Puailiggoubat Edisi 406 ( 15- 30 April 2019)

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat No. 406: Tahun XIV (406, 15 - 30 April 2019)

Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

Harga Eceran Rp5.000

Puailiggoubat 406, 15 - 30 April 2019 FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

Uggla Tak pei rurukda sibakkat polak situguguruk kudduat HTI ka Saibi masisilok igit saki pulajuk mone sikuadda sai PT.Biomas Andalan Energi-3

Makurang peilek sia mantari samba sai doktre ka Mentawai sipakeli pagalajet pulaggengan-11

imemet sia pasasaradda-18 Mabesik lului ojek ka Simatalu-20

COVER DEPAN: N GAMBAR : ANDREA N DESAIN: ANDREA TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri Mentawai PEMIMPIN UMUM: Rifai PEMIMPIN USAHA: PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Rifai Rus Akbar Saleleubaja Yuafriza REDAKTUR: Rus Akbar Gerson Merari Saleleubaja ASISTEN REDAKTUR: Bambang Sagurung WARTAWAN DAERAH: Rinto Robertus (Saibi) Leo Marsen (Sikakap) Supri Lindra (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Sipora) Hendrikus Bentar (Siberut Selatan) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jln. Semeru IV, No. 3, Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

Telp. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan)

Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.mentawaikita.com

perasional perusahaan konsesi IUPHHKHTI PT. Biomas Andalan Energi yang sudah mendapatkan izin Menteri Kehu tanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Desember 2018 akan mulai beroperasi di Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Tengah, Kepulauan Mentawai seluas 19 ribu hektar lebih.

Perusahaan ini akan menanam kayu kaliandra yang akan diambil kayunya sebagai bahan bakar energi listrik atau wood pallet. Pohon kaliandra tersebut akan ditanam di kawasan hutan produksi yang sebagiannya merupakan bekas konsesi HPH PT. Koperasi Andalas Madani (KAM).

Persoalannya, meski hutan produksi namun lahanlahan tersebut sesungguhnya tanah milik suku-suku yang ada di Mentawai yang ditanami berbagai tanaman komersial dan tanaman pangan serta tanaman obat.

Perkebunan kaliandra tersebut akan menyingkirkan sebagian besar perladangan masyarakat yang produktif seperti cengkeh, kelapa, pinang, manau, sagu, karet, durian, langsat dan sebagainya.

Kesepakatan ganti rugi yang diputuskan dalam pertemuan dengan Forum Kemitraan Energi, forum bentukan PT. BAE yang memfasilitasi masyarakat dengan perusahaan tidak memuaskan semua warga.

Sebab hasil yang didapatkan dari ganti rugi tidak bisa dibandingkan dengan nilai tanaman produktif yang tentu akan menghasilkan uang selama bertahun-tahun.

Apalagi sebagian besar masyarakat yang tinggal di sana betul-betul menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Jika lahan pertanian menjadi kebun kaliandra, mereka akan kehilangan sumber ekonomi keluarga sementara uang ganti rugi tanaman akan habis dalam waktu satu, dua atau beberapa tahun kemudian.

Janji bahwa kehadiran perusahaan akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja baru belum terinformasikan dengan jelas dan terang seperti jenis pekerjaan, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, mekanisme kerja dan sebagainya. Jika warga yang terpaksa kehilangan mata pencarian dari bertani tak terserap oleh perusahaan, ini akan menciptakan pengangguran baru.

Inilah yang menyebabkan sebagian warga di lokasi izin HTI ada yang menolak perusahaan ini. Bagi mereka, nilai ganti rugi tak sebanding dengan nilai tanaman yang sudah bertahun-tahun memberikan hasil. Apalagi, mereka harus kehilangan tanah yang akan dikelola perusahaan.

Karena itu, respon terhadap adanya penolakan masyarakat tidak bisa dipandang sesederhana memberikan ganti rugi dan menjanjikan bibit tanaman saja atau memberikan beasiswa pendidikan untuk anakanak mereka.

Sebab selama bertahun-tahun, masyarakat Mentawai sudah dieksploitasi sumber kayunya melalui konsesi HPH namun kesejahteraannya tidak meningkat.

Mereka tetap saja sulit menjual hasil pertanian, tidak punya uang menyekolahkan anaknya dan terbatas mendapat akses layanan kesehatan yang memadai.

Memberi izin konsesi dengan harapan meningkatkan ekonomi masyarakat hanyalah cara usang.

Pemerintah seharusnya memfasilitasi dan menyiapkan sarana agar hasil pertanian masyarakat. dapat dijual dengan harga layak sehingga perekonomian mereka lebih kuat dan mandiri.

O

Bulagat masigalai jambatan ka Simalegi asappruat tapoi tak makonoining tubut jambatan sigalaira-6

Satoga sikolah SMA ka Mentawai rapasaili raenung akek komputer kateteret ujian kalulut tak pei

U

Suara Puailiggoubat

Mimpi Kesejahteraan dari Izin Konsesi

Perbup pagalaijat puririmanuat arat samba polak teteu ka Mentawai aitekennan si Bupati-4

Ka rura silelepak PUPR rakua araperuk lalep iginia 11.327 ka Sumbar-15

2

MAHAL-Dora, pedagang sembako di Desa Sikakap menyatakan stok cabai di warungnya habis karena kapal dari Padang tak datang, akibatnya harga cabai jadi mahal

Sambungan Halaman 3 punya. “Tentunya si pemilik akan marah besar karena tanpa pemberitahun, nah sama halnya kesepakatan di forum ini,” ucapnya.

Pada prinsipnya, kehidupan warga tidak mesti dipertaruhkan dengan kehadiran PT.BAE. Seperti soal harga sebatang cengkeh dari kesepakatan tersebut lebih tinggi harga cengkeh yang usianya sampai 40 tahun dari pada usia produtivitasnya lebih muda yang usianya masih lama. “Ini sudah salah hitungannya, sebenarnya usia yang muda lebih mahal harganya dibanding yang tua. Tapi saya tidak tahu juga yang membuat warga bisa menyepakati itu hingga yakin ganti rugi suatu solusi,” ucap Gugun yang kini jadi caleg di dapil 3 Siberut.

Gugun mempertanyakan legitimasi Forum Kemitraan Energi bentukan PT BAE di Siberut Tengah. “Ini perlu dipertanyakan, artinya forum ini tidak adil,” ujarnya.

Dia membayangkan ancaman dan dampak HTI ini jika benar-benar beroperasi. Yang jelas lokasinya di lahan pertanian masyarakat yang rata-rata sumber kehidupannya dari berladang. Lalu lahan kosong yang produktif yang masih bisa digunakan untuk pertanian dalam jangka 5-10 tahun akan habis.

“Tentu tidak akan ada lagi yang tersedia, saya melihat munculnya nanti penyesalan di tingkat internal, misalnya bagi yang punya keuntungan secara langsung mungkin tidak keberatan ganti rugi yang ditawarkan, apalagi ini ganti rugi sesaat tidak setiap minggu, bulan maupun tahun, jika habis apa yang dikelola lagi, semua sudah tidak ada,” tutur Gugun.

Karena itu menurutnya perlu ada kajian dan analisis komprehensif dari pihak independen terkait perusahaan HTI ini, dampaknya kepada masyarakat dan lingkungan sehingga masyarakat bisa bersikap.

Jika nanti sikap yang diputuskan menolak, maka warga harus terkonsolidasi dan solid. “Menolak sesuatu yang mengancam kehidupan bukanlah sesuatu tindakan kejahatan, tidak ada UU-nya yang bilang begitu, nah sejauh ini apakah warga sudah dapat info yang berimbang hingga mengambil keputusan di forum yang berdampak hidup lebih lama tidak hanya pribadi mereka tapi juga keluarga, jadi saya pikir ini yang mesti dilakukan warga,” tuturnya.

Di waktu berbeda, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet saat berkunjung ke Saibi Samukop mengingatkan PT BAE untuk mengeluarkan perladangan masyarakat dan areal pengelolaan Pemda Mentawai dari peta kelola HTI. Menurutnya beberapa perladangan masyarakat hingga kawasan Dusun Kaleak dan Sibuddaoinan yang direncanakan akan dikelola Pemda jadi tempat wisata namun masuk peta lokasi HTI PT. BAE harus dikeluarkan dan tidak boleh diganggu.

Seperti juga areal sungai yang dibangun pemerintah daerah untuk air bersih yang jadi kebutuhan masyarakat. “Soal HTI masuk di kawasan warga mesti harus dikeluarkan, sama halnya juga di areal sumber air ini, sekitar 10 hektar tidak boleh diganggu. Kemarin saya ke kehutanan dan sampaikan jangan hanya lihat petanya saja tapi lihat juga di lapangan, karena jangan-jangan di peta dianggap belum ada orang, jadi HTI ini kita pelajari dulu,” katanya kepada Puailiggoubat di tempat penampungan air Pamsimas di Sirisurak saat kunjungan kerjanya, Senin (1/4/2019) Yudas mengakui informasi perusahaan HTI akan beroperasi belum masuk ke Pemda Mentawai secara resmi. “Sampai kini kita dan perusahaan belum ketemu, yang mana kawasan bebas yang digarap dan yang tidak masuk,” ujarnya.

Selain itu dia juga belum mempelajarinya, maksud tujuan dan mekanisme perusahaan HTI nantinya.

“Maka kita akan coba sampaikan ke perusahaan untuk sosialisasikan HTI secara benar pada masyarakat, bagaimana cara dan dampaknya, hingga tahu dan mengerti, mana tahu ini bagus atau tidak, kita sudah terima dan menolaknya mentah-mentah, jadi harus disosialisasikan agar ini dan itu jangan diganggu,” ucapnya. (o)

3

Puailiggoubat 406, 15 - 30 April 2019

Tidak semua setuju dengan ganti rugi Rinto Robertus Sanene

ejumlah suku di Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyepakati ganti rugi tanaman yang akan dijadikan lahan perkebunan kayu kaliandra Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Biomas Andalan Energi (BAE) di wilayah itu.

Kesepakatan diputuskan dalam pertemuan sosalisasi penjaringan aspirasi yang diselenggarakan Forum Kemitraan Energi bentukan PT. BAE pada Senin (8/4/2019).

Dalam pertemuan tersebut diputuskan, harga ganti rugi tanaman palawija seperti ubi, keladi, pisang, nenas dan lainnya dari tanaman muda sampai tua dengan luas 1 hektar ke bawah Rp1,5 juta dan lebih dari 1 hektar, Rp3 juta.

Lalu harga ganti rugi tanaman produksi seperti cengkeh, dari yang baru tanam hingga tua dari Rp150 ribu, Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta per batang, karet dari Rp100 ribu, Rp200 ribu sampai Rp300 ribu per batang, kelapa Rp150 ribu dan Rp300 ribu per batang, pinang dari Rp50 ribu sampai Rp200 ribu per batang, kayu jati Rp100 ribu-Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta per batang.

Selanjutnya manau, dari Rp50 ribu sampai Rp200 ribu per batang, aren Rp100 ribu dan Rp200 ribu serta Rp300 ribu per batang, lahan sagu isi 10 batang dari Rp500 ribu dan Rp1,5 juta hingga Rp3 juta per-rumpun, bambu Rp250 ribu dan Rp500 ribu per-rumpun. Pohon buah seperti durian, mangga, langsat, nangka dan lainnya, dari Rp50 ribuRp150 ribu-Rp500 ribu per batang.

Selain itu fee kayu yang akan diambil perusahaan BAE disepakati sementara Rp300 ribu per kubik dan untuk harga kayu belum bisa diputuskan.

Dalam forum tersebut, hadir Camat Siberut Tengah, Jasti Onarelius Saguruk, Kepala Desa Saibi Samukop Binsar Saririkka dan perwakilan Suku Sanenek, Satoko, Sakailoat, Saguruk, Sakeru, Salakkau, Sagaragara, Sageileppak, Sikasila, Sangaimang dan beberapa suku lainnya yang ada di Saibi Samukop.

Sementara forum tersebut berisikan Sekretaris Camat Siberut Tengah Jamaludin Salabok mewakili pemerintah kecamatan, Murtias Sageileppak dari perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pantius Sikatsila mewakili Pemdes Saibi Samukop dan Linus Sanenek dari unsur masyarakat.

Surkino Sanenek, perwakilan Suku Sanenek mengatakan, perusahaan HTI PT BAE ini tidak bisa ditolak lagi karena meski ditolak izin sudah dikantongi dan akan tetap masuk beroperasi. “Sulit kita

S

Ganti Rugi Tanaman di Lokasi Izin HTI

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Melki Sanene-Sikebbukat dari suku Sanene

sebenarnya, mau menolak tetap masuk juga, tapi mes-tinya ada juga pihak perusahaan langsung berhadapan dengan kita dan tidak melalui forum ini,” ujarnya.

Ganti rugi itu menurut Surkino harus diakomodir perusahaan sesuai kese-pakatan yang sudah diputuskan bersama. “Tapi harga kayu ini juga ada yang berbeda dengan fee, jadi ini belum kita sepakati karena yang sebenarnya sedikit tidak dibeberkan di forum, jadi biar ini nanti forum nanya langsung ke peru-sahaan biar kita dapat info apakah harga kayu perkubik ini ada atau tidak dan berapa standarnya,” ucapnya.

Pandangan berbeda dilontarkan Ajomar Satoko, Sikebukat Uma Satoko yang menyebutkan soal fee dan harga kayu per kubik untuk sukunya belum dapat ditentukan. “Kalau sudah masuk di tanah kami Suku Satoko, kami hanya mau langsung bertatap muka dengan pihak perusahaan, sebenarnya ada pihak perusahaan ada di sini biar ada kepuasan kita secara langsung,” ujarnya.

Sementara Mutias Sageileppak mewakili forum mengatakan, survei kawasan sudah dilakukan pihak perusahaan dan dalam waktu dekat perusahaan akan datang lagi survei pemetaan 100 persen dan menemui suku yang punya lahan. “Jadi kami di forum ini hanya memberikan informasi dan memberitahu dimana suku ini dan itu agar perusahaan dapat bertemu langsung,” tuturnya.

Jamaludin Salabok, Sekretaris Camat menyebutkan adanya forum ini sebagai jembatan aspirasi masyarakat ke perusahaan untuk menyampaikan aspirasinya. “Tentu hasil ini akan kami sampaikan ke PT. BAE secara tertulis

dan apa tanggapan mereka nanti juga secara tertulis, jadi ini masih proses tawar menawar,” ujarnya.

Dia menambahkan, ketika semua sudah sepakat akan dibuat perjanjian antara perusahaan dan masyarakat tentang harga ganti rugi tanaman dan fee serta apa yang jadi kepentingan masyarakat. “Jadi perjanjian tertulis ini kita dan masyarakat bisa tuntut karena ada kekuatan itu,” ucapnya.

Sementara Camat Siberut Tengah Jasti Onarelius Saguruk mengatakan, menerima dan menolak HTI semuanya tergantung masyarakat. “Saya juga bingung di sini, ada yang bilang saya menolak dan menerima HTI ini, padahal saya tidak nyatakan seperti itu, semua tergantung masyarakat, jadi kalau secara pemerintah sikap kami tergantung pimpinan, kami hanya anak buah di sini,” ucapnya.

Menanggapi kesepakatan itu, Sabau Sakairiggi (39), salah seorang warga Sirisurak, Desa Saibi yang kawasan perladangannya masuk lokasi HTI menyebutkan, posisi tinungglu atau ladangnya saat ini berada di arah utara Sungai Sirisurak hingga Sungai Sikuret.

Luas ladangnya mencapai 1,5 hektar yang berisi 200 pohon pinang yang baru belajar berbuah, sekitar 550 batang manau usia 7 tahun dan gaharu 30 batang. “Ada 10 KK kami suku Sakair-iggi berladang di lokasi itu dengan luas sekira 24 hektar yang sudah berisi semua tanaman,” ujarnya kepada Puailiggoubat, 11 April.

Perkiraan Sabau, harga manau per batang Rp80 ribu, jika panen 550 batang, uangnya ada Rp44 juta. Sementara pinang, panen rata-rata per minggu 1 kilogram per batang bisa menghasilkan Rp1,6 juta. “Kalau gaharu itu sudah jelas tanaman kesayangan, belum bisa kita

dapat prediksi hitungan hasilnya nanti,” ucapnya.

Dengan masuknya perusahaan HTI BAE, Sabau hanya mau tanamannya digusur jika ganti rugi bisa menjamin mas depan keluarganya kelak. “Tanaman yang saya tanami di tinungglu itu tentu untuk masa depan kehidupan anak-anak saya, tapi jika digusur lalu hanya diberikan ganti rugi saja dan tidak ada jaminan masa depan yang lebih baik, mungkin bukan saya saja yang berontak, pasti semuanya warga lainnya juga, kuncinya buat saya ada jaminan itu yang dapat diyakini,” tuturnya.

Legitimasi Forum Kemitraan Energi Dipertanyakan Sementara, Sikebbukat Uma Sanenek di Saibi Samukop, Melki Sanenek mengaku tidak mau menerima begitu saja kehadiran PT. BAE yang akan mengg-arap lahannya di Subelen dan Simanipah jika tidak melalui musyawarah seluruh anggota suku yang ada.

“Saya tetap berkomitmen menolak perusahaan HTI ini masuk, meski nanti ada kesepakatan kaum yang mesti harus melalui proses,” ujarnya pada Puailiggoubat, 11 April.

Melki sempat hadir dalam pertemuan dengan Forum Kemitraan Energi itu namun dia sengaja meninggalkan pertemuan lebih awal karena tidak sepakat dengan pembicaraan dalam forum.

“Saya tinggalkan rapat itu karena banyak yang tidak dapat diterima yang buat saya tidak bisa cerna itu di pikiran saya, kalau tetap bertahan dan menentang itu, situasinya pasti memanas,” ucapnya.

Banyak yang tidak diterima Melki

pada pertemuan tersebut seperti adanya kesepakatan sementara harga ganti rugi dan fee kayu yang semestinya pembahasan (saat itu) belum mengarah ke poin tersebut. Lalu adanya penekanan pihak forum yang lebih mengutamakan kepentingan PT. BAE. “Seharusnya kita bicarakan soal solusi di forum itu, bukan menyepakati karena secara suku belum ada kita sepakati menyerahkan lahan, artinya forum ini arahkan kita buat kesepakatan secara masyarakat yang mengabaikan anggota suku, ini kontroversi yang berat buat saya,” tutur Melki.

Dia juga mengkritik sikap pemerintah baik tingkal lokal Saibi maupun Pemda Mentawai yang dinilainya tak jelas dan tak bijak. “Pemerintah setempat meski posisi hanya ditengahtengah harus bertindak secara bijak, yang bisa meyakinkan kita. Tolong pikirkan bagaimana nasib anak cucu ke depan, ini yang dicerna, dikaji dan bukan hanya diiming-iming terbukanya lapangan pekerjaan yang hanya sesaat,” ucapnya.

Ketegasan pemerintah menurut Melki sangat penting saat ada perusahaan masuk ke Mentawai untuk membela kepentingan masyarakat. Dia contohkan saat perusahaan HPH PT. Koperasi Andalas Madani dulu masuk ke Saibi, menjanjikan akan membuat jalan dari Saibi ke Simoilaklak tapi kenyataan tak pernah dibangun.

“Janji perusahaan jangan terlalu mudah dan cepat dipercaya, jika tak ada musyawarah semua suku untuk menyerahkan lahan, harus ada perjanjian tertulis dengan PT. BAE agar perusahaan tak semena-mena,” katanya.

Sementara Indra Gunawan Sanenek, putra dari Melki Sanenek menyatakan kesepakatan tersebut belum dapat dikatagorikan suatu keputusan final yang dapat diamini semua lapisan masyarakat.

“Yang punya ladang atau tinugglu apakah ikut bagian menyepakatinya, kan bisa saja buat suatu keputusan atau kesepakatan akan hidup orang lain yang seharusnya tidak bisa dilakukan,” ujar Indra Gunawan, 11 April.

Menurut aktivis Mentawai ini, apapun keputusan saat kesepakatan di forum tersebut tidak bisa diberlakukan ke semua orang karena yang masuk di kawasan HTI itu belum tentu tahu lokasinya dan dampak apa yang akan ditimbulkan.

Gugun mencontohkan, dari hal yang sederhana saja, kini sedang panen cengkeh di Saibi, ada sesorang yang langsung menebang pohon cengkeh milik orang lain tanpa sepengetahuan yang

Bersambung Hal 2

Puailiggoubat

4

406, 15 - 30 April 2019

Verifikasi usulan pengakuan masyarakat adat sedang diproses Silvester Suntoro Sarogdok

etelah setahun menunggu sejak Perda Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (PPUMHA) No. 11 Tahun 2017 ditetapkan, Peraturan Bupati tentang peraturan pelaksana perda tersebut diteken 25 Maret 2019 lalu.

“Pengakuannya sudah sah, Itu sudah ditandatangani oleh Bupati, dan sudah ada sama kita. Kalau untuk tim verifikasi sudah dibentuk, dan Surat Keputusanya (SK) sudah kita buatkan juga, itu terhitung per 25 Maret 2019, dan sebagian SK tersebut sudah diambil,” kata Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Serieli BW kepada Puailiggoubat, Rabu 10 April 2019) di ruang kerjanya di Tuapeijat, Sipora Utara.

Tim verifikasi terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mentawai, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Keluarga Berencana (DPMD2KB), tokoh adat, tokoh masyarakat, Bagian Hukum Pemda Mentawai, perwakilan desa, akademisi dari Universitas Andalas, Bappeda Mentawai dan bagian perizinan.

Sementara proses verifikasi usulan pengakuan wilayah adat, kata Serieli BW, diawali rapat bersama tim yang sudah dibentuk harus melakukan rapat bersama dengan tujuan menginventarisasi usulan-usulan yang sudah diajukan masyarakat, “Nanti akan dilihat dan dicek apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang ada,” ujarnya.

Sementara kendala-kendala dalam proses pembentukan tim serta pelaksanaannya tergantung persyaratan serta kajian-kajian atau susunan termasuk

Perbup Pelaksanaan Perda PPUMHA Diteken

Mahalnya Listrik Bagi Warga Pasapuat

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

S

BERMAIN-Anak-anak sedang memanaskan gajeumak dalam Uma Sabulukkungan di Puro

keberadaan wilayah adat sebelumnya sudah atau tidak. “Termasuk pemetaan wilayah adatnya, karena di saat diusulkan ini kan sudah bercampur dengan hak adat dengan hak milik, ini juga akan menjadi konflik itu,” ujarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dimana dalam Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah” dan pada Ayat (2) lebih diperjelas bahwa, “Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak

atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”.

Saat ini, sudah ada tujuh suku atau uma yang menyerahkan permohonannya agar wilayah hukum adatnya diakui, yaitu Uma Sapojai, Uma Samanggeak, Uma Sagoroujou, Uma Samalelet, Uma Siripeibu, Uma Rokot dan Uma Saureinu. “Yang ada sama kita sampai saat ini baru tujuh suku atau uma yang kita terima, selebihnya kurang tahu, apakah ada diserahkan kepada Lingkungan Hidup atau di DPRD, tapi yang ada cuma itu,” ungkapnya.

Dia juga berharap pengakuan uma bisa selesai dan masyarakat bisa diakui wilayahnya serta nilai-nilai budayanya.

“Kalau dari Pemerintah ini mendukung ya, untuk segera dilakukan pengakuan, sehingga hak-hak hukum adat ini bisa segera dituntaskan, terutama masalah budaya, lahan dan sebagainya, termasuk nilai-nilai hukum adat masyarakat itu sendiri, itu juga nanti bisa membantu Pemda Mentawai dalam hal proses-proses pembangunan ke depan, jadi kita mengapresiasilah “ ungkapnya.

