RADAR RIAU NEWSPAPER

CMYK Pemimpin Umum/ Edisi 235 Penanggung Jawab/ Pemimpin Perusahaan: Tahun V Alex Harefa.

15 - 19 Oktober 2012 Pemimpin Redaksi: Bunyana, ST.

HARGA ECERAN

Rp 3500

Radar Riau Halaman

Radar Riau LANGKAH MAJU MENGUNGKAP FAKTA

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP FAKTA Email: radarriau@yahoo.com

Edisi 235, Tahun V, 15 - 19 Oktober 2012

Cewek Pengendara Bugil Tabrak Polisi

Terdaftar Sebagai Anggota SPS Nomor: 481/2007/06/B/2010.

JAKARTA, RR Cewek bernama Novi Amalia ini nekat menabrak orang. Hanya mengenakan bra dan celana dalam, wanita berusia 25 tahun itu mengendarai mobil Honda Jazz merah berpelat B 1864 POP menabrak orang di kawasan

Cewek

Hal 11

n internet

MASSA anti kepemimpinan Bupati Herliyan SalehSuayatno menggotong "keranda mayat" untuk diserahkan ke DPRD Bengkalis setelah terjadi penundaan sidang paripurna lanjutan Hak Interpelasi disebabkan Anggota DPRD Bengkalis yang hadir tidak memenuhi quorum, Jum'at (12/10/12) petang.

Turunkan Herliyan Saleh Bupati Gagal BENGKALIS, RR Demo kembali bergulir menuntut herliyan saleh mundur dari jabatan bupati,Sesuai jadwal yang sudah disusun Jum'at (12/10/12) sidang paripurna lanjutan dengan agenda penyampaian penjelasan pengusul Hak Interpelasi atau meminta jawaban Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis terpaksa ditunda.

Penundaan tersebut menyusul jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang hadir tidak memenuhi quorum.

Penundaan sidang paripurna yang sudah diagendakan, sekitar ratusan massa anti kepemimpinan Bupati Herliyan Saleh dan Wakil Bupati Suayatno yang tergabung Gerakan Rakyat Bengkalis Bangkit (GRBB) merasa kecewa.

Turunkan

PEKANBARU, RR Kali ini Indra Muchlis Adnan yang juga sebagai Bupati Inhil angkat bicara. Melalui kuasa hukumnya Syam Daeng Rani dari Kantor Advokat Syam Daeng Rani & Founners, dalam siaran persnya Syam Daeng membeberkan bahwa Ada Oknum Ketua DPD II Terima Suap 250jt. Bahwa ada dugaan oknum-oknum tertentu yang mencoba bermain mony politic, dengan maksud untuk mempengaruhi oknum Ketua DPD lI Partai Golkar di Provnsi Riau agar memuluskan Musdalub, dengan jalan memberi suap besarnya berkisar antara 200 juta hingga 250juta rupiah.

Hal 11

Khairul Anwar Pelihara PNS Terlibat Narkoba DUMAI, RR Mengejutkan Hasil tes urine yang dilakukan Badan Narkotika Kota (BNK) Dumai di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) setempat cukup membuat gempar. Betapa tidak PNS di bawah kepemimpinan khairul anwar selaku walikota dumai, sedikitnya 3 pegawai negeri sipil (PNS) dan 5 tenaga harian lepas KHAIRUL ANWAR (THL) Dishub Dumai positif mengonsumsi narkoba.

"Delapan nama THL dan PNS di Dishub yang diketahui mengkonsumsi narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan urine dilaporkan ke Walikota Dumai melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Khairul

Hal 11

RALAT IKLAN TERJADI kesalahan penulisan nama pada iklan Pemkab Bengkalis, Radar Riau Newspaper terbit Edisi 234, 5-12 Oktober 2012.

Tertulis BASRI (Sekdakab), yang benar yaitu ASMARAN HASAN (Sekdakab). Dengan demikian kesalahan telah kami perbaiki.

Redaksi

Sebagaimana diketahui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) menyetujui digelarnya Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD I Partai Golkar Riau. Keputusan tersebut merespon masuknya surat mosi tidak percaya dari 9 DPD II. Selain menyetujui Musdalub, DPP juga menunjuk Wakil Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP Dahrul Siska sebagai pelaksana tugas, mengambil alih peran Indra Muchlis Adnan.

Kartu As

Suhardiman Amby Vs Choirul Anam Pertimbangan PKNU di PEKANBARU, RR provinsi Riau.

Suhardiman Padahal SuhardiAmby layangkan man belum pernah gugatan perdata ke Pengadilan Nemengundurkan diri dari jabatan ketua dan geri Pekanbaru tidak pernah diberatas pemecatatan hentikan. Sehinggga dirinya dari jabatan Ketua DPW kebijakan ini dinilai melanggar AD/ART PKNU Provinsi Riau partai serta peraturan terhadap Ketua Dewan Pimpinan Pusat partai.

Partai Kebangki"Selain itu, penunjukan tan NahdatDodi Rahul Umat (PKNU), mad juga Choirul tidak melaSUHARDIMAN AMBY CHOIRUL ANAM lui rapat pleAnam selaku no dewan pengutergugat satu.

Dalam gugatan tersebut, rus partai. Dan pembekuan Penasehat hukum Suhardikepengurusan dibawah kepeSuhardiman juga mencantum- man Amby, Arief Muliono SH, mimpinan Suhardiman Amby kan Ketua Dewan Pertimban- mengatakan gugatan tersebut gan PKNU Riau, Ahmad Suha- diajukan karena Choirul Anam juga tidak sesuai ketentuan partai," katanya. da, sebagi tergugat dua dan mengeluarkan surat keputusan Bobi Rahmad selaku ketua yang mengangkat Bobi Rahmad DPW PKNU Riau sebagai ter- sebagai Ketua DPW dan Ahmad Suhardiman Hal 11 gugat tiga.

Suhada sebagai ketua Dewan

Da Jon Hadiri HUT Kabupaten Pelalawan PANGKALANKERINCI, RR Bakal calon Gubernur Riau yang diusung PAN dan PKS, H. Jon Erizal, SE, MBA, menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 Kabupaten Pelalawan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Pelalawan di Gedung Daerah, Pangkalan Kerinci, Jumat (12/10/2012).

Dalam kesempatan itu, Bupati Pelalawan H.M Harris menyampaikan apresiasinya kepada Jon Erizal yang sengaja hadir dari Jakarta.

"Dalam kesempatan ini juga hadir tokoh masyarakat Riau di Jakarta, Bapak Jon Erizal. Beliau ini banyak membantu saya dalam berhubungan dengan kementerian di Jakarta. Teri-

n internet

A l a m a t R e d a k s i Radar Riau :

ma kasih atas kehadirannya," ujar Harris dalam sambutanya pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Pelalawan yang dipimpin Ketua DPRD Pelalawan Zakri.

Jon Erizal hadir dengan memakai pakaian Melayu lengkap berwarna abu-abu. Bendahara Umum DPP PAN itu duduk sederet dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Azwar AS, Prof Dr Tengku Dahril, Kasim Fasda Bino, mantan Wakil Bupati dan Bupati Pelalawan Rustam Effendi dan Ketua KPU Riau Tengku Edi Sabli.

Sebelum menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD Pelalawan, Jon Erizal dijamu sarapan pagi di kediaman dinas Bupati Pelalawan.

Bupati Pelalawan H.M Harris mengucapkan terima kasih kepada semua lapisan masyarakat Pelalawan yang telah memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah sehingga di usia ke- 13 tahun, Pelalawan telah memperoleh kemajuan yang berarti.

Kemajuan itu antara lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,59, dan diharapkan tahun 2016 mencapai 78,5.

Da Jon

Jl. Dr. Setia Budi No.150

Hal 11

Rp60Miliar Mark Up Pembangunan KantorPURiau PEKANBARU, RR Dewan meradang,terkait adanya dugaan penggelembungan mark up anggaran biaya pembangunan gedung baru Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau di Jalan SM Amin, Panam, Komisi C DPRD Provinsi segera memanggil Kepala Dinas SF Harianto untuk memberikan penjelasan secara detail terkait masalah itu.

"Dalam menyikapi ini, kita tidak mau terlalu cepat menilai bahwa telah terjadi mark up pada pembangunan gedung Dinas PU Riau yang baru," kata Abu Bakar Siddik, Sekretaris Komisi C DPRD Riau kepada wartawan di Ruang Komisi C, Jum'at (12/10/12).

Rp60 Miliar

Hal 11

Hal 11

Dua Periode Ahmad Pimpin Rohul

Pembangunan di Pedesaan Belum Merata PASIRPANGARAIAN, RR Walaupun sudah periode kedua Ahmad memimpin rohul serta usia kabupaten rohul sudah 13 tahun pada hari Jumat lalu (12/10/12) , namun untuk pembangunan di pedesaan di Kabupaten Rokan Hulu dinilai masih belum merata.

Demikian disebutkan Ketua DPRD Rohul H Hasanudin SH, saat Sidang Paripurna Istimewa di dedung dewan di Pasirpangaraian, Jumat sore.

Harapan masyarakat pedesaan, katanya hanya berharap sarana transportasi baik, sebeb itu perlu perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.

"Untuk itu lah ini yang perlu kita prioritaskan kedepan

dalam mensejahterakan masyarakat Rokan Hulu. Kita berharap mulai tahun ini, secara bersama dengan Pemkab Rohul kita lebih memikirkan kedepan mana yang menjadi prioritas masyarakat," sarannya.

Menurutnya, di usia Rohul ke-13 tahun pembangunan infrastruktur pedesaan masih dinilainya kurang. Pasalnya apa yang menjadi aspirasi masyarakat, seperti pada Musrenbang tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten aspirasi masyarakat pedesaan masih sering terabaikan.

Pembangunan Hal 11

Pendemo Minta Zakri Ditangkap

n riaupos

MASSA melakukan aksi demo di depan Mapolda Riau dan kemudian ke Kejati, Kamis (11/10).

PEKANBARU, RR Puluhan massa yang tergabung dalam Indonesian Monitoring Development (IMD) melakukan aksi demonstrasi di Kejaksaan Tinggi Riau, Kamis (11/10).

Massa mendesak Kejati Riau melakukan penahanan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Zakri kare-

Pekanbaru Telp 0761-7891273. S M S

na sudah lama ditetapkan tersangka oleh Kejati Riau.

Penanggung jawab aksi, Raja Adnan tersebut juga mendesak agar Kejati Riau mengusut tuntas kasus DAK Bidang SDA Dinas PU Riau tahun 2011 senilai Rp75,8 miliar.

Pendemo

Hal 11

L a y a n a n : 085265555399

CMYK

Edisi 235 Tahun V 15 - 19 Oktober 2012

2

Halaman

Radar Riau

OPINI

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP FAKTA

Apakah karena Mereka Atlet Cacat?

EDITORIAL Geng Motor

Oleh Chaidir Anwar Tanjung

BANYAKNYA anakanak yang terlibat tindakan kriminal (ringan maupun berat) di pekanbaru menjadi tamparan keras bagi orang tua, agama, bahkan dunia pendidikan di negeri ini. Jika masih ada tindakan kriminal disekitar kita, apalagi yang melibatkan anak-anak maka kita perlu melakukan evaluasi dan instropeksi. Seperti hal nya BUNYANA, ST Pimpinan Redaksi maraknya tindak kekRadar Riau erasan akibat sekelompok anak muda yang menganggap dirinya adalah para geng jalanan atau ya g dikenal dengan geng motor.

Menurut Sigmund Freud (1917) seorang anak seperti kertas putih dimana orang tua dan orang dewasa serta lingkungannyalah yang akan memberinya warna. Seperti apa ia ditulisi dan diwarnai maka seperti itulah jadinya. Tanpa bermaksud mengecilkan anugerah Tuhan bahwa kepribadian seorang anak sangat ditentukan oleh peranan lingkungan (orang tua, gizi, pendidikan dan lain-lain).

Teori Freud ini dibuktikan oleh Dr Stephen Carr Leon dari California yang melakukan penelitian selama 8 tahun di Israel untuk mengungkap rahasia kepintaran orang-orang Yahudi. Dalam observasinya, Stephen menemukan bahwa seorang perempuan Yahudi yang sudah ketahuan mengandung maka ia akan sesering mungkin menyanyi dan bermain piano serta mengerjakan soal-soal matematika bersama suaminya. Sang ibu juga sangat memperhatikan kandungan gizi makanan yang dimakannya, banyak makan buah, kacang-kacangan, susu, daging dan ikan tanpa kepala karena kepala ikan banyak mengandung zat kimia yang akan mengganggu kandungan dan otak janin.

Misalkan saja bagi perempuan Yahudi yang sedang mengandung, adalah sebuah keharusan mengkonsumsi pil minyak ikan setiap hari. Selain itu merokok adalah hal yang tabu bagi mereka karena menurut para ilmuwan Yahudi kandungan dalam rokok dapat meracuni otak dan dapat melekat pada gen sehingga bisa menyebabkan kebodohan.

Dalam observasinya, Stephen juga melihat sistem pendidikan di Israel. Ia menemukan bahwa pada saat anak-anak Yahudi duduk di kelas 1-6 sekolah dasar mereka diajarkan matematika yang berbasis perniagaan secara ketat, sedangkan di sekolah menengah mereka digenjot dengan matematika, sains dan ilmu ekonomi, serta diharuskan mengerjakan sebuah proyek bisnis sebagai syarat kelulusan. Sedangkan ajaran-ajaran spritual dan moral sejak dari kandungan orang tua mereka akan selalu melantunkan ayat suci sebelum tidur dan saat bangun di pagi hari serta mengajarkannya saat melakukan pekerjaan apapun. Singkatnya mereka sangat peduli kepada generasi mereka dan memberikan teladan dalam perbuatan.

Berdasarkan fakta ini, maka untuk menyelamatkan anak Indonesia tidak cukup hanya sekedar mengintervensi masalah kriminal yang melibatkan anak-anak dibawa umur dengan mengadilinya, merehabilitasi apalagi memenjarakannya, tetapi harus diselesaikan dari hulunya sejak anak di dalam kandungan.

Jika ingin menyelamatkan anak Indonesia khususnya di pekanbaru, kita harus mulai dari keluarga, lingkungan sekitar, dan sistem pendidikan yang mendukung. Jangan biarkan generasi kita berjalan dalam kegelapan dan kehancuran karena kesalahan kita.

Mari selamatkan anak Indonesia. Aku cinta anak Indonesia serta aku bangga menjadi anak indonesia. **

TAK satu manusia di Bumi ini yang ingin lahir cacat, atau mengalami kecelakaan sehingga membuat fisiknya cacat. Tentu semua orang ingin tumbuh dan berkembang sebagaimana umumnya.

Mereka yang menyandang cacat terkadang menjadi bahan cemoohan. Apalagi saat mereka masih anak-anak. Namun hebatnya banyak orang dengan keterbatasan fisik malah sanggup mencatat prestasi gemilang di bidang olahraga.

Ini dapat dibuktikan dalam perhelatan akbar Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XIV di Riau. Para atlet dengan keterbatasan fisik berdatangan dari berbagai penjuru Tanah Air untuk membuktikan bahwa mereka juga mampu berkair di dunia olahraga.

Mereka datang untuk mengukir prestasi, juga sebagai hiburan bagi rakyat Riau sebagaimana pesta PON XVIII. Sekalipun mereka dapat mengibur rakyat, tapi juga hati ini kadang tersayat. Karena mereka ada yang buta, tuli, kaki dan tangan yang tidak normal, ada yang punya satu tangan, atau satu kaki. Ada yang terlahir cacat, namun ada juga yang

terlahir normal namun menjadi cacat akibat kecelakaan.

Para atlet ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk dari keluarga tidak mampu. Meski begitu mereka tidak gengsi atau malu, tapi mereka justru bangga karena menjadikan kekurangannya menjadi kelebihan. Bahkan mental juara melekat sehingga para atlet ini berkeinginan mengukir prestasi hingga jenjang internasional.

Sayangnya mental dan ketulusan mereka seakan tidak mendapat perhatian memadai.

Atlet cacat kerap dianaktirikan.

Seolah pemerintah membuat batas sehingga tercipta diskriminasi. Misalnya saja dari segi bonus, atlet cacat hanya menerima bonus Rp 50 juta untuk medali emas di ASEAN Paralimpik Games. Sedangkan atlet yang normal menerima bonus Rp 200 juta.

Di Riau, pembukaan PON untuk atlet normal dilaksanakan di stadion utama yang menelan

dana Rp 1,2 triliun. Kesan mewah begitu terasa.

Sedangkan paralimpian alias atlet cacat menggunakan stadion tua Kaharudin Nasution.

Padahal paralimpian juga rakyat yang punya hak dan kewajiban sama. Karena mereka juga, di Riau digelar perhelatan akbar, yang belakangan diketahui untuk pembangunan venue yang berbau korupsi.

Oknum pejabat daerah dan pusat menggerogoti dana pembangunan venue PON dan Peparnas.

Pejabat berdalih, pembangunan venue demi kemajuan olahragawan Tanah Air, termasuk atlet cacat. Tapi KPK membuktikan hal itu cuma 'judulnya' saja.

KPK menangkap anggota DPRD Riau, pejabat Pemprov Riau yang terlibat korupsi di sarana dan prasarana pembangunan venue PON itu. Malah DPR RI juga diendus turut menikmati Rp 9 miliar dari Pemprov Riau sebagai imbalan untuk meloloskan dana APBN untuk pesta PON dan Peparnas. Sam-

pai sekarang kasus ini masih diselidiki KPK. Sungguh tega para oknum pejabat yang menggerogoti duit rakyat tersebut, termasuk mengabaikan hak atlet cacat. Mereka ibarat menari di atas penderitaan para atlet cacat. Terlebih lagi masih ada pembedaan fasilitas untuk mereka yang kekurangan. Tak etis juga bila kita berharap para pejabat yang bermental korup kelak keturunannya menjadi cacat. Dan yakinlah, atlet cacat di Tanah Air kita juga tidak berharap adanya generasi yang terlahir atau senasib seperti mereka.

Yang jelas, atlet cacat dengan segala kelemahannya, masih jauh lebih baik mentalnya ketimbang pejabat di pusat maupun daerah yang terjerat kasus korupsi atau menyalahgunakan kekuasaannya. Para atlet tersebut boleh cacat, tapi moral mereka masih normal. Yang cacat sesungguhnya itu adalah pejabat dengan fisik normal, dengan segala embel-embel jabatannya, tapi bermasalah dengan moral, perilaku, dan mentalnya. (dtc) Chaidir Anwar Tanjung adalah wartawan detikcom.

Solusi Pembenahan Pengadilan Tipikor Oleh Dr. Binsar M. Gultom, SH, SE, MH UNTUK menyongsong pembenahan dan penataan kembali Pengadilan Adhoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Penulis memberikan pandangan yang menarik, yakni selain sangat diperlukan sumber daya manusia (SDM) Hakim (karier atau adhoc) yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang handal dan profesional juga kandidat tersebut harus berintegritas tinggi, yakni hakim yang "takut akan Tuhan".

Mengapa? Sebab bagi Hakim Adhoc, jika ilmu pengetahuannya hanya sebatas Sarjana Hukum saja sementara pengalaman beracara dipersidangan belum ada, tiba-tiba mereka bernasib mujur lulus seleksi Hakim adhoc Tipikor, begitu dangkalnya kita mencari hakim spesialisasi dibidang Tipikor, yang semestinya hakim adhoc itu harus lebih profesional dari pada hakim karier, yakni memiliki spesialisasi pengetahuan selain dibidang hukum, juga dibidang ekonomi, manajemen, akuntansi, perpajakan atau perbankan serta berijazah magister hukum (S-2) atau doktor (S-3).

Begitu juga terhadap hakim karier yang ditugaskan menjadi hakim tipikor yang telah memiliki pengalaman dan pengetahuan dibidang beracara, akan lebih bagus dan ideal jika mereka mempunyai pendidikan magister hukum (S2) atau doktor (S3). Bagi hakim karier, karena sebelumnya sudah berpengalaman dibidang hakim puluhan tahun dan sudah merasakan suka dukanya menjadi hakim, sesungguhnya lebih kecil kemungkinannya mereka menyalahgunakan jabatannya. Terlebih mereka yang pernah mengalami persoalan hidup selama menjadi hakim setelah berhasil mendapat pembinaan dari Mahkamah Agung (MA), tentunya mereka akan terproses menjadi hakim yang handal dan tahan uji/kuat iman menghadapi segala macam godaan (termasuk suap). Apalagi masa depan hakim karier itu "telah pasti" sebagai

pejabat negara sampai pensiun ditingkat pertama berusia 65 tahun, tingkat banding berusia 67 tahun dan tingkat kasasi (MA) berusia 70 tahun.

Sedangkan bagi hakim adhoc tipikor yang nota bene masa kerja sebagai hakim adhoc hanya bersifat "sementara" yakni lima tahun, wajar jika masyarakat mempertanyakan "motivasi" mereka menjadi hakim adhoc tipikor, mengingat status mereka tidak menjadi pejabat negara seperti hakim karier, adalah menjadi perhatian tersendiri bagi MA dan Pemerintah. Lihat saja dalam praktik, belum genap berusia 3 tahun Pengadilan Tipikor terbentuk diseluruh Indonesia, yakni tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009, kini hakim adhoc tipikor yang dipandang masyarakat sebagai malaikat untuk memberantas korupsi, justeru terjerembab kejurang pelanggaran hukum yang amat tercela hingga tertangkapnya dua orang hakim adhoc tipikor oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Semarang (17/8-2012).

Kita semua berharap kepada seluruh hakim Indonesia (karier dan adhoc) terlebih dengan adanya rencana Pemerintah menaikkan status hakim menjadi pejabat negara dengan kenaikan tunjangan dan gaji pokok hakim, sangat mendambakan sosok hakim yang dapat dipercaya masyarakat dalam putusannya.

Karena bagaimana-pun masyarakat pencari keadilan itu pasti senantiasa mendoakan hakim yang sedang menangani perkaranya, agar memberikan putusan yang benar, adil dan jujur terhadap perkaranya. Sekalipun dia hanya hakim ditingkat pertama atau hakim tingkat banding atau hakim agung, jika putusannya betulbetul mencerminkan rasa keadilan masyarakat, artinya tidak ada yang tersembunyi dibalik putusan itu, maka hakim seperti itu telah mem berikan kontribusi keadilan yang

amat berharga kepada masyarakat, bangsa dan negara, sehingga tugas dan fungsi pengawasan dari MA dan KY menjadi berkurang.

Nah, karena fungsi Hakim adalah untuk memberikan pelayanan hukum secara adil dan jujur, maka apapun bentuk putusan hakim (apakah putusan bersalah atau dibebaskan), maka putusan hakim itu akan dipercaya dan dapat diterima pencari keadilan tanpa berbagai gejolak dimasyarakat. Dengan terciptanya budaya percaya kepada hakim tingkat pertama, maka berbagai kasus seperti sekarang tidak akan membanjir menumpuk di Pengadilan tingkat banding dan kasasi. Dengan demikian nama baik Hakim Indonesia menjadi berwibawa, bermartabat dan dapat dipercaya publik.

Karena untuk menjadi hakim itu bukanlah sekedar "pekerjaan sampingan", maka untuk mengantisipasi permasalahan ini, "solusi terbaik" kedepan selain Panitia seleksi mampu mencari rekam jejak kandidat yang lebih efektif, juga seyogianya hakim non karier yang memiliki spesialisasi ilmu/pengetahuan itu terlebih dahulu mendaftar dan diseleksi mulai dari calon hakim menjadi hakim tingkat pertama, bukan secara instan menjadi Hakim adhoc ditingkat pertama, banding atau kasasi. Dengan diterimanya mereka terlebih dahulu menjadi hakim tingkat pertama, maka status mereka sama dengan hakim karier sebagai pejabat negara yang terfokus berprofesi hakim.

Model ini menurut Penulis akan sangat membantu MA untuk mencari figur calon Hakim Agung kedepan seiring telah diberlakukannya "sistim kamar" di MA. Sebab jika para hakim adhoc itu tiba-tiba diterima di tingkat pertama, banding dan kasasi lewat proses seleksi sekarang, mereka tetap saja harus belajar kembali untuk mengetahui dan menguasai hukum acara persidangan, bagaimana cara membuat putusan yang berkualitas,

termasuk harus memahami betul naluri/insting seorang hakim. Pada tahapan proses ini tidak cukup hanya dilakukan beberapa minggu/bulan saja, tetapi harus didalami puluhan tahun seperti yang dialami para hakim karier. Belum lagi adanya kekhawatiran bagi para hakim adhoc mencari 'target' supaya cepat mendapat rezeki "tidak halal", mengingat masa jabatannya bersifat sementara menjadi layak dipertanyakan masyarakat.

Dan untuk sementara waktu keberadaan Pengadilan Tipikor, hemat Penulis sebaiknya berada di-lima wilayah provinsi yakni: di Jakarta, Medan, Surabaya dan Makasar seperti layaknya pembentukan Pengadilan HAM dilima wilayah tersebut, atau diwilayah provinsi yang banyak perkara korupsinya. Sementara terhadap kasus-kasus dibawah satu miliar cukup ditangani oleh Pengadilan Umum dengan komposisi hakim karier yang sudah bersertifikasi tipikor.

Jika belum ditemukan hakim karier/adhoc tipikor yang spesial mumpuni, andal, berintegritas tinggi dan profesional, mereka dapat "diterbangkan" dari kota yang satu ke kota lain seperti pengalaman Penulis menjadi hakim HAM (karier) bersama rekan Hakim adhoc HAM dari Universitas Sumatera Utara pernah pulang pergi dari Pengadilan Negeri/HAM Medan ke Pengadilan Negeri/HAM Jakarta Pusat ketika menyidangkan kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur dan Tanjung Priok Tahun 2003-2005 sesuai jadwal sidang yang telah ditentukan. Hal itu menurut Penulis lebih efektif dan efisien, ketimbang mengoperasionalkan secara serentak semua Pengadilan adhoc Tipikor di 33 wilayah provinsi. * Penulis adalah Dosen Pascasarjana Universitas Bengkulu dan Universitas Hazairin Bengkulu.

KONSULTASI KESEHATAN SPESIALIS ANAK PRAKTEK:

- KLINIK ANAK-RS SANTA MARIA, PEKANBARU Website: www.dokteranakku.net - JL. Sekolah No 53 Rumbai

- RS IBNU SINA, PEKANBARU MASALAH ANDA AKAN DIJAWAB OLEH DR VICKA FARAH DIBA MSC SPA

Sudah Benarkah Takaran Sirup Anak Anda?

Takaran Obat Sirup yang Benar Masih banyak orang tua yang masih salah dalam memberikan takaran obat kepada anak, khususnya obat sirup. Lantas bagaimana agar kita dapat memberikan dosis obat yang tepat bagi anak kita?

Gunakanlah sendok atau penakar khusus yang diberikan oleh petugas farmasi. Biasanya penakar obat dapat berupa sendok, syringe ataupun gelas plastik kecil yang memiliki skala pengukuran dalam milimeter.

Gbr 1. Sendok, syringe, gelas plastik kecil yang memiliki skala pengukuran dalam milimeter

Gbr 3. Untuk bayi dan anak anak yang lebih kecil, dapat menggunakan pipet tetes, selain ukurannya lebih akurat, juga memudahkan orangtua untuk memberikan obat pada bayi/anaknya

Gbr 2. Sendok makan mempunyai ukuran yang bervariasi. Jangan pernah gunakan sendok yang ada di rumah karena ukuran sendok dapat bervariasi. Penggunaan sendok di rumah dalam menakar dosis obat merupakan penyebab utama kesalahan ini.

Salah menggunakan takaran sendok obat dapat mempegaruhi dosis obat yang diterima anak. Dosis dapat menjadi lebih sedikit dan efek terapetik tidak tercapai atau sebaliknya menjadi lebih banyak sehingga terjadi overdosis. Anak anak yang berusia di bawah lima tahun beresiko tinggi terhadap kondisi over dosis akibat kesalahan pemberian dosis obat.

Contoh : 1. Di label obat sirup tertulis 3 x 1

Radar Riau Penerbit CV : REFALINA Bank: Bank Riau Pasar Pusat Pekanbaru No Rek: 107-20-00733 A/n REFALINA CV SIUP: 018/Dinas 04.01/USDAG/I/2008 SITU: 37/C/KPT/WK-2007 NPWP: 02.693.563.5-211.000 TDP: 040135110038

LANGKAH MAJU MEMGUNGKAP FAKTA

sendok teh (di resep tertulis : Cth, dari Cochlear theae) Ada orang tua yang menggunakan sendok teh/gula rumah tangga. Padahal pengertian sendoj teh disini adalah sendok teh farmasi dengan volume 5 cc yang merupakan standar sendok takaran obat, sedangkan sendok teh rumah tangga bervolume sekitar 2-3 cc.

2. Di label obat sirup tertulis 3 x 1 sendok makan (tertulis di resep : C dari Cochlear), ada orang tua yang memakai sendok makan rumah tangga yang volumenya 5-7 cc, padahal yang dimaksud adalah sendok farmasi yang bervolume 15 cc(3x sendok makan rumah tangga) 3. Di label obat sirup tertulis 3 x 1 sendok bubur (ditulis di resep : Cp, dari Cochlear pultis atau Cochlear parvum) merujuk pada sendok takaran obat yang bervolume 8 cc.

Nah untuk amannya sebaiknya sirup obat diberikan menggunakan sendok takar yang diberikan oleh petugas farmasi dan tanyakan kepada Apoteker seberapa banyak yang harus diminum dan berapa kali sehari.

Pelayanan Informasi Obat, Instalasi Farmasi RS Santa Maria Pekanbaru

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Alex Harefa. Pemimpin Perusahaan: Alex Harefa. Pemimpin Redaksi: Bunyana, ST. Konsultan: - Wakil Pemimpin Umum: Maskur. Wakil Pemimpin Perusahaan: Belfrit Siregar. Wakil Pemimpin Redaksi: Amir Syarifuddin. Dewan Redaksi: Alex Harefa (Ketua), Bunyana, ST, Duhufati Harefa, Amir Syarifuddin, Atilina Zega, Widiono Spd. Redaktur: Ramli, Nanang Arianto, SH. Keuangan: Nesta Alfredo, Sekretaris Redaksi: Nirawati Ziliwu. Staf Redaksi: Suryani, Sakila. Marketing Iklan:- Staf Perusahaan: Faathir_atarick/ TimKreAtif. Korlip: Duhufati Harefa. Liputan Pekanbaru: Pelita Monald Ginting, Tengku Hamami, Ivo Yasmiati, Andika Sinaga, Abu Nazar. Koresponden Jakarta: Tonis Effendi. H. Bengkalis: -, Duri: Duhufati Harefa. Kecamatan Pinggir: Manan. Sumut: -. Selat Panjang: Burhan. Tanjung Pinang: Marzen Beyven, Engdista, Armansyah, Layout/Grafis: Faathir A Bachri/Tim kReatiF Radar.

