Puailiggoubat Edisi 359

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat No. 359 : Tahun XIV (1 - 14 Mei 2017)

Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

Harga Eceran Rp3.000

Puailiggoubat NO. 359, 1 - 14 Mei 2017 FOTO:IST

Uggla Ranperda PPMHA rakau isak Pemda Mentawai katubudda sai DPRD Mentawai bulek rapasikeli ia simarui, rancangan nene’ anantamaririu rabailiu akek nia peraturan sai DPRD - 3

P

makurang pusoppinananda sipugagagalai ka desa bailiu ipakatai sia kaipa rakau eijanan nia bulagat ADD simaigi sisilokra - 6

Satoga sikolah sibara ka Sipora Utara maigi ramanangake patandingan ka FLS2N Mentawai sigalaiakenenda ka Siberut Selatan 18 Dinas Pariwisata Mentawai rariok akek sara papan TIC ka kudduat tujulogat tarabang bulek sai turis sibara ka luar negeri maruei raagai kudduat wisata ka Mentawai - 21 COVER DEPAN: N FOTO: RUS AKBAR N DESAIN: ZULFIKAR TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Rifai PEMIMPIN USAHA: PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Rifai Rus Akbar Saleleubaja Yuafriza REDAKTUR: Rus Akbar Gerson Merari Saleleubaja Zulfikar ASISTEN REDAKTUR: Bambang Sagurung WARTAWAN DAERAH: Rinto Robertus (Saibi) Leo Marsen (Sikakap) Supri Lindra (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Sipora) Hendrikus Bentar (Siberut Selatan) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jalan Semeru IV, Nomor 3, Kel. Gunung Pangilun, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat Telepon: (0751) 37121 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.mentawaikita.com

U

Suara Puailiggoubat Menunggu Kerja Cepat DPRD untuk Masyarakat Adat

Akun Fitria Ananda sitiboi ngangan sikatai pagalaiajet sirimanua sipulalaggai ka Mentawai aralapor akek an ia ka polisi - 5

Tak pei alepak aragalai lalep bantuan sibara kapamarentah kalulut sipugagalai maigi sipuaari 10

2

PEMERIKSAAN - Pol Air memeriksa BBM yang disita di perairan Bungus Teluk Kabung, Padang

Redaksi menerima tulisan berupa artikel atau untuk dimuat di Podium. Kirimkan karya tulis ke redaksi Puailiggoubat Jalan Kampung Nias I No. 21 Padang atau melalui email rus.akbar08 @gmail.com Sertakan identitas lengkap beserta foto terbaru. Setiap karya yang dimuat akan diberikan royaliti

embahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) Mentawai akan memasuki babak baru setelah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyerahkan draf baru ranperda.

Terdapat sejumlah revisi dalam draf tersebut. Kepala Bagian Hukum Setdakab Mentawai, Sirieli BW mengatakan, 60 persen draf revisi itu berbeda dari draf sebelumnya.

Perubahan-perubahan dalam draf itu diantaranya, penyebutan uma untuk subyek masyarakat hukum adat yang dilindungi. Hal yang berbeda lainnya adalah, setiap penetapan wilayah hukum adat yang diusulkan masyarakat harus melalui persetujuan DPRD yang dilakukan dalam rapat paripurna.

Revisi tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan saran dari DPRD, masyarakat sipil (NGO) serta pemerintah. Apakah perbaikan itu sebagai jalan kompromi pemerintah Mentawai dengan DPRD? yang jelas pemerintah berkeinginan, ranperda ini lolos pembahasan dan segera disetujui DPRD. Perjalanan ranperda ini sudah berlangsung lebih dari tiga tahun, mulai dari penyusunan draf akademik, usulan ke DPRD, penyampaian nota oleh bupati hingga pembahasan oleh DPRD pada 2016, yang berakhir dengan rekomendasi bahwa ranperda harus direvisi.

Banyak tarik ulur selama pembahasan ranperda ini termasuk dipengaruhi faktor pemilihan kepala daerah yang baru saja berlangsung. Dinamika politik selama pembahasan ranperda ini menyebabkan pembahasan di DPRD lambat.

Meskipun dinamika politik dalam pembahasan ranperda ini cukup kencang, masyarakat Mentawai di sejumlah daerah justru menginginkan DPRD bekerja cepat mengesahkannya. Mereka tidak mau DPRD berlama-lama membahas. Mereka ingin wilayah adat diakui dan hutan hak kembali ke pangkuan mereka. Sebab perda ini menjadi prasyarat untuk penetapan hutan adat.

Kini pilkada telah usai dan kepala daerah terpilih sudah ditetapkan. Sudah semestinya perbedaan pandangan politik di kalangan DPRD dapat diminimalisir demi tujuan bersama, mengakui keberadaan masyarakat hukum adat Mentawai.

Sebab sudah sejak lama masyarakat Mentawai minim akses wilayah kelola karena penguasaan negara terhadap tanah sukunya. Selama ini mereka tidak bisa berbuat banyak. Namun keputusan MK 35 Tahun 2012 yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara menjadi harapan kembalinya hak-hak tenurial ke pangkuan mereka.

3

Puailiggoubat NO. 359, 1 - 14 Mei 2017

Draf revisi Ranperda PPMHA berbeda 60 persen dari draf sebelumnya

Babak Baru Ranperda Pengakuan Masyarakat Adat Mentawai FOTO:ASKURNIS/YCMM

Patrisius Sanene Bambang Sagurung

emerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyerahkan draf revisi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) Mentawai kepada DPRD, Selasa, 25 April lalu. Draf revisi tersebut untuk mengakomodir masukanmasukan DPRD saat pembahasan ranperda tahun lalu.

Penyerahan draf tersebut dilakukan Serieli BW, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Drafnya sudah kita serahkan kepada DPRD kemaren, diserahkan melalui Sekretaris Dewan dan sudah bicara langsung dengan ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD,” kata Serieli BW saat ditemui di kantornya, Rabu (26/4).

Menurut dia, ada perbaikan sekitar 60 persen dari draf sebelumnya. “Jadi tahun 2016 yang lalu sesuai kesepakatan kita dengan DPRD, pembahasan itu dipending prosesnya karena diminta untuk direvisi dulu,” kata Serieli.

Revisi itu diperlukan karena dalam draf sebelumnya belum menentukan kesatuan masyarakat hukum adat mana yang dilindungi. “Kita sudah berdiskusi dengan AMAN, yang diperbaiki itu secara garis besar menentukan masyarakat hukum adat yang dilindungi adalah uma, kalau draf sebelumnya belum ada, itu yang ada peningkatannya,” kata Serieli.

Ia menjelaskan, pada 2016 masih berbicara mengakui suatu kesatuan masyarakat hukum adat tapi tidak ditentukan apa yang dilindungi dalam draf itu. “Misalkan dalam pengakuan itu ada misal uma A atau uma B, sekarang itu harus diinvetarisir dulu, dan untuk sekarang itu kita akui dulu lembaganya yaitu uma, masalah nama uma itu bisa nanti kita berpedoman pada perdanya,” jelas Serieli.

Ia berharap Badan Musyawarah (Bamus) DPRD dapat mengagendakan kembali pembahasan ranperda ini.

“Kalau 2017 ranperda masuk prolegda (program legislasi daerah) yang jadi prioritas pertama, cuma karena persolan adanya perbaikan, yang mana pada draf itu belum mengakomodir usulan dari DPRD, LSM dan eksekutif, kemudian ada beberapa yang perlu ditingkatkan disitu terutama apa lembaga yang perlu diakui,” katanya.

Pada prinsipnya, menurut Serieli, jika ranperda sudah masuk dalam

P

PEMUKIMAN - Pemukiman masyarakat Desa Bojakan Kecamatan Siberut Utara

prolegda, pasti akan dibahas, perkara ditolak atau tidak, tergantung hasil pembahasan.

“Perda ini sangat penting bagi masyarakat Mentawai, bagaimana memberdayakan masyarakat lokal yang dimaksud melalui wadah-wadah masyarakat hukum adat dan itu harus diorganisir,” katanya Sementara untuk pengurusan hak ulayat terutama masalah tanah, yang punya wewenang menurut Serieli adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana.

“Jadi salah satu hak yang melekat pada masyarakat hukum adat itu adalah hutan adat, hutan adat adalah hutan hak sebagai mana diatur dalam UU Kehutanan, untuk membebaskan itu yang punya wewenang adalah KLH dan Kehutanan, tugas pemerintah daerah memfasilitasi sampai terbit SK presiden yang menetapkan wilayah adat. Dasarnya adalah perda ini untuk melakukan pemetaan dan penganggaran.

Sementara, Nikanor Saguruk, Wakil Ketua DPRD Mentawai mengatakan Ranperda PPMHA sudah masuk dalam prolegda 2017. “Ranperda ini sangat

penting untuk masyarakat Mentawai dan ini prioritas utama yang akan kita bahas setelah kita membahas 6 ranperda yang saat ini sudah disampaikan oleh Bupati,” katanya saat ditemui di rumahnya, Jumat (28/4).

Pentingnya ranperda PPMHA ini, kata Nikanor, bukan bicara sampul tapi juga bicara soal nilai budaya dan esensi budaya. “Substasinya adalah untuk masyarakat Mentawai, perda harus betul-betul bisa berdampak dan mengakomodir kepentingan masyarakat Mentawai secara umum tanpa juga kita mengabaikan masyarakat pendatang, masyarakat adat Mentawai harus diakui dan budayanya harus diakui,” kata Nikanor.

Pembahasan ranperda PPMHA tidak masuk dalam pembahasan enam ranperda lainnya karena draf yang baru itu diserahkan ke DPRD Mentawai pada Selasa (25/4).

“Ranperda PPMHA itu sebenarnya prioritas pertama kita tapi kita masih menunggu pembahasan 6 ranperda ini baru kemudian diusulkan oleh pemerintah dalam Bamus selanjutnya karena masuknya terakhir,” jelas Nikanor.

Meski sebelumnya ada anggota DPRD yang terkesan mengulur pembahasan Ranperda PPMHA tersebut, Nikanor optimis anggota DPRD akan bisa menerima.

“Soal kawan-kawan anggota DPRD lain yang belum sepakat saya kira juga mereka harus memahami karena PPMHA ini tidak sekedar mengatur masyarakat, tidak hanya mengatur wilayah adat tapi perda ini penting dalam rangka menghidupkan kembalinilai budaya dengan keberadaan sekarang, nilai-nilai Mentawai, saya kira kami di DPRD, penduduk asli Mentawai tentunya soal adat juga sudah dipahami,” kata Nikanor Ia beranggapan dinamika yang ada di DPRD terkait ranperda ini akan bisa selesai nanti. “Kita berharap kalau ini selesai tentunya berdampak lebih besar kepada masyarakat Mentawai,” kata politisi Partai Nasdem ini.

Warga Desak Penetapan Ranperda Masyarakat Dusun Sirilanggai Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara khususnya masyarakat yang sudah melakukan pemetaan wilayah untuk

dijadikan wilayah adat meminta DPRD Mentawai dan Pemerintah Mentawai secepatnya membahas dan menetapkan peraturan daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

“Kita perlu melihat komitmen DPRD Mentawai yang menjadi wakil rakyat, apakah mereka itu mendengarkan aspirasi masyarakat atau tidak, “ kata Suardi Saerejen, ketua Suku Saerejen pada Puailiggoubat, Rabu, 27 April 2017.

Dikatakan Suardi, sukunya bersedia untuk memetakan wilayah adatnya agar wilayah adat Suku Saerejen diakui keberadaannya oleh pemerintah dan masyarakat. “Kami ingin diakui ditanah kami sendiri yang dititipkan oleh nenek moyang kami. Bukan seperti yang terjadi sekarang ini dimana negera selalu mengambil dan mengizinkan orang lain mengambil tanah ulayat kami demi kepentingan mereka, “ katanya.

Hal yang sama dikatakan Jeses Samongilailai. “Kami ini sudah punya pengalaman pahit akan keberadaan tanah ulayat kami yang diambil oleh orang lain, sementara itu secara jelas masyarakat tahu kalau itu hak kami.

Dengan perda inilah mungkin membuat kami kuat ditanah kami, “ katanya.

Adanya rencana pemerintah untuk memperkuat posisi tawar masyarakat adat terhadap tanah ulayat yang mereka miliki melalui PPMHA yang mana salah satu syaratnya dengan adanya wilayah adat, membuat suku-suku di Sirilanggai bersemangat dan sepakat untuk melalukan pemetaan secara partisipastif.

“Dengan adanya perda ini juga mengakui sejarah kepemilikan tanah dari nenek moyang kami. Keturunan dan penyebarannya akan jelas dimana yang betul-betul mempunyai hak terhadap tanah dan mana yang menumpang di suku, “ kata Barnabas Saerejen, kepala Desa Malancan.

Demikian juga halnya dengan Kangguna, dari Suku Satanduk. “Kita ingin keseriusan pemerintah untuk membahas dan menetapkan peraturan ini. Jangan lagi menunggu ada pemilihan DPRD baru DPRD Mentawai mau membahas. Disini kita bisa melihat mana wakil rakyatnya, “ katanya.

Di Sirilanggai yang sudah melakukan pemetaan wilayah adat diantaranya suku Saponduruk 1.883 ha, Saerejen 902 ha, Samongilailai 1414 ha, dan Satanduk 721 ha. Sementara suku yang sudah menyerahkan surat kesepakatan bersama suku untuk dilakukan pemetaan yaitu Saumanuk dengan lima lokasi.

Sementara Saerejen tinggal satu lokasi yaitu di Ukenen. (o)

Puailiggoubat NO. 359, 1 - 14 Mei 2017

Ada enam ranperda yang diusulkan eksekutif mulai RPJPD sampai Ketertiban Umum

4

Pemda Mentawai Usulkan Pembahasan 6 Ranperda ke DPRD FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene

emerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengusulkan enam rancangan peraturan daerah kepada DPRD Mentawai melalui nota penjelasan yang disampaikan Pejabat Bupati Mentawai Syafrizal di Tuapeijat, Selasa, 25 April lalu.

Enam ranperda itu yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, Ranperda Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai 2015-2035, Ranperda Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi Kawasan Silabu Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai 2015-2035, Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah, Ranperda Pendirian Perusahaan Umum Daerah dan Ranperda Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Hadir dalam sidang itu Ketua DPRD Mentawai Yosep Sarogdok didampingi Wakil Ketua DPRD, Nikanor Saguruk dan anggota DPRD lainnya.

Menurut Syafrizal, pengusulan Ranperda RPJPD tentang pembangunan jangka panjang yang merupakan dokumen penjabaran visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Tujuan penyusunan RPJPD ini, jelasnya, untuk menetapkan visi misi dan arah pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 tahun dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian tujuan lain dari perda ini adalah mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional dan rencana pembangunan provinsi Sumatera Barat.

“Kami berharap untuk selanjutnya dalam agenda sidang berikutnya rancangan perda tentang RPJPD 2005-2020 dapat dilakukan pembahasan bersama untuk mendapatkan persetujuan DPRD,” kata Syafrizal saat membacakan nota 6 ranperda tersebut.

Kemudian penjelasan maksud Ranperda Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi Kawasan Silabu Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai 2015-2035 untuk penataan ruang kawasan ibukota bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan potensi sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis

P

Syafrizal, Pejabat Sementara Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai

ekonomi kerakyatan, kearifan lokal serta ramah lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana, untuk mewujudkan Silabu yang terletak di Desa Silabu dan sebagian Desa Saumanganyak Kecamatan Pagai Utara. Kemudian strategi pengembangan kawasan Silabu meliputi rencana pola ruang yang terdiri dari pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Syafrizal mengatakan keberadaan ranperda tentang RDTR tersebut dan peraturan zonasi kawasan ibukota dan kawasan Silabu ini sangat dibutuhkan.

“Karena melihat dinamika investasi yang cukup berkembang saat ini terutama dalam menciptakan pemanfaatan ruang,” kata Syafrizal.

“Oleh karena itu, kami berharap dalam tahapan selanjutnya rancangan perda RDTR ini dapat dilakukan pembahasan bersama untuk selanjutnya ditetapkan menjadi perda,” katanya.

Sementara terkait Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah, melalui perda tersebut dimaksudkan Pemda Mentawai dan elemen-elemen masyarakat mampu meminimalisir resiko setiap kali terjadi bencana.

Perlunya perda penanggulangan bencana ini diketahui Mentawai adalah daerah kepulauan yang salah satu daerah yang rawan bencana alaam. Ancaman

bencana itu seperti gempa bumi, longsor, banjir, gelombang tinggi, tsunami.

Penanggulangan bencana sangat diperlukan sejak terjadi bencana, saat terjadi bencana maupun setelah terjadi bencana. “Dari ranperda ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan kerangka hukum untuk memberikan tindakan penanggulangan bencana,” kata Syafrizal.

Secara garis besar, Ranperda tentang Penanggulangan Bencana ini memuat tanggung jawab dan wewenang Pemda dalam penanggulangan bencana di daerah, kemudian hak dan kewajiban masyarakat dalam proses penanggulangan bencana di daerah, peran lembaga pendidikan, Ormas, LSM, media, lembaga usaha, NGO dan lembaga non pemerintah lainnya dalam penanggulangan bencana.

“Melalui perda ini Pemda bersamasama dengan seluruh elemen masyarakat mampu mengatasi dan meminimalisir resiko setiap kali terjadi bencana, oleh sebab itu kami berharap dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut,” kata Syafrizal.

Kemudian Ranperda Pendirian Perusahaan Umum Daerah mampu melakukan pembinaan dan pengelolaan bidang usaha penyaluran bahan minyak, pengelolaan hasil bumi dan laut daerah, kontruksi, pemanfaatan kekayaan

daerah dan pengelolaan penyediaan energi , serta usaha lain.

Secara garis besar, pendirian usaha umum ini bertujuan untuk turut

melaksanakan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat, membantu dan mengusahakan kelancaran distribusi keperluan masyarakat dan ikut serta mengusahakan stabilitas perekonomian, meningkatkan pendapatan asli daerah dan memperluas kesempatan kerja.

“Melalui perda ini juga mempermudah pelayanan bahan pokok masyarakat, mempercepat pengeloaan kekayaan alam daerah,” kata Syafrizal.

Sementara Ranperda Ketentraman dan Ketertiban Umum dimaksudkan adalah untuk menjamin dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta mencapai kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dan diharapkan melalui perda ini menciptakan ketentraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan, dan keindahan dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang sejahtera, berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung sektor pariwisata, pendidikan, dan perekonomian masyarakat.

Terkait pembahasan lanjutan yaitu penyampaian pandangan masing-masing fraksi belum dilakukan terhadap enam ranperda tersebut dan masih menunggu agenda selanjutnya karena kehadiran anggota DPRD pada saat itu tidak memenuhi kuorum atau standar jumlah. (r)

Diguncang Gempa, Warga Sipora Berhamburan Keluar Rumah

Ilustrasi

PADANG - Warga Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai panik dan berhamburan ke luar rumah ketika terjadi gempa yang berkekuatan 5.3 SR pada pukul 11.00 WIB, Jumat, 21 April lalu.

Weni (51), salah seorang warga Sipora mengaku, takut dan langsung lari keluar rumah saat merasakan guncangan gempa.

“Saya tidak berpikir lama, ketika terjadi gempa saya langsung berlari menyelamatkan diri ke luar rumah,” katanya kepada Puailiggoubat Saking paniknya, Weni tidak ingat bahwa sebelum ia berlari ke luar dirinya sedang menggoreng ikan. Ketika tersadar dari paniknya ia baru ingat dan langsung mengecek masakannya yang sudah gosong.

Selain Weni, warga Sipora lain juga berhamburan ke luar rumah karena lokasi pusat gempa terjadi di daerah mereka dengan koordinat 103 km tenggara Kepulauan Mentawai, 155 Km Barat Daya Pesisir Selatan,162 Km Baratdaya Padang,179 Km Barat daya Pariaman, dan 925 Km Barat laut Jakarta.

Tidak diketahui berapa kerusakan yang diakibatkan gempa tersebut. Gempa tersebut juga tidak berpotensi tsunami. (yogi/g)

MENTAWAINEWS

Puailiggoubat

NO. 359, 1 - 14 Mei 2017

5

Lecehkan Orang Mentawai, Akun Fitri Ananda Dilaporkan ke Polisi FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Dua organisasi Mentawai ini tidak terima ucapan yang melecehkan masyarakat Mentawai dan melaporkan ke Polda Sumbar Rus Akbar

engurus Forum Mahasiswa Mentawai (FORMMA) Sumatera Barat dan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Mentawai (IPPMEN) melaporkan pemilik akun Facebook Fitri Ananda ke Polda Sumbar lantaran postingan statusnya yang dianggap rasis, merendahkan agama dan suku Mentawai.

“Iya kita melaporkan status yang dibuat akun Fitri Ananda ke bagian Kasubdit II Reskrimsus Polda Sumbar, kita melaporkan ini atas nama mahasiswa dan masyarakat Mentawai, kita datang 50 orang,” ujar Ketua Formma Sumbar, Daudi Silvanus Satoko, Rabu, 19 April lalu.

Status yang dibuat Fitri Ananda itu kini sudah dihapus di dinding Facebooknya setelah ratusan komentar menanggapi status tersebut serta membagikannya. Postingan ini menjadi pembicaraan hangat terutama di kalangan masyarakat Mentawai, terutama karena status menghina itu dibuat beberapa postingan.

Sebelum dihapus di medsos, foto profil Fitri Ananda diduga seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi negeri karena memakai baju almamater dan berpose dalam sebuah gedung.

Meski status tersebut sudah dihapus termasuk semua foto-fotonya, beberapa mahasiswa dan masyarakat Mentawai telah mengopi ulang status tersebut sebagai barang bukti yang dilaporkan ke Mapolda Sumbar.

Terkait proses pelaporan ke Polda Sumatera Barat atas penghinaan yang ditulis dalam status Facebook Fitri Ananda, FORMMA Sumatera Barat, Daudi Silvanus Satoko meminta mahasiswa Mentawai tidak terpancing yang berdampak memperkeruh suasana.

“Kita minta teman-teman mahasiswa Mentawai tidak ikut terpancing mengomentari status yang kita laporkan, berkomentar secara elegan dan sopan, biarkan proses hukum berlanjut dan saat ini kita masih memproses di Polda Sumbar,” ujarnya.

Perwakilan FORMMA Sumbar dan IPPMEN ini datang pada pukul 09.00 WIB langsung melaporkan ke Sentra

P

MELAPOR - Formma melaporkan akun atas nama Fitri Ananda ke Polda Sumbar terkait pelecehan di media sosial

Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), kemudian dilanjutkan ke Disrkrimsus lantai IV dan diterukan ke SKPT. Ketua IPPMEN, Hendrikus Novianto, berharap seluruh mahasiswa Mentawai bersatu menyelesaikan masalah ini, dan juga pihak kepolisian segera menyeleaikan kasus pelecehahan tersebut. “Kita siap membantu pihak kepolisian menemukan posisi pelaku,” kata Hendrikus.

Menurutnya, kasus itu sudah meresahkan masyarakat dan beberapa orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mentawai serta tokoh agama dan tokoh adat.

“Kasus ini bukan lagi masuk ranah personal, secara tidak langsung sudah melibatkan masyarakat Mentawai keseluruhan,” jelasnya.