Sementara prosesnya sendiri hingga tiga bulan, bahkan bisa diperpanjang jika belum selesai, sejak diterima adm-inistrasi pengusulan, bisa lebih cepat jika dokumen-dokumen atau persy-aratan yang diserahkan terpenuhi sesuai. (r)

Pemda Usulkan BTS Berbasis 4G TUAPEIJAT- Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengusulkan kembali bantuan 70 unit Base Transceiver Station (BTS) ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI). Dalam usulan ini, Pemda Mentawai meminta pembangunan tower BTS yang bisa menggunakan internet langsung dengan sistem fourthgeneration technology atau 4G. “Walaupun itu kecil, tetapi sudah bisa menggunakan internet langsung, seperti wifi atau paket data, karena sudah 4G, itu kita usulkan,” kata Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabeleake, Kamis 4 April 2019.

Usulan tower BTS tersebut guna mempercepat akses komunikasi di

Kepulauan Mentawai agar bisa menjan-gkau seluruh wilayah yang tersebar di berbagai pelosok, sebab jika berpatokan dengan Telkomsel maka pembangunan jaringan komunikasi di Mentawai jadi lambat, dan tentunya banyak persyar-atan yang menuntut dibangunnya tower swasta, seperti jumlah konsumen atau penduduk harus lebih dari 500 jiwa dalam satu wilayah.

“Ini bukan hanya kebutuhan pemerintah pusat, namun juga kebutuhan kita masyarakat Mentawai, karena ini merupakan bagian dari layanan publik maka kita advokasi, karena ini kebutuhan kita seperti sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, sementara di Kepulauan Mentawai dijangkau semua daerah dengan sistem ini,

terutama jaringan seluler,” katav Bukan tanpa alasan Pemda Mentawai menggalakkan pembangunan jaringan komunikasi, sebab banyak hal yang bisa dimanfaatkan, baik peni-ngkatan ekonomi masyarakat serta sistem kerja pemerintah saat ini sudah menggunakan e- Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elekt-ronik (SPBE).

“Di sisi lain, pemerintah pusat menuntut kita mengirimkan data dengan cepat, dengan sistem elektronik, untuk itu kita menyampaikan langsung ke pusat. Kalau pemerintah pusat meminta kita seperti ini, sementara kita di ujung sana belum ada sinyal, kalau hanya menggunakan APBD kami berapa, boleh-boleh saja kami menggunakan

APBD, tapi kami membangun infrastruktur menggunakan dana apa,” ungkap Korta.

Menurutnya, jika sistem e-Government ingin diberlakukan dengan baik, maka permohonan pihak Pemda juga perlu dijawab oleh Pemerintah pusat, agar jaringan komunikasi berjalan dengan baik, terutama di daerah benar-benar blank spot. “ini memang kebutuhan kita, kita butuh, tapi ini perlu dijawab,” ujarnya.

Bukan itu saja, Pemda Mentawai juga mengusulkan jaringan internet untuk di daerah-daerah, atau keperluan di kantor desa, sekolah, serta di gedung pelayanan kesehatan lainnya sebanyak 100 lebih dengan penandatanganan MoU. (toro/r)

PAGAIUTARA—Bagi masyarakat Pasapuat Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara, mendapatkan listrik merupakan kemewahan, mereka harus mengeluarkan uang jutaan untuk membeli mesin genset jika ingin mendapat listrik.

“Demi mendapatkan penerangan di malam hari saya harus mengeluarkan uang Rp7 juta untuk membeli mesin genset dengan daya 3000 watt,” kata Amrizal (40), warga Dusun Pasapuat. Desa Saumanganya. Kecamatan Pagai Utara, Selasa, 2 April lalu.

Dia menyebutkan, setiap hari untuk menghidupkan mesin genset mem-butuhkan minyak solar 5 liter dengan harga Rp8.000 per liter berarti untuk beli minyak saja sudah menghabiskan uang Rp40 ribu. Mesin genset hidup mulai pukul 18.00 WIB dan mati pukul 23.00 WIB. “Harapan kami masyarakat yang ada di Dusun Pasapuat Desa Saumanganya agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat memas-ukkan listrik PLN ke kampung kami, supaya kampung kami tidak lagi seperti kampung mati bila malam hari, dan uang untuk beli minyak untuk menghidupkan masin genset bisa digunakan untuk keperluan lain seperti beli buku dan beras,” katanya.

Sementara warga Dusun P a s a -p u a t D e s a S a u m a n g a n y a yang tidak mampu membeli mesin genset terpaksa harus menggunakan lampu sumbu minyak sebagai sumber penerangan di malam hari, seperti yang dialami oleh Salniati (51).

“Bila malam hari di rumah saya tidak ada lagi kegiatan disebabkan karena tidak ada lampu listrik di rumah, kalau ingin menonton televisi terpaksa harus mengungsi ke rumah tetangga yang ada mesin gensetnya,” kata Salniati (51), warga Dusun Pasapuat Desa Sauma nganya.

Dia kasihan melihat anakanak tidak bisa belajar bila malam hari, kalau mereka belajar terpaksa harus mengunakan lampu sumbu.

Januardi (38), warga Dusun Pasapuat mengatakan, ingin membeli mesin genset tapi karenaharganya mahal, keinginan itu terpaksa ditudna dulu. ”Kami warga Dusun Pasapuat meminta kepada PLN agar dapat memasang jarin-gan listrik sampai ke Pasapuat, supaya malam hari kami tidak kegelapan lagi,” katanya. (spr/r)

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS Mentawai menargetkan bisa mencapai indeks 2,6 tahun depan Silvester Suntoro Sarogdok

ndeks penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kepulauan Mentawai saat ini 1,9 dan masih jauh mencapai indeks 2,6 atau kategori baik.

Penerapan SPBE ini sejak keluarnya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh Indonesia.

Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleake mengatakan, Mentawai menargetkan bisa mencapai indeks 2,6 tahun depan, sebab dengan SPBE atau e-government diharap bisa memaksimalkan sistem kerja di pemerintahan daerah dengan tujuan laporan dalam bentuk data bisa dikirim langsung kepada pimpinan daerah atau pusat secara cepat tanpa menunggu waktu lama.

“Indeks SPBE kita sangat rendah, padahal standar SPBE yang baik itu di angka 2,6 maka target kita tahun depan harus sampai di situ, kalau sudah diisi tower-tower BTS kita yang bisa internetan, sehingga kita meminta laporan pertanggungjawaban, laporan evaluasi, jelas Kortanius, Kamis, 4 April 2019).

Karena itu, menurutnya penting dilakukan peningkatan sumber daya manusia terkait teknologi dan IT. “Maka saya katakan Kominfo adalah sumber informasi, ke depan itu harus ada kantor representatif, harus ada sarana yang lebih representatif, dan juga harus ada orang yang punya integritas yang baik, intelektual yang baik, karena sebagai pengelola data ada yang dikawal disitu, karena data ini ada yang bisa kita transparan dan ada juga tidak,” ujarnya.

Lebih lanjut disebutkan Korta, ada beberapa hal yang bisa membangun

Indeks SPBE Mentawai Masih Rendah

Bantuan Sosial PKH Untuk 553 KK Cair

FOTO:TORO/PUAILIGGOUBAT

I

RENDAH-Wakil Bupati Mentawai Kortanius menjelaskan soal SPBE rendah

SDM di bidang teknologi, seperti sarana jaringan harus ada serta merekrut orang yang siap bekerja, dan memiliki basic atau ilmu, bila perlu dilakukan pelatihan.

Tak hanya dalam pelaksanaan SPBE, pemerintah juga harus membangun server tersendiri sebagai sarana dan penampung dokumen serta memper-lancar sistem komunikasi yang lebih cepat tanpa hambatan,

seperti jaringan yang kurang maksimal dan sebagainya, sehingga perlu server khusus, sebab penggunaannya online.

Sementara Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kepu-auan Mentawai, Benny Sinaga menyampaikan hal yang sama terkait pengembangan SPBE di Mentawai, dimana pemerintah pusat mengajak pemerintah daerah agar sistem ini bisa terwujud.

“Dengan adanya sistem ini maka perkembangan pembangunan daerah bisa diketahui oleh masyarakat banyak, bagaimana hal itu bisa dikonsumsi atau diterima, maka dibuat konsep bagaimana ini bisa cepat diterima masyarakat,” katanya.

“SPBE ini ada konsep Government to Government, kemudian Government to Business, seperti e-perizinan, dan sebagainya,” ungkap Benny. (r)

Jaringan Air Bersih di Saibi Samukop Akan Mengalir Tahun Depan SIRUAMONGA-Jaringan air bersih yang berpusat di Dusun Siruamonga, Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dibangun sejak 2015 akan mengalir ke pemukiman warga tahun depan.

Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet mengatakan air yang belum mengalir ke pemukiman warga akan diupayakan perbaikannya agar dapat dinikmati masyarakat Saibi Samukop.

“Kita rencanakan dapat mengalir tahun depan, makanya hari ini kita cek langsung di lapangan untuk melihat dan pastikan kenapa air ini tak mengalir,” ujarnya saat meninjau lokasi air bersih, Senin, 1 April 2019.

Yudas menyebutkan, belum mengal-irnya air sejak dibangun 2015 diseb-abkan ketika selesai dibangun manaje-men pengelolaannya dan yang tinggal belum ada yang memadai.

“Kalau potensi sumber airnya cukup lumayan besar untuk penuhi kebutuhan warga Saibi dan Simoilalak,” ucapnya.

Ke depan, akan diupayakan pengembangan penampungannya yang lebih besar lagi hingga dapat layani Sirisurak, Subelen. “Nah, itu cita-cita kita kedepannya, jadi yang ada kini diperbaiki dulu,” tuturnya.

Namun Yudas menyebutkan masalah air bersih setelah dibangun dan tidak jalan bukan hanya terjadi di Saibi

5

406, 15 - 30 April 2019

Samukop, juga ada di daerah lain di Mentawai. Sebagian sudah diupayakan untuk mengalir. “Seperti di Sirilogui sudah lama dibangun tapi tak jalan, tapi tahun ini kita pastikan jalan dan kita revisi lagi pengelolaannya, yang keliru itu soal pengelolaannya ditempat, jadi struktur pengelolaannya ini dari kita, pihak Kecamatan dan bila perlu kita sekolahkan agar profesional,” ujarnya.

Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman Budi Siregar mengatakan, tahun ini hanya diupayakan pengecekan yang rusak hinga dapat dilakukan perbaikannya. “Kita masih baru jadi Kadis, target kita tahun depan itu sudah pasti airnya mengalir, karena tahun ini belum dianggarkan,” ucapnya.

Teknisi jaringan air bersih DPKP Ajo menyebutkan tahun lalu sudah diupa-yakan untuk mengalirkan air namun terjadi kebocoran pipa. “Kalau di Simoilalak sudah sampai airnya karena pipa bocor air tidak bisa naik ke Saibi Samukop dan ini yang kita usahakan perbaikan, air sampai dipenampungan itu tak ada masalah,” tuturnya.

Lalu Ajo sedikit mengeluhkan dilokasi jaringan air bersih dan penampungan serta mes petugas ada beberapa alat yang hilang dicuri orang.

“Seperti solar cell itu yang diambil orang padahal sangat berguna saat mesin diesel istirahat, tapi iya bagaimana lagi,” ujarnya. (rr/r)

PAGAIUTARA-Sebanyak 553 kepala keluarga di Kecamatan Pagai Utaram, Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), dana tersebut sudah dapat di cairkan melalui ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Kecamatan Pagai Utara terdiri dari tiga desa Desa Saumanganya dengan penerima 320 kk, Desa Silabu sebanyak 125 kk, dan Desa Betumonga 108 kk. “Dana bansos PKH yang cair sekarang adalah tahap kedua maret, besar yang diterima setiap kepala keluarga itu tidak sama sesuai dengan jumlah tanggungannya,” kata Pendamping Bansos PKH, Gelpinus Tasilipet, Sabtu, 6 April 2019.

Dia juga mengatakan sesuai dengan aturan dana bansos PKH ini cairnya empat tahap yakni tahap satu pada Januari, tahap kedua Maret, tahap tiga Mei dan tahap empat Juli.

Dana bansos PKH ada empat program yang ditanggung yakni pendidikan mulai dari SD, SMP dan SMA besar dana yang diterima SD Rp900 ribu per tahun, SMP Rp 1,5 juta per tahun, dan SMA Rp2 juta per tahun, Sementara untuk lanjut usia yang berumur 70 tahun keatas, orang cacat Rp2,4 juta dan kesehatan ibu hamil dan balita dibawah 5 tahun masing-masing mendapatkan Rp2,4 juta pertahun.

Gelpinus menambaahkan khusus pendidikan PKH mengalami kenaikan 100 persen dari tahun 2018, kalau tahun lalu jumlahnya untuk SD Rp450 ribu per tahun sekarang naik menjadi Rp900 ribu per tahun, SMP dulu Rp 750 ribu per tahun sekarang naik Rp1,5 juta, sedangkan SMA dulu Rp1juta per tahun sekarang Rp2 juta per tahun.

“Kalau untuk pendidikan besar tanggungan hanya 4 orang, itu sesuai dengan aturan Kementerian Sosial.

Masalah pencairan si penerima bantuan bansos PKH langsung bisa mengambil di BRI karena setiap penerima sudah diberi kartu BRI lengkap dengan ATM nya. Bansos PKH yang diambil sekarang ini adalah tahap kedua sebenarnya cair di Maret, karena keadaan wilayah kita sangat sulit maka terpaksa dicairkan pada April ini,”katanya.

Tiara Sritoitet (45), warga Dusun Sabeuguggung, Desa Betumonga penerima PKH, mengatakan, dana bansos yang diterimanya tahap kedua ini besarnya Rp500 ribu dengan tanggung dua orang, SD dan SMA. “Dana ini akan digunakan untuk membeli keperluan anak sekolah, seperti sepatu, tas, buku dan lainnya. Kalau ada sisanya baru dibelikan gula, beras, minyak manis dan lainnya untuk keperluan dapur,” katanya. (spr/r)

MENTAWAINEWS Camat belum dapat laporan Bambang Sagurung

embangunan jembatan Sibitbit di Sakaladhat Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat yang diprogramkan dan dianggarkan Pemerintah Desa Simalegi tahun lalu belum terlaksana hingga Maret tahun ini namun anggaran pembangunannya sudah habis. Hal itu diakui Kepala Desa Simalegi, Piator.

“Memang belum terlaksana. Kita hanya menunggu pencairan anggaran 2019,” kata Piator, Kepala Desa Simalegi, beberapa waktu lalu.

Habisnya anggaran pembangunan Sibitbit, dikatakan Piator tak diketahuinya dengan pasti dari pihak pelaksana kegiatan dan bendahara desa.

Sehingga ketika pembangunan belum terlaksana dan anggaran sudah habis langkah yang diambil hanya menunggu pencairan ADD Simalegi 2019. ”Kita akan bangun setelah ADD 2019,” katanya.

Habisnya anggaran pembangunan jembatan gantung Sibitbit dibenarkan pendamping teknis desa wilayah Kecamatan Siberut Barat dari Provinsi Sumatera Barat yang ditempatkan Kementerian Desa, Joseph Sihol. ”Anggarannya memang sudah tidak ada lagi. Kita tidak tahu seperti apa desa dan pelaksana kegiatan pembangunan desa memanfaatkan anggaran sehingga anggaran habis,” katanya.

Karena anggaran habis sementara kegiatan fisik pembangunan belum ada terlaksana, dikatakan Joseph Sihol, pihak pemerintah desa meminta bant-uan pada pendamping desa untuk mencari solusi

Puailiggoubat

Anggaran Habis, Fisik Jembatan Belum Ada

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

DESA-Kantor Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat

Berdasarkan data yang diperoleh Puailiggoubat, anggaran pembangunan jembatan Sibitbit dengan panjang 50 meter bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa) dariAPBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun anggaran 2018 sebesar Rp474.010.500, dimana belanja barang dan jasa sebesar Rp131.483.000 dan belanja modal Rp342.527.500.

Camat Siberut Barat, Jop saat dikonfirmasi terkait hal ini meng-atakan hingga saat ini pihak pemerin-tah Desa Simalegi belum memberikan laporan pertanggungjawaban anggaran 2018. “Kepala desa bilang sudah ada

semen, besi yang sempat dibeli. Namun sampai sekarang SPJ mereka belum kita terima,” katanya, Rabu, 3 April 2019.

Lebihlanjut dikatakan Jop, meski saat ini aparatur pemerintah desa sudah ada perombakan namun untuk pertanggungjawaban anggaran kepala desa bersa-ma aparatur pemerintah desa yang lama tidak bisa lepas tangan. “Kita akan lihat nanti. Memang dari laporan yang kita terima anggaran sudah habis dan pem-bangunan masih ada yang belum terlaksana dan tidak selesai,” katanya. (bs)

Calon Perempuan Ramaikan Bursa Pemilihan BPD di Siberut Tengah SAIBISAMUKOP-Para perempuan di Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai ikut meramaikan bursa pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan dilakukan pada 10 April. Pemilihan BPD ini dilakukan serentak di tiga desa yang ada di Siberut Tengah, Desa Saibi Samukop yang akan memilih 7 anggota BPD, Cimpungan dan Saliguma masing-masing lima anggota BPD. Ketua Panitia Pemilihan BPD Saibi Samukop, Jolly Sanenek mengatakan untuk pemilihan BPD di desanya, sudah mendaftar 30 calon. “Diantaranya ada delapan perempuan,” katanya, Kamis, 4 April 2019.

“Calon ini final dan sudah kita tetapkan. Untuk keterwakilan perempuan luar biasa sekali antusiasnya yang ikut serta mencalonkan diri, termasuk juga mewakili wilayahnya

ada calon perempuan, yang jelas akan ada anggota BPD Saibi Samukop tahun ini dari perempuan,” ujarnya.

Jumlah pemilih di Saibi sebanyak 2.319 orang yang terdiri dari lakilaki 1.111 pemilih dan perempuan 1.208 pemilih dengan jumlah kertas suara yang akan dipersiapkan sebanyak 3.530 suara.

Sementara Ketua Panitia Pemilihan BPD Cimpungan, Sending Sabolak menyebutkan calon yang telah mendaftar sebanyak 8 orang, laki-laki keterwakilan wilayah 4 orang dan wakil perempuan 4 orang.

“Yang mendaftar ini belum ditetapkan dan masih kita verifikasi sambil menerima yang mau mendaftar sampai 6 April,dan untuk perempuan yang telah mendaftar mungkin gugur satu karena tak punya KK, tapi kita senang ada yang ikut mendaftar jadi calon BPD dan sebenarnya masih banyak yang ingin

mendaftar namun terkendala karena sudah punya kerjaan,” ujarnya.

Sementara di Saliguma, Ketua Panitia Pemilihan BPD Bernadus Satoko mengatakan, yang mendaftar 11 calon, laki-laki 8 dan perempuan 3 orang. “Data calon belum kita verifikasi dan untuk wakil perempuan akan bertambah lagi yang mendaftarkan diri, perkiraan bisa sampai 7 calon nantinya,” ujarnya.

Menurut Bernadus,wakil perem-puan mesti harus duduk di BPD untuk jadi penyeimbang di lembaga BPD. ”Misalnya ada cekcok sesama anggota BPD, ada perempuan yang jadi penengah, termasuk juga adanya penyalur aspirasi perempuan yang selama ini terabaikan, bila perlu jadi unsur pimpinan juga bisa,” tuturnya.

Untuk pemilih, Bernadus menyebutkan berjumlah 1.508 pemilih yang terdiri 3 dapil dengan 3.000 kertas suara yang akan dicetak. ”Kalau kertas suara

6

Linmas Siap Amankan Pemilu

P

agar pembangunan tetap terlaksana.”Dua opsi yang kita tawar-kan pada waktu itu dimana mencari pendanaan untuk pembangunan jemba-tan atau tunggu pencairan anggaran 2019,” katanya.

Akhirnya pihak pemerintah desa menyepakati untuk mencari pendanaan atau suplayer pembangunan jembatan Sibitbit yang berada di Dusun Saka-ladhat Desa Simalegi. Menurut keter-angan Joseph Sihol, awal April akan mulai dilakukan pembangunan oleh suplayer yang mau menanggulangi penda-naan jembatan.

406, 15 - 30 April 2019

masih bisa kita akomodir sampai pemilihan hingga sampai harinya,” ucapnya.

Salah seorang calon anggota BPD Saibi Samukop, Agustina Delisma Rahayu Situmorang mengaku mencalonkan diri karena ingin mengubah stigma terhadap perempuan yang hanya mengurus soal domestic rumah tangga saja sekaligus ingin kepen-tingan perempuan juga bisa disuarakan. ”Ini yang mau coba kita hilang-kan itu, kita juga bisa duduk dan perjuangkan hak perempuan yang selama ini terabaikan misalnya juga soal kepentingan PKK,”ujarnya.

Ferawati, calon lain termotivasi ikut mencalonkan diri karena ingin ada perempuan di lembaga pemerintahan seperti BPD. ”Jadi jika ada yang duduk tahun ini dapat menjadi motivasi perempuan-perempuan lainnya di Saibi Samukop,” tuturnya. (rr/r)

SIKAKAP-Sebanyak 72 anggota Linmas Pagai Utara Selatan (PUS) mengikuti apel siap siaga Linmas yang diadakan oleh Polsek Sikakap di lapangan Polsek Sikakap, Jumat (5/4). Apel Siap Siaga Amankan Pemilu 17 April 2019 yang dipimpin langsung Kapolsek Sikakap Iptu Hendri dan dihadiri Danramil Sikakap Kapten Inf Putra Damanik.

“Linmas adalah perpanjangan tangan polisi dalam hal pengamanan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) Rabu 17 April 2019, sebab personil polisi itu terbatas untuk Linmas harus ikut berperan aktif dalam pengaman pemilu dan pelaksanaan pemilu,” kata Iptu Hendri.

Dia menyebutkan, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pagai Utara Selatan ada 121, di setiap TPS nanti ada dua orang anggota dan dibantu satu orang anggota dari kepolisian. “Kalau ada masalah di lapangan selesaikan terlebih dahulu dengan cara pendekatan dan musyawarah,” katanya.

Danramil Sikakap, Kapten INF Putra Damanik, mengatakan kekuatan di lapangan dalam mengamankan pemilu adalah linmas.

“Linmas dalam mengambil tindakan jangan orogan sebab ini bisa memicu masalah baru,” katanya.

Anggota Linmas TPS 3 Desa Silabu, Kecamatan Pagai Utara, Suhardi Sakarebau, mengatakan, linmas di TPS 3 Silabu sebanyak 2 orang, dengan adanya apel siap siaga anggora linmas merasa mendapatkan pembekalan waktu melak-sanakan tugas.

“Misalnya tindakan apa yang akan diambil kalau terjadi masalah di lapangan, seorang anggora linmas itu harus independen dalam melaksanakan tugas tidak boleh berpihak kepada siapa saja,” katanya. (spr/r)

Panwascam Perketat Pengawasan SAIBISAMUKOP-Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, akan perketat pengawasan pada setiap TPS yang rawan terjadi pelanggaran.

Divisi Hukum dan Pelanggaran, Penindakan Panwascam Siberut Tengah, Darno libra Sabetliakek menyebutkan TPS yang rawan pelanggaran, TPS yang ada di Saibi Samukop dan Saliguma. “Kita sudah petakan yang karena TPSnya tidak satu hamparan, terpisah-pisah tempat,” ujarnya pada Puail-iggoubat, Senin 8 April lalu.

Namun untuk di TPS Cimpungan, dijelaskan Darno, dari pengalaman pemilu sebelumnya jarang terjadi dugaan pelanggaran pemilu. Cimpungan itu masih bisa terkontrol karena satu hamparan saja, minim terjadi seperti itu,” ucapnya.

Dari 28 TPS di Siberut Tengah, TPS yang rawan seperti di Saibi Samukop yang berada di areal Sirisurak dan Simoilalak.