Rohil: Andi G. Riothallo, Inhil: Syarifuddin Sihombing, Yahrial Tanjung. Siak: Fs. Pelalawan: Olani Z, J Purba. Kandis-Minas-Perawang: - Dumai: Mulak Sinaga. Rohul: Jujung Sitorus. Kuansing: Faozondra. Arifin, Kampar: Syailan Yusuf. Fotografer: Alamsah, Ahmad Adriyan, Sirkulasi, Distribusi, dan Pemasaran: Fidal Bahrul, Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jalan Dr. Setia Budi No. 150 Pekanbaru, Telp: 0761-7891273. Percetakan: PT. Metro Grafindo (Isi Diluar Tanggung jawab Percetakan)

Wartawan Radar Riau Hanya Yang Tercantum Namanya Didalam Box Redaksi Dalam Tugasnya Dilengkapi Identitas. dalam Melaksanakan Tugasnya Dilarang Meminta Imbalan Kepada Narasumber

Edisi 235 Tahun V 15 - 19 Oktober 2012

Halaman

Halaman

Radar Riau LANGKAH MAJU MENGUNGKAP FAKTA

3

Edisi 235, Tahun V, 15 - 19 Oktober 2012

Ditolak Untuk Bersidang

Seorang JPU Tantang Wartawan DUMAI,RR Rabu (10/10) lalu, seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Dumai, Nara Valentina, SH, tampak kasak-kusuk serta merta bersungut-sungut saat berada di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Dumai. Melihat pemandangan yang tidak biasa ini, wartawan yang bertugas langsung mencoba menghampirinya. Dan ternyata kalau oknum Jaksa ini marah karena tidak bersedianya Hakim untuk menggelar sidang perkara yang ditanganinya.

Sebelumnya, Nara yang baru bertugas beberapa bulan di Dumai ini sempat menantang wartawan agar dapat memberitakan permasalahannya.

Karena menurut Nara alasan hakim dikatakannya tidak masuk.

"Kalau kalian mau memberitakan silahkan saja.

Masalahnya, alasan hakim itu tak masuk akal. Ini kan baru pukul setengah lima sore. Dan saya sendiri sudah hadir disini sejak pukul tiga tadi." Ujar Nara, mengatakan kalau perkara yang ditanganinya adalah perkara anak di bawah umur.

Menurut Nara Valentina, kalau dikatakan kesorean untuk bersidang, lalu kenapa tidak dari tadi dipanggil untuk sidangkan. Kalau dibilang tak ada tempat, ruang di sebelah sana terlihat masih ada yang kosong. ''Informasi dari kawan kawan saya, di Pengadilan Negeri ini seringkali sidang sampai malam hari dan sidang yang digelar sampai malam itu biasanya perkara korupsi,''ucap Nara Valentina, SH keheranan mengapa sidangnya tidak juga digelar Berbeda dengan penuturan Abdul Khadir,SH, selaku Humas di Pengadilan Negeri Dumai, saat dikonfirmasi

wartawan terkait yang disampaikan Nara Valentina, SH mengatakan pada dasarnya bukan tidak mau menyidangkan perkara tersebut melainkan karena waktu yang tidak memungkinkan. ''kalau kata atau kecaman tak mau menyidangkan itu perlu diluruskan. Kebetulan, hakim yang dimaksud Nara itu adalah saya. Dan pada dasarnya, bukan saya tak mau menyidangkan perkara yang dimaksud. Masalahnya ini kan udah sore, bahkan udah menjelang petang. Kita kasihan sama terdakwa dan saksinya kalau sidang kita paksakan sampai malam.

Apalagi perkara itu kan perkara menyangkut anak bawah umur. Yang pasti, tertundanya sidang kali ini bukan atas kesalahan saya, seharusnya Jaksa tersebut mesti koreksi diri, menyangkut kehadirannya disini,'' terang Abdul Khadir.

Ditambahkan Abdul lagi, jika masalah sidang ditunda tentunya minggu depan bisa digelar kembali dan kalau Jaksa tersebut tidak senang dan mau melaporkan kejadian ini ke pimpinan, itu merupakan urusan mereka. ''Yang pasti, tidak mungkin Majelis Hakimnya yang selalu harus mengingatkan dan mengajak mereka untuk bersidang. Harusnya, Jaksa Penuntut Umumlah yang proaktif untuk mengingatkan jadwal sidang kepada Panitra Pengganti.

Nah yang terjadi selama ini di Pengadilan Negeri Dumai, justru Majelis Hakim yang proaktif untuk mengingatkan dan mengajak Jaksanya untuk bersidang." Ujar Abdul Khadir SH mengakhiri perbincangannya dengan wartawan. (Mulak Sinaga)

Jasindo Cabang Dumai Paksa Penumpang Kapal Laut Beli Asuransi DUMAI RR Sejumlah penumpang kapal di Pelabuhan Dumai meradang. Mereka merasa tak nyaman karena dipaksa membeli asuransi Jasindo.

Para calon penumpang yang menggunakan jasa pelayaran melalui Pelabuhan penumpang milik PT Pelindo Cabang I Dumai, di Jalan Datuk Laksamana Kecamatan Dumai mengeluhkan kondisi perusahaan PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) yang menjual tiket asuransinya dengan unsure pemaksaan.

Korban yang mengalami paksaan tiket asuransi dari PT Jasindo Cabang Dumai di pelabuhan penumpang milik Pelindo tersebut mengatakan, bahwa dirinya saat itu hendak melakukan perjalanan menggunakan jasa pelayaran menuju Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum masuk ke kapal, dirinya dipaksa oleh petugas Jasindo untuk membeli tiket asuransinya.

"Saya kemarin mau pergi ke Batam, tiba di pelabuhan penumpang saya dipaksa oleh petugas Jasindo untuk membeli tiket asuransi itu. Padahal kalau kita tidak mau kan tak masalah, tapi yang ngerinya lagi kita dipaksa untuk beli tiket asuransi itu. Kalau sudah begini akan sepi calon penumpang yang melalui Dumai.

Sebab sudah ada unsure pemaksaan dari perusahaan asuransi seperti ini," jelas korban yang masih enggan disebutkan namanya ini kepada puluhan awak media di Dumai.

Menindaklanjuti persoalan pejualan tiket asuransi dengan menggunakan unsure pemaksaan yang dilakukan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Jasindo Cabang Dumai tersebut, Humas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Persero Ca-

bang I Dumai, Harlem Purba ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (8/10/12) mengatakan, bahwa sejauh ini keterlibatan atau kerjama antara Jasindo hanya sebatas penyewaan tempat usaha saja di pelabuhan penumpang.

"Kalau adanya unsur pemaksaan dalam menjual produknya kepada calon penumpang kita tidak terlibat atau kerjasama, namun yang perlu diketahui kerjasama Pelindo dan Jasindo Cabang Dumai hanya sebatas penyewaan tempat usaha saja. Saya juga berterima kasih atas informasi dari rekan-rekan media bahwa di lokasi pelabuhan penumpang terjadi aksi yang bikin kurang nyaman calon penumpang," jelas Harlem didamping beberapa pegawai Pelindo Dumai.

Kemudian mengenai sejak kapan PT Jasindo masuk keareal pelabuhan penumpang, kata Harlem Purba, sejak per tanggal 1 Oktober 2012. Sedangkan kontrak kerjasama penyewaan tempat oleh perusahaan BUMN ini, lanjutnya sistemnya kontrak yang digunakan oleh Pelindo terhadap Jasindo tahunan. Jadi mengenai adanya laporan ini, pihaknya akan segera memanggil pimpinan Jasindo Cabang Dumai, untuk memberikan keterangan soal adanya laporan keluahan para calon penumpang tersebut.

"PT Jasindo mengajukan surat izin untuk menyewa tempat usaha didalam kawasan pelabuhan penumpang sejak 1 Oktober 2012 lalu, sistem yang kita gunakan dalam kerjasama penyewaan tempat itu tahunan. Atas in-

formasi ini, kami akan segera memanggil pihak pimpinan Jasindo yang ada di Dumai, untuk memberikan kejelasan tentang penjualan tiket asuransi dengan unsure pemaksaan ini terhadap para calon penumpang," ungkap Harlem.

Ketika disinggung sejauh mana pengawasan Pelindo Dumai di kawasan area pelabuhan penumpang, Harlem kembali menegaskan, bahwa pihak secara ketat mengawasi seluruh perusahaan yang masuk di area pelabuhan penumpang, tak luput pula PT Jasindo tersebut. Namun demikian pihaknya kembali menegaskan soal kerjasama Jasin-

do Cabang Dumai tersebut, bahwa sejauh ini Pelindo Dumai hanya melakukan kerjasama penyewaan tempat usaha dan tidak ada kerjasama penjualan tiket.

"Seharusnya PT Jasindo tidak boleh melakukan pemaksaan kepada para calon penumpang untuk membeli tiket asuransi keselamatan itu. Sebenarnya bagus saja tentang tiket asuransi keselamatan itu, tapi yang kurang bagusnya adanya unsure pemaksaan itu tadi. Kalau sudah begini, kita akan segera mungkin memanggil pimpinan Jasindo," pungkas Humas PT Pelindo Cabang I Dumai, Harlem Pur-

ba Santoso.

Sementara itu, untuk menindaklanjuti keluhan para calon penumpang tentang adanya pemaksaan pembelian tiket asuransi yang dilakukan oleh petugas PT Jasindo Cabang Dumai di pelabuhan penumpang milik PT Pelindo Cabang I Dumai, beberapa awak media melakukan konfirmasi ke Kantor PT Jasindo Cabang Dumai yang beralamatkan Jl. Sultan Syarif Kasim No. 162 tak membuahkan hasil. Sejumlah petugas yang dilakukan konfirmasi enggan memberikan komentarnya tentang keluhan para calon penumpang tersebut. (ramli)

Salah Satu SD Gunakan Dana BOS Untuk Kepentingan Guru DUMAI, RR Upaya pemerintah pusat maupun daerah, untuk membantu meringankan beban orang tua dalam hal pemberantasan buta huruf melalui penyaluran dana Bantuan Operasional Siswa BOS, tampaknya sia sia. Hal tersebut terlihat dengan adanya prilaku sejumlah oknum yang sengaja mengalihkan sebahagian dana BOS untuk kepentingan peribadi mereka.

Seperti halnya oknum Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah di salah satu Sekolah Dasar swasta di Dumai.

Keduanya, dikabarkan dengan sengaja mengambil sebahagian dana BOS untuk penambahan honor guru dan tenaga pendidik disekolah tersebut.

Dari informasi yang diperoleh, dana BOS sekitar 38,000,000 yang dialokasikan

untuk kepentingan siswa siswi yang kurang mampu di sekolah ini, oleh oknum berinitial Par dialihkan sekitar 13,500,000 per triwulan untuk kepantingan pribadi dan anggotanya.

Meski mengetahui orang tua siswa yang menuntut ilmu di sekolah itu rata rata golongan kurang mampu, dan guru dan tenaga pendidik disekolah swasta itu telah mendapatkan gaji dari Yayasan diatas Upah Minimal Kota ( UMK ),namun oknum Kepala Sekolah ini malah mengalihkan sebahagian dari dana BOS tersebut, untuk kepentingan mereka.

Karena perbuatan pengalihan dana BOS ke honor guru itu dianggap menyalahi aturan namun kedua petinggi di Yayasan swasta ini tidak merasa bersalah.

Merekapun mengakui kalau dana BOS sebanyak 38 Juta

tersebut memang sebahagiannya mereka gunakan untuk kepentingan honor tenaga pendidik di sekolah tersebut. "Informasi yang bapak sampaikan itu tidak kami sangkal. Dan kami anggap itu tidak menyalahi aturan. Makanya kami berani melakukan kebijakan itu." Ujar oknum Ketua dan Kepala Sekolah berinitial Par menjawab pertanyaan wartawan, belum lama ini.

Bahkan saat ditanya apakah pihaknya didalam hal membagi bagikan dana BOS itu kepada guru guru secara merata atau tidak ?."

Boleh ditanya pak kepada guru guru disini, mereka kita bagi merata Rp 900,000 per orang. Dan dana itu mereka terima per triwulan." Ujar Kedua oknum berwenang disekolah tersebut, dengan serentak. (Mulak Sinaga)

Edisi 235 Tahun V 15 - 19 Oktober 2012

Halaman

Halaman

Radar Riau LANGKAH MAJU MENGUNGKAP FAKTA

4

Edisi 235, Tahun V, 15 - 19 Oktober 2012

PARLEMEN KAMPAR n SAFI’I SAMOSIR Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kampar

Kedepankan Moralitas dan Mentalitas BANGKINANG, RR Tolak ukur utama dan berada urutan terdepan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kampar dalam menilai kinerja anggota DPRD Kampar adalah mengedepankan moralitas dan mentalitas. Demikian disampaikan Ketua BK DPRD Kabupaten Kampar Safi’i Samosir kepada Radar Riau di ruang kerjanya, Senin (8/10).

Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD harus memiliki moralitas dan mentalitas yang baik. Sehingga fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi yang dimiliki setiap anggota dapat dijalankan dengan baik pula.

“Kalau moralitas dan mentalitas setiap anggota baik, sudah jelas amanah yang telah dipercayakan masyarakat kepada dirinya dapat dijalankan dengan baik, begitu sebaliknya”, Ujarnya.

Selain itu, dalam menjalankan tugas setiap anggota hendaknya

selalu berpegang kepada ketentuan dan peraturan perundangan berlaku, serta tidak melanggar kode etik.

Diakuinya, selama ini anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugasnya masih berada dalam koridor dan ketentuan berlaku.

Walaupun demikian, untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kehormatan lembaga, anggota DPRD Kampar masih memerlukan berbagai bimbingan tekhnis.

Ditempat itu anggota DPRD diberikan berbagai materi tentang tugasnya sebagai wakil rakyat, baik tugasnya di Komisi ataupun alat kelengkapan DPRD Kampar lainnya.

Bimbingan tekhnis itu bertujuan meningkatkan kualitas anggota dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat dengan demikian kinerja dan marwah lembaga dapat terjaga dengan baik, Katanya.

“Kita berharap kepada semua anggota dalam menjalankan tugas selalu berpegang pada tupoksinya sebagai anggota DPRD. Selalu mengedepankan ketentuan dan peraturan berlaku serta menjaga kode etik”, Ujarnya. (Lan)

SUASANA hearing Komisi I DPRD Kampar soal sengketa lahan, Senin (8/10). (lan)

n Sengketa lahan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur

Komisi I DPRD Janji Turun ke Lokasi

BANGKINANG, RR Komisi I DPRD Kampar dalam waktu dekat akan turun kelokasi dan melihat langsung kondisi dilapangan terhadap lahan yang saat ini disengketakan antara warga Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur dengan PT. Surya Palma Sejahtera (SPS).

Demikian hasil hearing Komisi I DPRD Kampar dalam upaya penyelesaian sengketa lahan yang digelar di ruang Banggar gedung DPRD Kampar, Senin (8/10) di Bangkinang.

“Kita akan turun kelapangan guna melihat langsung terhadap lahan yang disengketakan, kata pimpinan sidang hearing Komisi 1 DPRD Kampar”, ujar Yurjani Moga.

Disamping itu, sebut koor-

dinator Komisi I ini, pihaknya juga akan mempelajari legalitas perusahaan karena tidak memiliki HGU Semestinya dengan alasan apapun perusahaan tidak dahulu membangun kebun kelapa sawit karena belum memiliki legalitas sah, Ucapnya.

Dia meminta kepada masyarakat untuk bersabar dan jangan melakukan tindakan kriminal, karena akan berakibat tidak baik dan berdampak hukum.

“Kita minta masyarakat tidak melakukan tindakan kriminal yang dapat merugikan”, Ujarnya.

Sementara itu, Syamsul Bahri dari pihak perusahaan membenarkan bahwa perusahaan belum mengantongi HGU. Perusahaan sudah memiliki izin prinsif dari Bupati Kampar dan HGU sedang dalam proses. Perusahaan setiap tahunnya juga telah membayar PBB kepada Pemkab Kampar, Jelasnya. (Lan)

n H. JANUAR RAMBO Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar

Akhir 2012 SKPD Harus Selesaikan Kegiatan BANGKINANG, RR Akhir Desember 2012 pelaksanaan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintahan Kabupaten Kampar harus dapat menyelesaikan kegiatannya dengan realisasi seratus persen. Hal itu dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar, H. Januar Rambo di ruang Banmus kantor DPRD Kampar, Senin (8/10) di Bangkinang.

Dikatakan, Komisi IV DPRD Kampar akan membuat rekomendasi yang akan disampaikan kepada kepala daerah bahkan meminta kepada Kepala Daerah untuk mengevaluasi kinerja terhadap SKPD yang tidak memenuhi target ditetapkan atau tidak dapat menyelesasikan kegiatannya pada akhir Desember 2012.

Guna pencapaian target dan sekaligus merampungkan proyek kegiatan SKPD, Komisi IV akan memanggil setiap SKPD yang ada.

Hal ini sangat penting dilakukan untuk mencari tahu realisasi pelaksanaan kegiatan sampai saat ini, Ujarnya Setakat ini, baru lima SKPD kita panggil diantaranya, Dinas pemuda dan olah raga

(Dikpora), Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Perhubungan serta Dinas Kesehatan. Rata-rata realisasi pelaksanaan proyek sudah berjalan diatas 50 persen bahkan sudah ada yang mencapai 100 persen.

Adapun realisasi pencairan anggaran rata-rata baru mencapai 30 sampai 40 persen dan tidak ada satupun proyek anggarannya dicairkan melebihi bobot. “Seperti inilah hendaknya pelaksanaaan setiap proyek kegiatan dijalankan”, Ujarnya.

Ia berharap masing-masing SKPD dapat bekerja maksimal dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas, sehingga pelaksanaan kegiatan tahun 2012 rampung dilaksanakan pada akhir Desember nanti. Sehingga target dan sasaran pembangunan Kabupaten Kampar dapat tercapai dengan sukses.

Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar tidak akan percaya begitu saja atas laporan pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD, Katanya “Kami akan mengecek langsung kelapangan untuk mendapatkan bukti kongkrit seputar realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut”, Tegasnya. (lan)

HEARING Komisi I DPRD Kampar soal sengketa lahan di ruang Banggar gedung DPRD Kampar, Senin (8/10). (lan)

n H. AZAIDUN, SH SH, Ketua Banleg DPRD Kabupaten Kampar

Banleg Susun Rancangan Prolegda 2013 BANGKINANG, RR Banleg DPRD Kampar susun rancangan legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2013. Ada 13 usulan rancangan prolegda yang disampaikan Bagian Hukum Sekda Kampar ke DPRD Kampar. tiga diantaranya merupakan sisa prolegda tahun 2012.

Hal itu diungkapkan Ketua Banleg DPRD Kabupaten Kampar H. Azaidun, SH kepada Wartawan, Pekan Lalu usai memimpin rapat penyusunan rancangan prolegda tahun 2013 bersama Bagian Hukum Pemerintahan Setdakab Kampar di ruang Banleg gedung DPRD Kampar di Bangkinang.

Dijelaskan, dari 11 Prolegda yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Kampar tersebut, tiga diantaranya merupakan sisa prolegda tahun 2012 (Perda yang tidak masuk dalam prolegda tahun 2012). Dan tiga usulan prolegda dari Pemerintah Kabupaten Kampar itu yakni, Ranperda tentang RT RW (Tata Ruang), Ranperda kewa-

jiban pandai membaca Alqur’an bagi anak usia dini dan karyawan/karyawati, Ranperda tentang Wajib Pendidikan Dikniyah Takmiliyah Awaliyah atau yang lebih dikenal dengan MDA. Sementara delapan rancangan Prolegda lagi merupakan Ranperda yang baru yaitu, Ranperda tentang Maghrib mengaji dan peningkatan pembinaan akhlak dan moral, Ranperda tentang bangunan gedung, Ranperda tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD 2012, Ranperda tentang pencabutan Perda nomor 19 tahun 2003 tentang pengaturan pelayanan air minum PDAM Tirta Kampar.

Disamping 11 usulan Prolegda oleh pihak eksekutif ini, juga ada tiga Ranperda inisiatif DPRD Kampar yang akan dimasukkan dalam Prolegda 2013. Tiga Perda inisiatif tersebut yakni, Ranperda tentang lingkungan hidup, Ranperda tentang Lanjut usia (Lansia) dan Ranperda tentang beban

tugas mengajar guru.

Dijelaskan, bahwa dalam pembahasan rancangan Prolegda, Banleg minta Bagian Hukum Setdakab Kampar untuk melengkapi Prolegda dengan naskah akademik dan draf Ranperda .

“Sambil menunggu naskah akademik dan draf Ranperda, Kita (Banleg) akan melakukan rapat kerja dengan pihak (Instansi) pengusul Perda”, jelas Azaidun. (Lan)

Edisi 235 Tahun V 15 - 19 Oktober 2012

Halaman

Halaman

Radar Riau LANGKAH MAJU MENGUNGKAP FAKTA

5

Syamsuar Buka Festival Siak Bermadah SIAK, RR Bupati Siak Syamsuar, Selasa (9/10/12) sekitar pukul 20.00 WIB, membuka Festival Siak Bermadah. Acara ini merupakan kalender tahunan yang digelar menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Siak.

Di festival itu digelar stand yang menampilkan potensi dari tiap kecamatan serta tentunya pentas hiburan rakyat.

Festival Siak Bermadah merupakan sebuah rangkaian visualisasi tradisi seni budaya Melayu yang telah menjadi darah dan daging bagi orang-orang Siak, dalam keseharian dan tutur laku. Madah yang bermakna sebuah perkataan, ucapan, syair senandung yang indah yang keluar dari bangsa Melayu itu sendiri.

"Satu dekade kegiatan Festival Siak Bermadah pada tahun ini adalah sebuah pencapaian yang patut kita syukuri dan dibanggakan. Hal ini menunjukkan komitmen kita sebagai Pemerintah Daerah dengan visi dan misi jangka menengah dan jangka panjang yang meletak kan pembangunan kebudayaan sebagai salah satu pilar penting dalam membangun Negeri Istana ini," terang Syamsuar dalam sambutannya.

Sebagai daerah yang kaya akan tradisi budaya dan sejarah belum lama ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak telah mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk ditetapkan Kabupaten Siak sebagai heritage city atau Kota yang memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang dilindungi dan dilestarikan.

"Mudah-mudahan dengan ditetapkan sebagai heritage city tersebut dapat meningkatkan rasa kebanggaan kita sebagai masyarakat Siak. Dan semakin mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat untuk ikut menjaga peninggalan sejarah dan budaya yang kita miliki," ungkap Syamsuar.

Selain itu, diharapkan agar pemerintah pusat dapat ikut mempromosikan potensi wisata Siak sehingga kedepan menjadi destinasi wisata yang semakin ramai dikunjungi baik dari dalam maupun luar negeri.

Hal ini untuk meningkat ekenomi kerakyatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejateraan rakyat dan menghapus kemiskinan.

Selain itu juga mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa serta mempererat persahabatan bangsa. (rr)

Edisi 235, Tahun V, 15 - 19 Oktober 2012

Pelajari PATEN

Pemprov Bali dan Kalsel Kunker ke Pemkab Siak SIAK, RR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, Jum'at (12/10/ 12), menerima Kunjungan Kerja (Kunker) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Pemerintah Kabupten (Pemkab) Banjar Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kunker tersebut diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Siak Amzar yang didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fauzi Azni di ruang Raja Indra Pahlawan kantor Bupati Siak. Kunker mereka tersebut untuk mempelajari Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan yang menyebutkan akselerasi pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada kecamatan.

Sekda Siak Amzar dalam sambutannya sekaligus memaparkan kondisi Kabupaten Siak mengatakan bahwa Siak merupakan sebuah Pemerintah Kabupaten yang terbentuk pada tanggal 16 September

1999, berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Siak, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis.

Selain itu mengungkap beberapa hasil perkebunan yang menunjang perekonomian masyarakat, serta penanganan pelayanan kesehatan.

"Kondisi geografis di Siak mengakibatkan jarak tempuh antara kecamatan ke kabupaten relatif jauh, misalnya untuk kecamatan yang paling jauh memakan waktu kurang lebih 4 jam, oleh karena itu dengan dlimpahkannya wewenang perizinan dan non perizinan ke kecamatan dapat mempercepat proses pembangunan di daerah," lanjut Amzar.

Menanggapi hal tersebut Kepala Biro Pemprov Bali I Wayan Sudana, merasa kagum atas keberhasilan Pemkab Siak

FOTO bersama Pemkab Siak dengan Pemrov Bali dan Pemkab Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, saat kunjungan di Siak. n

dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan meski baru menginjak usia 13 Tahun.

"Kami berharap kunjungan kami ini dapat terjalin tali silaturahmi diantara sesama aparatur pemerintah," ujarnya.

Selain itu dalam ekspos disampaikan Fauzi Azni bahwa pelaksanaan PATEN ini beranjak dari komitmen dan kemauan bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, yang tertuang

dalam visi dan misi Kabupaten Siak. Di mana pada tahun 2016 Siak menjadi percontohan sebagai pelayanan publik terbaik di Provinsi Riau, di samping dalam konsep otonomi daerah yang menjadi indikator keberhasilan terdapat pada pelayanan publik dan kesejahteraan.

Hadir pada kesempaten itu ketua rombongan pemerintah kabupten Banjar yang diwakili oleh Asisten I DR Nurus Syamsi, Asisten III kab Banjar Wildan

rtc

Amin beserta jajarannya dan sejumlah camat, dan Sejumlah pejabat pemprov Bali dan beberapa utusan dari pemerintah kabupaten provinsi Bali.

Usai penyampaian ekspos Paten oleh Asisten I sekdakab Siak H Fauzi Azni acara dilanjutkan dengan pertukaran cenderamata oleh masingmasing daerah, rombongan bergerak menujuk ke kantor camat Siak dan singgah ke Istana Siak. (ramli/rtc)

Bupati Buka Job Fair Kabupaten Siak 2012 SIAK, RR Masalah Pengangguran merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Termasuk di kabupaten Siak. Hal ini memerlukan upaya penanganan secara terpadu baik di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/ kota secara lintas sektoral.

Masalah pengangguran yang terjadi umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Sehingga kendalanya adalah tenaga kerja

yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan jabatan yang tersedia.

Hal ini diungkapkan Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi saat membuka Job Fair atau Pameran Kesempatan Kerja Kabupaten Siak Tahun 2012 di Hotel Winaria (10/10). Rencananya Job Fair ini akan berlangsung hingga 12 Oktober mendatang.

Dari data Disosnaker Siak jumlah pencari kerja periode Januari sampai dengan 9 Oktober 2012 berjumlah 2.603 orang.

Job fair kata Syamsuar sebagai upaya nyata pemerintah daerah berkaitan dengan peningkatan dan perluasan kesempatan kerja. Salah satunya yang di-

lakukan oleh Dinas terkait dengan menfasilitasi pencari kerja dengan pihak perusahaan. Lebih lanjut Bupati mengatakan perlu ada trobosan-trobosan dan kreatifitas yang mengarah pada tercapainya sasaran peningkatan perluasan ksesempatan kerja dan berkurangnya jumlah pengangguran.

Job fair seperti ini merupakan yang pertama kali di Siak, oleh karena itu Syamsuar mengharapkan seluruh pihak yang terlibat senantiasa berupaya memberikan yang terbaik, bermanfaat secara optimal bagi pencari kerja dan perusahaan.

Ia menegaskan job fair harus

transparan dan tidak ada intervensi atau titipan serta pungutan biaya-biaya dari pihak-pihak tertentu.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Normansyah dalam laporannya menyebutkan Job Fair Siak 2012 diikuti oleh 11 perusahaan yang beroperasi di Siak baik Swasta Nasional, BUMN maupun BUMD, dari 35 perusahaan yang telah dilayangkan undangannya oleh Disosnaker Siak. Perusahaan yang ikut ambil bagian tersebut antara lain adalah PT.IKPP, PT RAPP, PT. Arara Abadi, PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Cab.Siak, PT Persi, PT. Panca Eka dan PT Persi serta sejumlah perusahaan lainnya.

Pameran kesempatan kerja ini menyediakan 678 lowongan yang terdiri dari berbagai sektor dan bidang usaha seperti industri kertas, pengolahan hasil perkebunan, jasa keuangan non bank, keuangan perbankan serta logistic dan pertambangan. Hadir pada acara tersebut, para pejabat dilingkup pemerintahan kabupaten Siak, perwakilan perusahaan peserta Job Fair serta para pencari kerja yang memadati aula Hotel Winaria tersebut. (tim)

Edisi 235 Tahun V 15 - 19 Oktober 2012

Halaman

Halaman

Radar Riau LANGKAH MAJU MENGUNGKAP FAKTA

6

Edisi 235, Tahun V, 15 - 19 Oktober 2012

Mengadu ke DPRD Pelalawan

Warga Minta PT MTNS Realisasikan Tanaman Kehidupan PELALAWAN, RR Puluhan warga Desa Mak Teduh mendatangi DPRD Pelalawan. Mereka meminta wakil rakyat membantu mendesak PT MTNS memenuhi janji membangun kebun tanaman kehidupan.

Lebih sembilan tahun PT Mitra Tani Nusa Sejati beroperasi di Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Hampir 8.000 hektar hutan di desa tersebut sudah diambil mamfaatnya. Kurun waktu sepanjang itu, perusahaan sudah merubah hutan alam menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI). Namun demikian, warga setempat tidak kunjung memperoleh mamfaatnya.

Selasa sore (9/10/12) puluhan warga Desa Mak Teduh, mengadu nasib ke kantor DPRD Pelalawan. Puluhan warga ini, bertemu dengan Komisi A. Disebuah ruangan, Komisi A juga memanggil pihak perusahaan.

Kedatangan perwakilan warga menuntut perusahaan mengeluarkan, 5 persen dari lahan konsesi mereka untuk tanaman kehidupan.

Sebelum persoalan ini, mencuat, dilapangan sudah terjadi gesekan-gesekan ant-

ara, warga dengan pihak perusahaan. Guna, menghindari, hal-hal yang merugikan kedua belah pihak, warga meminta DPRD Pelalawan dalam hal ini komisi A, membantu memperjuangkan persoalan itu.

Paska beroperasinya, perusahan bergerak dibidang HTI, sejak tahun 2003 silam, sudah mengambil untung besar. Pertama adalah mengambil kayu alam, kemudian, mengubah lahan kurang dari delapan ribu hektar itu, dengan HTI. Akan tetapi disebutkan warga, masyarakat tidak mendapatkan mamfaat akibat beroperasinya perusahaan ini.

Ketua komisi A, Nassarudin akan menampung, tuntutan warga. Ia menyebutkan, bahwa ini merupakan pertemuan kedua, dimana pada pertemuan pertama sebulan yang silam, komisi A sudah melakukan kunjungan langsung kelapangan.

"Kita akan, menjadwalkan, pada pertemuan yang ketiga.

Dimana pada pertemuan itu nanti, kita minta pimpinan perusahaan bisa membuat keputusan terhadap tuntutan warga Mak Teduh," tuturnya.

(J. Purba/rtc)

SLBN Harus Ajukan Permohonan Perbaikan Jalan PANGKALANKERINCI, RR Jalan menuju Sekolah Luar Biasa Negeri Pelalawan di KM 5 Jalan Langgam II Kelurahan Pangkalankerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci sangat memprihatinkan.

Akses jalan dinilai tidak layak dilewati untuk para siswa yang berlabel luar biasa.

Tak hanya jalan, kondisi fisik bangunan sekolah juga sudah cukup tua serta fasilitas yang minim dan perlu perhatian pemerintah. ''Jalan menuju ke SLBN Pelalawan ini memang tak layak dilewati dalam segala kondisi. Saat panas berdebu, kalau hujan becek dan licin.

Yang sekolah di sini anakanak luar biasa semua. Ada yang memiliki cacat fisik, cacat mental dan lainnya. Jadi harus ada perhatian khusus pemerintah,'' kata Kepala SLBN Pelalawan Makmur MPd kepada wartawan, Kamis (11/10).

Hal ini disampaikan Makmur dihadapan para undangan termasuk Sekdakab Pelalawan Drs H Zardewan MM memawikili Bupati Pelalawan H M Harris serta pejabat lainnya pada penutupan Pekan Olahraga Spesial Olimpics Indonesia (SOINA).