Dikatakan Hendrikus, ini sudah menyangkut harga diri masyarakat Mentawai. Dia menambahkan, laporan sudah diserahkan ke Polda Sumbar dengan nomor laporan LP/110/IV/2017SPKT, tertanggal 19 April 2017.

“Laporan sudah kita serahkan, kepada teman-teman, saya harap tidak usah memperdebatkan persoalan itu lagi di media sosial, karena akun Fitri Ananda itu belum jelas, bisa jadi akun tersebut disalahgunakan oleh orang lain,” ungkapnya.

Pemilik akun Fitri Ananda, kata Hendri ini diduga melanggar UU ITE, Pasal 28 Ayat 2. “Ini menjadi pemebelajaran bagi kita semua, termasuk teman-teman mahasiswa dan juga masyarakat agar ke depan kita menjaga diri di media sosial dan tidak bicara sembarangan. Kita ambil hikmahnya terkait persoalan yang terjadi saat ini,”

ujar Hendrikus.

Tak hanya itu, beberapa pelajaran dan mahasiswa yang berada di Yogyakarta yang membuat organisasi Uma Pelajar dan Mahasiswa Mentawai (UPMM) Yogyakarta turut mengecam penggunan akun Fitri Ananda dalam Facebook yang ditulis dalam dinding akunnya dengan kalimat-kalimat yang merendahkan suku bangsa Mentawai yang ada di Sumatera Barat.

Menurut Penasehat UPMM, Karlo Sadodolu, masyarakat Mentawai bukanlah suku terendah dan terasing, saudari Fitri Ananda di akun Facebooknya secara terang-terangan menyatakan kebencian dan permusuhan terhadap kelompok suku, agama dan ras Mentawai.

“Kami mahasiswa yang bernaung dalam organisasi Uma Pelajar Mahasiswa Mentawai (UPMM) Yogyakarta sangat terganggu dan mengecam tindakan Fitri Ananda yang tidak menghargai kemajemukan sebagai sesama suku bangsa yang terkandung dfalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.

“Kemudian perbuatan yang dilakukan oleh saudari Fitri Ananda juga telah melanggar Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Kami menyatakan tindakan Fitri Ananda ini sangat berbahaya dalam menjaga harmonisasi kehidupan sosial masyarakat sesama suku dan mengkawatirkan postingan status Fitri Ananda ini akan menyulut kemarahan masyarakat suku Mentawai secara umum serta mengancam integrasi social sesame bangsa,” jelas Karlo.

Dengan masalah itu UPMM menolak tindakan pelecehan terhadap suku

Mentawai dan menyamakan suku Mentawai seperti binatang, menolak diskriminasi terhadap suku, agama dan adat istiadat Mentawai baik itu secara verbal ataupun fisik, karena setiap suku sama dilindungi secara konstitusional.

“Mengecam sepenuhnya tindakan Fitri Ananda di akun Facebook pribadinya dan meminta maaf baik secara lisan ataupun tertulis kepada seluruh masyarakat suku Mentawai melaluhi media surat kabar dan media cetak lainnya,” ujar Karlo.

UPMM juga meminta kepada aparat kepolisian aga segera memrposes saudari Fitri Ananda secara hokum. “Harapan kami seluruh elemen masyarakat Mentawai dan mahasiswa tetap menjaga Kebhinekaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa kita,” tutupnya.

Sementara, pemilik foto profil di akun Facebook Fitri Ananda yang menghina masyarakat Mentawai membantah bukan dia yang menulis di Facebook tersebut. Hal itu dituliskan di dinding milik akun Putri Amelia pada pukul 12.16 WIB, Kamis (20/4/2017), tulisan itu juga disampaikan ke redaksi.

Putri Amelia mengklarifikasi bahwa postingan akun atas nama Fitri Ananda yang menggunakan foto miliknya dan membuat postingan menghina orang Mentawai, bukanlah perbuatannya.

“Jadi saya mau menginformasikan, bahwasanya Fitri Ananda mencuri foto saya, saya juga tidak tau dia siapa orangnya, waktu saya cari tau akun nya sudah tidak ada lagi,” jelasnya.

Akibat menggunankan foto Putri Amelia oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut membuat dia tidak

bisa tenang dan terganggu. “Jadi akun Facebook saya yang asli adalah Putri Amelia bisa dicek. Jadi tolong dicari tahu dulu kebenarannya sebelum menyebarkan foto saya. Mungkin maksudnya memang tidak untuk saya, tetapi karena menggunakan foto saya, saya sangat terganggu karena masalah ini. Karena saya lihat sudah banyak yang menyebarkan,” ujarnya.

Putri Amelia juga sudah melaporkan masalah ini kepada pihak berwajib.

“Saya mohon diklarifikasi semuanya bahwa yang di foto itu saya Putri Amelia bukan Fitri Ananda, Fitri Ananda mencuri foto saya,” tulisnya.

Berikut tulisan asli yang ditulis di dinding Facebook Putri Amelia dan disampaikan ke redaksi sebagai pemilik foto asli yang dipakai oleh akun Fitri Ananda yang melecehkan masyarakat Mentawai.

“Mohon maaf sebelumnya. Postingan akun dengan nama Fitri Amanda itu menggunakan Foto saya yaitu PUTRI AMELIA untuk membuat akun fakenya dia dan meghina mentawai di sana. Jadi saya mau menginformasikan, bahwasanya Fitri amanda mencuri foto saya, saya juga tidak tau dia siapa, waktu saya cari tau akun nya sudah tidak ada. Jadi akun fb saya yang asli adalah putri amelia bisa di cek. Jadi tolong di cari tau dulu kebenarannya sebelum menyebarkan foto saya.

Mungkin maksudnya memang tidak untuk saya, tetapi karena menggunakan foto saya, saya sangat terganggu karena masalah ini. Karena saya liat sudah banyak yang menyebarkan. Saya pun juga sudah melaporkan masalah ini kepada pihak berwajib. Saya mohon di klarifikasi semuanya bahwa yg di foto itu saya putri amelia bukan fitri amanda, fitri amanda mencuri foto saya.

Terima kasih”.

Pada 25 April Putri Amelia tbersama kedua orang tuanya melaporkan akun Fitri Ananda ke Polda Sumbar dengan bukti laporan berupa Surat Tanda Terima Laporan (STTL) dengan nomor : LP/117/IV/2017-SPKT Sbr, Tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh dirinya dan Bamin Siaga 1 SPKT Polda Sumbar, Aiptu Hengki Darmawan.

Putri sendiri menyebut dirinya mengetahui bahwa akun Fitri Ananda menggunakan fotonya sebagai profil Facebook dari salah seorang rekannya bernama Dini Islami (21) pada 19 April 2017 lalu. Dini mengatakan bahwa dirinya juga mengetahui bahwa akun atas nama Fitri Ananda menggunakan foto Putri Amelia membuat status menghina Mentawai. Lantaran menggunakan fotonya akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian. (r)

MENTAWAINEWS Kepala desa saja yang bekerja atau sekretarisnya

Puailiggoubat

NO. 359, 1 - 14 Mei 2017

6

Minim Pengalaman, Aparat Desa Kesulitan Kelola ADD FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene

ealisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 2015 2015 dan 2016 mencapai 98 persen dari total anggaran per tahun, baik yang bersumber dari APBD maupun dari dana perimbangan atau APBN. Kasubid Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah (BKD), Rikahasnita, mengatakan, serapan ADD belum 100 persen lantaran sumber daya manusia yang mengelola ADD masih minim serta masalah pembagian tugas, kadang kepala desa saja yang bekerja atau Sekdesnya.

“Realisasi ADD tahun 2015 itu mencapai 98 persen dan begitu juga realisasi pada 2016 tidak jauh beda dengan 2015, sekitar 98 persen juga,” katanya pada Pualiggoubat, Rabu, 27 April lalu.

Data diperoleh dari BKD, total Alokasi Dana Desa (ADD) 2015 untuk 43 desa di Mentawai senilai Rp74,5 miliar. Total ADD tersebut Rp14,9 miliar dari APBN sedangkan dari APBD senilai Rp58,7 miliar, Bagi Hasil Pajak Rp323,4

R

KANTOR - Kantor Desa Simatalu di Kecamatan Siberut Barat

juta, Bagi Hasil Retribusi Rp521 juta.

Pada 2015, masing-masing desa mendapat kucuran anggaran rata-rata lebih dari Rp1 miliar, hanya beberapa desa yang mencapai Rp2 miliar seperti Desa Saumanganyak, Madobag, Simatalu, Simalegi, Taikako dan beberapa desa di Pagai Selatan.

Kemudian total Alokasi Dana Desa

(ADD) pada 2016, Rp98,2 miliar dan meningkat sekitar 24,08 persen atau Rp23,6 miliar dari 2015. Rincian sumber ADD 2016 tersebut yaitu dari APBN senilai Rp33,5 miliar, dari APBD senilai Rp62,7 miliar, Bagi Hasil Pajak Rp373 juta, Bagi Hasil Retribusi Rp992,5 juta dan bantuan dari Pemprov Rp516 juta.

Kemudian kucuran Alokasi Dana

Prioritas Dana Desa Saumanganya Tahun Ini untuk Bangun Jalan SAUMANGANYA - Alokasi Dana Desa (ADD) Saumanganya tahun ini akan difokuskan untuk pembangunan fisik berupa rehap jalan dan pembangunan jembatan penghubung antar dusun. Total dana ADD yang terserap untuk fisik ini mencapai Rp2 miliar dari Rp3,2 miliar ADD tahun ini.

Menurut PJ Kepala Desa Saumanganya, Mulyadi, jalan yang direncanakan rehab rabat beton lebar 2, 5 meter, ketebalan 10 centimeter sepanjang 4.500 meter di beberapa titik lokasi yaitu perbatasan Butek Mone di Dusun Polaga Desa Matobe Kecamatan Sikakap sekira sepanjang 700 meter, Manganjo- Saumanganya 500 meter, Bosua-Manganjo 730 meter, Manganjo- Gulu-guluk 500 meter, Pututukat-Pujaringan 300 meter, Pasapuat 600 meter, Mabulau Buggei 400 meter, Beubukku 250 meter, Pinairuk-Mapinang Utara sepanjang 300 meter.

Selain jalan ada pembangunan rehab jalan gang di pusat Desa Saumanganya mencakup lima dusun 320 meter, pembangunan gedung baru kantor desa berukuran 15x20 meter persegi semi permanen dengan anggaran Rp300 juta.

“Kemudian kita juga bangun gedung taman kanak kanak (TK) semi permanen berukuran 8x20 meter persegi di pusat

Desa Saumanganya yang terserap senilai Rp110 juta,” ujarnya kepada Puailiggoubat, Kamis 27April, di ruang kerjanya.

Tidak hanya fisik, pemerintah desa juga akan membeli motor becak satu unit dengan anggaran Rp40juta, pembangunan jembatan sepanjang 20 meter, semen beton Rp100 juta. “Kita juga menganggarkan pemberdayaan desa kader posyandu 90 orang dengan anggaran Rp243 juta dan honor 7 orang guru Paud Rp42juta, pembayaran operasional LPM, Karang Taruna, PKK masing masing Rp7,5 juta,” katanya.

Penggunaan ADD dengan besaran sesuai Perbub dipergunakan 70 persen untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan dan 30 persen operasional dikurangi Pendapatan Tetap Aparatur Desa (PTAPD) lebihnya sesuai proporsi dan opersional BPD. “Tahun ini belum ada pembangunan secara program yang menyentuh perekonomian masyarakat tahun depan direncanakan pembangunannya. ADD akan dibuat papan informasi atau baliho agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka mengenai penggunaan,” katanya.

Sekretaris Desa Lewi Dalami menyampaikan, tahun 2015 ADD di Desa Saumanganya Rp2,5miliar yang diprio-

ritaskan untuk membangun 11 unit gedung serba guna dan satu unit gedung perpustakaan semi permanen yang tersebar di 18 dusun. “Perbaikan jembatan, tambatan perahu , jalan baru, rehap talud dan drainase total anggaran yang terserap semuanya Rp1,46 miliar dan sisanya senilai Rp1,04 miliar untuk pembayaran honor staf, dusun, kader posyandu dan biaya operasional Linmas, LPM, PKK, Karang Taruna, BPD dan desa,” katanya.

ADD 2016 sebesar Rp2,65 miliar digunakan untuk penyelesaian gedung serbaguna 11 unit dan ditambah gedung 3 unit yang baru di Dusun Beubukku, Biubiu dan kantor BPD, rehab rabat beton, tambatan perahu Manganjo dan Dusun Guluguluk, pembangunan gorong-gorong Guluguluk, Mapinang Utara, dan dusun Saumanganya Barat.

Pembangunan fisik terserap anggaran Rp1,2miliar, biaya operasional pemberdayaan dan honor perangkat desa terserap senilai Rp1,4 miliar untuk kebutuhan pembangunan fisik berupa gedung serbaguna tersebar di 18 dusun sudah selesai. “Tahun ini ADD di pergunakan pada pembangunan fisik rehap jalan antar dusun pembangunan jembatan dan gorong gorong,” katanya. (leo/r)

Desa pada 2017 naik jadi Rp105,2 miliar atau meningkat sekitar 6,6 persen dari ADD 2016 atau naik senilai Rp6,9 miliar. Masing-masing desa mendapat kucuran dana rata-rata Rp2 miliar bahkan ada yang mendapat dana Rp3 miliar yakni di Desa Sikakap, Desa Taikako, Saumanganyak, dan Simatalu.

Rika mengatakan, serapan anggaran

dalam ADD lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik seperti pembangunan jembatan, gedung kantor, jalan.

Sementara penggunaan lainnya pada kegiatan di bidang pemerintahan, bidang pembinaan masyarakat, pengembangan kemasyarakatan dan bidang anggaran yang tak terduga. “Dalam ADD realisasi rata-rata pada bidang pembangunan fisik sekitar 70 persen,” katanya.

Kendala pengelolaan ADD yang sering ditemui BKD pada tingkat desa lebih pada sumber daya manusianya.

“Kalau kendala laporan lebih sering pada SDM, kemudian masalah pembagian tugas kadang kepala desa saja yang bekerja, atau sekdesnya, selain itu soal penyelesaian Spj, kondisi geografis juga bisa menjadi faktornya,” kata Rika.

Terhadap desa yang laporannya mengalami keterlambatan seperti pelaporan Spj akhir tahun, Pemda Mentawai sudah mengeluarkan aturan pemberian sanksi dengan pemotongan pendapatan tetap aparatur pemdes.

“Jika pada bulan kedua laporan tidak selesai akan ada pemotongan PTAP kepada kades dan sekretaris senilai 20 persen, selanjutnya bulan ketiga juga belum selesai laporan makan potong 30 persen,” kata Rika. (r)

Takut Ditangkap Polisi, Kurir Narkoba Nekat Telan Sabu MUARASIBERUT -Takut ketahuan dan ditangkap polisi, TH, warga Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan nekat menghilangkan barang bukti dengan cara menelan narkoba jenis sabu.

Kapolsek Siberut Selatan, Iptu Tuwon Inswantoro, mengatakan pelaku ditangkap Kamis, 20 April 2017 di jalan Simpang SMPN 1 Siberut Selatan. “Saat ditangkap tersangka mau melakukan transaksi, untuk menghilangkan barang bukti, tersangka nekat menelan barang bukti,” katanya p a d a Puailiggoubat, Sabtu 22 April lalu.

Tak hanya itu saja, saat polisi menangkap, tersangka sempat melakukan perlawanan kepada lima personil kepolisian namun pelaku tidak mampu melawan dan akhirnya ditangkap digiring ke Mapolsek Siberut Selatan untuk dimintai keterangan. “Kita tidak sempat melakukan tes urin pelaku karena mesin led di puskesmas rusak,” katanya Setelah itu pada malam harinya pihak kepolisian, kepala

dusun dan kepala desa melakukan penggeledahan di rumah pelaku di Dusun Pasakiat, ternyata pelaku menyimpan sabu di bawah karpet dalam rumahnya.

Setelah pihak polisi memintai keterangan kepada tersangka sabu tersebut berasal dari temannya di Padang yang berinisial G. “Saat itu G melarikan diri ke Padang dan kita melakukan koordinasi dengan kepolisian di Padang untuk mengejarnya,” ujarnya.

Kini tersangka TH ini sudah ditahan di Polsek Siberut Selatan dan akan dilanjutkan pemeriksaan dan penahanan di Padang termasuk tes urin.

Sementara Kanit Reskrim Siberut Selatan Ipda Dony Putra mengatakan saat ini ini pelaku sudah diamankan disel dan pelaku dijerat sesuai UU No 35 tahun 2009 yaitu tentang narkotika yang melanggar pasal 112 ayat .

“Tersangka diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar,” katanya. (hd/r)

MENTAWAINEWS Pengepul manau mengaku akan mengeluarkan biaya lebih besar jika mengurus izin usaha manau ke Padang

Puailiggoubat

NO. 359, 1 - 14 Mei 2017

7

Kewenangan Kelola Kehutanan Beralih ke Provinsi

Pengepul Manau Akan Kesulitan Urus Izin FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

Rinto Robertus Sanenek Leo Marsen

ejak beralihnya kewenangan Dinas Kehutanan tingkat kabupaten ke Dinas Kehutanan provinsi, sesuai amanat UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, parapengusaha atau pengepul manau di Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami kesulitan dalam pengurusan atau perpanjangan izin usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar.

Satu-satunya pengepul yang sekaligus memiliki usaha penggorengan manau dan rotan di Saibi Samukop, Mikael Sapojai, menyebutkan dalam menjalankan usaha manau dan rotannya sudah mengantongi Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (PHHBK) sejak 2016.

“Proses kita ngurus izin itu ketika kita diikutkan pelatihan pengenalan jenis rotan di Pekanbaru Oktober 2015 yang diadakan Dinas Kehutanan Mentawai, saat itu dan keluarlah rekomendasi dari Dinas Kehutanan Mentawai untuk mengurus izin ke Dinas Provinsi dan uzinnya pun keluar pada 2016 dengan target yang ditentukan dalam pengelolaannya selama 3 tahun,” kata Mikael saat ditemui di tempat penggorengan manaunya di Koromimit Monga Dusun Pangasaat, Rabu, 26 April lalu.

Izin tersebut menetapkan, manau yang bisa ditampung dalam setahun sebanyak 20 ribu batang dan rotan 1 ton saja. Semua jumlah itu dilaporkan ke Dinas Kehutanan Sumbar setiap tahun.

“Kalau melebihi target dari jumlah manau dan rotannya yang telah ditentukan kita akan didenda 10 kali lipat oleh Dinas Kehutanan Sumbar,” ujarnya.

Menurut Mikael, adanya target jumlah manau dan rotan per tahun membuat dirinya juga membatasi pasokan dari masyarakat. “Tentu kita juga batasi, kalau sudah sampai targetnya per tahun terpaksa kita tak beli lagi ke warga

S

Mikael Sapojai, pengepul manau dan rotan di Saibi Samukop

dan di sini kita sering juga dikomplain warga karena manau dan rotan ini salah satu hasil hutan yang meningkatkan ekonomi warga, kalau tidak ada target itu kita siap tampung manau dan rotan warga, padahal hasil hutan kita di sini sangat banyak sekali,” katanya.

Mikael berencana mengurus kembali kuota daya tampung manau dan rotan ke Dinas Kehutanan Sumbar. “Kita mengurus itu kalau bisa tanpa jumlah target per tahun dan kalau ini izinnya nantinya juga tidak dipenuhi mungkin usaha manau dan rotan ini akan kita tutup saja,” ujarnya.

Terkait beralihnya kewenangan pengelolaan sektor kehutanan dari Pemkab Mentawai ke Pemprov Sumbar, Mikael mengaku tentu saja akan menyulitkan baginya mengurus izin.

“Sebelum saya urus izin dari Dinas Kehutanan Sumbar, dulu saya ada rekomendasi dari Dinas Kehutanan Mentawai. Sekarang ini untuk mengurus

perpanjangan izin, tentu kami harus mengurusnya berulang-ulang ke Padang dan akan memakai biaya banyak dan waktu yang cukup lama dan kalau masih di kelola Dinas Kehutanan Mentawai kita bisa berkoordinasi lebih dekat dan bisa membantu kita juga lebih cepat keluar izinnya,” katanya.

Untuk jumlah manau dan rotan yang ditampung dari warga, terhitung per minggu dan per bulan serta per tahun, menurut Mikael tidak bisa dihitung dan diperkirakan berapa jumlah terkumpul manau dan rotannya. “Jumlah manau dan rotan baik dari per minggu, per bulan dan per tahun mungkin ini tidak bisa kita beberkan dan kita rahasiakan saja karena kalau kita sebutkan jumlahnya begini dan dibaca dan diketahui di Dinas Kehutanan Provinsi yang ternyata melebihi target kita nanti akan didenda,” ujarnya.

Namun untuk harga, tambah Mikael, manau ukuran besar Rp8.000 per batang,

ukuran menengah Rp3.000 per batang, ukuran kecil Rp1500 per batang dan paling kecil Rp500 per batang dan untuk rotan harganya Rp4.000 per kilo.

Sementara Rio Sinaga (32), penampung manau di Muara Taikako, Desa Taikako, Kecamatan Sikakap, mengatakan pengurusan izin tidak dipungut biaya namun untuk mengurus ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bisa merepotkan dan berbiaya tinggi karena transportasi besar, biaya penginapan dan konsumsi lebih besar.

Pada saat pengurusan izin ke Pemerintah Kabupaten Mentawai di Tuapeijat, biaya belum terlalu banyak, naik kapal antar pulau pulang pergi dan juga penginapan ada kakak di Tuapeijat sehingga biaya masih irit.

“Pada awal 2016 ketika pengurusan izin di kabupaten, pihak dinas perizinan menyuruh kami ke Pemerintah Provinsi di Padang, biaya transportasi dan biaya hidup selama pengurusan cukup luma-

yan, mencapai 2-3 kali lipat,” katanya saat diwawancara 24 April lalu.

Izin menampung manau diperpanjang setiap tahunnya, jelas Rio. Jenis HHBK yang ditampung yaitu manau, tabu-tabu dan jenis mawi sementara jumlah manau setiap bulannya sekira 5.000 batang ditampung dari petani di Pagai, harga satu potongan manau panjang 3 meter dengan ukuran LL dibeli Rp5.000, ukuran L harga Rp6.000, ukuran M harganya Rp4.000 dan ukuran S harga Rp2.000.

“Jenis tabu-tabu dan mawi potongan manau 4 meter ukuran dan harga sama dengan harga manau, hasil manau dari petani dijual ke penampung di Kota Padang dengan transportasi kapal laut, keuntungan dan resikonya ada sekira 20-30 persen sesuai harga pasarannya,” katanya.

Kalau manau digoreng atau dimasak dapat disimpan di gudang hingga 2-3 bulan, dijual ke Padang hanya modal kurang berputar. “Lebih baik manau mentah saja langsung dijual ke Padang,” katanya.

Kendala lain dalam pengembangan usaha manau, soal permintaan dari agen di Padang, kadang manau banyak tapi yang dipesan agen di Padang terbatas.

“Kita terpaksa membatasi penampungan manau,” ujarnya.