Selain itu di Saliguma TPS yang jauh di Tinambu dan dusun lainnya yang sedikit jauh dari pusat desa, seperti Gotap, Guluguluk dan Limu. (rr/r)

MENTAWAINEWS Pendamping desa menjadi konsultan perencana atau pembuat RAB Bambang Sagurung

iator, Kepala Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat mengaku tidak tahu adanya pembayaran fee atau uang jasa oleh bendahara desa pada pendamping desa saat tiga kwitansi sebagai bukti terjadinya transaksi diperlihatkan.

“Saya tidak tahu soal ini,” katanya kepada Puailiggoubat beberapa waktu lalu.

Piator malah mempertanyakan hal tersebut pada Kasi Kesejahteraan Desa Simalegi, Stefanus Tanggau yang menjadi tim pelaksana kegiatan pembangunan Desa Simalegi tahun anggaran 2018.

“Mungkin pak kasi tahu karena berada di lapangan,” kata Piator lagi setelah duduk bersama dengan Stefanus Tanggau.

Dikatakan Stefanus Tanggau, pendamping teknis desa yang ditempatkan Kementerian Desa melalui Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pendampingan di wilayah Kecamatan Siberut Barat pada item kegiatan fisik pendamping desa bagian teknis langsung menjadi konsultan perencana atau pembuat RAB. “Dari beberapa item kegiatan pembangunan fisik pendamping desa bagian teknis menjadi konsultan langsung,” katanya.

Selain menjadi konsultan dan pembuat RAB kegiatan fisik yang akan dilaksanakan, pihak pemerintah desa ikut memfasilitasi akomodasi pendamping desa selama di lapangan. “Kami kadang bingung aturannya seperti apa. Ini anggaran sudah sedikit ditambah lagi kita

Puailiggoubat

406, 15 - 30 April 2019

7

Uang Jasa Konsultan untuk Pendamping Desa FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

P

KANTOR- Kantor Kecamatan Siberut Barat yang terletak di Desa Simalegi, Siberut Barat

membiayai kebutuhan pendamping desa di lapangan,” katanya.

Berdasarkan data yang diperoleh Puailiggoubat, terdapat dua kwitansi pembayaran jasa konsultan perencanaan atau pembuatan RAB pembangunan Desa Simalegi pada dua kali pencairan anggaran atas nama Joseph Sihol. Dia merupakan pendamping desa bagian teknis dari Provinsi Sumatera Barat yang ditempatkan Kementerian Desa dalam mendampingi desa wilayah Kecamatan Siberut Barat, diantaranya Desa

Sigapokna, Desa Simalegi dan Desa Simatalu.

Jasa konsultan perencanaan atau pembuatan RAB pembangunan tahap pertama 20 persen kepada Joseph Sihol dari bendahara desa Simalegi sebesar Rp15.500.000. Pembayaran ini dilakukan di Tuapeijat, 23 Mei 2018. Kemudian, pada 28 Juli 2018 di Betaet bendahara desa kembali membayarkan jasa perencanaan atau konsultan kegiatan pembangunan Desa Simalegi tahap II, 40 persen kepada Joseph Sihol sebesar Rp25.000.000.

Pada 29 November 2018 di Padang, bendahara desa membayarkan belanja jasa perencanaan dan pemb-uatan RAB pembangunan jembatan gantung Sibitbit Dusun Sakaladhat pada Joseph Sihol sebesar Rp20.000.000.

Ketika hal ini dikonfirmasi pada Joseph Sihol selaku penerima jasa konsultan atau perencanaan tak menampik adanya pembayaran jasa tersebut. “Itu uang jasa karena saya yang membuat perencanaan dan RAB sesuai dengan permintaan pemerintah desa,” katanya.

Dikatakan Joseph Sihol, pada 2018, desa di wilayah Kecamatan Siberut Barat tidak ada yang efektif melakukan pembuatan RAB karena tidak adanya kader teknik di desa. “Seorang kader teknik desa itu dasarnya dari SK kepala desa. Namun, tibatiba dalam pembangunan sudah ada saja datang semen, kayu, material bangun-an sementara kader tekniknya tidak ada,” katanya.

Pada 2018, setiap membuat perencanaan hingga pembuatan RAB masing-masing item kegiatan pembangu-nan fisik, Joseph Sihol mematok jasa upah perencanaan 3-4 persen dari nilai kegiatan fisik masing-masing item pembangunan yang akan dilaksanakan.

Karena pada 2018, pengakuan Joseph Sihol tidak ada peraturan bupati yang mengatur hal ini. ”Untuk 2019 sudah ada perbup dan kita mengikuti itu”, katanya.

Berdasarkan peraturan bupati, jasa konsultan perencanaan itu untuk kegiatan fisik di bawah Rp50 juta uang jasanya Rp1 juta, untuk Rp50-100 juta uang jasanya Rp2 juta, untuk Rp100-150 juta uang jasanya Rp3 juta, hingga seterusnya kelipatan Rp50 juta.

“Saya berharap sebenarnya masingmasing desa punya kader teknik, namun karena SDM di desa belum ada yang sampai ke sana. Kalau untuk jalan, jembatan kayu sudah bisa, namun untuk konstruksi berat seperti jembatan beton bertulang saya tidak berani karena takut hitungannya salah,” katanya.

Camat Siberut Barat, Jop mengat-akan mestinya sebagai pendamping desa ikut memberdayakan SDM yang ada di dalam desa Rabu (3/4). “Tugas pendamping desa itu mendampingi desa dalam melaksanakan pembangunan desa, bukan sebagai konsultan atau penjual jasa perencanaan,” katanya. (bs)

Tingkatkan Layanan, Dua Pemdes di Siberut Barat Rombak Struktur

Kantor Desa Simalegi, Kecamatan Siberut Barat

SIBERUTBARAT-Pemerintah Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai merombak aparatur desa untuk mengoptimalkan pelayanan dan pembangunan di tingkat desa yang selama ini dinilai bermasalah oleh masyarakat.

“Di internal desa kita melakukan perombakan aparatur secara menye-

luruh,” kata Kepala Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat, Stefanus Siribere.

Perombakan yang dilakukan mulai dari bendahara, kepala seksi hingga bagian kepala urusan dan sekretaris desa yang non PNS. Perombakan ini tidak lepas dari koordinasi kepala desa yang baru dengan pemerintah kecamatan. “Tent-unya koordinasi kita dengan kecamatan tidak terlepas soal ini,” katanya.

Perombakan juga terjadi di Pemerintah Desa Simalegi. Hanya di Desa Simalegi terjadi pergeseran posisi mantan bendahara desa, Fidelis yang digeser pada bagian kepala urusan peren-canaan. “Ada perombakan aparatur,” kata Piator Kepala Desa Simalegi.

Camat Siberut Barat, Jop mengatakan perombakan ini mestinya membawa perubahan pembangunan dan pelayanan desa ke arah yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Apalagi

tiga desa yang ada di wilayahnya dalam pelayanan dan pembangunan banyak terjadi masalah. ”Harapan kita di Desa Simatalu dengan kepala desa yang baru ada perubahan. Tidak lagi seperti pemerintah sebelumnya,” katanya pada Puailiggoubat, Rabu, 3 April 2019.

Dikatakan Jop, dalam pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah desa di wilayah kerjanya, Desa Sigapokna, Desa Simalegi dan Desa Simatalu belum ada keseriusan dalam membawa arah pembangunan yang lebih baik. ”Kondisi terparah pelaksanaan pembangunan pada 2016-2017 dengan munculnya berbagai utang dan tidak terselesaikannya pelaksanaan pembangunan meski anggaran habis,” katanya.

Jop mengingatkan, agar kepala desa tidak lagi main-main dalam membangun. Sementara di tingkat kecamatan dengan adanya penempatan staf yang baru dari unsur ASN

(Aparatur Sipil Negara) membuat camat lebih kuat dalam melakukan pengawasan. ”Kalau dulu staf terbatas.

Sekarang tim yang ada kita lihat sudah mampu melakukan verifikasi dan pengawasan serta penilaian di lapangan,” katanya Terkait dengan masih adanya desa yang berutang dan belum terselesaikannya pembangunan sesuai tahun anggaran, akan menjadi catatan dan menjadi tanggungjawab kepala desa bersama aparatur yang terlibat didalamnya, jelas Jop. “Kalau sudah masuk ranah hukum, ya biar diproses karena selama ini kepala desa tidak berubah. Mereka selalu mencari celah untuk mengelabui kecamatan dan kita banyak belajar dari sana”, katanya.

Untuk Desa Simatalu, Jop meminta kepala desa hati-hati karena adanya beberapa bangunan yang mangkrak pada 2017 pada pemerintahan kepala desa sebelumnya. ”Soal utang di

masyarakat dan adanya bangunan yang belum selesai, kepala desa yang baru harus hati-hati. Kalau tidak ada aturan yang mengatur untuk menyelesaikan itu agar jangan diganggu. Kalau masyarakat kembali datang melakukan penyitaan atas hak mereka yang belum terbaya-rkan biarkan saja. Yang jelas ada aturan dan berita acara yang jelas,” katanya.

Untuk pembangunan 2018, dikatakan Jop masih ada pembangunan fisik desa yang belum terselesaikan baik dari dana APBN maupun APBd meski anggaran sudah habis. Misalnya di Sigapokna, Simalegi. Untuk di Sigapokna ada pembangunan jembatan, di Desa Simalegi ada pembangunan jembatan dan pos polisi yang diubah menjadi posyandu.

“Kita turun lagi untuk memastikan laporan kepala desa. Karena ada yang mengaku semen sampai hilang 100 zak, ada yang bilang material sudah sampai di lokasi dan tinggal dikerjakan. Kita juga masih tunggu SPj mereka terkait 2018,” katanya. (bs/r)

MENTAWAINEWS Alat pemadam kebakaran yang terbatas membuat rumah ludes terbakar api Patrisius Sanene

anya berselang satu hari dua rumah terbakar di wilayah Kecamatan Sipora Utara, Kab upaten Kepulauan Mentawai. Dua rumah tersebut berupa rumah kepala Dusun Kaliou, Desa Goiso Oinan dan Rumah Makan Salero Kito di Desa Sipora Jaya.

Kejadian ini awalnya dialami Muslim (42) yang menjabat sebagai Kepala Dusun Kaliou, rumahnya terbakar Rabu, (3/4/2019) sekira pukul 14.30 WIB. Rumah yang terbuat dari kayu berukuran sekitar 7x8 meter tersebut habis dilalap api, barang-barang milik korban tak dapat diselamatkan.

Penyebab kebakaran belum diketahui, namun peristiwa menurut keterangan Terpuji (40) salah satu warga yang melihat peristiwa tersebut diawali percikan api yang berasal dari dalam rumah tersebut.

“Ada warga melaporkan pas lewat dekat rumah tersebut ada percikan api dari dalam namun, setelah api membesar baru warga kemudian membantu memadamkan api secara manual, beberapa saat kemudian Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) tiba dan membantu memadamkan api,” kata Terpuji.

Saat kejadian rumah tersebut dalam keadaan kosong oleh penghuninya, diketahui dari keterangan warga sekitar pemilik rumah tak berada di rumah.

“Pemilik rumah kebetulan lagi berada di Siberut dan istrinya juga tidak sedang berada di rumah,” kata Terpuji.

Polisi pun kemudian tiba memasang garis polisi di sekiling rumah warga yang

Puailiggoubat

Dua Rumah Terbakar di Sipora

FOTO:PATRISOUS/PUAILIGGOUBAT

KEBAKARAN-Rumah makan Salero Kito terbakar di Sipora Jaya

penjualan karena pekerja dan penghuninya sudah kembali ke rumah masingmasing.

“Awalnya kita lihat api sudah membesar dari belakang rumah yang diperkirakan itu dari dapur, kemudian membesar hingga semua terbakar, penyebab kebakaran belum tahu,” kata Mustofa di lokasi.

Beberap saat kemudian satu unit mobil Pemadam Kebakaran dan perso-nilnya tiba di lokasi kejadian berusaha memadamkan api, sekitar 20 menit memadamkan api air, kemudian digant-ikan dengan mobil tangki air milik BPBD Mentawai membantu melakukan pema-daman karena mobil Damkar yang dimiliki Pemda Mentawai

tak mampu memadamkan api karena mobil damkar hanya satu untuk wilayah pusat kabupaten atau Sipora.

Sehingga akibat masih minimnya mobil Damkar tersebut terpaksa petugas pemadam harus mengisi ulang air ke tangki berkapasitas 4000 liter yang berada tidak jauh dari TKP. Tak ada barang milik korban yang bisa diselamatkan namun mobil jenis pick up yang sempat diamankan meski sudah terbakar di beberapa bagian.

Saat peristiwa kebakaran tersebut banyak warga yang menyaksikan kejadian lebih dekat dan mengabadi-kannya dengan menggunakan perang-kat elektronik atau alat perekam visual. (r)

Sani, Balita Penderita Tumor Dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang

TUMOR MATA-Akhirnya Sani bisa berobat ke RSUP D Djamil Padang

SIKABALUAN—Sani (3), balita dari Dusun Terekanhulu Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara, Kepulauan Mentawai yang menderita tumor pada bagian mata kirinya akhirnya bisa dirujuk ke rumah Sakit Padang, Selasa 2 April lalu.

Dari kampungnya di Mentawai, Sani

ditemani sang ibu, Maila dan ayahnya Julianus menaiki kapal Mentawai Fast.

Sesekali Sani merintih menahan sakit pada matanya, “kalau untuk makan tidak ada masalah. hanya ketika rasa gatal dan sakit yang membuat ia terganggu,” kata ibu sani, Maila pada Puailiggoubat.

Sani berangkat ke Padang setelah mendapat informasi kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang diurus orangtuanya sejak Maret telah keluar. “BPJS kesehatan sudah keluar dan setelah berkoordinasi dengan beberapa orang akhirnya kita berangkat ke Padang,” kata Julianus, ayah Sani.

Selain mendapat BPJS, Sani dan keluarganya juga mendapat bantuan pengobatan dari masyarakat Mentawai melalui penggalangan bantuan kemanusiaan yang dilakukan gerakan pramuka Kwartir Cabang 15 Mentawai melalui

Kwartir Ranting yang ada di setiap kecamatan di Mentawai.

“Kita sudah urus soal transportasi di MV. Mentawai Fast untuk korban, keluarga dan yang mendampingi. Kita berharap dengan dirujuknya ke Padang memberikan kesembuhan,” kata Ketua Harian Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 15 Mentawai, Joni Anwar,.

Joni Anwar mengatakan, Sani akan dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang untuk menjalani operasi pada bagian mata sebelah kiri yang mengalami pembengkakan hampir sebesar bola kasti. “Kita juga bersyukur atas ketangkasan gerakan pramuka di lapangan dalam melakukan penggalangan dana. Ini sebuah nilai positif akan kepedulian sesama,” katanya.

Ipda. Yanuar, Andalan Saka (Satuan Karya) Gerakan Pramuka Kwartir

8

Kader Posyandu Dapat Dana Insentif

H

terbakar tersebut untuk kepentingan penyelidikan penyebab kebakaran.

Sementara rumah makan ‘Salero Kito’ milik Yonedi alias Macan (45) yang berada di Kilometer 8, Desa Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara, terbakar pada Jumat, (5/4) sekira pukul 22.45 WIB. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakarannya, namun dari keterangan dari tetangga depan rumah Yonedi Mustofa (49) mengatakan kobaran api berasal dari belakang rumah diperkirakan bagian dapur kemudian kemudian membesar dan menghanguskan semua isi rumah.

Sementara Dahnil (60), warga Sipora Jaya, mengatakan di rumah makan tersebut sudah tidak ada aktivitas

406, 15 - 30 April 2019

Cabang 15 Mentawai mengatakan untuk hasil penggalangan dana yang sudah berhasil dikumpulkan sudah ada di rekening bank milik gerakan pramuka Kwartir Cabang Mentawai dan akan diberikan secara per tahap.

“Untuk tahap awal kita berikan Rp5 juta, selebihnya kita berikan pasca operasi atau sebagai biaya hidup selama di Padang oleh pasien dan keluarga,” katanya.

Hasil penggalangan dana Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 15 Mentawai melalui kwartir ranting terku-mpul Rp13.302.000, dengan rincian dari kwartir ranting Sikakap Rp2,8 juta, dari Kwartir ranting Tuapeijat, Sipora Rp8.802.000 dan kwartir ranting Siberut Utara Rp1,7 juta. (bs/r)

SIKAKAP-Tahun 2019 Pemerintah Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai menganggarkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp165 juta untuk kader posyandu setiap dusun.

Desa Sikakap sendiri memiliki 13 dusun, setiap dusun memiliki 5 kader posyandu, total seluruh kader posyandu di Desa Sikakap sebanyak 65 orang, setiap kader posyandu mendapat dana insentif Rp200 ribu perbulan.

“Pemerintah Desa Sikakap tahun ini menganggarkan dana sebesar Rp165 juta untuk pemba-yaran insentif kader posyandu Desa Sikakap, dimana setiap kader posyandu mendapatkan insentif sebanyak Rp200 ribu per bulan,” kata San Andi Iklas, kepala Desa Sikakap, Selasa (2/ 4/2019) Insentif ini akan diberikan bila ADD cair, sebab sesuai aturan dana ADD itu cairnya tiga kali, tahap satu sebanyak 20 persen, tahap dua 40 persen, dan tahap tiga 40 persen, dana ADD Desa Sikakap tahun ini sebesar Rp2.336.381.000.

Kader Posyandu Adelwis Dusun Sikakap Tengah, Noparida menyebutkan, kader posyandu Edelwis Dusun Sikakap Tengah lima orang, “Kerja kami melakukan kegiatan posyandu seperti melakuan penimbangan berat badan balita umur 0-5 tahun, mengukur tinggi badan balita, dan memberikan makanan tambahan seperti roti dari puskesmas sikakap,” terangnya. (spr/r)

Jalan di Gulukguluk dan Gotap Longsor PADANG-Diduga akibat curah hujan yang tinggi membuat jalan di Dusun Gulukguluk dan Gotap, Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai longsor dan menutup badan jalan.

Berdasarkan informasi dari Pusdalops BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, longsor tersebut terjadi pada Jumat (29/3) sekira pukul 14.00 WIB. Dusun Gulukguluk longsor terjadi sepanjang 25 meter dan lebar 15 meter dengan ketinggian 2,5 meter. Di Dusun Gotap longosr terjadi dengan panjang 20 meter, lebar 15 meter dan tinggi 1 sampai 2 meter.

Longsor tersebut menutup jalan antara Dusun Gulukguluk dengan Dusun Gotap Pada Senin (1/4) tim BPBD Mentawai sudah berangkat menuju lokasi longsor. Luasnya timbunan longsor yang menimbun badan jalan tidak mungkin dilakukan penanganan secara manual atau dengan tenaga manusia. . (r)

MENTAWAINEWS MK memerintahkan KPU melanjutkan perbaikan DPTb hingga H-7 Silvester Suntoro Sarogdok

omisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Mentawai melakukan rapat pleno terbuka penetapan perbaikan hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) II pada Pemilu 17 April 2019 di Tuapeijat, Minggu (31/03/2019).

Dalam rapat pleno tersebut, dari 63.103 DPTHP II, menjadi 63.198 pemilih, hal ini disebabkan adanya rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 95 pemilih dari Desa Katurei, Kecamatan Siberut Barat Daya dengan rincian 44 laki-laki dan 51 pemilih perempuan.

“Ini adalah merupakan hasil rekomendasi Bawaslu, dan penambahan itu berasal dari desa Katurei,” katanya.

Sebelumnya DPT Pemilu 2019 DPTHP II yang ditetapkan pada Desember 2018, hanya 63.103 pemilih dengan rincian pemilih lakilaki berjumlah 32.772 pemilih dan perempuan berjumlah 30.331 pemilih.

Sementara dari hasil rapat pleno terbuka Minggu (31/03) penetapan perbaikan hasil penyempurnaan DPT-HP II bertambah menjadi 63.198 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berju-mlah 32.816 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 30.382.

“Sebenarnya untuk DPTHP II penyusunan kesempurnaannya sampai saat ini itu masih berlangsung,

Puailiggoubat

KPU Tetapkan DPT Mentawai 63.198 Jiwa

FOTO:SUNTORO/PUAILIGGOUBAT

SURAT-Komisioner KPU Mentawai Fernando dan beberapa staf KPU Mentawai mengemas surat

akan berlanjut hingga H-7. “Karena keputusan MK memerintahkan kepada penyelenggara pemilu untuk memperpanjang penyusunan pindah pemilih atau H5,” ujarnya.

Dari rekapitulasi hasil perbaikan kedua ini, diharapkannya menghasilkan DPT yang bersih dan baik untuk pemilu 2019 dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat.

Lebih lanjut Eki menyebutkan, bahwa sejatinya kegiatan perbaikan penyem-purnaan daftar pemilih merupakan hal yang menjadi tanggu-

ngjawab bersama kepada seluruh stakeholder, Bawaslu, partai politik agar pemilu yang dihasilkan merupakan wujud bersama.

Eki juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU, PPK, PPS, Bawaslu dan jajarannya serta seluruh pihak yang berperan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah bekerja keras dan dedikasi yang luar biasa dalam pelaksanaan perbaikan dan penyempurnaan daftar pemilih. (o)

164 Anggota KPPS di Pagai Utara dan Siberut Selatan Ikuti Bimtek SAUMANGANYA-Sebanyak 164 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kecamatan Pagai Utara dan Siberut Selatan hari ini mengikuti ikuti Bimbingan Teknis dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK ) Kamis (11/4 2019).

Ketua PPK Pagai Utara Wan Risman Lase menjelaskan, sebanyak 64 orang petugas KPPS di bekali Bintek selama satu hari bintek tersebut bagi petugas di masing masing TPS untuk memahami tugas dan tanggung jawab selama pencoblosan pada saat Pemilu Rabu 17 April mendatang.

“Tugas KPPS melakukan rekapitulasi di TPS dengan bukti berita acara model C-1 yang di saksikan oleh masing-masing saksi partai,

Panwas TPS dan polisi pengamanan kemudian kotak suara diantar ke petugas PPS dan PPK, di kumpul semua dulu kotak suara dari semua TPS di wilayah Kecamatan Pagai Utara dan tugas KPPS selesai,” jelasnya.

Sebelumnya Bimtek telah di laksanakan di Desa Betumonga Senin (8/4) dan Desa Silabu Selasa (9/4), petugas PPK langsung ke lapangan untuk memberikan Bimtek dan hari ini di Desa Saumanganya Setiap KPPS petugasnya 7 orang untuk desa Saumanganya jumlah TPS 16, Desa Betumonga 6 TPS dan Desa Silabu 6 TPS, jumlah semua petugas KPPS Kecamatan Pagai Utara 196 orang.

Untuk petugas PPK berjumlah 5 orang dan petugas PPS 3 orang satu desa.

“Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Pagai Utara yang di tetap-

kan KPU Mentawai pada 1 April sebanyak 4.356 pemilih,” terangnya.

Umar Tasilipet Sekretaris PPK Pagai Utara menambahkan pendistribusian logistik kotak suaraakan dilakukan Sabtu 13 di Kecamatan Pagai Utara dan selanjutnya petugas PPK mendistribusikan ke 28 TPS meliputi 3 Desa Silabu, Betumonga dan Saumanganya.

Hal yang sama juga dilakukan Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) Kecamatan Siberut Selatan, dari data yang diperoleh Puailiggoubat kehadiran KPPS melebihi undangan, seharusnya 80 orang namun daftar absen ada 100 orang.

Ketua PPK kecamatan Siberut Selatan Walman Pandapotan mengatakan, bimtek dilakukan di kantor desa Maileppet yang dihadiri oleh anggota KPPS dari 3 desa di Kecamatan Siberut

9

Panwaslu Ajak Gunakan Hak Pilih

K

sementara untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) itu akan selesai pada H-7 (H min 7), jadi DPT itu pada hari ini ditetapkan di Mentawai 63.198, penambahan 95 yang terdapat di satu Desa di Katurei, jadi ini merupakan hasil penjumlahan dari DPTHP II yang kita tetapkan pada Desember kemarin. Sedan-gkan DPTb H-7 nanti akan kita susun lagi, berapa jumlah pemilih yang pindah dari 63.198 itu,” kata Eki. Lebih lanjut Eki menambahkan sesuai hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perbaikan DPTb masih

406, 15 - 30 April 2019

Selatan, Desa Maileppet, Muntei dan Muara Siberut.