Jalan yang rusak parah yang dinilai sangat tidak relevan menuju ke sebuah sekolah spesial di Ibu Kota Kabupaten Pelalawan itu jaraknya lebih kurang 300 meter. ''Sudah 6 tahun SLBN Pelalawan ini berdiri, kondisi jalannya seperti ini, belum ada perubahan bahkan cenderung semakin buruk. Pada-

hal sudah beberapa kali pula pimpinan daerah,'' papar Makmur sambil menyampaikan permohonan maaf menyampaikan fakta sekolah secara terbuka. ''Yang jelas harapan saya ke depan sekolah ini lebih baik lagi. Bukan minta dijadikan anak emas, tapi memang di sini siswanya memiliki kebutuhan khusus,'' imbuhnya lagi.

Tak hanya jalan, SLBN Pelalawan juga memerlukan ruang belajar yang refresentatif. ''Kalau bisa pakai AC, lantai keramik, ruangan pustaka, ful pagar sekolah, halaman pavin block serta fasilitas lainnya,'' terang Makmur seraya menyebutkan di sekolah dengan jurusan live skill dan akademik memang perlu perhatian lebih mengingat tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mendidik anak-anak tersebut.

Harapan yang sama terkait pembangunan infrastruktur SLBN Pelalawan juga diungkapkan Ketua SOINA Pelalawan Hj Fatmalena Zuermandas MM. Dia juga berharap adanya penambahan fasilitas di lembaga pendidikan anakanak yang memiliki keperluan khusus.

Menanggapi keluhan Kepala SLBN Pelalawan dan Ketua SOINA Pelalawan, Sekadab Pelalawan Drs H Zardewan MM merespon positif. ''Memang masalah ini harus menjadi perhatian.

Saya minta kepala sekolahnya menyampaikan permohonan tertulis melalui proposal,'' kata Sekda. (J. Purba/rp)

PolresPelalawanGagalkan PenyelundupanKayukeMalaysia PELALAWAN, RR Seorang tersangka diamankan Polres Pelalawan. Ia dianggap bertanggung jawab terhadap upaya penyelundupan 22 rakit kayu Meranti olahan ke Malaysia.

Sedikitnya 22 rakit kayu olahan jenis Meranti siap ekpor berhasil digagalkan oleh oleh Poliar di hilir sungai Kampar Kecamatan Teluk Meranti. Selain mengamankan 22 rakit kayu polisi juga mengamankan Nahkada Kapal inisiar Ar (35) warga desa Segamai.

Kapolres Pelalawan AKBP Guntu Aryo Tejo SIK, ketika dikonfirmasi melalui Kasat Polair, Iptu Afril, Rabu (10/10/12) membenarkan adanya penangkapan kayu olahan tersebut. ''Saat ini Barang Bukti telah kita amankan di pos Teluk Meranti, sedangkan satu orang nakhoda telah kita tetapkan sebagai tersangka, sedangkan tiga ABK masih di periksa sebagai saksi,'' terang Kasat. Menurut Kasat, penangkapan kayu olahan itu

saat anggota Polair melakukan patroli dengan speedboad di perairan Kuala Kampar, namun saat melewati di dekat pelabuhan bilik curiga ada kapal motor menarik kayu yang dirakit dalam air.

Ketika dihadang petugas patroli Polair Polres Pelalawan nakhoda langsung menghentikan laju kapalnya tersebut.

Seterusnya, petugas patroli dibawa pimpinan Briptu Judarto langsung naik ke kapal penarik kayu dan nakhoda diminta untu memperlihatkan dokumen kayu yang ditariknya tersebut. Tetapi dengan polos nakhodanya mengaku hanya disuruh menarik kayu dari Pulau Muda, ke Sungai Mas tanpa mengantongi surat-surat. ''Tersangka kita jerat pasal 50 ayat 3 huruf f dan h junto pasal 78 ayat 5 dan 7 Undangundang Ri no 41 tahun 1999, tentang undang-undang kehutanan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara,'' tandas Kasat. (j. Purba)

Mubes Kampar Hilir Bersejarah PELALAWAN, RR Bupati Pelalawan HM Harris mengaku bahwa terbentuknya Kabupaten Pelalawan bermula dari hasil kesepakatan dan kebulatan tekad bersama dilakukan di Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Kampar Hilir pada 11-13 April 1999 di Pangkalankerinci.

Pada Mubes kala itu dihadiri tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga adat, kaum intelektual, cerdik pandai dan alim ulama yang berdomisili di daerah ini dan tinggal di perantauan yang berketetapan hati untuk memajukan masyarakat di wilayah Kampar Hilir ini.

Demikian pernyataan itu diungkapkan Bupati Pelalawan HM Harris di sidang paripurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD Pelalawan H Zakri didampingi Wakil Ketua DPRD Pelalawan, Ikmal Pasa dan Kasyadi dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Pelalawan ke13 tahun 2012 yang digelar di Gedung Daerah Laksamana Mangkudiraja Pangkalankerinci Jumat (12/10).

Paripurna ini dihadiri para anggota dewan DPRD Pelalawan, Wakil Bupati Pelalawan Drs Marwan Ibrahim, Sekda Pelalawan Drs Zardewan, para kepala dinas dan kepala badan serta camat di jajaran Pemkab Pelalawan, para tokoh pendiri Kabupaten Pelalawan dan para tokoh masyarakat, para pengurus penguyuban dan pengurus Ormas dan OKP yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Menurut Bupati, kemajuan pembangunan ditengah masyarakat hanya akan terwujud bila wilayah ini diberikan otonomi untuk mengatur pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat itu sendiri melalui membentuk kabupaten baru lepas dari Kabupaten Kampar.

''Dengan bermodalkan perjuangan tak kenal menyerah dari para pendiri kabupaten ini, akhirnya membuahkan hasil dengan keluarnya Undang-undang Nomor 53/ 1999 dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan yang pada 12 Oktober 1999 diresmikan Kabupaten Pelalawan oleh Menteri Dalam Negeri,'' tegas HM Harris.

Dijelaskan Bupati, dengan telah terbentuknya kabupaten, banyak harapan masyarakat di daerah ini yang ditumpukan pada terbentuknya Kabupaten Pelalawan ini mulai dari perbaikan fisik infrastruktur, perbaikan ekonomi, perbaikan sosial budaya dan perbaikan mental spiritual. ''Sehingga harapan tersebut akhirnya dituangkan ke dalam rumusan visi Kabupaten Pelalawan yakni terwujudnya Kabupaten Pelalawan yang maju dan sejahtera, melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didukung pertanian yang unggul dan industri yang tangguh dalam masyarakat yang beradat, beriman, bertaqwa dan berbudaya Melayu tahun 2030,'' jelasnya.

Secara bertahap upaya-upaya pencapaian visi tersebut telah menunjukkan hasil yang menggembirakan seperti pelayanan umum kepada masyarakat sudah semakin membaik, indikator-indikator keberhasilan pembangunan ekonomi semakin meningkat, jumlah unit infrastruktur yang dibangun semakin banyak.

Semua itu terwujud sebagai konsekwensi dari program pembangunan yang dilakukan pemerintahan daerah pada dua periode sebelumnya dan begitu juga dampak dari pelaksanaan pembangunan yang dikoordinasi oleh pemerintahan daerah saat ini. ''Untuk itu kami minta pada seluruh elemen masyarakjat didaerah ini agar dengan memperingati Hari Jadi Kabupaten Pelalawan yang ke-13 ini sebaiknya kita gunakan sebagai momen evaluasi terhadap capaian pembangunan dan permasalahan yang masih terus harus ditangani. Di samping itu momen ini juga menjadi penting untuk dilakukan sosialisasi bagi program-program pembangunan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang sehingga diperolehnya persepsi yang sama dan dukungan yang luas bagi tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan,'' tukas Bupati.

Hingga saat hari ini, kata Bupati, dirinya selaku Bupati Pelalawan telah menjalankan masa pengabdian selama lebih kurang 1,5 Tahun.

Dalam masa 1,5 tahun tersebut dapat kami sampaikan kemajuan dari pelaksanaan tugas kami selaku kepala daerah dan kepala pemerintahan.

Dengan mengacu kepada indikator keberhasilan visi pembangunan sebagaimana ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan 2011-2016, maka dapat dikatakan bahwa program pembangunan yang telah kita lakukan menunjukkan kecenderungan positif. ''Karena tingkat kualitas hidup dan pembangunan manusia yang diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saat ini sudah

mencapai angka 73,59. Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya (Tahun 2010) dengan angka 73,18. Angka ini memang masih jauh bila merujuk pada target capaian pada 2016 sebesar 78,5. Namun kita sangat optimis angka tersebut dapat kita capai mengingat program pembangunan yang kita lakukan berorientasi pada peningkatan Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan peningkatan Pendapatan per Kapita Masyarakat,'' ujar HM Harris mantan Ketua DPRD Pelalawan itu.

Kalau melihat dari angka kemiskinan di daerah ini menunjukkan telah terjadi penurunan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2010 jumlah masyarakat miskin Kabupaten Pelalawan sebanyak 14,51 persen, maka pada 2011 terdata sebanyak 12,80 persen penduduk Pelalawan yang berada di bawah garis kemiskinan.

Bahkan pada 2012 angka kemiskinan diperkirakan menjadi 11,40 persen. Angka ini menunjukkan bahwa apa yang dicapai pada saat ini sudah mendekati angka target 2016 yakni sebesar 10 persen. ''Kalau dilihat tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pelalawan saat ini tercatat sebanyak 2,93 persen. Persentase tingkat pengangguran ini jauh dibawah kondisi 2010 yakni sebesar 4,69 persen. Bahkan angka tersebut sudah jauh melebihi target pada Tahun 2016 yakni sebesar 4,20 persen.

Oleh sebab itu upaya kita mempertahankan persentase angka pengangguran pada level 4 persen sudah merupakan suatu keberhasilan,'' terangnya. (J. Purba)

Sempena HUT Kabupaten ke-13

Harris Buka Pelalawan Expo 2012

n j purba

BUPATI Buka Pelalawan Expo 2012 bersempena HUT Kabupaten ke-13.

PELALAWAN, RR Kegiatan yang merupakan rangkaian peringatan HUT Kabupaten Pelalawan ke-13 tersebut dibuka Bupati M Harris.

Memasuki usiannya yang ke 13, Pemkab Pelalawan terus melakukan pembenahan diri dari segala sector demi peningkatan serta pemerataan ekonomi kerakyatan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat, adapu upaya yang dilakukan saat ini diantaranya terwujudnya pembangunan jaringan listrik di Pelalawan serta akan dibangunnya kawasan industri Tekhnopolitan yang nantinya akan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat Pelalawan.

Demikian hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Pelalawan Drs H Marwan

Ibrahim saat melakukan pembukaan Pelalawan Ekspo dalam menyambut HUT Pelalawan ke 13 yang jatuh pada tanggal 12 Oktober mendatang di lapangan bola kota Pangkalan Kerinci Sabtu malam (6/10/12).

Dalam pembukaan itu, Wabup Marwan mengatakan bahwa serangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Pelalawan ke 13 ini adalah selain menampilkan bazaar atau stand dari produk unggulan pemerintahan dan kecamatan serta Dewan Kesenian Kabupaten Pelalawan juga menampilkan produk unggulan dari perusahaan baik itu perusahaan kertas, perbankan, perusahaan otomotif, BUMN dan ada juga produk unggulandari kabupaten lain yakni dari Kabupaten Rokan Hilir.

Selain itu Wabup Marwan juga mengatakan bahwa rencananya selama pagelaran Pelalawan Expo ini, pemerintah daerah juga sudah menyiapkan sejumlah pertandingan tari dan lagu melayu yang di ikuti oleh kabupaten tetangga , selain itu juga panitia juga sudah menyiapkan kegiatan lain diantaranya Takhblik akbar yang akan mendatangkan Fikri Zainudin serta pementasan artis ternama dari Jakarta.

Wabup berharap, dengan digelarnya Pelalawan Ekspo ini diharapkan nantinya bias memberikan nilai positif bagi kemajuan daerah sebab dengan adanya Pelalawan Ekspo ini juga diharapkan nantinya Kabupaten Pelalawan bias dilirik oleh Investor dari luar yang berniat ingin menanamkan modalnya di pelalawan setelah tahu bahwa Kabupaten Pelalawan saat ini banyak memiliki potensi yang perlu dikembangkan diantaranya program Tekhnopolitan yang akan dominan melakukan usaha lewat industri hilirnya serta pengembangan kawasan taman Nasional Teso nilo serta gelombang bono.

Usai memberikan sambutan.

Wabup didampingi sejumlah pejabat dan unsure muspida mukul gendang sebagai tanda di bukanya pelaksanaan Pelalawan Ekspo dan dilanjutkan melakukan peninjauan di stand-stand pameran ,disana rombongan wabup diterima oleh penjaga stand dan diberikan penjelasan terkait produk unggulannya masing-masing.

Disalah satu Stand, tepatnya di Stand Dewan Kesenian Kabupaten Pelalawan (DKP) Wabup bersama rombongan melihat hasil produk

unggulan yang di pajangkan oleh DKP, disana ada sejumlah produk kerajinan tangan yang saat ini sudah mulai ditinggalkan namun perlu di angkat lagi agar tidak punah, adapun kerajinan yang di tampilkan yaitu seni anyaman dari daun pandan yang menghasilkan peralatan rumah tangga berupa tas jijing, tikar, tudung saji dan banyak lagi, selain itu juga ukiran berupa miniature kapal dan sampan asli masyarakat Pelalawan dan juga miniature rumah masyarakat pelalawan jaman dulu.

Herman Maskar selaku ketua DKP pelalawan mengaku dirinya sangat bangga dengan memamerkan produk tersebut ketimbang produk modern pasalnya, produkproduk yang dipamerkan tersebut adalah produk asli Pelalawan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah agar pengrajin produk asli Pelalawan tidak punah, dipamerkannya produk tersebut pada acara pelalawan Ekspo agar para pemuda jaman sekarang masih mau belajar untuk berkreasi dan membuat produk itu. "kenapa kita tampilkan itu, karena kita sangat berharap para pemuda-pemudi sekarang masih mau belajar untuk membuat anyaman atau ukiran sehingga hasil kerajinan tangan seperti itu tidak punah , sebab sangat disayangkan sekali kalau hasil kerajinan ini punah akibat tergerus kemajuan jaman dan tidak ada lagi yang berminat belajar untuk membuat kerajinan anyaman atau ukiran seperti yang kita pajangkan," tukas Herman. (J. Purba)

Sidang Paripurna HUT Ke-13 Kabupaten Pelalawan PELALAWAN, RR Di hari jadi Kabupaten Pelalawan yang ke 13 ini, sudah semestinya momen ini dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian pembangunan dan permasalahan yang masih banyak harus ditangani di daerah ini.

Demikian diungkapkan Bupati Pelalawan HM Harris saat membacakan sambutan dalam Sidang Paripurna HUT Kabupaten Pelalawan ke 13 di Gedung Daerah Laksamana Mangkudiraja, Jum'at (12/10/12).

Menurut dia, tak hanya itu, momen HUT ini juga menjadi penting untuk dilakukan sosialisasi bagi program-program pembangunan yang akan dilakukan pada masa mendatang.

"Sehingga dengan begitu, dengan dimanfaatkannya momen ini akan diperoleh persepsi yang sama dan dukungan yang luas bagi tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan," tuturnya. Ditambahkan Harris, sampai saat ini dirinya selaku Bupati dan Marwan Ibrahim sebagai Wakil Bupati telah menjalankan masa pengabdi-

an selama lebih kurang 1,5 tahun.

Dalam rentang kurang dari dua tahun itu, mengacu pada indikator keberhasilan visi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembvangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan tahun 2011-2016, program yang dilakukan menunjukkan kecenderungan positif.

"Untuk tingkat kualitas hidup dan pembangunan manusia yang diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), saat ini sudah mencapai angka 73,59. Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yakni tahun 2010 dengan angka 73,18," ujarnya.

Hasil sementara ini, sambungnya, memang masih jauh bila merujuk pada target capaian di tahun 2016 sebesar 78,5. Namun pihaknya optimis, angka tersebut dapat dicapai mengingat program pembangunan yang dilakukan berorientasi pada peningkatan angka harapan hidup, angka melek huruf, ratarata lama sekolah dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

"Dan untuk saat ini, angka ke-

miskinan menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Soalnya, jika tahun 2010 jumlah masyarakat miskin Kabupaten Pelalawan sebanyak 14,51 persen maka tahun 2011 terdata sebanyak 12,80 persen yang berada di bawah garis kemiskinan," terangnya seraya menyebutkan tahun ini angka kemiskinan diperkirakan menjadi 11,40 persen.

Artinya, lanjutnya, angka ini menunjukkan bahwa apa yang dicapai pada saat ini sudah mendekati angka target di tahun 2016 mendatang yakni sebesar 10 persen. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pelalawan saat ini tercatat sebanyak 2,93 persen. Persentase tingkat pengangguran ini jauh di bawah kondisi tahun 2010 yakni sebesar 4,69 persen.

"Bahkan angka tersebut sudah jauh melebihi target pada tahun 2016 yakni sebesar 4,20 persen.

Fluktuasi tingkat pengangguran ini mungkin saja terjadi, karena pendatang yang masuk ke daerah ini cukup besar. Karena itu, kita mempertahankan persentase angka pengangguran di level 4 persen

sudah merupakan suatu keberhasilan," katanya.

Tak hanya itu, masih kata Harris, untuk kinerja dan kualitas perekonomian juga menunjukkan peningkatan. Dimana laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan saat ini mencapai 7,23 persen, meningkat dari tahun 2010 denagn angka 7,17 persen. Pencapaian laju pertumbuhan ekonomi tahun 20112012 bahkan melampaui target pencapaian pada tahun 2016 yakni sebesar 7,20 persen. "Perlu diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan memang berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, yang perlu dijaga adalah jangan sampai pertumbuhan ekonomi di daerah ini turun di bawah angka 7 persen," tandasnya.

Ditambahkannya, salah satu indikator keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Pelalawan adalah meningkatnya kemandirian keuangan daerah yang ditunjukkan dengan persentase proporsi PAD terhadap pendapatan daerah yakniu sebesar 10 persen di tahun 2016. (J. Purba)

Edisi 235 Tahun V 15 - 19 Oktober 2012

Halaman

7 Radar Riau

PEKANBARU

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP FAKTA

Tidak sehat, 10 Koperasi Terancam di Tutup PEKANBARU, RR Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru belum memberikan sanksi terhadap badan koperasi yang tidak sehat.

Dalam kunjungan yang telah dilakukan sejak sepekan ini, tim petugas koperasi telah menemukan sebanyak 10 koperasi tidak sehat. Ke-10 koperasi tersebut sudah kronis alias tidak dapat disehatkan lagi karena kepengurusan koperasi tidak berjalan melebihi tiga tahun. ''Sebanyak 10 koperasi itu pun tidak pernah melakukan RAT (Rapat Akhir Tahun) jadi kita akan pikir-pikir untuk mencabut izinnya. Kunjungan evaluasi yang dilakukan tahun ini selain untuk mengevaluasi juga akan mendata kembali Koperasi di Pekanbaru,'' kata Kepala Bidang Koperasi, Drs H Fauzal Abidin kepada wartawan Jumat (12/10).

Evaluasi koperasi akan berlanjut sampai akhir tahun 2012. dan memungkinkan akan banyak koperasi yang tidak sehat ditemukan tim.

Koperasi yang tidak sehat tetapi masih memiliki kepengurusan yang jelas, serta masih ingin dibina Dinas Koperasi Pekanbaru maka akan di berikan kesempatan untuk mendapatkan binaan serta pencerahan. ''Yang bisa dibina akan kita bina yang tidak ya dibinasakan saja. Sebenarnya kita tidak akan terlalu ekstrim menyikapi koperasi yang tidak sehat ini, asalkan mau dibina saja ya akan kita bantu,'' katanya.

Keberadaan koperasi yang sejatinya untuk membantu peningkatan perekonomian masyarakat, menurut dia mesti dihidupkan seperti masa dulu.

Tetapi kepengurusan koperasi harus jelas dan melakukan RAT setiap tahun sehingga transfaransi dengan anggota koperasi tetap ada. ''Malahan upaya kita untuk menghidupkan koperasi selain terus melakukan pembinaan terhadap koperasi yang tidak sehat. Kita sosialisasikan terus program baru itu, yakni dipermudah dalam pembentukan badan koperasi,'' sebutnya.

Jika sebelumnya dalam pembentukan koperasi memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam pembuatan notarisnya. Mulai tahun 2012 digratiskan. ''Sekarang biaya notaris dibayar pemerintah jadi tak bayar lagi,'' katanya. Data terbaru Dinas Koperasi Pekanbaru, koperasi di Pekanbaru sejak tahun 2012 sebanyak 970 koperasi. (abu nazar)

Tebang Pohon, Bayar Rp50 Juta atau Pengadilan PEKANBARU, RR Adanya itikad baik dari salah satu perusahaan berkantor di Jalan Riau untuk menyelesaikan persoalan penebangan sebatang pohon jenis mahoni di Jalan Riau langsung disikapi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Pemko berencana untuk mengirimkan surat resmi dengan memberikan dua pilihan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Drs H Syafrizal Bakar MSi kepada wartawan, Jumat (12/10) di ruang kerjanya.

Menurutnya, sesuai instruksi dari Wali Kota Pekanbaru, DKP diperintahkan untuk membalas surat dari perusahaan tersebut dengan melampirkan dua opsi.

Opsi pertama perusahaan tersebut diminta untuk membayar denda sebesar Rp50 juta sesuai dengan aturan yang tercantum di dalam Perda nomor 5/2002, tentang ketertiban umum.

Sementara opsi kedua, jika tidak bersedia untuk membayar denda sebesar Rp50 juta, maka prosesnya akan dilanjutkan ke pengadilan dengan melakukan penyidikan terlebih dahulu. ''Ini merupakan instruksi Pak Wali Kota kepada kita.

Kalau perusahaan tersebut tidak berkenan, bisa melakukan pembayaran sebesar Rp50 juta sesuai yang tertera di dalam Perda. Jika tidak maka prosesnya akan diteruskan ke pengadilan. Insya Allah, Senin nanti kita akan buatkan surat balasannya dan kita sampaikan perusahaan yang berkantor di Jalan Riau tersebut,'' ungkapnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, tertanggal 5 Agustus 2012, salah satu perusahaan yang berkantor di Jalan Riau melakukan penebangan sebatang pohon jenis mahoni, dengan tinggi pohon di perkirakan mencapai delapan meter.

Proses penebangan itu sempat diketahui oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

Karena dinilai sudah melanggar aturan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru menemui pimpinan perusahaan dimaksud dan menanyakan perihal izin penebangan pohon tersebut.

Ternyata, pihak perusahaan saat melakukan penebangan sama sekali tidak meminta izin kepada Pemko. Hal itu juga dibuktikan dengan surat dari perusahaan tersebut tertanggal 2 Oktober 2012 lalu, yang isinya meminta maaf kepada Pemko Pekanbaru. (abu nazar/rp)

Sebanyak Rp 150 Juta

Komputer Excavator TPS Muara Fajar Dicuri PEKANBARU, RR Aktivitas penanggulangan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPS Muara Fajar sempat terganggu.

Pasalnya, satu unit excavator mati total, akibat komputernya dicuril maling.

Pemko Pekanbaru terpaksa sewa satu unit alat berat jenis excavator untuk operasi pengelolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Kota pekanbaru di Kelurahan Muara Fajar. Pasalnya, satu unit excavator tidak dapat difungsikan.

Hal tersebut dijelaskan oleh Walikota Pekanbaru, Firdaus saat meninjau TPA di Muara Fajar, Rabu (10/10/ 12). Satu unit excavator tersebut tidak dapat difungsikan karena alat operasi sistem atau komputer Excavator merek Komatsu telah dicuri orang pada pagi dini hari tadi.

"Kita tadi malam mendapat musibah. Sekitar pukul 2.00 WIB sampai pukul 3.00 WIB komputer excavator kita hilan. Untuk menanggulanginya, itu kita telah menyewa satu dari luar," jelasnya.

Akibat pencurian tersebut, Dinas *Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru mengalami kerugian sebesar Rp 150 juta. "Yang hilang ada tiga item. Masing masing Item diperkirakan harganya antara Rp 40-50 juta," terangnya.

Firdaus menambahkan, pencurian dengan pemberatan (curat) tersebut pastinya dilakukan oleh kelompok yang telah terorganisir. Disinyalir juga ada keterlibatan orang dalam.

Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana DKP Pekanbaru, Asrizal menjelaskan. Kasus pencurian tersebut telah dilaporkan kepada kepolisian Polres Rumbai Pesisir.

"Kita sudah laporkan, itu sudah keharusan," jawab Asrizal sebelum melakukan perjalanan meninjau TPA. (rtc/rr)

n

EXCAVATOR TPS Muara Fajar dicuri komputernya.

rtc

BENTROK - Ketegangan yang berujung bentrok antara pedagang pasar jongkok dengan Satpol PP di Jalan Soebrantas, Pekanbaru, Jumat (12/10).

n alamsah

Pedagang Pasar Jongkok Bentrok

PEKANBARU, RR Bentrok antar Satpol PP yang berusaha menertibkan pasar ilegal dengan pedagang pecah, Jumat (12/10) malam tadi.

Teriakan para pedagang dan maki-makian dari para ibu-ibu melengking dari area berdekatan dengan ruko, sementara Satpol PP yang semua terkonsentrasi di satu titik, sekitar pukul 20.00 WIB bergerak cepat menertibkan pedagang yang masih ngotot membuka lapak sembari menyisir dari tepi Jalan HR Soebrantas, Pekanbaru.

Satpol PP mengambil tindakan tegas dengan membuka paksa peralatan dan memaksa pedagang menengmasi barang-barang mereka.

Pedagang yang tidak terima karena ada barang dagangan yang disepak dan rusak menyerang, aksi pukul tidak terhindarkan. Beberapa pedagang berkelebatan lari, sebagian ada yang terjatuh dan terinjak.

Melihat rekannya meringis kesakitan, termasuk pekikan ibu-ibu, pedagang yang semula berada di tepi ruko tersulut emosi. Satu-satu pedagang secara spontan memungut batu yang ada di area pasar jongkok dan mulai melempar ke arah Satpol PP yang ada di tepi Jalan. Satpol PP yang merasa terdesak ada yang balas melempar dan ada yang memilih lari menyeberang jalan. ''Woi....woi...hajar woi,''

teriak puluhan orang sambil bergerak mengikuti langkah Satpol PP. Saat itu sekitar pukul 20.15 WIB, beberapa orang sudah memegang kayu.

Beberapa ibu-ibu terus berteriak, dua orang di antaranya yang berbadan besar cukup berani dan sigap, sambil menentang batu berkalikali dia ngajak rekan-rekannya sesama wanita untuk maju mendesak Satpol PP meninggalkan area pasar.

Pada saat aksi saling lempar batu inilah timbul korban, salah satu yang paling parah adalah Munir yang langsung dilarikan rekan-rekannya ke klinik terdekat untuk mendapat perawatan medis. Diketahui dari petugas klinik, Munir mendapat lima jahitan.

Di pihak Satpol PP setidaknya terdapat dua korban berdarah, masing-masing Guspriandi yang terluka di bagian kepala karena dipukul kayu, sementara satu lainnya petugas bernama Arifin yang mengalami sobek di bagian pipi karena lemparan batu. ''Saya melihat Satpol yang melempar saya, saya hanya ingin menyelamatkan barangbarang yang ingin dirusak,'' ungkap Munir saat ditemui wartawan dengan kepala diperban.

Akibat aksi bentrok itu, belasan ruko yang berada disepanjang lokasi pasar jongkok tutup lebih awal. Hanya beberapa saja yang berani tetap buka, ruko yang buka ini jadi tempat persembunyian pedagang yang ketakutan.

Hingga pukul 20.20 WIB, para pedagang masih bergerombol di tepi Jalan Soebrantas yang berada tepat diseberang Satpol PP, terlihat beberapa anggota TNI dan Polsek Tampan juga memantau lokasi pasar jongkok.

Perwakilan pedagang pasar jongkok Eric, sangat menyesalkan aksi kekerasan oleh Satpol PP ini. Eric menyebutkan, tidak ada itikad untuk bermusyawarh dari petugas sebelum melakukan penertiban. Padahal beberapa hari sebelumnya kata Eric, tidak ada penertiban.

Eric ketika ditanya wartawan tetap tidak akan meninggalkan lokasi pasar, dan siap melawan bila petugas kembali melakukan penertiban. ''Jangan sebelah pihak saja kalau mau menertibkan, kami dari sore tidak keras, kami ingin bermusyawarah tapi tidak ada itikad dari Satpol PP. Kalau mau ditertibkan, kami ingin semua juga ditertibkan, mulai dari lampu merah (Simpang Arengka). Jangan hanya kami yang ada di sini saja. Pedagang siap kalau harus bentrok, kalau masih sepihak penggusuran kami siap balas aksi ini,'' tegas Eric.

Tegakkan Aturan Kasi Ops Satpol PP, Iwan Simatupang yang dihubungi wartawan tadi malam melalui telepon selulernya mengakui adanya kejadian tersebut, hanya saja sampai saat ini dia masih berada di luar kota.

Menurutnya, terkait kasus ini, dirinya sama sekali belum mendapat laporan secara rinci dari komandan kompi yang berada di lapangan. Yang jelas menurutnya, langkah yang akan ditempuh kedepannya adalah, para pedagang tetap tidak bisa berjualan disana. ''Kita tidak akan mundur dari aturan yang ada. Kita tetap tidak memberikan izin kepada PKL untuk berjualan di sana. Penertiban akan terus dilakukan. Karena di dalam Perda Nomor 5/2002, dalam salah satu pasalnya sudah sangat jelas disebutkan, bahwa tidak dibenarkan berjualan disepanjang jalur hijau, trotoar maupun di badan jalan. Kalau pedagang masih tetap ngotot juga, maka berarti mereka sudah siap untuk berhadapan dengan hukum,'' ungkapnya.

Namun Iwan sangat berharap kepada PKL yang ada untuk bisa mengerti dan mentaati aturan yang ada. Kalau ingin berjualan juga maka silakan untuk mencari tempat yang sama sekali tidak mengganggu ketertiban umum. ''Kita sama sekali tidak ada keinginan untuk mengajak para pedagang untuk adu fisik.

Tapi karena pedagang tetap ngotot berjualan disana, maka

kami sebagai pihak yang menjalankan perintah dari Perda tersebut terpaksa untuk melakukan penertiban,'' katanya.

Sedangkan Kapolsek Tampan, Kompol M Idris SAg saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, kondisi saat ini di areal pasar tersebut sudah kondusif. ''Sempat terjadi bentrokan sekitar 30 menit,'' ujarnya.

Dikatakan Idris, bentrokan mereda setelah massa pedagang dan Satpol PP dipisahkan oleh polisi yang mengamankan di sana. ''Sempat ada yang diduga memprovokasi dengan melemparkan batu diamankan sementara, namun saat ini sudah dilepas.

Satpol PP pun sudah diminta untuk mundur agar bentrokan tak terjadi berkepanjangan,'' papar Idris.

Dari bentrokan itu, terdapat beberapa orang yang mengalami luka-luka, namun Kapolsek belum mengetahui jumlah jelasnya. ''Laporan mengenai itu belum, namun tidak ada yang mengalami luka parah,'' ucapnya.