Martin Saogo (48), petani manau, warga Mapoupou Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan, mengatakan memiliki kebun manau 4 bidang dengan luas masing-masing 1,5 hektar.

“Satu bidang sudah diolah sejak 2009 yang lalu, luas lahan 1,5 hektar dapat 1.200 batang, kalau ditaksir uangnya Rp5juta. Saat ini isi lahan yang sudah ditanami manau masih umuran 2 tahun, masih menunggu lebih tua dan potongannya bertambah hingga 18-20 meter,” ujarnya.

Di dusun Mapoupou ada sekitar 130 kepala keluarga berkebun manau dengan total luas sekira 40 hektar ada milik warga, sebagian diperoleh dari kebun dan ada juga dicari di hutan. (r)

Diduga Ilegal, Polisi Amankan 48 Ton Solar Tujuan Sikakap PADANG - Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Polda Sumatera Barat berhasil menggagalkan penyeludupan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 48 ton tanpa memiliki dokumen resmi perairan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang pada Rabu 19 April lalu.

BBM tersebut dibawa Kapal KM Lumba-lumba yang rencananya akan dibawa ke Sikakap. Polisi mengamankan

Direktur PT Mitra Kaferindo berinisial E (47) dan Nahkoda Kapal AH (63) karena tidak mampu memperlihatkan dokumen serta surat izin.

“Saat itu Ditpolair Polda Sumbar patroli di sepanjang perairan laut Kota Padang dengan kapal KP Parikesit-7009 dan ada satu kapal yang mencurigakan.

Kemudian dilakukan pemeriksaan dan ternyata membawa BBM jenis solar,” jelas Kabid Humas Polda Sumbar,

AKBP Syamsi.

Ketika petugas mencoba meminta surat izin serta dokumen dalam membawa BBM tersebut nahkoda kapal dan direktur PT Mitra Kaferindo tidak mampu memperlihatkan. BBM tersebut diduga illegal dan kedua pelaku dan barang bukti langsung dibawa untuk dilakukan pemeriksaan.

“Kita langsung mengiring kedua pelaku berikut barang bukti ke Markas

Ditpolair untuk dilakukan pemeriksaaan intesif, dari pengakuan pelaku BBM itu digunakan untuk kebutuhan industri.

Sedangkan dari hasil interogasi, pembeli BBM tersebut ada di Sikakap Kepulauan Mentawai,” ujar Syamsi.

Syamsi mengungkap, pihaknya terus melakukan pengembangan dan penyelidikan dalam kasus penyeludupan BBM ilegal tersebut. Selain itu, dari total BBM solar yang dibawa pelaku ditafsir

mencapai total Rp247 Juta. “Akan terus kita selidiki dan kembangkan terhadap dua pelaku dalam penyeludupan BBM ilegal ini. Sedangkan pelaku apabila terbukti akan dikenakan pasal 53 huruf b UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas jouncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman mancapai 10 tahun penjara,” katanya. (rus)

MENTAWAINEWS

Puailiggoubat

NO. 359, 1 - 14 Mei 2017

8

Cek Fisik oleh BPK Setelah dicek fisik, mobil tersebut dikembalikan lagi untuk operasional DPRD

Tujuh Mobil Dinas DPRD di Padang Dibawa ke Tuapeijat FOTO:FADLY/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene Yogi Al Fadly

ujuh unit mobil dinas anggota DPRD Mentawai yang berada di Padang untuk operasional dibawa ke Tuapeijat, 23 April lalu.

Mobil-mobil tersebut akan diperiksa secara fisik oleh BPK Perwakilan Sumatera Barat untuk keperluan pemeriksaan asset Pemerintah kabupaten Mentawai.

Pemeriksaan mobil dinas meliputi cek fisik tiap unit, mulai dari kondisi body, cat, ban, dan mesin, termasuk jok kendaraan.

Tujuh unit mobil yang dibawa ke Tuapeijat itu adalah kendaraan roda dua merk APV bernopol BA 1716 U yang dipakai Rasyidin Syaiful, Innova BA 1515 U dipakai Alisandre Zalukhu, Xtrail BA 1501 U yang dipakai Nikanor Saguruk, Xtrail BA 1502 U yang dipakai Semseri. Mobil Fortuner BA 1532 U yang dipakai Ketua DPRD Mentawai Yosep Sarogdok, Pajero BA 1535 U yang digunakan mantan Wakil Ketua DPRD Kortanius Sabeleakek dan kendaraan roda dua merk Ford BA 8010 U yang dipakai Edi Kuswoko.

Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah, Andre Ola Vetric, mengatakan kendaraan dinas yang ada di Padang itu adalah kendaraan dinas milik anggota DPRD dan Sekretariat Daerah.

Sejak 2002, jumlah kendaraan dinas milik Pemda Mentawai berada di Mentawai maupun di luar Mentawai sebanyak 561 unit baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Kendaraan roda empat ada sekitar 63 unit sementara kendaraan dinas roda dua ada 498 unit.

“Kendaraan yang dipulangkan itu untuk kepentingan audit BPK, karena BPK mau melakukan cek fisik, jadi kendaraan yang ada di Padang maupun di Mentawai harus diperiksa,” katanya di kantor BKD pada Rabu, 26 April lalu.

Keberadaan mobil dinas, kata

T

Mobil dinas DPRD Mentawai yang ditarik dari Padang

Andre, tergantung tupoksi dan ada juga mobil dinas yang pernah disalahgunakan. “Kalau yang banyak bermasalah kadang-kadang kepala dinas misal membawa mobil di Padang untuk anaknya tapi sekarang tidak ada lagi, dulu memang ada,” kata Andre Namun ia menjelaskan juga bahwa keberadaan mobil di Padang yang bisa itu misal mobil komisi DPRD. “Tergantung mobilitasnya, kadang tergantung ruang geraknya lebih banyak,” kata Andre Wewenang untuk tanggung jawab mobil dinas, kata Andre berada di masing-masing kepala dinas OPD “Pekerjaan kami data, sementara pengamanan itu di Dinas atau kepala Dinas jadi kita tidak bisa intervensi itu,” jelas Andre.

Adanya penyalahgunaan aset tergantung laporan. “Kalau ada laporan baru bisa kami tindak lanjuti,” ucapnya.

Andre menjelaskan juga soal aset Pemda Mentawai seperti MV. Mentawai Ekspres yang sekarang sudah diserahkan kepada bupati dan rencana akan dilelang. “Tinggal menunggu dilakukan penghapusan oleh bupati, tentu kita hitung dulu dapat nilainya, jika nilainya tinggi maka kami meminta persetujuan DPRD dulu karena nilai di atas Rp5 miliar mesti persetujuan DPRD,” jelas Andre Jadwal pengecekan et pemda, menurut Andre, tergantung BPK, kadang sampelnya gedung, sekolah, tergantung sampel audit BPK. Hingga saat ini BKD tidak menerima laporan soal adanya pejabat yang menggunakan kendaraan

dinas yang tidak semestinya. “Sampai saat ini tidak ada karena tidak ada laporan,” ungkapnya.

Selain itu, pengelolaan kendaraan dinas beradadi bagian umum Sekretariat Daerah sementara pengadaan mobil baru tergantung kepala dinasnya. “Kalau kepala dinasnya tidak mau mobilnya akan turun disposisi dari bupati, Sekda.

Aset dilelang setelah lima tahun dipakai,” ujarnya.

Sementara Kasubag Tata Usaha dan Kehumasan DPRD Mentawai, Ridal Kadri, mengatakan tujuh unit mobil DPRD tersebut akan dicek atas instruksi Sekretaris Dewan (Sekwan). “Setelah pemeriksaan selesai akan menunggu intruksi berikutnya dari pak Sekwan,” katanya.

Total seluruh kendaraan dinas

DPRD Mentawai ini ada 20 unit, 13 untuk operasional di Mentawai atau di Tuapeijat dan tujuh unit untuk dinas di Padang. “Kendaraan tersebut dipakai oleh pimpinan DPRD, pimpinan alat kelengkapan dewan, dan pimpinan fraksi,” ujarnya.

Ketua DPRD Mentawai, Yosep Sarogdok mengatakan pemeriksaan mobil dinas tersebut juga untuk penertiban aset, karena menurutnya aset seperti mobil dinas DPRD dulu ada di mana-mana termasuk yang saat ini dipakai anggota DPRD sekarang. “Yang ada dimana-mana itu diperiksa termasuk yang saat ini dipakai DPRD, kalau sudah diperiksa maka bisa dipakai lagi,” kata. (r)

Anggaran Dana Desa Tuapeijat Tahun Ini Berkurang TUAPEIJAT - Alokasi Dana Desa (ADD) Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan tahun ini dibanding tahun lalu. Jika pada 2016, total ADD Tuapeijat Rp2,4 miliar, tahun ini berkurang Rp2,3 miliar.

Menurut Kepala Desa Tuapeijat Pusuibiat, penurunan anggaran pada 2017 karena memang Desa Tuapeijat berada di pusat Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Menurut kita adanya penurunan anggaran karena dekat

dengan pusat ibukota kabupaten, kalau dilihat dari Silpa kita kemaren tidak begitu banyak,” katanya Jumat, 28 April lalu.

ADD tahun ini akan dibagikan merata untuk membangun semua dusun.

Total anggaran 2017 ada sebanyak Rp2,3 miliar yang bersumber dari dana perimbangan (APBN) senilai Rp957,5 juta, dari APBD Mentawai senilai Rp1,3 miliar, Bagi Hasil Pajak Rp15,4 juta, Bagi Hasil Retribusi Rp30,5 juta dan bantuan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat

Rp12 juta.

“Untuk pembangunan infrastruktur itu 60 persen sesuai dengan Perbub, untuk anggaran kita lebih banyak ke fisik seperti pembangunan jembatan, jalan, untuk realisasi pada tahun 2015 dan 2016 itu sekitar 90 persen,” kata Pusuibiat.

Beberapa dusun seperti dusun Pukaraiat dan dusun Berkat yang berada jauh dari pusat desa Tuapeijat, dana pembangunan menggunakan anggaran dari provinsi selain dari APBD dan

APBN. Saat ini sudah dibangun jalan sepanjang 2 kilometer dari kantor camat Sipora Utara di SP 2. “Belum tembus ke Berkat, baru 2 kilometer dan masih ada 5 kilometer lagi yang akan kita kerjakan itu target kita,” kata Pusuibiat.

Tahun ini, kata Pusuibiat, pembangunan fisik hampir rata di setiap dusun seperti pembangunan jalan sepanjang 300 meter, 250 meter, dan 150 meter.

Terkait dengan kendala pelaporan pertanggungjawaban di akhir tahun, ia

mengakui ada kendala seperti kurangnya SDM. “Memang kurang SDM tetapi dengan adanya teman-teman yang bisa membantu, bisa teratasi,” kata Pusuibiat.

Persentase serapan anggaran ADD pada 2015 dan 2016 di Desa Tuapeijat sekitar 90 persen, dan arah anggaran pada 2015, 2016 lebih banyak ke pembangunan fisik yang diperuntukkan kepada pembangunan jembatan, jalan atau infrastruktur sekitar 60 persen. (trs/r)

MENTAWAINEWS Warga Siberut antusias mengikuti pengobatan gratis yang digelar TNI

Puailiggoubat

NO. 359, 1 - 14 Mei 2017

9

Tak Ada Dokter Bedah, Pasien dari Sikabaluan Kecewa FOTO:HENDRIKUS/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung Hendrikus Bentar

ujan lebat pada Jumat, 28 April 2017 belum reda hingga pukul 06.00 WIB di Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara. Calon pasien dari Sikabaluan sudah siap dihanggar boat untuk berangkat ke Muara Siberut dalam rangka berobat pada kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) 2017 Di Siberut Selatan.

“Saya diberi kesempatan petugas Puskesmas Sikabaluan untuk berobat ke Siberut, karena di Siberut ada kegiatan pengobatan gratis oleh TMMD, salah satunya operasi bedah.

Mumpung gratis, “ kata Basaria (50) salah seorang pasien dari Sikabaluan pada Puailiggoubat, Jumat, 28 April 2017.

Lebihlanjut dikatakan Basaria, setelah sampai di Muara Siberut pihak pendamping Puskesmas Sikabaluan langsung mendaftarkan mereka kepada petugas. Karena berasal dari wilayah puskesmas yang jauh, pelayanan diutamakan. Semua calon pasien dari Sikabaluan diarahkan ke dokter umum untuk diagnosa awal sebelum diarahkan kepada dokter spesialis masing-masing.

“Setelah ditanya dokter soal penyakit, saya bilang kalau saya mau operasi gondok. Rupanya dokter bedah tidak hadir dalam pengobatan gratis tersebut. Saya kecewa karena berharap adanya pelayanan kepada saya yang tidak mampu secara gratis, “ katanya.

Dikatakan Basaria, pembengkakan pada bagian tenggorokan ini sudah lama dideritanya. Setiap ada organisasi atau lembaga atau dinas yang mengadakan pengobatan massal gratis di Sikabaluan, dirinya tidak ketinggalan mendaftar berharap adanya operasi terhadap penyakit yang dialaminya.

“Tapi kesempatan yang diberikan

H

PENGOBATAN GRATIS - Petugas kesehatan memeriksa seorang warga dalam kegiatan pengobatan gratis

kepada saya oleh pihak Puskesmas Sikabaluan untuk mengikuti pengobatan massal gratis di Siberut gagal. Dokternya tidak ada,” katanya.

Anjuran dokter di Puskesmas Sikabaluan, rujuk ke Padang atau RSUD Mentawai sudah berulang kali. Namun yang memberatkan bagi Basaria dan keluarga, biaya selama pemulihan di Padang atau di Tuapeijat. “Berobatnya memang gratis karena ada BPJS, tapi transportasi, biaya makan dan penginapan keluarga selama di sana itu yang susah. Ya, kita pasrah saja, “ katanya.

Hal yang sama dialami Kardi (60), pasien lainnya dari Sikabaluan. Renca-

nanya, Kardi ingin daging yang tumbuh dibelakang bagian telinga sebelah kiri dioperasi. Daging yang tumbuh tersebut sudah sebesar ibu jari orang dewasa.

“Namun yang katanya ada layanan dokter spesialis bedah tidak datang.

Kita jadi kecewa karena jauh-jauh datang dari Sikabaluan tapi tidak ada layanan dokter seperti yang mereka informasikan ke setiap puskesmas,” katanya.

Dokter Toni, salah seorang dokter di Puskesmas Muara Siberut yang ikut membantu memberikan pelayanan mengatakan bahwa dalam kegiatan pengobatan yang dilaksanakan TNI

bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Puskesmas Muara Siberut, dokter spesialis bedah tidak dapat hadir karena ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan.

“Dokternya tidak dapat hadir kali ini karena ada kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan, namun sebagai gantinya akan ada layanan operasi bedah di Puskesmas Sikabaluan secara khusus nantinya. Waktunya akan dilihat apakah pada bulan Juni atau Juli mendatang.

Nanti akan diinformasikan ke kepala puskesmas setempat untuk disampaikan kepada masyarakat kalau sudah ada jadwal pastinya, “ kata Toni.

Meski saat itu tidak ada dokter spesialis bedah namun pengobatan gratis terus dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Sumbar.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Merry Yuliesday, mengatakan pengobatan ini dilakukan atas kerja sama dengan TMMD dengan dana program pengobatan pelayanan daerah terpencil.

“Ada beberapa program pengobatan yang dilakukan, ada 4 dokter spesialis yang diturunkan oleh Dinkes, ada dokter bedah penyakit dalam, dokter anak, dokter kebidanan, dan dokter mata,” katanya pada Puailiggoubat, Jumat 28 April lalu.

Sedangkan untuk fasilitas kesehatan, alatnya dibawa langsung dari Padang bersama dengan para dokternya. Tujuan mereka hanya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang selama ini sulit untuk berobat ke ibu kota kabupaten maupun Padang yang membutuhkan biaya besar.

“Saat ini dari Dinkes bersama dengan tentara mengadakan pengobatan gratis kecuali bagi mereka yang dirujuk ke Padang harus menggunakan BPJS, bagi yang tidak punya BPJS harus ikut program mandiri dan harus membayar preminya, jika tidak biayanya besar,” ujarnya.

Acara tersebut berlangsung selama dua hari, kemudian ada pelatihan penyakit mata kepada siswa sekolah dasar. “Jumlah petugas kesehatan yang datang dari provinsi untuk melayani masyarakat dalam pengobatan gratis ini ada 45 orang,” katanya Kepala Puskesmas Siberut Selatan, Junita Gulo, mengatakan puluhan warga memadati puskesmas untuk mendaftarkan dir, mereka dari Desa Madobag, Muntei, Maileppet, Matotonan, Saibi, Sikabaluan, Saliguma dan Siberut Barat Daya,” ujarnya. (r)

Perawat ke Luar Daerah, Ibu Melahirkan Hampir Tak Dapat Bantuan MABULAUBUGGEI - Tiga ibu yang akan bersalin Dusun Mabulau Buggei, Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara nyaris tak tertolong lantaran salah seorang petugas medis tidak berada di tempat, sementara yang bertugas juga sedang hamil sehingga tidak sanggup melayani tiga orang yang mau melahirkan.

Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Saumanganya, Laidin (49), mengatakan ada pasien ibu yang menunggu persalinan sebanyak tiga orang, dua diantaranya menunggu waktu persalinan pada hari yang sama.

“Satu orang melahirkan pada pukul

Rabu 26 April 2017 pukul 18.30.WIB dengan selamat dan menyusul lagi ibu yang bersalin yang kedua. Melihat keadaan seperti pihak pemerintah setempat mencari solusi untuk jemput tenaga medis yang bertugas di Dusun Guluguluk sekira jarak tempuh sekira10 kilometer dengan sepeda motor,” katanya pada Puailiggoubat, Kamis 27 April lalu.

Kemudian tenaga medis yang dijemput itu datang, pada pukul 21.0022.00WIB tenaga medis tersebut menangani pasien bersama dukun bayi hingga pasien melahirkan pukul 02.00 WIB dini hari dengan selamat. “Kalau

tenaga medis dari Pustu Guluguluk bersama dukun bayi tidak ada keadaan pasien nyaris tak terselamatkan, syukurlah keduanya selamat dan ada satu orang lagi yang ditunggu untuk persalinan,” katanya.

Lanjut Laidin, tenaga medis satu orang lagi setelah dia tanya kepada suaminya bahwa dia ke Kota Padang pada Rabu untuk mengobati bisul anaknya. “Alasan atau tidak yang penting pasien butuh pertolongan,” ujarnya.

Tety, tenaga medis kontrak yang bertugas di Poskesdes Mabulau Buggei, mengatakan petugas medis di Poskedes

itu ada dua orang, namun saya tidak tahu dia kemana.

“Saya tidak diberitahukan kemana, saya apalagi saat ini kondisi saya sedang berbadan dua, untuk menangani pasien persalinan dua orang pada hari yang sama, secara logika saya kewalahan,” ujarnya.

Untunglah tenaga medis yang bertugas di Pustu Guluguluk adalah kakak kandungnya Wety dan dukun bayi membantu persalinan duanya terselamatkan.

Kepala Dusun Mabulau Buggei ,Kermasken Siritoitet, mengatakan tenaga medis pada hari Rabu tidak ada

di lokasi. “Pasien ada tiga orang yang menunggu persalinan, namun disayangkan dia tidak permisi kepada pemerintah setempat, tujuan dan alasannya tidak tahu apa, jika terjadi yang tidak diinginkan masyarakat terbebani,” katanya.

Seharusnya tenaga medis yang ditugaskan harus disiplin dan tugas utama adalah menangani masyarakat bukan bisnis atau kepentingan pribadi.

“Kalau ada kepentingan melapor dulu dan pihak pemerintah dusun sudah dapat informasi selanjutnya disiapkan tenaga medis untuk mengurus pasien atau solusinya bukan pada saat waktu mendadak,” katanya. (leo/r)

MENTAWAINEWS Upah tak dibayar kontraktor sudah kabur

Puailiggoubat

NO. 359, 1 - 14 Mei 2017

Pembangunan Rumah Khusus Belum Selesai

10

FOTO:LEO/PUAILIGGOUBAT

Leo Marsen Purba

embangunan rumah khusus (rusus) untuk korban bencana gempa dan tsunami bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 385 unit di Sikakap, Pagai Utara dan Pagai Selatan Kabupaten Mentawai belum selesai.

Hingga saat ini rusus di Desa Taikako dan Desa Silabu sudah selesai dan sudah diserahkan akhir tahun lalu.

Namun rusus di Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara belum selesai.

Rusus itu berada di Dusun Pasapuat sebanyak 194 unit, Pujaringan, dan Dusun Tunang Tuggut berjumlah 106 dan di Dusun Mabulau Buggei dan Beubukku berjumlah 88.

Pelaksana pekerjaan lapangan PT. Java Perkasa, Ricky Antonius, mengatakan pembangunan Rusus terhambat pekerjaan karena cuaca badai dan penghujan sehingga bahan material pabrikan semen, seng, besi, keramik dari Padang sulit bongkar muat. “Material lokal seperti pasir, kerikil , batako lambat penyediaannya,” ujarnya pada Puailiggoubat, Kamis 27 April lalu.

Kemudian macetnya pembangunannya karena pekerja dari Sibolga, Padang, Pekanbaru banyak pulang karena proyek pindah tangan dan gaji pekerja itu belum dibayar. “Untuk pekerjaan saat ini sudah pemborong yang baru dan proses semuanya berjalan lancar,” ujarnya.

Pekerjaan bisa berjalan kembali sejak Februari setelah dana material dan

P

RUSUS - Tahap pengerjaan Rusus di Mabulau Buggei

upah tersedia. “Saat ini bobot pekerjaan dari 88 unit sudah mencapai 87 persen, 15 unit lagi rumah sedang pasang baja ringan dan mengatap serta mengecat, pasang keramik, pasang plafon dan closed di upayakan pekerjaan rampung pada Mei tahun ini,” katanya.

Bruno Simamora (47), salah satu warga penerima rusus mengatakan, pekerjaan mulai lancar dan siap kerja

upah dibayar mudah mudahan pembangunan rampung.

Sementara di Dusun Tunang Tuggut, Pasapuat dan Dusun Pujaringan, pelaksana kontraktor PT. DPI dan pekerja tidak ada lagi bekerja. Hal itu dikatakan Partigoran (55) salah satu warga Tunang Tuggut.

Saat ini tiga rumah belum diatap termasuk rumah Portigan. “Selain itu

upah saya pasang batako sopi-sopi, cetak batako, material pasir sekira Rp 4 juta belum dibayar, saya tidak tahu kepada siapa lagi menagihnya karena pemborong sudah berangkat,” katanya.

Warga Pujaringan, Suhardi (43), mengatakan di daerahnya ada sekira 10 unit rusus yang masih pondasi. “Pekerja sudah berhenti dan kontraktor tidak ada lagi, entah kemana mereka,”

katanya.

Hal yang sama dialami warga Guluguluk. Jhon Harianto (38), pekerja pasang keramik dan pemasang pintu PT. DPI di Tunang Tuggut kecewa karena dari awal upah tidak sesuai kesepakatan, pemborong sudah berangkat. “Upah tidak lancar, beda dengan di Mabulau Buggei, walau upah tidak terlalu banyak namun lancar,” ujarnya. (r)

Pemerintah Desa Saumanganya Alokasikan ADD untuk Buka Jalan

Kapal Nelayan Bantuan KKP Tak Bisa Beroperasi Maksimal

SAUMANGANYA - Program pembukaan jalan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan awal untuk persiapan jalan Trans Mentawai.

Jalan tersebut akan dimulai dari perbatasan Dusun Polaga Desa Matobe Kecamatan Sikakap-SaumanganyaManganjo-Guluguluk-Pututukat-Pujaringan-Pasapuat-Tunang tuggut-Mabulu buggei-Beubukku-Pinairuk hingga dusun Mapinang Utara. “Ada sekira 20 kilometer sebagai persiapan jalan Trans Mentawai, jalan tersebut dengan lebar minimal 15 meter,” kata PJ Kepala Desa Saumanganya, Mulyadi, Kamis 27 April lalu.

Mulyadi meminta kepala dusun dan pemilik lahan menghibahkan tanahnya saat membuka jalur tersebut, jalur trans Mentawai tersebut sudah disurvei dua tahun lalu. Dengan dibukanya jalur

MAILEPPET - Kapal nelayan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini belum beroperasi maksimal karena kelompok nelayan masih kesulitan Bahan Bakar Minyak (BBM) Angggota Kelompok Nelayan Koat Mentawai Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan, Yulkipli (42), mengatakan beberapa bulan ini bantuan kapal nelayan khusus di Kecamatan Siberut Selatan belum beroperasi lantaran bahan bakar minyak( BBM) tidak mencukupi. “Kapal itu sudah dicoba melaut tapi hanya mencoba belum dioperasikan untuk melaut,” katanya Kamis, 27 April lalu.

Bahan bakar yang mereka gunakan saat uji coba kapal itu hanya ditanggung oleh salah seoarang pengurus, kapal tersebut sudah lama mengapung dilaut namun tidak digunakan.

“Salah satu pengurus membeli minyak dengan biaya pribadi agar kapal tersebut bisa diuji coba apakah bagus atau tidak,” ujarnya.

Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Martinus Simamora, mengatakan kendala

tersebut pemilik lahan yang ada di sisi kanan dan kiri jalan bisa memanfaatkan untuk bercocok tanam pisang, pala dan sebagainya.

“Sehingga kalau sudah ada jalan nanti itu akan mempermudah untuk menjualnya. Selain itu tujuan pembangunan jalan tersebut untuk mengurangi penjualan tanah, saatnya pemerintah desa dan masyarakat untuk memulai tahun ini agar ke depan dapat dinikmati, dan kita mengimbau kepala dusun, pemuka masyarakat, pemuda dan pemilik lahan untuk ambil peran untuk pembangunan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Jalan yang telah disurvei oleh konsultan perencanaan 2 tahun yang lalu berjarak sekira 500-1000 meter dari bibir pantai dan sudah ada tandanya. “Mudah-mudahan gotong royong diadakan setiap dusun di wilayah desa Saumanganya dan pemilik lahan rela untuk pembebasan untuk trans Mentawai nantinya,” ujarnya.

Mulyadi memberikan contoh di Desa Matobe Kecamatan Sikakap, warga pemilik lahan merelakan tanahnya karena setelah selesai jalan beton masyarakat dapat manfaat lebih menguntungkan, pedagang pisang, buahbuahan datang langsung menjemput ke kebun warga,” ujarnya.

Dengan dibukanya jalan secara otomatis perekonomian masyarakat meningkat, dia berharap di wilayah Desa Saumanganya pembebasan lahan tidak ada masalah sehingga pembangunan umum tidak terhambat. (leo/r)

belum beroperasinya kapal nelayan tersebut salah satunya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak tersedia.

“Jika ada minyak mereka akan melaut, jika tidak punya bahan bakar kapal tidak akan jalan,” katanya.

Kemudian masalah berikutnya para nelayan akan sulit untuk membiayai kapal serta Peraturan Desa (Perdes) yang menjadi pedoman untuk mengembangkan Bumdes belum dibuat oleh pemerintah desa dan BPD. Kepala desa Maileppet, Nikman Sitiur, mengatakan Bumdes akan dibentuk secepatnya pada namun untuk menunjang pengetahuan pembuatan Bumdes pihak pemerintah desa akan memilih salah satu anggotanya untuk mengikuti pelatihan pembuatan Bumdes. “Pengetahuan pemerintah desa untuk membuat Bumdes tersebut memang masih minim,” katanya. (hd/r)

Puailiggoubat

Pola Asuh Mendidik Perilaku Anak FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

NO. 359, 1 - 14 Mei 2017

11

Puisi Karya Matilda (Asal Dusun Rogdok)

Tiga Raja Tiga raja...

Tiga raja duduk bertahta Satu darah,satu daging Satu asal, satu bahasa Tiga raja...

Tiga raja duduk bertahta Membangun satu kerajaan Diantara puluhan pulau Ribuan rakyat Tiga Raja....

Tiga raja duduk bertahta Satu istana Satu tujuan,untuk rakyat Makmur dan damai Tiga raja ...

Tiga raja duduk bertahta Tak selamanya menjadi raja Tetaplah ingat tanah kelahiranmu (tio)

Tawa Ceria anak-anak Bojakan yang sedang bermain dihalaman SDN 15 Bojakan

K

eluarga adalah lingkungan sosial pertama yang ditemui anak ketika anak di izinkan untuk melihat dan menikmati dunia. Pertemuan dengan ibu, ayah dan lingkungan dalam keluarga itu sendiri menjadi subjek sosial yang nantinya akan membentuk dasar anak dengan orang lain. Hubungan anak dengan keluarga merupakan hubungan yang pertama yang ditemui anak.

Hubungan anak dengan orangtua dan anggota keluarga lainnya dapat dianggap sebagai suatu sistem yang saling berinteraksi. Sistem-sistem tersebut berpengaruh pada anak baik secara langsung maupun tidak, melalui sikap dan cara pengasuhan anak oleh orangtua.

Banyak yang dipelajari anak dalam keluarga, terutama hubungannya dengan orangtua. Kasih sayang dan cinta kasih yang anak kembangkan dalam hubungan sosialnya, erat hubungannya dengan apa yang anak terima dan rasakan dalam keluarganya. Ketika anak merasa disayangi, anak belajar juga untuk berbagi kasih sayang dengan temannya.

Sebaliknya jika pengasuhan yang anak terima selalu menyalahkan anak, anak akan belajar mengembangkan perilaku yang sama ketika ia bermain dengan teman-temannya.

Setiap orangtua selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Perasaan ini kemudian mendorong orangtua untuk memiliki perilaku tertentu dalam mengasuh anak-anak mereka. Makalah ini akan membahas tentang model-model pola asuh yang

biasa di lakukan oleh orangtua terhadap anaknya.

Perilaku mengasuh dan mendidik anak sudah menjadi pola yang sadar tidak sadar keluar begitu saja ketika menjadi orangtua. Oleh beberapa peneliti, perilaku-perilaku ini kemudian di teliti dan muncullah beberapa teori untuk menyimpulkan pola-pola pengasuhan yang berkembang. Berikut empat tipe pola asuh yang dikembangkan pertama kali oleh Diana Baumrind (1967): Pola Asuh Demokratis Memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orang tua tipe ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak.

Orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dan pendekatannya kepada anak bersifat hangat.

Pola Asuh Otoriter Sebaliknya, cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancamanancaman. Misalnya, kalau tidak mau makan, maka tidak akan diajak bicara.

Orang tua tipe ini juga cenderung memaksa, memerintah, menghukum.

Apabila anak tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua, maka orang tua tipe ini tidak segan menghukum

anak.

Pola Asuh Permisif Pemanja, biasanya meberikan pengawasan yang sangat longgar. Memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Mereka cenderung tidak menegur atau memperingatkan anak apabila anak sedang dalam bahaya, dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan oleh mereka. Namun orang tua tipe ini biasanya bersifat hangat, sehingga seringkali disukai oleh anak.

Tipe Penelantar Orang tua tipe ini pada umumnya memberikan waktu dan biaya yang sangat minim pada anak-anaknya. Waktu mereka banyak digunakan untuk keperluan pribadi mereka, seperti bekerja, dan juga kadangkala biayapun dihemat-hemat untuk anak mereka. Termasuk dalam tipe ini adalah perilaku penelantar secara fisik dan psikis pada ibu yang depresi. Ibu yang depresi pada umumnya tidak mampu memberikan perhatian fisik maupun psikis pada anak-anaknya.

Pangaruh Pola Asuh Orangtua Pola asuh demokratis akan menghasilkan karakteristik anak anak yang mandiri, dapat mengontrol diri, mempunyai hubungan baik dengan teman, mampu menghadapi stress, mempunyai minat terhadap hal-hal baru, dan koperatif terhadap orang-orang lain.

Pola asuh otoriter akan menghasilkan karakteristik anak yang penakut, pen-

diam, tertutup, tidak berinisiatif, gemar menentang, suka melanggar norma, berkepribadian lemah, cemas dan menarik diri, pemaluu dan tidak percaya diri untuk mencoba hal yang baru.

Pola asuh permisif akan menghasilkan karakteristik anak-anak yang impulsive, agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri, mau menang sendiri, kurang percaya diri, dan kurang matang secara sosial.

Pola asuh penelantar akan menghasilkan karakteristik anak-anak yang moody, impulsive, agresif, kurang bertanggung jawab, tidak mau mengalah, Self Esteem (harga diri) yang rendah, sering bolos, dan bermasalah dengan teman.

Dari karakteristik-karakteristik tersebut di atas, kita dapat mawas diri, kita masuk dalam kategori pola asuh yang mana. Apabila kita memahami pola asuh yang mana yang cenderung kita terapkan, sadar atau tidak sadar, maka kita dapat segera merubahnya.

Kita juga bisa kita melihat, bahwa harga diri yang rendah terutama adalah disebabkan karena pola asuh orang tua yang penelantar. Banyak sekali para orangtua terutama para wanita karier yang suda mempunyai anak yang lebih cinta kepada pekerjaannya daripada kepada anaknya sendiri. Dia lebih banyak meluangkan waktu untuk mencari uang dan uang. ( S u m b e r : h t t p s : / / beatriksbunga.wordpress.com/about/ pola-asuh-orangtua/)

Tembok Menujuh Kesuksesan Aku...

Aku duduk termenung seorang diri Ditengah keramaian kota Terik matahari seakan membakar kulitku Deruan motor membuat gendang telingah pecah Ribuan orang melintas bagai semut hitam Tak kenal lelah baik panas maupun hujan Aku...

Aku tak tahu ke arah mana melangkah Tembok penyesalan membatasi langkahku Lembah kegagalan selalu didepanku Kubangun tembok menujuh kesuksesan Tapi, selalu hancur oleh derasnya hujan Ku tak punya modal banyak Untuk material bermutu Tetapi...

Ku punya usaha dan semangat Aku...

Aku sedang berusaha keluar Dari lembah kegagalan dan merobohkan tembok penyesalan dan sekarang...

Kan kubangun tembok menujuh kesuksesan Meski harus memakan waktu lama (tio)

SOSOK

Puailiggoubat NO. 359, 1 - 14 Mei 2017

Yurlidan Nafkahi Keluarga dengan Jualan Ikan Asin

12

FOTO:FADLY/YCMM

D

engan cekatan tangan Yurlidan (51) memilih ikan basah satu per satu dari baskom besar yang berwarna hitam. Ikan yang telah dipilih tersebut kemudian disayat dengan sebilah pisau tajam namun tak sampai terbagi dua.

Kemudian perempuan kelahiran Kerinci, Jambi, 15 Agustus 1964 itu menaburi garam pada ikan yang sudah dibelah dan merendamnya di air bergaram yang sudah disediakan sebelumnya. Itulah proses sekilas pengolahan ikan asin milik Yurlidan.

Semenjak suaminya meninggal pada 1996 lalu, Yurlidan terus berusaha menjadi ibu sekaligus kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup dan perekonomian keluarganya Yurlidan (52), ibu dari empat orang anak, telah mengawali usaha berjualan ikan asin pada 2002 lalu. Dibantu oleh keempat orang anaknya, usaha rumahan yang berada di Dusun Jati, Desa Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara ini telah menjadi penopang ekonomi keluarganya.

“Semenjak suami saya meninggal, saya terus mencoba melakukan berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan kami, dan saat itulah saya mulai belajar buat ikan asin” katanya kepada Puailiggoubat, Minggu, 16 April.

Awalnya ikan asin hasil usahanya hanya dipasarkan dan dinikmati oleh tetangganya saja. Namun melihat produksinya yang terus tersedia para tetangganya mengusulkan untuk dijual pada saat ada kapal dagang yang tiba sambil dijual dengan cara digantung di depan rumahnya yang tepat berada di pinggir jalan di sekitar Pantai Jati.

Pertumbuhan penduduk Tuapeijat yang signifikan apalagi dengan kehadiran pegawai yang bekerja di pemerintahan kabupaten membuat usaha ikan asin Yurlidan berkembang pesat. Pada 2002 yang lalu ia mulai membeli bahan baku berupa ikan basah dari nelayan dengan menggunakan modal sekira Rp3 juta dari tabungannya sendiri.

“Dengan semakin banyaknya permintaan dan pelanggan ikan asin, saya beli saja ikan dari nelayan, kebetulan saya ada simpanan uang waktu itu. Sekira 3 juta rupiah saya modalkan untuk beli ikan kepada nelayan, dengan harga 20 ribu per kilonya. Dan kalau sudah diolah menjadi ikan asin kita bisa jual Rp70 ribu per kilogram,” kata Yurlidan sambil membalik ikan yang sedang dijemur di depan rumahnya.

Melihat perkembangan usahanya ini, Pemerintah Kabupaten Mentawai juga pernah memberi bantuan modal untuk Yurlidan. Pada 2013, pemerintah

FOTO:FADLY/YCMM

FOTO:FADLY/YCMM

Yurlidan membersihkan ikan untuk dijadikan ikan asin

memberi bantuan Rp10 juta yang digunakannya untuk membeli berbagai peralatan.

“Dengan bantuan pemerintah itulah saya bisa beli kulkas, beli timbangan, pisau pembelah, garam, waring untuk penjemuran dan juga tambahan modal untuk beli bahan baku berupa ikan basah” katanya.

Pengolahan ikan asin dilakukan cukup sederhana. Bahan baku berupa ikan basah yang dibeli dari nelayan langsung dibersihkan dan dibelah, lalu

direndam dalam air yang ditabur garam selama satu malam, lalu dijemur di terik matahari.

Menurutnya, kualitas ikan asin tergantung pada jenis dan kesegaran ikan yang diolah serta teknik pengeringannya. “Kalau mau kualitas ikan asin itu baik, kita harus pilih ikannya dan kalau bisa kita keringkan di panas matahari sekitar 2 atau 3 hari agar keringnya sempurna,” jelasnya.

Sebagai usaha rumahan, ia juga pernah merasakan jatuh bangun dalam

usaha ini. Ia mencontohkan kejadian pada 2015 lalu, selama dua bulan tak ada pembeli yang datang dan ikan asin yang sudah ada hanya dikonsumsi sendiri dan yang lain terpaksa dibagi ke tetangga.

Rata-rata setiap minggunya Yurlidan mengelola 50 kilogram ikan basah dan bisa menghasilkan sekira 25 kilogram ikan asin, dan pemasarannya tidak sulit.

Untuk pemasaran ikan asin olahannya, ia mengaku tidak terlalu ada

kendala, karena selain pelanggan semakin banyak ia juga sering dapat pesanan dari tamu-tamu Pemda yang kebetulan datang ke Mentawai.

“Ikan asin tanpa pengawet, pemasarannya cukup di rumah saja dan digantung. Selalu ada orang yang beli, apalagi ada tamu dari Pemda yang datang biasanya mereka borong.” kata Yurlidan sambil mengangkat ikan yang sudah kering dan memasukkannya dalam polyfoam.

(Yogi Al Fadly/g)

SOSOK

Puailiggoubat NO. 359, 1 - 14 Mei 2017

13

Kepala SDN 21 Madobag, Kerenius Sauddeinuk, S.Pd

Membenahi Keterbatasan Insfrastruktur Pendidikan di Madobag M

embangun pendidikan di daerah Madobag, Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai di tengah keterbatasan sarana pendukung bukanlah hal yang gampang. Begitulah pengakuan Kerenius Sauddeinuk, Kepala SDN 21 Madobag yang berada di Dusun Ugai.

Kerenius pertama kali mengajar di SDN 07 Madobag 1993, salah satu kendala yang dialami tidak mendapatkan tempat tinggal sebab belum ada rumah dinas guru. Saat itu ia terpaksa menumpang di rumah warga. Setelah beberapa tahun ia membuat rumah kecil.

Pria kelahiran Simasoro, Saibi Samukop, 5 Agustus 1967 ini mengaku sangat jarang pulang kampung yang berada di Desa Saibi, Kecamatan Siberut Tengah, sebab akses jalan saat itu sangat terbatas. Selain itu gajinya saat itu baru Rp88 ribu per bulan.

“Jika dibandingkan tahun ini uang tersebut tidak ada yang dapat untuk hidup sebulan saja tidak cukup, pada itu juga saya tidak mempunyai tanah

untuk berladang, dan terkadang bahan makanan saya dapatkan dari masyarakat sekitar,” katanya kepada Puailiggoubat, Maret lalu.

Di SDN 07 Madobak ia mengabdi 18 tahun menjadi guru IPA, setelah itu ia ditunjuk menjadi Kepala SDN 21 sementara 2007. Tetapi saat itu, SD Ugai belum menjadi sekolah negeri, masih masa transisi dari pemilik lama yakni dari SD Santa Maria Muara Siberut dan belum memiliki gedung sendiri. SD Ugai masih menjadi filial SDN 07 Madobag.

Menjadi kepala sekolah sementara, kata Kerenius, menjadi kendala tersendiri sebab dirinya terpaksa bolak balik dengan sepeda motor sejauh 2 kilometer melewati jalan berlobang, dan saat hujan jalanan menjadi licin.

“Tak jarang saya terjatuh di jalan hingga motor rusak, ketika itu saya terpaksa jalan kaki selama 2 minggu,” ujarnya.

Setelah 8 tahun, SD Ugai resmi menjadi SDN 21 Madobag pada 10

Maret 2015, Kerenius kemudian diangkat menjadi kepala sekolah definitif oleh Bupati Mentawai. Meski telah memiliki status definitif namun insfrastruktur sekolah itu belum lengkap seperti gedung dan mebeler.

Fasilitas perlahan mulai dibenahi setelah mereka menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Di sekolah itu baru Kerenius yang menjadi PNS sementara guru lain masih berstatus guru honor dan kontrak.

“Hingga saat ini pun kami masih kekurangan buku-buku untuk bahan-bahan siswa itu masih kurang walaupun perpustakaan sudah ada kecuali buku pedoman untuk guru sudah ada, dan juga menjadi kendala kami itu mebeler sekolah yang masih kurang seperti kursi dan meja siswa itu sangat kurang yang digunakan saat ini itu sebagian sudah rusak dan patah,” tuturnya.

Kerenius mengaku mereka masih terkendala pengiriman Data Pokok Pendidikan

(Dapodik) sebab belum memiliki jaringan internet. Mengirim Dapodik, menumpang di SMPN 2 Siberut Selatan yang berada berjarak 2 kilometer.

Ia mengakui, meningkatkan mutu pendidikan khususnya di daerah pedalaman harus menjalin kerjasama dengan orang tua siswa. Memberi ajakan agar mereka menyekolahkan anak, sebab masih banyak orang tua memandang bahwa sekolah itu nomor dua.

“Ini perlu dilakukan karena banyak orang tua yang membawa anak mereka ke ladang,” ujarnya. (hendrik/g)

FOTO:HENDRIKUS/PUAILIGGOUBAT

IKLAN

Murid-murid SDN 21 Ugai, Kecamatan Siberut Selatan FOTO:HENDRIKUS/PUAILIGGOUBAT

Pondok kecil yang dijadikan kantor darurat guru-guru SDN 21 Ugai Filial Buttui, Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan untuk beristirahat

Puailiggoubat NO. 359, 1 - 14 Mei 2017

Pembubaran bisa melalui keputusan anggota, RAT dan juga dibubarkan oleh pemerintah

14

815 Koperasi di Sumbar Dibubarkan Tahun Ini FOTO:HUMAS/PROV-SUMBAR

Herry Sikumbang

ebanyak 815 unit koperasi masuk rencana pembubaran tahun ini, karena dinilai sudah memenuhi kriteria untuk dibubarkan, agar upaya aksi reformasi dan revitalisasi koperasi berjalan dengan baik.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Zirma Yusri menyebutkan sebanyak 815 koperasi itu sudah bisa dibubarkan mengacu Permen Koperasi dan UKM No.10/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

“Akan dimintakan konfirmasi kepada kabupaten dan kota soal rencana pembubaran koperasi yang dimaksud,” katanya kepada Puailiggoubat, Kamis (27/4/2017).

Dia mengatakan pemerintah memprioritaskan pembenahan koperasi melalui revitalisasi dengan tiga pendekatan yakni, mengubah paradigma peningkatan kuantitas menjadi peningkatan kualitas koperasi.

Kemudian, meningkatkan kualitas koperasi dan UKM dengan data yang akurat, terkini dan mudah diakses, serta mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi, sehingga memudahkan pengembangan koperasi.

Untuk pembubaran koperasi tidak aktif, Kemenkop dan UKM sudah menerbitkan SK Menteri Koperasi dan UKM No.114/2016 tentang pembubaran koperasi. Di Sumbar, sebanyak 815 koperasi tidak aktif masuk dalam daftar pembubaran.

Zirma menuturkan, total jumlah koperasi di daerah itu mencapai 3.949 unit koperasi dengan sebanyak 2.842

S

KOPERASI - Rapat konfirmasi kebenaran data koperasi

koperasi berstatus aktif, dan sekitar 1.107 unit koperasi sudah tidak aktif per 2016.

Dari jumlah yang aktif, hanya 1.425 unit koperasi saja yang melakukan rapat anggota tahunan secara berturut-turut dalam tiga tahun terakhir.

Sebelumnya, Zirma meminta Pemda membubarkan koperasi yang tidak aktif di daerah itu, guna menjalankan reformasi koperasi melalui rehabilitasi,

reorientasi dan pengembangan koperasi.

“Kami sudah minta koperasi yang tidak aktif, yang tidak RAT dalam lima tahun terakhir untuk dibubarkan.

Kami tidak perlu banyak [koperasi] yang penting kualitasnya,” katanya.

Dia mengungkapkan banyak koperasi di daerah itu yang tidak melakukan RAT dalam lima tahun terakhir, bahkan ada koperasi yang

tidak melaksanakan rapat anggota selama 10 tahun terakhir.

Sesuai Permen Koperasi dan UKM No.10/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, maka koperasi yang tidak melakukan RAT selama tiga tahun berturut-turut atau tidak menjalankan aktifitas usaha dalam dua tahun berturutturut dinyatakan tidak aktif dan pemerintah daerah bisa melakukan pembubaran.

Dia menuturkan berdasarkan UU

Koperasi pembubaran koperasi bisa dilakukan melalui dua mekanisme yaitu keputusan anggota melalui RAT dan dibubarkan oleh pemerintah.