“Dalam 1 TPS akan dihadiri 4 orang perwakilan sementara tiga desa itu ada 20 TPS. Maileppet 5 TPS, Muara Siberut 9 TPS, Muntei 6 TPS namun yang hadir 100 KPPS,” katanya.

Anggota KPPS dilatih tentang, surat suara sah atau tidak sah, perhitungan surat c1, proses atau bagaimana denah di TPS, mulai dari cara memilih hingga tugas tugas KPPS. Walman menambahkan sebelumya juga Bimtek sudah dilakukan di Desa Madobag digabung dengan Matotonan semua anggota KPPS hadir semua.

“Semua anggota KPPS mengikuti Bimtek agar bisa memahami aturan dan proses saat pemilihan berlangsung. Di Kecamatan Siberut Selatan ada 34 TPS,” katanya. (leo/hd)

MUARASIBERUT-Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai berpatroli di Desa Maileppet, Muntei dan Muara Siberut untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum tidak dirusak politik uang.

Eujenius, salah seorang anggota Panwaslu Siberut Selatan mengatakan, patroli ini dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk menghindari politik uang dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hal pilihnya pada 17 April nanti.

“Pemilu sudah dekat kita menhimbau masyarakat tetap hadir di TPS memberi hak suaranya, dan juga kepada Panwas, PPS, dan PTPS agar bekerja dengan baik sesuai pekerjaan,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat,12 April 2019.

Panwaslu Siberut Selatan juga meminta kepada seluruh partai dan calon serta simpatisan untuk mencabut segala atribut kampanye memasuki hari tenang pada 14 April.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Siberut Selatan, Walman Pandapotan mendukung patroli yang dilakukan Pan-waslu. “Patroli ini untuk memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan aman dan lancar,” ujarnya.

Patroli ini melibatkan 30 orang dari Panwaslu, SatpolPP, polisi, petugas TPS, Panitia Pemungutan Suara (PPS). (hd/r)

Panwaslu Simulasi Cara Pencoblosan di TPS MUARASIBERUT-Pengawas Pemilu Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai mengadakan simulasi pencoblosan cara memilih di TPS layaknya seperti saat pencoblosan, yang diadakan di sekretariat Panwascam dihadiri oleh Panwas, Pengawas Pemilu Desa (PPD) dan anggota TPS se-Kecamatan Siberut Selatan.

Komisioner Panwascam Kecamatan Siberut Selatan Eujenius mengatakan saat simulasi dilaksanakan beberapa peralatan disiapkan mulai dari bilik suara, kertas suara, dan kardus suara. “Sama halnya dengan pencoblosan dilakukan saat pemilu nanti,” katanya pada Puailiggoubat, Kamis, 11 April lalu.

Bimtek simulasi ini semua petugas seolah-olah akan berperan sesuai kerja masing masing saat di TPS mulai dari saksi, petugas KPPS, pengawas, pemantau, pemilih, dan tugas di TPS lainnya. “Bimtek simulasi ini terakhir yang akan diadakan kepada anggota TPS, Panwas, dan PPD, dan PTPS untuk mempersiapkan pemilu pada tanggal 17 April,” kata Eujenius.

Di Kecamatan Pagai Utara, sebanyak 28 Pengawas Pemilu (Panwaslu) TPS Kecamatan Pagai Utara tahap ke dua di kantor Camat Pagai Utara. Pelatihan Bimtek di lakukan oleh Pengurus Panwaslu Kecamatan Pagai Utara sehari di aula kantor Camat Pagai Utara. (hdr/leo)

MENTAWAINEWS Ada sekolah tak punya internet, ada yang tak punya toilet Leo Marsen Purba

Puailiggoubat

406, 15 - 30 April 2019

10

Fasilitas Pendidikan SMP di Pagai Masih Kurang FOTO:LEO/PUAILIGGOUBAT

engiriman Data Pokok Pendidikan (Dapodik) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harusnya dilakukan setiap bulan oleh Kepala SMPN 3 Pagai Selatan, Kecamatan Pagai Selatan, Mentawai, Marson namun hal itu hanya dapat dilakukannya tiga bulan sekali sebab di sekolahnya belum ada jaringan internet.

Sekolahnya yang berada di Dusun Kosai Baru, Desa Sinaka belum memil-iki sarana komunikasi yang memadai termasuk jaringan seluler. Jika ingin mendapat informasi mengenai sekolah dan mengirim data, Marson harus ke Kecamatan Sikakap atau memilih ke Padang.

Ke Sikakap atau Padang tidaklah gratis, Marson harus mengeluarkan biaya transportasi atau membeli bahan bakar minyak kalau ke Sikakap. Perjalanan ke Sikakap ia tempuh dengan perahu mesin kecepatan 15 PK dengan lama perjalanan sekira 4 jam sebab antara Sikakap dan Pagai Selatan dipisahkan selat Sikakap, itupun kalau kondisinya tidak badai.

“Pengiriman Dapodik sebenarnya setiap bulan harus diupdate tetapi kondisi tempat yang jauh dari jaringan telekomunikasi mengirim Dapodik hanya dilakukan 2-3 bulan sekali,” katanya kepada MentawaiKita.com, Kamis (4/4/2019).

Ia berharap kepada Dinas Pendi-dikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kepulauan Mentawai men-yediakan jaringan wi-fi (Internet) untuk mempermudah dirinya mengirim dan menerima data soal pendidikan.

Beda lokasi beda masalah, di SMPN 1 Pagai Utara Selatan (PUS) Kecamatan

P

SEKOLAH- Fasilitas SMPN 1 Paga Utara Selatan di Kecamatan Sikakap, Mentawai

Sikakap mengeluhkan ruang majelis guru, labor bidang studi IPA, labor Teknik Informatika dan Komunikasi (TIK) dan beberapa toilet siswa yang belum ada.

Menurut Rina Julianti, Kepala SMPN 1 PUS, ruang majelis guru sudah berumur 37

tahun sehingga kayu ban-gunan mulai lapuk dan atap seng sudah mulai bocor dan keropos.

Jika merujuk aturan yang ada, kata Rina, usia bangunan pendidikan yang telah mencapai 25 tahun mestinya dirobohkan dan dibangun baru.

“Daripada direhabilitasi, lebih baik

dibangun yang baru saja, harapan kepada Disdikbud Mentawai merealisasikan tahun depan kebutuhan fasilitas sekolah ini,” katanya.

Siswa di sekolah itu harus antre jika menggunakan toilet sebab dari 650 siswa

yang ada hanya tersedia 3 unit toilet. Rina menyebutkan, menurut informasi dari Disdikbud Mentawai fasilitas sekolah mereka akan diperbaiki tahun ini namun kapan akan dimulai belum ada kepastian. (o)

Atribut Kampanye di Masa Tenang Harus Diturunkan

SIKAKAP-Ketua Panwaslu Sikakap Ferdinand Salamang meminta kepada partai politik dan calon legislatif

membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK) baik itu stiker, spanduk, baliho dan alat peraga lainnya seperti bendera

mulai Sabtu (13/4/2019) malam ini mulai pukul 00.00 WIB. “Sesuai dengan aturan batas akhir

kampanye pukul 00.00 WIB malam nanti, semua alat peraga kampanye sudah harus dilepaskan baik itu bendera partai, spanduk, baliho, stiker,” kata Ferdinand Salamanang, Sabtu (13/4/2019).

Jika masih ada juga APK yang terpasang akan diberikan surat teguran kepada partai politik tersebut atau caleg yang bersangkutan supaya secepatnya melepaskan APK yang masih terpasang.

“Kalau tidak juga dilepaskan APK satu hari menjelang pemungutan suara kita akan lepaskan secara paksa APK tersebut. Sesuai dengan UndangUndang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu satu hari menjelang pemungutan suara tidak ada lagi APK partai politik, caleg DPRD Kabupaten, DPRD Propinsi, DPR RI, DPD maupun calon Presiden dan Wakil Presiden,” tegasnya.

Sebelum melakukan pencabutan paksa Panwaslu Sikakap akan berkoordinasi dengan Muspika dalam hal ini

pemerintah kecamatan, polisi, Danramil terkait tindakan apa yang akan dilakukan. “Selama minggu tenang caleg tidak diperbolehkan lagi melakukan sosialisasi di lapangan,” ujarnya.

Selama masa kampanye ini ini belum ada laporan pelanggaran yang masuk ke Panwaslu Kecamatan. “Kita hanya menemukan masalah ada beberapa caleg yang melakukan sosialisasi tapi tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK) yang dikeluarkan oleh Polres Kabupaten Kepulauan Mentawai kalau caleg kabupaten,” katanya.

Selama ini tindakan yang dilakukan Panwaslu Sikakap yaitu pemberitahuan bahwa kampanye ini belum ada STTPK nya, setelah diberikan arahan kampanye tidak berlanjut. “Masalah STTPK itu ada beberapa partai, tapi tidak mungkin kita sebutkan partainya,” katanya.(o)

MENTAWAINEWS Saat ini Mentawai memiliki 1.300 tenaga medis Silvester Suntoro Sarogdok

D

Puailiggoubat

406, 15 - 30 April 2019

Mentawai Masih Kekurangan Tenaga Medis

11

FOTO:PATRISIUS/PUAILIGGOUBAT

inas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai masih membutuhkan tenaga medis

yang membantu pelayanan di daerahdaerah, dimana yang paling dibutuhkan yakni tenaga analisis kesehatan, kesehatan lingkungan dan sebagainya.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kepulauan Mentawai Lahmuddin Siregar saat peresmian Puskesmas Sarereiket, di Dusun Maseppaket, Desa Madobabag, Kecamatan Siberut Selatan, Jumat (12/4/2019).

“Kalau untuk mobiler sudah cukuplah, cuma hanya penambahan jumlah saja, misalnya kasur pasien ada satu atau dua, kita tambah lagi berapa gitu, kalau ada dua kita tambah lagi tiga jadi lima, ini kan proseslah ya, tapi yang penting pelayanan masyarakat ada. Dokter kita ada, dokter didik kita ada, ada tenaga yang kurang, ini sudah diteken Bupati, sudah disetujui, kita coba untuk rekrut tenaga, apa yang kurang misalnya analis kesehatan dan sebagainya,” kata Lahmuddin Siregar Sementara rumah dinas saat ini ada satu unit, namun pihak kesehatan masih akan membangun rumah dinas dokter, sebab masih banyak lahan kosong sekitar Puskesmas Sarereiket. “Petugas kita masih bisa tinggal satu, masih nyaman, namun ini yang kita pikirkan ke depan, target kita 2020, memang ini bisa menjangkau dua desa ini dengan baik, pelayanannya bagus orangnya di sini nyaman, ada hubungan sikerei dengan pengobatan moderen yang baik, karena kita punya sumber daya sikerei yang bisa mengobati,” ujarnya.

Pembangunan Puskesmas Sarereiket merupakan arahan Bupati Mentawai meminta pembangunan pelayanan kesehatan di Sarereiket ini di ujung pulau, tambah Lahmuddin.

Ada tiga puskesmas yang diresmikan tahun ini, pertama Puskesmas Simatalu, Puskesmas Sarereiket, dan

RESMIKAN-Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet meresmikan Puskesmas Sarereiket

Puskesmas Sigapona. Saat ini baru dua puskesmas yang diresmikan, yaitu puskesmas Simalibbeg dan Sarereiket, sedangkan Puskesmas Sigapokna rencana setelah pemilihan umum.

Sedangkan Puskesmas Simatalu dan Sarereiket bentuk fisiknya bernuansa uma sementara Puskesmas Sigapokna bentuk bangunan biasa. Pembangunan puskesmas nuansa uma bertujuan mengkombinasikan antara medis dan sikerei.

Untuk Puskesmas Sarereiket akan melayani sebanyak 3.500 jiwa dari dua desa, Matotonan dan Madobag. “Petugas medis juga harus ada tegur sapa dengan pasien kita, layani dengan baik,”

kata Lahmuddin.

Ia menyebutkan anggaran pembangunan Puskesmas Sarereiket mencapai Rp3,1 miliar, sedangkan tenaga medis ada sekitar 45 orang sementara masih membutuhkan tenaga medis sebanyak 72 orang. Sedangkan jumlah keseluruhan temaga medis di Kepulauan Mentawai ada 1.300.

“Dengan adanya sarana baru bisa lebih baik, kami juga meminta masyarakat untuk datang berobat di puskesmas, kita juga masih membutuhkan tenaga medis kita, karena sudah ada yang jadi pegawai negeri,” kata Lahmuddin.

Lebih lanjut ia sampaikan ada beberapa ibu hamil enggan datang ke

puskesmas, kalau ada ibu bidan tapi ibunya tidak datang berobat katanya itu percuma, tak hanya di puskesmas, namun di posyandu juga bisa.

Pembangunan Puskesmas Sarereiket sejak 2016 lalu. Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet menyampaikan konsep pembangunan puskesmas yang bernuansa uma merupakan tempat kolaborasi pengobatan antara Sikerei dan Medis, sehingga dua-duanya penting bagi masyarakat Mentawai. “Ada ilmu di tangan Sikerei, juga ada ilmu kepada Dokter, maka Sikerei dan Medis jangan saling menjatuhkan, harus kerja sama,” ujarnya.

Ia menyampaikan, bahwa di Desa

Madobag banyak pendatang, baik yang berkunjung dari luar, baik baik guruguru, perawat atau petugas lainnya.

“Banyak tamu-tamu datang ke Madobag, layani dengan baik, jangan sampai mereka mencari penginapan, sewahkan rumah, jangan di rusak, jangan disakiti, jangan dipukul, karena mereka aset Negara, sebab banyak pegawai atau pelayan masyarakat mengeluh karena tidak ada tempat,” ungkapnya.

Selain itu, ia mengatakan bahwa pendidikan juga perlu ditingkatkan, anak-anak harus bisa menjadi orang yang hebat, jadi perawat, guru, dokter dan sebagainya. (r)

Ketua TP PKK : Pembangunan di Mentawai Perlu Didukung MADOBAG - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rosmaida Yudas meminta warga mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah seperti jalan serta pembangunan lainnya termasuk pembangunan fasilitas kesehatan.

“Pembangunan dari pemerintah harus kita dukung sama-sama, kalau kita lihat jalan saat ini sudah mulai tertutup oleh rumput, ini perlu diperhatikan oleh pemerintah desa, bagaimana kita bisa mengajak masyarakat untuk gotong

royong,” kata Rosmaida di Dusun Maseppaket, Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan, Jumat (12/4/ 2019).

Tak hanya itu, ia juga mengatakan saat ini Mentawai sudah mulai meninggalkan keterisoliran, dan semakin maju, pembangunan yang diberikan sudah lebih yang diberikan oleh pemerintah.

“Tapi bagaimana kita bisa menjaga pembanunan agar tetap awet. Kami dari TP PPK menitip kepada Desa agar bisa menggiatkan gotong royong, itu dulu yang utama, kalau itu sudah berjalan

baik, masalah ekonomi nanti kita bicarakan,” lanjutnya.

Untuk menjaga kebersihan lingkungan salah satunya yaitu menjauhkan hewan peliharaan dari dekat rumah, seperti ternak ayam agar penyakit tidak mudah menyerang masyarakat, sebab kotoran yang dihinggapi lalat bisa berpindah ke makanan dan bisa menyebabkan penyakit muntah dan berak.

“Tidak ada lagi ternak di dekat rumah, kita jauhkan lagi karena menjaga kehatan perlu, seperti TBC dan penyakit lainnya. Kebersihan halaman di depan

rumah perlu juga diperhatikan. Kalau ada yang sakit silakan berobat ke puskesmas atau tempat-tempat kesehatan lainnya. Fasilitas sudah ada namun belum dimanfaatkan dengan baik, seperti tanaman-tanaman obat perlu juga dipelihara dengan baik. Masyarakat juga harus mendukung petugas pelayanan kesehatan, bagaimana kita merubah wajah Desa Madobag atau Sarereiket, banyak perubahan, namun kita tetap mendukung bersama,” ungkapnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Mentawai,

Yosep Sarogdok mengatakan bahwa puskesmas diberikan supaya masyarakat bisa berobat. “Setiap pembangunan belum selesai semua, mari sama-sama kita menjaga pembangunan yang diberikan pemerintah kepada kita,” katanya.

Lebih lanjut ia sampaikan bahwa puskesmas ini jangan sampai kosong begitu saja, sebab Puskesmas Sarereiket adalah milik masyarakat Sarereiket di dua desa, yaitu Desa Madobag dan Desa Matotonan. (toro)

Puailiggoubat

12

406, 15 - 30 April 2019

Kepala Puskesmas Sikakap, Antoni Martin. SKM

Pelayanan Kesehatan dari Pintu ke Pintu Efektif A

ntoni Martin SKM merupakan tamatan Akademi Perawat Baiturahma Padang pada

1998. Setelah tamat dari akademi itu ia bekerja di Poliklinik PT MPL selama dua tahun (1998-2000).

Setelah keluar pada 2000 di poliklinik PT.MPL, pria kelahiran Sikakap, 18 Agustus 1974 ini menjadi tenaga sukarela di Puskesmas Sikakap, Kecamatan Sikakap dan kemudian lulus tes penerimaan Calon Pegawasi Negeri Sipil 2001 dan diangkat menjadi perawat di puskesmas itu.

Sekira 6 tahun mengabdi di Puskesmas Sikakap, Antoni Martin kemudian dipindahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 2007 sebagai staf pencegahan penyakit menular. Di dinas kesehatan ia kerap berganti posisi mulai dari staf perencanaan, pelaksana tugas kepala subbagian keuangan hingga menjadi bagian kesehatan lingkungan.

Kemudian pada Februari 2019, Antoni Martin diangkat menjadi kepala Puskesmas Sikakap.

Apa yang akan dilakukan Antoni Martin selama bertugas sebagai kepala Puskesmas Sikakap, berikut petikan wawancara dengan wartawan Puailiggoubat, Supri Lindra awal Maret lalu.

Sebagai puskesmas rujukan, apakah peralatan Puskesmas Sikakap sudah memadai?

Puskesmas Sikakap merupakan puskesmas rujukan di daerah Pagai Utara Selatan (PUS), sebelum pasien dari Puskesmas Saumanganya (Kecamatan Pagai Utara), Puskesmas Bulasat, dan Puskemas Malakopak (Kecamatan Pagai Selatan) dirujuk ke Padang atau ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tuapeijat biasa pasien langsung dibawa dengan mengunakan speed boat dari puskesmas masing-masing.

Pelayanan yang bisa dilakukan adalah pelayan dasar, pelayanan kesehatan di puskesmas itu fokus pada tahap pencegahan dan promosi kesehatan. Kalau bicara masalah peralatan medis yang ada, khusus untuk peralatan dasar kesehatan kita sudah cukup kalau dipersentase peralatan medis sudah 80 persen.

Yang belum ada itu sekarang brankar alat untuk memindahkan pasien dari IGD ke ruang inap pasien, karena tidak ada brankar untuk memindahkan pasien kita masih mengunakan tandu dengan sistem manual

dengan cara diangkat.

Apakah peralatan untuk persalinan dan tenaga bidan untuk persalinan sudah cukup?

Kalau bicara masalah perlengkapan persalinan dan tenaga persalinan di Puskesmas Sikakap sudah lebih dari cukup. Kita memiliki bidan lebih 15 orang dan 3 dokter umum. Soal peralatan persalinan di Puskesmas Sikakap juga sudah bisa dikatakan cukup bahkan kita memiliki inkubator, alat untuk memanaskan bayi setelah lahir.

Apakah ada kasus ibu dan anak meninggal setelah melahirkan di Puskesmas Sikakap tahun ini?

Triwulan pertama bulan Januari 2019 kasus ibu dan bayi meninggal dunia tidak ada.

Untuk mencegah kasus itu pihak Puskesmas Sikakap selalu turun ke lapangan setiap awal bulan dengan cara memberikan pelayanan posyandu di setiap dusun. Pelayanan posyandu yang diberikan kepada ibu hamil, ibu baru melahirkan dan balita tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita yang ada di dusun Tapi yang menjadi masalah sekarang masih ada juga orang tua

yang tidak mau membawa balitanya ke posyandu. Agar semua balita dapat terpantau tumbuh kembangnya maka kita wajibkan kader posyandu dan petugas kesehatan yang bertugas waktu posyandu untuk memberikan pelayanan dari pintu ke pintu rumah masyarakat yang ada balita di bawah umur 5 tahun.

Menurut Anda apakah cara dari pintu ke pintu efektif dalam memantau tumbuh kembang balita?

Pelayanan dari pintu ke pintu rumah masyarakat untuk memantau tumbuh kembang balita sangat efektif sekali, kalau terdapat balita yang berat badannya tidak sesuai dengan umurnya maka kita akan langsung berikan perhatian khusus kepada balita tersebut dengan cara menurunkan langsung tim gizi dari Puskesmas

Sika-kap.

Apakah ada kekurangan obatobatan di Puskesmas Sikakap?

Kekurangan obat-obatan tidak ada masalah lagi, sebab sekarang kalau ada obat yang kurang kita langsung buat ampra (slip) dan minta langsung ke bagian farmasi di Dinas Kesehatan Mentawai dan obat-obatan tersebut langsung dikirimkan ke puskesmas sikakap.

Wilayah kerja Puskesmas Sikakap terdiri dari berapa desa dan dusun?

Wilayah kerja Puskesmas Sikakap itu terdiri tiga desa yakni Desa Sikakap, Desa Matobe, dan Desa Taikakao. Desa Sikakap terdiri dari 13 dusun, Desa Matobe terdiri dari 12 dusun dan Desa Taikako terdiri dari 19 dusun.

Apakah setiap desa dan dusun telah memiliki petugas kesehatan?

Karena wilayah kerja Puskesmas Sikakap terdiri dari tiga desa dan 44 dusun di mana jarak satu dusun dengan dusun itu berjauhan, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat maka kita menugaskan petugas kesehatan di desa dan dusun.

Sesuai dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Desa Matobe 11 petugas kesehatan yang memantau 12 dusun.

Desa Taikako 11 petugas kesehatan yang memantau 19 dusun. Sementara Desa Sikakap terdiri 13 dusun, karena dekat ke puskesmas maka untuk Desa Sikakap hanya 5 petugas kesehatan.

Apakah setiap petugas yang ditugaskan di desa atau dusun itu harus menginap di polindes dimana dia ditugaskan?

Sesuai dengan aturan setiap petugas kesehatan yang ditugaskan di polindes itu harus menginap di wilayah kerjanya.

Untuk memantau apakah polindes desa atau dusun itu ada petugas kita akan cek setiap minggu langsung turun ke lapangan.

Bagi petugas yang minta izin tidak

menginap karena hamil atau lainnya harus melapor ke dusun, desa atau ke bagian ke pegawai Puskesmas Sikakap.

Bagi yang melanggar aturan yang telah dibuat kita akan panggil petugas kesehatan yang tidak berada di tempat, dan ditanya alasan kenapa mereka tidak berada ditempat.

Kalau alasannya kuat maka akan kita maafkan dan izinkan, yang jelas kita pihak puskesmas akan menerima setiap masukan dan informasi dari masyarakat setempat, tapi informasi tersebut akan kita tindaklanjuti ke lapangan.

Apakah pemerintah desa sangat mendukung setiap program kerja dari Puskesmas Sikakap?

Menurut amatan saya sekarang ini pemerintah desa sangat mendukung sekali setiap program kerja Puskesmas Sikakap. Sekarang ini pemerintah desa telah membuat polindes dari dana Alokasi Dana Desa (ADD), begitu juga dengan setiap kegiatan.

Agar pemerintah desa tahu kegiatan Puskesmas Sikakap setiap triwulan kita akan melaksanakan lokakarya mini diadakan di Puskesmas Sikakap, kita undang pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kepolisian, danramil dan lainya.