Lapor ke Mapolda Usai bentrok dengan Satpol PP, puluhan pedagang mendatangi Mapolda Riau sekitar pukul 22.00 WIB untuk melaporkan dugaan tindakan anarkis dan penganiayaan yang dilakukan oknum Satpol PP kemada mereka. Di bagian lain, korban bentrok dari Satpol PP juga melapor ke Polsek Tampan. (abu nazar)

Wako Firdaus: Tak Ada Balas Budi Tim Sukses PEKANBARU, RR Wali Kota Pekanbaru, H Firdaus ST MT menyatakan, seluruh kebijakannya tidak diintervensi oleh tim suksesnya saat memenangkan pemilukada lalu. ''Saya tegaskan tidak ada intervensi maupun tekanan dari Tim Sukses. Semua kebijakan untuk pembangunan Pekanbaru kerja dari staf saya dan kami berdua. Untuk di Pekanbaru tidak ada yang namanya balas budi atau apalah namanya itu. Dari awal berjuang untuk Pekanbaru menuju lebih, tak ada balas budi itu,'' terang Wali KotaPekanbaru, H Firdaus ST MT kepada wartawan Kamis (11/10) di kantor Walikota Pekanbaru.

Dijelaskannya, peran Timses sebelumnya memang sangat penting. Namun hal tersebut sebatas saat berpolitik, tidak dalam kebijakan pemerintahan untuk masyarakat Pekanbaru secara keseluruhan.

Dia juga menyatakan, mutasi, penentuan rekanan hingga penentuan anggaran tidak memprioritaskan ''balas budi'' kepada tim sukses meski mereka berkesempatan ikut dalam pelelangan.

Namun tetap tim yang ikut

terbukti profesional dan memang bidangnya. Bahkan Firdaus menantang untuk melihat sendiri pengadaan dan proyek yang ada. ''Silakan dicek jika mamang ada. Dan bisa saya pastikan tidak ada. Jika mereka tidak mampu, kenapa harus diloloskan walaupun peran mereka penting dulu. Begitu juga tentang kebijakan mutasi, tidak ada titipan, melainkan profesional dan kemampuan serta kualitas,'' terangnya.

Tim Pengkajian Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI meminta para pejabat tidak disetir Tim Sukses (Timses) Calon Kepala Daerah. Saat Tim Lemhanas ini datang ke Kantor Wali kota Pekanbaru, Kamis (11/10), diskusi soal Timses ini mengemuka.

Seperti yang dipaparkan salah seorang tokoh masyarakat Kota Pekanbaru, Nurhasyim dalam pertemuan bersama Tim Pengkajian Lemhanas tersebut. Menurutnya, seorang tim sukses (Timses) selalu lebih berkuasa setelah proses pemilukada usai digelar.

Hal ini, katanya, memang sudah terjadi di mana-mana.

Setelah seseorang menjadi pimpinan di suatu daerah, apakah di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/

kota, maka giliran Timsesnya yang akan mengambil peran. ''Di sini sang calon kepala daerah tidak akan bisa berbuat banyak. Karena sang kepala daerah sangat berutang budi dengan Timsesnya. Timses ini juga yang sering mengganggu mekanisme di pemerintahan yang ada. Kepala daerah sangat sungkan untuk mengambil keputusan kalau sudah berhadapan dengan Timsesnya,'' ungkap Nurhasyim.

Lebih parah lagi, sebutnya, Timses ini bertambah liar, sehingga yang menjadi korban di sini adalah orangorang yang dalam tanda kutip dianggap tidak sejalan.

Orang ini perlu dimutasikan dan diganti dengan orangorang yang tadinya disebutkan oleh Timses. Ini katanya, berlaku untuk di semua daerah. ''Kalau Timsesnya meminta, maka kepala daerahnya jarang yang tidak mengabulkan, termasuk juga dengan proyek-proyek dan sebagainya. Di sini Timses kembali berperan,'' ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Nurhasyim sangat berharap kondisi ini bisa masuk dalam kajian Lemhanas, paling tidak dengan memperbaiki sistem Pemilukada untuk meminimalkan peran tim

n int

FIRDAUS dan Ayat Cahyadi Usai Sidang di Mahkamah Konstiusi Jakarta, Jumat (13/1).

sukses itu sendiri.

Sehingga ke depannya tidak ada lagi orang yang menjadi korban, akibat dari ikut campur tangan timses tersebut.

Kondisi fenomena balas budi tersebut juga sedang dikaji oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas).

Buktinya, Pengkaji Bidang Kepemimpinan Lemhanas RI, Mayjen TNI Dr Albiker Hutabarat SIP ST MM bersama tim menampung aspirasi dan pengaduan dari Pemko pekanbaru terkait adanya fenomena tersebut.

Terdapat dua Provinsi yang menjadi random sampel

yaitu Riau dan Sulawesi Selatan. Menurutnya jika memang hal ini sangat menonjol tidak mungin pembangunan di satu daerah bisa sukses. ''Kita masih melakukan pengkajian dan kondisi sebenarnya dari pengaduan dan dialog. Hasil ini akan kita laporkan ke Bapak Presiden.

Dan jika ini benar terjadi akan dikirim pakar-pakar di bidangnya agar masalah tersebut tidak panjang. Suatu daerah tidak akan sukses membangun jika ada tekanan dari politik atau lainnya. Jadi akan ada penguatan untuk menjaga kestabilan keamanan nasional,'' tegasnya. (abu nazar)

CMYK Edisi 235 Tahun V 15 - 19 Oktober 2012

Halaman

Halaman

Radar Riau LANGKAH MAJU MENGUNGKAP FAKTA

8

Pembangunan Gedung DPRD Rohil Ditunda BAGANSIAPIAPI, RR Rencana pembangunan gedung DPRD Rohil pada APBD 2012 batal dilaksanakan. Jika tak ada perubahan, dilakukan pada 2013 mendatang.

Pembangunan Kantor DPRD Rokan Hilir yang semula telah dianggarkan pada tahun 2012 mengalami penundaan pada APBD tahun 2013 mendatang.

"Untuk struktur belanja Perubahan APBD Rokan Hilir mengalami beberapa perubahan, sehingga terjadi pergeseran dan penundaan beberapa kegiatan. Pergeseran penundaan kegiatan ini setelah mempertimbangkan waktu yang efektif tersisa tahun anggaran 2012 ini untuk pelaksanaan kegiatan tersebut," kata Ketua Badan Anggaran DPRD Rohil Darwis Syam, dalam laporannya, Rabu (10/10/12) dalam sidang paripurna ranperda Perubahan APBD tahun 2012 Rokan Hilir.

Kegiatan mengalami penundaan tersebut antara lain pembangunan kantor DPRD Rokan Hilir dimana berdasarkan laporan SKPD yang melaksanakan kegiatan tersebut, tidak mungkin lagi dilaksanakan setelah proses pelelangan gagal.

"Dimana dalam proses lelang tidak ada perusahaan penyedia jasa yang ikut lelang tersebut memenuhi peraturan perundang-undangan tentang pelelangan," alasanya.

DPRD katanya setelah mengkonfirmasi kepada pengguna anggaran dan sejumlah panitia lelang, dan memperhitungkan waktu pelaksanaan, maka disepakati kegiatan pembangunan gedung DPRD Rokan Hilir yang semula dianggarkan pada APBD tahun 2012 setelah perubahan ini ditunda untuk dimasukkan dalam APBD tahun 2013.

Setelah mempertimbangkan masukan saran pendapat semua pihak, baik dari pihak DPRD, yang disampaikan pendapat fraksi-fraksi, dan rapat-rapat pembahasan dan juga dari pihak Pemerintah Daerah, dengan tetap menjunjung tinggi azaz musyawarah untuk mufakat akhirnya ranperda perubahan APBD 2012 beserta lampirannya dapat disepakati bersama. (rtc)

Edisi 235, Tahun V, 15 - 19 Oktober 2012

Rp 2,4 T Perubahan APBD Rohil Disepakati DPRD BAGANSIAPIAPI, RR Tuntas sudah pembahasan RAPBD-P Rohil 2012.

Nilai Rp 2,4 triliun menjadi angka yang akhirnya disetujui DPRD setempat.

Sebanyak Rp 2,4 T Perubahan APBD Rokan Hilir mendapat persetujuan dari DPRD. Proses pembahasan memakan waktu 36 hari sejak diserahkan. Proses selanjutnya menunggu hasil verfikasi oleh tim Pemprov Riau.

Proses persetujuan dalam sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Drs. Djamiluddin, Rabu (10/10/12) terlebih dahulu mendengar-

kan Laporan Badan Anggaran hasil pembahasan terhadap ranperda tentang PerubahanAPBD Rokan Hilir yang dibacakan Darwis Syam.

DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2012 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Darah, dan draf persetujuan

dibacakan Wakil Ketua DPRD Muhammad Ridwan, S.Ip. Sebagai mana tercakup pada ketetapan bersama adalah berjumlah Rp 2.269.077.

415.618,- bertambah sebesar 134.701.100.067 menjadi Rp 2.403.771.516.685,-, yang terdiri dari pendapatan setelah perubahan Rp 1.989.131.

486.762,-, belanja setelah perubahan Rp 2.403.771.516.685,menjadi 404.640.029.923.

Wakil Bupati Rohil H. Suyatno dalam kesempatan tersebut mengajak semua pihak memaklumi bersama bahwa, Perubahan APBD

yang telah disampaikan lebih disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, akibat bergesernya pendapatan daerah, perubahan terhadap pos belanja serta adanya selisih silfa tahun 2011.

Pada pos belanja tidak langsung terjadi pergeseran pada belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil, sementara untuk belanja langsung terjadi pergeseran pada belanja yang lebih diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan penting yang belum terakomodir, serta keg-

Murid Kesurupan, SMAN 1 Bangko Rohil Diliburkan BAGANSIAPIAPI, RR Kegiatan belajar dan mengajar di SMAN 1 Bangko Rokan Hilir diliburkan selama tiga hari. Langkah ini dilakukan terkait seringnya murid kesurupan massal.

Seringnya murid mengalami kesurupan, membuat pihak sekolah SMPN 1 Bangko Rohil mengambil inisiatif meliburkan murid selama tiga hari. Libur tidak resmi tersebut untuk memberikan ruang bagi dukun mengusir roh jahat yang ada disekolah itu.

Sudah berulang kali murid di sekolah itu mengalami kesurupan, sehingga pihak sekolah kewalahan menghadapi permasalahan tersebut, jalan keluarnya, perlu diadakan ritual pengusiran roh jahat itu.

Informasi yang berhasil dirangkum wartawan, Selasa (9/10/12) di SMP Negeri I Bangko tersebut, mulai hari itu hingga tiga hari kedepan (sampai Kamis, red), murid sekolah itu terpaksa diliburkan.

Pagi hari itu sekira pukul 07.10 WIB, tak ada seorangpun murid yang datang, pagar sekolah ditutup rapat, terlihat beberapa orang guru datang, dan mereka tidak bertahan lama, kemudian pergi.

Pukul 10.52 WIB, terlihat sebuah mobil avanza warna merah hati terparkir didalam pagar, ternyata mobil ini merupakan mobil yang dipergunakan dukun asal Sikaladi Kecamatan Tanah Putih.

Orang yang ada dalam mobil ini empat orang, salah satu diantaranya yang memakai peci putih, memakai baju batik bercorak hijau dan celana katun warna abuabu, memakai sandal jepit keluar dari pagar utama sekolah, ternyata dia sang dukun, sambil memegang bungkusan petak.

Didepan pintu utama sekolah, dia terlihat komat kamit, tanpa banyak bicara, dukun yang yang tidak bisa ditemui tersebut langsung menaiki mobil avanza, dan tidak beberapa saat, mereka berlalu.

Tak seorangpun pihak sekolah yang bersedia memberikan keterangan, beberapa orang yang ada disana ketika ditanya tentang kondisi kesurupan, enggan berkomentar, termasuk mengelak ketika ditanya tentang keberadaan kepala sekolah. "Orang tidak masuk sekolah, jadi tidak ada," katanya singkat.

Sebelumnya, kesurupan yang dialami murid SMP N I Bangko ini telah meresahkan, wali murid juga ikut terlibat mengusahakan untuk mengusir roh jahat tersebut, bahkan berbagai cara telah dilakukan.

Salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya mengatakan, roh jahat yang selalu menganggu murid SMP N I Bangko tersebut menggunakan logat Suku Batak, karena pernah masuk keraga murid, dia meminta kopi dan minta diperlakukan sopan. (rr)

n

Bupati Rohil Buka Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama BAGANSIAPIAPI, RR Keberagaman umat beragama di Rohil harus terus disinergikan. Itulah harapan Bupati Annas Maamun saat membuka pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Bupati Rohil H. Annas Maamun membuka secara resmi Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dengan pembinaan, diharapkan kalangan umat beragama di Rohil mempunyai hubungan yang lebih baik lagi, salah satunya dengan saling mengunjungi.

Usai memberikan arahan,

Bupati Rohil H. Annas Maamun ketika diwawancarai salah satu upaya kerukunan umat beragama di Rohil dengan saling mengunjungi, tak perlu banyak pidato, dan yang terpenting praktek dilapangan.

"Saling kunjung mengunjungi, tak perlu banyak pidato, praktek dilapangan ini yang perlu. Praktek seharihari dilapangan, itu yang paling penting, saya kira akan tercipta sebagaimana yang disampaikan," katanya di Aula Hotel Kesuma Bagansiapiapi, Kamis (11/10/12).

Salah satu praktek dila-

pangan dimaksudnya menghadiri pesta perkawinan dari agama lain. "Kan tadi sudah saya sampaikan, ada anak orang kawin, kita hadir, kita kompak," katanya lagi.

Tidak cukup katanya sekedar berkumpul membuat perjanjian untuk tidak berkelahi, karena kadang kala perjanjian yang dibuat tidak efektif. "Tak bisa kumpul, buat perjanjian, contoh nyata. Kalau buat perjanjian, kita tak boleh berkelahi, berkelahi juga, kalau kita sudah datang ke rumah dia, tak berkelahi lagi, sederhana saja," resep Annas.

Ketua panitia penyelenggara Gamal mengatakan kegiatan tersebut diikuti 126 peserta, dari FKUB kabupaten dan FKUB kecamatan, tokohtokoh Islam, tokoh-tokoh Kristen dan tokoh-tokoh agama lain juga ada.

Namun yang peserta yang hadir, terlihat minim sekali yang berasal dari agama Budha atau Hindu, kondisi disebabkan panitia kesulitan mencari mereka. "Susah betul mencarinya, ada, tionghoa ada tiga orang tu, Yang banyak itu Islam dengan Kris-

ten aja kan, yang penting ada mewakili lah, paling tidak," katanya.

Salah seorang tokoh Tionghoa yang hadir Hasanto menilai kerukunan umat beragama di Rohil selama ini berjalan dengan lancer dan dengan resep saling mengunjungi. "Dengan lancar, secara terbuka mengemukakannya itu bisa terwujud. Selama ini berjalan dengan lancar, baik.

Kita kan sering-sering apa, kalau dalam agama Islam silaturrahmi, sering sharing," katanya lagi. (ramli)

PU Riau Diminta Bangun Jalan Lintas Pesisir

3Lembaga SosialisasiBahaya NarkotikadanHIV/AIDS BAGANSIAPIAPI, RR Digelar sosialisasi bahaya penyalagunaan narkotika dan bahaya penyebaran HIV/AIDS. Kegiatan ini ditaja KPA, BNK dan Dinas Kesehatan Sosial Rohil.

Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir berkomitmen untuk menekan perkembangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) AIDS. Demikian ditegaskan oleh Kadiskes Rokan Hilir (Rohil) Dr Muhammad Junaidi Saleh ketika ditemui wartawan usai melaksanakan senam massal di halaman kantor bupati jalan Merdeka Bagansiapiapi, Sabtu (6/10) akhir pekan kemaren.

Memang diakuinya bahwa kasus HIV AIDS tahun ini (2012,red) di Kabupaten Rokan Hilir ada peningkatatan daripada tahun lalu, namun dia tidak memberitahukan secara rinci berkembangan kasus tersebut.

Data rinci katanya memang ada, tapi di kantor, namun peningkatan kasus tersebut di dapat datanya setelah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga ke PSK (Pekerja Sex Komersil) sehingga mereka tersebut mengerti dan semakin menyadari tentang penyakit HIV itu.

Dikatakanya lagi, untuk menekan angka perkembangan virus HIV tentunya dengan obat anti virus HIV yakni obat ART (Anti Retroviral Therapy). Obat ini tersedia di VCT (Voluntary Counselling and Testing) Klinik yang ada di RSUD Dr Pratomo jalan Pahlawan Bagansiapiapi, VCT Mobile dan di Puskesmas Baganbatu kecamatan Bagansinembah untuk Kabupaten Rokan Hilir.

"Dengan adanya kegiatan ini dapat cepat diketahui berapa jumlah kasusnya," tuturnya.

Pada hari yang sama, Ketua BNK (Badan Narkoba Kabupaten) Rokan Hilir yang juga Ketua Komisi Penanggulangan AIDS/HIV Daerah (KPA) Daerah Rokan Hilir H.Suyatno menegaskan pada Selasa mendatang (9/10) KPA Daerah Rokan Hilir dan BNK Rokan Hilir melakukan sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba dan HIV/ AIDs (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) di daerah Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas.

"Selasa mendatang kita melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba dan penyebaran HIV/AIDs di Panipahan," pungkas H.Suyatno yang juga wakil bupati Rokan Hilir kepada wartawan. (tim)

foto internet

iatan-kegiatan yang mendukung pelaksnaaan kegiatan-kegiatan APBD murni tahun anggaran 2012.

Diingatkannya, tahun anggaran 2012 hanya tinggal beberapa bulan lagi, maka dimintanya terutama kepada Kepala Satuan Kerja agar dapat bekerja lebih keras lagi, dalam merelalisasikan kegiatan-kegiatan tahun 2012, dan secepatnya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam perubahan anggaran yang baru saja disetujui oleh legislative, sehingga capaian kinerja yang diharapkan dapat terealisasi tepat pada waktunya.

Selanjutnya dikatakan, APBD Perubahan yang baru disetujui ini, masih akan dievaluasi oleh Pemerintah Propinsi Riau, untuk itu, diharapakan kepada Satuan Kerja untuk segera melengkapi dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan, dalam rangka evaluasi APBD Perubahan APBD ini.

"Kami minta kepada seluruh satuan kerja, untuk tidak meninggalkan tempat, sehingga apa yang kita harapkan secara keseluruhan bisa mencapai target. Dan diminta kepada satuan kerja untuk melengkapi dokumen RKA SKPD dan DPPA SKPD, dalam waktu dua hari ini dan untuk selanjutnya berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Bappeda dan Bagian Keuangan Secretariat Daerah Rokan Hilir," pintanya.(andi wrc)

n

foto internet

BUPATI Rohil H. Annas Maamun membuka secara resmi Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Aula Hotel Kesuma Bagansiapiapi, Kamis (11/10).

Letakkan Batu Pertama Kapolres Rohil Pembangunan Aula UJUNG TANJUNG, RR Kapolres Rohil AKBP Auliansyah Lubis Sik MH melaksanakan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung aula Polres Rohil, Selasa (9/10) di lingkungan Mapolres, Ujung Tanjung, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih.

Kegiatan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. Nampak dihadiri Sekretaris Dinas Bina Marga dan Pengairan Rohil Budiman dan Kepala Detasemen B Pelopor Brimob Kompol Budi Satria Wiguna Sik, para

Kabag, Kasat dan Kapolsek di lingkungan Polres Rohil.

Dalam sambutan Kapolres mengharapkan, setelah gedung siap nantinya agar dapat dipergunakan semaksimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan tugas Polri khususnya Polres Rohil.

Gedung yang bakal dibangun dengan anggaran APBD Rohil tahun 2012 itu oleh Kapolres diberi nama Tunggal Panaluan, yang diambil dari nama senjata pamungkas raja Sisingamangaraja.

Senjata yang disebut juga

tungkot Tunggal Panaluan adalah salah satu seni dari Suku Batak yang sudah terkenal, yang diukir menurut kejadian sebenarnya dari kayu tertentu yang juga memiliki kesaktian.

Dalam kesempatan itu Auliansyah mengucapkan terimakasih pada Bupati Rohil H Annas Maamun yang menurutnya memiliki kepedulian dan apresiasi yang tinggi pada kepolisian salah satunya diwujudkan dalam bentuk pendirian pembangunan gedung aula tersebut. (rp/rr)

RAGANSIAPIAPI,RR Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau diminta menggesa pengerjaan jalan untuk membuka keterisoliran dengan menuntaskan jalan penghubung lintas pesisir yang terentang dari Pedamaran, Kecamatan Pekaitan sampai Kecamatan Kubu hingga Sei Daun, Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas kabupaten Rohil.

Komitmen Pemprov Riau jangan sampai terhenti, karena perbaikan akses jalan tersebut sudah sejak lama didamba-dambakan oleh masyarakat.

Desakan ini dikemukakan anggota DPRD Rohil Abu Khoiri, Ahad (7/10) di Bagansiapiapi. Abu Khoiri menegaskan, jangan sampai ada kesan pembiaran apalagi menurutnya sudah seharusnya masyarakat telah dapat menikmati pembangunan dengan baik seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah yang berjalan belasan tahun ini. ''Jalan Lintas Pedamaran, Kubu hingga ke Sei Daun Panipahan itu sebagian besar belum bertimbun, kita desak untuk dituntaskan pada 2013,'' ujar Abu Khoiri.

Menurutnya penting mengingatkan hal ini dan terutama bagi legislator tingkat provinsi yang berasal dari daerah pemilihan Rohil-Rohul yang disebutnya punya peranan penting dalam mendorong percepatan pengerjaan jalan itu. ''Apalagi saat ini sedang berlangsung KUA PPAS di tingkat provinsi, anggota legislatif kita punya beban moral dari masyarakat yang mendukungnya selama ini untuk mendorong selesainya akses jalan itu,'' paparnya.

Sekretaris Komisi III ini mengkritisi masih minimnya alokasi anggaran yang seolah separuh hati. ''Kalau hanya Rp20-Rp30 miliar tentu saja tidak bisa maksimal. Saat ini warga dari Panipahan belum bisa mengakses jalan dengan baik untuk menuju kecamatan Kubu, demikian juga sebaliknya karena belum selesainya timbunan itu,'' paparnya.

Menurut informasi yang diketahuinya, pada awalnya-awal sempat digelontorkan anggaran Rp360 miliar dari provinsi untuk pengerjaan jalan itu, yang diproyeksikan rampung dari selang waktu 2008 hingga 2012. ''Namun hingga saat ini kondisinya masih belum bisa ditembus sebagaimana layaknya, padahal terang saja itu adalah kewajiban dari pihak provinsi. Pemerintah kabupaten hanya bertanggung jawab untuk pembangunan jembatan,'' ujar Abu Khoiri. (andi wrc)

CMYK

CMYK Edisi 235 Tahun V 15 - 19 Oktober 2012

Halaman

9 Radar Riau

OLAHRAGA

LANGKAH MAJU ME MENGUNGKAP NGUNGKAP FAKTA

Berlanjut, PSSI KLB vs PSSI Djohar

n

foto internet

JAKARTA, RR Ketua Umum PSSI versi Kongres Luar Biasa (KLB) Ancol, La Nyalla Mattalitti secara tegas mengabaikan surat PSSI tentang mekanisme pengembalian executive committe (exco) PSSI. La Nyalla mengungkapkan, banyaknya persyaratan yang diajukan menunjukan ketidakkonsistenan PSSI pada kesepakatan Joint Committe (JC).

"Jadi tentu saya abaikan surat yang dibuat Halim (Sekjen PSSI Halim Mahfud, red) . Apa urusan dia, kok ngatur-ngatur exco," tegas La Nyalla kepada wartawan, Jumat (12/10) malam.

Sebelumnya, Sekjen PSSI Halim Mahfud menyatakan, pengembalian empat exco harus melalui tiga syarat. Pertama, keempat exco menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua Umum PSSI dan Ketua PSSI. Kedua, empat exco terhukum menyampaikan bahwa akan patuh terhadap statuta PSSI dan peraturan-peraturan PSSI dan menghormati normanorma dan etika lainnya.

Ketiga, empat exco terhukum menyatakan mengundurkan diri secara tertulis dan tidak aktif lagi dalam gerakan yang menamakan dirinya KPSI dan membubarkan KPSI. La Nyalla mengingatkan berdasarkan point kesepakatan dalam pertemuan JC 20 September lalu, pengembalian exco dilakukan tanpa syarat.

"Pengembalian exco adalah perintah AFC, karena itu tetap saya hargai. Tapi ingat lho, AFC perintahkan 4 exco dikembalikan tanpa syarat," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keputusan komite etik yang dibuat oleh Todung Mulya Lubis sudah dibatalkan oleh task force AFC. "Sekarang kok ada orang yang ngaku-ngaku sekjen PSSI yang namanya Halim Mahfud ngatur-ngatur pengembalian exco," ujar Nyalla.

Bagi Nyalla, pengembalian dirinya sebagai exco PSSI sudah tidak penting lagi. "Saya adalah pemegang mandat dari mayoritas anggota PSSI yang telah memilih saya menjadi Ketua Umum PSSI melalui KLB di Ancol 18 Maret 2012," tegasnya. (rr/int)

Sabella Puji Penampilan Hebat 'Tango' MENDOZA, RR Argentina tampil dominan dan berhasil membungkam perlawanan Uruguay dengan skor telak 30. Sang pelatih Alejandro Sabella pun memuji habis permainan skuatnya di laga itu.

Dalam lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2014 Zona CONMEBOL, Argentina yang tampil di Estadio Malvinas tampil trengginas dan tak sekalipun memberikan ruang untuk Uruguay mengembangkan permainan.

Padahal La Celeste menurunkan trio Luis Suarez, Edinson Cavani dan Diego Forlan di lini depan mereka. Namun, kegemilangan Lionel Messi sudah cukup membuat Uruguay tersihir dan takluk lewat dua gol Messi serta satu gol dari Sergio Aguero.

Soccernet mencatatat jika Argentina menguasai jalannya laga dengan ball possesion sekitar 60 persen dan membuat 14 tembakan dengan tujuh mengarah ke gawang. Sementara Uruguay cuma diberi kesempatan empat tembakan dengan dua on goal.

Kemenangan tersebut pun disambut suka cita oleh pelatih mereka Sabella yang sejak memegang tim tahun lalu, mampu mengubah Argentina menjadi lebih solid. Dari 14 pertandingan, Sabella punya rekor sembilan kemenangan, tiga seri dan dua kekalahan.

"Performa hebat dari para pemain. Melawan tim berpengalaman dan finis di posisi keempat pada Piala Dunia 2010 lalu," ujar Sabella seperti dilansir Reuters.

Poin penuh pun membuat Argentina kokoh di puncak klasemen dengan 17 poin dan akan menghadapi Chile empat hari kemudian. (dtc/rr)

NOVAK DJOKOVIC n

foto internet

SHANGHAI MASTERS

DJOKOVIC TUNGGU LAWAN DI FINAL

SHANGHAI , RR Novak Djokovic berhasil melangkah ke final Shanghai Masters usai menundukkan Thomas Berdych di semifinal. Kini ia menantikan lawannya antara Roger Federer atau Andy Murray.

Dalam pertandingan semifinal yang dihelat Qizhong Forest Sports City Arena, Sabtu (13/10) sore WIB, Djokovic menang dua set langsung

Kontingen Jawa Tengah Peringkat Atas Peparnas XIV Riau

PenutupanPeparnasXIV,GelanggangRemajaDitata PEKANBARU, RR Gelanggang Remaja Jalan Sudirman Tangkerang Pekanbaru, sejak Sabtu pagi tadi hingga siang ini (13/10) terus dibenahi dan ditata oleh Panitia Pelaksana Closing Ceremony Pekan Paralimpik Nasional XIV 2012 Provinsi Riau.

Sebab Sabtu malam nanti (13/10) pukul 19.30 WIB akan diselenggarakan acara penutupan atau Closing Ceremony Peparnas XIV 2012 Provinsi Riau oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng didampingi Gubernur Riau HM Rusli Zainal.

Dalam pengamatan wartawan Sabtu siang tadi (13/10) pukul 13.00 WIB sejumlah kru, pekerja seni, teknisi di dalam Gelanggang Remaja Pekanbaru ini nampak sibuk mempersiapkan sarana, asesoris, bendera kontingen, menyapu tribun VIP, memasang kabel elektrik, dan lain-lain.

Ketua Panitia Peparnas XIV 2012 Provinsi Riau Drs Emrizal Pakis kepada pers menegaskan persiapan untuk acara penutupan Peparnas XIV ini sudah dipersiapkan dan selama penyelenggaraan tidak ada terjadi hal-hal yang berarti. Diakui Emrizal memang ada petisi yang disampaikan kontingen karena tak tersedianya konsumsi air minum di lapangan pertandingan namun itu

dengan 6-3 dan 6-4.

Di set pertama, Djokovic sebenarnya bisa lebih cepat menutup ketika unggul 5-1.

Namun Berdych mampu menyabet dua game berikutnya sebelum Novak akhirnya meraih ke-9 untuk menang 6-3.

Masuk di set kedua Djokovic lagi-lagi masih dominan

atas Berdych dan unggul cepat 4-2 sebelum akhirnya bisa lolos ke final usai menang 6-4.

Beberapa saat lagi laga semifinal kedua antara Federer dan Murray akan dimulai. Kini Djokovic tinggal beristirahat dan menunggu lawannya di final besok. (ramli/int)

Angriwan Pecahkan Rekor Peparnas 2012

n

foto internet

GELANGGANG Remaja Pekanbaru di Jalan Sudirman Tangkerang nampak telah ditata untuk persiapan acara penutupan (Closing Ceremony) Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XIV 2012 Provinsi Riau, Sabtu malam nanti (13/10). Ada sekitar 3.000 tempat duduk yang dipersiapkan untuk penonton.

akhirnya bisa diatasi.

Demikian juga adanya keluhan kontingen terhadap satu supir, juga supirnya sudah diganti dengan supir yang baik pelayanannya.

Hingga Sabtu siang ini (13/10) akhir dari semua pertandingan, kontingen Jawa Tengah menempati peringkat paling atas dalam pengumpulan medali. Di tempat kedua diduduki oleh Jawa Barat, ke-

tiga Riau, keempat Papua, kelima Sumatera Utara, keenam Kalimantan Selatan, ketujuh DKI Jakarta, kedelapan Kalimantan Timur, posisi sembilan Jawa Timur, dan posisi sepuluh ditempati Bali.

Dalam acara penutupan malam nanti, panitia telah menyiapkan sekitar 3.000 tempat duduk di dalam Gelanggang Remaja Pekanbaru untuk hadirin yang datang. (ramli)

PEKANBARU, RR Lifter putra Riau, Angriwan berhasil memecahkan rekor Peparnas pada pertandingan Kamis (11/10) di Hotel Ratu Mayang Garden, Pekanbaru.

Tak hanya rekor, hasil ini sekaligus membuat Riau menambah medali emas dari angkat berat.

Angriwan berhasil meraih total angkatan terbaik 153 Kg di kelas 75 Kg putra. Rekor Peparnas sebelumnya di nomor tersebut dipegang lifter Sumatera Utara, Anto Boy. "Saya sangat senang karena tidak hanya meraih emas, tapi juga memecahkan rekor nasional," ujarnya usai pengalungan medali, Kamis (11/10).

Pada pertandingan kemarin, Angriwan berhasil mengalahkan pesaingnya dari Kalimantan Barat, Ahmad yang membukukan angkatan 133 Kg. Perunggu diraih Amang Dores dari Sulawesi Selatan dengan angkatan 125 Kg. Dengan hasil ini Angriwan juga berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah sebab nama besar yang dibawanya adalah Riau.

