping koin, 2 unit Receiver, 2 buah buku absensi karyawan City Zone, 2 lembar lapo-

ran gaji karyawan City Zone tahun 2013 dan 14 lembar kwitansi dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan Barang bukti berupa 1 unit hanpone merk Blacberry beserta sim card, Surat Izin Usaha kepariwisataan, yg diterbitkan BPPT Kab. Bengkalis, Surat Izin Gangguan (HO) dari Camat Bengkalis serta Surat Izin Keramaian yang dikeluarkan Polres Bengkalis dikembalikan kepada terdakwa Hendy Wijaya.

Sementara itu, Andy Gayatrick alias Apong merupakan suami Inchun alias Achen big bos pemilik dan pengelola City Zone yang memiliki peranan penting dalam aktivitas perjudian tersebut. Apong yang sempat ditahan selama satu bulan lebih di tahanan Polda Riau bersama dengan karyawannya, terkenal licin bagaikan belut, lolos dari jeratan hukum. Meski secara terang-terangan berdasarkan pengakuan para karyawan City Zone yang mejadi terdakwa dan sekaligus jadi saksi dalam perkara Incun dan Hendy membenarkan bahwa Apong punya Andil besar namun, ia tidak dapat diseret ke meja hijau. Dalam perkara Hendy dan Incun keterlibatan Aong terungkap, sesuai dengan putusan yang dibacakan majelis hakim atas kepemilikan barang bukti yang dikembalikan kepada saksi Andy Gayatrick alias Apong antara lain; dua buah buku tabungan Bank BRI Britama atas nama Andy Gayatrick, dengan nomor rekening berbeda dan dua unit hanpone.

Pantauan pelaksanaan persidangan di Pengadilan, ada fenomena menarik, menjadi suatu keanehan dan kejanggalan, seperti keberadaan barang bukti tidak pernah dihadirkan di hadapan majelis, terungkap, dalam pembacaan putusan sidang Hendy dan Inchun pemilik dan penelola City Zone, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 76 juta yang disita dari Inchun tidak pernah muncul di persidangan. Selain itu juga barang bukti lain berupa uang kontan sebesar Rp 373 juta yang disita dari Andy Gayatrick, tidak jelas kemana rimbanya. Padahal, semua yang barang bukti baik yang dirampas untuk negara maupun dirampas untuk dimusnahkan terlampir dalam berkas. Seperti diketahui didalam berkas perkara yang dibacakan, cukup jelas terurai secara detil semua barang bukti yang disita melalui penetapan Pengadilan Negeri Bengkalis.

Sebagaimana diketahui majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan ketetapan terkait keberadaan barang bukti dan para pihak yang dianggap perlu dihadirkan dipersidangan, namun kewenangan yang dimaksud tidak dilakukan. Majelis yang semula ngotot untuk meminta kehadiran Apong untuk didengar keterangannya hingga palu terakhir diketukkan majelis seakan tidak berdaya. (Albert Yerry Manullang)

CMYK

Edisi 0321 Tahun VII, 21 - 25 Juli 2014

Halaman

7 Radar Riau

Yopi Yopi dlaporkan menerima gratifikasi Rp 2 miliar per bulan dari PT RBH. Lalu, Ketua DPD II Partai Golkar Inhu itu juga dilaporkan menerima gratifikasi uang miliaran rupiah untuk meloloskan ijin pembuatan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Inhu.

Disebutkan, untuk mengeluarkan ijin pembuatan PKS selama tahun 2011, 2012, dan 2013, maka setiap perusahaan PKS dikenai setoran ke Bupati Inhu Yopi Arianto sebesar Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar.

Dalam laporan DPD JPK berlampiran sebanyak 6 halaman diterangkan, bahwa Bupati Inhu menerima gratifikasi dari pabrik kelapa sawit PT Berlian Inti Mekar (BIM) di Desa Danau Rambe, Kecamatan Batang Gangsal, dengan nilai setoran Rp.2.300.000.000.

Lalu, untuk meloloskan ijin Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT NHR Kecamatan Batang Gangsal, perusahaan itu menyetor Rp. 2.000.000.000, melalui Kadis Perkebunan Inhu.

Begitu juga dengan pabrik kelapa sawit PT Banyu Bening Utama (BBU) Kecamatan Kuala Cenaku, dengan setoran berkisar Rp. 2.000.000.000, juga melalui Kadis Perkebunan Inhu.

Sedangkan dari pabrik kelapa sawit PT MAS di Kecamatan Kelayang, ‘Pak Bupati’ yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Inhu itu dapat ‘setoran’ berupa saham sebesar 10 persen dari nilai saham keseluruhan pabrik.

Dari PT Swakarsa Sawit Raya di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, digelontorkan pula sekitar Rp. 2.000.000.000 melalui Kadis Perkebunan Inhu, sebagai uang ‘pelicin’ perusahaan ini agar ijin mendirikan PKS-nya dikeluarkan Yopi.

Dana gratifikasi tersebut diduga dibelikan aset-aset harta bergerak maupun tidak bergerak oleh Bupati Inhu Yopi Arianto. Beberapa diantaranya yaitu mobil Jeep Wrangler tahun 2012 bernomor polisi AB 50 EGI diperkirakan seharga Rp.950.000.000.

Lalu, mobil Toyota Harrier tahun 2012 bernomor polisi B 111 EGI diperkirakan seharga Rp.950.000.000. Kedua mobil mewah tersebut menurut keterangan DPD JPK, dibeli Yopi di Solo.

Kemudian Yopi juga memiliki sebuah mobil Toyota Land Cruiser Cygnus tahun 2013 bernomor polisi BM 70 PI diperkirakan seharga Rp.1.800.000.000, yang dibelinya di Pekanbaru.

Yopi juga dilaporkan memiliki rumah mewah di Jalan Dwikora No. 5A Pekanbaru, di tahun 2012 dengan perkiraan harga Rp.2.200.000.000.

Ada lagi rumah mewah milik Yopi di perumahan elit di Ngaglik, Yogyakarta, di tahun 2013 dengan perkiraan harga Rp.3.500.000.000, dan rumah mewah di Jalan Veteran, Rengat, di tahun 2013

Masyarakat dengan perkiraan harga Rp.5.000.000.000.

Tak hanya itu, Bupati Inhu juga disebutkan memiliki pondokan mahasiswa di Jalan Bina Widya Gang Damai, Pekanbaru, di tahun 2012 dengan perkiraan harga Rp.6.000.000.000.

“Semua transaksi pembelian mobil dan rumah dilakukan oleh ‘S’ dan ‘R’ staf H Yopi Arianto SE di PT Riau Review Printing dengan alamat Jalan Jend. Sudirman Perkantoran Sudirman Raya, Pekanbaru,” demikian ditulis DPD JPK dalam laporannya.

Inilah Laporan Daftar Harta Kekayaan Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto Akan Diperiksa KPK Kekayaan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Yopi Arianto terkait dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2010 periode kedua senilai Rp 19.224.356.136 diduga diperolehnya secara janggal.

Dalam harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) senilai Rp 2.009.336.136 itu, menurut Muhammad Setiawan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) Provinsi Riau, semuanya diperoleh dari hasil hibah.

Bahkan, harta bergerak pun juga diperoleh secara tidak jelas. Misalnya disebutkan, seperti Mobil Toyota Land Cruiser, Mobil Mistsubishi Estrada Triton dan Mobil Toyota Corolla Altis. Tidak ada keterangan dalam perolehan harta ini.

Begitu pula dengan harta bergerak berupa kebun kelapa sawit Rp 20.000 m2 juga diperoleh dari hibah, bukan perolehan dari hasil kerja kerasnya sendiri.

Malah, surat berharga sekaliannya pun juga diperoleh Bupati Inhu Yopi Arianto dari warisan mendiang bapaknya Soegianto, termasuk hibah giro dan setara kas Rp 75.820.126 yang berasal dari hibah.

Praktis, selama menjabat sebagai kepala daerah, Yopi Arianto tidak memiliki harta yang diperolehnya dari hasil perolehan bekerja sendiri, melainkan dari hibah, perolehan tak jelas sumbernya, termasuk warisan.

Anehnya, dalam LHKPN tersebut, seperti diungkap DPD JPK Provinsi Riau, Bupati Inhu Yopi Arianto memiliki hutang sebesar Rp 137.200.000.000. Jika benar dalam laporan kekayaannya seperti itu, berarti Yopi Arianto bisa disebut sebagai bupati termiskin di dunia.

Dalam NHK 102442/2010 Tambahan Berita Negara RI Tanggal 13 Agustus 2010 No.65 Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas KKN, Bupati Inhu Yopi Arianto melaporkan LHKPN untuk ketiga kalinya.

Dalam laporan LHKPN periode kedua 2010-2015 pada 11

Maret 2010, Bupati Inhu Yopi Arianto melaporkan harta kekayaannya sebesar Rp 19.224.356.136. Jumlah tersebut setelah dikurangi hutang dalam bentuk pinjaman uang sebesar Rp 1.372.000.000 dari total harta Rp 20.596.356.136.

LHKPN itu telah diproses oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, PLH Direktur M Najib Wahito, dan mengetahui Deputi Bidang Pencegahan Eko Soesamto Tjiptadi, pada 22 Juli 2010.

Disebutkan dalam LHKPN Bupati Inhu Yopi Arianto, harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) Rp 2.009.336.000.

Dengan perincian, tanah dan bangunan seluas 260 m2 dan 130 m2 di Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta) yang berasal dari hibah, perolehan tahun 2003 NJOP Rp 547.320.000.

Tanah dan bangunan seluas 130 m2 dan 130 m2 di Kota Yogyakarta yang berasal dari hibah, perolehan tahun 1999, NJOP Rp 322.016.000. Tanah dan bangunan 242 m2 dan 165 m2 di Kota Pekanbaru yang berasal dari hibah, perolehan tahun 2010, NJOP Rp 480.000.000.

Tanah dan bangunan seluas 359 m2 dan 300 m2, di Kota Pekanbaru yang berasal dari hibah, perolehan tahun 2007, NJOP 500.000.000. Tanah seluas 20.000 m2 di Kabupaten Indragiri Hulu yang berasal dari Hibah, perolehan tahun 1996, NJOP Rp 160.000.000.

Kemudian harta bergerak, terdiri dari transportasi dan mesin lainnya Rp 506.000.000. Terdiri dari Mobil Toyota Land Cruiser, tahun pembuatan tahun 1996, yang berasal dari (tidak disebutkan), perolehan tahun 1996 nilai jual 200.000.000.

Mobil Mitsubishi Estrada Triton, tahun pembuatan 2010 yang berasal dari (tidak disebutkan), perolehan tahun 2010 nilai jual Rp 106.000.000. Mobil Toyota Corolla Altis, tahun pembuatan 2002 yang berasal dari (tidak disebutkan), perolehan tahun (tidak disebutkan), nilai jual Rp 200.000.000.

Lalu, harta bergerak lainnya berupa peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya Rp 5.200.000, yakni perkebunan, sejumlah 20000 m2 kebun kelapa sawit yang berasal dari hibah, perolehan tahun 1996, dengan nilai jula Rp 5.200.000.

Sedangkan harta bergerak lainnya Rp 0.

Selanjutnya, surat berharga Rp 18.000.000.000 tahun investasui 2010 yang berasal dari warisan dengan nilai jual Rp 18.000.000.000. Terakhir giro dan setara kas lainnya Rp 75.820.126 yang berasal dari hibah dengan nilai Rp 75.820.126. Sedangkan piutangnya Rp 0.

Hingga berita ini diterbitkan tim redaksi Radar Riau belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari yang bersangkutan - saudara Yopi, handphone-nya selalu dalam keadaan tidak aktif. (TIM)

pejabat Bengkalis ke Polda Riau dan Ke Kejati Riau yang berakhir ke terali besi menanggapinya dengan positif.

“Jadi menanggapi hal ini, kita hanya berharap kepada aparat penegak hukum, baik pihak kepolisian, jaksa juga Kapolda Riau dan Kajati Riau agar segera turun tangan mengusut kasus ini, karena kita melihat dalam pelaksanaan penerbitan media Bengkalis Bangkit sudah menyalahi aturan, jika benar penerbitannya tidak dilelang seperti yang diberitakan jadi aturan apa yang dipakai ? katanya balik bertanya.

Tehe mengatakan, kita bukan menuduh, namun penting diketahui apa dasar hukumnya penerbitkan Tabloid Bengkalis Bangkit ini, jangan sampai tuduhan kawan-kawan media disalah artikan. Untuk membuktikan ada tidaknya penyimpangan atau kecurangan dalam hal ini maka,diharapkan kepada aparat penegak hukum mengusut dan memanggil oknum-oknum PNS yakni, Kabag humas Pemda Bengkalis dan termasuk juga sekdanya sebagai penanggung jawab dalam kegiatan tersebut agar segera diperiksa dan dimintai keterangan

Kalau seperti ini caranya, media tidak salah mengatakan jeruk makan jeruk, dia yang menganggarkan dan dia juga yang mengelola, hal ini tidak dibenarkan didalam aturan manapun juga. Perlu kita tanya apa dasar hukumnya menerbitkan tabloid itu apa ?

Itu memang hak mereka, uang negara ini kan mereka mengatur, Perlu juga saya sampaikan, jika kawan-kawan media belum tau anggaran media di humas itu banyak yang tidak jelas katanya. Jangan hanya masalah ini yang dibongkar, masih ada masalah yang lain.

Dikatakannya, terkait penerbita tabloid Bengkalis Bangkit yang sudah dua tahun bertutut-turut disubsidi dari APBD Bengkalis perlu diusut sampai tuntas, ia saat ini sedang mengumpulkan data-data untuk bahan laporan. “kita sekarang sedang mengumpulkan data-data untuk bahan laporan, apabila datanya sudah terkumpul lengkap dan telah disusun maka kasus ini akan segera kita laporkan.

Dan kasus ini sudah layak ditangani pihak KPK atau Mabes Polri juga Kejagung, pungkasnya. **(mlg)

alnya, jelas berapa harinya, jelas berapa dananya sehingga tidak ada lagi yang namanya calo,'' tegas Danang.

Danang mengakui bahwa hingga kini masih ada semacam pandangan yang agak miring atau negatif dari sebagian masyarakat terhadap aparat pemerintah. Hal itu terjadi karena selama ini kinerja aparat pemerintah cenderung koruptif dan tidak melayani, tapi justru menjadi penguasa atau penjajah terhadap masyarakatnya sendiri.

Pada kesempatan yang sama, Menkopolhukam Joko Suyanto menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik adalah ukuran keberhasilan suatu pemerintah. Jika masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah, maka pemerintah

dianggap berhasil. Oleh karena itu, tegas dia, semua aparat pemerintah harus merubah pola pikir (mindset). ''Jangan bermental penguasa tapi harus menjadi birokrat sebagai pelayan publik,'' pintanya.

Dalam pada itu, Wagubri H Arsyadjuliandi Rachman mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ke depan, tegasnya, kinerja aparat pemerintah, khususnya di lingkungan Pemprov Riau harus lebih baik dan lebih melayani lagi.

Wagubri juga berharap agar kepatuhan aparat di lingkungan Pemprov Riau terhadap undang-undang semakin meningkat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan berkualitas. (alx/grc)

LSM Bangkit yang diterbitkan dan dikelola lansung oleh bagian humas Setda (Sekretariat Daerah) Kabupaten Bengkalis, membuat masyarakat dan kalangan LSM angkat bicara.

Ketua Umum DPP LSMPPK, (Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pementau Pemberantas Korupsi) yang datang berkunjung ke kantor Radar Riau Biro Bengkalis, Jl. Jend.

Sudirman (19/07) sore mengatakan, dirinya sudah lama mendengar informasi ketidak beresan dan mencium adanya aroma dugaan korupsi atas penerbitan Tabloid Bangkit yang dikelola Bagian humas Setda Bengkalis tersebut.

“Kita sudah lama mendengar dan sudah membaca secara jelas paparan dan isi pemberitaan media Radar Riau adanya dugaan korupsi atas penerbitan Tabloid Bengkalis Bangkit, kita sangat prihatin terhadap persoalan ini, sebab di era sekarang ini setiap penggunaan uang negara harus transparan dan harus ada payung hukumnya” ujarnya.

Tehe, aktivis LSM yang dikenal kritis sudah banyak melaporkan kasus korupsi

Premprov Ketua ORI Danang dalam sambutannya mengakui bahwa pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari harapan. Meski UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik sudah berjalan lima tahun, namun indeks pelayanan publik di Indonesia tidak kunjung membaik. ''Kepatuhan aparat pemerintah terhadap UU juga sangat rendah,'' keluhnya.

Danang menyatakan, jika aparat pemerintah sudah memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap undang-undang, maka dengan sendirinya pelayanan terhadap masyarakat akan semakin baik dan berkualitas. Bahkan, praktik korupsi bisa ditekan seminimal mungkin. ''Karena semua sudah ada standarnya. Kalau mengurus izin, mis-

SAMBUNGAN

LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

gumuman tersebut jadwal kegiatan : 1.

Pendaftaran tanggal 23 s/d 26 Juni 2014 dari pukul 08.00 – 12.00 WIB 2.

Pengumuman bagi calon siswa yang dinyatakan diterima tanggal 27 Juni 2014 3.

Daftar ulang diumumkan pada saat pengumuman calon siswa baru yang diterima.

Sementara, pendaftaran hanya berjalan selama 2 hari pada tanggal 23 – 24 Juni.

Tanggal 25 Juni 2014 pengumuman selesai. Lalu ada lagi pengumuman yang ditempelkan di dinding gedung sekolah tempatnya di ruang penerimaan pendaftaran bertuliskan “Bagi calon siswa baru yang tidak lulus atau anak yang tidak memenuhi NEM nya, hanya SKHU saja boleh diterima disekolah melalui radius yakni radius 1 Km dari gedung sekolah” yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atas nama Drs.Zonneri.

Anehnya, dari pantauan Radar Riau dilapangan masih

ada calon siswa yang berasal dari Kel.Talang Mandi berinisial Adillah SKHU 26,04 baru datang kesekolah mendaftar tanggal 25 Juni 2014 jawaban dari panitia pendaftaran sudah ditutup hanya 2 hari saja, akhirnya anak tersebut/ orangtuanya kecewa hingga saat ini belum mendaftar kesekolah mana anak tersebut. Hal yang sama yang dialami Lisber Boru Tambunan alamat Jl.Melati RT.04 RW.06 Kelurahan Titian Antui Sebanga ia nya telah mendaftarkan anaknya berinisial Erry Frederick Ewaldo nomor pendaftaran 160. Anak tersebut tetap juga ditolak Zonneri ketua panitia dengan alasan orangtua calon siswa Lisbet memakai fotocopy KK orang lain. Sementara , Lisbet Boru Tambunan sang suaminya telah lama meninggal memiliki KK dan saat pendaftaran anaknya di SMPN 2 Mandau tersebut mengikuti persyaratan sesuai aturan yang ditetapkan di SMPN 2.

Lisbet menyatakan di depan ketua panitia Zonneri yang disaksikan Radar Riau

pihak SMPN 2 Mandau tidak adil mempersulit anak saya masuk sekolah ini, katanya.

Dibeberkan Lisbet mengatakan, sedangkan anak teman saya alamatnya di Jl. Teratai dekat Santo Yosef Kel.Titian Antui boleh diterima masuk radius 1 Km berarti ada anak tiri dan juga ada anak kandung, jarak rumah kami dari gedung SMPN 2 Mandau kalau diukur paling 500 m saja jauhnya, sebut Lisebt dengan nada kesal.

Ketika Radar Riau mengkonfirmasikan Fahmaniar (Kepsek) di ruang kerjanya terkait calon siswa Erry yang beralamat di Jl. Melati RT.04 RW.06 Kel. Titian Antui, Kepsek mengatakan saya cek dulu pak, saya lagi mau rapat. Keesokan harinya, Radar Riau menemui Zonneri ketua panitia untuk meluruskan mana yang sebenarnya pendaftaran anak tersebut.

Sementara KK orangtua Erry ada tidak mungkin pakai KK orang lain saat pendaftaran.

Ditanyakan kepada Zonneri (panitia-red) terkait tidak mungkin penerima pendafta-

ran saat itu tidak dilihat dan dibacanya formulir yang diserahkan orang tua anak, namun Zonneri justru menjawab dengan nada tak bersahabat, “bahwa dari SMPN 2 tidak suka melihat bapak (wartawan Radar Riau) disekolah ini dengan alasan, tahun lalu Radar Riau memberitakan kecurangan SMPN 2 Mandau tentang PPDB”,katanya.

Ditempat terpisah, Yurnalis tokoh masyarakat Talang Mandi mewakili masyarakat Kelurahan Talang Mandi yang didampingi Sukiyono Ketua Peduli Pendidikan Kel.Talang Mandi mengatakan memang ibu Fahmaniar tidak ada sama sekali pedulinya pada anak – anak Talang Mandi masuk ke SMPN 2 Mandau buktinya sekarang anak Talang Mandi masih banyak yang tidak diterima di sekolah tersebut.

Begitu juga SMAN 1 masih banyak telantar anak – anak Talang Mandi yang masuk SMAN 1 tersebut, masuk sekolah swasta biayanya tinggi, masuk SMAN 5 Pinggir apalagi banyak pungutan.

Makanya anak Talang Mandi bertahan di SMPN 2 dan SMAN 1 dekat dari rumahnya anak – anak, sebut Sukiyono.

Ditambahkan Yurnalis mengatakan, dalam waktu dekat seluruh Ketua RT/RW Kel.Talang Mandi mewakili masyarakat Kel.Talang Mandi akan melaporkan Ibu Fahmaniar,S.Pd (Kepsek) ke Bupati Bengkalis. Kami menilai Fahmaniar seharusnya diganti, tetap tiap tahun PPDB tetap bermasalah, bila perlu kami dari masyarakat Kel.Talang Mandi datangi kantor Bupati Bengkalis dan Dinas Pendidikan Kab.Bengkalis, DPRD, tutupnya.

Ka.UPTD Pendidikan Kec.Mandau yang dihubungi Radar Riau melalu ponselnya tidak berhasil,ponselnya tidak diangkat. (DR)

yang menamakan diri Srikandi Revolusi Mental yang membagi selebaran di Bundaran HI Jakarta, Jumat (18/7/2014). Mereka menyerukan masyarakat menolak hasil Pilpres.

Jokowi mengaku telah mengimbau seluruh pimpi-

nan kelompok relawan pendukung untuk tidak melakukan pengerahan massa. Tak hanya itu, relawan juga diminta tak mengenakan atribut pasangan nomor urut dua, misalnya, baju kotak-kotak, pemasangan avatar dan se-

bagainya.

“Di rumah masing-masing saja, berdoa samasama, melihat dari TV. Semua ingin kondisinya sejuk.

Soal pengamanan kita serahkan ke Polri,” ujar dia.

Bupati Syamsuar agar mengembalikan uang kerugian negara dalam kasus tersebut senilai Rp 302 juta.

"Saya diperintah pak Bupati Syamsuar kembalikan kerugian negara. Kata pak Bupati agar kasus tersebut dihentikan seperti janjinya Kajari Siak," ucap Juarman.

Setelah ketemu Bupati Siak, terdakwa Juarman ditelpon Sekdakab Siak, Adli Malik menanyakan hasil pertemuan dengan Bupati.

"Keesokannya saya menghadap pak Sekda di kantor.

Pak Sekda menyerahkan uang Rp 302 juta dan menyu-

ruh saya kembalikan uang itu ke Jaksa. Karena pak Sekda tak mau kepikiran atas kasus ini, karena Ia sedang sakitsakitan. Dan pak Sekda bilang masak tak percaya dengan pak Bupati dan Kajari. Daripada melebar kemana-mana, pak Sekda siap tanggulangi uangnya," ungkap Juarman.

Pada persidangan, terdakwa Juarman juga mengungkap fakta tentang adanya arahan dari penyidik Kejari Siak Sri Indrapura, Jendra Firdaus untuk melibatkan Suntoro mantan Kabag Tapem Setdakab Siak sebagai tersangka.

Bahkan, majelis hakim

juga telah memerintahkan JPU untuk menghadirkan Jendra Firdaus, namun tak terlaksana. Begitu juga, saat hakim beri perintahkan agar Said Arif Fadillah dan saksi Oni Weldi, Amzirman, I Wayan serta Novendra dihadirkan kembali ke persidangan guna dikonfrontir juga tak digubris JPU. Dalam pembacaan pledoinya, Juarman meminta agar majelis hakim yang diketuai I Ketut Suarta SH MHum agar membebaskan ia dari segala tuntutan JPU, dikarenakan tidak berbuat dan menikmati uang hasil korupsi seperti tuntutan JPU. (tim/pltrc)

yang sedang melakukan aktivitas seperti biasa tiba-tiba merasakan bau gas, sehingga membuat dada mereka menjadi sesak dan mata mereka mengalami keperihan. Bau gas itu muncul seiring dengan datangnya arah angin. “ Saya sedang memperbaiki kabel, di lantai atas tiba- tiba menghirup bau yang lain dari biasanya. Tak lama kemudian dada saya menjadi sesak. Kami berhamburan turun ke bawah.

Tragisnya pintu keluar hanya satu sehingga kami berdesakan,” tutur para Karyawan yang lagi bercerita di klinik Eka Hospital KPR I Perawang, Jumat (18/7) kemarin.

Menurut cerita karyawan tersebut, meskipun mereka telah menggunakan masker namun bau gas klorin itu tetap saja terhirup sehingga menyebabkan sesak nafas dan mata perih.

Selanjutnya, terlihat para korban kondisinya dalam

masih sesak nafas, dan sedang menunggu oksigen dipasang agar sesak nafasnya bisa diatasi. Tampak juga ada korban yang membuka bajunya saking gerahnya mungkin menyelimuti badan akibat efek dari menghirup gas klorin.

Mengenai penyebab kebocoran, Armadi belum bisa memberikan keterangan pasti karena pihaknya masih dalam tahap pemeriksaan tim penindaklanjutan kejadian. (alx/dpc)

yang merembes ke lingkungan warga yang bertempat tinggal di sekitar pelabuhan PT RAPP Buatan tersebut.

Menurut warga ada sembilan kali ponton batubara itu melakukan pencucian pontonnya di pelabuhan RAPP Buatan tersebut yang berdampak lingkungan. Masih menurut warga, kerja ponton pengangkut batubara itu tidak sesuai kaidah ramah lingkungan, karena batubara yang diangkut banyak men-

gotori Sungai Siak dan lingkungan sekitarnya.

“Ponton itu singgah setiap sepekan sekali membongkar batubara milik RAPP. Batubara kemudian diangkut menggunakan mobil dumptruck ke industri PT RAPP sebagai bahan bakar pembangkit,” katanya.

Pihak PT RAPP, melalui humasnya Erik mengatakan bahwa pihaknya tidak membenarkan jika ada pencucian ponton batu bara atau membuang lim-

bah ke sungai seperti yang dikeluhkan warga Buatan.

“Kita sudah jalankan aturan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tetap ramah lingkungan”kata Erik melalui telepon genggamnya ketika dikonfirmasi Minggu sore (20/7/2014).

Dijelaskan lebih lanjut oleh Erik batubara itu memang dibutuhkan RAPP untuk pembangkit listrik PT RAPP.(tim)

Namun anehnya ketika pada pengisian formulir DA1, perolehan suara yang dimiliki oleh pasangan Jokowi-JK justru hilang. “Seluruh suara ditelan oleh Prabowo-Hatta, baik suara mereka sendiri (53), dan Jokowi-JK (783), menjadi 836 untuk Prabowo-Hatta sendiri”, jelasnya.

Sedangkan Chaerany Putri dari Gerak Cepat JokowiJK yang memfokuskan relawan mereka di daerah DKI Jakarta mengatakan, pelanggaran yang ditemukan oleh relawan mereka tidak hanya

dalam bentuk manipulasi angka. “juga ada intimidasi terhadap para saksi”, ujarnya.

Chaerany juga menambahkan pihaknya pada tanggal 9 Juli lalu menempatkan para relawan pada TPS di Jakarta, para relawan tersebut melakukan pencatatan setiap perolehan suara yang diperoleh oleh kedua pasangan calon di TPS. Namun sangat-sangat memprihatinkan sekali pilpres kita, setelah sampai ditingkat kelurahan dan kecamatan ada perbedaan angka dengan yang

diperoleh oleh kedua pasangan di TPS. “Kami memiliki data dan tidak asal bicara, ada suara yang berkurang dari tingkat TPS ke kecamatan dan kelurahan”, jelas Chaerany.

Selain itu para relawan Jokowi-JK juga mengatakan bahwa mereka tidak hanya memiliki bukti berupa formulir C-1 saja, tetapi juga ada bukti berupa video dan suara. Namun bukti ini masih harus diperiksa kembali oleh para relawan agar nanti tidak terjadi kekeliruan.(alx/mnc)

Jokowi Pusat pada Sabtu (19/7/2014).

“Kita melihat arah mereka ke sana,” sambung Jokowi yang mengaku tidak mengetahui siapa yang mengerahkan orang-orang tersebut.

Hal itu dikatakan Jokowi menyikapi kelompok perempuan

(alx/tpc)

Bupati Hal tersebut terungkap pada persidangan lanjutan dugaan mark up pengadaan lahan BLK Siak tahun 2006, dengan agenda pembacaan nota pembelaan (Pledoi) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Siak Sri Indrapura dengan terdakwa Juarman SSos MSi di Pengadilan Tipikor.

Dalam pledoi pribadi yang dibacakan terdakwa Juarman, menyebutkan bahwa sekitar bulan Februari 2012, ia dipanggil Bupati Siak, Syamsuar, ke rumah dinas Bupati Siak.

Dipertemuan tersebut, terdakwa Juarman diperintah

Pipa dan serta mata mengalami perih-perih.

Puluhan karyawan langsung dilarikan ke sejumlah klinik di kota Industri Perawang guna mendapatkan perawatan intensif. Dua orang diantaranya karena mengalami keracunan lebih parah terpaksa dirujuk ke RS di Pekanbaru.

Informasi yang telah berhasil diperoleh dari lapangan kebocoran gas terjadi di lokasi CA 8 Pabrik IKPP sekira pukul 09.00 Wib. Karyawan

Banyak Dikutip dari gagasanriau.com ,menurut warga Buatan, Sabtu petang tadi (19/7) pada tanggal (28/6/ 2014) pihaknya memasukkan bibit ikan ke kolamnya untuk budidaya ikan darat.

Tapi pada (5/7/2014) lalu air Sungai Siak yang tercemar limbah batubara masuk ke kolamnya dan membuat ikannya mati.

Sejumlah warga sudah menyetop ponton besi itu mencuci limbah batubara

Ini Alok Barat, Hewuli pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) satu pada formulir C1 perolehan suara untuk PrabowoHatta adalah 26 suara, sedangkan Jokowi-JK 423 suara.

Sedangkan pada TPS dua, perolehan suara Prabowo-Hatta adalah 27 suara dan Jokowi-JK adalah 360 suara, sehingga total perolehan masing-masing di dua TPS tersebut adalah 53 suara untuk Prabowo-Hatta dan 783 suara untuk Jokowi-JK, jika digabungkan suara keduanya berjumlah 836 suara.

CMYK Edisi 0321 Tahun VII, 21 - 25 Juli 2014

Halaman

8 Radar Riau

ADVERTORIAL ROHIL

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP ME NGUNGKAP FAKTA

Gubernur Annas Undang Dua Menteri Resmikan Kantor Bupati Rohil Termegah se-Indonesia

BAGANSIAPIAPI, RR Gubenur Riau H Annas Maamun dan Bupati Rohil H Suyatno merencanakan saat peresmian Kantor Bupati termegah di Indonesia ini yang terletak di kawasan Batu Enam Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) akan mengundang Mentri Dalam Negeri bersama dengan peresmian Jembatan Pedamaran dengan mengundang Mentri Perkerjaan Umum.

Dinas Cipta Karya dan Tata Usaha (Cikataru) siap menjalankan arahan yang diberikan Gubenur Riau

melalui Bupati Rohil akan menggesa pembangunan Kantor Bupati dilanjutkan dan yang kurang bisa seg-

era dilengkapi.

"Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Usaha (Cikataru) Suwandi Ssos ketika diwancarai media di Bagansiapiapi.

"Kita kemarin bersama Gubri dan Bupati meninjau lansung dan ada beberapa bagian fisik khususnya jalan dan interior yang harus cepat diselesaikan dan bisa ditempati," kata

Gubri dan Wabup Rohil Mesra Safari Ramadhan Bersama ROHIL, RR Memasuki malam ke-16 ramadhan 1435 H/2014 M, Gebernur Riau H.Annas Maamun di dampingi Wakil Bupati (Wabup) Rohil Erianda SE melanjutkan Safari Ramadhan di daerah ibu kota Rokan Hilir, tepatnya di Bagansiapiapi.

Gubri di dampingi Wabup Rohil Erianda yang juga anak kandungnya sendiri telah melakukan safari ramadhan di dua masjid. Malam ke-14 Ramadhan, Gubri dan Wabup Rohil melakukan safari ke Masjid Al-Ikhlas Jalan utama Kelurahan Bagan Barat, dan di lanjutkan malam ke15 ramadhan ke Masjid Jamiq Jalan Simpang Tiga Kepenghuluan Bagan Jawa.

Di malam Senin tepatnya, malam ke-16 ramadhan Gubri dan Wabup Rohil kembali melakukan safari ramadhannya di Masjid Taqwa Muhammadiyah yang berada di Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko.

Wabup Rohil Erianda SE saat menyampaikan kata sambutan di masjid Taqwa Muhammadiyah Bagan Hulu, pada hari Sabtu (12/ 7) kemaren saya di lantik sebagai Wakil Bupati Rohil.

Untuk mengisi kekosongan wakil Bupati, yang beberapa waktu lalu Wakil Bupati Rohil yang lama di lantik sebagai Bupati Rohil.

"Saya meminta dukungan dengan instansi bekerja dengan hati yang tulus ikhlas. Kepada seluruh elemen masyarakat rohil juga meminta untuk saling kerjasama dalam segala hal.

Agar cita-cita meningkatkan pembangunan diri segi manapun. Sama-sama bekerja dengan baik saling bantu membantu," kata Erianda.

Gebernur Riau (Gubri) H.Annas Maamun saat menyampaikan kata sambutan di di hadapan ratusan jamaah tarawih Masjid Taqwa Muhammadiyah Bagan Hulu, dia menyampaikan, saya meminta kepada seluruh masyarakat Bagan Hulu agar senang selalu menjaga kekompakan.

Bagaimana bisa bangun muhammdiyah dengan baik. Tidak lupa juga Gubri, mengucapkan atas nama keluarga besar saya serta pemerintah Pemprov Riau selamat menjalankan ibadah suci ramadan mohon maah lahir dan bathin kalau ada kesalahan.

Lanjut Gubri, 2016 ka-

lau tidak berduit tidak usah maju. Yang bangun negeri ini. Yang betul membangun orang negeri ini. Tidak usah percaya dengan orang luar.

"Kalau negeri Rokan Hilir ini mau berjaya, harus putra Rokan Hilir juga membangun kampung halamnnya, orang luar cuma ingin mengambil keuntungan di negeri ini saja," katanya.

Gebernur Riau Annas Maamun dan Wabup Rohil membantu masjid Taqwa Muhammadiyah Bagan Hulu sebanyak 15 juta dan ditambah pakaian solat untuk ibuk-ibuk sebayak 140 pasang.Pakaian ini yang dapat cuma ibuk-ibuk yang solat di masjid Taqwa Muhammadiyah Bagan Hulu.

"Dengan adanya bantuan tersebut agar dapat di gunakan dengan baik.

Banyak yang harus di gunakan dana itu, seperti pembeli peralatan kebutuhan masjid ini. Yang penting kita selaku masyarakat Kota Bagansiapiapi Rohil harus selalu kompak, jagan terpecah belah." ucap Annas Maamun. (adv/hms)

Suwandi Ssos.

Untuk itu dirinya optimis apabila pembangunan secara total akan selesai dikerjakan pada tahun ini. Suwandi menegaskan, untuk Dinas Cipta Karya dan Tata Usaha sesuai Tupoksinya akan menyelesaikan pembangunan cor halaman, jalan masuk serta interior gedung. Sedangkan untuk perlengkapan di dalamnya akan dilaksanakan oleh Sek-

retariat Daerah melalui Bagian Perlengkapan.

"Harapan kita semua pihak bisa selesai tahun ini makanya kita akan gesa pengerjanya dan mudahmudahan dalam tahun ini sudah mulai bisa ditempati," kata Suwandi.

Meskipun baru memimpin Kadis Cipta Karya dan Tata Usaha namun Suwandi terlihat getol dan aktif terutama dalam

menyelesaikan pembangunan Kantor Bupati yang menjadi kebanggaan masyarakat Rohil itu.

"Mohon doanya ya, kita akan selesaikan ini dan berharap semua selesai dan kantor bisa mulai ditempati oleh Pemkab Rohil dan kawasan Batu Enam akan menjadi ramai dengan pusat pemerintahannya," tutup Suwandi Ssos. (adv/hms)

Disbun Rohil Berencana untuk Bangun Pks Mini

ROHIL, RR Pabrik kelapa sawit (PKS) mini bisa menjadi salah satu solusi, supaya petani sawit di Rokan Hilir tidak lagi tergantung kepada perusahaan kelapa sawit skala besar. Pabrik tersebut diharapkan bisa menampung hasil produksi petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Saat ini pemerintah sudah bisa membuat pabrik kelapa sawit medium atau mini untuk kepentingan masyarakat petani dengan kapasitas 5 ton tandan buah segar (TBS) per jam dan 10 ton TBS per jam.

"Dengan adanya PKS mini

tersebut, saya yakin kesejahteraan petani akan semakin terdongkrak dan percaya hasilnya atau kualitas minyaknya juga akan lebih bagus dan akan lebih efisien," Dijelaskan, selama ini pabrik kelapa sawit yang ada di Indonesia, khususnya di Rokan Hilir berskala besar.

Pabrik-pabrik yang ada memproduksi kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton KBS per jam dan memiliki luas perkebunan 6.000 hektare.

"Sedangkan untuk PKS mini hanya butuh lima ton dan 10 ton sawit yang bersumber dari perkebunan ter-

dekat. Perkebunannya cukup 1.000 hingga 1.500 hektare saja. Petani jauh lebih dekat menyetor ke pabrik mini dibandingkan dengan pabrik besar. Lebih dekat jaraknya membuat sawit yang diolah akan selalu dalam keadaan segar," tuturnya.

Untuk perkebunan sawit yang lebih luas, sering kali sawit yang disetorkan petani terpaksa harus menanti dalam waktu cukup lama. "Akibatnya, buah sawit yang akan diolah cepat sekali busuk atau tidak segar. Akibatnya, terpaksa petaninya juga yang dirugikan," (adv)

CMYK

CMYK Edisi 0321 Tahun VII, 21 - 25 Juli 2014

Halaman

Halaman

9 Radar Riau LANGKAH MAJU MENGUNGKAP ME NGUNGKAP FAKTA

9

Edisi: 0321.Tahun VII. 21 - 25 Juli 2014

z ADVERTORIAL z

Wabup Erianda Kukuhkan MPA Pengendalian Karhutla ROHIL, RR Wakil Bupati Rohil Erianda membuka secara resmi Diklat Pengendalian Kebekaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat. Dia juga mengukuhkan Masyarakat Peduli Api (MPA) dibeberapa kecamatan yang rawan karhutla.

Diklat digelar oleh Badan Pengelola Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD), selama lima hari, mulai Selasa (15/7/14), di Hotel Lion, Bagansiapiapi.

Dalam kesempatan tersebut, Erianda mengukuhkan MPA Kecamatan, Bangko, Sinaboi, Pasir Limau Kapas, Bangko Pusako, Tanah Putih dan Kubu berdasarkan Keputusan Masyarakat Peduli Api Kabupaten Rokan Hilir Nomor 01/MPA/2014/004 tertanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani ketuanya, Herman Susilo, dan diketahui Wakil Bupati Erianda.

Usai mengukuhkan dan membuka diklat itu, Wakil Bupati Erianda ketika diwawancara mengharapkan MPA kecamatan yang dikukuhkan tanggap terhadap kebakaran hutan dan lahan di Rokan Hilir dan mengikuti diklat dengan baik.

Sangat bagus kita tengok, sama-sama kita harapkanlah, khusus di Rokan Hilir ya, dan saya minta dengan tim, bekerja, bertugas, yang sebenar-benarnya, agar dilapangan nanti, kita cepat tanggap, masalah kebakaran ini,” katanya singkat.

Dalam pada itu, Didy Wurjanto, Staf Ahli Kepala BP REDD, menyebutkan, diklat ini dalam rangka melaksanakan instruksi Wapres.

“Untuk menindaklanjuti kunjungan presiden, yang lampau, saat Riau tertutup asap, yang menimbulkan kerugian, sampai Rp 20 triliun,” katanya.

Biaya yang diperlukan untuk memadamkan, katanya Rp 168 miliar, sepertiga anggaran nasional tahun 2014 sebesar Rp 500 miliar.

“Sehingga Bapak Presiden melalui Bapak Wapres mengintruksikan instansi terkait, Kehutanan, Pertanian, Lingkungan Hidup, Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB), kemudian, Kemendagri, untuk sekarang mengusahakan, bagaimana mengantisipasi kebakaran hutan, tidak pada saat api sudah berkobar dahsyat,” tambahnya.

Dengan tindakan preventif, menyiapkan masyarakat, sebelum terjadi kebakaran, dibawa kendali kepala desa, camat dengan instruksi bupati. Ini semuanya akan dibungkus dalam aturan main, aturan hukum berupa Prosedur Operasi Standar Nasional (Opsnas), pengendalian karhutla, kebakaran hutan dan lahan, akan lebih baik, ditingkat pencegahannya.(ma/rgc)

Polisi Perairan Tanam 1.000 Mangrove SINABOI, RR Polisi Perairan Polres Rokan Hilir Mengadakan kegiatan penanaman pohon mangrove(bakau) di sekitar pantai perairan Rohil dalam rangka aksi peduli mangrove 2014.

Kegiatan penanaman diarahkan khususnya di kuala, perairan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi. Kasatpol Air Polres Rohil AKP Rioso turut langsung melakukan kegiatan penanaman mangrove, bersama personel Polair dan puluhan warga. Rombongan peduli mangrove ini bergerak ke areal penanaman dari pelabuhan Sinaboi ke kuala dan pantai perairan Sinaboi.

Setelah tiba , rombongan terpaksa menggunakan sampan kecil untuk mengangkut mangrove ke tempat yang sedikit tinggi ke tepi kuala tersebut, agar mangrove tidak cepat rusak karena di terjang air pasang atau pasang surut.”Hal ini adalah program unggulan di perairan.

Kami ingin mengajak masyarakat untuk senantiasa peduli dan mau menanam bakau, karena hutan bakau ini merupakan pelestarian lingkungan disekitar perairan yang mana perairan kami hutan bakaunya sudah banyak yang gundul,habis,”kata Rioso.Lewat kegiatan itu Polair, kata Rioso, memberikan semangat kepada nelayan untuk peduli dengan kelangsungan hutan bakau karena berpengaruh langsung pada habitat ikan yang ada. ”Dengan kegiatan penanaman 1.000 pohon, mudahmudahan bakau bisa berkembang lebih banyak lagi,”kata Rioso berharap.Selain itu, salah satu fungsi utama hutan bakau untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan,serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. (ma/hms)

Distanak Akan Data Lahan Kosong BAGANSIAPIAPI, RR Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir akan menginventarisir lahan kosong yang ada di Kecamatan Batu Hampar agar dapat dimanfaatkan sebagai tempat penanaman padi maupun buah.”Perlu dilakukan pendataan lahan kosong berapa banyak tidak terpakai di Batu Hampar. Saya dengar ada petani sewa lahan dengan sistem kontrak tiga tahun, sementara pemilik lahan berada di Pekanbaru, Jakarta.

Lahan seperti inilah yang perlu di data, lahan itu mahal. Sayang kalau hanya menjadi lahan tidur,”kata Kepala Distanak Rohil Ir.Muslim belum lama ini dalam pertemuan dengan kalangan petani buah di Kepenghuluan Bantaian Hilir, Batu Hampar.Pemanfaatan lahan secara optimal merupakan pilihan yang masuk akal dalam rangka meningkatkan produktifitas bidang pertanian. ”Lahan kami banyak yang tidak diolah, memang harus difikirkan bagaimana caranya agar lahan itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dengan menerapkan sistem sewa pakai,” ujar Muslim.Datuk Penghulu Bantaian Hilir Sufri membenarkan masih banyak lahan yang terkesan dibiarkan begitu saja di wilayah yang merupakan lintasan antara Bagan Siapi-api Kecamatan Rimba Melintang itu.

Contoh lahan tidur terdapat di lingkungan sekitar kantor pemerintahan Kecamatan Batu Hampar dan di belakang Puskesmas.Menurut Sufri, ke depan pihaknya segera melakukan pendataan lahan tidur yang ada di wilayah kepenghuluan itu, karenanya dia mengharapkan agar ada perhatian dari pemerintah untuk turut membantu mencarikan solusi agar lahan tidur yang ada dapat digunakan oleh kalangan petani. (mln/rgc)

Bupati Rohil Blusukan Dipasar Trubuk Bengkalis ROHIL, RR Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Suyatno didampingi sejumlah tim relawan balek kampung, dalam rangka pulang ke Bengkalis dalam menghadiri berbuka puasa bersama dengan anak yatim di Kelurahan Damon dan Kelapapati- Bengkalis ini menyempatkan diri blusukan di Pasar Terubuk Bengkalis, Kamis (17/7/2014).

Dalam Blusukan itu selain mencari ikan kesukaanya yakni ikan Asin, Bupati Rohil Suyatno juga sempat berinteraksi dengan para pedagang. disampaikan pria berbadan tegap tinggi itu kepada sejumlah wartawan bahwa, penataan para pedagang di Pasar Terubuk sudah masuk katagori bagus

dan tinggal perlu ada pembangunan Mushalla di kawasan belakang Pasar, agar para pedangang tidak kesulitan untuk beribadah saat waktunya menjalankan sholat lima waktu.

Menanggapi tentang perkembangan ekonomi, menurutnya khususnya di pulau Bengkalis

sesuai yang terlihat di pasar terubuk, Bupati Rohil ini mengatakan ekonomi Bengkalis juga sudah terlihat maju dibandingkan pada tahun tahun sebelumnya.

“Ekonomi Bengkalis sudah terlihat lebih maju dan itu juga tidak terlepas pihak Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terus menggalakkan ekonomi kerakyatan dan Bupati Bengkalis saat ini sudah lumayan bijak, “ungkapnya sambil memuji program Bupati Herliyan Saleh.

Terkait harga sembako jika dibandingkan antara di Kabupaten Rohil dengan Kabupaten Bengkalis boleh dibilang setara dan jika ber-

bedapun tidak terlalu siknifikan, kecuali bahan bahan bangunan, maka harganya lebih mahal di Kabupaten Rohil jika dibanding Kabupaten Bengkalis dengan selisih kurang lebih 30%.

“Kalau harga bahan bangunan di Kabupaten lebih mahal dibanding di Kabupaten Bengkalis, sebab kalau di Kabupaten Rohil itu, jika kedatangan bahan bangunan tidak langsung dibawa ketempat penampungan, tapi harus dilangsir dulu dan butuh tambah ongkos angkutan barang, “terang Bupati Rohil Suyanto ini. (ma/boc)

Dishubkominfo Rohil Bangun Posko Jalin Riau-Sumut BAGANSIAPIAPI, RR Untuk pengamanan arus mudik lebaran, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Rokan Hilir akan mendirikan Posko di Jalan Lintas Riau ke Sumatra Utara (Sumut).

“Daerah itu merupakan daerah yang rawan dari Kemacetan,’ kata Kad-

ishubkominfo Rohil Syafruddin, Amp, Jumat (18/7/2014) di Bagansiapiapi.

Diakui Syafruddin, pihak Dishubkominfo sudah siap untuk pengamanan arus mudik lebaran, “kita sudah siapkan segala sesuatu nya.

Seluruh personel juga sudah kita siapkan semaksimal mungkin. Dalam waktu dekat kita akan lakukan koordinasi ber-

sama instansi terkait, tentang pengaman arus mudik lebaran tahun ini, tambah Syafruddin.

Dikatakannya lagi, pihak Dishubkominfo sudah siap untuk mengatasi kemacetan arus mudik lebaran tahun 2014 ini. Saat ini arus mudik di wilayah Rokan Hilir masih normal, “tidak ada kemacetan,” ujarnya.

Lebih lanjut Syafruddin mengatakan, kalau pihaknya akan membangun Posko di jalan Lintas ( Jalin) RiauSumut. Karena Jalin ini tergolong rawan dari kemacetan.

“Kita juga siapkan personel untuk menjaga arus transportasi laut, seperti Pelabuhan TPI Bagansiapiapi. Hal ini kita lakukan untuk menjaga kenyamanan

masyarakat saat mengadakan arus mudik lebaran. Biasanya arus mudik lebaran memakai jasa transportasi laut sangat padat. Apa lagi masyarakat kita yang ada di daerah pesisir, seperti Palika, Pulau Halang, karena daerah tersebut hanya bisa dilalui oleh transportasi laut,” ujar Syafruddin. ( mln/ hrc/mrn)

Kejari Bagansiapi-api Terima Penyerahan Tahap II Kasus Rajadi BAGANSIAPI-API, RR Kejaksaan Negeri (Kejari) Bagansiapi-api menerima pelimpahan tahap II terhadap tersangka Rajadi alias Awie Tongseng yang disangkakan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, di Kantor Kejari, kawasan Batu Enam, Bagansiapi-api, Kamis (17/7).

Kepala Kejari Bagansiapiapi Moh Zaenudin didampingi Kasi Intel Rifki melalui Kasi Pidum Bambang Heri Purwanto SH mengatakan, pelimpahan dilaksanakan sekitar pukul 11.30 WIB. ‘’Polda

telah serahkan tahap dua, tersangka dan barang bukti.

Untuk selanjutnya nanti kami konfirmasi ke jaksa yang ditunjuk, yang jelas dikenakan pasal 242 ayat (2) tentang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah,’’ ujar Bambang.

Dia menegaskan pihak Kejari Bagansiapi-api hanya menerima perkara tersebut. Ketika diminta pendapatnya tentang penerapan ulang pasal 242, yang setelah sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Rohil, telah nyata dimenangkan Rajadi, kasi pidum tidak

menanggapi.

Ketika ditanya kapan kasus tersebut kembali disidangkan, Bambang mengatakan belum bisa memastikan waktu dimaksud. ‘’Belum bisa dipastikan, nanti akan kami pelajari, siapkan administrasi dan saya belum bisa jawab nanti harus koordinasi dulu dengan pimpinan,’’katanya.

Awie dijemput penyidik polda, di kediamannya Jalan Merdeka, Bagansiapi-api Selasa (15/7). Penasehat hukumnya, Cutra Andika SH menyatakan, berdasarkan putusan pra peradilan sebelumnya, dalam per-

timbangan hukum dinyatakan perkara sumpah palsu tidak dapat berdiri sendiri tanpa perintah hakim. ‘’Jelas kami berkeberatan, kenapa perkaranya masih tetap dilanjutkan, kami akan lakukan langkah-langkah hukum agar klien kami mendapat keadilan,’’ujar Cutra Andika. aktivitas belajar mengajar di Perguruan Wahidin dihentikan sementara waktu, sejak aksi unjuk rasa yang dilakukan siswa pada Rabu (16/7), sampai kemarin, Kamis (17/7) siswa belum belajar sama sekali.

Sekretaris Wakil Koordinator

Wahidin Hasanto membenarkan bahwa mogok belajar masih berlangsung. Namun berdasarkan rapat majelis guru dan yayasan yang dilaksanakan, maka aktivitas belajar mengajar kembali dilaksanakan besok (hari ini). ‘’Besok sudah masuk seperti biasanya,’’ kata Hasanto.

Usai dinyatakan lengkap (P-21), berkas perkara bersama tersangka dugaan keterangan palsu di persidangan, Awi Tongseng dilakukan penyerahan tahap II dari penyidik Polda Riau kepada Kejaksaan Tinggi.(rr/rpc)

Jokowi-JK Menang Mutlak di Bagan Sinembah Rohil ROHIL, RR Pasangan Jokowi-JK patut berbangga dan berbesar hati kepada masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah pasalnya hasil rekapitulasi PKK setempat pasangan tersebut berhasil mengungguli pasangan Prabowo-Hatta dengan 56,74 persen atau mendulang 36.760 suara,sedangkan PrabowoHatta hanya mampu mendulang 43,26 persen atau sebesar 28.025 suara yang sah.

Hal ini berdasarkan rekapitulasi penghitungan manual yang di hadiri oleh kedua belah kubu Capres dalam Pil-

res 9 Juli lalu, menurut Ketua PPK Kecamatan Bagan Senembah Jumadi SP saat penghitungan juga di hadiri Panwaslu Kecamatan Jisam Kholik.

“Saat penghitungan saksi hadir, ada camat sakinah S.STP.MSi,Kapolsek Kompol Taufik Hidayat Thaieb SH,Ketua Panwas Jisam Kholid termasuk juga personil Koramil Peltu Thomas,” ucap Jumadi.

Data yang berhasil dirangkum Selasa (15/7) di Bagan Batu jumlah pemilih berdasarkan DPT berjumlah 92.526, namun yang memberikan hak suara hanya se-

banyak 65.068 dan suara yang sah saat di hitung 64.785 dan suara tidak sah sebanyak 283 suara. “Kehadiran pemilih hanya 70,32 persen saja,begitulah mungkin karena situasinya puasa kali,” ucap warga mengomentari kemenangan pasangan Jokowi-JK di daerah tersebut.

Jumadi SP menyebutkan terima kasihnya kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam Pilpres tersebut walaupun banyak yang tidak datang mempergunakan hak suaranya. ”Bagaimanapun kita merasa puas atas partisipasi lebih tujuh puluh persen pe-

milih ini datang mencoblos,” terang Jumadi.

Kapolsek Bagan Sinembah Kompol Taufiek Hidayat Thaieb SH Sik di hubungi terpisah menyebutkan selama masa pencoblosan hingga penghitungan kondisi di Kecamatan Bagan Senembah aman dan terkendali.

“Sampai saat ini kondisi disini aman dan terkendali dan tahapan demi tahapan sudah berjalan dengan baik,semoga saja keadaan ini nantinya tetap aman-aman saja,” kata Kompol Taufiek Hidayat Thaieb SH Sik dengan menyebutkan kotak suara sudah berada di KPU Rokan

Hilir di Bagansiapiapi .

Camat bagan Senembah Sakinah S.STP MSi menyebutkan pihaknya bersama-sama Upika Bagan Sinembah senantiasa melakukan pemantauan dan saling bertukar informasi sehingga satu sama lainya sering terlihat bersama.

“Pokoknya koordinasi sesama Upika berjalan dengan baik dan lancar sehingga dalam kegiatan kita sering bersama-sama turun selain melihat lansung dan memonitor,begitu juga tokoh masyarakat lainya,” demikian penjelasannya. (alx/mln/rgc)

CMYK

Edisi 0321 Tahun VII, 21 - 25 Juli 2014

Halaman

10 R a d a r R i a u

22 Berkas K2 Riau Bodong PEKANBARU, RR Setelah mengumpulkan data pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori II 13 Juni lalu, hingga kini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau sudah menemukan 22 berkas tenaga honorer yang terindikasi tidak valid dari 100 honorer yang dinyatakan lulus.

Hal ini diungkapkan Kepala BKD Riau, M Guntur, Rabu (16/7). Ia menyebutkan ada sekitar 22 berkas yang terindikasi “bodong”. Ia juga menjelaskan 22 berkas tersebut tengah diproses namun Ia enggan menyebutkan bentuk indikasi berkas honorer yang tidak valid itu.

“Rahasialah. Ini kan masih dalam proses, dan jika benar-benar ada yang tidak valid datanya, akan ada sanksinya yakni pidana. Tentunya, ini yang tidak kita inginkan terjadi,” ulasnya.

Guntur menambahkan, jika pihaknya saat ini memang betul-betul mendalami 22 berkas yang terindikasi tidak valid itu. “Ini dilakukan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari dan kita tetap akan menuntaskan proses verifikasi ini hingga batas yang telah diajukan hingga tanggal 29 Agustus mendatang,” jelas mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau itu.

Guntur berjanji, apabila semua verifikasi pemberkasan ini kelar, pihaknya akan menyerahkannya ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat. Selanjutnya, akan dikeluarkan Nomor Induk Pegawai (NIP).(rr/dpc)

Dewan Riau Optimis Tuntaskan PR Jelang Akhir Masa Jabatan

PEKANBARU

LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Agustus, Pemprov Mulai Bangun 1.538 RLH PEKANBARU, RR Pemerintah Provinsi Riau mulai melakukan persiapan untuk pembangunan rumah layak huni (RLH). Untuk tahap awal dibangun 1.538 RLH pada bulan Agustus mendatang.

Ribuan rumah yang dibangun tersebut tersebar di 702 desa di kabupaten/kota se-Riau. Program tersebut diharapkan dapat menyentuh masyarakat-masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa (BPM Bangdes) Provinsi Riau H Daswanto, Kamis (17/7) di Pekanbaru. Menurutnya, pihaknya sudah melakukan per-

siapan sampai ke calon penerima dan calon lokasi untuk program RLH tersebut. ‘’Insya Allah persiapan sudah dilakukan, beberapa kabupaten/kota juga sudah mengkonfirmasi calon penerima dan lokasi untuk RLH tersebut,’’ ulasnya.

Saat ditanyakan mengenai rincian penerima bantuan RLH tersebut, dia menerangkan hal tersebut bervariasi. Misalnya Kabupaten Kampar mendapat bantuan 86 unit untuk 43

desa/kelurahan, Kabupaten Indrgiri Hulu mendapat 80 unit.

Kabupaten Bengkalis mendapat jatah 80 unit, Indragiri Hilir 170 unit, Pelalawan 140 unit, Rokan Hulu 160 unit dan Rokan Hilir 180 unit. Selain itu, Kabupaten Siak kebagian 150 unit, Kuansing 160 unit, Pekanbaru 116 unit dan Dumai 66 unit.

Tidak hanya itu, program tersebut dilengkapi dengan pendanaan dan lokasi resetlement desa di dua daerah. Pertama di Kecamatan Bangko Rokan Hilir dan Kecmatan Rumbai Pesisir Pekanbaru dengan total Rp5,6 miliar. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi daerah yang ter-

golong langganan bencana, seperti banjir dan longsor.

Sementara saat disinggung mengenai alokasi dana untuk program RLH tersebut, mantan Kepala Kesbangpolinmas Riau itu mengatakan untuk tahap awal digelontorkn dana Rp112,98 miliar. Alokasi tersebut dianggarkan pada APBD perubahan dan diyakini rampung sebelum akhir tahun 2014. ‘’Untuk mendukung itu, kami harapkan Agustus sudah ketuk palu untuk APBD perubahan. Sehingga pada bulan itu juga dapat kami mulai dengan tidak dilelang. Di mana yang bekerja langsung masyarakat sekitar. Sehingga lebih jelas dan tepat sasaran,’’ urai Daswanto.(alx/rpc)

PEKANBARU, RR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau terus menggesa realisasi pengesahan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) jelang berakhirnya masa jabatan mereka pada September mendatang.

Ketua DPRD Riau, H Johar Firdaus menyatakan, memang proses pembahasan usulan Ranperda baik dari legislatif maupun eksekutif sedikit mengalami hambatan tahun 2014 ini, karena bertepatan dengan tahun politik, Pemilihan Legislatif (Pileg).

“Setakad ini kita sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk menggesa pengesahan Ranperda yang tergabung dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Juni lalu kita sudah mengangsur pengesahan Perda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Ini sebagai bukti komitmen kita sebagai legislator,”ujarnya.

Dijelaskan Johar, setidaknya ada beberapa Ranperda lagi yang masih akan digesa oleh Dewan hingga akhir masa jabatan. Penetapan Prolegda 2014 Riau tertuang dalam Keputusan No 57/kpts/DPRD/2013 tanggal 27 Desember 2013.

Adapun prolegda yang bakal digesa antara lain, enam Ranperda yang merupakan Inisiatif Dewan seperti Ranperda Pelayanan Publik, Ranperda Pembentukan Peraturan Daerah, Ranperda Tanah Ulayat dan Pemanfaatanya, Ranperda Pengelolaan Lingkungan Daerah Aliran Sungai terpadu, Ranperda Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan dan Ranperda Kearifan Lokal.

Sementara Ranperda usulan Gubernur Riau adalah Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Tahun 2014-2032, Ranperda Pemberdayaan Desa dan Kelurahan, Ranperda Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan Batas Kawasan Kebisingan (BKK).

Kemudian Ranperda Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura SSH), Ranperda Perlindungan Perempuan, Ranperda Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah dan Badan Milik Daerah (BUMD) dan Pihak Ketiga.

Ranperda Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin, Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau No 8/2011 tentang Pajak Daerah, Ranperda Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Riau. (alx/hrc)

Lelang Proyek PU Diserahkan ke ULP PEKANBARU,RR Lelang puluhan proyek di Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau dilanjutkan. Ini dilakukan untuk menggesa realisasi kegiatan di instansi teknis tersebut.

Informasi itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Muhammad, Kamis (17/7) di Pekanbaru. Muhammad kembali masuk kantor setelah sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit.

Pada kesempatan itu, Muhammad juga membantah mengajukan surat pengunduran diri seperti yang marak diinformasi beberapa waktu belakangan ini. Ia mengaku siap kembali beraktivitas dan melaksanakan tugas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. ‘’Ini buktinya saya masuk, jangan didengar isu-isu yang tidak benar. Bulan puasa ini marilah kita berfikir positif, hindari fitnah-fitnah yang seperti itu,’’ paparnya.

Saat ditanyakan mengenai beberapa paket lelang yang juga sempat dipermasalahkan, Muhammad menilai hal itu merupakan bagian dari dinamika. Hal itu sudah diserahkan sesuai aturan main dalam administrasi pemerintahan. ‘’Lelang itu terus berjalan. Kalau tidak salah kemaren sudah diumumkan pemenangnya. Kami sudah serahkan sepenuhnya ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Biarlah di sana yang memprosesnya,’’ ungkap.

Muhammad juga meyakini roda pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum tetap berjalan normal. Itu terlihat dengan dilakukannya serah terima jabatan untuk 19 pejabat eselon III dan IV yang dimutasi beberapa waktu lalu.

Dalam paparannya, Muhammad berharap kepada pejabat yang baru saja bergabung ke Dinas PU agar cepat menyesuaikan diri. Baik dengan mempelajari sistem kerja sesuai tugas, pokok dan fungsi. Selain itu, para pegawai diharapkan bekerja secara bersungguh-sungguh, mengingat setumpuk pekerjaan sudah menanti. ‘’Saya harap bagi yang belum atau baru pertama masuk Dinas PU cepat menyesuaikan dengan pola kerja ke-PU-an,’’ ungkapnya.

Selain itu, kedisplinan dan loyalitas juga merupakan sikap penting yang harus selalu dijunjung baik pejabat mau pun staf. Kalau pun ada permasalahan, diharapkan semua pihak cepat mendiskusikanya agar ada solusi terbaik. ‘’Ya untuk pegawai yang sudah mengabdi puluhan tahun, yang pindah saya ucapkan ribuan terima kasih atas dedikasinya selama ini. Ya sedih juga, karena mereka sudah berbuat banyak untuk dinas ini,’’ imbuh Muhammad. (alx/rpc)

PEMERINTAH Provinsi Riau mulai melakukan persiapan untuk pembangunan rumah layak huni (RLH). Untuk tahap awal dibangun 1.538 RLH pada bulan Agustus mendatang.(foto net)

Tahanan Mabes Polri Raib di Siak PEKANBARU, RR Dirut PT RAKA ditetapkan sebagai tersangka penyerobotan lahan, namun setelah di limpahkan Mabes Polri ke Rutan Siak, justru raib tanpa jejak. Tahanan Mabes Polri atas nama Andre alias Heri, Direktur PT Riau Agung Karya Abadi (RAKA) yang dilimpahkan ke Rutan Siak raib. Tidak adanya tahanan atas nama

Andre alias Heri di Rutan Siak diakui oleh Karutan Siak.

Sesuai dengan nomor surat dari Karutan Siak, Hensah bernomor W4.EJPK.04.01-353 tertanggal 14 Juli 2014 menyebutkan bahwa tahanan atas nama Andre alias Heri tidak berada di rumah tahanan negara Siak Sri Indrapura hingga saat ini.

Andre alias Heri, direktur PT Raka ditahan dan diperiksa oleh Kejagung pada kasus penggelapan dan pemalsuan surat izin kepemilikan lahan seluas 620 hektar are berlawan dengan Ernawati, warga Siak.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan sudah P21, ka-

sus kemudian dilimpahkan ke Kejari Siak beserta tahanan (Andrea alias Heri). Sayangnya, kendati tahanan sudah diserahterimakan pekan lalu, ternyata hingga kini, pihak Rutan Siak mengaku belum menerima tahanan tersebut.

“Kita sudah melakukan pengecekan dan bahkan secara tertulis terkait

penyerahan tahanan Mabes Polri kepada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura untuk ditempatkan di Rutan Siak. Namun jawaban dari Kepala Rutan Siak sungguh mencengangkan.

Te r n ya t a h i n g g a s a a t i n i , tidak ada tahanan di Rutan Siak Sri Indrapura atas nama Andre alias Heri,” terang Kuasa Hukum Ernawati, Dewi Sartika .(rr/dpc)

Warga Pekanbaru Keluhkan Pemadaman Listrik Tanpa Pemberitahuan PEKANBARU, RR Sejumlah warga Kota Pekanbaru mengeluhkan tindakan dari PLN yang melakukan pemadaman listrik tidak sesuai jadwal yang ditentukan sehingga menyusahkan aktivitas warga saat bulan puasa Ramadhan.

“Pernah dalam satu hari terjadi dua kali pemadaman, padahal jadwalnya hanya satu kali. PLN seperti tidak menghargai warga yang berpuasa,” kata Sri Ambarwati, warga Jalan Kemuning, Pekanbaru, Kamis.

Ia mengatakan, PLN seharusnya tepat waktu dalam melakukan pemadaman bergilir sesuai jadwal yang sudah dikeluarkannya sendiri. Namun, seringkali pemadaman bergeser dua jam lebih lama dari jadwal sehingga menyusahkan warga.

“Ketika kami sudah siap-

siap lampu mati, ternyata tidak. Tapi dua jam kemudian ternyata mati, padahal kita sudah sibuk menyiapkan makanan untuk buka puasa,” keluhnya.

Seorang warga lainnya, Suliswanto, mengeluhkan jadwal pemadaman yang kerap bergeser dan terjadi jelang berbuka puasa. Ia berharap agar PLN bisa lebih profesional melayani pelanggan terutama untuk menghormati umat muslim yang sedang menunaikan ibadah puasa.

“Tarif listrik sudah naik, tapi pelayanan tidak juga membaik,” keluhnya.

General Manager PLN Wilayah Riau-Kepulauan Riau, Dody Pangaribuan, mengatakan PLN terpaksa melakukan pemadaman bergilir hingga tiga hari ke depan akibat menara PLN berdaya 150 Kilovolt di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, roboh pada

Rabu lalu (16/7).

Terganggunya sistem interkoneksi di Sumatera Selatan berdampak ter-

hadap defisit pasokan listrik di Sumatra bagian tengah.

“Kami terus melakukan perbaikan dan membangun

menara darurat yang diprediksi selesai selama tiga hari ke depan,” katanya. (nst/tpc)

FOTO Ilustrasi Net

Edisi 0321 Tahun VII, 21 - 25 Juli 2014

Halaman

UPTD Pendidikan Pinggir, Bengkalis Tak Berani Beri Sangsi DURI,RR Sehari jelang jadwal liburan sekolah yang sebenarnya pada Sabtu (19/7/14), ternyata sejumlah sekolah yang ada di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis ada yang curi star meliburkan siswanya sejak Kamis (17/7/ 14).

Salah satunya pencuri star tersebut adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 003 Kelurahan Titian Antui. Berdalih Kepala sekolah mengikuti pelatihan, anak didikpun menjadi imbasnya dalam menimba ilmu meskipun jelang lebaran Idul Fitri. " Seharusnya sekolah mengikuti perintah surat edaran yang telah didistribusikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, jika tidak layaknya diberi sangsi tegas," pinta Rukhiyat yang mengaku buah hatinya menimba ilmu disekolah dasar tersebut saat berbincang dengan media, Jum'at (18/7/14).

Dikatakan Rukhiyat, meskipun satu atau dua hari libur, dampaknya akan langsung dirasakan oleh anakanak sendiri terutama bagi anak yang daya fikirnya agak lemah.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Pinggir, Kholijah membenarkan telah diliburkannya murid SDN 003 itu dikarenakan guru dan kepala sekolahnya tengah mengikuti pelatihan kurikulum." Benar telah diliburkan lebih awal dan kepala sekolahnyapun sudah meminta izin karena mengikuti pelatihan," jelasnya.

Ditempat terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Nor Alamsyah saat dikonfirmasi membenarkan bahwa penegasan liburan sesuai kalender pada Sabtu, (19/7/14) telah ditegaskan melalui surat edaran keseluruh UPTD dan ditindaklanjuti sekeluruh yang ada. " Penegasannya telah kita sebar melalui surat edaran kemasing-masing UPTD dan dilanjutkan keseluruh sekolah. Jika tidak tetap libur lebih awal, sama saja tidak menghargai surat edaran itu namun belum ada sangsi tegas bagi yang melanggarnya," ujarnya mengakhiri.

PENDIDIKAN

11 R a d a r R i a u LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Legislator Pekanbaru Harapkan Pungli Sekolah Diusut

PEKANBARU, RR Legislator Kota Pekanbaru, Riau, mengharapkan pungutan liar lebih dari Rp6 juta kepada orang tua siswa saat penerimaan siswa baru pada sebuah sekolah di daerah itu perlu diusut tuntas.

"Pungutan itu sudah memberatkan orang tua siswa yang tidak mampu dan aparat perlu mengevaluasi kinerja kepala sekolah dan komite sekolah," kata anggota DPRD Kota Pekanbaru Darnil di Pekanbaru.?

Politisi Partai Hanura itu mengatakan pimpinan Dinas Pendidikan

Pemkot Pekanbaru agar memberikan sanksi terhadap kepala sekolah yang terbukti melakukan pungli tersebut.

Pernyataan itu terkait pimpinan SMA Negeri VIII Pekanbaru diduga melakukan pungutan terhadap siswa baru seperti uang pembangunan Rp4 juta dan uang seragam Rp2 juta.

Bahkan orang tua siswa juga dibebani sebesar Rp350.000 per bulan dengan alasan untuk komite sekolah.

Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru itu mengatakan hal tersebut sudah dianggap menyalahi aturan pemerintah daerah.

Demikian pula keberadaan komite sekolah juga harus dievaluasi karena seharusnya meringankan beban pungutan tapi malah sebaliknya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri VIII Hasnidar mengakui ada pungutan tersebut dengan alasan te-

lah mendapatkan persetujuan dari komite sekolah.

Dia menambahkan pungutan tersebut bukan merupakan keinginan sekolah melainkan kesepakatan orang tua siswa dengan komite sekolah.

"Kami tidak ikut campur masalah pungutan itu, karena dilakukan oleh komite sekolah bersama orang tua siswa," katanya.

Namun bagi orang tua yang tidak mampu untuk membayar maka harus ada surat keterangan miskin sehingga tidak diwajibkan. (rr/anc)

(hen/dh/rtc)

Warga Ngaku Diminta Uang Masuk PSB Rp2 Juta, Kepsek SMPN 4 PEKANBARU,RR SMPN 4 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar diduga melakukan Pungli pada proses penerimaan siswa baru. Bahkan yang menjadi korban Pungli mayoritas masyarakat tempatan dengan nilai Rp2 juta hingga Rp5 juta. Padahal, penerima siswa baru tahun ajaran 2014/2015 pemerintah Kabupaten Kampar telah mensosialisasikan tidak akan adanya pungutan biaya. Dan bahkan Bupati Kampar, H Jefri Noer SH telah mewanti-wanti para Kepala Sekolah (Kepsek) untuk tidak melakukan segala bentuk pungutan. Namun, perintah Bupati Jefri Noer tersebut tidak serta merta dipatuhi para sejumlah kepala sekolah. Terbukti masih ada dugaan sekolah yang melakukan pungutan. Seperti informasi yang telah berhasil dirangkum oleh wartawan , di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Tambang, oknum Kepsek bernama Syahrul telah melakukan Pungutan Liar (Pungli) terhadap calon siswa baru agar diterima menjadi pelajar disekolah tersebut.

“Masyarakat tempatan yang seharusnya diutamakan, tapi dipersulit dengan berbagai alasan. Warga dimintai uang Rp2 juta hingga Rp5 juta baru bisa diterima disekolah tersebut. Katanya program pendidikan gratis, tapi masuk sekolah aja bayar jutaan,” ucap seorang ibu warga yang bermukim disekitar lingkungan SMPN 4 Tambang yang enggan namanya dipublikasikan.

Masih menurut sumber itu, para siswa dan siswi tempatan saat mendaftar disuruh mengikuti berbagai test. “Disuruh mengaji, kalau tak bisa tak lulus.

Macam-macam lah testnya. Intinya kita dipersulit dan tak diterima kalau nggak ngasi uang yang mereka minta,” sebutnya.

Sementara itu Kepsek SMPN 4 Tambang, Syahrul terkesan mengelak untuk dikonfirmasi, saat dihubungi melalui telepon selulernya No 08127542319 dan 08127556479, tersambung dan diujung telpon Syahrul menyampaikan ia sedang workshop dan menyuruh kirim pesan jika ada yang hendak disampaikan. Namun, saat dikirim pesan ingin dikonfirmasi soal pungutan penerimaan siswa baru si SMPN 4 Tambang, Syahrul tidak pernah membalas dan telepon selulernya non aktif. Hingga berita ini dipublikasikan, Syahrul belum berhasil dikonfirmasi, telepon selulernya tak diangkat saat dihubungi dan sering tak aktif. (alx/prc)

Hasil Pengumuman SBMPTN 2014 PEKANBARU,RR Panitia pusat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2014 telah mengumumkan hasil ujian seleksi tersebut pada Rabu (16/7/2014) sore sejak pukul 17.00 WIB. Peserta menjalani SBMPTN untuk ujian tulis dan keterampilan pada 17-19 Juni 2014 lalu.

Bagi yang ingin melihat informasi mengenai kelulusannya, peserta bisa mengeceknya secara online melalui lipsus SBMPTN Kompas.com atau laman www.sbmptn.or.id.

“Kami sudah mempersiapkan pengumuman hasil tes tertulis ini dengan baik,” ujar Ketua Panitia SBMPTN 2014, Prof Ganjar Kurnia.

Selanjutnya, setelah pengumuman, peserta akan melakukan pendaftaran ke kampus tujuan masing-masing. Calon mahasiswa harus menunjukkan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran SBMPTN 2014 dan mengikuti segala persyaratan dan waktu yang ditetapkan perguruan tinggi negeri (PTN) penerima peserta.

Tahun ini SBMPTN diikuti oleh 664.509 peserta lulusan SMA/sederajat. Peserta mengikuti ujian tulis untuk meraih satu dari 86.000 kursi PTN yang disediakan oleh 64 kampus negeri seluruh Indonesia. (alx/hrc/mrn)

2014 Dinas Pendidikan Dan Budaya Siak Membangun 250 Lokal Belajar SIAK,RR Untuk menunjang mutu pendidikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Siak, telah mengalokasikan dana puluhan miliar rupiah untuk membangun sarana pendidikan yakni ruang belajar atau lokal. 2014 ini, akan dibangun sekitar 250 ruang belajar anak didik mulai dari Taman Kanak-kanan (TK) Negeri-Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajad.

Diantara ruang belajar atau lokal yang akan dibangun dengan menggunakan

dana APBD Siak 2014 ini adalah, SMA Negeri 3 Tualang sebanyak 3 lokal dengan pagu anggaran Rp595 juta, SD Negeri 01 Suak Lanjut Kecamatan Siak sebanyak 3 lokal dengan nilai pagu Rp464 juta, SD Negeri 06 Rantau Bertuah Kecamatan Minas sebanyak 3 lokal dengan nilai pagu Rp462 juta, SMK Negeri 1 Kandis Kecamatan Kandis sebanyak 5 lokal dengan nilai pagu Rp978 juta, SD Negeri 01 Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau sebanyak 3 lokal dengan nilai pagu Rp473 juta.

Lanjut, SMP Negeri 1 Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan sebanyak 3 lokal dengan nilai pagu Rp521 juta,

SMP Negeri 2 Dayun Kecamatan Dayun sebanyak 4 lokal dengan nilai pagu Rp695 juta, TK Negeri Pembina Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit sebanyak 2 lokal dengan nilai pagu Rp272 juta, SD Negeri 8 Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya sebanyak 3 lokal dengan nilai pagu Rp467 juta.

Kamis (17/7/14), keterangan Kepala Disdikbud Siak Kadri Yafis, kepada pihak media mengatakan bahwa pembangunan ruang belajar atau lokal tersebut sesuai dengan banyaknya jumlah anak didik yang ada. Dan diharapkan apabila sudah dibangun nantinya, anakanak didik akan merasa

lapang dan tenang untuk menimba ilmu yang diberikan guru-guru atau tenanga pengajar.

"Tentunya, kita membangun lokal-lokal tambahan tersebut sudah sesuai dengan permintaan dan jumlah anak didik yang ada dimasing-masing sekolah yang akan dibangun tersebut, dengan dibangunnya lokal-lokal baru nanti tentu anak-anak bisa lapang dan tenang dalam proses ngajar mengajar," terang Kadri Yafis.

Selain itu, Kadri Yafis berharap seluruh ruang belajar atau lokal yang dibangun dengan anggaran di 2014 ini dapat dibangun dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi

atau mutu bangunan. Sehingga anak-anak tidak resah dan kawatir saat menggunakan bangunan tersebut.

"Kita berharap, para rekanan yang akan mengerjakan lokal-lokal belajar tersebut dapat membangun sesuai dengan kuwalitas dan mutunya, sehingga saat digunakan tidak ada rasa kawatir," harap Kadisdikbud Siak.

Ditambahkan Kadri, bahwa Pemkab Siak telah merancang pendidikan gratis Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun. "Kita sudah ajukan Ranperda Wajar 12 tahun, dan apabila nanti sudah diparipurnakan menjadi Perda, secara fisik sudah siap untuk dilaksanakan," ujarnya. (rtc/rr)

Edisi 0321 Tahun VII, 21 - 25 Juli 2014

Halaman

Dishub Sebut Garuda Minati Rute Pekanbaru-Yogyakarta PEKANBARU, RR Dinas Perhubungan Provinsi Riau mengatakan Garuda Indonesia telah menyatakan minatnya untuk menerbangi rute yang ditinggalkan Tigerair Mandala, Pekanbaru-Yogyakarta satu kali setiap hari.

"Garuda beminat untuk menerbangi rute milik Madala setelah ditinggalkan yakni Yogyakarta-Pekanbaru. Mereka sudah mengajukan usul ke pihak terkait, termasuk Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru," ujar Kepala Bidang Perhubungan Udara Dishub Riau Eddi Sukiatnadi di Pekanbaru, Jumat.

Tidak hanya pada satu rute saja, lanjutnya, maskapai pelat merah tersebut juga akan kembali membuka rute lainnya Pekanbaru-Medan pergi pulang satu kali setiap hari menggunakan pesawat Boeing 737-800NG berkapasitas 162 tempat duduk.

Mulai Juli 2013, Garuda melayani penerbangan rute Pekanbaru-Medan pulang pergi satu kali setiap hari menggunakan pesawat jenis Bombardier berkapasitas 96 kursi.

Namun pada Januari 2014, penerbangan itu berhenti bersamaan dengan penutupan dua rute domestik lainnya yakni Pekanbaru-Batam dan Pekanbaru-Padang.

Sedangkan maskapai penerbangan Tigerair Mandala pada Juni 2014 telah mengumumkan untuk menghentikan kegiatan operasional terhitung mulai 1 Juli 2014 karena tingginya biaya operasional akibat depresiasi rupiah terhadap dolar AS. "Jadi nanti itu kalau jadi, Garuda bakal menambah dua rute sekaligus setiap hari dengan menerbangi Yogyakarta-Pekanbaru-Medan pergi pulang. Namun saat ini sedang dibahas pengajuan oleh Garuda tentang "slot time," katanya.

Garuda Indonesia Kantor Cabang Pekanbaru sebelumnya telah berencana menerbangi dua rute domestik sekaligus pulang pergi masing-masing satu kali setiap hari yakni Yogyakarta-Pekanbaru-Medan Untuk rute Yogyakarta-Pekanbaru, maskapai pelat merah tersebut ingin mengantikan Mandala setelah berhenti beroperasi dan menghidupkan kembali rute Pekanbaru-Medan dengan target memberangkatkan jamaah umroh dari Provinsi Riau.

"Yang kami butuhkan adalah penerbangan umroh karena di Bandara Internasional Kualanamu, Garuda punya pesawat yang langsung ke Jeddah, Arab Saudi," ujar General Manager Garuda Indonesia Kantor Cabang Pekanbaru, Mohammad R Pahlevi. (mln/tpc)

RIAU

12 R a d a r R i a u LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Gandeng PT CPI, Metro Riau Grup Santuni Anak Yatim

PEKANBARU, RR Bertujuan untuk meningkatkan tali sillaturahim dan mempererat kekeluargaan, Metro Riau grup yang bekerja sama dengan PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI), menggelar buka bersama dengan para anak yatim.

Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin diadakan oleh Metro Riau yang langsung dihadiri oleh pimpinan umum Metro Riau, Albi Budiman, Pimpinan perusahaan Maskur, Pimpinan Redaksi Ahmad Rodhi, Pimpinan Perusahaan Halloriau.com, Pimpinan Redaksi halloriau.com, dan segenap karyawannya. Juga para perwakilan management Chevron Pasific Indonesia.

“Ini merupakan bentuk syukur

kami terhadap rahmat serta kelancaran perusahaan yang telah dilimpahkan Allah SWT, dengan berbagi kebahagian kepada anak-anak yatim,” ujar Pimpinan Redaksi Metro Riau, Ahmad Rodhi.

Menurutnya kegiatan ini mempunyai banyak manfaat. Selain sebagai ajang sillaturahim, kegiatan seperti ini merupakan kegiatan yang positif dan mampu membangkitkan semangat para anak yatim. Sebab,

saat-sat seperti ini anak yatim membutuhkan keluarga serta uluran tangan dari berbagai pihak.

“Ini juga merupakan bentuk kepedulian kita untuk para anak yatim dan kaum duafa untuk menyambut datangnya hari raya Idul Fitri mendatang,” terangnya.

Sementara, dalam kegiatan buka bersama ini pihaknya sengaja mengundang ustadz untuk mengisi tausyiah atau siraman rohani, yang juga bertujuan untuk membangkitkan semangat untuk beribadah dan juga bersedekah. Lanjutnya, kegiatan ini juga akan menjadi agenda rutin Metro Riau di Ramadan berikutnya.

“Kalau kegiatan yang positif dan

Putri Asal Riau Juara Indonesia Got Talent PEKANBARU, RR Putri patut menjadi inspirasi masyarakat Riau.

Meskipun memiliki keterbatasan fisik namun dia mampu mengharumkan nama Bumi Lancang Kuning ini dengan menjuarai Indonesia Got Talent dan berhak menerima uang tunai Rp500 juta. ''Saya sangat senang sekali menjuarai Indonesia Got Talent ini, uang ini akan saya gunakan untuk menaikkan haji kedua orang tua saya,'' kata Putri sesaat menerima hadiah secara simbolis yang disiarkan langsung SCTv, Sabtu (19/2014).

Kedua orang tua Putri tak bisa berkata-kata apa-apa atas prestasi anaknya dalam bakat bernyanyi. Mereka sangat bersyukur dan berharap anaknya nanti menjadi seorang penyanyi besar di negeri ini.

Putri yang lahir di Kabupaten Kampar, Riau, ini memang dikenal sangat hobby bernyanyi, dan kini dia sudah menggapai cita-citanya. Maka tak heran, ketika saat-saat menegangkan, pengumuman vote, terlihat wajah cemas di wajah dewan juri.

Begitu nama Putri disebut memperoleh vote terbanyak, salah seorang juri, Anggun C Sasmi, menangis haru sambil menutup mukanya dengan kedua belah tangan.

Putri meraih juara satu setelah menyisihkan empat finalis lainnya. (grc)

Asyik Bicarakan Rencana Penutupan Tempat Hiburan Malam C7, Husnie Malah Dihajar Preman

PEKANBARU, RR Ketika Muhammad alias Husnie Thamrin (36) bersama temannya bernama Ambok sedang asyik membahas rencana penutupan tempat hiburan malam (karaoke/pup) C7 Pekanbaru, datang seorang pria dikenal sebagai preman marah-marah dan langsung menghajarnya hingga babak belur.

Kejadian itu berlangsung pada Selasa lalu namun korban baru saja melaporkan peristiwa itu ke Polda Riau dengan alasan bekas penganiayaan yang tak kunjung sembuh.

Tempat hiburan malam plus penyedia ruang karaoke C7 berlokasi di Jalan Cempaka, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Tempat ini selalu dipenuhi pengunjung bahkan pada bulan puasa saat ini.

Padahal, menurut catatan kepolisian, beberapa kali dalam razia dadakan, di lokasi itu kerap di temukan barang bukti narkotika jenis ekstasi. Bahkan perdagangan barang haram itu dikabarkan masih marak saat ramadan.

"Waktu itu, saya sedang berada di lokasi sekitar Jalan Bangka samping Polresta Pekanbaru. Membicarakan hal itu, namun pelaku tiba-tiba datang dan mengancam sambil marah dan memukul," kata korban di kepolisian.

"Pup C7 akan tetap dibuka, kalau berani silahkan datang biar mati sahid kalian di C7," kata korban menirukan pernyataan tersangka waktu itu.

Ketika itu juga, korban kemudian menjawab pernyataan pelaku; "kenapa kamu membeking tempat maksiat?", selanjutnya pelaku yang tidak terima perkataan itu dan langsung menganiaya korban.

Kepala Bidang Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo menyatakan pihaknya telah menerima adanya laporan tersebut dan masih dalam proses. (bun/grc)

mempunyai banyak manfaat, kenapa tidak kita jalankan secara rutin.

Sebelumnya kita juga selalu melakukan kegiatan yang serupa setiap tahunnya,” katanya.

Kebersamaan adalah salah satu tujuan utama dalam kegiatan buka bersama ini. Sebab, menurut Rodhi kebersamaan adalah kunci dari kebahagian meskipun ditengah kekurangan.

“Buka bersama ini juga cukup diminati oleh anak-anak yatim yang ingin berbuka puasa bersama. Ini terbukti puluhan anak yatim hadir mengikuti kegiatan ini,” terangnya.

Acara ini ditutup dengan berbuka bersama dan menunaikan sholat Mahgrib berjamaah. (alx/hrc)

PIMPINAN Umum Metro Riau Grup Albi Budiman, Pimpinan perusahaan Maskur, dan Pimpinan Redaksi Ahmad Rodhi menyerahkan santunan untuk anak yatim. FOTO : hrc

Dibilang Mirip PLN Bupati Meranti Irwan Nasir Lapor Polisi PEKANBARU, RR Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti propinsi Riau Irwan Nasir menjadi korban bully di jejaring media sosial Facebook. karena dinilai gagal memerintah di kabupaten termuda di Riau itu. Selama menjabat, Irwan hanya dinilai melakukan pencitraan tanpa hasil memadai.

Merasa terpojok dan terhina, peristiwa ini dilaporkan ke polisi dengan dugaan pecemaran nama

baik. Irwan ingin pembuat komentar pedas di akun facebooknya dicari dan diproses sesuai aturan berlaku.

Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo SIK dikofirmasi wartawan membenarkan adanya laporan tersebut. “Secara tertulis sudah masuk ke Polda Riau.

Penanganannya dilakukan Polres Meranti,” katanya, Kamis (17/07/ 2014).

Dijelaskan Guntur, peristiwa bully ini diketahui sewaktu staf

Humas Meranti membuka akun facebooknya. Di dalam akun itu, menyebut Bupati Meranti tak ubahnya seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“PLN merupakan perusahaan negara pembohong. Apa bedanya anda Irwan dengan PLN. Sama-sama pembohong, penipu dan ingkar janji. Jangan berlindung di balik pencitraan tak lakulaku,” begitu bunyi salah satu komen.

Ada beberapa komentar lagi

yang dikirimkan pengguna. Dimana secara keseluruhan memojokkan dan menagih janji Irwan sewaktu berkampanye.

Tak hanya itu, seorang pengguna juga mengirimkan foto Irwan. Foto itu dirombak sedemikian rupa, yang pada intinya melecehkan diri Irwan.

Peristiwa ini dilaporkan staf Humas ke Irwan. Tidak terima dan ingin pelaku bully diproses secara hukum, Irwan melapor ke polisi. (bur/brc)

RPJMD Riau 2014-2019 Harus Tepat Sasaran PEKANBARU, RR Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019, hingga kini terus membahas dan menyusun secara intensif RPJMD yang diusulkan Pemerintah Provinsi Riau. Diharapkan, seluruh usulan yang ada di RPJMD bisa tepat sasaran.

Terutama untuk sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur yang selama ini memang menjadi titik fokus pembangunan berkelanjutan di Riau. Mulai dari penganggaran hingga kegiatan fisik dilapangan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Ketua Pansus RPJMD Riau, Zulkarnain Nurdin menyatakan, sejauh ini pihaknya masih menyusun draf Ranperda RPJMD tersebut, dan diharapkan DPRD bisa lebih berperan dalam mensukseskan RPJMD yang menjadi tolak ukur keberhasilan Gubernur dan Wakil

Gubernur Riau itu nantinya.

“Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD sedang kita susun sekarang. Dalam penyusunan kita berusaha merencakan pembangunan tepat sasaran, sehingga diakhir masa jabatan gubernur masyarakat dapat menilai kinerjanya, apakah dia berhasil atau tidak,” ujar Zulkarnain.

Dijelaskan Zulkarnain, RPJMD tidak boleh bertentangan dengan Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Perda yang sama. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang. Sehingga perlu kehati-hatian dalam mengkonsep RPMJD tersebut.

Misalnya saja program pengentasan kemiskinan yang tercantum dalam RPJMD saat ini. Ia sangat mendukung usulan tersebut, dimana semua lahan perusahaan yang sudah habis izin Hak Guna Usaha (HGU) bakal diserahkan kepada masyarakat.

Oleh karenanya, Pansus akan disibukkan dengan publik hearing dengan instansi dan Satuan Kerja Te r k a i t . S u p a ya p e r e n c a n a a n pembangunan ini sesuai dengan yang diharapkan dan tidak bertentangan dengan hukum.

“Kunci RPJMD yaitu, pembangunannya tepat sasaran, menurunkan angka kemiskinan, mensejahterakan rakyat, memajukan daerah terisolir meningkatkan pendidikan, kesehatan dan lain lain. Karena pembahasannya benar benar teliti,” ujar Zulkarnain Nurdin Pansus RPJMD juga menyoroti target penerimaan Provinsi Riau yang hanya Rp51,6 triliun.

Pansus menganggap jumlah tersebut masih standar.

“Target pendapatan yang diajukan yakni sebesar Rp51,6 triliun itu kita anggap masih standar, apalagi itu untuk lima tahun ke depan,”ýtukasnya

Selain itu, ýcetak biru pembangunan yang ada dalam RPJMD tersebut juga dianggap belum ril, hanya sebatas kontekstual. Lebih jelas politisi PBB ini menyebut, seharusnya realisasi visi dan misi Riau 2020 yang tercantum dalam RPJMD harus dicantumkan secara detail.

“Kemarin saya ingatkan Bappeda, kalau RPJMD itu harus dicantumkan secara detail, supaya mudah dalam menjalankannya.

Intinya, visi dan misi itu mau dituangkan dalam bentuk apa realisasinya,”ungkapnya.

Meskipun jabatan anggota dewan akan berakhir pada bulan September nanti, sekretaris Komisi D DPRD Riau ini optimis jika Raperda RPJMD yang dipimpinnya akan disahkan sebelum bulan September nanti.ý “Maksimal Agustus nanti sudah disahkan melalui Paripurna Dewan menjadi sebuah Perda RPJMD,”tutupnya (alx/hrc)

Perda Pelayanan Publik Bakal Jadi Standarisasi Pelayanan Prima di Riau PEKANBARU, RR Sektor pelayanan publik disejumlah instansi di Provinsi Riau masih jauh dari harapan. Selain prosesnya berbelit, birokrasi yang panjang menjadi keluhan yang banyak dirasakan oleh masyarakat.

Misalnya saja pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Karu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil) dan sebagainya.

Tidak hanya itu, buruknya sistem pelayanan publik juga dirasakan masyarakat saat membayar pajak kendaraan bermotor dan mobil disejumlah kantor Samsat yang berada dibawah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berangkat dari permasalahan itulah, DPRD Riau, berinisiatif menerbitkan Rancangan Peraturan

Daerah (Ranperda) Pelayanan Publik.

Dengan adanya Perda ini, diharapkan bisa meningkatkan pelayanan masyarakat oleh petugas pelayanan di bagian pelayanan pemerintah.

Sehingga nantinya, bagi petugas pelayanan yang tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, akan diberi sanksi oleh pemerintah. Bentuknya bisa dengan denda ataupun hukuman lain.

Anggota Badan Legislasi (Banleg) DPRD Riau, Toni Hidayat kepada halloriau menuturkan, Perda Pelayanan Publik merupakan hal paling mendesak yang harus diterbitkan.

Mengingat sistem pelayanan birokrasi di Pemerintahan yang masih belum memuaskan.

“Harus ada Perda yang mengatur sektor pelanana ini, karena selama ini banyak keluhan yang disampaikan masyarakat kepada kami bagaimana rumitnya dan berbelitnya proses birokrasi di sektor pelayanan publik

ini,” tukasnya.

Jika Perda ini nantinya diberlakukan, tentu akan menjadi acuan dan standarisasi pelayanan yang maksimal oleh para petugas pelayanan dilapangan kepada warga di Riau.

Jika terjadi hal yang tidak sesuai dalam pelayanan itu, tentu akan ada sanksi yang dijatuhkan kepada petugas pelayanan tersebut oleh atasannya, mulai dari tingkatan Desa, Kelurahan, Kecamatan, Dinas hingga Kepala Daerah.

Saat ini kata Toni, Banleg masih menggodok draf Perda Inisiatif tersebut. Diharapkan, Ranperda ini sudah bisa disahkan sebelum masa jabatan anggota DPRD Riau berakhir September mendatang.

“Kedepan, masyarakat tidak akan berlama lama lagi dalam pengurusan administrasi dokumentasi pribadi dan perusahaan. Karena DPRD Provinsi

Riau sedang menggodok dan akan mengesahkan Ranperda Inisiatif Pelayanan Publik,”kata Toni Hidayat.

Memang, sektor pelayanan publik yang berlaku di sejumlah Kabupaten Kota di Riau masih jauh dari kata memuaskan. Fakta di lapangan menunjukkan, untuk mengurus KTP, masyarakat masih dihadapkan sederetan masalah, seperti lamanya proses penerbitan KTP yang bisa berbulan-bulan.

Tidak saja pelayanan yang prima jadi tuntutan masyarakat, sektor pelayanan ini juga menjadi sorotan masyarakat akibat petugas pelayanan yang kurang ramah. Para petugas banyak terkesan super cuek serta sulit untuk bisa tersenyum.

Belum lagi pungutan liar yang dilakukan oknum kepegawaian juga masih banyak ditemukan dibeberapa instansi pelayanan punlik. Seperti yang berada di kantor kelurahan maupun di kantor kecamatan. (alx/hrc)

Edisi 0321 Tahun VII, 21 - 25 Juli 2014

13 Bupati Ajak Masyarakat Inhil di Perantauan Turut Bangun Kampung Halaman

Halaman

INHIL

13 R a d a r R i a u LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Halaman

TEMBILAHAN, RR Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengajak seluruh masyarakat, baik yang ada di daerah maupun luar daerah atau diperantauan, untuk turut bersama-sama dalam membangun kampung halaman.

Hal tersebut, menurut orang nomor satu di Bumi Sri Gemilang ini, dapat dilakukan dengan sesering mungkin mereka yang ada di luar daerah atau diperantauan pulang ke kampung, untuk melihat sejauh mana keberhasilan dan kondisi pembangunan di daerahnya.

Oleh karena itu, untuk memberikan kemudahan dan menyediakan akses transportasi yang memadai bagi masyarakat terutama bagi perantau yang ingin pulang kampung, Pemkab Inhil berkomitmen untuk menata kembali dan segera mengoperasikan Bandara Indragiri Tempuling.

Apalagi, mengingat anggaran untuk NDB Bandara Tempuling ini sudah dianggarkan di APBD Provinsi Riau. Jadi, Pemkab Inhil akan berupaya semaksimal mungkin agar bandara yang terletak di Kecamatan Tempuling ini bisa segera beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.

“Insya Allah, Lion Air siap melayani penerbangan komersil di Bandara Tempuling, sehingga kalau aktif penerbangannya tentu akan memudahkan masyarakat Inhil di perantauan pulang membangun kampung halaman kita,” ujar Bupati saat menghadiri kegiatan buka bersama antara Pemkab Inhil dengan Kerukunan Keluarga Indragiri Hilir (KKIH) Jakarta tahun 2014, di Grand Sahit Jaya Hotel, Jalan Jendral Sudirman Kev 103, Jakarta, kemarin.

Selanjutnya, Bupati juga menyampaikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah dicanangkan dan dijalankan oleh Pemkab Inhil, diantaranya Program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji, Gerakan Jum’at Bersih, Gerakan Tanam Pohon Kelapa dan beberapa kegiatan lainnya.

“Kita sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak, dalam upaya mensukseskan berbagai program pembangunan ke depan, guna menjadikan Kabupaten Inhil yang lebih maju, bermarwah dan bermartabat,” imbuhnya. (Adv/humas)

Edisi: 0321.Tahun VII. 21 - 25 Juli 2014

z ADVERTORIAL z

Bupati Inhil Terima Bantuan Dana CSR dari PT BDL

TEMBILAHAN, RR Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan secara langsung menerima bantuan dana CSR dari PT BDL, di Kantor Bupati Jalan Akasia Tembilahan, Selasa (15/7/2014).

Bantuan yang diserahkan oleh GM CSR PT BDL, Undang Nurzihad ini berupa dana pembangunan los pasar di Kota Tembilahan sebesar Rp 256 juta, dana pengembangan dan pembinaan Persatuan SepakbolaInhil (Persih) sebesar Rp 50 juta, serta

500 Al-Quran, dalam rangka mendukung Program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Inhil.

“Ini adalah bentuk keikut sertaan perusahaan dalam membantu percepatan pembangunan di Kabupat-

en Inhil,” ujar Bupati.

Kaikutsertaan pihak perusahaan dalam pembangunan, dijelaskan Bupati, sangat membantu sekali untuk Pemkab Inhil, terutama pembangunan pasar yang dikatakan Bupati tidak ada anggaran dana dari APBD Kabupaten untuk hal tersebut.

“Bantuan ini sangat sesuai dengan hal-hal mendesak yang ingin saya lakukan seperti penataan pasar, parkir dan sampah, jadi saya merasa terbantu dengan hal ini,” tambahnya.

Sebelumnya, Bupati Inhil memang meminta bantuan dari seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Inhil untuk percepatan pembangunan di Negeri Seribu Parit ini, melalui dana CSR dari setiap perusahaan.

“Semoga, perusahaan-perusahaan lainnya juga bisa mengikuti jejak PT BDL ini, sehingga program-program kita dapat terlaksana tepat waktu sesuai dengan harapan kita semua,” imbuhnya.

(Adv/humas)

Bupati Inhil Saksikan Pemusnahan Sisa Surat Suara Pilpres

TEMBILAHAN, RR Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyaksikan pemusnahan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2014 yang berlebih, di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan KH Dewantara Tembilahan, Kamis (10/7/2014) kemarin.

Tampak hadir saat itu, Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo, Ketua KPU dan Panwaslu beserta jajaran, serta sejumlah Pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Surat suara yang dimusnahkan tersebut, terdiri dari 120 surat suara dan 36 formulir C1, yang dimusnahkan dengan cara dibakar.

Ketua KPU Kabupaten Inhil, H Suhaidi mengatakan, dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 510.299 orang dan ditambah 2 persen, ternyata surat suara tersebut masih bersisa.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyelewengan saat rekapitulasi suara, maka kertas suara yang berlebih ini dimusnahkan.

“Berlebihnya jumlah kertas suara dari jumlah DPT yang ada ditambah 2 persen cadanganan, membuat kita harus memusnahkan surat suara yang berlebih ataupun yang rusak tersebut,” ujar Ketua KPU Inhil.

Dijelaskannya, pembakaran atau pemusnahan ini dinilai merupakan langkah yang tepat, guna menghindari terjadinya penggunaan surat suara yang berlebih ini untuk penggelembungan suara dan lain sebagainya.

“Bisa saja dengan sisa kertas suara yang ada, terjadi pengelembungan. Karena itu, sebagai tindakan dan langkah antisipasi agar hal itu tidak terjadi, kita lakukan pemusnahan dengan cara dibakar,” tambahnya.

Sementara itu, terkait dengan tahapan Pilpres tahun 2014, diakui Suhaidi, secara umum sudah berjalan dengan aman dan lancar, mulai dari tahapan pendistribusian logistik hingga pemungutan suara. Kondisi ini diharapkan dapat terus terjaga sampai pada rekapitulasi perhitungan suara dan penentuan pemenang nantinya.

“KPU sebagai instansi yang berwenang akan menyelenggarakan pesta demokrasi ini dengan sebaik mungkin. Untuk itu, kita juga sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, supaya Pilpres ini sukses dan aman. Apalagi, Pilpres ini menentukan langkah Bangsa Indonesia ke depan,” imbuhnya. (Adv/humas)

Tahun Ini Hanya 77 Formasi CPNS Inhil Disetujui Pusat

TEMBILAHAN, RR Tahun ini hanya sebanyak 77 formasi calon pengawai negeri sipil (CPNS) yang disetujui pemerintah pusat untuk Pemkab Inhil, padahal yang disusulkan sebanyak 435 formasi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Syaifuddin mengaku, pihaknya akan mengusulkan formasi tambahan. Karena yang disetujui itu sangat tidak logis, apalagi daerah sangat kekurangan tenaga.

“Kami di Jakarta menghadap KemenpanRB. Kami minta ada penambahan formasi. Formasi yang disetujui tidak memungkinkan dan jauh dari harapan,” ujarnya.

Formasi yang diusulkan katanya, adalah tenaga kesehatan, tenaga guru dan tenaga teknis lainnya. Mudah-mudahan, usulan itu bisa menjadi bahan pertimbangan pusat.

Dijelaskannya, secara spesifik banyak dibutuhkan Inhil, seperti tenaga dokter umum, guru fisika, bahasa Inggris, kimia, pranata labor, kemetrologian, dan S1 perawat serta tenaga teknis lainnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dasar usulan yang disampaikan itu sesuai dengan usulan yang disampaikan masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Jadi, itulah yang benarbenar dibutuhkan saat ini. (tjg/hms)

BUPATI INDRAGIRI HILIR (Inhil), HM Wardan saat menerima bantuan dana CSR dari PT BDL, di Kantor Bupati Jalan Akasia Tembilahan, Selasa (15/7/2014).

Bupati dan Wabup Inhil Hadiri Buka Puasa Bersama KKIH Pekanbaru TEMBILAHAN, RR Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan dan H Rosman Malomo menghadiri Silahturahmi dan Buka Puasa Bersama, di Ball Room Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin malam (14/7/2014).

Acara yang ditaja oleh Kerukunan Keluarga Indragiri Hilir (KKIH) Pekanbaru tersebut juga turut dihadiri Sekda Provinsi Riau dan Kabupaten Inhil, Unsur Muspida, anggota DPRD Provinsi Riau dan DPRD Inhil, Ketua KKIH Pekanbaru, Ramli Walid, serta sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil, tokoh

masyarakat, pemuda dan perempuan Inhil di Kota Pekanbaru.

Bupati Inhil, HM Wardan dalam sambutannya mengharapkan, kegiatan buka bersama ini menjadi ajang mempererat silaturrahmi dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat Inhil, dalam upaya membangun Bumi Sri Gemilang.

“Selama delapan bulan memimpin Inhil, kami sudah berusaha melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai kemampuan kami,” ujar Bupati.

Oleh karena itu, ia sangat

berharap masyarakat Inhil dan kalangan mahasiswa yang ada di Pekanbaru dapat memberikan bantuan dan dukungan dalam membangun Inhil ke depan. Pemkab Inhil ditegaskan Bupati, akan tetap berusaha dan komit merealisasikan berbagai program serta kegiatan bagi masyarakat, seperti penataan pasar dan lain sebagainya.

“Kami harapkan kepada masyarakat Inhil yang ada di Pekanbaru ketika pulang ke Inhil, marilah bersama-sama kita bangun dan majukan kampung halaman kita,” ajaknya.

Ketua KKIH Pekanbaru, HM

Ramli Walid menyatakan, kegiatan buka bersama ini sudah menjadi agenda rutin tahunan, dalam rangka meningkatkan ukhuwah islamiyah dan silaturrahmi antar sesama mayarakat dan pejabat di lingkungan Pemkab Inhil.

“Alhamdullilah setiap tahun agenda buka puasa bersama dapat terlaksana dan menjadi ajang silaturrahmi, guna meningkatkan kebersamaan,” terangnya.

Sekda Provinsi Riau, Zaini Ismail menyatakan akan memperhatikan yang program yang diajukan oleh Bupati Inhil di APBD Riau dan mudah-muda-

han pada tahun 2015 dapat terealisasi. Dimana, hal ini tentunya membutuhkan dukungan anggota DPRD Riau asal Inhil untuk mengawal program atau kegiatan tersebut.

Sementara itu, DR H Suryan Al Jamrah dalam tausiyahnya menjelaskan tentang pentingnya menjaga hubungan yang baik antara sesama manusia, khususnya umat Islam.

“Meskipun kita berada diperantauan, tetapi harus selalu memikirkan dan memberikan ide serta terobosan-terobosan bagi membangun kampung halaman kita,” imbuhnya. (adv/humas)

Bupati Minta Kades Serius Kelola Dana Desa Maju Inhil Jaya TEMBILAHAN, RR Seluruh kepala desa (Kades) yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta serius dan berhati-hati dalam mengelola dana yang dialokasikan pemerintah daerah pada Program Desa Maju Inhil Jaya.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan saat menghadiri berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Daerah Engku Kelana, Jalan Baharuddin Yusuf Tembilahan, kemarin.

Ditegaskan Bupati, Program Desa Maju Inhil Jaya merupakan program unggulan dan komitmen dirinya bagi kemajuan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Bumi Sri Gemilang.

Oleh karena itu, harus dilaksanakan secara baik dan benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. “Jadi, dalam memanfaatkan dan menggunakan dana ini, kepala desa (Kades) harus serius dan tidak boleh main-main,” ujar Bupati.

Bupati juga mengingatkan kepada seluruh Kades, untuk

tidak melakukan pemotongan terhadap penyaluran dana tersebut, meskipun hanya satu sen saja. Karena, mengingat selama ini sudah ada menjadi tradisi, jika ada bantuan dana maka akan ada pula pemotongan-pemotongan yang tidak jelas.

“Saya nyatakan uang yang diberikan tidak boleh ada pemotongan satu sen pun, karena dana ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahn di tingkat desa,” terangnya.

Selain itu, Bupati menegaskan agar SKPD terkait, yang mengelola program ini untuk tidak melakukan pemotongan, melainkan langsung menyalurkannya melalui rekening, bukan lagi Kades yang datang untuk mencairkan dana tersebut.

“Dana harus diterima secara utuh. Jangan ada potongan terhadap dana-dana yang sudah dianggarkan. Mari sama-sama kita dukung dan sukseskan program ini, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Inhil yang lebih maju, bermartabat dan bermarwah,” imbuhnya. (Adv/humas)

Edisi 0321 Tahun VII, 21 - 25 Juli 2014

Halaman

Progres Proyek Multiyears Rupat Masih Minim RUPAT,RR Progres proyek multiyears jalan lingkar Pulau Rupat yang dikerjakan oleh PT Nawatindo Rekonstruksi senilai Rp300-an miliar, dinilai masih minim, padahal rekanan sudah mengambil uang muka (termin) 15 persen dari nilai proyek tersebut.

Tahun 2014 ini, kembali dialokasikan dana untuk pembayaran proyek multiyears secara keseluruhan mencapai 60 persen dari total nilai proyek, dengan kondisi pekerjaan masih jauh dari yang diharapkan.

Anggota DPRD Bengkalis asal Rupat, Misliadi menjelaskan, pekerjaan jalan lingkar Pulau Rupat yang sudah enam bulan berjalan progresnya masih di bawah 10 persen.

Menurutnya padahal seharusnya memasuki tahun kedua pekerjaan progresnya sudah melebihi 15 persen, karena badan jalan sendiri sudah ada, tinggal melakukan timbunan base serta dilakukan pengaspalan. ‘’Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis dituntut untuk mengambil sikap dengan meningkatkan pengawasan di lapangan terhadap rekanan. Pasalnya sampai sejauh ini pekerjaan yang dilaksanakan baru di Desa Pangkalan Nyirih, padahal seharusnya proyek jalan dimulai juga dari Kelurahan Batu Panjang. Progresnya masih rendah, dan kalau kondisinya seperti ini sampai akhir 2015 tak akan selesai,’’ kata Misliadi.

Politisi PKB asli Rupat ini menilai proyek multiyears di Pulau Rupat lebih terkesan asal-asalan, dikerjakan tidak sesuai jadwal dan lambat. Oleh karena itu, Dinas PU diminta memberikan teguran kepada perusahaan bersangkutan, karena lambannya pelaksanaan pekerjaan tersebut. ‘’Harus diberi teguran rekanan pelaksananya. Kalau tidak mereka akan bekerja sesuka hati, akibatnya mimpi masyarakat Rupat punya jalan yang representatif hanya sebatas mimpi, karena tidak kunjung tuntas dilaksanakan,’’papar Misliadi.

Terpisah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek jalan lingkar Pulau Rupat Huri Agustriantri ST yang dikonfirmasi menyebutkan, rekanan PT Nawatindo masih terus bekerja. Namun tidak mau bekerja lebih jauh dan mempersilahkan konfirmasi langsung kepada Kepala Dinas PU. ‘’Soal progres dan tindakan terhadap rekanan silahkan hubungi langsung untuk konfirmasi dengan Pak Kadis PU. Saya tidak berkompeten memberikan jawaban soal tersebut,’’ jawab Huri.(alx/rpc)

DAERAH

14 R a d a r R i a u LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Hasil Audit BPKP Terhadap KITB Dipertanyakan SIAK,RR Tim penasehat hukum terdakwa kasus dugaan penyimpangan dana investasi Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), yang diketuai Asep Ruhiat SH, menemukan banyak kejanggalan dalam laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau perusahaan tersebut.

Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan perkara pidana khusus dengan terdakwa Ir Syarifuddin Hadi, mantan direktur PT KITB yang digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Selasa (15/ 7).

Sidang kali ini menghadirkan saksi Dedi Distira, salah seorang auditor dari BPKP, yang merupakan ketua Tim audit investigasi PT KITB. Dalam keterangannya saksi menyatakan bahwa telah terjadi kerugian negara oleh PT KITB, karena penyertaan modal PT KITB pada perusahaan patungan, yakni PT TBMS, tidak ada persetujuan dari pemegang sahamnya, dalam hal ini pemda Kabupaten Siak.

Namun keterangan ini langsung dibantah oleh penasehat hukum terdakwa

dengan menunjukan bukti bahwa ada dokumen yang menunjukkan bahwa pemda Siak mengetahui dan menyetujui penyertaan modal tersebut, selain persetujuan dari Komisaris PT KITB yang merupakan perwakilan pemda.

"Sesuai UU nomor 19 pasal 23 E, satu-satunya lembaga yang berhak menghitung kerugian negara adalah BPK. Jadi BPKP dalam hal ini tidak berkompeten," lanjut Asep Ruhiat.

Menanggapi hal ini, Saksi Dedi Destira menyatakan bahwa selama ini dirinya memang belum pernah sama sekali melakukan audit terhadap perseroan terbatas, selain PT KITB. Menurutnya, dia hanya menjalankan tugas, tidak memahami dasar hukumnya.

"Kami melakukan audit PT KITB atas permintaan dari Bupati Siak," kilahnya.

Dalam kesaksian sebelumnya Bupati Siak Syamsuar mengakui bahwa audit BPKP memang atas permintaannya, karena belum menerima laporan dari pengurus PT KITB. Padahal komisaris PT KITB, Muhammad Wan Yunus, adalah Kabag Perekonomian Pemda Siak, perwakilan pemda dalam perusahaan itu, seyogyanya melaporkan kegiatan perusahaan kepada Bupati, termasuk persetujuan pembelian kapal oleh PT TBMS. "Dalam audit kami tidak menanyakan apakah Wan Yunus melaporkan ke Bupati atau tidak," lanjut saksi.

Seperti diberitakan sebelumnya PT KITB yang didirikan tahun 2004 sahamnya dimiliki mayoritas oleh pemda Siak. Pada tahun 2008, PT KITB dan PT MPM membentuk perusahaan patungan dengan masingmasing melakukan setoran modal sebesar Rp 17.5 Milyar dari PT KITB dan Rp 32.5 Milyar dari PT MPM. Dana tersebut digunakan untuk

operasional perusahaan dan kegiatan perusahaan lainnya, termasuk dalam pengembangan usahanya, PT TBMS melakukan investasi pembelian kapal tanker MT Fathimah.

"Pembelian kapal bukan oleh PT KITB, tapi oleh PT TBMS, menggunakan uang perusahaan dan perbankan, bukan uang pemda," jelas Syarifudin Hadi yang ditemui wartawan usai sidang.

Dalam persidangan Asep Ruhiat SH menyampaikan bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77 tahun 2011, keberadaan piutang BUMN/BUMD bukan piutang negara, tetapi kekayaan negara yang sudah dipisahkan.

Dalam perusahaan patungan PT TBMS, penyertaan modalnya adalah PT KITB dan PT MPM, bukan pemda. Sehingga ketentuannya tunduk pada UU no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bukan UU tentang keuangan negara "Betul, penyetor modal PT TBMS adalah PT KITB dan PT MPM," jawab saksi ahli Dedi Destira.

Lebih lanjut Syarifuddin Hadi keberatan dengan

keterangan ahli BPKP yang menyatakan bahwa PT KITB tidak melakukan due diligent terhadap calon mitra kerjasamanya, atau hanya didasari faktor religius yang ditunjukan Fathan Kamil.

Dalam audit BPKP, Syarifuddin sudah menjelaskan due diligent yang dia lakukan tetapi tidak ditulis dalam laporan BPKP. "Kepada auditor saya jelaskan bahwa saya sudah mencari informasi banyak tentang Pak Fathan Kamil, bukan sekedar religius.

Beliau seorang pengusaha bonafit, memiliki 5 kapal tanker, memiliki kantor di daerah segitiga emas Jakarta, muda dan energik, intelektual, mantan Ketua Senat Mahasiswa, dan lainlain," tutur Syarifuddin Hadi.

Menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Sutarto SH terkait pertanyaan terdakwa tersebut, saksi ahli Dedi Destira membenarkan bahwa terdakwa pernah menjelaskan seperti itu.

"Jadi Keterangan ahli dari BPKP ini banyak kelemahan, banyak kejanggalan, jadi tidak bisa digunakan," komentar Asep Ruhiat SH. (alx/arc)

Terkait Penyertaan Modal Rp300 M, Bupati Diduga Ikut Serta Menyetujui BENGKALIS, RR Terkait penyertaan modal Pemkab Bengkalis kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) sebesar Rp300 miliar, Kejaksaan Negeri Bengkalis telah memanggil jajaran komisaris untuk dimintai keterangan.

Jajaran komisaris yang diperiksa secara bergantian dalam pekan ini adalah H Muklis, H Burhanudin dan mantan komisaris independen Ribut Susanto.

Seperti disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis, Mukhlis didampingi Kasi Pidsus Yanuar Reza Muhamad kepada wartawan, Kamis (17/7), dua komisaris dan satu mantan komisaris tersebut dimintai keterangan sebagai saksi dalam rangkaian dugaan kasus tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam penyertaan modal Rp300 miliar oleh Pemkab Bengkalis kepada PT BLJ. "Komisaris dan mantan komisaris PT BLJ sudah kita mintai keterangan dalam tiga hari kemarin secara bergantian. Hal ini dilakukan untuk terus menggali keterangan terkait aliran dana dari penyertaan modal dan pembuktian bukti-bukti yang sudah kita kantongi, termasuk menelusuri keterlibatan pihak lain selain Dirut PT. BLJ, YA, yang sudah kita tetapkan jadi tersangka," ungkap Kajari.

Dipaparkan Kajari, pihaknya masih terus mendalami bukti-bukti yang ada serta menunggu hasil keterangan dari saksi lainnya. Pihak Kajari meminta kepada masyarakat untuk bersabar dan terus memantau perkembangan kasus yang diduga merugikan negara ratusan miliar tersebut. Ia berjanji dalam tahun ini akan naik ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru. (alx/grc)

Tersangka Dugaan Korupsi Festival Seni Disdik Bengkalis Baru Satu Orang BENGKALIS,RR Kendati terus dilakukan pemeriksaan terhadap Suhaimi, tersangka korupsi penyelenggaraan festival seni di Dinas Pendidikan (Disdik) Bengkalis. Namun sejauh ini, Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau belum menemukan adanya tersangka lain.

"Dari hasil pemeriksaan, Suhaimi mengakui kalau dirinya yang memalsukan tanda tangan, membuat dan merekayasa pertanggungjawaban dana penyelenggaraan festival seni di Disdik Bengkalis. Jadi sejauh ini kami masih menetapkan Suhaimi sebagai pelaku tunggal," terang Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau Mukhzan, SH, kepada media, Jumat(18/7/14).

Dijelaskannya, Suhaimi, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Festival Seni SMA/MA/SMK SeKabupaten Bengkalis, mengakui ia sendiri yang memalsukan biaya dana penyelenggaraan festival seni tersebut.

Kendati demikian, penyidik masih terus mendalami pemeriksaan kasus ini.

Seperti diketahui, Suhaimi ditetapkan sebagai tersangka pada 16 April 2014 lalu, berdasarkan surat perintah (Sprint) dengan Nomor: Prin-04/N.4/Fd.1/04/2014 yang dikeluarkan Kepala Kejati Riau.

Kasus itu bermula pada 2010 lalu, saat Disdik Bengkalis menganggarkan dana Rp2.017.000.000 untuk pelaksanaan festival itu. Suhaimi selaku PPTK diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan dengan cara membuat, rekayasa pertanggungjawaban dana penyelenggaraan festival seni, sehingga negara dirugikan sebesar Rp700.000.000.

Perbuatan tersangka ini dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," papar Mukhzan. (rr/rtc)

Tawuran Dua Desa di Kabun Rohul

Seorang Tewas dan 10 Motor Dibakar

PASIRPANGARAIAN,RR Tawuran massal antara warga Desa Kabun dengan warga Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Sabtu (19/7/14) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB, menyebabkan seorang pria berusia 50 tahunan, Endar, meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).

Selain menewaskan seorang warga Aliantan, tawuran massal yang diduga dipicu selisih dua pemuda Aliantan dan Kabun di Pasar

Kabun juga melukai sekitar 5 warga lain. Kini, kelimanya dirawat di salah satu rumah sakit di Kecamatan Kabun.

Menurut beberapa warga Kecamatan Kabun, dari tawuran tersebut, sedikitnya 10 sepedamotor ikut menjadi korban pembakaran dan perusakan. Selain itu, sebuah rumah di depan Mapolsek Kabun, turut menjadi korban dan dibakar oleh oknum warga.

“Menurut warga Aliantan, sebelum mereka da-

tang ke lokasi sekitar jam sepuluh, ada himbauan dari salah satu oknum desa untuk mengumpulkan warga,” kata salah seorang warga Kecamatan Kabun minta namanya tidak ditulis, Sabtu pagi.

Warga lain mengungkapkan, pada pukul 00.30 WIB, massa dari Aliantan yang berada sebelum Mapolsek Kabun semakin banyak. Sedangkan warga Desa Kabun lebih memilih bertahan di Pasar Kabun.

Kemarahan ribuan war-

ga dua desa satu kecamatan itu tidak terbendung lagi. Mereka pun terlibat tawuran menggunakan batu, senjata tajam dan benta tumpul lain. Akibat tawuran di jalan lintas provinsi itu, arus lalulintas baik dari arah Pasirpangaraian dan Rantau Berangin putus total. Bagi pengendara dari arah Pasirpangaraian mau menuju Pekanbaru diarahkan lewat Simpang Tri Brata (TB) Tandun.

Blokade jalan dan beberapa tembakan peringatan

dilepaskan anggota Polsek Kabun juga tidak berhasil membubarkan tawuran warga. Tawuran baru bubar setelah warga Desa Kabun melepaskan kembang api ke arah kerumunan warga Aliantan yang berada di seberang Mapolsek Kabun.

“Kabarnya ada beberapa warga Aliantan yang sempat pingsan karena kena kembang api,” tambah warga Kecamatan Kabun lainnya dan mengakui Polda Riau rencananya akan turun ke Kecamatan Kabun. (rtc)

Polisi Selidiki Genset PLN Selatpanjang Tertahan di Batam SELATPANJANG,RR Polres Kepulauan Meranti memonitor dan Menyelidiki keberadaan Mesin Genset Pembangkit listrik untuk PLN Rayon Selatpanjang, di Kota Batam, ditargetkan dalam waktu dekat Mesin-mesin tersebut telah tiba di Kota Selatpanjang, Kepulauan Meranti.

Demikian disampaikan Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Zahwani Pandra Arsyad SH MSi, Sabtu (19/7/2014) dini hari melalui kontak BlackBarry Masaage (BBM) dikutip dari riauterkini.com.

Mantan Abang Jakarta itu perihatin dengan Masyarakat Kepulauan Meranti di bulan suci Ramadhan 1435 ini dalam keadaan gelap gulita karna semakin parahnya pemadaman listrik bergilir, “Kewajiban kami sebagai pelindung, pengayom

dan pelayan masyarakat dan Aparat Penegak Hukum wajib untuk mengawal dan m e n y e l i d i k i penyebabnya,”Kata AKBP Pandra.

“Syukur Alhamdulillah, Hasil pertemuan degan pihak PLN serta penyelidikan kami dilapangan ditemukan akar permasalahannya, dan InsyaAllah, dalam waktu dekat jelang Idul Fitri, realisasi alat genset PLN sudah tiba di Selatpanjang,”Lanjutnya.

Menurut Kapolres Perdana di Kepulauan Meranti itu, Pihaknya sudah berikan sanksi apabila ada pihak-pihak tertentu yang mempersulit, melalaikan pendistribusian peralatan tersebut, apalagi itu untuk keperluan masyarakat banyak di Kepulauan Meranti ini, maka akan di Proses lanjut Pidana .(bu/rtc)

MESIN Genset Pembangkit listrik untuk PLN Rayon Selatpanjang yang saat ini masih berada di Kota Batam, Kepulauan Riau. Foto: rtc

Edisi 0321 Tahun VII, 21 - 25 Juli 2014

Halaman

Kasus Dugaan Korupsi Wabup Pelalawan Macet

Jaksa Belum Dapat Kabar Kapan Pelimpahan Berkas WabupMarwan

PANGKALAN KERINCI, RR Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalan Kerinci belum menerima kabar terkait pelimpahan lanjutan berkas kasus korupsi pengadaan lahan Bhakti Praja. Berkas yang ditunggu yakni tersangka atas nama Marwan Ibrahim.

"Belum ada informasinya. Karena masih di Polda Riau.

Dari situ nanti baru dilimpahkan ke Kejari baru ke kita," terang Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pangkalan Kerinci, Romi Rozaly kepada media pekan lalu.

Dijelaskannya, berkas tersangka Marwan Ibrahim yang menjabat sebagai Wakil Bupati Pelalawan masih di penyidik Polda Riau. Kapan akan dilimpahkan, merupakan kewenanga sepenuhnya bagi Polda. Kejari Pangkalan Kerinci hanya menerima kabar dan limpahan dari Kejati Riau saja.

"Jika sudah dilimpahkan, pasti kita tindaklanjuti langsung," tambahnya. (alx/tpc)

Sempat Dibatalkan, 38 Paket Proyek di Dinas PU Riau Start Usai Lebaran

DAERAH

15 R a d a r R i a u LANGKAH MAJU ME NGUNGKAP FAKTA

Hotspot Riau Masih Didominasi Rohil

ROHIL, RR Intensitas hotspot Riau cenderung belum mengalami penurunan, dari hasil pantauan Minggu (20/ 7/2014) sore, satelit Terra dan Aqua BMKG mencatat sedikitnya 189 titik panas di Sumatera, dengan 137 titik terdapat di Riau, yang tersebar di 10 area/Kabupaten.

137 titik panas di Riau ini terpantau pada Minggu sore pukul 16.00 Wib, dimana Rohil masih menjadi kawasan terparah terpapar karhutla, dengan 110 titik, Rohul 5 titik, Bengkalis 4 titik, Pelalawan, Inhil dan Inhu masingmasing 3 titik, serta Dumai, Kuansing, Siak dengan

masing-masing 2 titik panas.

Sementara untuk titik api, Satelit Terra dan Aqua mencatat sebanyak 88 titik api, di 6 kawasan, yakni Bengkalis dan Dumai 1 titik, Kampar dan Siak 2 titik, Rohul sebanyak 5 titik, dan terbanyak di Rohil dengan 77 titik api.

Humas BNPB Pusat, Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, titik panas di Riau masih saja terus bertambah meski upaya pemadaman dilakukan, dimana Rohil adalah wilayah yang selalu memiliki jumlah terbanyak. Ini menandakan bahwa pembakaran di Rohil masih berlangsung dan Pemda belum optimal mengendalikan pembakaran hutan dan lahan.

Ia melanjutkan, dari Satgas darat dilaporkan luas lahan terbakar sekitar 499 Ha, sedangkan luas lahan yang

berhasil dipadamkan 429 Ha. Sejauh ini sudah ada sekitar 306 personil TNI dan Polri dikerahkan untuk memadamkan api dan modifikasi cuaca serta water bombing dari udara masih terus dilakukan di Riau.

Namun upaya ini akan kurang memberikan manfaat jika masih ada pembiaran pembakaran di lapangan.

"Pemda Rohil telah diminta agar meningkatkan pencegahan pembakaran hutan dan lahan. Gubernur Riau telah mengeluarkan pernyataan siaga darurat

bencana asap. Jika tidak segera diantisipasi maka hotspot dapat terus meningkat. Masyarakat pun berlebaran dalam suasana dikepung asap lagi," ungkapnya.

Hingga Minggu, BMKG memprediksi cuaca Riau Pada umumnya minim hujan, jika pun ada, maka peluang hujan dengan intensitas ringan dan bersifat lokal terjadi pada malam atau malam dini hari diprakirakan terjadi di sebagian kecil Wilayah Riau Bagian Timur dan bagian Selatan. (mln/hrc)

PEKANBARU, RR Sebanyak 38 paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau yang sempat dibatalkan dan juga dikabarkan menjadi polemik antar peserta proyek dipastikan kembali dimulai usai lebaran tahun ini.

Namun paket proyek tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP). Saat ini proses lelang ke 38 proyek tersebut tengah berjalan, diperkirakan 'start' usai lebaran.

Kepala Dinas PU Riau, Muhammad, menegaskan, seluruh lelang proyek sudah diserahkan kepada ULP sesuai aturan main administrasi pemerintahan. "Biarlah di sana (ULP, red) yang memproses," ujar Muhammad.

Mengenai polemik yang sempat terjadi terkait pembatalan paket lelang tersebut, Muhammad menilai sesuatu yang wajar. "Itu merupakan bagian dinamika, kita harus jalani itu," tambah Muhammad. (rr/grc)

Sekuriti Menara Bank RiauKepri Usir Wartawan

PEKANBARU, RR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akhirnya melakukan peninjauan ke Menara Bank Riau-Kepri bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jajaran direksi bank dan kontraktor, PT Waskita Karya, Kamis (17/7/2014).

Tinjauan tersebut dilakukan untuk melihat kelayakan gedung sebelum ditempati. OJK bertugas dan bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin dan rekomendasi untuk kelayakan gedung.

Namun anehnya, para reporter tidak diperbolehkan masuk ke dalam gedung. Tidak ada alasan yang disampaikan petugas pengamanan gedung. Pemprov Riau sendiri diwakili Sekdaprov Riau, Zaini Ismail.

"Silakan keluar pak," ujar salah satu sekuriti yang berada di sana.

Belum ada keterangan resmi baik dari Zaini, pihak OJK, Bank Riau-Kepri hingga kontraktor. Namun dikuatkan penyelesaian dan tanggung jawab kontraktor untuk menyelesaikan bangunan tersebut.

Berdasarkan perkembangan terakhir, pihak Bank RiauKepri sudah membayar 95 persen dari total hutang Rp214 miliar kepada pihak PT waskita Karya. Pihak Bank Riau-Kepri juga sudah menyerahkan bukti pembayaran kepada pihak OJK. Dimana tinggal menunggu niat baik pihak kontraktor untuk menyelesaikan dan memenuhi beberapa item yang sudah disepakati bersama pihak Bank Riau-Kepri. (bun/grc)

Dua Terperiksa Malahan Dapat Jabatan Baru

DUMAI, RR Banyak yang menyayangkan sikap Walikota Dumai yang yang secara terang-terangan memutasikan 2 terperiksa kasus dugaan korupsi di Terminal Barang Dinas Perbuhungan, yakni TI dan TMN yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum.

Dimana TI, jabatan lama sebagai Kepala Dinas Perhubungan kini menduduki jabatan Kepala Disparpora dan satu terperiksa lain yakni TMN yang jabatan lamanya menjabat sebagai Kepala UPT Terminal Barang kini dipindahkan menjadi Kepala UPT Pengujian KIR Dishub Dumai.

Berbagai spekulasi mengenai kebijakan yang diambil oleh Walikota Dumai ini menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan masyarakat dumai khususnya. Menanggapi Hal tersebut, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Dumai, Hendarsyah Yusuf Permana tidak mau berkomentar banyak tentang hal itu. Menurutnya, hal itu adalah kewenangan Pemerintah Kota Dumai. ‘’Itu internal Pemerintah Kota Dumai,” ujar Hendarsyah Yusuf Permana kepada sejumlah media pekan lalu.

Namun pun demikian, mutasi dua pejabat Dishub yang di laksanakan Walikota pada Kamis 17 Juli lalu ‘Pindah Kantor Sebelah’ tersebut Dipastikan tidak menjadi hambatan proses penegakan hukum yang saat ini di lakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Dumai.(rr/dpc)

Setelah Digugat Istri Muda

Ketua DPRD Bengkalis Kini Jadi Tersangka Korupsi Dana Bansos Rp230 M

BENGKALIS, RR Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah (JA), memang ketiban sial. Pasalnya, tak hanya tengah bermasalah dengan mantan istri mudanya Rani Feriyanti, kini politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dijadikan Polda Riau sebagai tersangka korupsi.

Jamal Abdillah diduga menyelewengkan Dana Bantuan Sosial (Bansos) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 sebesar Rp230 miliar.

"Benar, telah ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial JA," kata Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo SIK, beberapa waktu lalu kepada media.

Namun, Guntur belum bisa menjelaskan secara detil terkait kerugian negara pada kasus tersebut. Sebab, pihak kepolisian masih menunggu hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Seperti diketahui, Jamal Abdillah sampai saat ini masih aktif menjabat Ketua DPRD Bengkalis. Kasus dugaan korupsi dana Bansos sebesar Rp230 miliar ini menambah citra PKS di Riau makin tercoreng.

Sebelumnya, pria kelahiran 8 Agustus 1985 itu terlibat kasus kawin 'batambuah'. Celakanya, bukan kebahagiaan yang didapat Jamal Abdillah dari berbini muda itu, melainkan terancam pula dilapor ke polisi dan pengadilan negeri akibat tak penuhi janji-janjinya kepada mantan pramugari itu. (tim/pltc)

137 TITIK panas di Riau ini terpantau pada Minggu sore pukul 16.00 Wib,Tampak beberapa petugas memadamkan api beberapa waktu lalu.

PencabulanABG Dihamili, Ditiduri di Rumah Korban

Minta Uang Damai Rp 1 Miliar

DUMAI, RR PELAKU Ju (15), siswa salah satu SMP di Kota Pangkalan Kerinci harus merayakan Lebaran Idul Fitri di Rumah Tahanan (Rutan) Anak Pekanbaru, karena menghamili pacarnya Za (14), yang juga teman satu kelasnya.

Perdamaian kedua belah pihak sudah dilakukan. Hanya saja, keluarga korban minta uang damai Rp1 miliar.”Kami sudah melakukan mediasi dan minta dam-

ai dengan pihak keluarga korban. Tapi mereka minta uang Rp1 miliar itu sama saja tak mau damai,” ungkap Penasehat Hukum keluarga Ju, nya M Sitepu.

Kini, siswa kelas dua SMP itu mendekam di Rutan anak Pekanbaru, setelah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan, yang di ketuai oleh Rico K Sitanggang SH MH menjatuhkan vonis penjara 2 tahun 6 bulan, dengan denda Rp60 juta subsider 1

bulan latihan kerja.

Mendegar vonis bersalah terdakwa Ju langsung berkonsultasi dengan penasehat hukumnya dan kedua orang tuanya yang ikut hadir pada persidangan yang digelar di PN Pelalawan kemarin.

Namun dengan mata berkaca-kaca terdakwa yang menyadari harus lebaran di penjara, menerima putusan hukuman tersebut.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari

Pangkalan Kerinci Surbani Binzar SH mewakili Cut Ara SH, juga menerima atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim setelah persidangan sebelumnya mereka menuntut terdakwa 3 tahun 6 bulan. Walau putusan kurang dari 1 tahun dari tuntutan tapi dendanya sama yakni Rp60 juta subsider 1 bulan pelatihan kerja.

Sementara fakta persidangan yang memberatkan terdakwa perbuatan dilakukan berulang kali di rumah

korban saat orang tuanya lelap tertidur masuk ke kamar dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Sedangkan mereka masih remaja dan berstatus siswa SMP. Tapi akibat perbutan terlarang yang dilakoni sebanyak 15 kali membuat korban hamil di luar nikah dan massa depannya hancur. Hingga orang tua Za tidak terima dan meminta keadilan hingga diproses ke meja hijau.(rpc/ rr/dpc)

Dana Jamkesmasda 2014 Bengkalis Rp34,2 Miliar Dicurigai BENGKALIS, RR Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kesehatan pada tahun 2014 ini telah menganggarkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat ( Jamkesmasda) sebesar Rp34,2 miliar. Jumlah tersebut sama dengan tahun sebelumnya dan dipergunakan untuk membiayai sakit-penyakit masyarakat Bengkalis yang berobat ke rumah sakit yang ditunjuk.

"Pada tahun 2013 lalu,

Pemda Bengkalis telah menganggarkan Rp34,200 miliar untuk penggunaan Jamkesmasda. Dari jumlah tersebut yang terpakai mencapai Rp31 miliar lebih. Untuk tahun 2014 ini, Pemda Bengkalis masih menganggarkan seperti tahun sebelumnya Rp34,2 Milyar," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis M Sukri melalui Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, Nazwir belum lama ini kepada media.

Dikatakannya, biaya tersebut khusus untuk masyarakat yang menggunakan kartu Jamkesmasda dan tidak termasuk dalam jaminan kesehatan dari BPJS. Artinya, dalam berobat gratis ini, masyarakat masuk kedalam anggaran daerah bukan dari Pusat.

Menurut Nazwir, anggaran Rp31 miliar yang habis pada tahun 2013, terserap di beberapa rumah sakit di Kabupaten Bengkalis yakni di

RSUD Bengkalis Rp5 miliar, RSUD Mandau Rp3 miliar dan selebihnya untuk pembayaran obat-obatan para pasien Jamkesmasda.

Terkait dengan menjamurnya jaminan kesehatan untuk masyarakat dari Pemerintah Pusat maupun daerah, seperti BPJS, Jamkesmas serta Jamkesmasda, juga askes dan jaminan kesehatan lainnya, menurut Nazwir, tidak akan terjadi double anggaran, sebab setiap jaminan

kesehatan tersebut sudah punya peraturan sendiri sendiri.

"Yang terpenting, Jamkesmasda ini hanya bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis yang tidak terdaftar di jaminan kesehatan lainnya. Jamkesmasda akan menanggung semua perawatan pasien mulai dari tempat rawat inapnya dan juga masalah untuk obat-obatannya sesuai dengan ketentuan," ujar Nazwir. (aym/hrc)

Kasus Pemalsuan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Pelaku Warga Jalan Kuantan SIAK,RR Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak, telah melimpahkan perkara dugaan pemalsuan surat keterangan ganti rugi (SKGR) atas tersangka Andre alias Heri (47) warga Jalan Kuantan III, Pekanbaru ke Pengadilan Negeri (PN) Siak.

Dalam perkara tersebut tersangka Heri dikenakan pasal berlapis-lapis yakni Primer pertama pasal 264 (1) (1) KUHP jo 55 (1)(1) KUHP dengan subsider pasal 263 (1)KUHP jo 5 5 K U H P, P r i m e r k e d u a yakni pasal 264 (2) KUHP jo 55, subsider pasal 263 (2) KUHP Jo 55, Primer ketiga pasal 266 (1) KUHP jo 55 sub pasal 266 (2) KUHP jo 55 Atau ke 4 pasal 385 (1)

KUHP j 55.

Jumat (18/7/14), keterangan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak Zainul Arifin melalui Kasi Pidana Umum (Pidum) Ostar Alpansri, kepada riauterkinicom bahwa untuk perkara atas nama Andre alias Heri (47), sudah diterima dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, dan tertanggal 14 Juli lalu sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) guna proses persidangan.

“Kita sudah melimpahkannya ke PN guna proses sidang, dan masih menunggu penetapan sidang dari majelis hakim nantinya,” ujar Kasi Pidum.

Sementara untuk mengenai status penahanan

tersangka Heri tersebut, Kasi Pidum mengungkapkan bahwa, saat masih di Kejari proses penangguhan penahanan tersebut sudah sesuai dengan KUHAP pasal 22 ayat (1), dan syarat-syarat sudah dipenuhi yakni adanya jaminan istri tersangka, dari Penasehat Hukum (PH), tersangka kooperatif, wajib lapor sesuai dengan hari atau jadwal yang ditentukan, alamat identitas lengkap, serta adanya jaminan uang Rp50 juta yang telah dititipkan ke Panitra Pengganti (PP) PN Siak.

“Penangguhan sudah sesuai prosedur, pasal 22 (1) KUHAP. Serta syaratsyarat sudah terpenuhi,”

ungkap Ostar.

Diceritakan Ostar Alpansri bahwa perkara tersebut terjadi pada 2006 silam, yang mana tersangka bersama Ta r m i z i L a n z o ( D P O ) , diduga menyuruh, ikut serta memalsukan surat palsu atau memalsukan yang dapat menerbitkan suatu hak, perjanjian atau sesuatu bebas hutang, yang boleh digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbutan dengan akan menggunakan surat-surat itu seolah asli.

Surat SKGR yang dimaksut dalam perkara tersebut yakni 4 SKT dengan terdiri 438 SKGR, dengan korban Ernawati, yang berlokasi di

Daerah Desa Rantau Bertuah, Minas Barat, Minas, Kabupaten Siak. Diduga korban mengalami kerugian Rp12 miliar.

Untuk memproses perkara itu telah ditunjuk Jaksa Penuntut Umum ( JPU) yakni dari Kejagung R I , R u d i Yu l i a n t o , R a t i f Tu a u , B a m b a n g K u s n o t o Hadibroto, Fransiskus Pakpahan. Dan dari Kejari Siak, Ostar Al Pasri, M emri, Robi, Iwan roy charles, Hayatul Comaini, M Erlangga, Endah Purwaningsih, Binsar Uli, Indriyani.

Hingga saat ini, perkara tersebut masih menunggu penetapan persidangan dari majelis hakim PN Siak. (tim)

CMYK Edisi 0321 Tahun VII, 21 - 25 Juli 2014

Halaman

16 R a d a r R i a u

SELEBRITI

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP ME NGUNGKAP FAKTA

Mobil Mewah Selebriti, Harganya Miliaran JAKARTA, RR Sebagian selebriti Indonesia merupakan kolektor mobil mewah dengan harga tidak murah.

Mobil yang mereka pakai pun bisa menyentuh harga miliaran rupiah. Sebut saja Raffi Ahmad yang memiliki beberapa koleksi.

Raffi Ahmad yang sering terekpos adalah Chevrolet Camaro Bumblebee berwarna kuning.

Mobil tersebut mirip dengan mobil dalam film Transformers.

Harga dari Chevrolet Camaro tersebut sekitar 1.9 miliar. Camaro SS milik Raffi ini bermodalkan mesin V8 dengan kapasitas mesin 6,2 liter.

Selain Raffi Ahmad, Nikita Willy juga memiliki mobil yang cukup mentereng saat usianya baru 17 tahun. Ia mendapatkan Cadillac Escalade ESV warna putih yang saat itu harganya sekitar Rp 3, 4 Miliar dari kedua orangtuanya.

Mobil besar yang dihadiahkan kepada Nikita terebut termasuk mobil SUV (Sport Utility Vehicle) yang cukup tangguh.

Interior dan eksterior mobil itu juga mentereng dengan dashboard berbahan dasar eboni dan shale.

Mobil ini juga dilengkapi sistem navigasi kamera di bagian belakang serta Ultrasonic Rear Park Assit yang mempermudah parkir mundur. Sementa-

ra untuk mesin, mobil type Cadillac Escalade ESV memiliki mesin gahar dengan spefikasi 6.200cc konfigurasi V dan all wheel drive.

Syahrini kerap tampil dengan mobil Lamborghini Aventador berwarna emas. Wanita yang juga menjadi bagian dari club Lamborghini Jakarta tersebut bahkan sempat ikut kebutkebutan dalam konvoi di sirkuit Sentul. Sayang Syahrini yang memacu kendaraan hingga 280 km/jam sempat tergelincir dan membuat mobilnya mengalami kerusakan di body kiri dan velg.

Mobil dengan tipe Aventador LP 700-4 terhitung masih cukup mahal di Indonesia. Harga Lamborghini jenis tersebut bisa mencapai 9 miliar. Desain mobil tersebut mirip pesawat tempur dengan mesin 12 silinder. Kapasitas mesin 6.5L memiliki tenaga hingga 700 hp. Kecepatan mobil ini maksimal bisa mencapai 350 km/jam.

Syahrini dan Lamborghini yang kerap dipakainya. ŠBusan Selain tiga nama di atas beberapa selebriti yang memiliki mobil mewah di antaranya Tompi, Judika, mantan suami Ayu Ting Ting, Enji dan juga pengacara ternama Hotman Paris Hutapea yang memang hobi mengoleksi mobil dengan harga fantastis. (alx/kpl)

Adik Ipar Hampir Jadi Korban MH17, Jupe Kutuk Sang Pelaku JATUHNYA pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH17 memakan ratusan korban jiwa. Di antara angka tersebut telah dipastikan ada 12 orang warga Indonesia.

Jumlah korban dari Indonesia ternyata hampir saja bertambah.

Pasalnya, Julia Perez mengaku bahwa adik iparnya hampir menaiki pesawat tersebut.

"Pesawat itu seharusnya ditumpangi suami adik saya, namanya Jonathan. Saya shock, kaget karena kita tahu Belanda-Indonesia banyak keluarga di sana," ujar penyanyi yang baru saja merayakan ultah ke 34 itu ketika ditemui di acara Senand-

ung Suara Damai, Balai Kartini, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (20/7).

Menanggapi hal itu, Jupe mengaku geram dengan ulah pihak-pihak tak bertanggung jawab yang melayangkan serangan. Ia juga menyayangkan jatuhnya ratusan korban tak bersalah karena konflik internal yang terjadi di Ukraina.

"Untungnya Jonathan jalan duluan. Mereka (adik Jupe dan Jonathan) memang mau ke Bali. Gila kalau terjadi, aku pasti ke Ukraina, gue sikat-sikatin mereka (pemberontak Ukraina). Gila kita kan nggak salah apa-apa. Saya mengutuk kejadian ini. Dari dulu saya nggak suka perang," lanjutnya berapi-api. (rr/kpl)

Vina Panduwinata Syok Dua Keponakannya Jadi Korban MH17 DUA orang dari sekian korban penumpang pesawat Malaysia Airlines MH17 yang jatuh di Ukraina ternyata keponakan diva Indonesia, Vina Panduwinata.

Shaka Tamaputra Panduwinata dan Miguel Gyasi Panduwinata diduga ikut menjadi korban pesawat yang jatuh berkeping-keping setelah dihantam roket.

"Benar ada dua keponakan mama Ina (Vina Panduwinata) dalam pesawat itu. Mereka keponakan mama Ina dari adiknya yang paling bungsu. Yang satu usianya 19 tahun, yang satu aku juga masih belum jelas berapa usianya," ucap Inne, manager Vina Panduwinata saat dihubungi, Jumat (18/7).

Berdasarkan informasi yang diperoleh KapanLagi.comÂŽ, Shaka Tamaputra Panduwinata berusia 21 tahun dan Miguel Gyasi Panduwinata masih berusia 13 tahun. Shaka dan Miguel merupa-

kan anak pertama dan ketiga dari Jani Panduwinata dan Shamira. Jani merupakan bungsu dari 10 kakak beradik Panduwinata, sementara Vina anak kedelapan.

Jani tinggal di Jakarta bersama anak bungsunya, sementara Shamira tinggal di Den Haag, Belanda, menemani tiga anak mereka yaitu Shaka, Miguel dan Mikha (19), yang menimba ilmu sejak empat tahun lalu.

Mama Ina, masih syok karena hingga kini keberadaan kedua keponakannya itu masih belum diketahui. Keduanya dikatakan Inne rencananya akan menghabiskan waktu di Indonesia sekalian merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga.

"Sampai sekarang Mama Ina belum bisa memberikan keterangan apapun.

Karena keluarga masih syok semua.

Nanti kalau sudah tenang, Mama Ina pasti akan bicara," katanya. (rr/kpl)

Tips Cantik Make Up Ala Inneke Koesherawaty SEPERTI yang diketahui, Inneke Koesherawati kini lebih banyak bergelut offline dalam dunia kecantikan dan fashion untuk muslimah. Bintang iklan salah satu produk kosmetik ini memang selalu tampil cantik dalam berbagai kesempatan.

Inneke berbagi cerita soal bagaimana ia memakai make up dalam kesehariannya. Yuk, simak ceritanya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi.

"Untuk make up base, cukup dengan foundation aja. Lipstiknya tambahkan warna pink aja, warna yang bisa masuk ke semua warna baju. Blush on dan lipstik," ungkapnya menjelaskan daily make up yang dipakainya.

Untuk Inneke, ada beberapa bagian dari make up sehari-hari yang wajib ada. Agar tak terlihat gemuk, wanita berhijab ini membubuhkan shading supaya bagian pipi. Ia juga memilih warna-warna natural untuk make up-nya.

Inneke Koesherawati dengan make up natural.

Cantik kan?

"Warnanya strong tapi natural. Saya menyiasati dari blush on, mata, yang tone-nya dekat dengan tone kulit. Itu sebenernya shading tapi nggak kelihatan.

Biar nggak kelihatan kayak ditonjokin. Harus soft tapi tetep natural," paparnya.

Merasa bentuk wajahnya sudah tegas, Inneke

memilih untuk tidak membubuhkan make up tebal di wajahnya. Ia lebih suka kesan natural terpancar dari dirinya, dengan make up yang tentu saja natural.

"Kalau saya, karena bentuk wajahnya udah begini, kalau pakai make up yang ngejreng ngerasa kayak laki di-make up-in,

aneh. Makanya saya suka yang soft, sesuai kepribadian saya," tuturnya.

Karena perempuan selalu ingin tampil cantik, baik dari segi make up dan kostum, Inneke pun ingin memberikan contoh yang baik.

Dengan berdandan sederhana, ia merasa bisa mencontohkan hal yang baik untuk orang lain. (rr/kpl)

Jelang Pengumuman Presiden, Komunitas Reggae Serukan Pemilu Damai MENYIKAPI hasil pemilu presiden yang diumumkan, Selasa (22/7), deklarasi pemilu damai pun diserukan oleh lapisan masyarakat, tak terkecuali Komunitas Reggae Indonesia (KRI).

"Gue mewakili Komunitas Reggae Indonesia meminta, mulai malam ini suarakan yang membuat

hati kita lebih tenang dan damai," ujar Amir Zidane selaku ketua KRI di Equal Park Bar n Resto, Jakarta Pusat, Senin (21/7).

Pemilu kali ini memang berdampak besar bagi masyarakat, termasuk dalam tubu KRI. Selain melek politik, diakui Amir, akun Facebook KRI pun menjadi

lahan untuk saling menjelekkan satu sama lain.

"Di Facebook komunitas reggae saja jadi ajang berantem, bahasanya sudah nggak benar, kata-kataan.

Menurut gue pribadi, mereka korban dari opini yang dibuat orang," paparnya.

Ditambahkan Steven Jam, untuk itu dirinya dan

KRI membuat deklarasi damai menjelang hasil Pilpres.

Siapa pun yang terpilih, ia berharap dapat memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. "Kita satukan lagi masing-masing paham. Kita nikmati saja, siapapun yang tepilih kita punya harapan," ucap pria yang akrab disapa Tepeng ini. (rr/kpl)