Kita juga telah berdiskusi dengan pemerintah desa dan Muspika Kecamatan Sikakap setiap ada musyawarah agar kita dari pihak Puskesmas Sikakap agar dapat dilibatkan.

Menurut Anda bagaimana dengan dukungan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Biodata Nama :Antoni Martin SKM tempat / tanggal lahir : Sikakap, 18 Agustus 1974 Pendidikan : FKM Unand 2010-2015.

Nama Istri :Halimah Tusadiah.

Anak : 2 orang Alamat : Dusun Sikakap Tengah. Desa Sikakap. Kecamatan Sikakap.

SOSOK

Puailiggoubat

13

406, 15 - 30 April 2019

Pelatih Sanggar Pumaijat Saibi Samukop, Arsenius Sakailoat

Senang Mengajar Budaya Generasi Muda Mentawai rsenius Sakailoat (63) terlihat sibuk memandu para pelajar yang sedang kulit nipah yang kering, sesekali senyum pria separuh baya ini membuat suasana ceria puluhan pelajar yang ikut belajar di pondok Sanggar Pumaijat yang sederhana itu.

“Anai Kugelai ahek kai Tatoga, Pasikut Miru (ini lagi mengajari anak-anak kerajian tangan,tentang cara menganyam dan membuat miru/mena-mpi beras atau padi),” ujar Arsenius pada Mentawaikita.com yang berku-njung di Pondok Sanggar, Sabtu (9/3/2019).

Mengajari anak-anak dan pelajar serta generasi muda di Saibi untuk memahami budaya di tengah perkembangan dunia sangatlah diharuskan sebab menjadi penentu masa depannya.

Hal inilah yang diidamkan Arsenius Sakailoat (63), pelatih Sanggar Pumaijat Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sanggar tempatnya mengajarkan budaya Mentawai merupakan binaan Yayasan Budaya Mentawai.

Arsenius telah terlibat selama lima tahun sebagai pelatih di sanggar itu.

Pertama kali dibentuk bersama pemerhati budaya di Saibi, sanggar itu bernama Sanggar Teitejat di bawah naungan Dinas Parawisata Pemuda dan Olah Raga (Disparpora)Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Arsenius mengaku, banyak kekurangan yang terdapat di sanggat Teiteijat yang dibina Disparpora Mentawai itu saat proses belajar mengajar budaya dilakukan. Terkadang sanggar jalan, kadang tidak.

Melihat kondisi itu, pada 2018 Yayasan Pendidikan Suku Mentawai mengambil alih pengelolaan dan mengganti namanya menjadi Sanggar Pumaijat. Yayasan yang menaungi sanggar itu berganti nama menjadi Yayasan Budaya Mentawai.

Meski bertukar pengelolaan, Arsenius tetap setia menjadi pelatih sampai saat ini. Targetnya tak banyak yakni generasi muda dapat pelajaran buda-ya dan memahaminya.

“Mengajari budaya ke anak-anak sangatlah menyenangkan, apalagi mereka bisa menerapkannya dan berhasil, rasa bangga itu tidak dapat diucapkan,” katanya kepada Puai-liggoubat saat ditemui di selahselah waktu mengajar anak-anak belajar kerajinan tangan di pondok Sanggar Pumaijat, Sabtu, 9

A

Maret.

Arsenius mengatakan memberikan pengajaran pada pelajar tentang segala macam kerajinan tangan yang memiliki unsur budaya Mentawai, selain membuat miru juga mengajari pelajar membuat opa, roiget, tikar dan kerajinan lainnya.

Mengajari pelajar tentang kerajinan dimulai Januari tahun ini dengan jadwal setiap hari Sabtu sore dan terbuka untuk seluruh pelajar dari tingkat SD, SMP dan SMA dengan gratis. “Kami juga ajari mereka turuk laggai (tarian) yang sudah kami mulai tahun lalu, jadi sore belajar kera-jinan dan malam belaar turuk, ini terbuka juga bagi umum, tak ada batasnya,” ucapnya.

Menurut Arsenius, budaya Mentawai terutama turuk laggai dan kerajinan tangan dan budaya lainnya yang memiliki unsur kearifan lokal sudah mulai terkikis seiring perkembangan jaman. Tujuan mengajari budaya ke pelajar agar lestari dan tetap ada di masa-masa yang akan datang hingga tak terlupakan dan turuntumurun ke generasi beri-kutnya,”niat kita sebagai orang tua, generasi ini tahu dan memahami dan mereka dapat menentukan masa depannya, meski pondok sanggar tempat belajar ini kecil mereka tetap semangat,” katanya.

Namun Arsenius tidak sendiri, ada beberapa pelatih lainnya yang samasama mengajar, “kami pelatih tidak mengajari secara khusus saja, tapi semua yang kami bisa saling melengkapi melatih atau mengajari mereka,” tutur pria 63 tahun ini.

Fasilitas sanggar yang sangat minim terutama pondok sanggar yang kecil tidak menyurutkan niat Arsenius dan rekan-rekannya melatih, kehadiran anak-anak dan pelajar di sanggar tidak pernah kosong disetiap jadwal latihan yang terbuka secara umum.

Soal kesejahteraan pelatih dari yayasan, menurut Arsenius buka-nlah sebuah penilaian yang diharuskan sesuai dan tidaknya, “kalau kesejahteraan dari yayasan ada sedikit, tapi bukanlah sesuatu hal yang dikeluhkan, hanya semangatnya yang penting,” ujarnya.

Hasil dari melatih di sanggar terutama turuk laggai, anak-anak dari tingkat SD, SMP dan SMA sudah bisa turuk laggai. Pada tahun lalu Arsenius bersama anak-anak sampai ke Bali

melalui yayasan untuk mengenalkan turuk laggai.

“Hanya dengan belajar turuk laggai, anak-anak dapat melihat Bali, jadi dengan budaya kita bisa ke daerah lain, tahun lalu juga di pesona Mentawai mendapat juara 1 manai ogok Mentawai, ini sebuah prestasi yang membanggakan buat kami

pelatih,” ucapnya.

Namun mengajarkan budaya Mentawai, bukan hanya di sanggar saja, Ia menilai selama ini pemerintah melalui pendidikan benar-benar berperan penting agar pelajaran budaya secara nyata diajarkan di sekolah-sekolah.

“Harapan kita seperti itu, anakanak ini haus akan belajar budaya, kami di sanggar ini tetap berjuang mengajari anak-anak agar budaya ini bisa lestari,” ujarnya.(rr/g)

Puailiggoubat 406, 15 - 30 April 2019

Paling banyak dicoret caleg di kabupaten dan kota Rus Akbar

ebanyak 28 calon legislatif (caleg) yang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dicoret KPU disebabkan karena meninggal dunia dan tidak memenuhi syarat termasuk yang lulus CPNS dan terkait kasus asusila.

“Untuk calon yang dicoret dari DCT se-Sumatera Barat sampai hari ini ada 28 caleg dengan rincian 9 meninggal dunia, 16 orang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, pada umumnya ini keanggotaannya ini dicabut oleh partai didominasi oleh CPNS tetapi ada juga yang dicabut keanggotaannya oleh partai karena yang bersangkutan melakukan tindakan asusila. Sisanya 3 orang yang memperoleh keputusan inkrah dari pengadilan,” kata Komisioner KPU Sumatera Barat, Izwaryani, Rabu (10/4/2019) Izwaryani menambahkan, 28 orang yang dicoret tersebut terdiri dari caleg provinsi sebanyak 2 orang karena satu meninggal dunia dan satu lagi lulus CPNS. “Selebihnya 26 caleg lain itu di tingkat kabupaten kita,” ungkapnya.

Meski sudah dicoret bukan berarti namanya tidak tertulis dalam kertas suara, caleg yang sudah dicoret tersebut akan tetap ada, namun sebelum pencoblosan dilakukan akan diumumkan caleg yang dicoret tersebut.

“Langkah selanjutnya pada hari pemilihan umum semuanya akan kita

14

28 Caleg DPRD di Sumatera Barat Dicoret FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

S

dalam satu, dua hari ini mungkin sampai logistiknya ke KPU Sumbar dan kita akan distribusikan ke masing-masing KPU kabupaten dan kota,” jelasnya.

Sementara yang dipersiapkan selanjutnya adalah petugas KPPS di masingmasing Lapas dan itu akan dikoordinasikan dengan Kalapas dan Bawaslu atas pembentukan KPPS. Kemudian KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi akan melakukan perubahan terkait dengan rekapitulasi daftar pemilih tetap.

“Hasil perbaikan ketiga tertanggal 2 April kemarin itu. Sesuai dengan surat KPU nomor 651 ada perubahan karena tidak semua rekap Daftar Pemilihan Tetap (DPT) hasi perbaikan kemarin yang diputuskan diterima. Misalkan pemilih yang masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tidak konsentrasi (satu tempat) akan dikembalikan kepada DPK, karena DPK itu akan tersebar dimasing-masing TPS,” ujarnya.

KPU-Kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat

umumkan di TPS tentang caleg tidak memenuhi syarat atau yang sudah dicoret. Ini supaya masyarakat tidak lagi memilih tapi kalau masih ada lagi yang memilih caleg yang bersangkutan suaranya tetap sah tapi menjadi suara partai,” katanya.

Total seluruh DCT ada di Provinsi Sumatera Barat dan 19 kabupaten kota sebanyak 8.579 orang.

Sementara itu, KPU memutuskan

untuk menambah 17 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Sumatera Barat, dari jumlah tersebut 14 TPS untuk penghuni lapas (sipir, tahanan dan napi).

“Tadi pagi sudah keluar surat KPU nomor 651 tertanggal 9 April 2019 dan itu TPS yang kita usulkan yaitu TPS tambahan ada 14 di Lapas, 2 diluar Lapas (Agam dan Padang), 1 pemilih DPK (Sijunjung). Jadi pemilih lapas

tidak ada kendala lagi untuk pembentukan TPS di masing-masing lapas. Untuk penghuni lapas sendiri ada sebanyak 3.121 pemilih,” kata Komisioner KPU Sumatera Barat, Nova Indra, Rabu (10/4/2019).

Mengenai kebutuhan logistik pada TPS tambahan tersebut kata Nova, sudah disampaikan ke KPU. “Mudah-mudah-an

diberikan arahan dan pemahaman untuk merawat kendaraannya agar tetap ramah lingkungan.

“Kami hanya memberi saran agar perawatan kendaraan lebih rutin. Bagi yang lulus, kami menandai dengan stiker dan pemberitahuan informasi kadar karbon dan lainnya yang dikeluarkan kendaraan tersebut,” ungkapnya.

Pengujian emisi gas buang, dilaksanakan selama dua hari dengan target menyentuh sebanyak 1.000 unit kendaraan milik pemerintah kota dan milik masyarakata.

Mairison mengatakan uji emisi gas buang itu dilakukan di dua lokasi, yaitu di parkir Taman Makam Pahlawan Lolong, dan Jalur By Pass.

Lebih lanjut, dia menjelaskan pengujian emisi sudah dilaksanakan sejak 2007 lalu dengan pendanaan dari kementerian, namun tahun ini didanai dari APBD Padang.

DLH Kota Padang mencatatkan

hingga saat ini, tingkat pencemaran udara di Kota Padang relatif baik dengan indek kualitas udara mencapai 95 persen. Target tersebut melampaui standar kualitas udara yang ditentukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni 60 persen.

“Jadi, indeks kualitas udara baik.

Secara umum, ada tiga kriteria yang menjadi patokan kualitas udara, yaitu indeks kualitas tanah atau penutup lahan, pencemaran air dan kualitas udara. Rata-rata keseluruhan indeks nilainya 80, kualitasnya baik,” ujarnya.

Mairison berharap, setiap pengendara tetap merawat kendaraannya secara rutin, agar kualitas udara tetap terjaga.

“Dari tahun ke tahun, volume lalu lintas akan tetap ada kenaikan. Setiap kedaraan yang mengeluarkan emisi buruk, akan mempengaruhi kualitas udara dalam jangka waktu panjang. Jadi, tetap jaga dan rawat kendaraannya,” kata Mairison. (h/r)

PADANG—Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar meyakini potensi energi panas bumi atau geothermal yang ada di Gunung Talang, Kabupaten Solok akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan kemajuan terhadap daerah jika dikelola dengan baik.

Menurutnya, potensi yang ada itu perlu dikembangkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) untuk menghasilkan energi listrik.

“Potensi yang ada bisa dimanfaatkan untuk energi listrik, dan tentu saja bisa meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” katanya, Sabtu (23/3/2019) lalu.

Dia mengatakan Gunung Talang adalah kekayaan daerah yang potensinya perlu dikembangkan dengan baik, untuk kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Potensi yang besar itu harus dikelola dengan baik, dengan mempe-rhatikan juga

Untuk menetapkan itu, KPU kabupaten kota dan KPU nanti akan melakukan rapat pleno terbuka, KPU kabupaten/kota 11 April, KPU provinsi pada 12 April. Pada 13 April itu akan melaporkan secara utuh kepada KPU pusat. “KPU pusat membutuhkan datadata konkret terkait perubahan dari KPU kabupaten dan kota,” ujarnya. (r)

Wamen ESDM: Panas DLH Padang Lakukan Uji Emisi 1.000 Bumi Akan Majukan Daerah Kendaraan PADANG—Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang melakukan uji emisi gas buang terhadap 1.000 kendaraan milik Pemerintah Kota (Pemkot) setempat dan kendaraan pribadi masyarakat.

Kelapa Bidang Penataan dan Penegakkan Hukum Lingkungan DLH Kota Padang Mairison menyebutkan uji emisi itu dilakukan guna pembinaan terhadap pemilik kendaraan agar lebih merawat kendaraannya. Sehingga gas emisi yang dikeluarkan sesuai standar mutu yang ditetapkan.

“Ini merupakan upaya menjaga kualitas udara di Kota Padang, agar udara tetap baik dan memenuhi kriteria yang ditentukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujarnya, Rabu, 10 April 2019).

Menurutnya, kendaraan yang tidak lulus uji emisi, tidak akan mendapatkan sanksi apapun, tetapi

aspek lingkungannya,” kata Arcandra.

Untuk diketahui, pemerintah telah memberikan izin kepada PT Hitay Daya Energi untuk mengelola potensi panas bumi atau geothermal di kawasan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

Namun, rencana ekspolasi tersebut masih mendapat penolakan masyarakat sekitar Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya karena dikhawatirkan akan mengganggu sumber air di sekitar gunung tersebut, sehingga mengganggu mata pencarian warga.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan potensi energi panas bumi Sumbar berkisar 1.700 MW tenaga listrik yang tersebar di 16 titik yang ada seluruh Sumbar.

Namun, potensi yang ada tersebut baru dikelola oleh PT Supreme Energi Muaro Labuh yang mengelola panas bumi di kawasan Kili Pinangawan, Kabupaten Solok Selatan dekat Gunung Kerinci. (h)

SEPUTARSUMBAR Tahun ini ditargetkan menjangkau 206.500 unit rumah tidak layak huni Herry Sikumbang

emerintah mengklaim telah melakukan bedah rumah dalam program bantuan stimulan peru mahan swadaya (BSPS) kepada 11.327 unit rumah warga kurang mampu di Sumatra Barat sepanjang tahun lalu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bedah rumah tersebut dilakukan merata di hampir wilayah Sumbar.

“Ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” katanya, Jumat, 12 April 2019.

Menurutnya, program itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dalam memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman.

Dia menuturkan secara nasional dalam kurun waktu empat tahun, sepanjang 2015 hingga 2018, program BSPS telah meningkatkan rumah menjadi layak huni hingga sebanyak 494.169 unit.

Basuki memastikan program tersebut akan terus dilanjutkan untuk memberi jaminan kepada masyarakat kecil agar memiliki rumah yang layak huni.

Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR mengatakan untuk provinsi Sumbar, program BSPS telah menye-ntuh

P

406, 15 - 30 April 2019

Tahun Lalu, PUPR Klaim Bantu Bedah Rumah 11.327 Unit di Sumbar

15

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

BEDAH RUMAH-Salah satu rumah bantuan dari program bedah rumah Kementrian PUPR yang sudah berdiri di Dusun Pasakiat Desa Maileppet

11.327 unit rumah tidak layak huni.

Bantuan bedah rumah itu, imbuhnya, tersebar di 16 kabupaten/kota, 106 kecamatan dan 274 desa/nagari.

“Sementara di Kecamatan Lintau Buo Utara sebanyak 203 unit yang tersebar di Nagari Tanjung Bonai 123 unit, Batu Bulek 22 unit, Balai Tangah 20 unit, Tepi Selo 14 unit dan Lubuk Jantan 24 unit,”

Menkominfo Pastikan Mentawai Dapat Layanan Internet Cepat PADANG—Pemerintah meresmikan base transceiver station (BTS) dan akes internet cepat untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai agar mendapatkan layanan telekomunikasi yang sama dengan daerah lainnya di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara melakukan ujicoba kualitas internet untuk Mentawai itu dengan melakukan percakapan telekonferens dengan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet.

“Kami sambungkan dan uji kualitas komunikasi dari titik di Padang dengan Mentawai. Prioritas pemerintah adalah secepatnya membangun fasilitas internet di Mentawai, internet dengan kecepatan tinggi,” katanya, Kamis, 11 April lalu.

Rudiantara yang didampingi Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan Rektor UNP Ganefri menguji kualitas jaringan untuk teleconference dengan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dan Direktur Utama BAKTI Anang Latif yang berada

Puailiggoubat

di Desa Matobe, Kepulauan Mentawai.

Menurutnya, pemerintah telah membangun akses internet di wilayah 3T (Terluar, Tertinggal dan Terdepan) sejak tahun 2015.

Di Mentawai saat ini sudah ada 25 titik lokasi BTS dan 97 titik akses internet BAKTI. Akses internet ini sangat mem-bantu, antara lain untuk mendukung pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi siswa SMP dan SMA dan pelayanan kesehatan masyarakat di Mentawai.

“Alhamdulillah tahun 2020 di Mentawai ada UNBK, termasuk di kantor pemerintahan sudah memakai internet,” kata Nasrul Abit, Wakil Gubernur Sumbar.

Dia mengakui Mentawai sebagai daerah yang terpisah dengan pulau Sumatra jelas membutuhkan upaya khusus untuk membangun jaringan internet di daerah itu.

Setelah Metawai, imbuhnya, pemerintah setempat juga mengaju-kan peningkatan kualitas layanan telekomunikasi untuk Kabupaten Pasaman Barat dan Solok Selatan. (h)

katanya.

Selanjutnya untuk 2019 ini, Kementerian PUPR menargetkan sebanyak 7.000 unit rumah tidak layak huni di Sumbar akan diperbaiki melalui program BSPS. Daerah sasaran bantuan bedah rumah

itu, tersebar di 14 kabupaten/kota, 75 kecamatan dan 263 desa/nagari.

Menurut Khalawi, secara nasi-onal program BSPS tahun ini ditar-getkan menjangkau sebanyak 206.500 unit rumah tidak layak huni melalui dua

kegiatan yakni peni-ngkatan kualitas rumah sebanyak 198.500 unit dan pembangunan baru sebanyak 8.000 unit. “Total anggaran program rumah swadaya dalam APBN 2019 sebesar Rp4,28 triliun,” katanya. (h/r)

Jelang Pemilu, Pertamina MOR I Apel Siaga Dari Sabang Hingga Natuna PADANG— PT Pertamina (Persero) menggelar apel siaga untuk mengantisipasi gangguan terhadap sarana dan fasilitas Pertamina tujuh hari menjelang pemilu.

Sehingga memastikan keamanan pasokan BBM dan LPG di seluruh wilayah Indonesia.

Apel siaga ini turut digelar oleh Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I yang dipimpin langsung oleh Direktur Pemasaran Korporat, Basuki Trikora Putra. Apel dilaksanakan di Terminal BBM (TBBM) Instalasi Medan Group (IMG) pada Rabu (10/4) bersama tim manajemen MOR I, pekerja TBBM Medan Group, serta perwakilan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Medan.

Basuki mengungkapkan Pemilu merupakan agenda nasional yang harus didukung bersama. “Seluruh pekerja Pertamina dan juga mitra kerja baik yang di kantor region maupun area operasional seperti TBBM, Terminal LPG, DPPU serta Lembaga Penyalur agar tetap melakukan kegiatan operasional Pertamina dengan sebaik-baiknya,” pesan Basuki.

Pertamina, lanjut Basuki, juga meningkatkan kewaspadaan dan keamanan melalui koordinasi dengan aparat terkait

seperti TNI / Polri. “Untuk itu, pekerja Pertamina harus menjaga kesehatan fisik, mental dan lingkungan kerja agar tetap kondusif,” ujarnya.

Selain di TBBM IMG, apel siaga juga serentak dilaksanakan pada Kamis (11/4) di unit operasi Pertamina MOR I dari Sabang hingga Natuna. Sebanyak 18 TBBM bersama mitra TNI dan Polri, melakukan apel serupa. Termasuk di wilayah terpencil seperti TBBM Teluk Kabil, TBBM Gunung Sitoli, TBBM Tanjung Uban dan TBBM Simeulue.

Sementara itu Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman menyatakan, Pertamina telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemilu sejak 18 Februari 2019 yang bekerja 24 jam untuk memastikan keamanan stok dan suplai BBM serta LPG, sehingga mendukung kelancaran Pemilu yang aman dan damai.

Fajriyah menambahkan, selain memastikan pasokan dan penyaluran BBM dan LPG, Pertamina telah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memastikan keamanan di seluruh sarana dan fasilitas operasi Pertamina yang merupakan Objek Vital Nasional.

“Kesiapan dan pasokan energi menjadi hal strategis yang harus tetap kita amankan.

Pertamina akan di-dukung penuh penuh oleh Polri dan TNI,” tegas Fajriyah.

Satgas Pemilu, lanjut Fajriyah, melibatkan Kantor Pusat, Unit Bisnis, Unit Operasi dan Anak Perusahaan di seluruh Indonesia. Satgas ini akan bekerja hingga akhir April 2019, untuk memastikan kebutuhan energi selama proses Pemilu hingga rekapitulasi peng-hitungan suara terpenuhi dengan baik.

“Kita sama - sama harus mema-hami bahwa Pertamina adalah BUMN yang menjadi andalan negara, ” imbuh Fajriyah.

Pertamina juga membuka layanan pengaduan dan informasi masyarakat yang dibuka 24 jam melalu Call Center Pertamina 135. (r)

SEPUTARSUMBAR Dua daerah tersebut memang berbatasan langsung dengan Sumbar Herry Sikumbang

ua daerah di Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh berpotensi menjadi tuan rumah ajang balap sepeda Tour de Singkarak (TdS) 2019.

Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengatakan dua daerah itu berpeluang menjadi tuan rumah, dan masih dilakukan pembicaraan dengan pemerintah daerah setempat.

“Kami bertemu dengan perwakilan dari Pemkab Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk membicarakan rencana ambil bagian dalam TdS 2019,” katanya, Jumat, 5 April lalu.

Dia menyebutkan dua daerah tersebut memang berbatasan langsung dengan Sumbar, yakni tepatnya berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan.

Apalagi, Kerinci dan Sungai Penuh juga mengandalkan sektor pariwisata sebagai potensi pengembangan ekonomi daerah, sehingga memiliki kesamaan dengan sebagian besar wilayah Sumbar yang dilalui pebalap TdS. Menurutnya, penambahan rute dan masuknya rute Kerinci dan Sungai Penuh dalam helatan TdS 2019 merupakan bentuk penyegaran, agar ajang balap sepeda tahunan itu kembali lebih segar dan meriah.

Selain itu, syarat lain, imbuh Nasrul, adalah harus disepakati perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan Kabupaten Solok Selatan – Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan Painan, Kabupaten Pesisir Selatan.

“Kewenangan untuk jalan ini berada pada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IV Jambi, bukan BPJN III Padang. Jadi harus dirapatkan dengan melibatkan lembaga vertikal,” kata Nasrul.

Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian mengatakan pemda setempat tengah menyiapkan pelaksanaan TdS 2019, termasuk soal rute dan kreatifitas yang akan dikembangkan

D

Puailiggoubat

Tour De Singkarak 2019: Kerinci dan Sungai Penuh Bakal Dilalui Pebalap

16

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

TDS-Para pembalap sepeda Tour de Singkarak melintasi Istana Silindung Bulan Pagaruyung 500 meter menjelang finis Istano Basa Pagaruyung

selama helatan event tersebut.

“Dampaknya sangat bagus untuk pariwisata Sumbar. Tetapi perlu ada penyegaran, perlu ada kreativitas agar TdS ini bisa lebih bagus,” katanya.

Dia menyebutkan perubahan yang akan dilakukan untuk helatan TdS 2019 menyangkut kreatifitas kesenian dalam mendukung event utama, serta penyegaran jalur yang akan dilewati para pebalap.

Event TdS 2019 sendiri rencananya akan dilaksanakan pada 2 – 10 November mendatang, dengan melibatkan pebalap – pebalap mancanegara.

“Bentuk penyegarannya masih dibahas, termasuk juga soal buka tutup jalan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat,” ujarnya.

Begitu juga dengan rencana memasukkan rute beberapa daerah di Jambi

dalam helatan TdS 2019, guna penyegaran dan sharing anggaran, karena untuk pelaksaan tahun ini tidak lagi dibantu pemerintah pusat.

Adapun, event TdS sudah digelar sejak 2009 lalu, dan rutin dilaksanakan setiap tahun. Balap sepeda paling prestius di Sumbar itu sudah menjadi agenda pariwisata nasional dan masuk dalam kalender balap sepeda internasional.

Untuk tahun lalu, TdS digelar pada 4 – 11 November 2018 dengan diikuti 224 pebalap dari 26 negara. Pebalap tersebut menempuh jarak 1.100 kilometer melewati 16 kabupaten dan kota di Sumbar.

Sementara pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk perbaikan jalan guna menyiapkan 2 etape Tour de Singka-

PLN Sumbar Luncurkan Program TPS Terang PADANG-PT PLN (Persero) unit induk wilayah Sumatra Barat meluncurkan program layanan ‘TPS Terang, Bagimu Negeri’ dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu 2019.

GM PLN Sumbar Bambang Dwi yanto mengatakan program tersebut merupakan upaya PLN memberikan layanan terbaik dalam memastikan ketersediaan energi saat pemilu.

“Kami berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019 mendatang,” ujarnya saat apel bersama siaga Pemilu 2019 di kawasan GOR Agus Salim, Padang, Senin, 1 April 2019.

406, 15 - 30 April 2019

Menurutnya, apel itu untuk meneguhkan komitmen PLN guna mendukung pelaksanaan dan sukses nya pemilu 2019.

Sebab, pemilu tahun ini adalah serentak dan untuk pertama kalinya menggunakan lima kertas suara, sehingga kerja keras mulai penyelenggaraan di KPU hingga ke tingkat petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Layanan kami, salah satunya melalui adanya program layanan penyambungan sementara ke TPS-TPS selama 24 jam,” katanya.

Dia menuturkan, komitmen PLN Sumbar memberikan pelayanan handal

untuk memastikan tahapan pemilu mulai dari kampanye hingga selesai pemilihan berjalan lancar. ”Inikan perlu suport pasokan listrik yang handal, karena kalau tidak bisa ada potensi-potensi yang menghambat kelancaran dari pemungutan suara,” kata Bam-bang.

Prioritas penerangan berupa gedung KPU, kantor kecamatan atau PPK dimana nanti kotak suara akan dikirim oleh KPPS, hingga ke TPS - TPS. Adapun, jumlah TPS di Sumbar untuk pemilu kali ini mencapai 16.530 titik yang tersebar di seluruh daerah itu. (h/r)

rak (TdS) 2019 yang melewati dua daerah di provinsi tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jambi M Fauzi mengatakan pemeri-ntah setempat serius untuk ambil bagian dalam event tahunan TdS yang selama ini hanya digelar di Provinsi Sumatra Barat.

“Kami sangat serius merespon wacana ini. Melalui Balai Jalan Nasional IV telah diusulkan penganggaran dana sebear Rp50 miliar untuk menunjang perbaikan jalan yang akan dilalui

pebalap,” katanya, Selasa (9/4/2019).

Dia mengatakan Pemprov Jambi sedang menyiapkan 2 etape untuk TdS 2019, yaitu dari Solok Selatan, Sumbar melewati Kerinci sampai ke Sungai Penuh untuk etape pertama, kemudian dilanjutkan dari Kota Sungai Penuh melewati Pesisir Selatan untuk etape dua.

Fauzi menuturkan daya tarik rute di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu adalah melewati kawasan wisata Kerinci, Gunung Kerinci, hingga melewati Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang masih terjaga hutannya. (r)

Wahyu Purnama Pimpin Bank Indonesia Sumbar PADANG—Bank Indonesia melakukan serah terima jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Barat dari Endy Dwi Tjahjono ke Wahyu Purnama A. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara melan tik pejabat baru BI Sumbar tersebut.

“Saya berpesan kepada Kepala BI Sumbar yang baru agar terus bekerjasama membantu pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi dan mengembangkan ekonomi daerah,” katanya di Padang, Jumat, 29 Maret lalu.

Wahyu resmi efektif bertugas menjadi kepala BI Sumbar per 1 Maret 2019, setelah sebelumnya pada 18 Februari dilantik oleh Gubernur BI Perry Warjiyo bersama para pejabat lainnya.

Sementara itu Endy yang sudah memimpin BI Sumbar selama 1,5 tahun lebih akan bertugas ke kantor pusat menjadi Kepala Grup di Depart-emen Kebijakan Ekonomi dan Moneter.

Wahyu sebelumnya menjabat Kepala Grup di Departemen Regional I Sumatra.

Selama berkarir di Bank Indonesia sejak 1994, pria kelahiran Padang, 2 Maret 1968 sudah menduduki sejumlah jabatan di BI. Dirinya pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Bengkulu, Kepala Perwakilan BI Gorontalo, Kepala Perwak-ilan BI Tasikmalaya, dan Kepala Grup di Departemen Regional I sebelum bertugas sebagai Kepala Perwakilan BI Sumbar.

Wahyu mengungkapkan dirinya akan meneruskan upaya pengendalian inflasi yang sudah dilakukan BI bersama pemerintah daerah.

“Saya akan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menjaga inflasi Sumbar menjadi lebih terkendali, dan meneruskan apa yang sudah dilakukan pejabat sebelumnya,” katanya.

Selain itu, dia juga memastikan sistem pembayaran dengan penyediaan uang rupiah yang layak dan pengembangan ekonomi syariah dan UMKM. (h/r)

SEPUTARSUMBAR Pertumbuhan investasi dan anjloknya kinerja ekspor sebabkan ekonomi melambat Herry Sikumbang

Puailiggoubat

tah setempat membuka peluang yang luas bagi perusahaan asing maupun dalam negeri untuk menanamkan mod-alnya. Prioritas investasi diberikan di bidang pariwisata, energi terbarukan, infrastruktur, industri pengolahan, dan sektor pertanian dan perikanan.

“Kami sangat terbuka terhadap investasi, bahkan berbagai insentif dan kemudahan dalam pengurusan izin juga sudah dilakukan,” ujarnya.

Adapun, Pemprov Sumbar tahun ini menargetkan masuknya investasi sebesar

Rp4,3 triliun ke daerah itu, meningkat dari target tahun sebelumnya yang hanya Rp4,1 triliun.

Sementara Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Sumbar masih poten-sial tumbuh pada kisaran 5,1 persen hingga 5,5 persen tahun ini.

“Perkiraan BI masih bisa tumbuh di kisaran 5,1 persen hingga 5,5 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan 2018 yang hanya 5,14 persen,” kata Wahyu.

Menurutnya, masih tingginya potensi pertumbuhan ekonomi Sum-bar didorong meningkatnya anggaran pemerintah pusat dan daerah terkait belanja modal, yang akan menggerakkan komponen investasi dan belanja pemerintah.

Begitu juga dengan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2019 yang akan meningkatkan belanja lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) yang kemudian diikuti meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Selain itu, masifnya belanja pembangunan infrastruktur yang meningkat hingga 133 persen dibandingkan tahun lalu akan berkontribusi mengerek laju pertumbuhan.

Termasuk meningkatnya upah minimum provinsi (UMP) dan naiknya gaji aparatur sipil negara (ASN) yang berkontribusi meningkatkan konsumsi.

Wahyu mengungkapkan sektor unggulan yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun ini masih didominasi sektor pertanian yang pangsanya mencapai 23 persen, diikuti sektor perdagangan 15 persen, transportasi 13 persen, kontruksi 10 persen, dan industri pengolahan 9 persen.(h)

itu.

PLN Sumbar Luncurkan Program Berhadiah Umroh untuk Pelanggan

Dalam beberapa kesempatan di memaparkan, per Desember 2018 total pasokan listrik daerah itu mencapai 703 MW, dengan beban puncak hanya 593 MW dari 1,4 juta lebih pelanggan listrik se Sumbar.

Begitu juga untuk penyediaan layanan listrik di Sumbar, sudah menye-ntuh hampir seluruh daerah itu, dengan rasio elektrifikasi mencapai 92,96 persen dan rasio desa berlistrik sebesar 98,53 persen.

“Tinggal Mentawai yang rasio elektrifikasi baru 56,5 persen. Tahun ini kami targetkan seluruh Sumbar sudah 100 persen,” katanya.

Untuk meningkatkan layanan dan sinergisitas dengan pelanggan, PLN Sumbar meluncurkan program berhadiah umroh, serta hadiah – hadiah lainnya bagi pelanggan yang membayar listrik tepat waktu. (h/r)

PADANG—PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengenalkan prog-ram Rezeki Listrik Dunsanak Minang Point Reward 2019 sebagai bentuk apresiasi terhadap pelanggan yang taat dalam pembayaran.

General Manager PLN Wilayah Sumatra Barat Bambang Dwiyanto mengatakan program tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap kepatuhan pelanggan, sehingga PLN memberikan berbagai hadiah.

“Sumber pendapatan PLN itu adalah pembayaran rekening listrik oleh pelanggan, sehingga kami perlu memb-erikan penghargaan kepada pelanggan setia kami,” ujarnya, Senin (8/4/2019).

Penghargaan yang diberikan untuk pelanggan listrik PLN itu adalah berupa tiga paket umroh, sepeda motor listrik, sejumlah kulkas, televisi 43 inch, mesin cuci, AC, kompor induksi dan berbagai hadiah menarik lainnya.

Program itu, imbuhnya, diberikan dalam

bentuk undian dari akumulasi poin yang didapatkan pelanggan dari setiap kali melakukan pembayaran, dengan periode reward dari 1 April hingga 30 Desember 2019.

Dia menjelaskan untuk pembagian poin itu berupa reward 20 poin bagi pelanggan yang membayar tagihan listriknya pada tanggal 1-5 setiap bulan.

Reward 15 poin untuk pelanggan yang membayar pada tanggal 6-10 pada setiap bulannya,mendapatkan10poinuntukpelanggan yangmembayarpadatanggal11-15setiapbulan, dan5poinbagiyangmembayarpadatanggal1620 tiap bulannya.

Poin – poin yang dikumpulkan itu akan diakumulasikanuntukmengikutiprogramundian diakhirprogram.

Selainpoinreward,PLNjugamemberikan diskonsebesar50persen,75persen,hingga100 persenbagipelangganyangmelakukantambah daya. (h)

aju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sepanjang tahun lalu hanya berada pada

level 5,14 persen atau terendah sejak 2009, dan cenderung mengalami perlambatan.

Bank Indonesia menyatakan melambatnya pertumbuhan itu disebabkan turunnya pertumbuhan investasi dan anjloknya kinerja ekspor. Penurunan dua komponen itu juga diikuti melemahnya komsumsi rumah tangga.

“Perlu ada upaya ekstra untuk meningkatkan investasi dan memperbaiki kinerja ekspor, sehingga pertumbuhan ekonomi kembali meningkat,” kata Kepala Bank Indonesia Sumbar Wahyu Purnama A, Kamis, 11 Apri lalu.

Dia memaparkan sepanjang tahun lalu, kinerja ekspor tumbuh negatif atau minus 14,05 persen yang disebabkan anjloknya harga komoditas cruid palm oil/CPO atau sawit di pasar global.

Apalagi, hampir 70 persen ekspor Sumbar didominasi komoditas sawit.

Begitu juga dengan pertumbuhan investasi yang mayoritas hanya berasal dari realisasi anggaran belanja pemerintah. Minimnya investasi swasta tercermin dari penyaluran kredit yang hanya tumbuh 1,5 persen, bahkan untuk kredit investasi justru terkontraksi hingga 15,5 persen.

“Investasi swasta harus ditingkatkan lagi, untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi. Termasuk juga mengembangkan sektor lainnya, seperti pariwisata,” katanya.

EKSPOR-Biji kakao di Pelabuhan Teluk Bayur yang diakan diekspor ke luar negeri

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengakui terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Namun, demikian, dia menilai ekonomi Sumbar masih tumbuh lebih baik dibanding beberapa daerah lainnya di Sumatra.

Bahkan, pertumbuhan ekonomi Sumbar sebesar 5,14 persen masih lebih tinggi dari rerata pertumbuhan ekonomi Sumatra yang hanya 4,54 persen.

Irwan mengatakan sektor pariw-isata menjadi prioritas pertumbuhan ekonomi Sumbar di masa mendatang, sehingga dia

meminta kebijakan pusat dan daerah yang sinkorn untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata.

“Misalnya soal harga tiket pesawat ini, kami sudah minta berkali – kali [harga yang stabil], karena dampaknya sangat terasa bagi sektor pariwisata,” sebutnya.

Menurutnya, tingginya harga tiket pesawat akan memukul industri pariw-isata.

Terutama daerah yang baru fokus mengembangkan sektor tersebut, seperti Sumatra Barat.

Sementara itu, untuk investasi, pemerin-

Sumbar Klaim Pasokan Listrik Memadai untuk Kebutuhan Investasi

PADANG—Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memastikan pasokan listrik yang ada di daerah itu memadai untuk memenuhi kebutuhan investasi di Sumbar.

Gubernur Sumbar Irwan Prayinto menyebutkan saat ini pasokan listrik di Sumbar lebih dari cukup untuk kebutuhan masyarakat dan juga memadai untuk kebutuhan investasi.

“Kondisi pasokan listrik cukup dan

17

Minim Investasi, Ekonomi Sumbar Melambat Selama 2018 FOTO:RUD/PUAILIGGOUBAT

L

406, 15 - 30 April 2019

handal untuk mendukung kebutuhan energi bagi kebutuhan investasi dan pembangunan infrastruktur di Sumbar,” ujarnya saat launching program rezeki listrik dunsanak minang point reward 2019 oleh PLN Sumbar, Senin 8 April lalu.

Menurutnya, dengan pasokan energi yang ada, maka pemerintah memastikan kebutuhan energi untuk investasi dan pembangunan berbagai infrastruktur di daerah itu tersedia dengan baik.

Apalagi, imbuhnya, Sumbar tengah giat mendorong masuknya investasi ke daerah itu, terutama di sektor pendukung pariwisata, industri pengolahan dan pembangunan infrastruktur.

General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar Bambang Dwiyanto mengatakan pasokan listrik perseroan sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah

Puailiggoubat 406, 15 - 30 April 2019

Ujian berbasis komputer dibagi beberapa shif Tim Redaksi

Berbagi Komputer Saat UN Berbasis Komputer FOTO:HENDRIKUS/PUAILIGGOUBAT

S

MA di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah menyelenggarakan Ujian

Nasional Berbasis Komputer (UNBK) harus berbagi waktu menggunakan komputer sebab sekolah penyelenggara belum sanggup memenuhi sarana tiap siswa.

SMAN 1 Siberut Selatan Kecamatan Siberut Selatan terpaksa meminjam komputer kepada sekolah lain untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang dilaksanakan mulai 1-8 April.

Proktor, teknisi SMAN 1 Siberut Selatan, Martinus mengatakan, sekolah baru memiliki 55 unit komputer sementara peserta UN tahun ini sebanyak 191 orang terdiri dari jurusan IPA 91 orang dan IPS 100 orang. Sebanyak 15 unit komputer dipinjam dari SMP Yos Sudarso 2 Muara Siberut selama empat hari.

“Komputer yang digunakan saat ujian ada 70 unit, sebagian komputer dipinjam dari SMP Yos Sudarso 2 Muara Siberut. Jadi kendala kita adalah komputer,” kata Martinus pada Puailiggoubat, Senin, 1 April.

Komputer yang hanya 70 unit membuat pelaksanaan ujian dibagi tiga sif. Pertama dimulai pada pukul 07.30 WIB, sif kedua pada pukul 10.30 WIB dan ketiga pada pukul 13.00 WIB, masing-masing jurusan dibagi tiga Martinus juga berharap saat ujian listrik tidak mati dan jaringan internet tetap stabil. “Kami juga berharap ada lagi penambahan 20 unit komputer, dan server agar ujian berjalan lancar tidak ada kendala,” kata Martinus.

Ia menyebutkan, tahun ini pertama kali mereka melaksanakan UNBK dengan harapan ke depan lebih baik.

Fidelia, salah seorang siswa SMAN 1 Siberut Selatan mengatakan, ujian dimulai dengan masuk sesi pertama.

“Saat pertama ujian memang agar grogi karena pertama menggunakan komputer untuk ujian, tapi ini sudah terbiasa memakai komputer karena seringnya pelatihan. Soal lumayan sulit namun bisa diatasi dan dihadiri sampai selesai,” kata Fidel.

Selain SMAN 1 Siberut Selatan, SMAN 2 Sipora, Kecamatan Sipora Utara sudah melaksanakan UNBK yang diikuti 174 siswa. Selain siswa dari SMA itu, juga bergabung dua SMA swasta untuk ujian yakni SMA Madrasah Mardhatillah Sipora Utara, dan Madrasah Islamik Centre Siberut Selatan, masing-masing 5 orang siswa.

“Ada dua sekolah yang ikut berga-

UJIAN- Siswa SMAN 1 Siberut Selatan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer

bung dengan kita, dua-duanya sekolah madrasah yang ada di Siberut dan di sini (Tuapeijat),” kata Kepala Sekolah SMAN 2 Sipora, Helimursida.

Agar semua siswa kebagian komputer saat pelaksanaan, ujian dibagi tiga sesi. Pada sesi pertama dan kedua diikuti sebanyak 30 siswa sedangkan sesi ketiga sebanyak 64 siswa. Sesi pertama mulai pukul 07.30 WIB-09.30 WIB, sesi kedua 10.30 WIB - 12.30 WIB, sedangkan sesi ketiga 14.00 WIB - 16.00 WIB. Saat ini SMAN 2 Sipora memiliki 80 unit komputer untuk UNBK, tiap sesi waktu yang ditentukan 120 menit atau 2 jam, dan pelaksanaan ujiannya mulai Tanggal 1,2,4 dan 8 April 2019.

“Kendala kita sampai saat ini tidak ada, masih berjalan seperti biasa, namun yang kita takutkan lampu padam saja,” ujar Helimursida.

Selain kedua sekolah tersebut, pelaksanaan UN tingkat SMA di daerah lain di Mentawai masih menggunakan Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP).

Di SMAN 1 Siberut Utara, Kecamatan Siberut Utara peserta UN sebanyak 141 orang terdiri dari jurusan IPA sebanyak 59 siswa dan IPS sebanyak 82 orang. Sekolah ini masih menerapkan UN berbasis kertas dan pensil (UNKP).

“Kita masih menggunakan kertas dan pensil,” kata Kepala SMAN 1 Siberut Utara, Paulus Sikaraja kepada Puailiggoubat, Senin, 1 April.

Hari pertama pelaksanaan ujian berdasarkan jadwal nasional Senin mata

ujian Bahasa Indonesia, Selasa pelajaran Matematika, Kamis dengan mata ujian Bahasa Inggris dan hari terakhir yaitu Senin dengan mata ujian peminatan.

“Untuk pengawas ada dari LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) dan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Barat,” katanya.

Mata ujian peminatan yang dilak sanakan pada hari terakhir, Senin (8/4) untuk jurusan IPA bagian peminatan mata ujian Fisika 10 orang, Kimia 5 orang, Biologi 44 orang. Sedangkan untuk jurusan IPS mata ujian peminatan Ekonomi 28 orang, Sosiologi 20 orang dan Geografi 34 orang.

Pelaksanaan UN di SMA Setia Sipora, Kecamatan Sipora Utara masih memakai sistem UNKP. Kepala SMA Setia Sipora, Labita Samasan mengatakan, mereka belum menerapkan UNBK. “Komputer kita sudah ada, cuma kita belum tersambung jaringan internet yang baik dari Telkom, tapi itu sudah kita minta langsung, kita berharap tahun depan kita sudah menggunakan sistem itu (UNBK), komputer kita sudah ada 22 unit,” jelasnya.

UN di SMA Setia diikuti sebanyak 46 orang peserta namun dari data tersebut ada seorang siswa mengundurkan diri atau berhenti sekolah sehingga yang tersisa 45 orang.

SMAN 1 Pagai Utara, Kecamatan Pagai Utara, juga masih memakai UNKP yang diikuti 36 siswa.

Asrelius Juni, salah seorang siswa

peserta UNKP SMAN 1 Pagai Utara menyebutkan, dirinya siap mengikuti UN sebab dari sekolah telah diberikan pelajaran tambahan ditam-bah try out.

“Pelajaran tambahan bekal bagi kami dalam mengikuti UNKP sekarang, kalau masalah kesulitan dalam menjawab soal itu tergantung kesiapan kita dalam mempersiapkan UNKP,” kata Asrelius.

Tahun ini SMAN 1 Pagai Selatan KM 37, Desa Malakopa, Kecamatan Pagai Selatan, masih memakai sisten UNKP sebab tidak memiliki listrik.

“Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) SMAN 1 Pagai Selatan berjalan aman dan lancar diikuti 43 siswa kelas XII, masalah soal tidak ada kalau jumlah soal sudah lengkap sesuai dengan jumlah siswa yang mengikuti UN,” kata Aziz Prima Syahrial, Kepala SMAN 1 Pagai Selatan, Selasa, 2 April.

Saat ini komputer yang dimiliki SMAN 1 Pagai Selatan sebanyak 20 unit, dan satu jaringan internet lengkap dengan laboratorium komputer yang belum ada jaringan listrik.

Tahun ini, peserta UN terdiri dari dua jurusan IPA sebanyak 29 siswa dan jurusan IPS sebanyak 14 siswa selama empat hari. UN dimulai Senin dan Selasa (1-2/4) Rabu 3/4) libur karena kalender merah. UN akan dilanjutkan Kamis (4/ 4) Jumat-Minggu (5-7/4) libur, lalu UNKP dilanjutkan Senin (8/4)..

Ekamirawati, salah satu peserta UNKP SMAN 1 Pagai Selatan jurusan IPA, menyebutkan sebelum UN sekolah memberikan pelajaran tambahan sore dan try out sejak Oktober lalu. (bs/spr/toro/hd/g)

18

USBN SMP di Mentawai Serentak TUAPEIJAT—Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tingkat SMP dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Senin (8/4/2019). USBN tingkat SMP tersebut dilaksanakan selama 5 hari.

Di Mentawai, khusus di Kecamatan Sipora Utara, terpantau SMP yang mengikuti USBN hari ini diantaranya SMP Santo Petrus Tuapeijat yang berada di Kilometer 9, Desa Goiso Oinan, kemudian SMPN 2 Sipora.

Di SMP Santo Petrus, USBN kali ini diikuti 19 siswa, sementara di SMPN 2 Sipora sebanyak 162 siswa. Mata pelajaran yang diujikan pada hari pertama ini Matematika dan agama.