"Kalau bisa ada apresiasi berupa penghargaan kepada kami seperti bonus. Pasalnya, kami berjuang demi berkibarnya bendera Riau dan medali ini juga buat daerah yang kami cintai," harapnya. (alamsah)

Jelang GP Korea

Alonso Optimistis Ferrari Bisa Saingi Red Bull

n

foto internet

YEONGAM, RR Fernando Alonso memang cuma akan start dari posisi empat di balapan GP Korea besok. Namun, dengan usaha keras dan kerjasama tim, Alonso yakin Ferrari bisa bersaing dengan Red Bull untuk menang.

Dalam sesi kualifikasi di sirkuit Yeongam, Sabtu (13/ 10) siang WIB, Alonso ada di posisi ke-4 dengan raihan waktu 0,292 detik lebih lambat dari Mark Webber yang meraih pole position.

Dengan adanya Sebastian Vettel di posisi kedua, maka besok dua mobil Red Bull akan berada di grid terdepan. Ini tentunya bukan awal yang positif bagi Ferrari mengingat jika Vettel bisa finis lebih bagus dari Alonso, maka pebalap Jerman itu akan menggusur Alonso dari puncak klasemen.

Maka untuk menjaga posisi di klasemen Alonso serta Ferrari harus tampil

maksimal demi meraih hasil bagus. Bisakah itu dilakukan? Mengingat dalam dua balapan terakhir, kecepatan "Banteng Merah" seperti sulit tertandingi.

Namun, Alonso tetap yakin mengenai peluang timnya pada balapan besok dan berharap para awak paddock Ferrari bisa memberikan kemampuan terbaiknya untuk membuat mobil lebih cepat.

"Saya sangat percaya diri jika kami bisa tampil bagus saat balapan besok.

Jika saya tidak mengalami crash, normalnya itu akan baik buat kami. Kemarin saat latihan, kecepatan kami baik," urai Alonso seperti dilansir Autosport. "Banyak faktor yang mempengaruhi dalam balapan. Saat kualifikasi memang soal siapa yang tercepat bisa meraih pole position. Tapi dalam balapan bukan saja soal mobil tercepat," sambungnya.

"Anda butuh strategi yang bagus, ban bagus, pitstop yang bagus, start bagus... banyak yang bisa berperan di dalamnya dan dengan hal itu secara keseluruhan, saya pikir kami

adalah tim terkuat. Dan terima kasih karena kelebihan itulah kami bisa memimpin klasemen."

"Jadi kami harus bisa menggunakan kelebihan kami, menghilangkan sedikit

kekurangan kami - mungkin saat kualifikasi - dan hari ini saya pikir kami punya hasil kualifikasi yang bagus dan kami harus menggunakan kelebihan kami besok," tandasnya. (dtc)

FERNANDO ALONSO n

foto internet

CMYK

Edisi 235 Tahun V 15 - 19 Oktober 2012

Halaman

Disdik Dapat Jatah Terbesar di RAPBD-P 2012 BENGKALIS, RR Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bengkalis mendapat 'jatah' alokasi dana terbesar di Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) tahun anggaran 2012. Disamping adanya penambahan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp131 miliar lebih, penambahan juga terjadi pada pos Bantuan Operasional Mutu (BOM) serta pengalokasian kegiatan baru.

Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh menyebutkan, BTL Dinas Pendidikan di APBD murni sebesar Rp381 miliar lebih naik menjadi Rp531 miliar lebih dengan penambahan sebesar Rp131 miliar lebih. Kemudian untuk BOM SMA di APBD murni sebesar Rp11 miliar lebih menjadi Rp14 miliar lebih atau naik sebesar Rp3 miliar lebih.

Disamping BOM SMA, untuk BOM SMK juga mengalami peningkatan dari sebelumnya di APBD murni sebesar Rp4,7 miliar lebih menjadi Rp8,1 miliar lebih. ''Dengan penambahan sebesar Rp3.397.825.200,'' ujar Herliyan belum lama ini.

Khusus bagi tenaga pendidik yang melanjutkan pendidikan untuk memenuhi standar kualifikas, Herliyan menjelaskan telah dialokasikan penambahan anggaran dari sebelumnya di APBD murni sebesar Rp2,1 miliar lebih menjadi Rp3,7 miliar lebih atau mengalami penambahan sebesar Rp1,6 miliar.

Disamping penambahan untuk kegiatan yang sebelumnya sudah ada di APBD murni, Dinas Pendidikan juga mendapat jatah pengalokasian dana untuk kegiatan yang sifatnya baru. Artinya, kegiatan tersebut tidak ada sebelulmnya di APBD murni dan baru muncul di APBD perubahan.

Kegiatan baru tersebut yaitu pengadaan buku ensiklopedia SD, pengadaan peralatan laboratorium bahasa tingkat SD, pengadaan peralatan laboratorium bahasa tingkat SMP, pengadaan buku ensiklopedia SMP, pengadaan alat laboratorium bahasa multimedia untuk SMA dan pembinaan SMK Pertanian berbasis unit produksi. (rr)

Pendidikan Jadi Domain Penting CD PT RAPP PELALAWAN, RR Peran serta Community Development Pt Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dalam proses pembangunan di daerah Pelalawan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tak hanya pada kewirausahaan dan pertanian saja, namun domain pendidikan pun yang notabene menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat direngkuhnya sejak program CD PT RAPP ini digulirkan.

Penegasan ini disampaikan oleh Kordinator Region Program CD PT RAPP, Zamzuli Hidayat, pada sejumlah media di stand PT RAPP dalam Pelalawan Expo, Kamis (11/10). Menurutnya, sampai saat ini untuk program pendidikan maka pihaknya konsen pada empat pokok yakni beasiswa, pelatihan guru, kunjungan ke pabrik atau estate serta penyuluhan ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah operasional PT RAPP. "Untuk program pendidikan beasiswa ini, tahun ini kami memberikan sebanyak 380 siswa tingkat SMA yang berada di wilayah operasional PT RAPP yang berada di lima kabupaten," ujarnya.

Zamzuli menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut 169 siswa diantaranya berasal dari Kabupaten Pelalawan. Jumlah itu tersebar di 44 sekolah dan 31 desa yang ada di daerah ini. Rinciannya untuk Pangkalan Kerinci, Desa Lalang Kabung, Desa Delik dan Desa Sering serta 13 desa lainnya, ada 41 siswa tingkat SMA yang mendapatkan beasiswa dan berasal dari 10 sekolah.

"Kemudian untuk Kecamatan Langgam, ada 35 siswa yang mendapatkan beasiswa yang tersebar di empat desa dan berasal dari tiga (3) sekolah di kecamatan tersebut. Untuk Ukui ada sembilan (9) siswa yang berasal dari dua desa dan dua sekolah di daerah itu yang mendapatkan beasiswa, lalu di Kecamatan Teluk Meranti ada sekitar 39 siswa dari enam desa (6) dan 10 sekolahan yang memperoleh beasiswa. Dan terakhir Kecamatan Pelalawan, ada sebanyak 45 siswa dari enam desa dan 19 sekolah yang ada di daerah tersebut mendapatkan beasiswa," bebernya.

Untuk beasiswa itu sendiri, sambungnya, maka penerima beasiswa dari CD PT RAPP akan mendapatkan 3 juta setiap tahunnya. Dan direncanakan untuk tahun ini, pemberian beasiswa untuk setingkat SMA ini akan diberikan pada akhir Oktober mendatang. Namun sebelum pemberian beasiswa ini dilakukan, maka kriteria yang diterapkan oleh pihaknya adalah selain keluarga itu kurang mampu juga dalam prestasi sekolahnya bagus.

Selain beasiswa, lanjutnya, maka ada juga beasiswa universitas dan beasiswa ikatan dinas. Untuk beasiswa universitas ini, untuk tahun ini saja yang sudah terealisasi sebanyak 25 orang. Sementara untuk beasiswa ikatan dinas, perusahaan mencari bibit-bibit unggul daerah yang diberikan beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan di Akademi Teknologi Pulp and Kertas (ATPK) di bandung selama 3 tahun.

"Kemudian ada juga program pelatihan guru. Untuk program ini, dalam tahun ini saja kita telah melatih 205 guru yang berasal dari lima (5) kabupaten dimana wilayah operasional PT RAPP berada," katanya.

Dikatakannya, lalu ada juga program Visit To Mill Or Estate. Dalam program ini, maka para siswa diperkenankan berkunjung dan melihat-lihat pabrik PT RAPP. Dalam kunjungan ini, tiap siswa dari mulai tingkat SD sampai SMA/SMK akan mempelajari seluk beluk perusahaan disesuaikan dengan jenjang pendidikan mereka.

Ditambahkannya, sektor pendidikan memang menjadi salah satu perhatian khusus perusahaan dikarenakan di wilayah operasional PT RAPP masih banyak anakanak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan bantuan pembiayaan untuk keperluan pendidikan mereka. Dan keberhasilan pendidikan yang merupakan target pemerintah jelas perlu keterlibatan pihak swasta guna mempercepat capaian yang diharapkan. (tim)

Ribuan Pelajar Indonesia di Osaka Pelajari Ilmu Robot JEPANG, RR Setiap tahun, jumlah pelajar Indonesia yang ke Osaka, Jepang, terus bertambah. Selain menimba ilmu tentang robotika, tidak sedikit yang mempelajari teknik pengalengan makanan yang lulusannya banyak dicari.

"Total ada 25 ribu warga Indonesia yang masuk di wilayah KJRI Osaka, student-nya ada tujuh ribu orang sekarang," kata Konjen RI di Osaka, Ibnu Hadi, saat ditemui di kediamannya, di Kobe, Jepang, Sabtu (13/10/2012).

Sebanyak dua ribu dari tujuh ribu orang mahasiswa, belajar di kota Osaka. Jumlahnya dalam beberapa tahun terakhir terus bertambah.

"Beberapa tahun sebelumnya tak sebanyak itu," terangnya.

Program favorit pelajar Indonesia di Jepang biasanya adalah ilmu robot. Namun yang paling hangat saat ini adalah ilmu pengalengan makanan.

"Banyak perusahaan Jepang yang mencari lulusan dari pengalengan dan mereka mencari partner dari Indonesia," kata Ibnu.

Karena itu, Ibnu dan pemerintah Osaka bakal menggelar pameran pendidikan dan bursa kerja di Jakarta pada 21 Oktober 2012. Acara itu akan mengulas soal peluang pendidikan dan kerja di Osaka dan berbagai diskusi lainnya.

"Acaranya di Episentrum Kuningan mulai pukul 10.00 WIB. Akan banyak alumni pelajar dari Osaka di sana," kata Ibnu. (int)

10 R a d a r R i a u

EDUKASI

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP FAKTA

Pesawat Tanpa Awak

PETUGAS dari Angkatan Udara mengamati Pesawat Udara NirAwak (PUNA) jenis Wulung jelang uji terbang di Landasan Udara Halim Perdanakasuma, Jakarta, Kamis, (11/10). n

JAKARTA, RR Pesawat tanpa awak karya Balitbang Kementerian Pertahanan dan Badan Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di uji coba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (11/10). Meski berhasil terbang dengan mulus, pesawat itu dinilai belum sempurna karena pesawat itu tidak berkategori siluman sehingga suara mesinnya bising.

"Seharusnya pesawat nirawak tidak mengeluarkan suara. Bisa-bisa ditembak musuh kalau pesawat nirawak kita suaranya seperti itu," kata Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta.

Gusti juga mengkritik bahan dasar pesawat yang terbuat dari serat karbon. Meski ringan, namun kekuatannya kalah dibandingkan komposit kevlar yang menjadi badan pesawat nirawak milik Amerika Serikat (AS), Predator.

Gusti mengatakan, pesawat nir awak buatan BPPT itu memang dikembangkan untuk kebutuhan sipil. Yakni, untuk memantau wilayah

perbatasan dan pemetaan.

Namun, ke depan akan dikembangkan untuk pertahanan. Karena itu, kemampuan teknologinya harus andal.

Uji coba pesawat tanpa pilot ini dipantau langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Saat ini BPPT telah membuat enam pesawat tanpa awak sejak mulai mengembangkan pesawat tersebut pada 2005.

"Semua yang diuji di sini adalah prototipe. Semua sudah diuji terbang, dan semua auto pilot," papar perekayasa BPPT Adrian Zulkifli.

BPPT mengembangkan

berbagai tipe pesawat nirawak. Salah satunya adalah pesawat tipe kecil yang diberi nama Sriti dan Gelatik. Dengan berat sekitar 10 kilogram, namun mampu memantau area sekitar 75 kilometer.

Ada juga pesawat kategori menengah bernama AlapAlap seberat 25 kilogram. Pesawat ini mampu memantau kondisi 140 kilometer di depan sebuah kapal perang.

BPPT juga telah merekayasa pesawat tipe besar yang diberi nama Gagak, Pelatuk, dan Wulung. Pesawat jenis ini mampu terbang tanpa pilot sejauh 73 kilometer selama empat jam tanpa henti.

"Kalau memakai satelit, bisa terbang lebih jauh lagi.

Untuk jarak 73 km menghabiskan bahan bakar sebanyak 20 liter bensin," kata Adrian.

Pesawat senilai Rp 8 miliar per unit tersebut belum sepenuhnya dibuat di dalam negeri. Mesinnya dibuat di Jerman dan menggunakan

Jangan Ada Pungutan Lagi, Publik Bisa Awasi BOS

n

Presiden SBY.

JAKARTA, RR Pemerintah menerapkan teknologi informasi untuk membantu mengawasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang bisa diakses oleh khalayak. Dengan naiknya jumlah sekolah penerima BOS, mestinya tidak ada lagi pungutanpungutan terhadap murid.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal itu dalam keterangan pers seusai rapat koordinasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (31/7/2012) siang. Ketika memberikan keterangan pers ini, Presiden didampingi Wapres Boediono dan Mendikbud Mohammad Nuh. "Dengan BOS yang kita tingkatkan jumlahnya ini, benar-benar tidak perlu ada pungutan yang membebani orang tua siswa," kata Presiden SBY dikutip dari presidensby.info.

Pemerintah telah meningkatkan jumlah sekolah penerima BOS. Untuk Sekolah Dasar (SD) dan sederajat, dari 397 ribu sekolah penerima kini meningkat menjadi 580 ribu sekolah. Untuk Sekolah Menengah Pertama

(SMP) dan sederajat ,dari 570 ribu meningkat menjadi 710 ribu sekolah penerima.

"Harapan kita, kenaikan angka BOS ini betul betul bisa mengatasi kekurangan pendidikan yang ada di daerah," Presiden menambahkan.

Untuk memastikan BOS tersalur dengan baik itulah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan teknologi informasi. "Ini bagus, sehingga bisa diakses oleh siapapun. Tahun lalu di hadapan sidang gabungan DPR dan DPD saya menyampaikan, dengan dialihkannya implementasi BOS dari pusat ke daerah ada sejumlah hambatan, alhamdulilah hambatan itu dapat diatasi.

Dengan e-monitoring dan evaluasi yang baik kita bisa memastikan bahwa semuanya itu mengalir tepat pada saatnya," SBY menjelaskan.

Menurut Presiden, dalam rakor tadi Mendikbud M Nuh melaporkan empat isu pokok yang dihadapi oleh Kemendikbud. Pertama, menyangkut ketersediaan dan keterjangkauan sekolah dan pendidikan. Kedua, soal mutu dan relevansi pendidikan.

presidensby.info

Ketiga, pelestraian dan pengembangan kebudayaan.

Keempat, tata kola yang baik.

Presiden hanya memilih beberapa isu yang dirasa penting untuk disukseskan oleh jajaran Kemendikbud hingga pada tingkat kabupaten dan kota. "Kesemua ini akan bisa mengubah masa depan pendidikan, sumber daya manusia Indonesia," ujar Presiden SBY. Dalam 10 tahun terakhir ini, lanjut SBY, ada kemajuan nyata dari dunia pendidikan Indonesia. Ada sejumlah tonggak yang terus menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Presiden mencontohkan, tahun 2005 dibuat undang-undang tentang guru, tahun 2009 anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBN sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih luas lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Tahun ini, pemerintah merumuskan kebijakan mengenai pendidikan sebagai mempercepat dan meningkatkan mutu pendidikan, termasuk gagasan untuk pendidikan menengah universal. (rr/int)

foto JPNN

kamera buatan Taiwan.

Saat ini, hampir seluruh negara Asean sudah memiliki pesawat nir awak. Singapura memiliki satu skuadron pesawat Heron 1 buatan Israel yang mampu terbang 50 jam nonstop. Malaysia sudah mampu membuat pesawat

Aludra yang mampu terbang tiga jam nonstop bekerjasama dengan Australia.

Vietnam juga telah belajar membuat pesawat Irkut 200 dari Rusia. Sementara itu, Thailand dan Filipina telah membeli pesawat intai dari Israel. (rr)

Gubri Kagumi Teknologi Robot Ciptaan Anak Riau PEKANBARU, RR Gubernur Riau Rusli Zainal merasa kagum dengan produk teknologi dan industri kreatif, yang dikembangkan oleh putera Riau. Diharapkan, inovasi yang diciptakan mahasiswa dan pelajar Riau ini dapat terus dikembangkan.

Pameran produk teknologi dan industri kreatif ini, digelar bersamaan dengan Peringatan HUT Jadi Provinsi Riau Ke 55, di Halaman Kantor Gubernur Riau. Gubri pun dengan semangat, meninjau satu persatu stan pameran yang mewakili instansi pemerintahan, akademisi, swasta dan sekolah.

Salah satu yang menarik perhatian Gubri yakni, inovasi teknologi Robot Indoor yang dikembangkan siswa SMK Muhammadiyah I Pekanbaru. Robot ini memiliki sensor cahaya, yang mampu menggerakkan robot mobil berjalan sendiri sesuai jalur yang telah ditetapkan.

Menurut Rudim, siswa yang mengembangkan alat ini, nantinya robot tersebut dapat diaplikasikan pada mobil dengan kemudi otomatisnya.

Kemudian, mobil listrik yang dikembangkan mahasiswa Politeknik Caltex Riau. Mobil itu diklaim mampu melaju di jalanan dengan kecepatan maksimal 36 kilometer per jam. Mobil ini dinilai cukup hemat, karena dapat bertahan hingga 2,5 jam. Energi penggerak mobil ini yaitu dengan menggunakan baterai.

Mobil ini merupakan mobil listrik pertama yang dikembangkan oleh putra Riau, sejak beberapa tahun lalu. Hingga kini terus mengalami penyempurnaan. Selanjutnya yang menjadi perhatian Gubri yaiut, sebuah mesin penyulingan air Nira menjadi Ethanol yang dikembangkan oleh BPP Bengkalis.

Ethanol ini dapat menjadi campuran untuk BBM Premium dan Pertamax. Dari keterangan pihak BPP, untuk premium hemat ethanol dapat dicampur sebanyak 20 persen. Sedangkan untuk pertamak hemat dicampur 5 persen ethanol.

"Jika Ethanol hasil permentasi Air Nira ini dicampurkan ke bahan bakar bensin maupun pertamax, akan menjadi lebih hemat,"terang petugas BPP. Proses penyulingan sendiri, melalui beberapa tahap yakni Nira diolah menjadi minyak tanah selanjutnya dimurnikan 100 persen. Selanjutnya, menjadi ethanol nipah yang siap dicampur dengan BBM. Teknologi industri kreatif yang tak kalah hebatnya yaitu, mesin chooper C-515 yang dapat mengubah limbah menjadi komoditi berharga. Mesin ini bekerja dengan mengolah pelepah kelapa sawit, menjadi serat yang siap dikonsumsi ternak sapi.

Mesin ini diklaim mudah dioperasikan dan produktif, dengan harga terjangkau. Mesin ini dikembangkan oleh CV. Sispra Jaya Logam, dibawah pembinaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau.

Gubri sendiri mengaku sangat kagum dengan inovasi teknologi dan industri kreatif yang dipamerkan itu. Gubri bahkan akan memberikan dukungan penuh dengan temuan inovasi teknologi yang diciptakan putra Riau tersebut.

"Kita berharap ini dapat terus dikembangkan. Sehingga, betul-betul dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan karya-karya ini, tentu akan mengharumkan nama Provinsi Riau, baik di mata nasional maupun dunia internasional," harap Gubri. (ramli)

n int

GUBERNUR Riau, HM Rusli Zainal saat mengunjungi stan pameran robot yang digelar bersamaan Peringatan HUT Jadi Provinsi Riau Ke 55, beberapa waktu lalu.

Edisi 235 Tahun V 15 - 19 Oktober 2012

Halaman

11 R a d a r R i a u

SAMBUNGAN

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP FAKTA

Kartu As Kepastian adanya SK yang diteken Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekjen Idurs Marham tersebut disampaikan Wakil Sekjen Syamsul Bahri saat dihubungi riauterkini melalui sambungan telephon, Jumat (12/10/12).

"SK-nya sudah keluar. Langsung diteken Ketum (Ketua Umum Aburizal.red) dan Sekjen hari ini," jawabnya.

Syamsul mengatakan, DPP memandang masalah kempimpinan Golkar Riau dibawah Indra tidak berjalan sesuai harapan. Indra dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik dan sulit diajak berkomunikasi DPD II. Keberadaan surat dari 9 DPD II dianggap sesuatu yang luar biasa dan perlu disikapi cepat DPP. "DPP menilai keberadaan surat dari 9 DPD merupakan sesuatu yang luar biasa, karena itu perlu diambil langkah cepat untuk memulihkan keadaan," tuturnya.

Ketika ditanya mengenai klarifikasi dari Indra Muchlis, Syamsul mengatakan tidak diperlukan, karena dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar aturan untuk meminta klarifikasi tidak diharuskan.

Informasi tersebut dikuatkan keterangan Ketua Organisasi dan Keanggotaan (OK) DPP Mahyudin yang juga dihubungi riauterkini melalui sambungan telephon. "Saya sudah cek dan memang benar SK persetujuan Musdalub untuk Riau sudah keluar," tegasnya.

Dikatakan Mahyudin, dalam SK tersebut, DPP memberikan waktu selambat-lambatnya dua bulan kepada Plt untuk menggelar Musdalub.

"Diharapkan paling lambat Musdalub Riau sudah digelar," demikian penjelasannya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Riau Indra Muchlis Adnan mengaku sangat terkejut mendengar informasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partainya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) persetujuan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), sekaligus menunjuk Wakil Sekjen DPP Dahrul Siska sebagai pelaksana tugas (Plt), mengambil alih kepemimpinannya.

"Saya memang sudah mendapat informasi mengenai itu (SK DPP.red), namun saya belum mendapat kepastian.

Kalau itu benar, sungguh saya merasa sangat didholimi," ujar Indra saat ditemui wartawan di Jakarta, Jumat (12/10/12).

Indra muklis menanggapi pencopotan dirinya,mengaku terkejut karena dilengeserkan dari posisi sebagai Ketua DPD I Golkar Riau tanpa pernah mendapatkan kesempatan menjelaskan tudingan yang dilontarkan 9 DPD II yang mengirim surat kepada DPP. "Jangankan ditegur, ditanya saja saya tidak pernah,"

sesal Indra.

Bahkan menurut Indra, setiap kali dirinya berusaha mencari kebenaran terkait rumor desakan sejumlah DPD II yang meminta Musdalub kepada sejumlah pengurus DPP selalu saja tidak mendapatkan jawaban yang pasti.

"Semua pengurus DPP yang saya hubungi selalu tak memberi penjelasan pasti. Sepertinya ada yang sengaja ditutupi dari saya," keluhnya.

Karena merasa dirinya sebagai korban ketidakadilan, Indra memastikan tidak akan tinggal diam dan membiarkan dirinya didholomi.

"Saya harus menuntut keadilan, karena saya akan menggugat SK tersebut. Tidak hanya DPP yang saya perkarakan, tetapi DPD II yang mengusulkan Musdalub juga akan saya gugat," tegasnya.

Ketika ditanya mengenai tudingan 9 DPD II yang menyebut kepemimpinan tidak jalan dengan indikasi dirinya jarang di Riau. Akibatnya banyak agenda partai yang tidak jalan, Indra menepisnya. "Saya sekarang sedang sekolah di Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional.red). Saya sekolah juga sudah minta izin Bang Ical (Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie.red).

Saya sekolah juga atas nama Golkar," paparnya.

Meskipun selama 9 bulan ikut Lemhanas, Indra mengatakan kalau dirinya tetap menjalankan tugas-tugas kepemimpinan. Seperti menghadiri sejumlah kegiatan partai di Kepulauan Meranti, Pelalawan, Kampar, Dumai dan Taluk Kuantan. "Hampir setiap pekan saya ke daerah untuk menjalankan tugas kepartaian. Jadi, tidak benar kalau saya tidak memimpin dengan baik," tolaknya.

Untuk menghadang arus politik yang melengserkan Indra Muchlis Adnan ,ternyata indra muklis sudah mempersiapkan kuasa hukumnya yaitu Syam Daeng Rani .

Kali ini Indra Muchlis Adnan yang juga sebagai Bupati Inhil, angkat bicara. Melalui kuasa hukumnya Syam Daeng Rani dari Kantor Advokat Syam Daeng Rani & Founners, dalam siaran mengatakan masalah Musdalub Partai Golkar dimanapun di negeri ini, memang bukanlah barang haram. Akan tetapi harus melalui mekanisme menurut aturan hukum yang di atur dalam aturan Partai Golkar.

Menurut Daeng panggilan akrab Syam Daeng Rani-yang baru terpilih sebagai Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Pekanbaru membawahi seluruh advokat Peradi di Provinsi Riau, mengatakan untuk melaksanakan Musdalub DPD I Partai Golkar Provinsi Riau, tidak semudah yang dibayangkan oleh pihakpihak tertentu yang memang dengan sengaja untuk menjatuhkan Indra Muchlis Adnan

sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau, karena erat kaitannya dengan pertarungan menjeiang Pilgubri tahun 2013 mendatang.

Dengan dasar apa untuk menyelenggarakan Musdalub DPD I Partai Golkar Provinsi Riau? Tidak ada kok, pelanggaran AD/ART Partai Golkar, Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Riau tidak dalam keadaan yang terancam. Dan perlu di garis bawahi bahwa hingga saat ini, Dewan Pimpinan Provinsi tetap menjalankan Amanat Musyawarah Daerah Provinsi, sehingga organisasi tetap berjalan baik sesuai dengan fungsinya. Nah, jika demikian, maka tidak satupun dasar hukum untuk menyelenggarakan Musdalub DPD I Partai Golkar Provinsi Riau.

"Ada Oknum Ketua DPD II Terima Suap 250jt,saat ini ada upaya ancaman serius yang ditujukan untuk melengserkan Indra Muchlis Adnan sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau. Ada dugaan oknum-oknum tertentu yang mencoba bermain mony politic, dengan maksud untuk mempengaruhi oknum Ketua DPD li Partai Golkar di Provnsi Riau agar memuluskan Musdalub, dengan jalan memberi suap besarnya berkisar antara 200juta hingga 250juta rupiah. Kita udah punya bukti tentang itu. Nah, inikan bentuk penzaliman yang sangat luar biasa untuk membunuh kair politik pak indra selaku ketua Golkar".lanjut Daeng.

Untuk itu lanjutnya, kepada rekan-rekan pengurus DPD II dan kader Partai Golkar seProvinsi Riau, agar dapat mencermati secara jernih dan bijaksana tentang adanya maksudmaksud tertentu oleh oknum-oknum tertentu untuk menyelenggarakan Musdalub DPD I Partai Golkar Provinsi Riau.

Karena isu semacam itu sebenarnya bukan yang pertama kali digemboskan di tubuh Golkar. Ibarat °bisuf", memang tak pemah sembuh, disaat moment tertentu kambuh lagi, apalagi menghadapi suksesi pilkada gubemur tahun depan, semakin santer. Ini disebabkan karena banyaknya pihak-pihak yang kepengen mengendarai perahu Partai Golkar menuju Pilgubri tahun 2013 mendatang.

"Untuk mensikapi hal semacam ini, kami akan membentuk tim untuk mengusut tuntas dugaan itu, dan jika benar terbukti kami akan melaporkan kepada DPP Partai Golkar dan melakukan langkah2 hukum. Jika oknum penyuapnya adalah pejabat negara atau publik, maka kami akan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tindak pidana korupsi. Kata Syam Daeng". mengakhiri pembicaraan. (by)

lu, tapi infrastruktur jalan dan jembatan sangat vital bagi masyarakat dalam meningkatkan ekonominya," tambahnya.

Menanggapi saran DPRD Rohul, Wakil Bupati Rohul Ir H Hafith Syukri mengakui memang masih banyak kebutuhan masyarakat yang sangat krusial dan belum seluruhnya terpenuhi. Kedepan, katanya Pemkab Rohul akan menata ulang dan lebih serius bekerja dalam men-sejahterakan masyarakat. Namun begitu, dia sangat berharap terbangun kerjasama baik antara eksekutif dan legislatif. “Saya percaya, jika kerjsama terbangun, segala tujuan utama kita dalam mensejahterakan masyarakat akan tercapai," harapnya.

Menurutnya, pembangunan memang diutamakan untuk merubah wajah Ibukota kabupaten, yakni merubah wajah Pasirpangaraian yang awalnya merupakan Ibukota kecamatan menjadi Ibukota kabupaten. Wajah Pasirpangaraian, katanya sudah berubah, namun begitu masih perlu pembangunan secara bertahap.

"Pembangunan infrastruktur di pedesaan sebenarnya sudah kita lakukan dari tahun 2011 lalu dan tahun ini

seperti pembangunan jalan poros desa, ini sesuai janji kita berdua untuk membangun desa. Saya yakin sebelum tahun 2016 mendatang pembangunan di seluruh pedesaan sudah tercapai," janjinya.

Selain masalah infrastruktur jalan dan jembatan, wabup mengaku perlu diperhatikan juga sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, sebagai salah satu daerah pemekaran, Kabupaten Rohul masih menjadi kabupaten terbaik dari enam kabupaten pemekaran lain di Provinsi Riau.

"Ini yang menjadi motivasi kita sebagai kabupaten terbaik, tapi begitu kerja keras perlu ditingkatkan sehingga visi Rohul menjadi terbaik tahun 2016 mendatang tercapai," katanya lagi.

Pada sidang paripurna istimewa di Gedung DPRD, hadir sejumlah tokoh pemekaran kabupaten Rohul, seperti mantan Sekdakab Rohul Syafrudin Nasution, mantan Dirut Perusda Rohul Jaya Hamdan Kasim, dan lainnya.

Begitu pun, sejumlah pejabat di Pemprov Riau dan Anggota DPRD Riau turut hadir seperti Suparman. Namun begitu Bupati Rohul Achmad tidak hadir disana, dia hanya diwakili Wabup Hafith Syukri. (by/rt)

gram MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang dimulai 2013-2025. Kemudian, Ekowisata Bono yang telah dipromosikan ke tingkat dunia.

"Alhamdulillah, kedua proyek ini dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan itu tak terlepas dari bantuan Pak Jon Erizal," ujarnya.

Siangnya, setelah sholat Jumat bersama di Masjid A-

gung Ulul Azmi, Kompleks Bhakti Praja, Jon Erizal bersama Bupati Pelalawan Harris dan tokoh-tokoh masyarakat serta undangan lainnya, termasuk kepala desa se Pelalawan, menghadiri Syukuran HUT ke13 Kabupaten Pelalawan.

Acara tersebut diisi dengan lantunan lagu-lagu Melayu dan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba dalam rangka HUT ke-13 Kabupaten Pelalawan. (rr/rtc)

kan dana APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2003 sampai 2006 diduga fiktif. ''Pantauan kami di Rupat, bangunan yang dibangun tidak sampai seharga Rp500 juta,'' katanya.

Kasi Ekonomi Moneter Kejati Riau, Satria Abdi SH MH mengatakan untuk soal penahanan akan disampaikan ke-

pada pimpinan. ''Penahanan ini kewenangan penyidik. Kami akan sampaikan dulu kepada pimpinan,'' kata Satria.