“Artinya kami (pemerintah) bisa bubarkan koperasi yang tidak aktif itu dan urusan yang masih tersangkut bisa diurus kemudian,” katanya.

Zirma mengungkapkan belum banyak dari koperasi yang tidak aktif itu dibubarkan, karena biasanya masih belum menyelesaikan hutang piutang, terutama yang bersangkutan dengan program kredit usaha tani.

Sementara itu, untuk koperasi yang aktif, pemda setempat juga mendorong koperasi segera mengurus dan mendapatkan sertifikat nomor induk koperasi (NIK).

Menurutnya, per Maret 2017 baru 303 koperasi di daerah itu yang sudah bersertifikat NIK dari Kementerian Koperasi dan UKM. “Targetnya seluruhnya tersertifikasi, sehingga mendorong pengelola koperasi lebih giat mengembangkan usahanya, dan untuk jangka panjang peran koperasi memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Zirma.

Dia menyebutkan pengurusan nomor induk secara online yang sekaligus berarti koperasi berasangkutan sudah terverifikasi, syaratnya tidak rumit.

Yakni, koperasi yang bersangkutan harus menjalankan rapat anggota tahunan (RAT) minimal tiga tahun berturut-turut.

Zirma mengharapkan seluruh koperasi aktif yang ada di daerah itu bisa mendapatkan sertifikan NIK tahun ini, sehingga pengembangan koperasi bisa difokuskan dengan baik sesuai bidang usahanya. (z)

Kunango Jantan Tambah 2 Pabrik Penuhi Kebutuhan Material Infrastruktur PADANG - PT Kunango Jantan berencana membangun dua pabrik baru tahun ini, guna memenuhi kebutuhan material pendukung pembangunan infrastruktur di wilayah Sumatera yang sebagian besar masih didatangkan dari Jawa.

Direktur Utama Kunango Jantan, Asril, mengatakan dua pabrik baru itu adalah pabrik tower untuk transmisi listrik 250 kv dan pabrik bantalan rel ketera api dari baja.

“Kami bangun pabrik untuk membantu pemerintah memenuhi kebutuhan infrastruktur, sehingga biaya distribusinya tidak terlalu besar, karena sudah ada di Sumatera,” katanya kepada Puailiggoubat, Kamis (20/4/2017).

Dia mengatakan pembangunan pabrik itu masih dalam proses uji coba untuk memastikan produk yang diproduksi

memiliki kualitas tinggi. Harapannya, pertengahan tahun ini pembangunan pabrik sudah bisa dilakukan.

Asril mengungkapkan untuk tahap awal, investasi pembangunan dua pabrik itu sekitar Rp125 miliar. Anggaran, ungkapnya, baru membengkak setelah proses produksi mulai dilakukan yang dijadikan sebagai modal kerja.

Selama ini, kebutuhan material pendukung untuk pembangunan infrastruktur di Sumatera, umumnya didatangkan dari Jawa. Bahkan sebagian malah diimpor, sehingga harga menjadi mahal karena biaya distribusi yang dikeluarkan sangat tinggi.

Dia mengungkapkan Kunango Jantan menangkap potensi bisnis dari rencana pemerintah membangun tol listrik Sumatera-Jawa-Bali atau jaringan

transmisi listrik yang menghubungkan dua pulau besar itu. Juga pembangunan jaringan kereta api Trans Sumatera, dan jalan tol Trans Sumatera.

Menurutnya, rencana pembangunan infrastruktur itu memerlukan banyak material pendukung seperti beton precast, tiang penerangan jalan, bantalan untuk rel kereta dan kebutuhan lainnya.

“Selama ini dari Jawa. Kalau bantalan rel dikirim dari Lampung, kan jauh. Beton precast tidak efisien dikirim dari Jawa, mahal. Makanya harus ada pabrik di sini, harganya jadi lebih murah,” ujar Asril.

Saat ini Kunango Jantan Grup sudah menjalankan enam pabrik yakni pabrik tiang besi, pabrik beton,

pabrik konstruksi baja, pabrik pipa, pabrik galvanis, dan pabrik precast dengan 1.200 karyawan tetap.

Dalam waktu dekat juga akan dibangun dua pabrik baru lainnya, yaitu pabrik tower transmisi listrik berkapasitas 250 kv dan pabrik bantalan rel kereta, sehingga bakal mendorong pertumbuhan jumlah tenaga kerja lokal.

Asril mengungkapkan meski pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan, namun permintaan dari kliennya untuk material galvanis, pipa maupun beton precast meningkat hingga dua kali lipat tahun ini.

“Klien kami sampai Papua dan NTT, karena memang kebutuhan galvanis masih tinggi, sementara pabrik banyaknya hanya di Jawa,” katanya.

Untuk galvanis, sebutnya, perse-

roan masih belum untung karena beban produksi yang tinggi. Namun untuk jangka panjang dia yakin permintaan bakal terus meningkat.

Menurutnya, kehadiran pabrik galvanis di Sumbar sejak berdiri tahun lalu, berkontribusi menurunkan biaya distribusi untuk wilayah Sumatera hingga mencapai 30 persen.

Umumnya, material galvanis yang diproduksi Kunango Jantan Grup adalah tiang penerangan jalan umum (PJU), tiang listrik, pipa perusahaan air minum daerah (PDAM), gadrail, elbow, plat baja, reducer, spun pile, dan lain-lain.

Dia mengungkapkan perseroan juga memproduksi baja sesuai kebutuhan dan permintaan klien, baik dari pemerintah daerah, BUMN/BUMD, maupun perusahaan swasta. (Herry)

SEPUTARSUMBAR Sumbar gandeng AEKI untuk tingkatkan pemasaran kopi

Puailiggoubat

NO. 359, 1 - 14 Mei 2017

15

Kopi di Sumbar Diprioritaskan Masuk Pasar Ekspor FOTO:ZULFIKAR/PUAILIGGOUBAT

menanam kopi jaraknya juga harus diatur. Biasanya saya menanam kopi dengan jarak 1,5 x 2 meter, itu berguna agar kopi tidak mudah terserang hama,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk persoalan pupuk, Syafrizal masih setia menggunakan pupuk organik. “Lebih bagus menggunakan pupuk organik. Selain mudah didapat dengan harga terjangkau, dihinggapi penyakit atau hamapun sulit.

Palingan, dari pengalaman saya, pupuk kimia itu dicampur paling banyak hanya 10 persen saja. Ya, hasilnya sampai saat ini kita mampu menghasilkan kopi dengan kualitas bagus,” ungkapnya.

Dia berharap, untuk petani kopi di Sumatera Barat benar-benar memperhatikan masa panen. “Sebenarnya kopi yang berkulitas itu dilihat dari hasil panennya. Kopi yang dipanen itu harus benar-benar matang, tidak masalah hasilnya tidak seberapa yang penting kita mampu memproduksi kopi dengan kualitas yang mendunia,” jelasnya.

Herry Sikumbang Zulfikar

emerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pengembangan komoditas kopi asal daerah itu untuk masuk pasar yang lebih luas, terutama pasar ekspor.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sumbar, Candra, menyebutkan komoditas kopi merupakan salah satu komoditas unggulan di Sumbar, selain cokelat, teh, dan gambir.

“Kami akan prioritaskan pemasaran kopi lokal supaya bisa masuk pasar internasional dengan menggandeng Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) untuk meningkatkan pemasaran kopi Sumbar,” katanya kepada Puailiggoubat, Rabu (26/4/2017).

Dia menyebutkan, untuk tahap awal diperlukan pembimbingan bagi kelompok tani meningkatkan kualitas dan kuantitas kopi yang dihasilkan.

Menurutnya, pembinaan dilakukan dari proses pemilihan bibit yang berkualitas, penanaman, pemeliharaan hingga proses pemanenan. Sebab, kualitas kopi sangat tergantung pada cara panennya.

Untuk kopi, imbuhnya, dalam proses pemanenan harus dilakukan secara selektif. Yakni hanya kopi yang berwarna merah saja yang dipanen dan kemudian diolah menjadi serbuk kopi.

Menurutnya, proses itu dilakukan untuk memberikan nilai tambah, terutama pada jenis Arabika, sehingga mampu menembus pasar internasional. Jenis Arabika direkomendasikan untuk dipasarkan ke mancanegara karena rasanya disukai wisatawan.

Untuk diketahui, harga pasaran biji kopi di daerah itu berkisar Rp70.000 per kilogram dalam bentuk biji kopi, dan Rp200.000 per kilogram dalam bentuk bubuk dengan kemasan.

Adapun, areal perkebunan kopi di Sumbar sebanyak 21.053 hektare untuk jenis Arabika dan 21.873 hektare untuk jenis Robusta. Terdapat di sejumlah daerah, yaitu Kabupaten Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Agam, Limapuluh Kota, dan Pasaman Barat.

Ekspor kopi Sumbar sudah dimulai sejak 2013 dengan menembus pasar Australia, Italia, Thailand, dan Amerika Serikat.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Zirma Yusri menyebutkan lembaganya melakukan branding Kopi Minang untuk mengenalkan produk kopi asal daerah itu.

“Untuk mengenalkan kopi asal Sumbar, perlu di-branding lagi, kami kenalkan Kopi Minang untuk mengisi pasar lokal dan nasional,” katanya.

P

KOPI - Petani kopi Lembah Gumanti, Kabupaten Solok memetik kopi miliknya

Dia mengatakan kualitas kopi asal Sumbar dikenal bagus dan mampu bersaing dengan produk kopi dari daerah lainnya. Namun, masih minim soal kemasan dan pemasaran.

Zirma mengatakan pemda akan memfasilitasi peningkatan kemasan dengan menambah brand Kopi Minang kepada pelaku usaha lokal yang sudah mengembangkan kopi olahan, tanpa menghilangkan merek lokal milik masyarakat.

“Misalnya yang di Solok Selatan, ada Kopi Jangguik. Nanti kami dorong ubah kemasan dengan menambahkan Kopi Minang untuk memberikan identitas dengan tetap ada brand Kopi Jangguiknya,” kata Zirma.

Selain itu, Ardi Sunarya salah seorang pengelola kopi Arabika Solok Radjo mengatakan untuk daerah Sumatera Barat, khususnya Solok sebenarnya sudah lama memproduksi kopi. Namun, dalam pengelolaan hanya sekedarnya saja, sehingga kopi yang dihasilkan tentunya tidak sempurna dan kualitasnya pun tidak bisa untuk ekspor.

Pengolahan kopi dengan hasil yang mampu bersaing di kancah internasional, menurut Ardi memiliki tantangan dan cara yang cukup rumit. “Pengolahan kopi itu harus dengan cara tersendiri dan sangat berhati-hati. Kopi yang dapat menghasilkan kualitas bagus, tentunya berasal dari pengolahan yang bagus

pula,” jelasnya kepada Puailiggoubat.

Saat ini, kelompok tani Sumatera Arabika Minang Solok mampu menghasilkan kopi dengan jumlah 5 kilogram per batang untuk setiap tahunnya.

“Perawatan kopi itu cukup rumit. Mulai dari pupuk hingga perawatan khusus yang diberikan, seperti jarak tanam dan juga pemangkasan,” kata Ardi.

Menghasilkan kopi dengan kualitas ekspor, Arabika Minang Solok Radjo memiliki trik khusus dalam pengolahan kopi. Sebagaiamana yang dipaparkan Ardi, bahwa kopi yang berkualitas dapat dilihat dari cara panen.

Kopi yang dipanen itu harus benarbenar matang, karena jika bercampur dengan kopi yang masih muda atau kehijauan, maka hasilnya tidak akan sempurna dan tidak akan pernah mengahsilkan kopi dengan kualitas ekspor. Minang Solok Radjo sangat mengutamakan hasil panen tersebut dengan kondisi yang matang atau benarbenar sudah merah, katanya.

“Di Sumatera Barat umumnya, petani kopi masih melakukan pemanenan tidak tebang pilih. Mereka masih mencampur adukkan kopi yang benarbenar matang dengan yang masih muda atau separoh matang. Ya, tentunya hasilnya pun tidak akan sempurna,” ungkap Ardi.

Kopi kualitas ekspor adalah kopi yang dipanen dalam keadaan benar-benar

matang, itu kuncinya, kata Ardi.

Menurutnya, sampai saat ini masih ada 50 persen anggota kelompok yang melakukan pemanenan yang asalan. “Kopi yang dipanen dalam keadaan muda atau separoh matang itu hasilnya nanti hanya dapat dipasarkan di daerah saja. Tidak bisa untuk ekspor, biasanya kopi itu kita masukkan dalam jenis difect,” ujarnya kepada Puailiggoubat.

Selain itu, Syafrizal Rajo Endah, petani kopi asal Lembah Gumanti Kabupaten Solok, mengatakan dari pengalamannya bertani kopi selama 8 tahun, kopi yang dapat dihasilkan untuk ekspor tersebut memang intinya pada pemanenan. Jadi, kopi yang mampu bersaing di kancah internasional itu adalah kopi yang dipanen dalam keadaan benar-benar matang.

“Selama ini kita keliru dalam melakukan panen kopi, kita masih mencapur adukkan antara kopi yang benar-benar matang dengan kopi yang separoh matang atau masih muda.

Tentunya, hasil yang kita dapatkan hanya sebatas kopi yang dapat dipasarkan di daerah saja,” katanya.

Menurutnya, bertani kopi harus memiliki ilmu yang cukup. “Bertani kopi itu jangan asalan saja, sebagaimana yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Intinya, selain dari pemupukan serta pemangkasan, untuk

Ekspor Kopi Sumatera Arabika Minang Solok 1,5 Ton Selama Dua Tahun Jumlah ekspor yang mampu dihasilkan kelompok tani Sumatera Arabika Minang Solok dalam dua tahun belakangan mencapai 1,5 ton. Menurut Ardi Sunarya, hasil tersebut cukup memuaskan, karena Sumatera Arabika Minang Solok baru dalam dua tahun terakhir benar-benar mengelola kopi yang ditujukan untuk ekspor.

Dia menyebutkan, permasalahan saat ini adalah hasil panen yang belum mencukupi sesuai dengan permintaan pasar. “Permintaan saat ini cukup banyak. Namun, kita belum mampu memproduksi kopi sesuai dengan jumlah permintaan tersebut. Karena, untuk panen kopi kita harus pilih-pilih.

Hanya memanen yang sudah matang.

Kita lebih mementingkan kualitas dari kwantitas,” ujarnya.

Untuk ekspor, dikatakan Ardi baru masuk wilayah Singapura dan Australia. “Itu 1,5 ton baru permulaan.

Australia kemren kita ekspor 1 ton dan untuk Singapura baru sekedar sample,” ungkapnya.

Saat ini Sumatera Arabika Minang Solok telah meproduksi kopi jenis arabika dengan lima variates. “Yang terbaru itu Limau Cirago, dan kita menjualnya dengan harga yang berbeda pula. Mulai dari yang difect, harganya Rp21.000 per kilogram. Sedangkan yang paling mahal itu Rp100.000 per kilogram, itu variates Limau Cirago. Itu untuk harga lokal, sedangkan untuk ekspor tergantung biaya pengiriman,” ungkapnya. (z)

SEPUTARSUMBAR

Puailiggoubat

NO. 359, 1 - 14 Mei 2017

16

Undang Baracca Ltd, Sumbar Tawarkan Mandeh dan Gunung Padang FOTO:ZULFIKAR/PUAILIGGOUBAT

Di Kawasan Mandeh, Pemda setempat sudah merencanakan pembebasan lahan 400 hektar Herry Sikumbang

engundang perusahaan pembiayaan dan investasi Baracca Ltd yang berbasis di London, Pemprov Sumbar tawarkan dua destinasi yaitu Kawasan Mandeh dan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Gunung Padang.

Maswar Dedi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar mengatakan prioritas investasi di daerah itu adalah untuk sektor pariwisata.

“Dalam waktu dekat perwakilan dari Baracca Ltd akan ke Sumbar. Kita tawarkan investasi pariwisata kawasan Mandeh, KWT Gunung Padang. Juga daerah lain seperti Mentawai dan yang lainnya nanti,” katanya, Selasa (18/4/ 2017).

Menurutnya, saat ini yang paling siap untuk dikembangkan adalah Kawasan Mandeh. Pemda setempat sudah merencanakan pembebasan lahan seluas 400 hektare di Bukik Ameh yang bakal dijadikan kawasan pengembangan.

Bahkan, Pemprov Sumbar mengalokasikan anggaran Rp32,5 miliar untuk pembebasan lahan di kawasan itu, dan anggaran Rp15 miliar melalui Pemkab Pesisir Selatan.

M

MANDEH - Kawasan wisata terpadu Mandeh, Pesisir Selatan

Meski sampai saat ini, Mandeh menghadapi sejumlah persoalan menyangkut lingkungan, seperti pembalakan liar hutan mangrove, serta belum jelasnya pembebasan lahan, daerah tersebut tetap potensial untuk dikembangkan.

Begitu juga, dengan KWT Gunung Padang yang mencakup area 400 hektare dari Pantai Muaro Lasak, Kawasan Kota Tua Padang, hingga Pantai Air Manis yang siap diserahkan pengelolaannya

kepada investor.

Dia mengungkapkan sejumlah investor asing dan dalam negeri sudah menyatakan minat berinvestasi di bidang pariwisata. Teranyar, Baracca Ltd. Pemprov Sumbar sudah menggelar pertemuan awal dengan petinggi perusahaan yang berkantor pusat di Dubai itu.

Maswar menyebutkan selain bidang pariwisata, investasi diprioritaskan di bidang energi terbarukan, infrastruktur

dan perikanan.

Sementara itu, Sumbar menargetkan investasi yang masuk ke daerah itu mencapai Rp6,5 triliun tahun ini. Jauh lebih tinggi dari target tahun lalu yang hanya Rp3,5 triliun.

“Targetnya Rp6,5 triliun baik investasi asing, maupun dalam negeri.

Saya kira dengan promosi dan kemudahan izin yang kami berikan, realisasinya bisa di atas target,” kata Maswar.

Secara umum, realisasi investasi ke Sumbar tahun lalu, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp4,8 triliun.

Investasi itu didominasi sektor industri pengolahan, agro industri, pembangkit listrik dan energi terbarukan, tambang, kelautan dan perikanan, hotel dan restoran, perkebunan, dan perdagangan. (z)

LBH Padang: Sembilan Perusahaan di Sumbar Lakukan Pembangkangan Hukum PADANG - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mencatat sembilan perusahaan di Sumatera Barat yang tersandung kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) melakukan pembangkangan hukum. Kasus tersebut didominasi persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sejak 2016 hingga April 2017, dari 40 kasus yang telah diproses di Pengadilan Ad Hoc PHI, 39 kasus adalah permasalahan perselisihan PHK, hanya satu kasus persaolan perselisiahan kepentingan.

“Dari 40 kasus, sebanyak 25 persen gugatan dikabulkan, 57 persen damai, 2 persen ditolak, sedang proses kasasi di Mahkamah Agung 13 persen dan 3 persen sedang diproses di pengadilan,” tulis LBH Padang melalui siaran persnya beberapa waktu lalu.

LBH Padang menilai banyaknya

kasus PHK berimbas kepada pemberian pesanggon kepada pekerja, sampai saat ini banyak pihak perusahaan yang tidak mau membayarkan hak-hak pekerja tersebut walaupun sudah diperintahkan oleh pengadilan.

“Sejak 2006 sampai sekarang ada 12 kasus yang didampingi LBH Padang di pengadilan PHI yang belum dieksekusi oleh pengadilan,” tulisnya.

Menurut Neni Vesna Madjid, Praktisi Hukum sekaligus Dosen STIH Padang mengatakan kondisi riil PHI saat ini terdiri dari beberapa aspek. “Pertama terkait jargon cepat, adil, dan murah, masih dipertanyakan bentuknya, mafia peradilan dan mafia hukum di setiap lini peradilan,” ujar Neni yang juga merupakan Ahli Hukum Perburuhan tersebut.

Selain itu, Neni menilai penyebab sulitnya eksekusi juga disebabkan buruh/ pekerja tidak memahami bagaimana cara

mengajukan permohonan eksekusi.

“Tidak hanya itu, buruh/pekerja juga tidak mempunyai data-data aset perusahaan yang akan diajukan dalam permohonan sita eksekusi,” jelasnya.

Lebih lanjut, dikatakan Neni bahwa pihak yang kalah menolak untuk melaksanakan putusan secara sukarela.

“Kebanyakan pemohon eksekusi tidak mempunyai biaya untuk melakukan sita eksekusi maupun pelelangan dan juga negara tidak menyediakan anggaran untuk melaksanakan eksekusi, sita eksekusi maupun pelelangan,” ungkapnya.

Di Indonesia, juga terdapat aturan yang melarang penyitaan terhadap barang-barang yang digunakan untuk berusaha/mata pencaharian dan tidak ada sanksi pidana bagi pihak yang tidak mau melakukan eksekusi, kata Neni.

Dia menambahkan, jika pihak

termohon tidak mau melaksanakan eksekusi, maka lembaga paksa badan (gijzeling) bisa diterapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000.

“Namun khusus untuk PHI, ditiadakan batasan jumlah hutang yang dibebankan,” jelasnya.

Dari persoalan daitas, LBH Padang mendesak Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk mengupayakan sesegera mungkin eksekusi atas putusan-putusan PHI yang telah inkracht van gewisjde.

Selain itu, mendorong Mahkamah Agung aturan khusus eksekusi putusan PHI di Indonesia.

“Bagaimanapun negara harusnya bertanggung jawab penuh dalam perlindungan hak-hak pekerja,” tulis LBH Padang dalam rilis yang disampaikan.

Era Purnama Sari, Direktur LBH Padang menyatakan tindakan pengusaha

yang tidak mau menjalankan eksekusi harus dilihat sebagai bentuk penghinaan terhadap institusi pengadilan. “Kedepan hal ini menjadi agenda penting dalam pembangunan hukum di Indonesia untuk mengkriminalisasi didalam hukum positif Indonesia sebagai bentuk contempt of court,” ujar Era. Selaian itu, Aldi Harbi, Staf Divisi Bantuan Hukum LBH Padang menjelaskan bahwa kondisi ini menggambarkan kelalaian negara dalam bentuk pembiaran atas sikap dan prilaku perusahaan yang mengangkangi hukum.

“Tentunya ini menjadi noda hitam dari institusi pengadilan ke depan, kami mengharapkan Mahkamah Agung beserta jajaran serius dalam melakukan eksekusi putusan terlebih dalam kasus hubungan industrial,” jelasnya.

(Zlf)

Puailiggoubat NO. 359, 1 - 14 Mei 2017

17

Menunggu Langkah Konkrit Pemerintah Menanggulangi Banjir Sirilanggai Oleh: Obedh A. Anas Saleleu, M.Pd.K (Sirilanggai, Siberut Utara)

B

anjir merupakan bencana alam yang rutin terjadi di tiga dusun yakni Sibeuotcun, Sirilanggai dan Ukra, ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi masyarakat tiga dusun tersebut, dan permasalahan ini sudah berlangsung sejak lama hingga saat ini belum ada penanganan oleh pihak pemerintah daerah.

Sirilanggai adalah sebutan perkampungan yang terdiri 2 dusun, yakni dusun Sirilanggai Barat dan dusun Sirilanggai Timur. Sebelumnya masyarakat lazim menyebut Sibeuotcun dengan sebutan Sirilanggai Barat, namun oleh peraturan pemerintah kecamatan Siberut Utara dan Desa Malancan, maka dusun Sibeuotcun tetap menyebutkan dengan sebutan Dusun Sibeuotcun. Demikian juga Dusun Sirilanggai Timur, disebut Dusun Sirilanggai. Berdasarkan keputusan pemerintah Desa Malancan saat ini, maka dusun Sirilanggai dimekarkan menjadi dua dusun yaitu dusun Sirilanggai dan dusun Ukra. Saat ini Sirilanggai memiliki tiga dusun, Sibeuotcun, Sirilanggai, dan dusun Ukra.

Lokasi Sibeuotcun saat ini merupakan pemukiman relokasi yang sebelumnya berada di Sibeuotcun lama (perkampungan lama). Pada tahun 1982-1984 kebijakan pemerintah merelokasi perkampungan Sibeuotcun lama ke pemukiman baru atau masyarakat biasanya menyebutnya�proyek� hunian tetap (huntap) dengan fasilitas rumah sesuai jumlah kepala keluarga, dengan beberapa pertimbangan oleh pihak pemerintah merelokasi dusun Sibeoucun supaya dusun Sibeuotcun dan Sirilanggai terintegrasi baik akses pemerintah desa, pemerintah kecamatan maupun sarana pendidikan, tapi pemerintah dan pengelola hunian tetap (huntap) saat itu tidak mempertimbangkan kelayakan relokasi pemukiman baru dari bahaya banjir karena relokasi pemukiman sekarang ini berada di dataran rendah.

Pemukiman Sibeoutcun, Sirilanggai dan Ukra diapit oleh dua badan sungai, terutama dusun Sibeuotcun yang lokasinya tepat berada di tepi sungai besar dan sungai yang lebih kecil disebut sungai Taoma. Jika hujan turun dengan intentitas tinggi maka dua badan sungai Tubuna dan Taoma tidak dapat menampung debit air. Yang paling memprihatinkan adalah Sibeotcun bagian tengah karena lokasinya tepat di bawah perairan muara sungai Taoma. Apabila banjir secara bersamaan datang maka luapan air secara cepat naik kepermukaan hingga membanjiri pemukimanwargadan badan jalan utama.

Ada dua dusun yang menjadi perha-

Banjir di Dusun Sibeuoncun Desa Malancan Kecamatan Siberut

tian khusus yaitu dusun Sibeuotcun dan dusun Ukra. Dusun Sirilanggai lebih aman karena lokasinya sebagian besar rumah-rumah warganya berada di dataran tinggi sehingga jauh dari bahaya banjir.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir Secara umum ada beberapa faktor pemicu terjadinya banjir. Penyebab utama banjir berasal dari curah hujan yang tinggi yang dapat mempengaruhi terjadinya banjir. Jika hujan besar turun terus menerus tentu air tidak akan langsung masuk ke saluran pembuangan, melainkan air yang turun akan menjadi genangan. Dan genangan air tersebut lama-lama akan semakin menumpuk dan menjadi banjir, juga tentunya akan merusak aspal dan jalanan yang terkikis oleh air terlalu lama. Tetapi semua itu tergantung dengan penampungan dan saluran air (drainase) di lokasi tersebut, jika saluran (drainase) dan penampungan air tidak tidak lancar berarti penampungan tersebut tidak dirawat secara teratur sehingga membuat air hujan tersumbat tidak lancar. Penyebab lainnya juga dapat karena air sungai yang meluap, karena tidak lancar saluran pembuangan air sehingga menyebabkan air sungai tidak mengalir dengan baik dan menjadi meluap keluar.

Faktor non fisik, penebangan hutan secara liar tanpa memikirkan dampak akibat kerusakan hutan dapat menyebabkan banjir. Hutan pada dasarnya berfungsi sebagai daerah resapan air, menyimpan air hujan kemudian mengalirkan kepada manusia melalui bentuk air tanah. Bila hutan terus ditebangi secara liar akan menimbulkan banjir bagi kawasan daerah tersebut, dengan banjir yang terus terjadi dengan skala besar

maka ada kemungkin menyebabkan tanah longsor.

Faktor lain, yang sangat mempengaruhi terjadinya banjir di tiga dusun tersebut antara lain; faktor kelayakan pemukiman yang berada di dataran rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan.

Karena masih banyak warga yang membuang sampah di sungai atau selokan yang menyebabkan terhambatnya aliran air ketika hujan terusmenerus. Parit-parit yang tidak dirawat dengan baik sehingga terjadi penyumbatan pada aliran air, penebangan dan pemusnahan pohon-pohon bambu yang sebelumnya tumbuh rimbun di sepanjang sungai tubuna dan taoma, kini sudah mulai punah padahal pohon bambu memiliki banyak manfaat secara ekonomi yang bisa member nilai tambah keuangan jika dikelola dengan baik sebagai kerajinan tangan yang bermanfaat sebagai perabot rumaht angga. Selain itu, pohon bambu juga sangat bermanfaat sebagai energy biomassa maupun dalam penyerapan air.

misalnya sebagian penduduk berpikir bahwa penyebab terjadinya bencana banjir yang melanda daerah mereka sebagian besar diakibatkan oleh rusaknya hutan lindung karena penebangan liar oleh pengusaha kayu. Aspek pendidikan, murid-murid sekolah tidak dapat mengikuti jam belajar karena akses ke lokasi sekolah tidak bisa dilalui dan beberapa sarana umum seperti jembatan, badan jalan mengalami kerusakan akibat derasnya luapan banjir.

Selain menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan sosial banjir juga seringkali memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Ketika banjir datang, bahkan setelahnya, berbagai jenis ancaman penyakit menular pun perlu diwaspadai. Beberapa jenis penyakit menular yang harus diwaspadai saat dan setelah banjir, diantaranya: penyakit kulit, diare, demam berdarah (DBD), infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), Penyakit leptospirosi (bakteri ditularkan dari hewan terutama dari tikus).

Dampak bencana banjir Masalah lingkungan adalah persoalan yang timbul sebagai akibat dari berbagai gejala alam. Dalam arti ini masalah lingkungan adalah sesuatu yang melekat pada lingkungan itu sendiri, dan sudah ada sejak alam semesta ini. Tapi tidak dapat disangkal bahwa dampak banjir tidak terlepas juga dari ulah dan keegoisan manusia.

Pada bencana banjir tersebut, dari segi ekonomi penduduk sangat terpengaruh dengan musnahnya hasil pertanian, ternak peliharaan yang sangat diharapkan. Dari aspek sosial terhadap penduduk, bencana banjir tersebut dapat juga menimbulkan konflik antar penduduk,

Menunggu langkah konkrit pemerintah daerah Ada beberapa solusi alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam penanganan banjir di tiga dusun Sibeuotcun, Sirilanggai, dan Ukra. Pertama,normalisasi badan sungai Taoma dan membangun pagar beton sekeliling sungai serta membuat parit/selokan di sepanjang badan jalan.

Karena selama ini saluran air kurang mendapat perhatian serius oleh kepalakepala dusun dan masyarakat setempat, dan penyempitan badan sungai akibat menumpuknya tumbuh-tumbuhan liar (rumput) di sepanjang aliran sungai sehingga badan sungai mengalami

penyempitan. Oleh karena itu butuh pelebaran kembali. Kedua, relokasi pemukiman. Relokasi merupakan alternative kedua sebagai solusi agar masyarakat terhindar dari bahaya bencana banjir di wilayah tiga dusun tersebut terutama dusun Sibeuotcun dan dusun Ukra. Tentu ini membutuhkan dana besardanbutuhwaktulebih lama, karena akan mempertimbangkan anggaran yang sangat besar dan masalah-masalah lain timbul di tengah-tengah masyarakat.

Penetapan relokasi akan berbenturan dengan pemilik hak tanah karena belum tentu pemilik hak tanah menghibahkan tanah yang dijadikan sebagai pemukiman baru.

Dengan ini sangat diharapkan dan ditunggu-tunggu langkah konkrit pemerintah daerah.Terlebih Bupati Kepulauan Mentawai bapak Yudas Sabaggalet sudah melihat secara langsung ke lokasi bagaimana kondisi jalan dan banjir melanda pemukiman warga Sibeuotcun, Sirilanggai, dan Ukra saat melakukan kunjungan kerja di Siberut Utara dan di damping langsung oleh Camat Siberut Utara, Camat Siberut Barat, Kepala Desa Malancan, kepala Dusun, Sibeuotcun, kepala Dusun Ukra, anggota BPD Desa Malancan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Epilog Sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas terkait permasalahan banjir di tiga dusun, masyarakat sangat menaruh harapan kepada pemerintah daerah untuk mencari solusi dalam penanganan bencana banjir di tiga dusun tersebut secara cepat dan tepat. Baik pemerintah daerah (bupati), dinas-dinas terkait, pemerintah kecamatan Siberut Utara, dan pemerintah desa Malancan, kepala-kepala dusun (Sibeuotcun, Sirilanggai, Ukra) serta melibatkan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berkoordinasi dan berkolaborasi (bersinergi) untuk menyelesaikan masalah banjir secara efektif yang sudah sekian tahun mengancam kelangsungan hidup masyarakat setempat.

Sebagai himbauan kepada seluruh masyarakat, sudah seharusnya semua orang menjaga lingkungan agar tidak menghadirkan bencana bagi banyak orang dan diri sendiri tentunya. Memulai dari hal kecil yang paling sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan lingkungan tempat tinggal, dengan melakukan hal-hal tersebut sudah cukup membantu lingkungan agar tidak terjadi banjir, menjauhkan diri dari musibah dan tetap menjaga kesehatan dari penyakit yang mudah timbul dan menular bila terjadi musibah banjir.

Puailiggoubat NO. 359, 1 - 14 Mei 2017

18

Kontingen Sipora Utara Raih Kemenangan Terbanyak FLS2N Mentawai FOTO:HENDRIKUS/PUAILIGGOUBAT

Pemenang FLS2N Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017

Pemenang akan mengikuti perlombaan tingkat nasional

Tingkat Sekolah Dasar (SD) Cabang Lomba

Pemenang

Tari Kreasi

Sipora Utara (I), Siberut Utara (II), Sipora Selatan (III), Sikakap (IV), Siberut Tengah (V)

Solosong

Sipora Utara (I), Siberut Selatan (II), Sikakap (III), Siberut Utara (IV), Siberut Tengah (V)

Baca Puisi

Sipora Utara (I), Siberut Utara (II), Siberut Tengah (III), Siberut Selatan (IV), Sikakap (V)

Pantomim

Sipora Utara (I), Siberut Utara (II), Sikakap (III), Siberut Selatan (IV), Siberut Tengah (V)

Hendrikus Bentar

ontingen siswa dari Kecamatan Sipora Utara meraih juara I terbanyak pada acara Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diikuti 6 tim kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Siberut Selatan pada 24-27 April.

Kemenangan tim dari Sipora Utara tingkat SD diraih pada cabang perlombaan tari kreasi tingkat SD, solosong, baca puisi, pantomim dan baca puisi.

Sementara pada tingkat SMP kemenangan diraih pada cabang perlombaan tari kreasi, story telling dan solosong.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mentawai, Sermon Sakerebau, mengatakan kemenangan itu diraih karena dalam diri orang Mentawai memiliki bakat itu. “Tinggal dipoles sedikit saja bakat itu langsung muncul,” kata Sermon pada acara penutupan FLS2N, Kamis, 27 April.

Sermon menyebutkan, lomba yang berkaitan dengan budaya Mentawai berguna agar generasi muda Mentawai terbiasa memperjuangkan tradisinya di setiap sekolah agar tidak lupa dengan jati dirinya.

“Di Mentawai semuanya ada khususnya tiktik (tato), gajeuma dan yang lainnya itu miliknya orang Mentawai, namun nilai-nilai yang terkandung dari

K

Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMP) Pemenang

Tari Kreasi

Sipora Utara (I), Siberut Utara (II), Siberut Selatan (III), Sikakap (IV), Siberut Barat Daya (V), Sipora Selatan (VI)

Cipta Baca Puisi

Sipora Utara (I), Siberut Selatan (II), Sipora Selatan (III), Siberut Utara (IV), Siberut Barat Daya (V)

Story Telling

Sipora Utara (I), Siberut Utara (II), Siberut Selatan (III), Siberut Barat Daya (IV), Sipora Selatan (V)

Musik Tradisional

Sipora Selatan (I), Sipora Utara (II), Siberut Selatan (III), Siberut Utara (IV), Sikakap (V)

Solosong

Sipora Utara (I), Siberut Utara (II), Siberut Selatan (III), Sikakap (IV), Sipora Selatan (V)

Gitar Solo

Siberut Selatan (I), Sipora Utara (II), Siberut Utara (III)

FLS2N - Siswa Mentawai unjuk kebolehan pada FLS2N Mentawai di Siberut Selatan

budaya itu yang belum ditanamkan kepada anak-anak kita, biar beda daerah beda tempat namun kita tetap satu,” ujarnya.

Sermon berharap suatu hari nanti ada tari persembahan khusus di Mentawai yang nanti menjadi tarian penyambutan setiap tamu. Ia mengingatkan kepada pemenang bahwa tantangan ke depan lebih berat karena akan terjun ke tingkat nasional.

Sementara Sulaiman yang menjadi juri dari Disdikbud Mentawai berharap, anak-anak giat berlatih. Menurut

Sulaiman, anak-anak Mentawai memiliki bakat musik yang luar biasa, mereka mampu memainkankan alat musik tradisional dalam perpaduan suara seperti gajeuma dan tuddukat yang menciptakan aransemen musik yang enak didengar.

“Mentawai hari ini telah menunjukkan bakatnya dan apa yang ia punya mampu untuk ditampilkan juga, jangan ada kata bahwa kita tidak bisa,” katanya.

Selain peserta lomba yang berjumlah 50 orang dan pendamping, festival seni yang digelar selama 4 hari itu juga dihadiri

TNI Latih 34 ‘Dokter Kecil’ di Siberut Selatan MUARASIBERUT- TNI melalui program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMDD) ke- 98 melatih 34 orang dokter kecil yang terdiri dari murid kelas III-V SD di Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Acara itu merupakan rangkaian kegiatan nonfisik yang dilaksanakan oleh Kodim 0319/Mentawai di Balai Desa Muara Siberut, Jumat, 28 April. drg. Yuviza Agustin, pemateri pelatihan dokter kecil tersebut dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar mengatakan, pelatihan kesehatan yang diberikan kepada murid SD tersebut berupa pengenalan tentang penyakitpenyakit menular dan tidak menular yang mudah dikenali oleh anak-anak di sekitar lingkunganya.

“Penyakit menular misalnya diare,

Cabang Lomba

penyakit kulit atau jamur, mata merah dan panu serta flu pilek. Sedangkan penyakit tidak menular misalnya kencing manis, darah tinggi, alergi dan keracunan,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 28 April.

Materi pelatihan yang diberikan berupa cara menjaga kebersihan tubuh dengan mencuci tangan sebelum makan, kemudian ketika akan tidur harus menggosok gigi, cuci tangan dan kaus kaki tidak boleh lebih seminggu.

Pelatihan ini, kata Yuviza, sebagai cara membangun kesadaran diri anak untuk melakukan pencegahan penyakit.

Terkait dengan makanan, drg. Yuviza meminta agar siswa tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula dengan kadar tinggi, sebab hal itu akan penye-

bab diabetes.

“Jangan terlalu banyak makan makanan yang mengandung gula berlebihan, misalnya es krim, coklat dan minuman kemasan bersoda. Sebab kalau sejak kecil sudah makan atau minum secara berlebihan nanti besarnya bisa terkena diabetes,” jelasnya.

Sementara itu, Yayuk Sri Rahayu, ahli kesehatan gizi yang menjadi pemateri lain pada kegiatan itu menyebutkan, program penyuluhan dokter kecil ini diikuti oleh Sekolah dasar yang ada di Desa Muara Siberut, Muntei dan Maileppet dalam rangka TMMD ke98 Kodim 0319/Mentawai.

‘Dokter-dokter kecil’ dilatih meningkatkan derajat kesehatan sekolah, yakni dengan membentuk SDM dokter kecil di lingkungan sekolah. (hd/g)

ratusan warga di Siberut Selatan yang menonton aksi siswa-siswa se-Mentawai yang unjuk kebolehan.

Anton (20) mengatakan, ia sangat senang menyaksikan acara perlombaan FLS2N ini karena baru pertama kali dirinya menyaksikan langsung. “Saya menyaksikan perlombaan ini hingga

Sumber Data: Panitia LFS2N Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017

acara ini selesai, sangat menarik sebab diikuti siswa seluruh Mentawai,” ujarnya. (hd/g)

Sebanyak 38 Siswa SMPN 1 Pagai Utara Terima PIP SAUMANGANYA - Sebanyak 38 siswa SMPN 1 Pagai Utara, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima bantuan uang tunai dari Program Indonesia Pintar (PIP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang disalurkan melalui BRI cabang Sikakap pada April.

Kepala SMPN 1 Pagai Utara, Marius Ringo Saroro, mengatakan jumlah siswa yang diajukan pada PIP ini sebanyak 202 siswa namun pemberian dana dilakukan per tahap sehingga yang menerima pada tahap pertama baru sebanyak 38 siswa.

“Kita sudah ada informasi dari BRI untuk pencairan pada April ini dan sekarang sedang menyiapkan berkas untuk pencairan akhir April ini atau awal Mei,” katanya kepada Puailiggoubat, Kamis, 27 April.

Jumlah bantuan yang diberikan, kata Marius bervariasi yakni kelas VII menerima Rp375 ribu per orang, kelas

VIII dan IX menerima Rp750 ribu per orang. Selain 202 siswa yang telah diusulkan, lanjut Marius, masih ada 13 siswa lagi yang sedang mengurus kelengkapan berkas untuk diajukan menjadi penerima PIP pada tahun ini.

Marius menyebutkan, siswa yang sudah berhenti dari sekolah dan namanya masih terdaftar sebagai penerima tidak akan diberikan bantuan tersebut sebab persyaratannya yakni ada surat keterangan aktif sekolah, raport dan surat rekomendasi dari Disdikbud Mentawai .

“Jika persyaratan tidak terpenuhi maka uang tersebut kembali lagi ke pusat, pada 2015 yang menerima bantuan PIP sebanyak 40 orang siswa tetapi ada 4 orang siswa yang tidak sekolah lagi, pada 2016 jumlah siswa 113 orang semua menerima tetapi ada 2 orang siswa berhenti dan tahun ini ada 3 orang yang berhenti lagi sekolah,” ujarnya.(leo/g)

PENDIDIKAN

Puailiggoubat

Anggaran Bangun Fasilitas Pendidikan di Siberut Tengah Rp5 Miliar FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

KANTOR - Kantor sementara UPT Dinas Pendidikan Siberut Tengah

Relokasi dan pembangunan gedung baru menyerap anggaran terbanyak Rinto Robertus Sanenek

emerintah Kabupaten Mentawai mengalokasikan anggaran senilai Rp5 miliar untuk membangun fasilitas pendidikan di Kecamatan Siberut Tengah. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)

P

APBD Mentawai 2017.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (UPTD) Kecamatan Siberut Tengah, Jendam Purba mengatakan, pembangunan fasilitas pendidikan yang menyerap dana terbanyak di daerah itu meliputi pembangunan relokasi SDN 01 Saibi Samukop pagu dana Rp3 miliar, kantor UPTD Pendidikan Siberut Tengah dengan anggaran Rp600 juta,ruang kelas baru (RKB) Sekolah Uma Tinambu filial SDN 16 Saiguma sekira Rp600 juta.

“Sisa dana dialokasikan untuk rehab SDN 03 Saibi Samukop, pembangunan kantor SDN 20 Saibi Samukop dan MCK SDN 01 Saibi Samukop kita belum tahu pagu dananya dan pelaksanaan pekerjaan pembangunannya tentu ditenderkan

dulu, makanya sampai sekarang ini tentu kita belum tahu siapa kontraktor pelaksanaan pekerjaanya,” kata Purba yang ditemui Puailiggoubat di kediamannya, Sabtu, 22 April.

Menurut Purba, proses tender pembangunan fasilitas pendidikan tersebut diperkirakan dimulai pada Mei, kemudian pada Juli proses pekerjaan dimulai. “Biasanya seperti itu di bulan Mei di tender dan di bulan Juli langsung pengerjaannya,” ujarnya.

Selain pembangunan fasilitas fisik, Pemda Mentawai juga mengalokasikan dana Rp300 juta pada tahun ini untuk operasional kantor UPTD Pendidikan Siberut Tengah. (rr/g)

Pelajar Monganpoula Memilih Jalan Kaki Saat Hujan SIKABALUAN - Saat musim hujan merupakan waktu yang tersulit bagi pelajar Desa Monganpoula yang bersekolah di Sikabaluan sebagai pusat kecamatan Siberut Utara, baik yang bersekolah di SMPN 1 Siberut Utara maupun di SMAN 1 Siberut Utara.

Ketika musim hujan, jalan SikabaluanMonganpoula yang panjangnya 7 KM akan becek, berlumpur dan tergenang air karena kondisi jalan yang dibangun melalui program P2D Mandiri terakhir tahun 2012 sudah tidak layak pakai.

“Kalau musim hujan kami lebih memilih jalan kaki karena kalau naik sepeda pastinya kami jatuh yang membuat pakaian seragam sekolah kotor.

Kondisi jalan sangat tidak bagus saat hujan, “ kata Marjaya, salah seorang siswi SMAN 1 Siberut Utara pada Puailiggoubat, Kamis, 20 April.

J. Isman, pelajar lainnya menyebutkan, “kadang kalau kita tidak hati2 bawa motor saat hujan bisa-bisa kita terjatuh, sehingga sepatu dan

pakaian seragam jadi basah dan kotor,” ujarnya.

Tak hanya sebatas pakaian seragam yang kotor, dengan kondisi jalan yang sangat parah membuat sepeda dayung dan sepeda motor mereka macet ditengah jalan. “Kadang motor mati karena busi mesin basah terendam air. Teman-teman yang bawa sepeda kadang rantai putus atau kacangkacang roda sepeda pecah, “ kata Isman.

Rencana pembangunan jalan SikabaluanMonganpoula oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah dimulai 2016 lalu, namun terkendala persoalan penyerahan lahan dan tanaman masyarakat yang kena untuk dihibahkan tanpa ganti rugi. Bupati, DPRD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berulangkali meninjau rencana pembangunan jalan pada 2015 dan 2016 namun pembangunannya tidak jadi terlaksana dengan alasan belum ada penyerahan lahan dan tanaman dari masyarakat tanpa ganti rugi.

“Lalu saat rapat dengan masyarakat yang dihadiri ketua Komisi B, mereka mempertanyakan dimana masyarakat pemilik lahan dan tanaman yang sudah diserahkan tanpa ganti rugi saat itu,” kata Kepala Dusun Nangnang, Aleksander.

Edi Kuswoko Paulus, anggota DPRD Mentawai dari Dapil I Mentawai mengatakan, pembangunan jalan Sikabaluan-Monganpoula akan dilakukan tahun ini. “Sudah ada anggarannya dan akan dilaksanakan tahun ini. Kita berharap adanya dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaannya nanti,” kata Kuswoko.

Pada jalur jalan Sikabaluan-Monganpoula selain dimanfaatkan masyarakat Monganpoula, Sotboyak dan Bojakan juga dimanfaatkan pegawai Puskesmas Plus Sikabaluan, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk tahun ajaran baru SMPN 1 Siberut Utara relokasi juga akan melewati jalur ini untuk menikmati sekolah yang baru. (bs/g)

NO. 359, 1 - 14 Mei 2017

19

SMAN 1 PUS Sulit Kirim Dapodik, SMAN 1 Pagai Utara Tidak SIKAKAP - SMAN 1 Pagai Utara Selatan, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai kewalahan mengirim Data Pokok Pendidikan (Dapodik) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui sistem daring karena belum memiliki fasilitas internet berupa Wireless Fidelity (Wi-Fi) sekolah.

Kepala SMAN 1 PUS, Rita Warti, mengatakan kecepatan dan ketepatan mengirim Dapodik berpengaruh terhadap pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat sebab jumlah dana yang diberikan sesuai dengan laporan jumlah siswa di sekolah.

“Tiap bulan kita selalu kewalahan, terpaksa harus mengirim operator sekolah mengirim Dapodik ke Sikakap atau ke Padang yang memiliki fasilitas internet memadai,” kata Rita kepada Puailiggoubat, Senin, 10 April Menurutnya, ketika mengutus operator sekolah ke Padang untuk mengirim data dibutuhkan biaya yang besar membayar ongkos transportasi, akomodasi dan konsumsi.

Ia beharap pemerintah memberikan fasilitas jaringan internet yang memadai di sekolah sehingga sekolah tidak mengalami kendala.

Namun berbeda di SMAN 1 Pagai Utara, Kecamatan Pagai Utara, sekolah ini telah mendapatkan fasilitas Wi-Fi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Februari sehingga mereka tidak kesulitan mengirim Dapodik secara online.

Mantan Kepala SMAN 1 Pagai Utara, Marius Ringo Saroro, mengatakan bantuan fasilitas Wi-Fi dari Kominfo mempermudah pekerjaan mereka mengirim Dapodik ke Kemendikbud. Selain itu, keberadaan internet mempermudah akses informasi didapatkan guru-guru untuk mencari bahan ajar tambahan.

“Termasuk warga di sekitar sekolah gampang mengakses informasi dari anakanak mereka yang sekolah di luar Pagai Utara,” katanya Kamis, 27 April.

Setelah pemasangan, lanjut Marius, Kominfo juga telah melakukan pengecekan peralatan pada awal April untuk memastikan tidak ada gangguan.

“Jika ada gangguan di kemudian hari pihak sekolah menelepon kepada pengurus dan ada nomor yang dihubungi, untuk keamanan lingkungan saat ini aman-aman saja, mudah-mudahan tidak ada yang merusak,” ujarnya.

Menurut Marius, biaya pulsa pemakaian Wi-Fi tidak ada, hanya genset sekolah yang dinyalakan untuk arus listrik.

Sebagai pengganti pulsa sekolah mengeluarkan dana membeli bahan bakar minyak berupa 2-3 liter solar untuk genset. Genset dan wi-fi aktif pada saat kegiatan sekolah berlangsung yakni mulai pukul 08.00-12.00 WIB. Marius menyebutkan, sebelum Wi-Fi di sekolahnya ada, mereka harus ke Tuapeijat atau ke Padang untuk mengirim data. Biaya yang dikeluarkan menuju daerah itu pun tidak sedikit, mulai dari ongkos transportasi hingga penginapan.

“Sekarang sejak ada Wi-Fi semua lebih mudah,” ujarnya. (spr/leo/g)

PENDIDIKAN

Puailiggoubat

Gedung Baru SMAN 1 Pagai Utara Telantar

FOTO:LEO/PUAILIGGOUBAT

Bangunan tidak terurus sebab tidak memiliki kepala sekolah Leo Marsen

edung baru SMAN 1 Pagai Utara, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dibangun pada 2016 belum dapat digunakan untuk proses belajar mengajar (PBM) sebab belum ada instruksi dan serah terima dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mentawai akibat peralihan pengelolaan ke tangan Disdik Provinsi Sumatera Barat.

Gedung tersebut terdiri dari tiga rombel dan satu unit gedung pustaka yang berada di Dusun Biubiu, Desa Saumanganya. Lantai bangunan belum berkeramik, fasilitas sekolah minim toilet siswa, mebeler 70 pasang kursi dan meja masih dititip di gedung SMPN 1 Pagai Utara.

Marius Ringo Saroro yang pernah menjadi Kepala SMAN 1 Pagai Utara sementara mengatakan, meski telah memiliki gedung setahun yang lalu mereka terpaksa menumpang belajar di gedung SDN 18 Saumanganya.

Marius menyebutkan, saat ini SMA itu baru memiliki siswa kelas I dan II yang berjumlah 97 orang. “Pada tahun ini siswa baru bertambah, melihat kondisi gedung dan minim rombel siswa belajar dua shift , untuk tambahan rombel usulan ini harus melalui Disdik Provinsi Sumbar mudah-mudahan kepala sekolah definitif ada di SMAN1 Pagai Utara,” katanya kepada Puailiggoubat, Kamis, 27 April.

Ia mengatakan, sejak Juni 2016 hingga Februari

G

SEKOLAH - Siswa SMP Negeri 1 dan Siswa SMA Negeri 1 Pagai Utara bergotong royong membersihkan halamann sekolah

tahun ini Marius tidak ada lagi berwenang mengurus SMAN 1 Pagai Utara karena sesuai instruksi dari Disdik Provinsi Sumbar yang disampaikan pada rapat 15 Februari yang lalu.

“Kepala bidang menyampaikan semua pegawai ataupun kepala sekolah yang tidak terdaftar pada Disdik Provinsi Sumbar, tidak boleh mengelola atau mengurus SMA atau SMK, untuk menindaklan-juti kekosongan kepala sekolah, Pemerintah Provinsi akan datang dan memilih kepala sekolah dan bendahara yang baru, tetapi sampai saat ini belum ada kepala sekolah,” ujarnya.

Selain itu, Marius menyebutkan, guru kontrak dan honorer yang berjumlah 16 orang belum terima gaji dari Pemprov. Marius risau sebab pada Juni mendatang akan digelar ujian semester sementara tidak ada yang mengurus sekolah itu. Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) untuk membeli alat tulis kantor dan perlengkapan lain juga sudah tidak ada termasuk gaji guru honor.

“Sebenarnya saya prihatin dengan kondisi SMAN 1Pagai Utara, tetapi tidak ada wewenang lagi, tahun lalu SMA ini mendapat dana BOS Rp38 juta tapi sekarang tidak lagi, saya berharap Disdik Kabupaten Mentawai menyampaikan ke Disdikbud Provinsi Sumbar bahwa kepala SMAN1Pagai Utara belum ada,” katanya.

Sementara itu, Jottan Sakerengan Lelenggu, mantan bendahara SMAN1 Pagai Utara, menyebutkan kondisi gedung sudah mulai bersemak dan sudah dililit oleh semak belukar, “jalan menuju sekolah tersebut berlumpur dan bersemak tidak ada yang mengurus,” katanya. (g)

LPMP Melatih Guru SD se-Pagai Utara Selatan Terapkan K13 SIKAKAP - Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Universitas Negeri Padang menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Kurikulum 13 (K13) kepada 17 SD di daerah Pagai Utara Selatan (PUS) Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 68 orang guru yang dilaksanakan di Kecamatan Sikakap pada Jumat-Rabu, 21-26 April.

SD yang mengikuti Bimtek dari Kecamatan Sikakap yakni SDN 02 Taikako, SDN 07 Matobe, SDN 15 Sikakap, SDN 17 Taikako, SDN 21 Makalo, SDN 26 Taikako, dan SD Vincentius Sikakap.

Sementara peserta dari Kecamatan Pagai Utara yakni SDN 05 Silabu, SDN 10 Saumanganya, SDN 11 Saumanganya dan SDN 19 Saumanganya. Dari Kecamatan Pagai Selatan diikuti SDN 14 Malakopak, SDN 16 Makalo, SDN 23 Sinakak, SDN 24 Malakopak, SDN 25 Malakopak dan SDN 29 Sinakak.

Materi umum yang diberikan pada bimtek tersebut terdiri dari kebijakan dan dinamika perkembangan kurikulum, penguatan pendidikan karakter, penerapan literasi dan pembelajaran serta penyelengaraan pendampingan.

Sementara materi pokok terdiri dari materi kompetensi, pembelajaran dan penilaian tematik terpadu, praktik analisis kompetensi, matematika dan pendidikan jasmani dan olahraga. Ditambah

dengan psiko-edukatif, perancangan pembelajaran dan penilaian terdiri dari praktik penyusunan program tahunan (prita) dan program semester (promes), pemetaan kurikulum dasar dan silabus serta penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Peserta juga diberikan pelatihan inspirasi pembelajaran melalui tayangan video pembelajaran. praktik penyusunan instrumen penilaian, praktik pembelajaran dan penilaian di sekolah, praktik pengelolaan dan penilaian hasil ajar.

Instruktur K13 yang juga menjabat Kepala SDN 01 Sikakap, Edita Simamora mengatakan, peserta bimbingan teknis K13 sekarang tiap sekolah mengirimkan 4 guru yang terdiri dari kepala sekolah, guru kelas I, guru kelas IV dan guru agama.

“K13 sudah diajarkan sejak tahun ajaran baru 2016/2017 khusus untuk kelas I dan kelas IV, sementara kelas II, III, V dan VI masih mengunakan kurikulam KTSP,” kata Edita.

Menurut Edita, kendala penerapan K13 disebabkan ketersediaan buku ajar karena diharuskan setiap siswa dan guru memiliki buku masing-masing.

Buku K13 juga dapat diperoleh dengan cara diunduh disitus Kemendikbud.

“Kalau ada buku yang kurang dicari di internet dan langsung diunduh,” ujarnya.

Kepala SDN 26 Taikako, Suharda mengatakan, sampai saat ini sekolahnya masih memakai kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dia beralasan sesuai dengan ajuran kementerian pendidikan, yang wajib menerapkan K13 pertama yakni sekolah induk di ibu kecamatan. Untuk Kecamatan Sikakap, SDN 01 Sikakap baru melaksanakan K13 sejak ajaran 2016/ 2017.

“Kendala melaksanakan K13 bagi SDN 26 Taikako gurunya belum ada mengikuti bimbingan teknis K13 dan buku belum lengkap. Setelah dilaksanakan bimtek oleh Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP) Universitas Negeri Padang (UNP) pada tahun ajaran 2017/2018 akan dilaksanakan K13 khusus kelas I dan kelas IV dan mata pelajaran agama,” katanya.

Pendamping Bimtek K13 Wilayah Sikakap LPMP UNP, Zulfahmi mengatakan, tujuan dilaksanakan bimtek K13 untuk mempersiapkan guru terkait penerapan kurikulum tersebut.

Instruktur kabupaten atau kota K13 diambil dari guru-guru yang sudah pernah dilatih oleh LPMP UNP. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Bimtek K13 dilaksanakan di tiga tempat yakni Sikakap.

Tuapeijat dan Siberut. (spr/g)

NO. 359, 1 - 14 Mei 2017

20

Dandim Mentawai Ajak Siswa SMAN 1 Siberut Selatan Masuk Tentara MAILEPPET-Komandan Kodim 0319/ Mentawai, Letkol. Inf. Fajar Tri Yulianto mengajak siswa SMAN 1 Siberut Selatan masuk sekolah angkatan dan sekolah tinggi taruna agar menjadi tentara. Ajakan tersebut disampaikan pada sosialisasi di SMAN 1 Siberut Selatan, Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan, Kamis, 20 April.

“Jika ada siswa SMA yang ikut tes angkatan mereka siap untuk melayani dengan melengkapi persyaratan terlebih dahulu,” katanya Fajar Tri Yulianto kepada Puailiggoubat di selasela kegiatan.

Fajar Tri Yulianto menyebutkan, sosialisasi yang mereka lakukan itu khusus mengajak siswa SMA yang berminat masuk tentara baik angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Fajar berharap ada siswa SMAN 1 Siberut Selatan yang masuk di taruna.

Kepala SMAN 1 Siberut Selatan, Anjelo menyampaikan terima kasih atas sosialisasi ajakan masuk tentara yang dilakukan di sekolahnya.

“Terimah kasih sudah mengajak anak anak agar mereka tamat nanti ada yang berminat,” ujarnya.

Agar siswa terlatih, kata Anjelo, sekolah memberikan latihan kepada sejumlah siswa mengikuti kegiatan pasukan pengibar bendera yang bertujuan melatih mental dan fisik agar setelah tamat dan berminat masuk tentara mereka tidak canggung.

Anjelo mengakui, selama ini belum ada satupun dari sekolah mereka mengambil sekolah taruna, namun untuk ke depan mereka akan mengajak agar ada yang masuk ke sekolah tersebut.(hd/g)

SDN 01 Sikakap Gelar Lomba Rayakan Hari Kartini SIKAKAP - SDN 01 Sikakap, Kecamatan Sikakap, Mentawai menggelar berbagai perlombaan seperti busana kebayar, mewarnai dan solosong lagu wajib yang berjudul Kartini untuk merayakan Hari Kartini pada Jumat, 21 April.

Kepala SDN 01 Sikakap, Edita Simamora, mengatakan kegiatan ini untuk menumbuhkan rasa patriotisme generasi muda terutama sekali bagi wanita. Menurut Edita, berkat perjuangan R.A Kartini kaum wanita yang dulu terkekang sekarang sudah mendapatkan pelakuan yang sama dengan pria melalui tulisan-tulisannya yang kemudian disusun dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang.

“Sekarang ini sudah ada presiden dari wanita, menteri, gubernur, bupati dan lainnya, ini semua tak lepas dari perjuangan RA. Kartini. Kegiatan ini terus kita lakukan setiap 21 April hal ini juga untuk menghindari kejenuhan siswa dalam belajar,” kata Edita. (spr/g)

21

Puailiggoubat NO. 359, 1 - 14 Mei 2017

Dongkrak Kunjungan Wisatawan, Disparpora Mentawai Dirikan TIC di BIM

FOTO:FADLY/PUAILIGGOUBAT

TIC Bandara untuk memudahkan wisatawan mendapatkan informasi soal pariwisata Mentawai Patrisius Sanene

inas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Mentawai akan mendirikan Tour Information Center (TIC) di Bandara Internasional Minangkabau untuk mendorong kunjungan wisatawan mancanegara mau pun lokal ke Kepulauan Mentawai, pada April ini.

“Kita mau launching TIC di BIM pada bulan April ini, masih menunggu Bupati yang masih Umroh direncanakan bulan ini (April 2017),” kata Kepala Disparpora Mentawai, Desti Seminora saat ditemui Puailiggoubat di kantornya, Senin, 17 April.

“Kita akan buat kantornya dan sementara saat ini kita masih di luar karena di dalam masih direhab, jadi TIC untuk pelayanan pariwisata baik lokal maupun mancanegara,”katanya.

TIC yang didirikan di Bandara tersebut bertugas memberi pelayanan

D

SOSIALISASI - Gerakan Pesona Indonesia promosikan wisata Mentawai kepada pelajar

kepada semua wisatawan yang ingin mengetahui tentang Mentawai. Selain itu juga TIC tersebut untuk pelayanan retribusi selancar.

“Untuk pelayanan retribusi bisa langsung online seperti e-banking, baru kemudian saat tiba di TIC Bandara tinggal menunjukkan bukti saja, dan saat ini kita masih bangun pembayaran

retribusi sistem online,” kata Desti.

Petugas di TIC Bandara berasal dari Dinas Pariwisata Mentawai. Dengan keberadaan TIC di Bandara tidak mengganggu TIC yang ada di Mentawai.

“TIC di Bandara dengan di Mentawai itu sama yang membedakan adalah sistem pembayarannya saja yang sudah meng-gunakan sistem online namun

TNI dan Dinsos Mentawai Latih Ibu-ibu Olah Produk Kelapa MAILEPPET - Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) berikan pelatihan peningkatan ekonomi kepada 20 ibu-ibu berupa produk keluarga berbasis kelapa yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai di kantor desa Maileppet.

Kapten Gunawan Ari Prabowo menga-takan pelatihan tersebut untuk peningkatan ekonomi keluarga khususnya bagi mereka yang tidak mampu dan ditinggalkan oleh suaminya. “Dengan ilmu yang didapat oleh ibu-ibu nanti bisa dikembangkan menjadi ekonomi dan bisa diterapkan kepada ibu-ibu lain yang tidak sempat hadir pada acara ini,” katanya pada Puailiggoubat, Rabu, 19 April.

Kepala Desa Maileppet, Nikman Satiur mengharapkan, pelatihan ini bisa menjadi motivasi penunjang ekonomi masyarakat dan bisa dikembangkan menjadi sebuah usaha. “Pelatihan ini tidak hanya sekedar selesai begitu saja, namun nanti bisa dikembangkan didaerah masing masing juga kepada ibu ibu tetangga lainnya,” terangnya.

Camat Siberut Selatan T. Lumban

Raja, menyampaikan keprihatinan terhadap ibu-ibu yang sudah tua karena hanya dengan jualan kue demi untuk memperjuangkan anaknya. “Kalau dibandingkan makanan khas Mentawai itu sangat enak dan bergizi tinggi dan ada beberapa yang bisa dikembangkan baik itu membuat kue, keripik pisang dan makanan khas lainnya yang berbahan baku di Mentawai,” ujarnya.

Ia mengharapkan kepala Dinas Sosial Mentawai membantu ibu yang ditinggal suaminya atau yang kurang mampu untuk memberikan peluang usaha yang akan dikembangkan.

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Mentawai, Munir mengatakan, pelatihan pembuatan produk berbasis kelapa dan ikan serta pelabelan produk.

Persoalan pemasaran produk sudah ada namun untuk saat ini mereka memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada ibu-ibu agar mereka bisa paham bagaimana cara membuatnya hingga pembuatan label.

“Jika para ibu ibu sudah paham, maka setelah acara pelatihan nanti selesai di rumah masing-masing bisa

kembangkan dan hasilnya bisa digunakan untuk keluarga,” katanya.

Jika ada ibu ibu yang berminat dan ingin membuat lebih banyak dan menjadikan sebagai sumber ekonomi dan usaha yang cocok maka dari pihak Bappeda Mentawai ikut mendukung dan membantu penjualan produk tersebut.

Hasnah Ulia dari Politeknik Atip Padang selaku pemateri dan praktek mengatakan pihaknya memberikan pelatihan cara pembuatan minyak VCO yang berbahan kelapa tua, pembuatan Nata De coco, pembuatan sabun cair cuci piring, pembuatan sabun cream atau sabun colek, pembuatan sabun softener, resep nuket ikan tuna, resep saos tomat, resep HCO (Healt Coconut Oil).

“Jika ini dikembangkan nilai ekonominya sangat tinggi juga bertujuan untuk menghemat pengeluaran ibu-ibu dari pada harus membeli di toko yang nilai jualnya sangat mahal,” katanya.

Sedangkan untuk tindak lanjut program ini tetap ada dan melihat kembali nanti hasilnya apa yang dikembangkan oleh ibu ibu. (hd/g)

wisatawan dapat melakukan pembayaran retribusi surfing di negaranya, jadi dilapangan tinggal menunjukkan lagi bukti pembaya-rannya,” jelas Desti.

Pendirian TIC di Bandara kata Desti sangat perlu. “Karena pelayanan itu dimana-mana dilakukan di pintu kedata-ngan, seperti di Tokyo TIC-nya di Bandara di buat dan untuk memu-

dahkan kepada wisatawan mendapatkan infor-masi dan Bandara merupakan tempat strategis,” kata Desti.

Pemungutan retribusi, kata Desti wajib ada pelayanan di bandara karena langsung ketemu wisatawan dan tempatnya harus strategis. Rencana launching TIC itu bersamaan dengan sistem aplikasi pembayaran retribusi online. (g)

PKL Sikakap Akan Dipindahkan ke Pasar HVA SIKAKAP-Pedagang kaki lima yang sering berjualan setiap pagi di tepi jalan di Dusun Sikakap Barat, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap akan dipindahkan ke pasar jalan lingkar Dusun HVA agar tidak mengganggu keselamatan pemakai jalan sekaligus kebersihan.

Camat Sikakap, Happy Nurdiana, mengatakan pedagang yang berjualan di kanan kiri jalan sebagai lapak dagangannya mengganggu penguna jalan. “Warga yang mengantarkan anak-anaknya sekolah dan pergi kerja tak nyaman karena jalan menjadi macet akibat pedagang yang menggelar dagangannya di tepi jalan,” katanya dalam rapat dengan kepala Desa Sikakap Suharman, Danramil Sikakap, Kapten Inf. Hery Nuddin, Kepala Dusun Se-Desa Sikakap di ruang kecamatan, Rabu, 19 April.

Pemindahan ini, kata Happy Nurdiana, akan disosialisasikan kepada seluruh pedagang di pasar pagi Masabuk supaya mereka tidak keberatan.

“Kalau para pedagang di pasar padi Masabuk keberatan berdagang di pasar jalan lingkar alternatif kedua kita akan

minta ijin kepada Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap agar dapat menggunakan pasar yang berada di lokasi Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap,” ujarnya.

Lanjut Happy, di pasar jalan lingkar atau pasar Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap nanti akan dibuat pasar kering khusus bagi pedagang sembako dan pakaian, sementara pasar basah khusus untuk pedagang ikan.

“Kalau kedua pasar ini sudah difungsikan tidak ada lagi pedagang yang berjualan di pinggir jalan,” ujarnya.

Kepala Dusun Sikakap Barat, Haradet Sababalat menyatakan kesiapannya menjalankan instruksi dari Pemerintah Kecamatan Sikakap.

Sementara itu, Marni, salah seorang pedagang pasar pagi Masabuk menyebutkan, dirinya siap dipindahkan ke pasar yang telah dibuat oleh pemerintah.

“Kalau bisa kami memilih di pasar lokasi Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap saja, sebab lokasi Pasar Pelabuhan Perikanan Sikakap dekat dengan tempat tinggal kami tinggal,” ujanrya. (spr/g)

EKOKER

Puailiggoubat

NO. 359, 1 - 14 Mei 2017

22

Petrus Murtijo Hasilkan 30 Kg Jeruk Manis Tiap Minggu FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

“Ini sudah beberapa kali panen setiap minggu itu kita bisa menjual buah jeruk manis sampai 30 kg dengan isi isi 1 kg sekitar 5-6 buah. Sementara yang kecil 10 buah dengan harga jual Rp 15 ribu perkilogram,” katanya kepada Puailiggoubat, Sabtu, 22 April.

Menurut Petrus, jarak antara satu batang dengan yang lain sekitar 6 meter, hal itu perlu supaya pohon jeruk tumbuh subur dan menghasilkan jeruk yang bagus. Selain itu, tanaman jeruk perlu dipupuk dan lebih bagus menggunakan pupuk alami.

“Gunakan pupuk kandang dari kotoran sapi yang saya dibuat sendiri, hindari menggunakan pupuk kimia sebab pupuk kimia bisa menye-babkan buah jeruk kurang manis,” jelasnya.

Jika perawatan bagus dan memakai pupuk alami, kata Petrus, 1 batang jeruk mampu bertahan selama 10 tahun. Jika masa itu sudah tiba baru dilakukan peremajaan kembali.

“Jika dihitung-hitung satu batang

GENPI Mentawai Promosikan Potensi Wisata Budaya kepada Pelajar

JERUK - Petrus Murtijo memanen buah jeruk miliknya

Hindari penggunaan pupuk kimia karena merusak rasa jeruk Supri Lindra

T

Setiap minggu Petrus Murtijo (65), warga Dusun Mabolak, Desa Sikakap, Kecamatan Si-

kakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai menghasilkan panen jeruk manis sebanyak 30 kilogram per minggu.

Hasil panen tersebut ia dapat dari 50 batang jeruk manis yang ditanam Petrus di ladangnya di Mabolak.

Petrus menyebutkan, jeruk manis tersebut ditanamnnya sejak 2013, bibitnya diambil dari Baros, Medan yang dikembangkan di Pekanbaru. Bibit itu, kata Petrus, jika dirawat baik-baik akan mulai berbuah setelah 3 tahun.

Peralatan Masih Tradisional Jadi Alasan Hasil Tangkap Nelayan Sikakap Sedikit SIKAKAP - Peralatan mencari ikan yang masih sederhana menjadi alasan nelayan di Dusun Berkat, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Mentawai tidak memperoleh hasil tangkapan yang banyak. hal yang sama juga menyebabkan mereka tak mampu bersaing dengan kapal pukat yang berasal dari luar Mentawai.

Ketua Kelompok Nelayan Makerek Baga Dusun Berkat Lama, Marjanus mengatakan, anggota kelompoknya berjumlah 13 orang masih menggunakan sampan dayung saat melaut sehingga mereka tidak dapat melaut dengan jarak yang jauh.

Selain anggota kelompoknya, kata Marjanus, nelayan lain yang berjumlah sekira 30 orang di Berkat Lama mengalami hal yang sama. “Mereka melaut dengan mendayung sampan yang berukuran panjang sekitar 4-5 meter dan lebar 45 centimeter,” kata Marjanus kepada Puailiggoubat, Senin 17 April.

Marjanus mengaku, mereka sangat membutuhkan bantuan pengadaan mesin boat dari Dinas Kelautan dan

Perikanan Mentawai yang minimal berkekuatan 5 PK ditambah alat tangkap.

Gunawan (34), salah seorang nelayan menyebutkan, hasil tangkapan mereka sehari hanya 3-5 ikat ikan yang tiap ikatnya memiliki berat sekira 1 kilogram. Harga jual per ikat sekitar Rp20 ribu sementara jika jenis kerapu dijual Rp30 ribu.

“Terkadang modal yang dikeluarkan tidak seimbang, sekali melaut minimal mengeluarkan uang beli mata pancing, peralatan lain dan makanan minimal sekira Rp35 ribu terkadang lebih sementara hasil tangkapan kadang tidak sampai sebanyak itu, kalau bersisa hanya cukup modal melaut lagi,” ujarnya.

Menurut Gunawan, akibat keterbatasan peralatan hasil tangkapan mereka tidak banyak, ditambah lagi maraknya penangkapan ikan yang dilakukan kapal pukat cincin dari luar Mentawai yang menangkap ikan di perairan tradisional.

“Kehadiran kapal pukat dari daerah lain membuat nelayan resah, mereka

jeruk manis bisa menghasilkan buah 100 kg sekali lagi itu tergantung perawatan kita,” jelasnya.

Menurutnya, tanah Mentawai itu masih subur, semua tanaman bisa ditanam asalkan menanamnya jangan setengah hati. “Tanaman itu sama seperti kita kalau kita serius merawatnya tentu hasil yang diharapkan sesuai dengan keinginan, kalau kita separuh hati merawatnya tentu hasilnya akan asal ada saja buahnya,” tuturnya.

Pasar penjualan jeruk Petrus masih seputar Kecamatan Sikakap, terkadang pembeli langsung datang ke ladangnya dan membeli semua jeruknya. Petrus juga tidak keberatan kalau ada masyarakat yang ke ladang atau rumahnya untuk sekadar tukar pikiran mengenai teknik bertanam jeruk.

“Kita siap untuk membantunya dengan ikhlas dan tanpa dibayar, dengan syarat masyarakat tersebut betul-betul serius dalam bertanam limau manis,” ujarnya. (g)

harus ditertibkan agar pencarian nelayan lokal tidak terganggu,” ujarnya.

Keterbatasan peralatan mencari ikan yang dimiliki nelayan dinilai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Mentawai, Junaidi penyebab nelayan Sikakap tidak produktif.

Hal itu juga, katanya menyebabkan nelayan tradisional itu tidak mampu bersaing dengan kapal pukat cincin dari luar Mentawai yang memiliki peralatan yang lebih canggih dan lengkap. Gempuran pukat cincin membuat nelayan lokal tak berdaya. Salah satu cara menyelamatkan mereka yakni melengkapi peralatan dan pemerintah harus menertibkan kapal pukat dari luar Mentawai.

“Harapan kami kepada Pemerintah Kabu-paten Kepulauan Mentawai supaya menertibkan kapal bagan dan pukat cincin yang menangkap ikan di perairan Mentawai. Kami siap untuk membantu namun sampai sekarang kami tidak memiliki peralatan untuk melakukan razia, selain itu kami tidak memiliki hak untuk itu,” ujarnya.(spr/g)

TUAPEIJAT- Generasi Pesona Indonesia (GENPI) Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan promosi potensi wisata kepada pelajar di Mentawai yang digelar di SMA Plus Setia, Kecamatan Sipora Utara, Kamis, 20 April.

GENPI Mentawai menilai, Mentawai merupakan daerah yang memiliki potensi wisata yang menarik dan sesuai dengan tren wisata back to nature namun sebagian destinasi tersebut hanya tersohor pada wisatawan mancanegara terutama para peselancar dunia. Sementara di tingkat lokal, potensi wisata tersebut belum banyak dikenal.

Menanggapi kondisi ini, GENPI Mentawai melakukan sosialisasi bagi kalangan anak sekolah yang ada di Mentawai agar generasi muda Mentawai lebih mencintai budayanya serta melihat potensi okonomi dari wisata budaya itu sendiri. “ Wisata Mentawai tidak hanya surfing, tapi kita juga punya potensi besar di bidang wisata budaya yang harus kita promosikan dan terus pertahankan, terutama bagi kalangan pemuda dan pelajar Mentawai,” kata Ketua Genpi Mentawai, Hendra Sababalat kepada Puailiggoubat di sela sosilasisi di di SMA Plus Setia, Sipora Utara.

Sosialisasi yang dilakukan di SMA Plus Setia ini berlangsung atraktif, materi yang diberikan berupa pengenalan dan diskusi tentang sabok, pakaian adat, uma

dan tarian tradisional Turuk Mentawai. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari peserta dengan bertanya jawab dengan pemateri dari tim GENPI Mentawai.

Hendra menyebutkan, GENPI merupakan komunitas digital yang anggotanya terdiri dari pegiat media online baik blog, media sosial, dokumenter dan lain sebagainya yang peduli dan mau berbuat untuk pengembangan dan promosi wisata Mentawai.

“Kita harus mengajak adik-adik kita untuk mencintai dan peduli dengan budaya kita, sehingga bisa dikembangkan untuk ekonomi kreatif di bidang wisata,” ujarnya.

Khusus soal budaya, kata Ruslianus Sabelau, salah satu tim dari unsur Dinas Pariwisata Mentawai, peserta sangat antusias mendengar dan menanyakan tentang budaya dan potensi wisata yang dapat dikembangkan.

“Dan kita bersyukur kalau adik-adik kita generasi muda saat ini masih memiliki keingintahuan tentang budayanya sendiri,” kata Ruslianus.

Ruslianus Sabelau menyebutkan, bahwa potensi wisata budaya di Mentawai sangat menjanjikan sehingga perlu dipikirkan cara mengembangkannya. Salah satu aspek pendukungnya adalah generasi muda yang harus tetap mencintai dan mengembangkan kekayaan budaya yang dimiliki Mentawai.(fad/g)

23

Puailiggoubat NO. 359, 1 - 14 Mei 2017

Sejarah Pengaruh Eropa dan Suku Bangsa Lain (1)

Suara Daun Rifai

Menyandera Hutan Adat

S

Ilustrasi (Sumber foto: nusantara.news)

H

ubungan dengan masyrakat luar Mentawai sudah terjadi sejak zaman Belanda, akan tetapi kurang begitu intensif; seperti adanya hubungan perdagangan semasa kolonial dan juga penyebaranpenyebaran agama-agama Kristen, Islam dan Bahai. Kontak formal pertama dengan dunia barat dilakukan oleh Vornelis Pieteresz pada abad ke 17, kontak tersebut berkaitan dengan pelayaran dagang ke pulau Pagai. Vornelis ini ikut dengan kapal dagang berkebangsaan Belanda yang di pimpin oleh Van Neck. Pada waktu itu rangkaian pulau di Mentawai disebut dengan Nassau, pemberian nama ini ditujukan untuk penghormatan terhadap raja Belanda (Coronese, 1986:19).

Hubungan selanjutnya terjadi berupa kontak dengan pelaut-pelaut berkebangsaan Inggris. Berdasarkan tulisan dari William Marsden dikatakan bahwa terdapat laporanlaporan pelayaran dari para pelaut Inggris yang berlayar dari daratan Sumatera bagian selatan yang kala itu dari daerah Ford Marboroughatau daerah bengkulu sekarang peaut-pelaut antara lain randolph marriot yang sempat menulis tentang kepulauan mentawai pada tahu 1749 kemudian john saul pada tahun1750-1751 dilanjutkan kembali dengan catatan dari kapten tomas forrest tahun 1757. Esmua catatan tersebut di simpan dalam sebuah tulisan yang di tuli8s oleh darlymple (marsden,1811:468). kunjungan berkala di lakukan oleh seorang pegawai berkebangsaan ingris yang bernam JhonCrisp yang bekedudukan di bengkulu pada tahun 1792 dari tulisannya dapat di peroleh data-data tentang penduduk suku bangsa mentawai yang berada dengan suku bangsa yang hidup di daratan sumatra terutama pada bentuk-bentuk kebudayaan

phisiknya,bentuk tubu sertya kebiasaannya.

Cristie seorang ingris perna melakukan hubungan dagang yang relatif lebih intensif yang dilakukannya di pulau Pagai pada tahun 1800 an. Hubungan dagang ini mendapatkan izin dari pemerintah Belanda kala itu untuk mengusahakan pengelolaan kayu untuk eksport (Coronese, 1986:21) Perkembangan selanjutnya adalah setelah kemerdekaan, pada penyebar agama yang pada zaman penjajahan Belanda melakukan pekerjaannya secara kurang intensif. Pada masa setelah kemerdekaan penyebar agama ini melakukan pekerjaannya dengan lebih intensif lagi, sampai pada pendirian sekolah – sekolah dan asrama bagi orang – orang Mentawai. Bahkan bagi agama kristen penempatan gereja di kampung dapat mempunyai fungsi yang ganda seperti penggunaan gereja untuk rumah sekolah pada siang hari pada hari – hari kerja (senin sampai sabtu), sedangkan pada hari minggu di pakai untuk melakukan sembahyang bagi orang kristen. Begitu juga dengan agama Islam dengan membangun mushalla, baik yang didirikan oleh organisasi Islam sendiri maupun yang sudah terprogram di program Departemen Sosial dalam membuat perkampungan sudah ada master plant untuk membuat mushalla.

Setelah adanya perkembangan pembangunan yang diterapkan pemerintah berupa program permukiman kembali, mulai adanya sentuhan - sentuhan dengan masyarakat luar Mentawai. Sentuhan formal dari pemerintah Indonesia dilakukan melalui departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan menempatkan guru – guru Sekolah Dasar di desa – desa di pedalaman dan Sekolah Lanjutan Tingkat pertama di ibu kota kecamatan. Selain

itu, pemerintah juga memberikan izin kepada Missie katolik untuk membuka sarana pendidikan Sekolah Dasar sampai tingkat Sekolah lanjutan Tingkat Pertama secara swasta.

Sentuhan secara formal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sangat besar pengeruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam hal sosialisasi pengetahuan, informasi – informasi dari luar Mentawai dari sistem pengajaran dan buku – buku yang di sediakan. Penerapan pendidikan di kampung – kampung di pedalaman Mentawai, terutama di pulau Siberut, walaupun pada umumnya hanya kelas satu sampai kelas empat Sekolah Dasar dan untuk melanjutkan bisa di ibukota kecamatan telah dapat memberikan sosialisasi pengetahuan secara nasional. Penempatan guru – guru Sekolah Dasar di kampung – kampung walaupun masih tersendat dengan alasan klasik (kurang minat anak didik, kecilnya gaji guru sehingga guru – guru tersebut harus juga berladang) telah cukup besar memberikan andil dalam membuka kontak – kontak dengan sistem budaya nasional, terutama bahasa Indonesia.

Kementerian Sosial secara intensif melakukan hubungan terhadap kehidupan masyarakat terutama dalam program – programnya. Salah satu program yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat adalah program permukiman kembali...

(Sumber: Masyarakat & Kebudayaan Orang Mentawai, Bambang Rudito & Sunarseh, UPTD Museum Nagari) Bersambung ke edisi 360

ebagai penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan tafsir menjadikan Hutan Adat sebagai bagian dari Hutan Negara adalah bertentangan dengan kostitusi. Dalam konsep Negara Hukum, konstitusi merupakan hukum tertinggi yang harus dijunjung. Karena itu pelanggaran terhadap konstitusi berkonsekuensi sangat serius. Seorang presiden bisa diberhentikan di tengah masa jabatannhnya oleh MPR, jika menurut Mahkamah Konstisusi, Presiden terbukti melanggar konstitusi. Karena itu penyelenggaraan pemerintahan di semua level mutlak bersesuaian dengan konstitusi.

Dalam rangka memenuhi mandat konstitusi atas penguasaan hutan, maka putusan MK 35/ 2012 harus ditindaklanjuti sampai pada kepastian, dimana seluruh hutan adat harus kembali dikeluarkan dari klaim Hutan Negara dan diintegrasikan kembali ke dalam wilayah adat. Semua level pemerintahan mesti melaksanakan hak-hak dan kewenanganan yang dimilikinya, untuk mewujudkan pengembalian hutan adat tersebut kedalam pangkuan masyarakat hukum adat.

Salah satu entitas pemerintahan yang mesti menjalankan peran pentingnya adalah pemerintah daerah kabupaten. Karena menurut Mahkamah Konstitusi, perwujudan nyata hutan adat mensyaratkan adanya perda kabupaten yang mengakui masyarakat hukum adat. Tanpa keberadaan perda dimaksud, maka pengakuan hutan adat hanya sebatas deklarasi , yang takkan pernah mewujud secara nyata. Karena itu, nasib hutan adat di Mentawai tergantung ada tidaknya Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Tanpa perda ini, maka produk hukum dan berbagai program yang disiapkan oleh pemerintah pusat terkait dengan hutan adat, takkan berguna apapun bagi masyarakat adat di daerah ini.

Karena itu, wajar rasanya jika kita harus terus mendesak agar eksekutif dan legislatif di Kepulauan Mentawai segera menetapkan Perda Pengakuan dan perlindungan Masyaralkat Hukum Adat Mentawai. Tanpa perda ini, keberadaan hutan adat di Mentawai tersandera, karena Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak dapat menetapkan hutan adat untuk dikembalikan kepada masyarakat hukum adat pemilinya, jika perda ini belum ditetapkan.

Agaknya, Pemda dan DPRD tidak punya niat yang cukup untuk membantu melepaskan penyenderaan hutan adat tersebut. Ini dibuktikan bahwa pada pembahasan paket ranperda yang dilakukan oleh DPRD pada minggu lalu, ranperda PPMHA tidak termasuk dalam daftar ranperda yang hendak dibahas. Jika pada kasuskasus penyanderaan, pelaku penyanderan akan meminta sejumlah tebusan sebagai syarat pembebasan sandera, mungkinkah Bupati dan DPRD sedang menunggu tawaran tebusan dari masyarakat hukum adat. Semoga tidak!!

LINGKUNGAN Sumber daya alam yang melimpah jangan menjadi kutukan bagi masyarakatnya

Puailiggoubat NO. 359, 1 - 14 Mei 2017

24

Tambang di Sumbar Tak Memberikan Kesejahteraan FOTO:ASKURNIS/YCMM

Bambang Sagurung

B

anyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemerintah tidak memberikan peningkatan kesejahtaeraan untuk masyarakat setempat, contohnya di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan data dari LBH (Lembaga Bantuan HUkum) Padang, izin usaha pertambangan mineral dan batu bara di Sumatera Barat tahun 2016, ada 278 izin. Dari 278 izin tersebut, data hingga Februari 2017, 125 sudah CnC (Clean and Clear) dan 153 izin non CnC. “Berdasarkan hasil investigasi kita di lapangan ternyata izin tambang yang ada di suatu wilayah hasilnya berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan yang ada di wilayah tersebut,” kata Era Purnama Sari, Direktur LBH Padang, Sabtu, 22 April 2017.

Selain kehidupan yang tidak meningkat, dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat terkait keberadaan IUP yang dikeluarkan pemerintah menjadi masalah. Ini terlihat dari laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke LBH Padang.

“Laporan masyarakat tersebut mengenai pencemaran air, ganti rugi tanah, penelantaran izin, penebangan hutan untuk tambang,” katanya.

Salah satu contoh, berdasarkan data Kementerian Keuangan pada 2015, Kabupaten Solok Selatan berada pada peringkat dua daerah tertinggal setelah Kabupaten Mentawai. “Sementara pada 2015 tersebut Kabupaten Solok Selatan merilis 46 IUP dan terbanyak di Sumatera Barat,” katanya.

Selain persoalan kesejahteraan yang tidak meningkat di lokasi terdapatnya tambang, IUP yang diterbitkan pemerintah memberikan dampak negatif bagi masyarakat setempat dan masyarakat sekitarnya. Dari data LBH, sepanjang tahun 2016 ada 43.390 orang yang menjadi korban langsung maupun tidak langsung terkait dengan sektor pertambangan. “Ini belum termasuk kerugian negara terhadap royalti yang belum dibayar oleh pemilik IUP,” katanya.

Dari data KPK dari tahun 20112014, diketahui total piutang iuran tetap dan royalti PNBP Provinsi Sumatera Barat mencapai Rp3,9 miliar.

“Ini belum termasuk dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang.

Dan dari 278 izin hanya 27 IUP saja yang menyetor dana reklamasi tersebut,” katanya.

Dari IUP yang sudah menyetorkan dana reklamasi, dikatakan Era, tidak jelas apakah dana tersebut sudah termanfaatkan sesuai dengan aturan dan

Kondisi tambang di Sawahlunto, Sumatera Barat

peruntukannya atau tidak. “Yang sudah membayarkan dana reklamasi ini saja kita tidak tahu apakah betul-betul sudah terpakai dananya untuk reklamasi atau dananya dikemanakan,” katanya.

Perusahaan yang memegang IUP, banyak yang tidak memenuhi persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian ESDM dan KPK sejak 2014 melalui koordinasi dan supervisi minerba, 153 izin dari 278 IUP atau sekitar 79,74 persen belum CnC. Terkait dengan hal ini KPK memberikan tenggat waktu kepada seluruh gubernur untuk melakukan evaluasi terhadap IUP yang tidak CnC paling lambat 12 Mei 2016 dan diperpanjang kembali hingga 2 Januari 2017.

“Hingga per Januari 2017 hanya 72 IUP yang berstatus CnC. Dan kita tidak tahu seperti apa faktanya di lapangan saat ini,” katanya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, Prof.

Syafrudin Karimi, mengatakan sumber daya alam yang banyak dan berlimpah seharusnya memberikan peningkatan ekonomi masyarakat setempat dan masyarakat sekitarnya.

“Kekayaan tambang atau sumber daya alam seharusnya membuat kita maju. Tapi kalau tidak berarti ada yang salah dan tidak beres,” katanya.

Dikatakan Syafrudin, sumber daya

alam yang banyak bila tidak dikelola dengan baik maka akan memberikan bencana. “Karena ada korupsi didalamnya,” katanya.

Dijelaskannya, target Provinsi Sumatera Barat untuk pertambangan pada tahun 2016 Rp23 miliar, namun yang terealisasi hanya Rp4 miliar.

“Maka perlu ada evaluasi terkait keberadaan izin tambang yang ada.

Karena keberadaan sumber daya alam harus memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat dan menjaga ekosistem yang ada secara berkelanjutan,” katanya.

Dikatakan Syafrudin, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat tidak

hanya dengan memberikan dan menerbitkan izin tambang, namun dengan meningkatkan usaha ekonomi masyarakat kecil yang sedang banyak digeluti masyarakat.

“Hanya saja pemerintah tidak melirik usaha kecil masyarakat ini.

Sementara kalau kita hitung-hitung usaha masyarakat ini banyak dan besar,” katanya.

LBH Dorong YCM Mentawai Lakukan Advokasi di HPH PT.SSS Sementara konflik yang terjadi di wilayah Mentawai terkait dengan masalah sengketa lahan dan pembayaran

fee kayu masyarakat yang masuk dalam konsesi HPH PT. Salaki Summa Sejahtera (SSS), dikatakan Era Purnama Sari, juga menjadi perhatian serius LBH Padang. “Dan untuk di Mentawai kita mendorong teman-teman di YCM Mentawai untuk melakukan advokasi kepada pihak yang bertanggungjawab,” katanya.

Dikatakan Era, dalam melakukan advokasi terkait dengan isu lingkungan, LBH Padang bergerak bersama dengan lembaga yang konsen dan peduli terhadap lingkungan. “Jadi kita tidak bekerja sendirian karena banyak lembaga di Sumatera Barat dan juga nasional dan internasional yang mendorong advokasi lingkungan,” katanya.

Sengketa lahan dan pembayaran fee kayu masyarakat yang berada didalam konsesi HPH PT.SSS ini terjadi diwilayah Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, khususnya antara Suku Samongilailai di Sirilanggai dengan Suku Sikaraja di Terekanhulu yang mempersengketakan lahan di Sikole dan fee kayu yang sudah diangkut di lahan Sikole.

Sengketa lahan dan pembayaran fee kayu hasil tebangan di Sikole oleh PT.SSS melalui KSU. Purimanuaijat sudah diselesaikan mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan dan terakhir tingkat kabupaten dengan turunnya tim terpadu yang terdiri dari perwakin DPRD Mentawai, Pemda Mentawai, Polres, Polsek, Kecamatan, Desa dan Dusun perwakilan PT.SSS, perwakilan KSU. Purimanuaijat pada November 2016 lalu. Pertemuan menghasilkan keputusan bersama tentang pembayaran fee kayu yang diangkut dari lahan Sikole diberikan kepada Suku Samongilailai dua minggu sejak digelarnya rapat keputusan bersama. Namun hingga April 2017 pihak Suku Samongilailai belum menerima pembayaran fee kayu. (o) FOTO:OCHA/PUAILIGGOUBAT

Era Purnama Sari, Direktur LBH Padang saat diwawancarai awak media tentang kondisi tambang di Sumbar