Di SMP Santo Petrus pelaksanaan USBN akan berlangsung selama 6 hari, mata pelajaran hari kedua yakni PKN dan IPA, lalu hari ketiga Bahasa Indonesia dan Seni Budaya, hari ke empat IPS dan TIK, kemudian Penjaskes dan Bahasa Inggris di hari ke lima dan hari terakhir Budaya Mentawai dan Pertanian.

Setelah USBN, akan dilanjutkan dengan Ujian Nasional (UN) serentak selama 4 hari mulai pada 22-25 April.

SMP Santo Petrus menyepakati UN tahun ini masih bergabung di SMPN 2 Sipora, meski tahun ini SMP Santo Petrus Tuapeijat sudah terakreditasi dan bisa melaksanakan UN sendiri.

“Sudah kita sepakati UN tahun ini kita masih bergabung di SMPN 2 Sipora, dan tahun depan sudah bisa melaksanakan UN di sini (SMP Santo Petrus),” kata Suster Andre, Kepala SMP Santo Petrus pada Senin, 8 April.

Tak hanya SMP Santo Petrus yang bergabung UN di SMPN 2 Sipora, juga ada SMP Cahaya Bangsa ikut bergabung melaksanakan UN perdana tahun ini.

Pelaksanaan UN tahun 2019 di Mentawai khusus di Sipora masih berbasis kertas dan pensil (UNKP).

Suster. Andre, Kepala SMP Santo Petrus mengatakan menargetkan siswanya tahun ini lulus 100 persen. “Kita target 100 persen, tahun lalu juga lulus 100 persen,” kata Suster Andre.

Sementara Advenrinus Samaloisa, Kepala SMPN 2 Sipora juga menar getkan siswanya tahun ini lulus 100 persen. “Kita targetkan juga 100 persen,” katanya di hari yang sama.

Menyoal UNBK, kata Advenrinus untuk tahun ini belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan kelengkapan UNBK, namun tahun depan jika dih-aruskan akan diupayakan.

“Tahun ini kita masih UNKP, kalau UNBK itu diharuskan kita akan lobi di SMAN 2 Sipora, untuk kesiapan kita memang perlu siswa kita juga perlu memahami pengoperasian alat (komputer), operator,” kata Adven. (trs/g)

PENDIDIKAN Mahasiswa gratis kuliah dan asrama Leo Marsen Purba Supri Lindra

Puailiggoubat

19

11 Siswa SMA di Mentawai Lulus SNMPTN dan Bidikmisi FOTO:LEO/PUAILIGGOUBAT

SS

ebanyak 10 siswa SMAN 1 Pagai Utara Selatan (PUS), Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan memperoleh beasiswa Bidikmisi. Selain itu siswa tersebut juga lulus Seleksi Prestasi Akademik Nasional- Perguruan Tinggi Keislaman Negeri (SPANPTKIN).

Wakil Kurikulum SMAN 1 PUS, Santi Wamra mengatakan, siswa didaftarkan ikut Bidikmisi SNMPTN dan SPAN-PTKIN pada Februari yang lalu.

Persyaratan mengikuti seleksi ini berupa nilai raport semester 1-5.

“Syukurlah tahun ini 10 siswa diterima di Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Indonesia sementara tahun yang lalu hanya satu siswa yang dapat yaitu di UNP tetapi siswa tersebut tidak melanjutkan kuliahnya sebabnya saya tidak tahu,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 8 April.

Santi menyebutkan, beasiswa Bidikmisi akan diterima siswa sekitar empat tahun, selain biaya kuliah gratis siswa juga diberi uang saku dan tempat tinggal.

Siswa akan ditempatkan di asrama yang dimiliki perguruan tinggi bersangkutan. ”Jadi untuk tahun ini sepuluh siswa dari SMAN 1 PUS berasal dari Mentawai sudah mengurangi beban orang tua dari segi biaya kuliah sekira Rp1 miliar, sangat cukup membantu orang tua siswa,” ujarnya.

406, 15 - 30 April 2019

LULUS-Siswa SMAN 1 Pagai Utara Selatan lolos Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri

Siswa yang lulus tersebut yakni Septiany Kiky di Universitas Negeri Padang jurusan Geografi, Jabril di UNP Penjaskes serta Bangsawan Pasaribu bidang Hukum, Putri Ranik Jintan bidang Kimia dan Wahyuni Putri bidang kejuruan Manejemen Sumber Daya Perikanan yang ketiganya lulus di Universitas Negeri Maritim Ali Air Haji.

Sementara siswa Seleksi Prestasi Akademik Nasional -PTKIN yaitu Ayu Zal Fitri Ningsih bidang Hukum Ekon-

omi Syariah di UIN Wali Songo Semarang, Ratna Handayani bidang Bimbingan konseling(BK) dan Mella Wulandari Bahasa Arab keduanya di IAIN Bukit Tinggi. Kemudian Rina Presiti Utami bidang Manejemen Pendidikan di IAIN Kerinci Jambi dan Tiara Prastika bidang Pendidikan Agama Islam di IAIN Padang Sidempuan.

Selain SNMPTN dan SPANPTKIN siswa di daftarkan 20 siswa

melalui Penelusuran Minat dan BakatPoliteknik Negeri (PMDK-PN) pengumuman 16 April mendatang dan juga 40 siswa di daftarkan melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer /Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK/SBMPTN).

“Jika mereka tidak lulus 60 siswa tersebut mereka ikut jalur mandiri lagi sesuai dengan pilihan mereka di Perguruan Tinggi lainnya,” katanya.

Bangsawan Pasaribu, salah satu

siswa yang mendapat beasiswa kuliah di Universitas Negeri Maritim Ali Air Haji bidang Hukum mengatakan, dirinya akan melanjutkan kuliah hingga selesai.

“Kesempatan tidak mungkin disiasiakannya, walaupun orangtua saya petani biasa mereka juga pasti semangat dan sangat membantu tentang biaya selama kuliah nantinya,” ujarnya.

Selain di SMAN 1 PUS, seorang siswa SMAN 1 Pagai Utara, Kecamatan Pagai Utara, lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNPTN) di Universitas Negeri Padang.

Kepala SMAN 1 Pagai Utara, Nofik Afriko mengatakan, siswa yang didaft-arkan pada tahun sebanyak 36 orang namun yang lulus hanya seorang atas nama Asrelius Juni.

“Dari 36 siswa yang kita daftar kan secara daring masuk SNMPTN hanya satu yang lulus atas nama Asrelius Juni di Universitas Negeri Padang (UNP) dengan jurusan Pendidikan Sejarah,” kata Nofik Afriko kepada Mentaw-aiKita.com, Jumat (5/4/2019).

Nofik Afriko mengaku bangga meski hanya seorang siswanya yang lulus sebab baru tahun ini sekolahnya dapat mengikuti SNMPTN. Saat sekolah berusaha melengkapi bahan agar Asrelius Juni dapat terdaftar sebagai penerima beasiswa Bidikmisi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “perlen-gkapan bahan seperti mengirimkan foto rumah dan lainnya,” katanya. (g)

Demi Kuliah Anak, Marlise Sakerebau Guru Honorer Hanya Digaji Rp400 Ribu Jadi Penambang Pasir MATOBE—Tak mau kalah dengan bapak-bapak yang ada di kampungnya, Marlise Sakerebau (46), ibu rumah tangga warga Dusun Sarere, Desa Matobe, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai ikut menambang pasir di sungai Matobe.

Marlise ingin mendapat uang dari penjualan pasir, uang itu ingin ia gunakan membayar kuliah anaknya Tetius Randi di Lampung. Ia menambang pasir pada saat air sungai surut sekitar pukul 08.00 WIB, kemudian istirahat pada 11.30 WIB. Usai istirahat ia kembali masuk ke sungai berendam selama berjam-jam dan menyelam mengambil pasir di dasar sungai hingga pukul 16.00 WIB. Pasir yang ia ambil dari dasar sungai di tampung di atas perahu yang berukuran panjang 4 meter dan lebar sekitar 45 cm.

Setelah perahunya penuh dengan pasir, Marlise kemudian menepi ke sungai. Pasir itu kemudian diangkatnya

menggunakan ember yang diangkut dengan gerobak kemudian ditumpuk di tepi jalan.

Saat libur, Marlise Sakerebau dibantu dua orang anaknya yang duduk di kelas 3 SDN 07 Matobe dan seorang lagi kelas 2 SMP. Saat air sungai deras Marlise tidak menambang pasir. Pasir yang diambilnya di jual kepada pemilik proyek pembangunan di Matobe.

Pasir yang diambil Marlise Sakerebau dijual kepada pembeli dengan harga Rp150 ribu per kubik, dalam satu minggu ia mengumpulkan pasir sebanyak 6 kubik.

“Berkat kerja keras kami sekeluarga sebentar lagi anak tertua saya yang kuliah di Lampung dengan jurusan Manajemen Ekonomi akan diwisuda, kalau tidak ada halangan dalam tahun ini, sebab kemarin kami sudah mengi-rimkan uang kepadanya untuk biaya wisuda Rp10 juta,” kata Marlise Sakarebau kepada Puailiggoubat, Kamis, 4 April.

Meski harus membanting tulang, Marlise Sakerebau tetap bertahan agar putranya, Tetius Randi menjadi sarjana. “Terus terang dialah yang menjadi kebanggaan kami, walaupun ekonomi kami bisa dibilang kurang mampu, demi anak-anak apapun akan kami lakukan, selain menjadi penambang pasir suamiku Frans Firo juga berkebun pisang, petai, dan jengkol, kalau tidak sekolah anak-anak dan suami ikut membantu mengambil pasir di dalam sungai Matobe,” ujarnya.

Yohannes (10), anak Marlise Sakerebau mengaku kasihan melihat ibu dan ayahnya mengambil pasir di sungai. “Kami merasa kasihan juga tapi apa boleh buat demi sekolah kami dan abang, kalau tidak sekolah kami membantu mamak dan bapak untuk mengambil pasir di dalam sungai, kalau hari sekolah kami membantu mama setelah pulang sekolah,” katanya. (spr/g)

SIKAKAP—SDN 17 Taikako, Desa Taikako, Kecamatan Sikakap hanya menggaji guru honorer Rp400 ribu tiap bulan sebab dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak mencukupi.

Kepala SDN 17 Taikako, Pusrialdi mengatakan, dana BOS yang diterima per tahun sekira Rp91 juta. Menurut aturan penggunaan dana hanya 15 persen uang yang dapat digunakan membayar gaji guru, baik itu gaji guru honorer maupun gaji guru yang memberikan jam tambahan belajar sore.

“Karena itu kita hanya sanggup membayar honor guru honorer Rp400 ribu per bulan,” kata Pusrialdi kepada Puailiggoubat, Jumat, 5 April.

Pusrialdi menyebutkan, jumlah guru honorer SDN 17 Taikako sebanyak dua orang. Gaji kedua guru tersebut dibayar ketika BOS cair yang biasanya dilakukan per triwulan. Sementara jumlah seluruhnya seban-yak 12 orang.

Aloysius Berisigep, guru honorer pelajaran Budaya Mentawai me-

ngatakan, dirinya telah menjadi guru selama 5 tahun di SD itu dengan gaji Rp400 ribu per bulan.

Ia mengaku jumlah gaji yang diterima tidak cukup untuk kebutuhan hidup keluarganya.

“Agar kebutuhan hidup terpenuhi setiap malam saya pergi ke laut mencari ikan dan hasilnya dijual kepada masyarakat, begitu juga pulang saya langsung pergi ke sawah untuk bertanam padi, anak dua orang dan satu istri,” katanya.

Hargiono Wahyu, rekan Aloysius yang mengajar pelajaran olah raga menyebutkan telah sembilan tahun menjadi guru di sekolah itu dengan gaji Rp400 ribu per bulan.

“Saya pernah mencoba tes guru kontrak tahun 2016, 2017 tapi tidak lulus, sebenarnya dengan honor yang kami terima sekarang Rp400 ribu per bulan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup, apa lagi untuk keluarga,” ujarnya.(spr/g)

Puailiggoubat Biaya servis dan beli alat sepeda motor mahal Bambang Sagurung

Tarif Ojek di Siberut Barat Selangit

motor harganya dua kali dari harga di Sikabaluan,” katanya.

Untuk kanvas rem sepeda motor yang di Sikabaluan (Kecamatan Siberut Utara) antara Rp25 ribu-35 ribu, di Betaet harga Rp50 ribu-65 ribu di luar upah pasang. Belum cuci karburator atau memperbaiki yang lainnya. “Untuk kanvas rem saja sejali jalan dibagian pantai sudah habis,” keluh Romanus.

Petrus, warga Dusun Bojo mengatakan, pihak kecamatan pernah menc-

oba memfasilitasi masyarakat yang menawarkan jasa ojek guna membicarakan soal tarif jasa ojek dari pusat ke kecamatan menuju desa atau dusun yang bisa dijangkau jalur darat.

“Tidak ada titik temu karena kami sebagai tukang ojek tidak bisa menurunkan harga dengan kondisi jalur yang dilewati serta mahalnya biaya servis dan beli alat sepeda motor yang rusak,” katanya.

Selain jalur darat yang sulit dan

sama juga terjadi pada Bumdes Koraibik Desa Simalegi. Bumdes ini belum melihat peluang usaha meningkatkan ekonomi masyarakat seperti menam pung komoditi lokal serta usaha lainnya.

“Belum menjadi salah satu sumber pendapatan desa dan ini masih akan terus dievaluasi agar keberadaan Bumdes tidak lagi menjadi beban desa, namun menjadi solusi peningkatakan ekonomi masyarakat dan bumdes itu sendiri,” kata Kepala Desa Simalegi, Piator.

Selain di Siberut Barat, Bumdes Putoroat Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan justru hidup segan mati tak mau. Bumdes Putoroat yang menjalankan usaha simpan pinjam tidak berjalan sebab modal tidak berkembang.

Direktur Bumdes Putoroat Desa Maileppet, Walman Pandapotan mengatakan, Bumdes Putoroat mulai berjalan sejak 2017 lalu dengan modal awal Rp100 juta. Usaha yang dikembangkan berupa simpan pinjam.

Ia menyebutkan, awalnya usaha

simpan pinjam sudah berjalan dan masyarakat sudah meminjam namun pengembalian kredit macet. Walman Pandapotan menyebutkan, ada sebagian yang mengembalikan uang lewat bendahara desa, bukan lewat Bumdes dan sebagian belum mengembalikan.

“Saya tidak tahu berapa jumlah yang mengembalikan maupun yang belum karena yang mengurus desa bukan pengurus Bumdes,” kata Walman Pandapotan kepada Puailiggoubat, Kamis, 28 Maret.

Pada 2018 ada info akan ada dana tambahan untuk Bumdes sebanyak Rp30 juta namun dana itu tak perndah sampai ke tangan Bumdes. Pada 2019, Walman Pandapotan kembali diangkat menjadi direktur Bumdes Putoroat sebab sebelumnya ia sempat tidak aktif.

Rencana awal, Bumdes ini akan membuka usaha fotokopi, pom mini bahan bakar minyak (BBM) tetapi karena tidak ada anggaran yang dica-irkan desa usaha itu tak digarap.

“Semua anggota Bumdes tidak aktif lagi

karena tidak ada anggaran juga apa yang dikerjakan tidak ada juga,” kata Walman.

Kepala Desa Maileppet Nikman Satiur mengatakan, Bumdes Putoroat sedang proses evaluasi sebab tahun sebelumnya tidak berjalan baik. Ia membenarkan pada 2018 dicairkan dana sebanyak Rp100 juta dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk usaha simpan pinjam namun dana yang dipinjam tak kembali.

“Uang yang sudah dipinjam belum dikembalikan sampai sekarang, untuk tahun 2019 tidak dianggarkan lagi karena masih dalam tahap proses, kalau ang-garan APBDes disetujui an dilaksanakan pelatihan khusus untuk pengurus Bumdes,” katanya Nikman mengatakan, dulu Bumdes bersama dengan Desa Maileppet dan Muara Siberut memiliki kapal nelayan sebagai alat usaha namun tidak aftif.

“Kapal ada di laut namun tidak difungsikan dari awal diberikan kapal sampai saat ini belum beroperasi dengan baik karena kepengurusannya tidak bagus,” ujarnya.(bs/hd/g)

T

RUSAK-Pengendara melewati jalan rusak di Simatalu, Siberut Barat

lancar dan cepat, untuk jalur darat ada beberapa badan jalan yang sudah rusak serta kecepatan sepeda motor tidak bisa dipacu karena kondisi jalan,” katanya.

Dari Betaet, jalur pantai yang akan dilewati oleh jasa ojek yaitu Saikoat, Limu dan Bojo. Nantinya dari Bojo menuju Muntei-Simalibbeg akan menggunakan jalur darat yang kondisi badan jalannya banyak tanjakan dan turunan tajam.

“Apalagi biaya servis atau beli alat

20

biaya operasional yang mahal, harga bensin menjadi salah satu penyebab tarif ojek. Harga bensin di Kecamatan Siberut Barat antara Rp10 ribu-15 ribu per liter pada kondisi normal.

Sementara saat terjadi kelangkaan harga melonjak menjadi Rp12 ribu-25 ribu per liter.

Pantauan Puailiggoubat RabuSabtu (20-23 Maret) yang mencoba jalur Simatalu menggunakan jalan rabat beton yang dibangun pemerintah kecamatan dan desa. Dari Betaet melewati Saikoat, Limu, Bojo, Muntei, Simalibbeg jalan rabat beton sudah tersambung. Beberapa sungai sudah ada jembatan yang menggunakan atap dan ada yang belum. Kondisi badan jalan ada beberapa yang mulai retak namun bisa dilewati. Begitu juga dengan jembatan ada beberapa yang mulai lapuk pada bagian rangka kayu dan lantai papan. Untuk dibeberapa titik khususnya antara satu dusun dengan lainnya badan jalan mulai menyempit karena ditumbuhi rumput dan semak.

Kepala Desa Simatalu, Stefanus Siribere mengatakan untuk 2019 kegiatan fisik yang dilakukan selain untuk pembangunan sarana air bersih dan wc, akan ada perbaikan atau rehab badan jalan di jalur Muntei-Simalinbeg dan Bojo.

“Kita yakin dengan pembangunan sistem perwilayah dapat memacu pembangunan di wilayah Desa Simatalu,” katanya. (spr/g)

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

arif ojek di Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai menca pai Rp250 ribu sekali jalan.

Tarif ojek dari Betaet menuju pusat Desa Simatalu, Muntei dan Simalibbeg Rp250 ribu sekali jalan. Begitu juga dari Betaet menuju wilayah Simalegi yang terdiri dari Dusun Muara Timur, Muara Barat, Sakaladhat, Suteuleu dan Saboilogkat.

Mahalnya tarif ojek di Siberut Barat menurut Romanus, Kepala Dusun Saikoat Desa Simalegi disebabkan biaya perawatan motor serta sulitnya rute yang ditempuh.

“Sepeda motor memang tidak tahan di sini, karena jalurnya jalur pantai yang membuat motor cepat berkarat dan rusak,” kata Romanus kepada Puailiggoubat sambil memperlihatkan sepeda motornya yang berkarat pada bagian rangka. Selain bagian rangka, knalpot motornya tak lagi ada. Begitu juga dengan kanvas rem bagian depan dan belakang tak lagi dipasang pada Sabtu, 23 Maret.

Romanus mengatakan, pada umumnya masyarakat lebih memilih menggunakan jalur pantai menuju Simatalu atau dari Simatalu menuju pusat kecamatan di saat air laut surut. Alasannya karena perjalanan lebih cepat dan lebih mulus dibanding melewati jalur jalan rabat beton yang dibangun desa dan kecamatan.

“Kalau jalur pantai perjalanan lebih

406, 15 - 30 April 2019

Bumdes Kurang Inovasi SIBERUTBARAT—Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum mampu menggenjot perekonomian desa. Hal ini disebabkan kualitas pengelola dan dukungan sarana prasarana yang dibutuhkan Bumdes masih minim.

Seperti contoh Bumdes Kabaraijat Desa Simatalu, Kecamatan Siberut Barat, Bumdes ini belum menampung komoditi lokal maupun fasilitasi kebutuhan lainnya yang dibutuhkan warga setempat.

“Belum menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat,” kata Kepala Desa Sumatalu Stefanus Siribere kepada Puailiggoubat, Rabu, 20 Maret.

Menurut Stefanus, kendala yang dihadapi BUMDes Kabaraijat adalah kualitas pengelola yang minim, termasuk dukungan sarana dan prasana yang dibutuhkan.

“Masih belum mampu bersaing dengan pengumpul dan pedagang yang ada di tingkat lokal karena faktor sarana dan prasarana serta belum adanya link

(jaringan) dengan agen di luar,” katanya.

Sebenarnya di Simatalu, kata Stefanus banyak hasil pertanian yang dapat menjadi sumber uang yang belum dikelola oleh Bumdes seperti manau dan kopra terbesar dari Kecamatan Siberut Barat yang meliputi tiga wilayah, Desa Simatalu, Sumalegi dan Sigapokna.

“Untuk wilayah Simatalu ini agen yang menguasai pasar untuk kopra dan manau satu hingga dua orang yang memiliki kapal dan boat sebagai pendukung. Artinya mereka menguasai soal harga dan juga pasar,” ujarnya.

Pada 2019, Desa Simatalu menganggarkan dana Rp100 juta untuk menyokong pergerakan Bumdes. Namun anggaran tersebut belum diberikan karena pihak pengelolah belum memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana pada 2018. Kemudian akan ada seleksi sumber daya manusia pengelola Bumdes agar lembaga ini menjadi motor penggerak ekonomi.

Selain Bumdes Kabaraijat, hal yang

21

Puailiggoubat

EKOKER

406, 15 - 30 April 2019

Soal harga tak peduli yang penting BBM ada Bambang Sagurung

BBM Satu Harga Masih Jauh Dari Impian

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

ebijakan bahan bakar min-yak (BBM) satu harga yang dikeluarkan oleh pemerintah belum menyentuh seluruh daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti di Desa Simatalu, Kecamatan Siberut Barat.

Josef (23) salah seorang warga Dusun Simalibbeg Desa Simatalu mengatakan, harga premium di Simalibbeg dan Muntei yang menjadi pusat desa Rp15 ribu -16 ribu per liter. Harga ini bisa melambung bila persediaan bensin di tingkat pedagang menipis karena faktor tidak masuknya kapal dagang, boat dan musim badai.

“Harganya bisa mencapai Rp25 ribu per liter, masyarakat juga tetap beli.

Yang penting ada bensin, soal harga itu nomor dua,” kata Josef kepada Puailiggoubat, Jumat, 22 Maret.

Namun, sejak 2017 keberadaan bensin di Simatalu tidak lagi mengalami kendala seperti tahun sebelumnya sebab bensin yang diambil pedagang yang ada di wilayah Simatalu dari Pokai, Kecamatan Siberut Utara mengalami kelangkaan “Pedagang Simatalu dapat bensin dari pengecer di Pokai yang dibawa menggunakan kapal dagang atau boat,” katanya.

Selain harga bensin yang mahal, harga minyak tanah sebanding dengan harga bensin. Yang membedakan hal ukuran.

Bila harga bensin satu liter Rp15 ribu, harga minyak tanah Rp15 ribu per botol ukuran botol bir bintang.

“Yang penting ada. Kalau tidak ada maka masyarakat akan sulit ke ladang, ke dusun lain, ke pusat kecamatan karena sudah tidak biasa lagi mendayung, jalan kaki. Memang ada masyarakat yang menggunakan sampan dayung dan jalan kaki tapi tidak seperti dulu,” ujarnya.

Kepala Dusun Polauruan, Saverius menyebutkan, minyak tanah penting untuk lampu dinding dan menghidupkan api. “Tapi sejak adanya lampu program Presiden Joko Widodo (lampu tenaga

K

MAHAL-Seorang warga mengisi bensin di dalam sepeda motor

surya hemat energi) biaya minyak tanah jadi tertutupi,” kata Saverius.