Sementara untuk pesantren Al Zaitun di Pulau Rupat, Kejati Riau belum mempunyai data. ''Kami minta datanya jika teman-teman punya data,'' kata Satria. (ramli/rp)

Pembangunan "Selama ini realisasinya, sama-sama kita lihat sendiri lah di lapangan. Apa yang dimasukkan dalam Murenbang kecamatan sampai tingkat kabupaten, ini masih sangatsangat kurang. Seharusnya kita sudah lebih dewasa, ini demi masa depan Rohul juga," katanya.

Diakuinya, dana anggaran Rohul memang terbatas.

Namun dia berharap, dengan keterbatasan ini justru pihak eksekutif lebih teliti daalam menyeleksi mana yang perlu diutamakan dan mana yang dikesampingkan dahulu.

"Jika seluruh sarana transportasi dibangun dahulu, seperti jalan dan jembatan, tidak mungkin ada keluhan-keluhan dari masyarakat terkait kerusakan infrastruktur di pedesaan," tegasnya.

Hasil monitoring, reses, dan kunjungan kerja Anggota DPRD Rohul ke 16 kecamatan, menurutnya rata-rata masyarakat hanya ingin perbaikan sarana transportasi, baik infrastruktur jalan dan jembatan.

"Tidak banyak keinginan mereka. Mereka hanya sarana transportasi lancar, sehingga hasil pertanian mereka bisa dibawa keluar desa.

Memang untuk pengentasan kemiskinan mereka juga per-

Da Jon Angka kemiskinan turun dari 14,51 persen (2010) menjadi 12,80 persen pada tahun 2011.

Harris juga memaparkan pembangunan yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan. Antara lain, pembangunan PLTG sebesar 15 MW yang diharapkan selesai akhir tahun ini.

Selain itu, pembangunan Teknopolitan Pelalawan yang menelan dana Rp 67 triliun.

Proyek ini merupakan pro-

Pendemo ''Jaksa Agung sudah memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini,'' kata Raja Adnan.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya dugaan korupsi dalam pembangunan proyek Pesantren Al Zaitun di Pulau Rupat.

Proyek yang menghabis-

BECEK - Genagan Air membuat becek lokasi Jalan menuju perumahan Trifana Kelurahan Simpang Baru Panam.

Hal ini akibat pemborong pembangunan ruko tidak memperhatikan parit kiri dan kanan bahu jalan yang tertimbun oleh timbunan tanah.

Masyarakat meminta pihak pemborong bertanggung jawab. n alamsah

Cewek Tamansari, Jakarta Barat sekira pukul 17.30 WIB. Satu dari dua korbannya itu adalah polisi.

"Saat ditangkap, pengemudi hanya mengenakan celana dalam dan bra," kata Kanit Laka Lantas Polres Jakarta Barat AKP Rahmat Dahlizar, di Mapolsek Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis (11/10).

Polisi pemilik tiga balok di pundaknya itu menduga, Novi dalam keadaan mabuk.

Saat ditangkap dan digelandang ke Polsek Tamansari, Novi sempat beronta. Namun, aksi yang dipertontokan penabrak ini tidak menyurutkan polisi untuk memberikan celana dan baju. "Saat ditangkap, pengemudi dalam kondisi mabuk," kata Rahmat.

Rahmat menjelaskan tempat kejadian perkara di Lampu Merah Olimo. Pengendara kala itu menabrakan mobilnya ke petugas Polsek Taman Sari, Aiptu Sugiyanto dan mobil Mikrolet yang sedang berjalan.

Aksi ini pun sempat menggegerkan warga yang ada di sekitar Olimo. Melihat aksi nekat ini, warga kemudian marah dan memecahkan mobil Novi. Namun polisi sigap dan mencegah aksi main hakim sendiri. Novi langsung diamankan oleh aparat Kepolisian.

Bugil Karena Terhalusinasi Kepolisian melakukan penggeledahan di apartemen milik model majalah dewasa, Novi Amalia, pengemudi sexy yang menabrak tujuh orang di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Dalam penggeledahan yang dilakukan di apartemen Sudirman Park, pada Jumat malam, tak ditemukan ekstasi. Padahal, Novi mengaku pada polisi lima hari lalu, ia baru saja menegak pil ekstasi di apartemennya.

"Tadi di apartemen Novi tak ditemukan narkoba. Hanya satu gelas dan setengah botol chivas. Penggeledahan-

nya tadi tidak berlangsung lama, sekitar sejam, karena kecil tempatnya," ujar kuasa hukum Novi, Chris Sam Siwu usai mendampingi polisi menggeledah rumah Novi, Jumat (12/10).

Lalu apa penyebab Novi berkendara gila-gilaan tanpa busana lengkap? Menurut Chris kemungkinan kondisi mental Novi sedang terganggu. Novi mengaku padanya bahwa ia terus mendengar dengungan seperti perintah yang berbunyi "Novi kamu keluar, kamu buka baju dan kamu mandi" tiru Chris.

Chris meminta polisi memeriksa kondisi kejiwaan kliennya. Novi, kata dia, membutuhkan seorang psikiater.

"Perlu ada psikiater, memeriksa dan lihat apa yang Novi rasakan," pungkas Chris.

Sebelumnya di beritakan dari hasil pemeriksaan awal terhadap pengendara Honda Jazz B 1864 POP, Novi Ama-

lia, diketahui sebelum mengemudi dari apartemennya di daerah Jakarta Pusat, Novi berencana menuju ke Ancol.

Sebelum berangkat ia menenggak minuman keras, Chivas, dan ekstasi.

Ketika sampai di daerah Harmoni, model majalah dewasa ini mengalami halusinasi seolah-olah ada yang memintanya melepaskan pakaian, kemudian membuang dompet dan HP sehingga yang tinggal hanya celana dalam dan Bra. Dalam keadaan pusing, Novi memacu Honda Jazznya hingga menabrak Polantas dan tukang kopi.

Tidak berhenti sampai di situ, ia juga menyeruduk mikrolet hingga berakhir di rambu pengatur lalu lintas Olimo.

Tujuh orang, dua di antaranya polisi menjadi korban Novi, si pengemudi yang ditangkap dalam keadaan setengah bugil. Para korban hanya mengalami luka ringan. (rr/jpnn)

nya sudah lebih dulu diminta untuk membuat pernyataan kepada seluruh PNS dan THL. Sedangkan untuk kalangan PNS mungkin dilakukan penundaan kenaikan pangkatnya.

"Sanksi-sanksi diberikan tersebut itu menurut saya bisa memberikan efek jera. Harapa saya adalah seluruh pegawai yang diperkejakan tersebut dapat melaksanakan tugas dengan baik. Apalagi mereka adalah PNS yangdituntut prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ungkap Kadishub Dumai.

Berkaitan dengan pelasksanaan tes urin tersebut, kata Marwan, untuk mengecek dan mengetahui kebenaran informasi yang sering didapatnyatentang PNS dan THL sebagai pemakai narkoba. Dengan tes tersebut akandiketahui kebenarannya dan jika diketahui akan dilakukan pembinaan.

"Kegiatan ini juga sebagai upaya kita untuk menciptakan layanan kepadamasyarakat dengan baik. Sebab pekerjaan jika dipengaruhi oleh zatzat aditif tersebut tidak akan

maksimal. Sehingga layanan kepada masyarakat juga tidak akan maksimal," pungkasnya.

Sebagai data tambahan, bahwa jumlah tersebut diketahui setelah hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai dikirim kepadanya, Kamis(11/11/12) kemarin.

Sedangkan pengambilan urine yang juga diukuti oleh BadanNarkoba Kota (BNK) Dumai untuk diperiksa dan dilakukan 24 September lalu di Gedung Serba Guna. (rr)

menggugat." Katanya.

Masih menurut suhardiman bahwa adapundasardasar gugatan Drs.H. Suhardiman Amby terhadap Ketua Umum DPP PKNU (Drs. Choirul Anam Cs-red) adalah sebagai dampak terbitnya surat Keputusan DPP PKNU Nomor: 386/dpp-01/VII/2012.

"Menyikapi surat keputusan tersebut yang sangat kontroversial dari aturan-aturan (AD/ART) maka saya merasa perlu mencari sebuah kebenaran hukum melaui pengadilan untuk menguji SK tersebut yang saya anggap bertentangan dengan AD/ART. Berikut saya uraikan hirarki tata aturan Partai PKNU yang diatur pada bab XI pasal 20 yang berbunyi tata aturan urutan partai PKNU terdiri dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai .Dengan demikian perlu kami tegaskan bahwa aturan dan tata cara perberhentian pengurus (lowongan kepengurusan) sudah diatur dengan rinci pada anggaran rumah tangga PKNU dalam arti kata apapun keputusan yang dibuat melalui forum apapun namanya dan bila keputusan

itu bertentangan dengan AD/ ART PKNU maka putusan itu batal demi hukum".Tegasnya.

Dalam hal ini suhardiman juga menguraikan tatacara pemberhentian (ruang aturan) yang mungkin dipergunakan oleh DPP PKNU yaitu merujuk kepada ketentuan ART Sebagaimana diatur pada bab V lowongan antar waktu pasal 24 ayat 1 bahwa lowongan antarwaktu personalia dewan pengurus partai terjadi karena beberapa hal yaitu karena Meninggal dunia , mengundurkan diri dan di berhentikan. " kalau mengacu kepada itu semua Alhamdulillah saya masih Hidup dan sehat walafiat , saya tidak pernah mengundurkan diri apalagi di berhentikan karena untuk memberhentikan seorang kader sudah di atur dalam Pasal 24 ayat 2 yang berbunyi personalia dewan pengurus partai dapat diberhentikan karena Melanggar AD/ART dan saya tidak pernah melangar AD/ART, atau Melangar disiplin partai dan selama saya tidak merangkap sebagai anggota partai lain ,begitu juga saya tidak pernah terdaftar di ormas yang bertentangan dengan tujuan

partai." Imbuh nya.

"Menurut pemahaman kami terhadap AD / ART Partai PKNU tidak satupun alasan dan dalil yang legal menurut AD ART PKNU terhadab pemberhentian kami atau pembatalan dan pencabutan SK DPP PKNU No.SK-070/ DPP-01/III/2011.Dan terbitnya SK DPP PKNU No.SK.386/ DPP-01/VII/2012 adalah sangat Prematur dan melanggar AD ART PKNU dengan demikian keputusan tersebut tentunya Batal Demi Hukum", kata suhardiman mengebugebu.

Namun sayang dari hasil pantauan warta rakyat bahwa persidangan perdana ini batal dilaksanakan ,sedianyasidang perdana dilakukan Rabu siang (10/10). Sementara itu, Jauhari SH, selaku ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara gugatan perdata ini mengatakan, sidang terpaksa kita tunda.Karena pihak tergugat tidak datang. " Memang penundaan ini kita berikan tenggang waktu selama satu bulan. Karena keberadaan pihak tergugat, berada diluar provinsi. Dan kita harus menyurati dulu pihak tergugat," ujarnya. ( ramli)

ta Komisi C DPRD Riau mengatakan hal yang sama. Bahkan menurut Zukri pasti ada lembaga independen yang siap untuk mengaudit proyek ini. Karena, katanya, mark up ini bisa saja terjadi dalam setiap proyek pembangunan.

"Sebelum tahun 2012 ini berakhir, kita akan evaluasi terkait seluruh proyek pembangunan di Riau ini yang bersifat multiyears, termasuk proyek pembangunan gedung Dinas PU yang baru tersebut," ujar Zukri.

Dari berbagai sumber data dan informasi yang berhasil dihimpun riauterkini menyebutkan bahwa mark up pembangunan Kantor PU Riau lebih dari Rp60 miliar. Itu berdasarkan perhitungan

luas bangunan yang dibangun PT Waskita Karya-PT PP. Secara hitungan, luas bangunan Kantor PU delapan lantai itu maksimal 10.000m2. Sementara dari papan proyek diketahui anggaran pembangunan Kantor PU Riau itu sebesar Rp210 miliar lebih.

Anggaran sebesar Rp210 miliar lebih terlalu mahal untuk bangunan Kantor PU Riau yang luasnya hanya 10.000 m2.

Karena menurut standar bangunan di Kota Pekanbaru, anggaran per m2 hanya Rp4 juta.

Sementara bangunan non standar Rp8 juta per m2. Jika anggaran bangunan non standar Rp8 juta per m2. Berarti dengan luas bangunan Kantor PU Riau yang dibangun 10.000 m2, tentunya hanya dibutuh-

kan anggaran Rp80 miliar.

Jika digenapkan anggaran bangunan non standar nya menjadi Rp10 juta per m2, maka anggaran bangunannya menjadi Rp100 miliar, ditambah keuntungan kontraktor sebesar 30 persen dan pajak sebesar 12,5 persen, tentunya maksimal anggaran keseluruhan paling tinggi hanya Rp150 miliar.

Sementara saat ini Dinas PU Riau menganggarkan Rp210 miliar. Beda jika bangunan dibuat dari tembaga dan perunggu menurutnya bisa jadi anggaran tersebut mencapai Rp210 miliar, tetapi jika masih terbuat dari tembok menurutnya anggaran tersebut sangat luar biasa mahal. (Abu Nazar/rt)

ka bisa duduk di kursi dewan karena dipilih masyarakat dengan harapan sebagai pembawa aspirasi. "Tolong anggota dewan yang ada di dalam keluar. Terima keranda ini sebagai tanda matinya demokrasi, kami minta turunkan herliyan bupati gagal" ujar salah seorang massa GRBB. Adanya aksi angkat keranda tersebut, beberapa saat 4 (empat) Anggota DPRD Bengkalis, Muhammad Tarmizi, Arwan Mahidin Rani, Salfian Daliandi dan A. Rahman

DJantan keluar menemui massa. Sementara Ketua DPRD Jamal Abdillah yang juga tampak hadir berencana memimpin sidang dan sejumlah Anggota Dewan lainnya menunggu di dalam gedung.

Aksi sekitar ratusan massa ini juga sempat memperoleh pengawalan dari aparat keamanan Polres Bengkalis. Setelah berhasil menyerahkan keranda, massa berangsur meninggalkan gedung dewan. Diantara mereka, juga tetap bertahan di luar gedung dewan den-

gan mendirikan tenda sejak Kamis (11/10/12) kemarin petang, dengan tujuan mengawal sidang Hak Interpelasi.

Sebelumnya aksi menyerahkan "keranda mayat" sidang diagendakan pukul 10.00 WIB, namun molor hingga pukul 16.00 WIB anggota dewan yang hadir belum memenuhi quorum untuk dilakukan sidang lanjutan. Akhirnya sidang paripurna dengan agenda penjelesan pengusula atau inisiator Hak Interpelasi terpaksa ditunda. (rr)

Khairul Surat pemberitahuan tersebut juga ditebuskan ke Inspektorat Dumai," ungkap Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, Marwan ketika dikonfirmasi sejumlah awak media, Jumat (12/10/12) diruang kerjanya.

Dikatakan Kadishub, untuk tenaga THL sebanyak 5 akan dilakukan pemberhentian. Sedangkan PNS sebanyak 5 akan dibina. Untuk PNS, dua di antaranya berasal dari golongan duadan satu dari golongan tiga.

Sanksi tersebut menurut-

Suhardiman H.Suhardiman Amby menambahkanbahwa menurutnya SK DPW PKNU Riau dengan Nomor SK-070/DPP-01/ III/2011 adalah hasil MUSWIL yang syah, yang mana Muswil dibuka oleh Choirul Anam sebagai ketua umum dan dikawal sampai selesai oleh Tohadi sebagai Sekretaris Jendral, hasilnya sudah di laporkan sesuai mekanisme dan di SK kan dengan dengan benar. "Muswil merupakan forum tertinggi PKNU di tingkat wilayah, dan berdasarkan ketentuan ART pasal 24 ayat 5 Kepengurusan hasil muswil hanya bisa diganti dengan Muswil Luar Biasa atau Muswilsus. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Choirul Anam Cs (DPP PKNU) untuk menganti secara semena mena dan otoriter untuk memenuhi kepentingan kelompok yang diduga sarat dengan kepentingan dukung mendukung dalam Pemilukada Riau, untuk itu kami merasa hak kami di kangkangi, kami merasa dizalimi dan dianiaya hak politik kami dan kemerdekaan politik kami yang sudah mengacu kepada AD ART PKNU, maka atas dasar itu kami

Rp60 Miliar Abu mengakui bahwa sampai hari ini, pihaknya belum menerima laporan dari pihak manapun terkait dugaan mark up ini. Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa dari berbagai informasi yang diperolehnya, menjelaskan bahwa pembangunan gedung Dinas PU Riau yang baru telah mencapai 60 persen dan sudah bisa ditempati pada awal tahun 2013 nanti.

Untuk memastikan dugaan mark up ini, Abu Bakar Siddik menegaskan kalau pihaknya akan memanggil Dinas PU Riau dan sebelum pemanggilan tersebut, pihaknya akan mengevaluasi serta meninjau langsung proyek pembangunan ini.

Sebelumnya, Zukri, Anggo-

Turunkan Mereka yang menunggu sejak pagi meluahkan kekesalan dengan cara menyerahkan miniatur "keranda mayat" terselubung kain hitam bertuliskan tinta merah "DEMOKRASI TELAH MATI" kepada DPRD Kabupaten Bengkalis.

Menurut mereka tidak quorumnya sidang paripurna lanjutan Hak Interpelasi tersebut, menunjukkan bahwa Anggota DPRD Bengkalis tidak lagi mencerminkan sebagai penyampai dan pengawal aspirasi masyarakat. Padahal mere-

Edisi 235 Tahun V 15 - 19 Oktober 2012

Halaman

12 R a d a r R i a u

Tersangka BBM Ilegal Tunggu Disidangkan

HUKRIM

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP FAKTA

Kejari Pangkalan Kerinci Eksekusi Agustiar PANGKALAN KERINCI, RR Mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan, H Agustiar masih beraktifitas seperti biasanya pada Senin (8/10/12) selepas shalat Magrib. Menggunakan baju koko dan kopiah putih, Agustiar tengah bersantai diruang depan rumah keluarganya di desa Lubuk Terap, kecamatan Bandar Petalangan.

n internet

PEKANBARU , RR Berkas kasus Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal yang dengan tersangka Zul Putra (34) warga jalan Hangtuah Ujung, Frengki Fernando (24) warga Pesisir Selatan, Ade Anwar (29) warga Jalan Yos Sudarso Rumbai dan Afrizon (37) warga Jalan Melati Pekanbaru akhirnya diyatakan lengkap.

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Akp Arif Fajar Satria, Jumat (12/10) mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan berkas semua tersangka ke Kejaksaan Tinggi Riau dan sudah diyatakan lengkap, dan menurutnya tersangka tinggal menunggu duduk di bangku pesakitan.

"Berkas semua tersangka telah kita serahkan ke kejaksaan tinggi Riau dan sudah diyatakan lengkap. Dan tersangka tinggal menunggu persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru (PN),"ujarnya.

Sementara itu Kasi Pidum Kejari Hendri Arifin SH, Jumat(12/10) mengatakan hal yang sama, yang dimana pihaknya telah menerima berkas semua tersangka pada hari Jumat ini dan sudah diyatakan lengkap. Dirinya juga menambahkan bahwa jadwal sidang semua tersangka masih menunggu waktu dan akan segera disidangkan.

Pihak kepolisian Pekanbaru menangkap para tersangka di jalan Arifin Acmad kota Pekanbaru pada hari Selasa (14/8) sekitar pukul 03.00 wib pagi, yang dimana polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa Solar sebanyak 21000 liter dan dilelang dan serta 5 unit truk tangki Colt Diesel bermuatan 5000 liter per truk.

Dan pihak kepolisian pekanbaru mengamankan kelima truk tangki tersebut dengan nomor polisi BM 8589 AQ,BM 8036 TI,BM 8821 TS, dan BM 9088 TI yang di tangkap pihak kepolisian di jalan Arifin Acmad. (ramli/hr)

Pria yang akrab disapa Jangkok ini tak mengira malam itu tidak akan tidur di rumah dan menjadi hari terakhir melihat seisi kediaman maupun anak istrinya. Seiring sebuah mobil yang asing baginya, berhenti di halaman dan tampak tiga orang turun dari kendaraan itu.

Politisi Golkar tidak menunjukan keresahannya, meskipun ia mengenal ketiganya dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, yakni Kasi Pidsus Robi Siregar, Kasi Intel Deni AP beserta seorang staff dan supir kejaksaan.

"Kami masuk ke dalam rumahnya dan bertemu Agustiar sekitar jam tujuh malam lewat, kemudian menyampaikan niat untuk mem-

bawanya ke kantor. Kita berusaha membujuknya untuk ikut dan bersedia, tapi ia meminta untuk shalat Isya terlebih dahulu. Kemudian kita bawa Agustiar tanpa ada perlengkapan apapun dan hanya dengan baju yang lengket dibadan saja. Tidak ada perlawanan dari terpidana maupun pihak keluarganya," ungkap Kasi Intel Kejari Pangkalan Kerinci, Deni AP kepada wartawan, Selasa (9/10/12) dikantornya.

Dijelaskan Deni, ditengah perjalanan menuju kantor Kejaksaan di Pangkalan Kerinci pihaknya memberitahu akan melakukan eksekusi.

Jaksa menunjukan amar putusan Mahkamah Agung

(MA) terhadap Kasasi Agustiar dalam kasus dugaan korupsi dana KONI Pelalawan tahun 2009. Lembaran putusan majelis MA itu berisi hukuman empat tahun penjara serta denda Rp 200 juta. Kader Golkar Pelalawan itu tampak tabah, tidak shok dan berlaku koperatif, walaupun malam itu juga ia dibawa ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Pekanbaru untuk ditahan dan menjalani hukuman. Agustiar, lanjut Deni, sempat berujar akan mengambil upaya hukum selanjutnya yaitu Peninjauan Kembali (PK), yang memang tidak menghalangi eksekusi.

Kepala Kejadi Pangkalan Kerinci, Edy Gusmar dalam konperensi persnya mengatakan, pihaknya menjalankan tugas penegakan hukum atas proses yang telah berlangsung secara bertingkat. Eksekusi segera dilakukan setelah jaksa menerima petikan MA nomor 851 tahun 2012, berisi nasib dari langkah hukum yang ditempuh Agustiar.

Sindikat Pencuri Minyak Mentah BOB Ditangkap SIAK, RR Tim Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Siak berhasil membekuk sindikat pencuri minyak mentah milik BOB Siak yang beranggotakan empat orang. Keempat tersangka itu masing-masing; Suwarno alias Pak Uban (70), warga Kecamatan Dayun, Siak, Supriadi alias Supri (39) warga Kecamatan Sabak Auh, Siak, Lestari alias Sulis (40) warga Palas, Pekanbaru, dan Abdul Razak alias Rozak (36) warga Dumai.

Keempat terangka diringkus, Rabu (3/10/12), setelah tim Reskrim Siak menerima laporan dari jajaran BOB Siak. Setelah berhasil ditangkap satu per satu, para tersangka dibawa ke Mapolres setempat untuk diperiksa secara intensif.

Menurut pengakuan tersangka, Supriadi alias Supri, mereka telah empat kali melakukan aksi pencurian, yakni di Jalan Lintas Dayun-Siak Kilometer (Km) 6 dan Km 64.

Untuk tempat kejadian perkara (TKP) Km 64 Supri dan reknnya dibantu oknum TNI-AD berinisial GN melancarkan aksinya, namun saat itu gagal.

"Pertama saya bersama GN, tetapi kami gagal," ungkap Sulis.

Setelah itu aksi kembali dilakukan kali in ditemani oknum TNI-AD berinisial SP, mereka melancarkan aksinya di Km 6 jalan Lintas Dayun-Siak. Saat itu mereka berhasil mengeluarkan minyak mentah di dalam pipa BOB sebanyak 12.700 liter dan kedua kalinya mereka berhasil mengambil minyak sebanyak 24.000 liter. Minyak mentah hasil curian itu dibawa dengan mobil pengangkut minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) menuju Dumai.

Setiba di Dumai, kawanan pencuri ini berjumpa dengan tersangka Rozak. Saat itu Rozak menjumpai oknum TNIAD berinisial PN dan minyak mentah tersebut dijual.

Dari hasil penjualan yang 12.700 liter, masing-masing memperoleh keuntungan sekitar Rp4 juta per orang. Sementara untuk yang 24.000 liter mereka mendapatkan uang Rp6,3 juta per orang.

"Setelah gagal yang pertama, kami kembali beraksi bersama SP, anggota TNI-AD juga, Bang. Saat itu kami berhasil mengeluarkan minyak dengn peralatan yang telah disiapkan. Setelah itu kami jual ke Dumai dengan salah seorang anggota TNI-AD juga berinisial PN," tutur Sulis.

Kapolres Siak AKBP Sugeng Putut Wicaksono melalui Kasat Reskrim AKP Meilki Bharata kepada wartawan di ruangannya, Rabu (10/10/12), membenarkan adanya penangkapan tersebut. Kini keempat tersangka telah diamankan. Sementara untuk oknum anggota TNI-AD akan diserahkan pengungkapannya di POM TNI-AD. "Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan dari BOB yang mengadukan minyak mereka sering hilang akibat dicuri. Setelah dilakukan penyelidikan akhirnya saya bersama anggota berhasil membekuk tersangka satu per satu bersama barang bukti," kata AKP Meilki Bharata.

Dari pengakuan para tersangka, imbuhnya, ada dugaan keterlibatan oknum TNI-AD. Maka nantinya pihaknya akan limpahkan ke POM untuk penanganan lebih lanjut.

Kecuali mengamankan dan menahan keempat tersangka, Polres Siak juga menyita barang bukti berupa alat penyedot minyak mentah. (rr)

n internet

n rpg

Kasus rasuah itu memenjarakan ia selama empat tahun dan didenda Rp 200 juta dengan subside enam bulan kurungan. Memang berbeda jauh dengan putusan Pengadialan Tinggi maupun Pengadilan Negeri.

"Terpidana saat ini sudah kita antar ke Lapas Pekanbaru menjalani hukuman. Untuk rekannya Marhadi yang terjerat dalam kasus yang sama, sampai sekarang kita belum menerima putusan dan tetap menunggu serta melakukan langkah hukum serupa nantinya. Kita disini hanya menjalankan putusan MA sebagai eksekutor," bebera Kajari yang baru empat bulan menjabat ini.

Edy Gusmar merincikan proses hukum yang menyandung Agustiar, dimulai dari laporan dugaan korupsi ditubuh KONI Pelalawan, dimana Agustiar sebagai ketua harian dan Marhadi pada jabatan bendahara. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, perkara bergulir ke persidangan dan mulai disidangkan sejak awal Februari 2011. Pada 6 April ditahun yang sama, keduanya divonis hukuman penjara satu tahun dan denda Rp 50 juta.

Keduanya keberatan dan meyatakan banding ke Pengadilan Tinggi di Pekanbaru, demikian juga dengan Jaksa

Penuntut Umum (JPU) yang dipimpin Syfrida menyatakan langkah serupa.

Tepat tanggal 22 Juli 2011 putusan PT Pekanbaru turun dengan menambah pidana selama satu tahun enam bulan penjara dan selebihnya menguatkan. Belum puas dengan nasibnya, keduanya kembali mengambil langkah hukum lebih tinggi yakni Kasasi ke Mahkamah Agung. Satu tahun setelah itu, tepatnya 31 Juli lalu vonis MA turun dengan hukuman yang lebih berat untuk Agustiar dan dieksekusi awal Oktober. Namun nasib Marhadi belum ada kepastian dari MA bagaimana putusannya.

Sekretaris Jendral DPD I Golkar Pelalawan, Marhadi MR menuturkan secara organisasi maupun rekan politi pihaknya turut prihatin. Agustiar sampai sekarang masih menduduki jabatan salah satu wakil ketua pengurus harian.

Mantan anggota DPRD ini berharap keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dan Agustiar tabah menjalani hukuman sebagai sebuah proses kehidupan. Rekan Agustiar yang hanya tinggal menunggu putusan MA ini, mengaku sedang membesuk Agustiar dengan kader Golkar lainnya di lapas Pekanbaru saat dikonfirmasi. (J Purba)

Gudang Tisu PT IKPP Perawang Terbakar

n nanang

Ilegal Loging Marak di Simalinyang

Diduga Setiap Bulan Kapolsek Terima Jatah KAMPAR KIRI, RR Aktifitas Ilegal Logging berjalan dengan lancar di kawasan Simalinyang, Kampar Kiri Tengah. Kuat dugaan, selama ini polisi telah menerima jatah sehingga para pelakunya tidak pernah tersentuh oleh hukum.

Menurut pengakuan salah seorang warga tempatan, kilang kayu (Shomel) beroperasi mengolah kayu alam, letaknya tidak jauh dari jalan raya, hanya berjarak sekitar 50 meter. Karena dibatasi oleh ruko tempat ini menjadi tidak terlihat.

Menurut, penegak hokum dalam hal ini polisi setempat telah sengaja menutup mata akan keberadaan kilang kayu tersebut sebab diketahui selama ini tidak adanya tindakan apapun yang dilakukan. ''Aktifitas ini diduga dibekingi oleh polisi dalam hal ini Kapolsek Simalinyang yang diketahui telah menerima uang sekitar 2,5 juta rupiah setiap bulan. Makanya para pelaku tidak pernah tersentuh oleh hokum,'' ucap warga yang enggan menyebutkan namanya dengan alasan keselamatan Warga lainnya yang merupakan salah seorang Petani pencari Madu juga mengeluhkan akan perbuatan para pemilik kayu yang seenaknya membabat hutan.

Menurut warga ini, para pembabat kayu alam secara spontan telah menghancurkan ekonomi petani pencari madu. Sebab salah satu kayu alam yang dibabat seperti Kayu Sialang adalah tempat bersarangnya lebah madu. Namun karena ulah mereka (pembabat) membuat lebah madu semakin sulit dicari. ''Saya pernah mencari sarang lebah ke hutan di Mentulik tepatnya di kawasan PT Kuansing, namun kayu Sialang sudah habis ditebang. Karena penasaran saya lalu mendatangi kilang kayu ternyata kayu Sialang tersebut menumpuk di sana,'' katanya.

Anehnya kata warga ini juga, tidak ada satupun petugas kepolisian setempat yang melarang dan menegur para pemilik kilang. Padahal lokasi kilang yang tidak jauh

serta banyaknya tumpukan kayu disana sudah menjadi bukti yang kuat untuk menjerat mereka. Namun sampai sekarang polisi seakan tutup mata dan pura pura tidak tahu dengan keberadaan kilang ini. ''Mustahillah kalau kilang dipinggir Jalan polisi sampai tidak tahu,''tanya warga ini.

Menanggapi masalah ini warga Simalinyang berencana akan menghadap ke Bupati Jefri Nur untuk meminta tanggapan serta upaya tindakan terhadap pemilik kayu ilegal. Menurut warga, hal ini dilakukan karena pihak kepolisian setempat dianggap sudah tidak mampu dan tidak berani untuk menangani dan memberantas illegal logging. ''Kalau polisi memang tidak terlibat tolong sikat habis para pembabat hutan.

Namun sepertinya hal itu jauh dari kenyataan sebab bukan rahasia lagi kalau polisi di sini sudah menerima jatah dari pemilik kilang. Parahnya, bukan hanya kasus illegal loging saja masih banyak kasus lain yang tidak terungkap seperti kasus mutilasi di Simalinyang yang sampai saat ini dibiarkan saja,'' kata warga setempat.

Menanggapi keluhan warga, Kapolsek Simalinyang, AKP Zul Bakhri SH membantah tuduhan telah membekingi Kilang Kayu atau Shomel seperti yang dikatakan warga. ''Kilang kayu itu milik masyarakat, silahkan saja buktikan kalau saya terlibat,''kata Kapolsek.

Menanggapi permasalahan warga, wartawan mencoba mencari tahu kondisi yang sebenarnya. Ternyata apa yang dikatakan warga benar adanya. Di lapangan terlihat beberapa shoumil yang bebas beroperasi dan ketika dicoba untuk mengambil gambar di salah satu kilang kayu tiba tiba salah seorang wanita datang menghampiri sambil berkata, untuk apa di foto ? minta izin dulu kalau mau moto jangan asal foto aja namun ketika ditanyakan siapa pemiliknya, wanita tersebut hanya mengatakan tanya aja sama orang itu sambil menunjuk seseorang yang sedang menelfon. (rr)

PANGKALAN KERINCI, RR PT Indah Kiat Pulp Paper (IKPP) Perawang kabupaten Siak Provinsi Riau terbakar. Sejauh ini kegiatan operasional pabrik tidak terganggu oleh kebakaran gudang penyimpan tisu di area pabrik perusahaan di Perawang Kabupaten Siak, pada Jumat (12/10/12).

"Gudang yang terbakar lokasinya memang tak jauh dari pabrik, tapi tidak sampai mengganggu kegiatan pabrik karena kebakaran sudah berhasil dilokalisir," kata Humas IKPP, Armadi, Jumat.

Berdasarkan informasi, kebakaran mulai membesar di gudang tisu blok IV milik IKPP Jumat (12/10/12) sejak sekitar pukul 11.00 WIB. Armadi mengatakan hingga kini api belum bisa dipadamkan. "Memang agak susah memadamkannya karena ada tisunya sangat banyak," katanya.

Ia mengatakan hingga kini sekitar 12 unit mobil pemadam kebakaran IKPP masih berusaha untuk menjinakan "si jago merah". Namun, ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden itu.

"Sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa maupun luka," katanya.

Mengenai penyebab kebakaran, ia mengatakan perusahaan akan menyerahkan prosesnya kepada pihak kepolisian. Hingga kini jumlah kerugian juga belum bisa dipastikan. "Apakah ada unsur sabotase yang menyebabkan kebakaran ini, biarlah polisi yang menyelidikinya," kata Armadi.

IKPP, merupakan anak perusahaan Sinar Mas, adalah salah satu produsen bubur kertas terbesar di Indonesia.

Dalam bulan ini sudah ada dua insiden kebakaran yang menimpa IKPP, setelah sebelumnya ratusan meter kubik kayu hutan tanaman industri milik perusahaan itu terbakar di atas kapal ponton di Sungai Siak, Perawang, pada 3 Oktober 2012 lalu. (rr)

6 Tahanan Kabur, Salah Satunya Mantan Polisi PASKA kaburnya 6 orang tahanan dari Sel Polsek Tenayan Raya, (6/10) lalu hingga kini belum satupun yang berhasil ditangkap.Kemungkinan besar untuk menghindari kejaran petugas, para pelaku telah lari ke luar kota Pekanbaru. Dari Informasi yang berkembang, salah seorang tahanan diketahui merupakan mantan polisi yang terlibat kasus curat. Selain itu, pelaku juga seorang Resedivis pada kasus yang sama. ''Salah seorang tahanan adalah mantan polisi yang dipecat karena melakukan kejahatan. Sebelumnya pelaku juga pernah berurusan dengan petugas alias resedivis,'' terang salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.

Dikatakan sumber ini, pelaku ditangkap sekitar beberapa minggu yang lalu karena terkait kasus curat yang dilakukannya. Oleh polisi ia dijebloskan ke dalam sel bersama tahanan lainnya. ''Pelaku berhasil kabur bersama 5 orang lainnya dan hing-

ga kini masih diburu,'' ungkapnya.

Kapolsek Tenayan Raya hingga saat ini masih enggan memberikan komentar terkait kaburnya para tahanan.

Ketika hendak dikonfirmasikan melalui telefon selulernya, nomor yang biasanya digunakan Kapolsek kini sudah tidak aktif lagi.

Seperti diberitakan, pada (6/10) yang lalu, sebanyak 6 orang tahanan masing masing, AI (33), IR (30), AR (23), LI (33), AK (30) dan AN (24) berhasil kabur dari Polsek tahanan raya setelah terlebih dahulu merusak gembok sel tahanan dengan menggunakan lilin. Diduga kuat para pelaku kabur disaat kondisi lampu PLN mati. Namun disayangkan, pada saat kejadian petugas yang berjaga hanya satu orang. Tahanan ini kabur ke arah Jalan SD, belakang Polsek Tenayan Raya yang menghubungkan Jalan ke arah Kantor Camat Tenayan Raya atau hutan Lindung. (nanang)

Edisi 235 Tahun V 15 - 19 Oktober 2012

Halaman

50 Persen Kebutuhan Hewan Kurban Rohil Dipasok dari Luar

Radar Riau

Sukanto Tanoto Terima Dean`s Medal dari Wharton School University JAKARTA, RR Kiprah pendiri sekaligus Chairman kelompok bisnis RGE Sukanto Tanoto dinilai memberi kontribusi nyata pada peningkatan ekonomi global. Atas dedikasinya Warton School University memberinya penghargaan.

Ir H Muslim

BAGANSIAPIAPI, RR Separoh atau 50 persen kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Rohil dipasok ari luar daerah. Yang terbanyak dari Pekanbaru.

Sebesar 50 persen kebutuhan hewan kurban Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dipasok dari luar daerah. Pemasok terbesar berasal dari Pekanbaru. Kondisi ini diakibatkan hewan ternak yang dibutuhkan Rohil belum mampu dihasilkan oleh peternak daerah itu.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Rohil, Ir H Muslim yang ditemui riauterkini.com di gedung DPRD, membenarkan hal itu. Katanya; "Fifty-fifty la, separoh dari Rohil, separohnya dipasok dari luar Rohil".

Untuk daerah luar Rohil yang menjadi pemasok terbanyak katanya berasal dari Pekanbaru, mengenai ternak yang dihasilkan peternak Pekanbaru atau juga didatangkan dari luar Pekanbaru, dia kurang mengetahui.

"Dari Pekanbaru itu yang paling banyak," katanya.

Sedangkan kawasan Rohil yang bisa memenuhi kebutuhan hewan ternaknya sendiri hanya ada pada kawasan Kecamatan Pujud, Bagansinembah dan Simpang Kanan, serta beberapa tempat lain yang masih terbatas, karena yang dibutuhkan hewan untuk qurban ini ternak jantan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya berupaya terus melakukan budidaya ternak sehingga suatu saat nanti kebutuhan hewan kurban untuk Rokan Hilir sendiri bisa dipenuhi dan tidak lagi dipasok dari luar.

Untuk tahun sekarang, diprediksinya kebutuhan ternak kurban Rohil meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, melihat dari trend perkembangan dari tahun ke tahun, dimana tahun 2010 hewan kurban 1.047 ekor, terdiri dari 796 sapi, 22 kerbau dan 229 kambing.

Sementara untuk tahun 2011 meningkat menjadi 1.887 ekor, terdiri dari 1.449 sapi, 26 kerbau dan 412 kambing.

Peningkatan tersebut diklaimnya akibat semakin bertambahnya jumlah penduduk Rohil dan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan pantauan riauterkini.com Jum'at (12/10/12) di papan pengumuman Masjid Al Ikhsan Bagansiapiapi, telah ada 12 kelompok ternak kurban (sapi atau kerbau), karena satu kelompok terdiri dari 7 orang, dengan harga perorang Rp 1.400.000. (andi wrc)

BISNIS

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP FAKTA

Sukanto Tanoto, Founder dan Chairman dari bisnis Grup RGE, telah dianugerahi penghargaan Medali the Wharton's Dean, untuk pengakuan para individu atas kontribusi mereka terhadap peningkatan perekonomian global dan peningkatan kualitas kehidupan di seluruh pen-

juru dunia.

Dalam rilisnya, Jumat (12/ 10/12), Wharton School University Pennsylvania, mengakui Sukanto Tanoto atas kepemimpinannya yang luar biasa dalam bisnis global, inovasi industrinya di Indonesia dan Cina, atas fokusnya dalam mengentaskan ke-

miskinan melalui pendidikan bagi generasi yang akan datang; advokasi beliau yang tak kenal lelah dan filantrofi yang sangat bermakna dan atas visi bimbingannya untuk terus memastikan keunggulan Wharton di seluruh dunia.

Dekan Wharton, Thomas S. Robertson mengatakan, "Penghargaan Dean's Medal mengakui prestasi yang sangat luar biasa dari para pemimpin bisnis saat ini, yang menggabungkan ketiga pilar dari Wharton yaitu dampak sosial, inovasi dan keberadaan di lingkup global

Pembebasan Lahan Tol Pekanbaru-Dumai 3,5 KM PEKANBARU, RR Panjang Jalan Tol Pekanbaru-Dumai yang mesti dibebaskan Pemko Pekanbaru mengalami pengurangan.

Berdasarkan hasil ekspos bersama Dinas PU Provinsi Riau, Tim Sembilan Pemko Pekanbaru dan juga tim independen, panjang jalan yang mesti dibebaskan Pemko Pekanbaru hanya sepanjang 3,5 kilometer.

Padahal berdasarkan data sebelumnya panjang lahan yang mesti dibebaskan Pemko Pekanbaru adalah 5,8 kilometer.

Tidak hanya dari segi panjang, akan tetapi dari sisi lebar juga mengalami pengurangan. Dari 100 meter menjadi 60 meter. Hal tersebut dijelaskan Wakil Ketua Tim Sembilan Pemko Pekanbaru, H Raja Dorman Johan SH MSi kepada Riau Pos, Rabu (10/10) di ruang kerjanya. ''Dari hasil rapat yang kita laksanakan pada Selasa kemarin, memang untuk Jalan Tol Pekanbaru-Dumai ini ada sedikit perubahan data. Panjangnya yang semula ditetapkan 5,8 kilometer, sekarang tinggal 3,5 kilometer. Kemudian untuk lebar, dari 100 meter, sekarang dikurangi menjadi 60 meter,'' ungkap Dorman.

Sebenarnya lanjut Dorman, panitia pengadaan lahan Pemko sudah pernah melakukan sampai ke tahap sosialisasi kepada pemilik lahan sebanyak 58 orang.

Mulai dari panjang dan lebar jalan yang ditetapkan semula. Dalam sosialisasi itu, Tim juga meminta persetujuan kepada pemilik lahan agar mau melepaskan tanahnya untuk di ganti rugi.

Hanya saja, mengenai besaraan harga pada saat itu belum dibicarakan. Karena pada saat itu tim independen belum melakukan penilaian secara konkret di lapangan.

Namun katanya, pada prinsipnya masyarakat yang merupakan pemilik lahan setuju. ''Sekarang ada perubahan, terutama terhadap panjang jalan. Makanya kita memandang ini perlu dilakukan update data kembali. Kita rencanakan pekan depan akan kembali turun untuk mematok, mengukur dan merevisi data yang sudah ada sampai kepada jumlah pemilik yang terkena,'' ujarnya. (abu nazar/rp)

mengembangkan programprogram untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar lokasi bisnis usahanya.

Program-program yang dikembangkan meliputi pemberian beasiswa pada mahasiswa, pelatihan guru mandiri, pembangunan sekolah dan penyebaran peralatan sekolah dan buku-buku.

Yayasan dan mitra usahanya juga menerapkan program peningkatan pendapatan dan program matapencaharian bagi masyarakat dan juga program untuk meningkatkan akses pada kesehatan, air bersih dan tenaga listrik didaerah terpencil.

Sebagai contoh, beberapa dari 29.000 keluarga telah menerima manfaat dari skema petani, dimana lahan, benih, pupuk dan pelatiahn telah diberikan pada masyarakat setempat untuk menjadi petani kelapa sawit. Hasil panen sawit dibeli dengan harga yang adil, membantu meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan dari masyarakat setempat. Selain itu, Yayasan juga menyediakan bantuan cepat tanggap jika terjadi gempa bumi dan bencana alam lainnya.

Sukanto Tanoto mengatakan penghargaan ini menekankan filosofinya untuk kewirausahaan yang berkelanjutan dan sukses.

"Saya sangat percaya bahwa dalam bisnis, sebuah perusahaan hanya dapat bertahan dan sukses jika mengikuti prinsip-prinsip berikut: baik untuk masyarakat, baik untuk negara dan baik untuk perusahaan," kata Sukanto Tanoto. (rr/int)

Lezatnya Nasi Komplit Ala Kafe ASTA

Soal Pajak PPJ, Dispenda Inhu dan PLN Beda Nominal PEKANBARU, RR Dinas Pendapatan Daerah Inhu membantah pernyataan PLN Rengat yang menyebutkan pajak PPJ telah distor RP 3,7 miliar. Data Dispenda menyebutkan hanya Rp 3,6 miliar.

Riauterkini -RENGAT-Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), dengan keras membantah angka setoran pajak penerangan jalan (PPJ) yang disampaikan PLN Inhu untuk tahun 2011. Kamis (11/10/12).

Bantahan keras tersebut disampaikan Kadispenda Inhu Arief Fadilah kepada riauterkini.com diruang kerjanya mengatakan, kalau angka setoran PPJ PLN Inhu 2011 sebesar Rp.3.727.422.234 sebagaimana disampaikan PLN itu tidak benar. " Saya tegaskan angka tersebut tidak benar, karna berdasarkan bukti bayar yang diterima Dispenda Inhu untuk 2011 hanya sebesar Rp.3.613.247.061. Tentunya terjadi selisih sebesar 114 juta," tegasnya.

Ditambahkanya, untuk itu pihaknya sudah menghubungi Manager PLN area Rengat untuk mensinkronkan hal tersebut terkait terjadinya selisih angka setoran. Kalau PLN bersikukuh dengan angka setoran 3.727.422.234 tentunya terjadi kekurangan bayar dan PLN wajib menyelesaikan kekurangan bayar tersebut. Mengingat data yang ada di Dispenda Inhu sebagaimana bukti setoran dari bank per31 Desember 2011 hanya sebesar 3.613.247.061. " Tentunya selisih 114 juta ini menjadi kekurangan bayar dan PLN wajib menyelesaikanya," ungkapnya.

Sebelumnya Manager PLN area Rengat Roebadi melalui humas Mariadi mengatakan, bahwa PPJ PLN Inhu untuk 2011 yang disetorkan kerekening kas daerah Inhu sebesar Rp.3.727.422.234.

Dimana dasar hukum dilaksanakanya PPJ ini adalah peraturan pemerintah (PP) 64 2001 tentang pajak daerah dan Perda Inhu nomer 2 2011 tentang pajak daerah yang pada pasal 30 ayat 1 menegaskan tarif PPJ ditetapkan sebesar 7 persen.

Tugas PLN hanya memungut dan mengumpulkan PPJ yang dibayarkan pelanggan bersama dengan pembayaran rekening listrik. Untuk kemudian disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 71.A tahun 1993 Dan nomor 2862.K/841/M.PE/1993 tertanggal 3 Agustus 1993. Jelasnya. (tim)

Dean's Medal dipersembahkan kepada Bapak Sukato Tanoto pada tanggal 11 Oktober di Philadelphia, Amerika Serikat, kampus Wharton School, Universitas Pennsylvania.

Sejak diciptakan pada tahun 1983, Dean's Medal telah menganugerahi beberapa individu dari beberapa negara dan penerima penghargaan tersebut sebelumnya antara lain, Fidel Ramos, (Presiden Filipina), Alan Greenspan (Chairman Federal Reserve US), Lewis Platt (mantan Chairman dan CEO dari perusahaan Hewllet Packard) dan Reginald H. Joes (Chairman Emeritus dari perusahaan General Electric) Sukanto Tanoto adalah pendiri dan chairman dari RGE, perusahaan berbasis sumber daya alam yang terdiri dari perusahaan yang bergerak dibidang kelapa sawit, kehutanan, pulp dan kertas, peleburan pulp kayu dan viscose staple fiber dan pengembangan sumber daya energi dengan kantor pemasaran di Singapore, Hongkong, China dan Indonesia. RGE memiliki operasi manufaktur di Cina, Indonesia dan Brazil dengan kantor penjualan di empat benua.

Pada tahun 2001, Tanoto dan keluarganya mendirikan Tanoto Foundation sebagai pelopor dalam pengentasan kemiskinan melalui Pendidikan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup.

Tanoto sangat percaya bahwa masyarakat di daerah terpencil harus memiliki upaya berkesinambungan dalam meningkatkan kehidupan, dan yayasan keluarganya telah

OJK Bangun Kantor Rp219,52 M JAKARTA, RR Kegiatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah harus aktif pada awal 2013. Akan tetapi, pengawas sektor keuangan yang bakal membawahi aset mencapai Rp8 ribu triliun ini masih belum memiliki kantor sendiri.

Oleh karena itu, OJK pun mengajukan anggaran sebesar Rp219,52 miliar guna membangun gedung untuk kegiatan operasional.

Anggaran pembangunan gedung tersebut mencapai 12,98 persen dari total anggaran 2013 yang mencapai Rp1,69 triliun.

Ketua OJK, Muliaman D Hadad mengatakan, saat ini kantor OJK masih terpisahpisah di empat lokasi.

Yakni pertama Gedung Bidakara Jakarta untuk operasional dewan komisioner, deputi, dan staff pendukung sebanyak 38 orang, untuk tahun 2012-2013.

Kemudian kedua adalah Gedung Bapepam LK untuk pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non bank (1.039 orang) untuk periode 2013. Calon gedung OJK yang ketiga adalah Gedung Bank Indonesia (BI) pada 2014, untuk pengawasan perbankan, dengan kurang lebih 1.300 pegawai. Dan keempat adalah gedung tambahan yang memiliki fungsi berbagi untuk

internal audit yang bakal diisi oleh 179 orang pada 2013.

"Lokasi kantor yang terpisah ini mengakibatkan pelaksanaan tugas OJK tidak optimal, tidak efisien, dan memicu risiko operasional yang tinggi," ungkap Muliaman pada rapat dengar pendapat OJK dengan DPR, Senin (8/10).

Muliaman melanjutkan, kebutuhan gedung dalam satu lokasi ini diharapkan segera diwujudkan, sehingga pada 2015 sudah dapat menampung seluruh pejabat dan pegawai OJK. Disebutkan, pada 2015, gedung OJK baru bisa menampung 2.500 hingga 3 ribu pegawai.

Muliaman menjelaskan, anggaran sebesar Rp219,52 miliar tersebut akan digunakan untuk pengadaan aset OJK. Di antaranya adalah pengadaan persediaan, jasa konsultan gedung, dan peralatan mesin, kendaraan, dan perlengkapan kantor, serta infrastruktur teknologi innformasi.

"Secara total, kami mengajukan anggaran sebesar Rp1,69 triliun. Terbesar masih digunakan sebagai kebutuhan administrasi, sebanyak Rp1,27 triliun. Seperti remunerasi, pengembangan SDM, internal audit, risk management dan quality assurance," jelasnya.

Muliaman memaparkan, anggaran yang diajukan tersebut masih diambil dari kantong APBN. Selanjutnya OJK nantinya juga mengadakan pungutan pada industri di sektor keuangan. Pungutan ini diharapkan sudah dapat dilaksanakan pada 2013, meski peruntukannya pada tahun anggaran 2014.

"Kami tengah siapkan rancangan peraturan pemerintah tentang pungutan ini.

Pungutan ini dilaksanakan lantaran OJK merupakan lembaga yang mandiri. Praktek pungutan ini sudah lazim diterapkan di berbagai negara," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, untuk biaya operasional OJK sepanjang Juli-Desember 2012, sebenarnya sudah siap dan dimasukkan dalam anggaran Bapepam-LK. "Alokasi dananya Rp75 miliar," ujarnya.

Menurut Kiagus, pada saat penyusunan anggaran tahun 2012, pemerintah sudah mengantisipasi pembiayaan operasional OJK sebelum akhirnya mendapat pos anggaran tersendiri dalam APBN mulai 2013. "Jadi, dari total anggaran Bapepam-LK yang sebesar Rp201 miliar tahun ini, Rp75 miliar di antaranya memang untuk OJK," katanya. (rr/int)

PEKANBARU, RR Tak puas hanya denga satu jenis lauk? Pilih saja sajian nasi komplit. Sudahlah lengkap. Lezat pula. Tempatnya? Hanya di Kafe ASTA. Bagi pecinta kuliner nusantara, di kota Pekanbaru sangat mudah di temui restouran atau kafe yang menawarkan berbagai jenis makanan dan minuman untuk memanjakan lidah konsumen. tidak hanya rasa yang beragam, namun juga di dukung dengan segala fasilitas dan nuansa kafe dan restouran yang sangat nyaman dan membuat kita betah berlama-lama nongkrong bersama teman,rekan kerja atau keluarga.

Salah satu kafe yang mungkin bisa menjadi pilihan untuk di kunjungi ialah Kafe ASTA yang terletak di Jalan Subrantas KM.14,5 Panam,Pekanbaru, tepatnya di depan kampus UIN Suska Riau. Kafe ASTA menjual aneka makanan sepeti Nasi Komplit, aneka rasanasi goreng, Sop, Steak dan aneka minuman.

"Kafe ASTA menjual berbagai jenis makanan dan minuman yang pas untuk selera semua kalangan. Untuk makanan salah satu pilihan paforit di kafe ini Nasi Komplit, yaitu mulai ayam goreng,sayur,tahu telor ayam, sambal kerupuk dan juga nasi ini merupakan satu porsi dari Nasi Komplit yang ada disini, sementara untuk nasi ada dua pilihan yaitu nasi biasa dan anasi uduk tergantung selera konsumen, sedangkan menu yang lain ada aneka rasa nasi goreng sepeti korner bib,hawai,ayam juga ada rasa petai. sementara untuk minuman tersedia aneka Jus,"begitu ujar Andi Mulita, pengelola Kafe ASTA kepada wartawan.

Di jelaskan Andi, Kafe ASTA sangat ramai di kunjungi terutama oleh Mahasiswa dan pegawai kantoran. tempat yang nyaman juga didukung oleh beragam fasilitas seperti Live Musik dan free Wifi. selain itu dalam waktu dekat kafe ini akan ada perubahan dalam bentuk konsep, yang pasti untuk varian menu yang lebih banyak.

Sementara itu untuk harga menu yang di tawarkan sekarang di Kafe ASTA cukup terjangkau, sepeti nasi Komplit per porsinya di jual Rp15.ribu, nasi goreng mulai dari Rp10-15 ribu, Sop Rp20 ribu dan steak di bandrol dari Rp.15-30 ribu." Untuk harga kita cukup terajangkau untuk semua kalangan baik itu masiswa atau pun masyrakat umum, jadi silakan datang mulai dai pukul 09.0024.00 WIB setiap harinya, bersama teman atau keluarga untuk mersakan kelezatan Nasi Komplit ala Kafe ASTA," tutup Andi. (abu nazar)

Stop Operasi RAPP Picu Pengangguran Massal di Pulau Padang SELATPANJANG, RR Terhentinya operasional PT RAPP di Pulau Padang dikeluhkan masyarakat. Ratusan pekerja mendadak kehilangan sumber pendapatan. Mereka berharap kondisi segera pulih seperti sedia kala.

Ratusan warga masyarakat Pulau Padang yang bekerja di PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Pulau Padang terpaksa menganggur pasca penghentian se-

mentara operasi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT RAPP sejak januari 2012 lalu.

"Sampai sekarang mereka banyak yang belum bekerja. Mereka masih sering menelpon dan menanyakan kapan bisa kembali bekerja.

Ada juga yang kembali bekerja sebagai pemotong getah dan pencari kayu hutan lagi," jelas Direktur PT Riau Sukses Abadi Zulkifli akhir pekan lalu.

Kijelaskanya, 80 kar-

yawan kontraktor tersebut berasal dari beberapa desa yang berada di Pulau Padang, seperti Desa Tanjung Padang, Desa Lukit, Putri Puyu, dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Putri Puyu dan Kecamatan Merbau.

Dilain kesempatan, Kepala Desa Putri Puyu, Kecamatan Putri Puyu Sujarno membenarkan hal tersebut. Banyak warganya yang kini menganggur dan bekerja apa saja untuk menyukupi kebutuhan

keluarganya.

"Sekarang mereka Ada yang kembali bekerja sebagai buruh, mengambil upah menoreh getah, ada juga yang ke laut mencari ikan.

Ada juga yang pergi dari daerahnya karena malu. Alasanya mereka dah bekerja di RAPP," terang Sujarno.

Hal yang sama disampaikan oleh tokoh masyarakat Desa Tanjung Padang Hasan Arif, keberadaan PT RAPP di desanya memberikan mang-

faat yang lebih. Selain banyaknya masyarakat yang dapat bekerja dengan perusahaan kontraktor RAPP, sering ada bantuan deiperuntukan masyarakat dari perusahaan.

Untuk itu, walaupun ia menyadari ada kelompok masyarakat dari daerah lain yang menolak keberadaan PT RAPP di Pulau Padang, ia berharap agar HTI PT RAPP dapat secepatnya beroperasi kembali. (rr/rtc)

Edisi 235 Tahun V 15 - 19 Oktober 2012

Halaman

14 R a d a r R i a u

Pembangunan Gedung KPK Disetujui DPR

Lomba Karang Taruna Berprestasi 2012

Dumai Wakili Riau ke Tingkat Nasional DUMAI, RR Setelah berhasil menjadi Karang Taruna Terbaik tingkat Provinsi dalam lomba Karang Taruna Berprestasi 2012, akhirnya Karang Taruna Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medangkampai Kota Dumai maju ke tingkat Nasional mewakili Riau.

Kepala Dinas Sosial Kota Dumai, Pazwir kepada wartawan, Jumat (12/10) di ruang kerjanya mengatakan bahwa Karang taruna Kelurahan Teluk Makmur akan mewakili Riau di tingkat Nasional dalam lomba karang taruna berprestasi 2012. ''Sebelum melaju ke tingkat Provinsi, karang taruna Teluk Makmur berhasil menjadi juara lomba karang taruna berprestasi sekota Dumai yang diselenggarakan belum lama ini. Setelah menjadi yang terbaik tingkat kota, karang taruna Teluk Makmur akhirnya mewakili Dumai ditingkat Provinsi, dan Alhamdulillah berhasil menjadi terbaikl tingkat provinsi,'' kata Pazwir.

Dilanjutkannya, karena berhasil menjadi yang terbaik tingkat provinsi, akhirnya Karang Taruna Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medangkampai Kota Dumai ditunjuk mewakili Riau ketingkat Nasional. ''Karang Taruna Teluk Makmur mendapat kepercayaan untuk mengikuti lomba karang taruna berprestasi tingkat Nasional 2012 yang akan digelar di Jakarta Rabu (17/10) minggu depan,'' jelasnya.

Menurut Pazwir, kegiatan ini merupakan ajang kompetisi berskala nasional yang diikuti oleh seluruh karang taruna perwakilan provinsi yang ada di Indonesia. (tim)

NASIONAL

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP FAKTA

JAKARTA, RR Komisi III DPR akhirnya menyetujui anggaran untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rapat internal pembahasan Penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKAKL) 2013, mitra kerja Komisi III, Kamis (11/10) malam. ''Alhamdulillah, tadi malam Komisi III menyetujui anggaran untuk pembangunan gedung baru KPK," kata anggota Komisi III DPR, Indra, Jumat (12/10).

Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsy, menambahkan persetujuan itu diberikan setelah mendapatkan laporan bahwa KPK tidak menemukan gedung milik pemerintah yang bisa ditem-

pati karyawan lembaga antikorupsi itu. ''Jadi ya harus segera dianggarkan agar KPK dapat menjalankan tugasnya dengan baik," ujarnya, Jumat (12/10).

Ditambahkan, setelah menerima berbagai masukan dari masyrakat, Fraksi PKS melihat perlunya penyediaan gedung untuk kebutuhan KPK. Menurutnya, ini juga untuk menunjang kinerja dan

kebutuhan mitra kerja Komisi III agar dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. ''Oleh karenanya Fraksi PKS menyetujui dan mendorong pengalokasian anggaran gedung untuk KPK pada tahun anggaran 2013," ungkap Aboebakar.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi keputusan Komisi III DPR RI yang mencabut tanda bintang terkait anggaran pembangunan gedung baru lembaga antikorupsi tersebut. Tanda bintang itu memang sudah lama menghambat permintaan KPK untuk mendapatkan gedung baru. ''Langkah Komisi III per-

Peringati Bom Bali, SBY Utus Menlu JAKARTA, RR Peringatan 10 tahun tragedi bom Bali bakal berlangsung hari ini. Jika Perdana Menteri Australia Julia Gillard sudah memastikan akan ikut menghadiri peringatan peristiwa yang menewaskan 202 orang itu, tidak demikian dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sempat dikabarkan akan hadir, namun SBY ternyata tidak akan datang ke Pulau Dewata hari ini. "Wakil pemerintah di acara tersebut adalah menlu. Presiden menugaskan menlu," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah di Jakarta, Kamis (11/10).

Meski ada perdana menteri Australia dalam acara itu, lanjut dia, tidak berarti presiden juga harus menghadirinya. Sebab, kedatangan Gillard bukan dalam kapasitas kunjungan kenegaraan resmi, melainkan untuk sebuah peringatan (commemoration). "Kalau sifatnya seperti itu memang tidak ada kewajiban," kata Faiz, sapaan akrabnya.

Menurut mantan juru bicara kementerian luar negeri itu, mungkin akan baik jika presiden bisa menghadiri acara tersebut. Namun presiden sudah memiliki agenda lain yang disusun jauh hari sebelumnya. "Perwakilan pemerintah, dalam hal ini menlu, sudah pas," terangnya.

Faiz menerangkan, dengan mengutus menlu, itu merupakan wujud penghormatan pemerintah dan tidak mengurangi arti penting kehadiran pejabat dari Australia.

Seperti diberitakan, PM Gillard dan sejumlah pejabat dari Australia direncanakan akan datang ke Bali untuk mengikuti peringatan 10 tahun bom Bali. Sebanyak 88 dari 202 orang yang tewas dalam peristiwa itu memang berasal dari Negeri Kanguru itu.

Peringatan yang akan dilangsungkan di Garuda Wisnu Kencana (GWK) itu diwarnai indikasi ancaman teror.

Informasi intelijen menyebutkan, semua pihak harus mewaspadai ancaman kelompok teroris yang akan menjadikan acara tersebut sebagai sasaran aksi teror. Namun, Polda Bali masih terus mendalami laporan intelijen tersebut. Baik bentuk maupun lokasi yang akan menjadi sasaran teror.

Polda Bali telah menyiagakan 1.003 personel yang dibantu 118 personel dari Mabes Polri, 1.000 aparat TNI, serta didukung aparat pengamanan adat atau pecalang.

Pihak pengamanan Australia juga turut terlibat dalam pengamanan. (int)

Gempa 7 SR Goyang Kepulauan Aru

lu diapresiasi karena memang kebutuhan gedung KPK itu sebuah keniscayaan.

Kami tidak merajuk, memang kondisi saat ini tidak memungkinkan," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi kepada wartawan, Jumat (12/10).

KPK membutuhkan gedung baru karena gedung yang berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta, itu tak lagi memadai. Selain faktor kapasitas, gedung itu sudah berusia 31 tahun.

Namun anggaran gedung baru KPK tak kunjung disetujui Dewan. Padahal anggarannya sudah masuk alokasi 2012.

Pada tahun ini, KPK mendapat pagu anggaran Rp225,7 miliar, termasuk Rp70 miliar untuk gedung. Tapi anggaran itu diblokir Komisi Hukum DPR dan diberi tanda bintang. ''Gedung baru itu nantinya juga bisa menjawab kebutuhan KPK akan Rutan," sambung Johan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya akan membangun gedung baru dengan kapasitas untuk 1000 pegawai.

Menurut Johan Budi, pen-

gajuan pembangunan gedung dengan kapasitas 1.000 orang itu telah dilakukan sejak tahun 2009 lalu. Jika tidak ada perubahan, maka model gedung dibangun sesuai yang direncanakan KPK, yakni termasuk rutan bagi tahanan KPK. ''Kalau ini usulan anggaran ini ditandatangan, dan masuk anggaran 2013, akan dikerjakan tahun 2013. Kita tunggu. Kalau lancar kemungkinan 2013 mulai didesain dan pengadaan tender," kata Johan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/10) Johan mengatakan total anggaran dibutuhkan adalah Rp225 miliar. Anggaran itu bertahap hingga tahun 2015. ''Tetapi yang disetujui Rp72 miliar sampai Rp75 miliar," ujar Johan.

Sementara itu, terkait saweran masyarakat terhadap gedung KPK, menurutnya hingga saat ini masih dikelola oleh koalisi KPK. Pihaknya menunggu Kementerian Keuangan memutuskan, apakah uang itu masuk ke kas negara atau termasuk hibah. (rr)

Ical Makin Mantab Nyapres di Pilpres 2014 JAKARTA, RR Partai Golkar resmi mengusung ketua umumnya, Aburizal Bakrie, sebagai calon presiden pada pemilu 2014 mendatang. Pria yang akrab disapa Ical itu pun mengaku semakin mantap menyongsong pesta demokrasi lima tahunan.

"Ya kita lihat saja pada survei. Tapi dari saya, insya Allah tentu kita laksanakan sebaik-baiknya. Kalau dilihat dari survei terakhir semakin mantab!" ujar Ical sebelum mengikuti rapat pleno Golkar di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelli Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (13/10/2012).

Menurutnya, tren akseptabilitas publik terhadap dirinya menjelang pemilu makin makin baik. Bahkan konsolidasi internal Partai Golkar terus dilakukan. Partai Golkar, menurutnya, juga siap menghadapi Pemilu 2014. "(Konsolidasi) Terus dilaksanakan," tuturnya.

Ical resmi ditetapkan Partai Golkar sebagai capres 2014 dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke III Partai Golkar di Bogor, Jumat (20/9/2012) lalu. (tim)

n

GEDUNG KPK.

foto internet

Soekarwo Dianggap Berhasil, PDIP Akan Survei Bakal Calon Gubernur Jatim SURABAYA, RR Kepemimpinan Soekarwo di Jawa Timur dinilai sebagian masyarakat cukup berhasil. Lantas, pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang direncanakan Agustus 2013, bagaimana calon PDIP? "Pak Karwo dianggap sebagai pemimpin yang cukup berhasil di Jawa Timur. Maka dalam persoalan Pilkada Jawa Timur, PDI Perjuangan

akan mempetimbangkan apakah akan mengusung sendiri atau entah bagaimanana," ujar Pramono Anung usai rapat kerja nasional (Rakernas) II PDIP di Imperial Ballroom, Pakuwon, Surabaya, Jumat (12/10/2012).

Wakil Ketua DPR RI dari PDIP ini ini mengatakan, PDIP menyambut Pilgub Jatim akan melakukan sesuai mekanisme partai yang berlaku.

"Yang jelas kita menghimpun nama-nama," tuturnya sembari menepis isu dirinya bakal mencalonkan diri.

PDIP kata dia juga ingin memenangkan kursi Jawa Timur 1 dan Jawa Timur 2. Untuk mensukseskan kemenangan di Pilgub Jatim 2013 nanti, pihaknya akan melakukan survei terhadap nama-nama bakal calon, baik dari kader PDIP maupun non kader. (int)

ABURIZAL BAKRIE

36 JCH Meninggal di Tanah Suci

n

foto internet

JAKARTA, RR Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, menyebutkan terjadi gempa di Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Jumat (12/10) sekira 07.31.29 WIB. Gempa ini bisa dirasakan warga hinggdi Nabire, Wamen dan Ambon.

"Gempa bumi dengan kekuatan 7.0 SR pada 12 Oktober pukul 07.31.29 WIB menggoyang Kepulauan Aru. USGS mencatat gempa bumi 6.7 SR (USGS) dengan pusat gempa: 4.82 LS - 134.085 BT di daerah sekitar bawah kepala burung Papua (103 Km Utara Dobo, Maluku). Pusat gempa pada kedalaman 24,7 Km," kata Sutopo Purwo Nugroho, Jumat (12/10).

Namun, lanjut dia, gempa tersebut tidak tercatat di sistem Badan Meteorologi Klimatologi dan Geo Fisika sehingga tidak terdistribusikan secara otomatis ke beberapa lembaga dan media.

Menurutnya, gempa itu tidak berpotensi terjadinya tsunami. "Gempat dirasakan kuat Kabupaten Kepulauan Aru dan dirasakan lemah di Nabire," katanya.

Disebutkan, beberapa rumah mengalami kerusakan ringan. Belum ada laporan mengenai data korban. "Saat ini masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing," katanya.

Saat ini BMKG sedang melakukan rapat untuk menelusuri penyebab masalah tersebut. BMKG dan BNPB telah melakukan koordinasi terkait dengan gempa tersebut.

"Posko BNPB telah melakukan konfirmasi dampak gempa tersebut ke BPBD dan satuan TNI di daerah terdampak," jelasnya. (rr/int)

SURABAYA, RR Jumlah jamaah calon haji ( JCH) Indonesia yang meninggal di Arab Saudi terus bertambah. Hingga, Jumat (12/10), tercatat 36 jamaah meninggal. ''Jamaah haji yang wafat merata di semua embarkasi, tapi paling banyak dari Surakarta,'' jelas Kepala Bagian Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag Amin Akkas kemarin.

Jumlah JCH dari Surakarta atau Solo yang wafat sepuluh orang. Jakarta menempati urutan kedua dengan 4 orang yang wafat, begitu juga Makassar (4 orang), lalu Surabaya (3 orang). Sisanya berasal dari embarkasi lain.

Menurut Amin, total jamaah yang meninggal 36 orang. Perinciannya, pria 21 orang dan perempuan 15 orang.

Usia mereka beragam. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, dan di atas 60 tahun. Tapi, paling banyak berusia 50-59 tahun. ''Itu sudah masuk usia lanjut,'' kata mantan Kasubdit Pengembangan Sistem Informasi Haji tersebut.

Tempat wafat terdiri atas empat lokasi. Yaitu, Madinah, Makkah, Jeddah, dan perjalanan. Terkait dengan wafatnya jamaah di perjalanan, dia tidak tahu pasti lokasi perjalanan yang dimaksud.

Sebab, data hanya me-

nyebutkan wafat dalam perjalanan. Mungkin saja mereka wafat saat perjalanan dari Tanah Air ke Madinah atau dari Madinah ke Makkah.

Saat ditanya soal penyebab wafatnya para jamaah, Amin menyatakan bahwa penyebab itu bermacammacam. Ada yang meninggal karena sakit, ada pula yang wafat gara-gara kelelahan.

Menurut dia, cukup banyak jamaah haji yang menderita penyakit seperti stroke dan paru-paru. Tentu mereka yang mengidap penyakit harus berhati-hati. ''Jamaah haji yang mempunyai riwayat sakit akan selalu mendapat pengawasan,'' terang dia.

Di setiap kloter, ada tiga petugas kesehatan yang selalu mengawasi kondisi kesehatan jamaah. Mereka membawa peralatan dan obatobatan yang dibutuhkan.

Jamaah yang mempunyai keluhan sakit bisa langsung menyampaikan keluhan itu kepada petugas kesehatan. ''Petugas kesehatan akan memberikan perhatian khusus bagi jamaah yang mempunyai penyakit yang dikategorikan berbahaya,'' terang dia.

Makkah Semakin Padat Sementara itu, Kota Makkah dan Masjidil Haram semakin padat, Jumat (12/10).

Ini terlihat jutaan umat mus-

lim melaksanakan ibadah tawaf maupun melaksanakan salat wajib di Masjidil Haram.

Laporan dari Wakil General Manager Riau Televisi, Zulhedi dari Kota Makkah, bahwa kepadatan terjadi karena hampir sebagian besar jemaah calon haji dari seluruh dunia telah sampai di Makkah. ''Jelang pelaksanaan haji jamaah banyak melaksanakan ibadah wajib dan sunat di Masjidil Haram. Untuk dirinya memilih melaksanakan tawaf ba'da Zuhur,'' ucap Zulhedi.

Ditambahkanya, JCH Riau yang telah berada di Makkah dalam pantauanya saat ini dalam kondisi baik. Tidak ada terjadi insiden apapun yang bisa menghambat dalam melaksanakan ibadah, baik wajib maupun sunnah.

Sementara itu, Komitmen Coutry Manager Saudi Arabian Airlines Mister Ali Almowalled untuk memberikan pelayanan terbaik pada penerbangan haji, sebagaimana yang pernah ia katakan saat berkunjung ke embarkasi Batam beberapa waktu lalu, kini telah mampu ia buktikan.

Ketua PPIH embarkasi Batam Drs H Handarlin H Umar menyebutkan sepanjang pemberangkatan 22 Kloter JCH Embarkasi Batam ke Arab Saudi, tercatat hanya tiga kali mengalami keterlambatan.

Meski sempat mengalami keterlambatan selama enam jam pada penerbangan perdananya, namun hal itu bisa ditutupi oleh catatan waktu pada penerbangan berikutnya. ''Sesuai realisasi penerbangan Saudia membukukan waktu keterlambatan 547 menit, namun di sisi lain catatan waktu cepatnya mencapai 473 menit. Jika dibagi rata-rata 22 Kloter, maka per Kloter Saudia hanya mengalami keterlambatan selama 3 menit,'' ungkap Handarlin melalui realise yang disampaikan kepada Riau Pos, Jumat (12/10).

Saudia Representative Batam, Sumista Abdulrozaq mengatakan bahwa keterlambatan yang dialami Saudia pada Kloter 1, 2, dan 17 BTH bukan karena permasalahan teknis, ataupun

kerusakan pesawat.

Namun lebih diakibatkan faktor di luar kemampuan pihaknya. Keterlambatan yang terjadi pada Kloter 1 misalnya dikarenakan adanya latihan militer pada rute yang akan dilalui pesawatnya, tepatnya di daerah Colombo.

Sedangkan pada penerbangan Kloter 2 BTH, juga terjadi keterlambatan karena hal yang sama. Sementara keterlambatan yang terjadi pada Kloter 17 BTH, diakibatkan padatnya trafic penerbangan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah yang memasuki Gelombang II. Handarlin berharap semoga pada fase pemulangan nanti Saudia bisa meningkatkan performanya dalam hal menjaga ketepatan waktu penerbangan. (rr/int)

Edisi 235 Tahun V 15 - 19 Oktober 2012

Halaman

Ada Korupsi Dana BOSDA Disdik Inhil

15 R a d a r R i a u

7 Penambang tak Kantongi Izin RENGAT , RR Belasan pengusaha penambangan batuan andesit sepakat untuk melakukan reklamasi. Namun sejauh ini belum diatur tata cara pelaksanaan reklamasi terhadap bekas galian penambangan batuan andesit tersebut.

n

ilustrasi/int

TEMBILAHAN, RR Polisi Resort (Polres) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), akhirnya melimpahkan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSda Dinas Pendidikan (Disdik) Inhil tahun 2012 yang merugikan negara sebesar Rp1,9 miliar ke Polisi Daerah (Polda) Riau.

Hal ini dikatakan Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan, melalui Kasat Reskrim Polres Inhil, AKP Kurnia di ruang kerjanya Selasa (9/10).

Ditegaskan Kurnia, pelimpahan kasus tersebut ke Polda Riau lebih dikarenakan target. Dimana dalam satu tahun seluruh Polres di Indonesia harus bisa menangani kasus korupsi minimal dua laporan polisi (LP). ''Setahun target yang diberikan kepada kita untuk kasus-kasus korupsi dua LP. Semua itu mengingat keterbatasan anggaran,'' tegas Kurnia.

Dia menjelaskan sepanjang penanganan kasus BOSda oleh Polres Inhil, terdapat beberapa saksi yang dan pejabat di dinas terkait yang dilakukan pemeriksaan.

Namun tidak menutup kemungkinan, Polres Inhil akan membantu Polda Riau dalam melakukan pengembangan kasus itu. Sebab, dibutuhkan keterangan para saksi yang berdomisili di Inhil. ''Pelimpahannya sudah kita lakukan sekitar satu bulan silam. Silahkan saja, kalau untuk menanyakan progresnya langsung menghubungi petugas yang melakukan penyidikan di Polda Riau,'' ungkapnya.

Adapun para saksi yang sudah diperiksa, lanjut Kurnia, masing-masing sekolah, dinas terkait, pemegang kas dan pihak Dekranasda Inhil. ''Temasuk rekanan yang berada di Bandung, Jawa Barat (Jabar) mereka juga sudah kita periksa,'' katanya lagi.

Sekadar mengingatkan kasus adanya dugaan tindak pidana korupsi ini mencuat pertama kalinya akhir Desember 2011 silam. Dana BOSda tersebut diperuntukan membantu pembelian seragam bagi murid-murid setingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menegah Pertama (SMP).

(Syahrial Tanjung)

RIAU

LANGKAH MAJU MENGUNGKAP FAKTA

Sementara itu, para penambang sepakat untuk bergabung dalam Koperasi Bentarang Jaya (KBJ) dan tidak lagi mengacu kepada izin usaha pertambangan (IUP) dari Pemkab Inhu.

Langkah itu dilakukan untuk memudahkan pengurusan izin pinjam pakai kawasan kepada Menteri Kehutanan sebagai salah satu syarat agar mereka tetap bisa berproduksi.

Hal itu ungkapkan Kabid Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Inhu, Ir Isran Msi ketika dikonfirmasi Kamis (11/10) usai menggelar per-

temuan dengan perusahaan pertambangan batu andesit.

"Ada tiga kesimpulan yang diambil dalam pertemuan dengan para penambang batuan andesit yang juga dihadiri perwakilan dari Dinas Kehutanan Inhu, Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD-PPT) serta Badan Lingkungan Hidup (BLH) Inhu", ujarnya.

Dalam pertemuan itu disepakati, bahwa para penambang bersedia melakukan reklamasi. Selain itu, para penambang bersedia mengurus dan melangkapi adminis-

trasi hingga izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menhut RI. Selanjutnya, para penambang bersedia dibina sesuai dengan ketentuan yang ada.

Proses untuk izin pinjam pakai kawasan hutan ke Menhut RI, saat ini ada tujuh perusahaan yang belum memiliki izin akan bergabung dalam KBJ dan saat ini sudah sampai ditingkat Pemprov Riau.

"Kalau sendiri-sendiri mereka kesulitan untuk mengurus izin pinjam pakai kawasan kepada Menteri Kehutanan, sehingga semua harus bergabung," ungkapnya.

Menurut Isran, dengan bergabungnya pengusaha penambangan batu andesit tersebut dalam koperasi, akan mudah dilakukan pembinaan dan pengawasan.

Selain itu, proses reklamasi terhadap bekas tam-

bang juga akan mudah dilakukan karena hanya ada satu wadah yakni KBJ. Isran juga megaskan, selama izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut belum dikantongi, pemerintah tetap melarang untuk melakukan penambangan.

Walaupun saat ini proses pengurus izin pinjam pakai kawasan hutan telah berjalan.

"Pajak galian C tetap dipungut, hal itu mengacu kepada UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah", terangnya.

Di tempat terpisah, Kepala BPMD-PPT Inhu, Adri Respen R SST mengaku belum menerima laporan terkait hasil pertemuan yang dilakukan Distamben Inhu dengan pengusaha batu andesit tersebut. "Namun demikian, jika memang para pengusa-

ha sudah bergabung dalam koperasi, pihaknya akan menarik IUP yang sudah diterbitkan", tukasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Tambang Andesit, H Lingga membenarkan tujuh perusahaan sudah bergabung dalam KBJ. Bahkan proses pengurusan izin pinjam pakai kawasan kepada Menteri Kehutanan sudah mulai dilakukan.

Asosiasi Tambang Andesit sebutnya, tetap akan mengikuti seluruh aturan yang berlaku termasuk akan melakukan reklamasi terhadap bekas tambang.

Selain itu pihaknya juga akan membayar pajak galian c atas pertambangan yang telah dilakukan. Menurutnya aktivitas pertambangan masih mereka lakukan hingga saat ini. (rp)

Tipikor Minta Keterangan Panitia Pelaksana RENGAT ,RR Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Inhu kembali mengundang sejumlah saksi yang berkaitan dengan dugaan korupsi terhadap pelaksanaan proyek peningkatan dan pelatihan penyuluh, yang dilaksanakan Kantor Badan Pelaksana Penyuluah Pertanian Perikanan Perternakan dan Ketahanan Pangan (BP4KP) Inhu ke Ciamis Jawa Barat beberapa waktu lalu. Bahkan untuk kali ini, unit Tipikor akan meminta keterangan langsung kepada sejumlah panitia pelaksana. Senin (8/10), "Senin (8/10) akan dilanjutkan dengan meminta keterangan kepada panitia pelaksana. Sebelumnya keterangan sudah diminta kepada sejumlah peserta," ujar Kapolres Inhu, AKBP Hermansyah SH Sik ketika dikonfirmasi melalui Kanit Tipikor, Iptu Sihol Sitinjak, Ahad (7/10).

Dikatakannya, surat undangan untuk meminta keterangan panitia pelaksana sudah disampaikan, Kamis (4/10).

Dimana dari lima orang panitia yang direncanakan untuk dimintai keterangannya, pada tahap pertama akan mengundang yang berinisial JM dan IT. Informasi awal yang diterima Tipikor, JM sebelumnya menjabat Kabid Kelembagaan di BP4KP. Sementara IT saat ini menjabat Kasubag Umum BP4KKP. Nama-nama yang sudah masuk dalam daftar yang akan dimintai keterangannya itu di antaranyya berinisial JM yang sebelumnya mantan Kabid Kelembagaan, At mantan Kabid Ketersedian dan Distrubusi Pangan, AZ mantan Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan dan panitia lelang dalam kegiatan itu, IT yang saat ini menjabat Kasubag Umum BP4KKP. Sedangkan PPTK kegiatan tesebut berinisial SW. Masih katanya, dari 135 orang peserta sudah dapat dijadikam sampel atas keterangan lima orang peserta yang ikut dalam kegiatan itu.

Sebenarnya ada enam orang peserta yang diundang untuk dimintai keterangannya tetapi satu orang tidak datang. (rr)

Proses Lelang Jembatan Liong Asal-Asalan

n internet

BANTAN, RR Sorotan terhadap kelanjutan pembangunan jembatan Sungai Liong di kecamatan Bantan dilayangkan anggota DPRD Bengkalis asal Bantan yang menilai penetapan pemenang lelang PT Pesisir Junjungan Sejahtera asal-asalan.

Pasalnya diduga kuat perusahaan tersebut tidak memiliki kemampuan dasar untuk pekerjaan konstruksi jembatan. ''Seluruh masyarakat di Bantan berharap pembangunan jembatan Sungai Liong dapat dituntaskan tahun 2012 ini. Akan tetapi setelah dilakukan pengumuman pemenang lelang oleh ULP bulan September lalu, malahan sampai sekarang belum kunjung dikerjakan, karena diduga terjadi kesalahan dalam proses lelang di ULP,'' jelas Sofyan, Jumat (12/10) saat dimintai tanggapannya soal kelanjutan pembangunan jembatan Liong.

Disebutnya lagi, apabila memang tahun ini pembangunan jembatan Liong tidak tuntas dan ada masalah, maka ULP harus bertanggungjawab atas proses pelelangan yang mereka laksanakan. Diakui oleh Sofyan pekerjaan konstruksi jembatan Liong memang tidak bisa dikerjakan oleh sembarang rekanan, harus yang memiliki pengalaman serta sudah teruji kemampuannya.

Menurut politisi dari PPNUI ini, sangat disesalkan apabila memang nanti diakhir tahun anggaran pekerjaan tidak tuntas, maka semua pihak yang terlibat dalam hal teknis harus mempertanggungjawabkannya, bila perlu secara hukum.Untuk itu ia berharap Dinas Bina Marga dan pengairan (BMP) mengawasi secara ketat pekerjaan jembatan itu nantinya. (rr)

RATUSAN warga asal Kecamatan Pangean, mendatangi pihak manajemen PT Citra Riau Sarana (CRS) di pabrik kelapa sawit (PKS) 3, Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Selasa siang (9/10).

Massa Hentikan Opasional PKS PT CRS KUANSING, RR Ratusan warga asal Kecamatan Pangean, mendatangi pihak manajemen PT Citra Riau Sarana (CRS) di pabrik kelapa sawit (PKS) 3, Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Selasa siang (9/ 10). Massa juga menghentikan opasional PKS 3.

Hal ini mereka lakukan agar pihak perusahaan mencabut laporan di Polres Kuansing dan membebaskan Ketua TPMNP Mulbastoni Hamzah bersama dua orang lainnya, Yulisman dan Sahru Ramzi, yang ditangkap aparat kepolisian di Simpang Kuran, Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Senin (8/10).

Di hadapan dua pleton Polres Kuansing dan Polsek Pangean serta Polsek Logas Tanah Darat, pabrik PT CRS 3 ini dimatikan. Dari pantauan Riau Pos, para karyawan perusahaan ini tidak lagi melakukan aktivitas apapun.

Di samping itu, sejumlah mobil truk yang mengangkut TBS kelapa sawit yang hendak menimbangnya ke pabrik, harus berbalik arah dan mengalihkan ke pabrik lain.

"Sementara, pabrik kita status quo-kan, tidak boleh beroperasi menjelang Mulbastoni Cs keluar dari tahanan Polres Kuansing," ujar salah seorang pemangku adat Pangean H Asri Salim.

Aksi demo yang digalang pihaknya, adalah bentuk dukungan kepada Mulbastoni cs dalam memperjuangkan hak masyarakat Pangean yang dilaporkan pihak PT CRS, sehingga mereka diciduk pihak kepolisian.

"Ini baru perwakilan. Kalau nanti Mulbastoni Cs yang jelas-jelas memperjuangkan hak masyarakat Pangean tak kunjung bebas, maka kami akan menghadirkan lebih banyak massa dan siap mengusir perusahaan ini dari negeri kami," ujarnya.

Menurutnya, jika perusahaan mau berunding secara baik dengan melibatkan banyak pihak yang kompeten dalam penyelesaian masalah ini, tentu tidak akan terjadi halhal yang merugikan masingmasing pihak, seperti menghentikan oprasional pabrik.

Menurutnya, aksi ini merupakan buntut dari ditangkapnya Ketua Tim Penyelesaian Masalah Nagori Pangean, Mulbastoni Hamzah alias Boton bersama dua rekannya Yulisman dan Sahrul Ramzi, Senin lalu oleh anggota Polres Kuansing, yang ternyata memicu kemarahan masyarakat.

Seperti diketahui, Boton Cs ditangkap pihak kepolisian

atas laporan dari pihak PT CRS dengan sangkaan telah melakukan pencurian dengan kekerasan (curat), karena Boton Cs sebelumnya bersama masyarakat Pangean, melakukan aksi panen bersama di lahan PT CRS yang hingga saat ini masih bersengketa dengan masyarakat Pangean.

Dari pantauan di lapangan, ratusan massa terlihat mendatangi PKS 3. Kedatangan ratusan massa ini telah diantisipasi pihak perusahaan, sehingga saat mereka datang, puluhan anggota kepolisian sudah berjaga-jaga di sekitar PKS 3 tersebut.

Mendapat penjagaan ketat dari pihak kepolisian, akhirnya massa yang datang tertahan di gerbang masuk pabrik. Namun setelah dilakukan negosiasi, pihak manejemen pabrik bersedia menerima beberapa orang perwakilan massa untuk melakukan perundingan. Beberapa orang perwakilan masyarakat Pangean yang dipimpin salah seorang pemangku adat Pangean H Asri Salim, masuk kedalam untuk menyampaikan tuntutannya kepada pihak manejemen.

Hampir dua jam perundingan dilakukan oleh kedua belah pihak, perwakilan pendemo akhirnya keluar menemui massa yang tetap bertahan di depan gerbang masuk. Di hadapan massa, Asri Salim menyampaikan hasil perundingan yang telah mereka sepakati.

Dengan menggunakan pengeras suara, ia pun menjelaskan bahwa tuntutan mereka agar pihak PT CRS segera mencabut laporan dan membebaskan Boton Cs telah disampaikan.

"Tuntutan sudah kita sampaikan, namun karena pihak manejemen di sini beralasan belum bisa mengambil kebijakan, maka tadi kita minta agar pabrik Citra 3 ini, tidak boleh beroperasi alias ditutup sampai tuntutan masyarakat Pangean di penuhi," ujar Asri Salim menjelaskan.

Meski tidak ada kesepakatan tertulis, saat ini permintaan agar pabrik ditutup telah disetujui.

"Kalau sampai malam ini (kemaren, red), Boton Cs tidak dibebaskan, maka besok (hari ini, red) kita akan membawa massa lebih banyak lagi untuk menutup pabrik Citra 2, kalau perlu seluruh pabrik milik PT Citra ini tidak boleh beroperasi dulu sebelum permasalahan ini selesai," ujarnya lantang.

Kemudian, salah seorang dari pendemo menanyakan bagaimana seandainya pihak

perusahaan mengabaikan kesepakatan ini dengan mengoperasikan pabriknya tanpa sepengetahuan masyarakat.

Dengan tegas ia menyatakan kalau pihak perusahaan akan menanggung risikonya. "Kalau mereka mengabaikan kesepakatan ini, kita lihat saja nanti seperti apa risiko yang akan mereka terima," ujarnya.

Usai mendapat penjelasan tersebut, ratusan massa akhirnya membubarkan diri.

Di tempat terpisah, salah seorang manejemen PT CRS, Kepala TU Azura kepada Riau Pos mengatakan, terkait masalah ini pihak manejemen pabrik belum bisa mengambil keputusan.

"Untuk sementara permintaan warga untuk menghentikan aktivitas pabrik kita akomodir demi meredam aksi massa, namun untuk tuntutan pembebasan Boton Cs dan kelanjutannya, itu wewenang top manejemen, bukan level kita itu, yang jelas sudah kita laporkan semua ke kantor pusat. Dan untuk sementara pabrik memang kita hentikan beroperasi," katanya.

Atas dihentikannya aktivitas pabrik ini, Azura yang merupakan Kepala Tata Usaha (KTU) Pabrik mengaku pihaknya mengalami kerugian yang cukup besar.

"Yah, kalau satu hari saja ditutup, kerugiannya bisa mencapai miliaran rupiah, karena satu jam saja itu produksinya mencapai 20 hingga 30 ton," paparnya.

Sementara itu, Kapolres Kuansing AKBP Wendry Purbyantoro SH melalui Kasubag Humas AKP Azhari membenarkan kalau pihaknya telah menahan Boton Cs. Menurut Azhari, penangkapan Boton Cs atas dasar laporan dari pihak PT CRS dengan sangkaan telah melakukan Curat.

"Mereka kita tangkap Senin sore di Simpang Kuran Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir saat dalam perjalanan pulang dari Pekanbaru. Mereka kita tangkap atas dasar 3 laporan PT CRS yaitu pada 24 April 2012, 9 Agustus 2012 dan 27 September 2012. Tersangka sekarang ditahan di tahanan Mapolres Kuansing," ujar Azhari.

Sedangkan terkait desakan masyarakat Pangean untuk membebaskan Boton Cs ini, Azhari dengan tegas menyebutkan, kasus ini tetap akan mereka proses sesuai aturan perundang-undangan. "Sementara tersangka kita jerat dengan Pasal 363 KUHP dengan sangkaan pencurian dengan pemberatan," tuturnya. (ramli)

Jalan dan Sekolah Desa Tanjung Padang Memprihatinkan TASIK PUTRI PUYU, RR Setelah Kepulauan Meranti dimekarkan menjadi kabupaten, menjadi asa bagi seluruh masyarakat di kabupaten baru itu. Tak terkecuali di Desa Tanjung Padang, Kecamatan Tasik Putri Puyu dan sekitarnya.

Saat ini, parahnya kondisi sejumlah sekolah dan jalan menjadi jeritan masyarakat di sana. Mereka mengharapkan agar kesulitan itu dapat didengar dan direalisasikan kedalam program pembangunan.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Tanjung Padang Mohammad Ali, mengeluhkan kepada wartawan, Ahad (7/10) kemarin bahwa sejumlah sekolah baik tingkat SD maupun tingkat SMP, saat ini memerlukan perhatian yang serius.

Selain masih mengalami kekurangan, kondisi juga dipersulit dengan terbatas atau minimnya akses jalan penghubung antar desa yang belum tersentuh hingga saat ini.

Seperti halnya SDN 30 Dusun Sukajadi Desa Tanjung Padang, selain kekurangan fasilitas penunjang, juga tidak memiliki perumahan guru yang mengajar di sana.

Bahkan saat ini, para guru dari luar yang mengajar di sejumlah sekolah di desa ini terpaksa harus menumpang di rumah warga setempat. ''Kami betul-betul berharap kepada pihak pemerintah agar kondisi sekolah dan juga fasilitas penunjangnya untuk diperhatikan. Sebab, kami begitu mendambakan agar pendidikan bagi anak-anak kami di desa bisa makin meningkat. Sehingga, cita-cita kami ingin menyekolahkan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan terwujud,'' kata Mohamad Ali. Selain itu, ketika anak-anak di Desa Tanjung Padang ingin melanjutkan sekolah ke tingkat SMA, maka terpaksa harus menyeberang ke Desa Ketam Putih, Kabupaten Bengkalis atau di desa tetangga yang lainnya yang berjarak puluhan kilometer dengan kondisi jalan yang sangat parah sekali.

Hal itu dikarenakan di Desa Tanjung Padang sendiri tidak memiliki sekolah tingkatan SMA sederajat. ''Keterbatasan inilah yang kami tanggung selama puluhan tahun hingga kini. Terlebih jalan penghubung antas desa yang belum diaspal. Kami betul-betul merasa kesulitan. Jika anak-anak kami yang ingin bersekolah di tingkat SMA, maka terpaksah harus tinggal dan menyewa rumah warga di tempatnya bersekolah. Untuk itu, kami sangat berharap kekurangan itu bisa diperhatikan dan diatasi segera oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti,'' ingin Mohamad Ali lagi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Putri Puyu Zulkifli, yang merupakan pemekaran Desa Tanjung Padang menambahkan, dengan kondisi yang rusak parah di desanya, jika musim hujan dipastikan anakanak sekolah tidak akan bersekolah.

Hal itu dikarenakan jalan yang becek dan berlumpur tidak mungkin bisa dilalui. ''Yang ada di dekat kampung kita hanya tingkat SD dan SMP saja, sementara SMA adanya di Desa Ketam Putih, Kabupaten Bengkalis atau di desa lainnya yang lebih jauh lagi jaraknya yakni Desa Bandul yang memiliki jarak tempuh 32 kilometer dengan kondisi jalan hancur,'' keluhnya.

Disebutkannya, saat ini ada 4 jalan lingkungan yang masih kondisi tanah belum diaspal dengan panjang lebih kurang 5 kilometer. Belum lagi jalan poros yang kondisinya cukup memprihatinkan. (burhan)

CMYK Edisi 235 Tahun V 15 - 19 Oktober 2012

Halaman

16 R a d a r R i a u LANGKAH MAJU ME MENGUNGKAP NGUNGKAP FAKTA

IKLAN

CMYK