Sebagai pemantik api tungku untuk memasak, kata Saverius, warga membakar plastik kresek atau bahan-bahan yang menggunakan plastik, seperti pembungkus mie instan, makanan ringan dan lainnya.

“Jadi tidak lagi pakai minyak tanah.

Tapi masyarakat yang memasak pakai kompor minyak tanah ya harus rela beli minyak tanah,” katanya.

Suwandi, warga Simalibbeg lainnya

mengatakan, setiap harinya untuk keperluan penerangam membutuhkan bensin satu hingga dua liter dengan biaya Rp15 ribu-30 ribu per malam. Bensin tersebut digunakan untuk menghidupkan mesin genset agar dapat menghidupkan televisi di rumahnya.

“Kalau soal lampu sudah sangat terbantu dengan lampu tenaga surya.

Namun untuk televisi yang sudah ada di rumah mesti dihidupkan dengan mesin genset. Harga bensin memang mahal”, katanya.

Saat Suwandi sesekali ke Sikabaluan (Siberut Utara) membeli keperluan, ketika kembali ke Simatalu menggunakan kapal dagang atau boat akan membawa stok bensin yang harga di Sikabaluan jauh lebih murah. Pada tingkat pengecer di Sikabaluan saat ini Rp10 ribu, di tingkat pangkalan Rp6500-7000 per liter.

“Kalau lagi ada uang kita beli 30 liter, minimal dapat bawa 10 liter,” katanya.

Tak hanya di wilayah Desa Simatalu, di Desa Simalegi, khususnya Betaet

sebagai pusat kecamatan bensin menjadi persoalan mulai dari stok di tingkat pedagang dan harga. Harga normal premium di Betaet Rp10 ribu per liter, namun bila terjadi kelangkaan harga bisa menjadi Rp12-13 ribu per liter.

“Apalagi dengan adanya SPBU di Pokai yang mewajibkan pembeli hanya bisa maksimal 5-10 liter. Sementara kebutuhan minyak boat saja untuk menjemput bensin sudah menghabiskan 150-400 liter bensin,”kata Juanda, salah seorang warga. (g)

Bulog Sumbar Salurkan Rastra 54,5 Ton untuk Warga Sikakap SIKAKAP—Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumatera Barat menyalurkan 54, 5 ton beras sejahtera (rastra) atau 54.550 kilogram kepada warga Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tiba di Desa Sikakap pada Kamis, 4 April.

Rastra tersebut untuk sementara di simpan di gudang milik Syahbandar Sikakap menunggu pendistribusian ke desa dan dusun. Beras sejahtera tersebut merupakan jatah makanan selama lima bulan yakni Januari-Mei. “Rastra untuk Kecamatan Sikakap

untuk Januari sampai Mei 54.550 kg, beras tersebut sekarang masih di atas Kapal Garuda sudah sampai di pelabuhan Syahbandar Sikakap,” kata Umar Dani kontraktor pendistribusian beras rastra dari PT. Roni Martin Perdana kepada Puailiggoubat, Kamis, 4 April.

Umar Dani menyebutkan, sesuai dengan kontrak Bulog dengan PT.Roni Martin Perdana, tanggung jawab pihaknya hanya sampai di gudang tumpuk Kecamatan Sikakap. “Masalah pendistribusian dari gudang tumpuk Kecamatan Sikakap ke desa dan dusun itu

diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kecamatan Sikakap,” ujarnya.

Ibrahim, staf Kecamatan Sikakap bagian pendistribusian rastra mengatakan, beras akan dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Sementara soal pendistribusian hingga ke dusundusun diserahkan sepenuhnya dari kesepakatan masyarakat tersebut.

Ibrahim menyebutkan, sekarung beras berisi 15 kg, namun ia mengaku belum tahu jumlah penerima bantuan sebab data dari desa belum masuk. Jika merujuk data penerima rastra tahun

lalu sebanyak 1.091 kepala keluarga.

“Apakah data ini bertambah atau berkurang itu semua tergantung pemerintah desa dan dusun,” katanya.

Sementara di Kecamatan Pagai Utara, Bulog menyalurkan sebanyak 31,6 ton rastra untuk makanan selama lima bulan terhitung Januari-Mei yang tiba pada Jumat, 5 April.

Umar Dani menyebutkan, rastra untuk Kecamatan Pagai Utara ditumpuk di gudang Sikakap sesuai dengan kesepakatan dengan Bulog.

Urusan distribusi akan diurus oleh

Pemerintah Kecamatan Pagai Utara untuk menyal-urkannya ke Desa Silabu, Betu Monga dan desa lain di kecamatan itu.

Demas Sakerebau, staf Kecamatan Pagai Utara bagian distibusi rastra mengatakan, beras itu akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat.

Rumah tangga penerima di Pagai Utara seban-yak 1.087 yang terdiri dari Desa Silabu sebanyak 350 kepala keluarga (KK), Desa Betu Monga sebanyak 338 kk dan Saumanganya 399 kk. (spr/g)

EKOKER Lahan bersawah tidak ada

Puailiggoubat

406, 15 - 30 April 2019

Pilih Sagu Ketimbang Sawah FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

arga Desa Simatalu, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai memilih mempertahankan tanaman pangan lokal berupa sagu daripada beras.

Alasannya selain lahan pertanian tidak ada, ketersediaan sagu cukup untuk kebutuhan pangan masyarakat.

Kepala Desa Simatalu, Stefanus Siribere mengatakan, pemerintah desa tak ingin mengubah pertanian yang menjadi ketahanan pangan masyarakat selama ini, misalnya membuka lahan sawah dengan membabat habis kebun sagu.

“Tidak ada lokasi yang kosong untuk bersawah, yang kita pertahankan itu adalah kebun sagu dan memberdayakan masyarakat untuk mengolahnya,” kata Stefanus Siribere kepada Puailiggoubat, Selasa, 19 Maret.

Stefanus menyebutkan, pemberdayaan yang dimaksud yaitu membantu masyarakat dari segi pembelian mesin penggiling sagu agar masyarakat yang selama ini mengolah sagu dengan cara memarut tradisional dibantu dengan mesin.

“Masyarakat jadi terbantu, biasanya mereka banyak menghabiskan waktu untuk mengolah sagu, dengan dibantu menggunakan mesin waktu lebih singkat sehingga waktu lainnya bisa dimanfaatkan untuk ekonomi lainnya,” kata Stefanus yang juga pernah menjadi penyuluh lapangan Dispangpan Men-

22

W

GAGAL-Sawah warga Betaet, Kecamatan Siberut Barat yang gagal panen

tawai.

Selain soal lahan, mempertahankan sagu sebagai pangan lokal menjadi salah satu langkah dalam menjaga ketahanan pangan lokal dibanding membiasakan masyarakat mengonsumsi beras yang didatangkan dari luar Simatalu.

“Bayangkan kalau masyarakat sudah tergantung dari beras dan kapal dengan tidak masuk satu hingga tiga bulan karena badai. Masyarakat akan kelaparan karena tidak ada beras.

140 Unit Rumah Tak Layak Unit Direhabilitasi Tahun Ini SIKAKAP—Sebanyak 140 unit rumah yang tak layak huni di Pulau Pagai Utara Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai akan direhabilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui program bedah rumah tahun ini.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Budi Siregar mengatakan, tiap rumah yang mendapat program bedah diberi bantuan sebesar Rp15 juta. Dana itu diberikan dalam bentuk barang seperti pasir, semen, seng dan lainnya.

“Tahun ini Pemda Mentawai melalui APBD menganggarkan dana untuk rehab rumah sebanyak 140 unit di Pagai Utara Selatan,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 1 April.

Rumah yang diberikan rehab dengan kriteria lantai masih tanah, dinding rumah dari kayu tapi sudah rusak, atap rumbia dan gaji kepala

keluarga masih di bawah Rp1,8 juta per bulan sesuai Upah Minimum regional (UMR).

Yusnita Samungilailai (55), warga Dusun Mabola, Desa Sikakap, mengaku senang mendengar ada program pemerintah berupa bedah rumah.

Program itu sangat membantu memperbaiki rumahnya yang rusak.

“Untuk itu saya sangat berharap sekali rumah saya ini mendapatkan program bedah rumah tersebut, lihatlah Pak karena tidak ada uang rumah saya ini terpaksa tetap saya tempati, kalau atap rumah yang dari rumbia kalau hujan banyak yang bocor, begitu juga dengan dinding rumah, sementara saya hidup dari hasil perkebunan seperti kelapa dan sayur, penghasilan sehari itu hanya Rp20 ribu, sekarang ini suami saya lagi sakit, untuk memenuhi kebutuhan harian saya yang berladang dari hasil ladang itu yang saya jual,”katanya. (spr/g)

Kalaupun ada stok disaat badai maka harganya akan melambung”, katanya.

Stefanus menyebutkan, warga Simatalu umumnya masih mengonsumsi sagu sebagai makanan pokok, sementara beras masih sebagai makanan tambahan.

Sedangkan di Desa Simalegi yang menjadi tetangga Simatalu memilih menanam sawah melalui Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangpan) Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam bentuk cetak sawah yang bertujuan memenuhi kebutuhan beras lokal namun pelaksanaan tujuan kegiatan itu tidak tercapai sebab sawah gagal panen.

“Belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, jangankan untuk

masyarakat, untuk kebutuhan kelompok sawah tidak terpenuhi,” kata Kepala Desa Simalegi, Piator di hari yang sama.

Piator mengatakan, sawah yang dibuka untuk kelompok sawah di Betaet Desa Simalegi pada 2017 di lokasi Mariat seluas 5 hektar terus mengalami gagal panen. Akibatnya masyarakat yang bersawah mulai meninggalkan sawah yang mereka buka.

“Mestinya anggota kelompok sawah dapat menutupi kebutuhan berasnya sendiri apalagi dengan harga beras yang mahal di wilayah Kecamatan Siberut Barat,” ujarnya.

Sementara harga jual beras di wilayah Kecamatan Siberut Barat berkisar Rp15 ribu-18 ribu per kg saat kondisi normal

seperti kapal dagang dan boat dari Pokai ke Siberut Barat lancar dalam satu bulan sekali. Namun bila musim badai yang membuat jalur transportasi laut terganggu harga beras melambung menjadi Rp20 ribu-25 ribu per kg.

“Mestinya dilihat kendala yang terjadi itu terletak dimana, apakah dari segi bibit, pengolahan lahan atau bagaimana sehingga langkah yang diambil kelompok sawah dan pemer-intah desa tepat,” kata Stefanus Tanggau, Kepala Seksi Kesejahteraan masyarakat pada Kantor Desa Simalegi.

Stefanus Tanggau menyebutkan, akses masyarakat menuju sawah sudah dibantu dan difasilitasi dari program pembangunan infrastruktur di tingkat Kecamatan Siberut Barat berupa jalan rabat beton pada 2018. (g)

Harga Pinang Turun di Sikakap SIKAKAP—Harga jual pinang kering di Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai turun dari Rp7.500 per kilogram menjadi Rp6.500 per kg atau turun Rp1.000.

Man Karut menyebutkan, harga pasar pinang tidak menentu sebab di Padang yang menjadi pusat penjualan harga berkisar Rp10 ribu per kg namun terkadang hanya Rp9 ribu per kg. Hal itu ditentukan kering atau tidaknya isi pinang sebab pinang sebelum dijual di Padang dikeringkan dengan dijemur kembali. Saat dijemur akan terjadi penyusutan dari 10 kg menjadi 2 kg.

“Mudah-mudahan setelah pemilu nanti harga pinang di Desa Sikakap kembali stabil,” kata Man Karut, penampung pinang di Desa Sikakap

kepada Puailiggoubat, Senin, 1 April.

Ujang, penampung pinang di Desa Sikakap mengaku harga pasar pinang tidak stabil, kadang turun dan kadang naik.

Pada November 2018 harga pinang mencapai Rp12 ribu per kg, satu minggu sebelum Natal anjlok menjadi Rp7 ribu per kg. “Pinang yang kering sekarang ini Rp6.500 per kg, karena harga pinang sekarang turun terlebih dulu pinang ini kita simpan di gudang sambil menunggu pinang banyak, biasanya pinang kering akan dijual ke Padang paling sedikit 3 ton,” katanya.

Meski terjadi penurunan harga, Roselina Berisikep (60), petani pinang Desa Taikako mengatakan, dirinya tetap mengola pinang milik keluarganya sebanyak 1000 batang. Penurunan harga

tersebut turun berpengaruh terhadap pendapatan yang mereka terima, saat ini dia hanya menghasilkan Rp250 ribu per minggu. Sebelumnya, saat harga masih Rp7 ribu per kg, ia mendapat penghasilan sebanyak Rp280 ribu seminggu dengan hasil panen 35-40 kg.

Menurut Roselina, sebulan dapat menghasilkan panen pinang kering sebanyak 100 kg, dengan harga Rp6.500 maka dalam sebulan mendapat Rp650 ribu. Meski tak banyak uang tersebut menurutnya cukup membantu kehidupan keluarganya.

“Harapan kami petani pinang agar pemerintah dapat menstabilkan harga pinang supaya kami petani pinang terus semangat untuk menanam dan memelihara batang pinang yang telah ada,”katanya. (spr/g)

23

Puailiggoubat 406, 15 - 30 April 2019

Pewarisan Harta pada Suku Mentawai

Suara Daun Rifai FOTO:ILUSTRASIBYYCMM/PUAILIGGOUBAT

WARIS-Suku Mentawai tidak hanya bersifat satu pihak (niet alleen unilateraal) akan tetapi bersifat bilateral Gerson Merari Saleleubaja

etiap keluarga di Mentawai pada umumnya dalam kewarisan termasuk ke dalam suatu kesatuan kewarisan berdasarkan silsilah keturunan (natuurlijk genealogisch) yang dinamakan muntogat. Muntogat merupakan satu kesatuan lingkungan kewarisan dalam harga warisan dan inilah kesatuan keluarga yang teramat penting.

Samuntogat selalu berarti sekelompok manusia yang seasal seketurunan dalam hal senenek (taibubua). Derajat dan luasnya muntogat ialah antara 4-5 derajat keturunan garis ayah, dan orang-orang samuntogatlah yang pada hakekatnya ada larangan perkawinan sesamanya. Selain dari anasir tersebut, maka pengertian muntogat, selalu tersimpul adanya hak waris dari anggota muntogat sesamanya, saat harta warisan yang akan diwarisi timbul, sebagai anasir harta muntogat (satuan harga—muntogat).

Orang-orang Mentawai tahu betul siapa yang samuntogat dengan dia dengan memakai ukuran suku dan dekat hubungan kedarahan dalam garis patrilineal.

Menurut Herman Sihombing (1979: 34-37) pembagian harga yang akan diwarisi kelak oleh anak telah dimulai berjalan pada waktu orang tua masih hidup. Ialah pada saat anak (laki-laki atau perempuan) akan kawin. Dan karena itu akan mendirikan rumah tangga baru

S

(lalep), maka anak ini telah mendapat harta pembagian dari sebagian harta orang tua sebagai bagiannnya yang dinamai kupkupakenen. Sehingga akhirnya semua harta yang dikuasai oleh satu keluarga akan habis terbagi pada saat perkawinan. Dan bagi orang tua yang tinggal maka dia dapat memilih kelak kepada anaknya yang mana disuk-ainya pada hari tuanya.

Sekarang, jika misalnya semua anak-anak telah mendapat bagian warisan (rubeijat) dengan proses seperti di atas, dan harta yang masih ada pada orang tua dalam hal ini jika orang tua ini meninggal artinya bapak dan ibu telah meninggal maka harta peninggalan pembagian dilakukan dengan cara berikut.

Kepada keturunan terdekat (lakilaki atau perempuan) yakni anak-anak dari orangtua yang meninggal, bila tidak memiliki anak-anak maka kembali diwarisi orang tua yang meninggal garis ke atas (ibu atau kepada bapak anak yang meninggal tadi). Jika orangtua yang meninggal tidak ada lagi maka pewarisan dilakukan kepada saudara-saudaranya. Jika saudaranya tidak ada lagi maka diturunkan kepada cucu saudarasaudaranya atau anak-anak saudaranya.

Harta yang akan dibagi pada umumnya harus sama rata serta

membagi terlebih dahulu tanah dan isinyanya, barang-barang lainnya (bibilet) yang bukan tanah, dibagi menurut yang pantas memakainya, umpamanya sampan buat laki-laki atau perempuan alat menangkap ikan dan sebagainya, rumah selalu diutamakan buat perempuan karena perempuan tidak tahu membuatnya.

Akan tetapi meski disebutkan harta harus dibagi rata, namun jika seseorang mati, ada meninggalkan ahli waris dan harta warisan yang akan diwarisi maka pertama-tama yang harus dilihat siapa yang agak berada atau kurang berada. Bagi yang kurang berada akan dirpioritaskan mendapat lebih banyak.

Pada saat ahli waris masih hidup, diantara anak-anaknya yang paling rajin dan aktif membantu untuk membuka ladang, membuat sampan dan pekerjaanpekerjaan lainnya, maka anak yang seperti ini berhak mendapatkan bagian yang lebih banyak, baik pada saat pewaris masih hidup ataupun sudah matinya pewaris tersebut selamanya diakui oleh semua anggota muntogat saudara-saudaranya dan dikuatkan oleh orang-orang tua dalam kampung.

Ahli waris di Mentawai tidak hanya bersifat satu pihak (niet alleen unilateraal) akan tetapi bersifat bilateral, artinya seseorang berhak juga menerima (mendapat) pembagian warisan baik dari keluarga pihak bapak diteruskan keluarga bapak, ataupun dari pihak ibu keluarga ibu.

Akan tetapi hal ini kurang lazim adanya.

Satu hal lagi dalam kewarisan ini adalah suami dan istri tidak boleh saling mewarisi, dengan kata lain suami bukanlah ahli waris istri demikian juga sebaliknya.

Demikian juga jika anak-anak yang telah kawin (laki-laki atau perempuan) meninggal tanpa keturunan maka segenap harta warisan yang didapat dari orang tuanya tidak diwarisi suami atau istrinya yang masih hidup atau keluarganya menurut garis kebapaan masingmasing namun kembali kepada orang tua yang mewariskannya.

Namun apa yang digambarkan oleh Sihombing mengenai asas pewarisan tersebut merupakan tradisi adat yang berlaku di daerah Pagai, hal itu akan berbeda dengan tradisi yang dianut oleh orang Mentawai yang tinggal di Siberut yang lebih mengutamakan pembagian warisan harus kepada keturunan laki-laki.(g)

Menjaga Daulat Tugas utama dari kandidat (presiden dan lembaga perwakilan) yang kita pilih pada tanggal 17 April ini, adalah merumuskan dan memutuskan kebijakan publik. Baik berupa peraturan, program dan anggaran serta tindakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, pemilihan umum bukanlah sekedar pemilihan orang-orang.

Tapi, sekaligus juga penyerahan mandat publik kepada mereka yang terpilih, untuk dan atas nama rakyat, mengambil keputusan-keputusan penting terkait dengan nasib rakyat.

Melalui pemilihan umum, mereka yang kita pilih memperoleh otoritas atau kewenangan untuk memutuskan kebijakan publik. Karena itu tidak salah jika disebutkan, bahwa nasib kita sebagai warga negara, ditentukan oleh jenis, sifat dan karakter keputusan publik yang mereka ambil. Jika atas nama publik, mereka akan melanjutkan watak dan karakter kebijakan pengelolaan sumber daya alam, yang sejak orde baru pro pada korporasi dan modal asing, maka nasib rakyat dan lingkungan akan dikorbankan. Jika mereka akan meneruskan postur kebijakan APBN dan APBD, dengan proporsi yang besar untuk belanja pegawai, seperti yang sudah terjadi sejak lama, maka kesejahteraan dan layanan sosial dasar rakyat, tidak akan maksimal kita peroleh.

Karena itu, sebagai pemilih, rakyat tentu tidak lagi boleh menjatuhkan pilihan berdasarkan kedekatankedekatan personal dan pertimbangan-pertimbangan personal lainnya yang bersifat subjektif. Tapi sudah harus menggunakan pertimb-angan-pertimbangan kepentingan publik secara objektif. Karena manfaat dari orang-orang yang kita pilih, bukan diukur dari sejumlah materi yang secara personal bisa kita terima dari mereka. Tapi harus diukur dari maslahat kebijakan publik yang mereka putuskan dan jalankan. Seorang anggota DPRD yang baik, bukanlah dia yang memberikan uang pribadinya untuk melunasi SPP anak sekolah kita. Tetapi dari kebijakan yang diperjuangkannya disektor pendidikan, yang memungkinkan semua anak-anak usia sekolah, memperolah layanan pendidikan yang berkualitas.

Seorang anggota DPRD yang baik bukanlah dia yang memberikan uangnya untuk kita belikan beras, tapi dia yang memperjuangkan kebijakan pertanian yang baik, agar semua rakyat mampu memperoleh pangan yang aman.

Sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, maka pemilihan umum bukanlan penyerahan seluruh hak kita kepada mereka yang kita pilih. Tetapi hanya menyerahkan sebagian dari daulat kita. Dengan penyerahan sebahagian hak tersebut, mereka memperoleh legitimasi. Karena tidak seluruh hak telah kita serahkan, maka sebagian dari daulat kita, tetap melekat pada diri kita sebagai warga.

Daulat yang tetap melekat pada diri kita adalah hak untuk mengawasi mereka yang sudah kita beri mandat. Karena itu, lakukanlah pengawasan atas mereka mereka yang sudah kita pilih. Lakukan pengawalan, agar mereka bekerja untuk memproduksi hukum yang adil, menjalankan program dan politik anggaran untuk kebutuhan publik, serta menyelenggarakan pemerintahah disemua level tanpa korupsi. Hanya dengan seperti itulah, daulat kita tidak akan dimanipulasi oleh mereka yang telah kita pilih.

Puailiggoubat 406, 15 - 30 April 2019

ejak 2015 hingga 2019, Yayasan Citra Mandiri (YCM) Mentawai melalui Program Peduli Kemitraan-Partnership menjalan program inklusi sosial kepada warga Dusun Magosi, Bekkeiluk, Salappak Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan dan Dusun Tinambu, Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah serta Kampung Gorottai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara yang selama ini terpinggirkan oleh akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur karena akses yang jauh dari pusat desa.

Berkat kerjasama dan dukungan dari masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, kini warga Mentawai yang dulunya sulit mengakses program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat kini telah menjadi penerima. Di bidang kesehatan, daerah yang dulu minim

S

24

Mewujudkan Inklusi Sosial Masyarakat Melalui Program Peduli-SiKeReI layanan berupa fasilitas tenaga kesehatan kini telah ada. Melalui program ini warga juga difasilitasi mengurus administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sulit dibuat warga. Beberapa tempat juga dibangun sekolah dan penyediaan guru untuk meningkatkan layanan pendidikan.

Di bidang infrastruktur program ini telah memfasilitasi program pipanisasi di Silakoinan, bedah rumah dan penerangan. Selain itu, program juga memfasilitasi warga mengelola sumber daya di kampungnya untuk menjadi sumber ekonomi keluarga.

Siswa SD Magosi Filial SDN 12 Muntei Belajar digedung sekolah baru

Audiensi masyarakat dengan Bupati Mentawai tentang pembangunan di daerah dampingan program Peduli.

FOTO:HENDRIKUS/PUAILIGGOUBAT

Gedung Sekolah Uma Tinambu Desa Saliguma yang baru hasil lobi masyarakat kepada Pemda Mentawai

Keripik, makanan olahan ibu-ibu di Malancan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam

Pelatihan pembuatan pupuk kompos di Dusun Bekkeiluk Desa Muntei

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Rumah milik warga Gorottai yang dibangun dari program bedah rumah Pemda Mentawai

Ibu ibu Dusun Bekkeiluk sedang mengisi tanah dalam polibag untuk bibit cabai

Diskusi terfokus antara masyarakat dampingan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai