Puailiggoubat Edisi 406 ( 1- 15 April 2019)

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat No. 405: Tahun XIV (405, 01 - 14 April 2019)

Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

Harga Eceran Rp5.000

Puailiggoubat 405, 01 - 14 April 2019 FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Uggla Uggla 405“Anai sia 249 igidda sai caleg ka Mentawai ka Pemilu rura nene’ masibesiakek ibailiu anggota DPRD Mentawai—3“Bagadda

rapatda ka Kabupaten Kepulauan Mentawai iate musrenbang masiteuakek ka rura 2020 masigalai enungan, jambatan samba masiaperuk sikolah bulek itambah pusoppinan—5 Maigi sia sipulalaggai ka Seay Lama mangunguk bagadda kalulut tak iorak sia program masiperuk lalep simakatai ka rura nene’ sibara ka pemerintah—9 gidda sipasipipili ka Mentawai ka pamiliat rura nene’ amakurang kelek araadde nia sai KPU Mentawai kalulut anai sia situtuitui ka Mentawai—11 Tak malangen tubudda satoga sikolah sibara ka Simatalu musikolah ka laggai simareu kalulut maigi lek pangoringan raorik barania laje teret tatat bulagat—18 BUMDes ka Mentawai tak peilek ibailiu karoniet baga siberikabaga kalulut tak pei makolou rapasikeli nia sia sipuutek ka BUMDes nenda—20 COVER DEPAN: N GAMBAR : ANDREA N DESAIN: ANDREA TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri Mentawai PEMIMPIN UMUM: Rifai PEMIMPIN USAHA: PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Rifai Rus Akbar Saleleubaja Yuafriza REDAKTUR: Rus Akbar Gerson Merari Saleleubaja ASISTEN REDAKTUR: Bambang Sagurung WARTAWAN DAERAH: Rinto Robertus (Saibi) Leo Marsen (Sikakap) Supri Lindra (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Sipora) Hendrikus Bentar (Siberut Selatan) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jln. Semeru IV, No. 3, Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

Telp. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan)

Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.mentawaikita.com

2

U

Suara Puailiggoubat

Menjamin Pemilu Adil dan Aman di Mentawai

S

MANAU-Seorang warga Simatalu sedang menjemur manau, salah satu komoditi hasil hutan di Siberut Barat.

Sambungan hal 7

seperti kertas, tinta print kita coba gandakan agar masyarakat yang datang mengurus surat tidak terkendala”, katanya.

Saat ini dikatakan Stefanus, masyarakat Desa Simatalu yang terdiri dari 13 dusun sedang diupa-yakan untuk dilengkapi administrasi kependudukannya,seperti akta lahir, akta nikah, kartu keluarga, KTP dan surat lainnya.

“Kita bekerjasama dengan petugas dukcapil kecamatan dalam memberikan pemahaman dan pelayanan adminduk kepada masyarakat karena ada anggapan bahwa masyarakat dipersulit dalam pengurusan.

Sementara ada ada data atau alur yang harus disiapkan dan dilalui”, katanya. (bs/r) Sambungan hal 21

beberapa tenaga kerja, kini tinggal dari pengurus BUMDes bagaimana menjalankannya, kita ingin BUMDes mandiri dan pengurusnya mampu mengembangkan usahanya,” kata Agustinus.

Sementara di Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan, pemerintah desa sudah bergerak lebih maju dengan inovasi desa mengembangkan daerah wisata air terjun. Tahun ini, pemerintah desa menganggarkan Rp120 juta dari dana desa untuk membangun fasilitas pendukung wisata.

Dana pembangunan fasilitas itu akan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sirikkak, yang akan membangun gapura, posko, dan jalan menuju air terjun Simalelep sepanjang 900 meter. “Dana tersebut diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) Sinaka tahun 2019,” kata Tarsan Samaloisa, Kepala Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, Senin, 18 Februari.

Ia menyebutkan, air terjun Simalelep sangat cocok sekali dijadikan destinasi wisata sebab alam yang masih asri, air terjunnya sungguh indah sekali dilihat, airnya bersih. Banyak kegiatan wisata yang bisa dilakukan di sana. Di kawasan yang masih masuk dalam areal konsesi PT. Minas Pagai Lumber ini bisa dibuat lokasi pemandian, pemancingan, jalur sepeda alam maupun jalur lintas alam karena air terjun berada dalam kawasan hutan.

“Harapan kita dengan adanya sarana dan prasarana yang kita buat di destinasi air terjun Simalelep, Dusun Matobat dan Desa Sinaka akan ramai dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara, dengan ramainya kunjungan tersebut berarti bisa menjadi pendapatan desa,” katanya. Air terjun Simalelep atau disebut juga air terjun Matobat berada di Dusun Matobat. Akses menuju air terjun ini cukup dekat dari pemukiman penduduk di KM 49 Pagai Selatan.

Wakil Bupati Mentawai Kortanius mengatakan keberadaan BUMDes saat ini belum sesuai harapan pemerintah, karena itu Pemda akan melakukan evaluasi bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mentawai.

“Jika tidak sesuai maka pihak pemerintah kabupaten akan melakukan penarikan baik itu anggaran dan lain sebagainya,” kata Korta.

Ia berharap dana desa digunakan untuk pelatihan masyarakat seperti petani, nelayan, termasuk industri. Tak hanya itu ia juga menjelaskan satu atau dua tahun ke depan pembangunan jalan atau peningkatan ekonomi masyarakat di desa sudah bisa berjalan dengan baik.

“Pemkab sudah memberikan bantuan mobil untuk BUMDes, mobil itu yang kita berikan untuk membantu perekonomian masyarakat, kalau mereka sebagai petani atau nelayan sudah ada yang mengangkut dari desa ke kecamatan, atau dari kampung diangkut ke pasar, ini sudah kita lakukan, tapi sampai hari ini belum ada yang memanfaatkan dengan baik, nah ini yang akan menjadi evaluasi kita,” katanya.(bs/rr//hd/leo/spr//trs/g)

ebanyak 249 calon legislatif dari 15 partai politik akan memperebutkan 62.959 suara pemilih dalam Pemilu 2019

yang akan berlangsung 17 April mendatang.

Mereka terbagi atas 73 caleg di daerah pemilihan 1 (Sipora Utara dan Sipora Selatan), 74 caleg di dapil 2 (Pagai Utara, Pagai Selatan dan Sikakap) dan 102 caleg di dapil 3 (Siberut Barat, Siberut Utara, Siberut Tengah, Siberut Selatan dan Siberut Barat Daya.

Para caleg ini akan berjuang mendapatkan satu dari 20 kursi DPRD Mentawai. Ada lima kursi di Dapil 1, enam kursi di Dapil 2 dan sembilan kursi di Dapil 3. Dengan metode penentuan alokasi kursi parpol dan caleg terpilih berbeda dari Pemilu 2014 lalu, seperti yang ditetapkan melalui PKPU No. 5 Tahun 2019, para caleg akan berlombalomba meraup suara terbanyak.

Dengan perang terbuka tersebut, potensi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu semakin meningkat. Kerja berat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mentawai dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mentawai untuk memastikan pesta demoktasi rutin lima tahunan ini terjamin berjalan adil, jujur dan aman.

Apalagi, pemilu kali ini disebut pemilu serentak karena baru kali ini pemilihan legislatif bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Tensi politik di tingkat akar rumput maupun di media sosial akan tinggi. Gesekan berpotensi terjadi antar sesama caleg maupun para pendukung.

Potensi kecurangan dalam pemilu bisa terjadi melalui politik uang kepada pemilih, suap kepada anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS ataupun kecurangan dalam proses penghitungan suara.

Apalagi kondisi geografis Mentawai berbentuk kepulauan dengan akses yang jauh dan sulit. Beberapa daerah harus dijangkau dengan berjalan kaki, menyusuri sungai atau melewati lautan.

Bawaslu Mentawai bahkan telah memetakan daerah yang rawan pengawasan yakni daerah yang berada di pantai barat Mentawai. Dengan terbatasnya jumlah pengawas yang dimiliki Bawaslu, tentu peran serta masyarakat untuk ikut meminimalisir kecurangan sangat penting seperti menolak praktik politik yang transaksional, melaporkan setiap kecurangan yang dilihat maupun ditemui dan tidak mudah percaya dengan berita maupun kabar hoaks yang bisa memecah belah.

Selain itu, penting juga bagi pemilih mengetahui rekam jejak para caleg atau latar belakangnya, seperti tidak pernah terlibat korupsi, berpihak pada masyarakat dan pro lingkungan yang lestari.

Memilih calon legislatif yang akan menentukan arah kebijakan Mentawai dalam lima tahun ke depan tidak bisa semata-mata dilakukan hanya karena kedekatan kekeluargaan, atau hubungan kekerabatan semata.

3

Puailiggoubat 405, 01 - 14 April 2019

Ada 249 caleg yang akan berlaga di tiga dapil Mentawai

Berebut Suara Pemilih Mentawai FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Tim Redaksi

R

atusan calon legislatif akan bertarung memperebutkan 62.959 suara pemilih di Kabu

paten Kepulauan Mentawai. Data dari website KPU.go.id, ada 249 caleg yang akan berlaga dari 15 partai politik peserta Pemilu 2019 di Mentawai.

Mereka terdiri dari 73 caleg di daerah pemilihan 1 (Sipora Utara dan Sipora Selatan), 74 caleg di dapil 2 (Pagai Utara, pagai Selatan dan Sikakap) dan 102 caleg di dapil 3 (Siberut Barat, Siberut Utara, Siberut Tengah, Siberut Selatan dan Siberut Barat Daya.

Para caleg ini akan berjuang mendapatkan satu dari 20 kursi DPRD Mentawai. Di dapil 1, alokasi kursi 5, dapil 2 ada 6 kursi dan dapil 3 paling banyak, 9 kursi. Komposisi dapil pada Pemilu 2019 berbeda dibanding 2014 karena Pulau Siberut yang sebelumnya terbagi dua dapil digabungkan menjadi 1 dapil.

Selain perubahan dapil, pemilu kali ini juga menggunakan metode penghitungan suara berbeda untuk menentukan jumlah kursi parpol dan caleg terpilih.

Jika Pemilu 2014 menggunakan metode Bilangan Pembagi Pemilih, maka pemilu ini dengan teknik Sainte Lague, yakni konversi suara dengan pembagi bilangan ganjil dimulai 1,3,5,7 dan seterusnya.

Ketua KPU Mentawai, Eki Butman mengatakan, penghitungan tersebut sesuai Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019. “Kalau pemilu sekarang sistem bagi kemudian baru dilakukan ranking, siapa yang tertinggi dari suara terbanyak 1,2 dan 3, nah dari situ dapat hasilnya,” ungkap Eki kepada Puailiggoubat, 28 Maret 2019.

Kondisi ini tentu saja akan berpengaruh pada peta politik dan strategi parpol dan caleg meraih suara terutama yang berada di dapil 3. Apalagi diantara para caleg tersebut, ada yang petahana atau anggota DPRD saat ini yang tentu saja lebih populer dan memiliki amunisi lebih banyak.

Nikanor Saguruk, salah satu caleg petahana dari dapil 3 Siberut dan juga wakil ketua DPRD Mentawai ini mengatakan metode penghitungan suara tersebut akan sangat menguntungkan partai besar. “Metode ini sangat menguntungkan sekali termasuk bagi Partai Nasdem, meski masih berusia 78 tahun tapi bagi saya secara nasional Partai Nasdem sudah populer yang artinya ambang batas sudah mencapai 4,5 persen dan saat Pemilu 2014 kita pemenang kedua di Mentawai ini,” ujarnya, 23 Maret lalu.

Ketua Partai Nasdem Mentawai ini

SILUMULSI-Sejumlah sedang memperagakan simulasi pengamanan Pemilu 2019.

optimis bisa terpilih kembali dan tak terlalu mempersoalkan dapil 3 Siberut yang kini digabung, justru akan lebih menguntungkannya karena bisa leluasa berkampanye dari Siberut Barat hingga Siberut Selatan dan Barat Daya.

“Soal dapil mana yang pertarungannya keras, saya kira tidak ada, saya menganggap ini bukan sebuah pertarungan tapi ini pesta demokrasi untuk mencari pemimpin yang bisa mengayomi, mendengarkan aspirasi masyarakat di banyak hal dari infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan lainnya,” ucapnya kepada Puailiggoubat beberapa waktu lalu.

Strategi yang akan membangun komunikasi dengan masyarakat dengan berkunjung dari rumah ke rumah dan memberikan pendidikan politik yang santun dan bermartabat. “Saya kira masyarakat selama ini sudah dapat menilai peran saya sebagai anggota DPRD selama ini,” ujarnya.

Sementara Ketua DPC PDIP Mentawai, Jan Winnen Sipayung, caleg nomor urut 1 PDIP di Dapil 2 Pagai dan Sikakap, mengatakan strateginya untuk mendapat raihan suara adalah turun ke lapangan, berkampanye dengan santun tanpa menjelek-jelekkan caleg lain termasuk sesama partai.

Meski bukan caleg petahana, namun Jan Winnen Sipayung pernah duduk di DPRD Mentawai periode 2004-2009 dan 2009-2014. Sebagai ketua partai terbesar di Mentawai, tentu sosoknya banyak dikenal masyarakat. Sejauh ini, dia sudah turun ke 78 dusun dari 10 desa yang ada di Pagai Utara Selatan.

“Sesuai amanah partai dan Bupati Mentawai Pak Yudas yang juga kader PDIP, tiap caleg harus turun ke lapangan untuk sosialisasi program kerja, dari kunjungan saya ke 78 dusun, sambutan masyarakat sangat antusias,” katanya.

Sebagai caleg dari partai yang berkuasa di Indonesia dan Mentawai saat ini, strategi kampanyenya dengan memperkuat pemahaman masyarakat terkait pembangunan dan program kerja yang sudah dilakukan pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo maupun Mentawai di bawah kepemimpinan Yudas Sabaggalet.

“Kita juga memberi pemahaman politik kepada masyarakat bahwa pembangunan tidak hanya menggunakan ADD dan APBD saja, masih ada dana APBD Sumatera Barat, dan APBN, kalau kita masih mengandalkan ADD dan APBD saja tidak akan cukup, berkat suntikan dana dari APBN pembangunan trans Mentawai tiap tahun dapat kita laksanakan. Pembangunan trans Mentawai hanya 30 persen dari APBD Mentawai selebihnya dari APBN,” katanya.

Tantangan terbesar yang dihadapi Mentawai saat ini menurutnya upaya peningkatan ekonomi masyarakat termasuk warga korban gempa dan tsunami Mentawai 2010 yang kini tinggal di huntap serta para nelayan keramba jaring apung. Karena itu, mendorong pembangunan akses jalan dan akses pasar sangat penting di Mentawai.

Tidak semua caleg yang berlaga di pemilu ini yang sudah malang melintang di dunia politik. Ada juga yang masih baru, misalnya Indra Gunawan Sanene,

caleg Partai Gerindra di Dapil 3 Siberut.

Dia lebih dikenal sebagian masyarakat sebagai aktivis NGO yang berkegiatan di Mentawai. Tertarik terjun ke politik karena ingin masuk dalam sistem pengambilan kebijakan agar dapat mendorong kebijakan yang pro rakyat.

“Kita melihat selama ini di YCM (Yayasan Citra Mandiri Mentawai) dalam mendorong kebijakan yang pro pada rakyat hanya bisa pada level luar atau pada saat di luar sistem. Sementara kalau kita lihat dalam pengambilan sebuah kebijakan itu ada pada tingkat legislatif,” katanya.

Salah satu bentuk kebijakan yang menjadi pengalaman Indra Gunawan yaitu soal Perda PPUMHA, yang diperjuangkan YCM bersama masyarakat adat bertahun-tahun hingga lahirnya perda. Salah satu kendalanya saat itu kurangnya dukungan dari anggota DPRD Mentawai.

“Ini salah satu hal yang mendorong kita untuk maju dalam mengambil kebijakan yang pro masyarakat,” katanya.

Berbagai strategi diterapkan para caleg meraih suara. Ada yang blusukan ke berbagai kampung, ada yang memperkuat dukungan di basis atau kampung asal. Misalnya Charles Samarukrok, caleg Partai Nasdem dari dapil 3 Siberut ini mengutamakan berkampanye di basis suaranya di Siberut Selatan.

“Saya telah melakukan diskusi atau kampanye di berbagai tempat yakniTinambu Desa Saliguma, Sala-ppak, Magosi, Bekkeiluk, Desa Katurei,

Muntei, Maileppet dan Muara Siberut, dan saya juga akan ke Siberut Barat Daya,” katanya.

Cara berbeda diterapkan Agusman Sanenek, caleg Partai Hanura, juga dari Dapil 3 Siberut. Dia berusaha menjangkau daerah-daerah terpencil yang berpotensi sulit didatangi caleg lain seperti Sagulubbek Siberut Barat Daya.

Selain itu, dia juga meminta meminta pemilih tidak terjebak politik uang.

“Apalagi sekarang ini mengumpulkan masyarakat dengan potong babi atau ayam, ini bagian menjatuhkan lawan, dan peran kita meluruskan itu sekali lagi agar warga tidak terjerumus,” ujarnya.

Sementara, caleg dari partai baru harus bekerja keras memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan partainya ke pemilih. Salah satunya Maren Obaja Samaloisa, caleg Partai Garuda untuk dapil 2 Pagai Sikakap.

Tidak hanya blusukan ke kampungkampung, Maren yang dulu aktivis mahasiswa ini juga mengefektifkan kampanye melalui media sosial seperti Facebook dan mengirimkan pesan berantai kepada keluarga, kerabat dan koleganya.

“Sosialisasi yang kita lakukan sampai saat ini adalah pertemuan terbatas di tengah-tengah masyarakat miskin mulai dari tingkat individu sampai kelompok masyarakat dan memberikan pendidikan politik. Hal ini kita lakukan supaya masyarakat paham sekaligus bisa menentukan hak pilihnya,” katanya optimis.

Pertarungan lebih keras akan dihadapi caleg asal Mentawai yang maju untuk kursi DPRD Sumatera Barat, salah satunya Kristinus Andre Satoko, Bendahara DPW Partai Perindo Sumbar. Karena itu dia fokus bekerja keras dan mengefektifkan mesin partai bekerja. Apalagi Partai Perindo baru pertama kali sebagai kontestan pemilu.

“Strategi yang kita lakukan turun ke lapangan bersosialisasi kepada masyarakat, memperkenalkan diri dan memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menilai siapa yang mampu mawakili mereka di tingkat provinsi,” kata Andre, Selasa (26/3/2019).

Dia mengakui bahwa Partai Perindo memang partai baru namun siapa pun harus bisa melihat apa yang dibutuhkan masyarakat, melihat faktor apa yang bisa membuat masyarakat maju dengan meningkatkan potensi yang ada seperti pertanian, perikanan atau nelayan.

Partai Perindo menargetkan kadernya dapat memiliki satu fraksi di DPRD Mentawai, juga mendapatkan posisi pimpinan di DPRD Mentawai.

“Itu target kita dari awal,” kata Andre. (hd/bs/spr/rr/o)

Puailiggoubat 405, 01 - 14 April 2019

Sebelum ada toilet warga buang air besar di sungai di pinggir perkampungan Bambang Sagurung

Upaya Pemdes di Siberut Barat Ubah Sanitasi Buruk Warga FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

ntuk mengubah perilaku dan kebiasaan sanitasi buruk warga, Pemerintah Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai memberi bantuan kloset dan material untuk membangun toilet atau kakus sederhana di rumah warga.

Seperti Suparman, warga Dusun Simalibbeg, mengaku senang kini di rumahnya sudah ada toilet sehingga kebersihan dan kesehatan keluarganya lebih terjamin karena dapat terhidnar dari penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan sanitasi yang buruk. ”Di rumah sudah ada wc meski dindingnya terbuat dari atap daun sagu,” kata Suparman, warga Dusun Simalibbeg pada Puailiggoubat, Kamis, 21 Maret lalu.

Sebelum ada toilet, umumnya warga membuang air besar di sungai yang ada di pinggir perkampungan. Sungai tersebut selain untuk membuang air besar juga digunakan sebagai tempat mandi, mencuci dan aktivitas anak-anak bermain air dan ibu-ibu mencari ikan sungai.

“Awal memang sulit karena tidak terbiasa. Namun karena sudah ada di setiap rumah masyarakat mulai sadar dan terbiasa. Ada sebagian yang belum sadar akan manfaatnya sehingga belum mereka gunakan,” katanya.

Hal yang sama dikatakan Suwandi. Dengan bantuan dari pemerintah desa untuk pembangunan toilet masingmasing rumah masyarakat dirinya terdorong dan terbantu membuat bak penampungan air untuk mencuci dan

4

U

AIR BERSIH-Perempuan di Dusun Simalibbeg Desa Simatalu sedang mengangkat air bersih. Tahun ini desa Sumatalu ada program wc dan air bersih

mandi. “Kalau untuk dinding kita pakai atap daun sagu saja”, katanya.

Kepala Desa Simatalu, Stefanus Siribere mengatakan pembangunan toilet di rumah masing-masing warga di Desa Simatalu menjadi salah satu target dari program kepemimpinannya. Dimana dari 13 dusun yang ada untuk setiap tahunnya akan diprioritaskan pembangunan toilet. ”Target kita untuk bidang kesehatan lingkungan salah satu pembangunan wc warga di masing-masing rumah,” katanya.

Lebihlanjut dikatakan Stefanus, salah satu faktor pendorong terjadinya wabah penyakit di tengah masyarakat

seperti diare, kolera karena faktor lingkungan yang tidak sehat salah satunya dengan membuang air besar sembarannga.

“Kita juga meminta pihak kesehatan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan di tingkat sekolah akan pentingnya kebersihan lingkungan seperti tidak membuang air besar sembarangan. Hal ini sudah kita kordinasikan dengan pihak puskes-mas,” katanya.

Untuk 2018, program pembangunan toilet warga disasar pada dusun yang ada di pusat desa, yaitu Dusun Simalibbeg dan Dusun Muntei sebanyak 150 unit.

Untuk pembangunan toilet ini, pihak

desa membantu memberikan kloset, paralon dan semen. Untuk pembuatan ditanggung masyarakat secara swadaya. ”Untuk tahun ini kita fokuskan di tiga dusun yang ada di Paipajethulu, seperti Dusun Amek, Polauruan dan Lalateng sebanyak 180 unit,” katanya.

Untuk program ini pemerintah desa mengalokasikan anggaran pembelian kloset, semen, paralon dari alokasi dana desa sekira Rp260 juta lebih.

Sedangkan untuk dusun yang sudah mendapat bantuan tahun lalu, tahun ini akan dibangun sarana air bersih yang dialirkan di sekitar rumah masyarakat agar nantinya pemanfaatan toilet yang sudah ada di rumah masyarakat dapat lebih

maksimal.

“Karena kita melihat masyarakat tidak akan maksimal menggunakan wc di rumahnya bila tidak ada air yang mendukung di sekitar rumah masya-rakat.

Untuk tahun ini kita akan bangun sarana air bersih karena sumber airnya ada,” katanya.

Tak hanya di Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat. Di Desa Simalegi, desa yang masih masuk wilayah keca-matan Siberut Barat juga mempro-gramkan pembangunan toilet di rumah masingmasing warga berdasarkan usulan masyarakat melalui kepala dusun tahun ini. ”Tahun ini kita programkan 160 unit untuk delapan dusun dari sembilan dusun yang ada. Masing-masing dusun 20 unit,” kata Piator Sirilaulau, Kepala Desa Simalegi.

Dusun yang menjadi target yaitu Betaet Utara, Betaet Selatan, Suteuleu, Sakaladhat, Muara Utara, Muara Selatan, Tengah Timur dan Tengah Barat. Sementara Dusun Saboilogkat tidak menjadi sasaran program karena tidak mengusulkan program pembangunan toilet.

Untuk pembangunan toilet, pemerintah desa membantu pengadaan semen, paralon dan kloset. Sementara untuk material batu dan pasir menjadi tanggungjawab masyarakat penerima program.

“Masyarakat yang namanya menjadi sasaran penerima program wajib menyediakan material bangunan terlebih dahulu.

Bila tidak ada maka desa akan mengalihkan pada masyarakat lainnya yang siap menerima,” katanya.

Tahun ini Pemerintah Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat mendapat ADD (Alokasi Dana Desa) secara keseluruhan Rp3,6 miliar dan Desa Simatalu sebesar Rp5,8 miliar. (r)

Banyak Rumah Warga di Simatalu Tak Layak Huni FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

BEDAH RUMAH-Salah satu kondisi rumah warga Simatalu yang tidak layak huni dan butuh bantuan program pembangunan rumah

SIMATALU-Rumah milik Elias Dengan, warga Dusun Simalibbeg Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat terlihat sangat sederhana. Bangunan panggung yang berlantai batang nibung beratap daun sagu sudah lama dihuni.

“Sudah puluhan tahun”, katanya

saat pada Puailiggoubat menanyakan usia rumahnya, Jumat, 22 Maret lalu.

Kondisi rumah Elias Dengan pada umumnya sama dengan masyarakat Desa Simatalu lainnya. Bangunan rumah masyarakat pada umumnya berbentuk panggung dengan menggunakan lantai

papan atau lantai nibung, berdinding papan atau kulit kayu serta beratapkan tobat yang terbuat dari daun sagu.

“Masih beberapa orang yang rumahnya beratap seng dan bangunan setengah permanen,” kata Nursani, Kepala Dusun Limu.

Dikatakan Nursani, untuk mendapatkan kayu yang bagus masyarakat tidak kesulitan karena kayu masih banyak di sekitar hutan yang ada di perkampungan. Hanya yang membuat mahal membangun sebuah rumah yang perkayuannya diolah dengan mesin gergaji yaitu biaya membeli bensin dan semen untuk membuat pondasi atau sandi rumah. “Belum beli besi paku dan atap seng mahal”, katanya.

Hal yang sama dikatakan Kepala Dusun Polauruan yang terletak di

Paipajethulu, Xaverius. Karena kondisi ekonomi masyarakat yang sulit membuat masyarakat tidak begitu memaksakan diri untuk membangun rumah yang lebih baik.

“Apalagi masyarakat yang tidak punya penghasilan tetap dan jauh di bagian hulu sungai karena biaya untuk beli seng, semen, paku akan dua hingga tiga kali lipat dari harga ditempat lainnya”, katanya.

Kepala Desa Simatalu, Stefanus Siribere mengatakan masyarakat mengharapkan program pembangunam rumah warga dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, baik dalam bentuk bantuan bedah rumah atau dalam bentuk program pembangunan rumah baru.

“Pada tahun lalu sudah ada pengusulan program bantuan rumah yang

memenuhi syarat administrasi seperti KK dan KTP, namun kita belum dapat informasi lanjutan dari tim Dinas Perumahan yang turun pada waktu itu”, katanya.

Lebihlanjut dikatakan Stefanus, salah satu faktor kendala pemerintah desa dalam mengusulkan bantuan program pembangunan rumah per dusun karena tidak semua masyarakat di masing-masing dusun memiliki KK dan KTP. “Makanya yang kita usulkan kemaren itu berdasarkan data masyarakat yang ada KK dan KTP”, katanya.

Untuk wilayah Desa Simatalu, Dusun yang masuk didalamnya yaitu Dusun Saikoat, Limu, Bojo, Muntei, Simalibbeg, Amek, Lalateng, Polauruan, Limau Timur, Limau Barat, Masaba, Kulumen, Suruan. (bs/r)

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS Peningkatan layanan dasar untuk kesehatan dan pendidikan juga prioritas Patrisius Sanene

405, 01 - 14 April 2019

5

Musrenbang Mentawai 2020 Masih Prioritaskan Infrastruktur FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

P

embangunan infrastruktur masih menjadi prioritas yang akan dilakukan Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 2020. Hal itu disusun dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Mentawai di Aula Bappeda Mentawai, Kilometer 4, Tuapeijat, Sipora Utara, Selasa 26 Maret lalu.

Selain infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan destinasi wisata dan desa wisata, pengembangan kewirausahaan, penataan dan pembangunan kawasan perumahan dan pemukiman, pembangunan sentra pertanian, perikanan, dan peternakan serta reformasi birokrasi.

Tema RKPD kali pembangunan pariwisata Mentawai menuju kelas dunia, untuk mencapai pariwisata kelas dunia harus ada peningkatan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi, peningkatan konektivitas wilayah dan kualitas lingkungan.

Kepala Bappeda Mentawai, Naslindo Sirait, mengatakan selain masih memprioritaskan infrastruktur, Pemda Mentawai juga menargetkan peningkatan layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat.

Sementara untuk meningkatkan destinasi wisata, menurut Naslindo, lingkungan yang lestari dan budaya harus tetap terjaga. “Pariwisata boleh kita lakukan tetapi lingkungan itu harus terjaga dan budaya kita lestarikan, dan masyarakat juga harus diberdayakan, kemudian untuk 2020, pembangunan jalan trans Mentawai masih menjadi prioritas kita dan itu masih menjadi komitmen kita,” katanya pada rehat siang Musrembang.

MUSRENBANG-Naslindo Sirait, Kepala Bappeda Mentawai saat Musrembang RKPD 2020

Berikut penjabaran prioritas pembangunan Mentawai pada 2020. Untuk pembangunan pendidikan akan mewujudkan pendidikan inklusif, dan yang merata dengan memastikan akses dan pendidikan yang merata di Kabupaten Kepulauan Mentawai, kemudian dukungan beasiswa pendidikan, dan persiapan pendirian akademi maritim.

Kemudian pada kesehatan akan dimulai dari kesehatan keluarga seperti penanggulangan stunting, Imunisasi, PHBS, kemudian penanggulangan gizi buruk.

Lalu kesehatan lingkungan dengan pengawasan kualitas air dan pembinaan lingkungan sehat. Kemudian pengendalian penyakit dengan pencegahan dan penanggulangan TBC pencegahan dan penanganan penyakit menular.

Kemudian terkait dengan pengem-

bangan destinasi wisata dan desa wisata yang menjadi prioritas pemba-ngunan pada 2020 adalah pemba-ngunan desa wisata Mapaddegat, Muntei, Madobag dan Katiet, lalu fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kemudian penataan kele-mbagaan pariwisata dengan target kunjungan wisata mancanegara sebanyak 40 ribu dan domestik 1 juta pengunjung.

Sementara untuk pembangunan sentra pertanian, perikanan, dan peternakan pada 2020, Pemda Mentawai akan membangun kawasan pertumbungan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dengan pembangunan kawasan pertanian terpadu.

Kawasan pangan di Saibi, Sotboyak, Saureinu, Sagitci, Nemnemlelu, Saumanganyak, Makalo, dan Malakopa, kemudian kawasan holtikultura, kemu-

dian kawasan pertanian jagung di Pagai Utara dan Pagai Selatan.

Pembangunan Sentra Perikanan Terpadu dengan melakukan pengadaan alat tangkap ikan, pengembangan budidaya ikan dan kepiting di Katurei, pengembangan budidaya lele di Sipora Utara.

Program prioritas pada pengembangan industri dan kewirausahaan yakni pengembangan industri sagu yang ada di Desa Muntei, Siberut Selatan, industri kelapa di Taraet, industri bambu di Madobag, penciptaan dan pembinaan kewirausahaan sebanyak 100 orang.

Kemudian untuk pembangunan infrastruktur daerah seperti pembangunan jalan trans Mentawai pada 2020 ditargetkan sepanjang 30 kilometer, percepatan pembangunan

infrastruktur di perdesaan sepanjang 60 kilometer.

Perencanaan pelabuhan marina, pengadaan kapal antar pulau, pembangunan jaringan irigasi sepanjang 6.5 kilometer, persiapan pembangunan bandara, pembangunan talud sepanjang 1,6 kilometer, perawatan dan peme-liharaan pada 10 pelabuhan di Men-tawai.

Lalu penataan dan pembangunan kawasan perumahan dan pemukiman pada 2020 akan ada pembangunan air bersih di Tuapeijat, Sikabaluan dan Muara Siberut, dan pembangunan air bersihg berbasis masyarakat, (Pamsimas) di 20m titik dengan cakupan 9.000 Kepala Keluarga.

Kemudian akan ada pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Pasakiat Teileleu, Muntei, Madobag dengan cakupan 500 KK, pembangunan IPAL individu untuk 500 KK, pengadaan toilet umum, pemba-ngunan TPA di Sipora Utara.

Pembangunan menuju TPA di Dusun Berkat, Sipora Utara, pembangunan 3 TPS, perencanaan pembangunan GOR, perencanaan pembangunan rumah layak huni 250 unit, rehab rumah tidak layak huni menjadi layak huni sebanyak 750 unit.

Lalu pada reformasi birokrasi penerapan standar pelayanan minimum (SPM), penyusunan sistem monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas penyuluh dan pendamping desa, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan dan penyuluh KB. Selanjutnya peningkatan dan penguatan kapasitas pemerintah desa, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penyusunan standar pengawasan internal pemerintah dan pengembangan E-Government. (r)

Warga Siberut Barat Nikmati Lampu Tenaga Surya SIMATALU-Rumah milik Suwandi, warga Dusun Simalibbeg Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kepulauan Mentawai pada pukul 19.00 wib sudah terlihat terang pada bagian teras, ruang tengah, kamar dan dapur saat dikunjungi Puailiggoubat, Kamis, 21 Maret lalu.

Rumah Suwandi terang benderang bukan karena listrik tenaga mesin diesel, namun berkat Lampu Tenaga Surya Hemat Energy (LTSHE) program Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) tahun lalu melalui program Nawacita LTSHE. “Kalau dulu hidup lampu tidak menentu. Tergantung dari iuran masyarakat untuk membeli

minyak solar,” katanya.

Lebihlanjut dikatakan Suwandi, sebelum ada lampu tenaga surya di beberapa dusun yang ada di Desa Simatalu khususnya di pusat desa seperti Dusun Muntei dan Simalibbeg, pemerintah desa membeli mesin diesel untuk program penerangan warga. Oleh petugas penerangan setiap sore untuk setiap harinya berjalan ke rumah warga untuk mengumpulkan iuran pembelian minyak solar yang masing-masing Rp2 ribu per rumah.

“Dengan biaya per hari begitu masih juga mengalami kendala sehingga lampu tidak juga setiap hari hidup,” katanya.

Meski di rumah Suwandi sudah

ada lampu tenaga surya, namun dirinya setiap malam selalu menghidupkan mesin generator dari pukul 19.00-24.00 wib agar alat elektronik di rumahnya seperti TV bisa dioperasikan karena PLTS yang ada hanya di desain khusus untuk penerangan. “Setiap malam saya perlu dua liter bensin untuk menghidupkan tv agar keluarga bisa menonton. Namun untuk soal penerangan itu sudah tidak lagi masalah hingga pagi hari,” katanya.

Untuk harga bensin di Simalibbeg dan Muntei Rp15 ribu per liter saat harga normal. Sementara di saat terjadi kelangkaan BBM khususnya bensin harga bisa menjadi Rp25 ribu per liter. Sehingga untuk setiap malam, Suwandi mesti

mengeluarkan biaya untuk menghidupkan mesin genset di rumahnya Rp30 ribu per hari.

Manfaat listrik tenaga surya ikut dirasakan masyarakat Dusun Limu Desa Simatalu, yaitu masyarakat Simatalu yang ada di jalur pantai.

Karena selama ini masyarakat hanya menikmati lampu semprong atau lampu dinding yang menggunakan minyak tanah. Sementara harga minyak tanah di wilayah Simatalu antara Rp12-15 ribu per botol BIR Bintang. “Masyarakat sudah sangat terbantu dengan adanya lampu tenaga surya. Selain semua rumah masyarakat terlihat terang pada malam hari, masyarakat juga dapat

terbantu dari segi biaya,” katanya.

Tak hanya masyarakat di pusat desa dan masyarakat Simatalu bagian jalur pantai yang dapat menikmati lampu tenaga surya. Namun masyarakat Simatalu bagian hulu sungai seperti Dusun Polauruan ikut menikmati program Nawacita Presiden Joko Wi dodo.

“Masyarakat terbantu sekali dengan adanya program penerangan ini. Kampung terlihat terang pada malam hari serta beban biaya ekonomi masyarakat terkurangi dari pengeluaran membeli bensin atau minyak tanah,” kata Xaverius, Kepala Dusun Polauruan. (bs/r)

MENTAWAINEWS Kebijakan pembangunan per wilayah ini diambil karena wilayah Simatalu sangat luas Bambang Sagurung

U

Puailiggoubat

Pemdes Simatalu Terapkan Pembangunan Per Wilayah

405, 01 - 14 April 2019

6

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

ntuk memacu pembangunan di wilayah Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat

Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kepala Desa Simatalu Stefanus Siribere menerapkan pembangun per wilayah atau zona di desanya yang terdiri dari 13 dusun.

“Kalau kita bangun secara bersamaan hasilnya tidak maksimal. Untuk itu pembangunannya kita lakukan per wilayah,” kata Stefanus pada Mentawaikita.com, Kamis (21/3/2019).

Pembangunan per wilayah, dikatakan Stefanus lebih efektif mengingat luas wilayah, kondisi geografis dan anggaran desa yang terbatas dalam melakukan pembangunan setiap tahunnya.

“Satu tahun itu kita fokus untuk satu jalur pembangunan fisik sehingga apa yang menjadi prioritas ditengah masyarakat dalam hal pembangunan lebih terasa,” katanya.

Pembangunan per wilayah yang dilakukan Pemdes Simatalu tahun ini fokus pembangunan fisik jalan dan jembatan di pusat pemerintah desa, yaitu di Dusun Simalibbeg dan Dusun Muntei dan Paipajethulu (Amek, Polauruan, Lalateng). Untuk 2020 fokus pembangunam di jalur Simatalu bagian pantai, yaitu Dusun Saikoat, Limu, Bojo. Sementara untuk Simatalu jalur sungai yang terdiri Suruan, Kulumen, Masaba, Limau/Lakoen.

“Artinya untuk selama kepemimpinan saya satu jalur itu dapat dua kali jatah pembangunan, “ katanya.

Untuk 2019, fokus pembangunan di Paipajethulu yang terdiri tiga dusun, Amek, Polauruan, Lalateng dan Muntei serta Simalibbeg dengan pembangunan lingkar dusun antar dusun, poros

PEMBANGUNAN-Kantor Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat

Simalibbeg-Muntei menuju Bojo.

“Untuk jalur Bojo-Simalibbeg kita bangun lagi bagian yang sudah rusak, jalur yang dakiannya masih tinggi akan coba direndahkan lagi karena ini akses utama masyarakat menuju pusat kecamatan,” katanya.

Kepala Dusun Muntei, Julius Ojak menyambut baik rencana pembangunan sistem per wilayah agar pembangunan yang selama ini tidak bisa dinikmati masyarakat dalam satu tahun pembangunan akan lebih terasa sehingga apa yang dibangun akan lebih bermanfaat dan dinikmati masyarakat.

“Biasanya kalau dibagi-bagi anggaran fisik per dusun hasilnya tidak begitu terasa di masyarakat, dengan model baru ini akan makin mempercepat pembangunan,” katanya.

Untuk wilayah Muntei dan Simalibbeg, jalur jalan yang diharapkan pembangunanya lebih diprioritaskan yaitu jalan menuju Dusun Bojo baik rabat beton maupun rehab jembatan.

“Membawa orang sakit untuk dirujuk ke Tuapeijat (Sipora Utara) tidak juga dapat mengandalkan pintu muara Simatalu yang melewatinya cukup sulit. Kalau jalan menuju pusat kecamatan lebih baik maka

akan bisa di kejarkan ke Betaet naik boat atau kapal antar pulau,” katanya.

Sementara di wilayah Paipajethulu seperti Dusun Amek, Lalateng, Polauruan akan menyambungkan jalan rabat beton yang belum tersambung pada pembangunan tahun sebelumnya dan membuka badan jalan akses pertanian masyarakat. “Untuk jalan pertanian yang jalurnya masih baru kita usahakan dibangun jembatan karena tanpa jembatan jalan yang dibangun tidak bermanfaat juga,” kata Xaverius kepala Dusun Polauruan.

Tahun ini, Desa Simatalu mendapat

ADD (Alokasi dana Desa) baik dari APBN dan APBD sebesar Rp5,8 miliar.

Saat ini pemerintah desa sedang dalam proses verifikasi rencana kegiatan pembangunan ke kecamatan.

Camat Siberut Barat, Jop menyambut baik rencana kepala desa Simatalu yang baru terkait pembangunan perwilayah agar hasil pembangunannya dimasyarakat lebih fokus, lebih nyata dan bermanfaat.

Desa Simatalu terdiri dari Dusun Saikoat, Limu, Bojo, Muntei, Simalibbeg, Amek, Lalateng, Polauruan, Suruan, Kulumen, Masaba, Limau Barat dan Limau Timur. (o)

Perempuan Diwajibkan Duduk di Lembaga BPD SAIBISAMUKOP-Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai mulai disiapkan pemerintah setempat mengingat masa bakti anggota BPD lama berakhir tahun ini.

Persiapan tersebut dimulai pemerintah melalui sosialisasi Perbub Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan dan Penetapan Anggota BPD yang berlangsung di kantor desa, Jumat, 22 Maret lalu.

Camat Siberut Tengah Jasti Onarelius Saguruk mengatakan sesuai Perbub, jumlah anggota BPD yang ditetapkan berdasarkan jumlah

penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.

Ketentuannya, jumlah penduduk sampai 2.000 jiwa dengan anggota BPD 5 orang, lebih dari itu sampai 4.000 jiwa jumlah anggota BPD 7 orang dan lebih dari 4.000 jumlah anggota BPD sampai 9 orang.

Lalu, untuk Desa Saibi Samukop, jumlah penduduk masih di atas 3.000 dengan anggota BPD yang dipilih nantinya sebanyak 7 orang. “Tujuh anggota BPD yang dipilih nantinya satu orang harus ada wakil perempuan, bisa dipilih keterwakilan perempuan dan bisa wakil wilayahnya, ini penekananannya dan diharuskan ada wakil perempuan,” ujar Jasti usai sosialisasi.

Adanya penekanan di Perbub tersebut, dijelaskan Jasti kesetaraan genderisasi mesti dimunculkan. Pada tahun-tahun yang lalu wakil perempuan tidak ada yang menduduki lembaga pemerintah terendah.

Jasti mengakui tidak adanya wakil perempuan yang duduk di lembaga pemerintah disebabkan pemerintah sedikit tidak peduli pada perempuan.

“Contohnya saja pada rapat-rapat yang hadir atau yang diundang hanya bapakbapak dan tokoh masyarakat, yang perempuannya tidak ada, hingga mereka merasa tidak dihargai, jadi kelemahan kita tidak konsolidasikan dan tidak melakukan penekanan,” tuturnya.

Menurut Jasti, dengan adanya

penekanan di Perbub yang mewajibkan ada keterwakilan perempuan yang akan duduk nantinya dilembaga pemerintah, jadi motivasi kaum perempuan yang akan tampil di tengah masyarakat. “Jadi saatnya perempuan ada di pemerintahan, saya optimis tahun ini ada yang duduk, jika tidak ada harus diisi atas kebijakan pemerintah desa nantinya,” ucapnya.

Kepala Desa Saibi Samukop Binsar Saririkka menyebutkan wacana adanya keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah bukan hanya ditahun ini saja, namun juga sudah ada tahun sebelumnya.

“Karena tahun ini ada acuannya, akan kita usahakan dan tidak boleh dilanggar dan diwajibkan,” ujarnya.

Menurut Binsar, tidak adanya keterwakilan perempuan disetiap lembaga, selama ini kaum perempuan merasa tidak mampu dan tidak memiliki keberanian.

“Kita di desa ini selalu terbuka untuk umum bagi yang mau calon Kadus ataupun anggota BPD, yang penting berani tampil berhadapan dengan masyarakat, kalau soal peran perempuan ini kita belum lihat apa pentingnya nanti, mungkin pentingnya kesetaraan gender ini,”ucapnya.

Namun untuk jadwal pemilihan BPD, jelas Binsar, pembentukan panitia dihari Senin (25/3) panitia bekerja ektra selama sebulan untuk penjaringan hingga Mei sudah terpilih BPD yang baru Saibi Samukop untuk meraih semuanya ,”ujarnya. (rr/r)

MENTAWAINEWS Di Madobag dicoba pakai kayu, di Saliguma masih menggunakan solar Hendrikus Bentar Samonganuot Silvester Suntoro Sarogdok

Puailiggoubat

7

Uji Coba Listrik Biomassa Bambu di Mentawai FOTO:HENDRIKUS/PUAILIGGOUBAT

P

embangkit Listrik Tenaga Biomassa(PLTBM) bambu Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepualauan Mentawai sudah diuji coba selama 6 hari dengan menggunakan bahan bakar kayu.

Kepala Pengawas Biomassa Bambu Desa Madobag, Alexisius mengatakan, uji coba mesin biomasa akan dilakukan pada pukul 15.00 WIB dan akan mati pada pukul 03.00 WIB dini hari, selama uji coba akan menghabiskan 2,8 ton kayu.

Saat ini sudah ada 120 ton kayu bulat dan 65 ton yang sudah dicincang.

“Bahan baku sudah ada di plant yang dibeli dari masyarakat, nanti kalau bahan baku habis akan diberitahukan kepada masyarakat agar mencari kayu dan menjualnya disini. Saat ini bahan baku memang sudah cukup hanya keterlambatan cincang kayu yang lama,” kata Alex, Jumat, 15 Maret lalu.

Alex menambahkan warga sudah mendapatkan arus listrik 450 Watt, satu mesin saat ini yang dihidupkan mempunyai arus sebanyak 150 KW. “Selama uji coba, listrik mengaliri tujuh dusun sedangkan daerah Buttui belum menyala karena persoalan lahan, nanti akan ada sosialisasi warga melalui kepala desa,” katanya.

Selain itu masalah lain yang dihadapi adalah beberapa lampu yang ada pada warga sudah ada yang rusak dan perbaikan instalasi belum ada, beberapa lampu jalan yang mati akan didata dan akan diganti.

Petugas Healty Safety Environment (HSE), Ahmad Rizkillah menambahkan, satu unit mesin biomassa sudah selesai uji coba menggunakan kayu sedangkan dua mesin lagi sedang proses, jika lampu hidup 24 jam akan membutuhkan 7 ton bambu kering.

Satu mesin sudah hidup normal sesuai dengan proses mulai proses awal pemba-

405, 01 - 14 April 2019

UJICOBA- Pekerja PLTBm di Madobag sedang mengolah kayu untuk bahan bakar pembangkit listrik.

karan, sampai kayu menjadi arang dan menghasilkan kekuatan listrik, untuk pembuangan pemba-karan 3 unit ditambah pelarut jadi limbahnya ramah lingkungan, arang yang sudah keluar dan dikumpulkan oleh petugas.

“Sekarang ini masih tahap uji coba dimana yang rusak dan tidak berfungsi akan diperbaiki karena semua tim masih ada di lokasi untuk melakukan uji coba,” katanya.

Sementara Kepala Desa Madobag, Robertus mengatakan setelah selesai pembangunan biomassa ini sudah tidak ada lagi koordinasi dengan pemerintah desa.

“Kita ingin duduk bersama pemerintah dan biomassa untuk mencari jalan dan solusi apa yang akan dilakukan kedepan, perekrutan

tenaga kerja juga mereka tidak melibatkan pemerintah desa, makanya saat ini saya belum memahami kerja biomassa,” kata Ro-bertus.

Sedangkan PLTBm Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah sudah beroperasi sejak Desember tahun lalu, namun masih menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar.

“Sudah lumayan lama hidupnya, sejak bulan Desember 2018 sudah mulai dicoba, tapi masih menggunakan bahan bakar solar sampai saat ini,” kata Kepala Desa Saliguma, Nicolaus saat ditanya di kediamannya di Saliguma, Selasa, 19 Maret lalu.

Ia juga menyampaikan, penggunaan kayu atau bambu belum digunakan sebagai bahan bakar pembangkit biomassa Saliguma, pernah dicoba dua hari

menggunakan bahan bakar kayu, namun tidak berlanjut sebab bahan bakar kayu yang disediakan masyarakat Sali-guma belum mencukupi, selain itu bahan bakar kayu juga saat itu belum kering dan masih basah.

“Pernah dicoba kalau tidak salah hanya dua hari, tapi tidak berlanjut, selain bahan bakar kayunya terbatas, kebetulan memang kayu-kayu yang dikumpulkan warga masih kondisi basah. Kalau basah tentu gas yang dihasilkan oleh kayu berkurang,” lanjut Nicolaus.

Meski baru menggunakan BBM solar, masyarakat sudah mulai terbantu dengan penerangan lampu biomassa ini, sebab sejak dulu warga Desa Saliguma tidak pernah menikmati listrik, meskipun hanya hidup selama enam jam,

mulai dari pukul 18.00 Wib sampai pukul 24.00 Wib. “Memang masih enam jam hidupnya, karena keterbatasan bahan bakar solar juga kan, mereka masih menghemat, mungkin kalau sudah menggunakan bahan bakar kayu atau bambu itu sudah bisa 24 jam.

Untuk saat ini petugas biomassa kita disini (Saliguma) hanya orang-orang kita, kalau Manajernya sedang tidak di tempat,” ujar Nicolaus.

Warga Saliguma, Meon menya-mpaikan dengan adanya lampu biomassa saat ini dia sangat bersyukur, sebab sudah terbantu penerangan di Desa Saliguma, dulunya hanya menggunakan lampu togok atau lampu minyak, sekarang sudah kampung halamannya sudah terang benderang.

“Walaupun cuma hidupnya enam jam, kami sudah bersyukur, terutama saya sendiri, karena dengan adanya lampu seperti ini, kita bisa terbantu baik dari segi pekerjaan maupun lainnya, misalnya mengetam kayu sudah bisa meskipun malam-malam,” ungkapnya.

Namun Meon menyayangkan lampu biomassa, meterannya masih sering berbalik saat beban atau penggunaan terlalu banyak, sebab saat ini meteran lampu yang dipasang pihak biomassa masih subsidi yakni 450 Watt, dengan muatan bola lampu sebanyak tiga buah saja, jika ditambah dengan alat elektronik lainnya maka akan mudah berbalik.

“Apalagi yang ada televisi, lebih parah lagi tidak sanggup arus-nya, belum lagi menggunakan mesin pompa air, ini kan hidup biomassanya malam, jadi memang banyak beban-nya, belum lagi penerangan, pompa air, menggosok kain, sebentarsebentar balik meterannya,” tam-bahnya.

Namun sampai saat ini meski lampu PLTBm sudah menyala belum ada ketentuan pembayaran bagi masyarakat sebab belum ada keput-usan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kepulauan Mentawai memberikan beban yuran, selain itu peresmian PLTBm belum dilakukan oleh pemerintah. (r)

Pemdes Simatalu Beri Layanan Fotokopi Gratis untuk Warga SIMATALU-Guna membantu masyarakat dalam kepengurusan surat-surat dari segi penggandaan atau fotocopy, pemerintah desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat memberikan pelayanan secara gratis bagi masyarakat. Namun sifatnya untuk kepentingan masyarakat.

Suparman, warga Simatalu mengatakan untuk pengurusan surat-surat administrasi kependudukan ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi masyarakat dalam bentuk fotocopi, seperti fotocopi ijazah, KTP, Kartu Keluarga atau surat-surat lainnya.

“Kalau kita berikan yang asli takutnya tercecer. Dengan adanya desa

memberikan layanan masyarakat merasa terbantu,” katanya pada Puailiggoubat, Kamis, 21 Maret 2019.

Kesulitan masyarakat dalam pengurusan surat-surat, dikatakan Suparman salah satunya karena faktor penggaan bahan yang akan dilampirkan dimana di wilayah Desa Simatalu belum ada layanan jasa fotocopy. “Bayangkan saja untuk memfotocopi satu lembar kertas kita harus ke Betaet atau ke Sikabaluan dengan biaya dan waktu yang tidak sedikit,” katanya.

Untuk ke Betaet bila menggunakan jasa ojek dari pusat desa Simatalu,

Simalibbeg, warga membutuhkan biaya Rp500 ribu untuk pergi dan pulang.

Atau bila berjalan kaki membutuhkan wakti dua hari untuk pergi dan pulang dari pusat desa Simatalu ke pusat kecamatan Siberut Barat. “Bagai-mana kalau di Betaet tidak ada print yang bisa dioperasionalkan karena terkendala lampu yang hanya hidup malam hari,” katanya.

Kepala Dusun Limu Desa Simatalu, Nursani mengatakan dengan adanya layanan fotocopy gratis dari pemerintah desa dapat membantu masyarakat. Khususnya untuk desa yang membu-tuhkan penggandaan

surat-surat.

“Kalau masyarakat yang jauh dari pusat desa bisa dititip sama kepala dusun atau BPD karena ada jam kerja atau wajib mengantor dikantor pada setiap minggunya. Kalau yang di pusat desa mereka tinggal datang. Ini sangat membantu”, katanya.

Kepala Desa Simatalu, Stefanus Siribere mengatakan layanan fotocopy dikantor desa secara gratis dilakukan dalam rangka membantu dan mendorong masyarakat dalam pengu-rusan surat-surat khususnya surat-surat kependudukan.

“Kita melihat salah satu kendala

masyarakat yaitu soal fotocopi. Maka kita putuskan untuk membantu masyarakat dengan menyediakan printer yang bisa memfotocopi agar masyar-akat datang bila ada bahan yang mau difotocopi”, katanya.

Lebihlanjut dikatakan Stefanus, pada hari jam kerja kantor desa setiap harinya dari 08.00-12.00 WIB dan 13.00-17.00 WIB kantor desa menghi-dupkan mesin generator untuk membantu aparatur pemer-intah desa dalam memberikan layanan dan kerja sesuai tugas masingmasing.

“Makanya untuk ATK dikantor ke halaman 2

MENTAWAINEWS Dari 75 rumah diusulkan hanya 20 unit yang mendapat bedah rumah Supri Lindra Hendrikus Bentar Samonganuot

arga Dusun Seay Lama Desa Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai kecewa terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kabupaten Kepulauan Mentawai sebab rumah mereka tidak terdata sebagai pene-rima bantuan bedah rumah tahun ini.

Mardisen Sabelau (60), warga Dusun Seay Lama Desa Sikakap mengatakan, sesuai dengan proposal yang dibuat tahun 2016 sebanyak 75 unit rumah di dusunnya diusulkan sebagai penerima bantuan bedah rumah. Tapi sekarang hanya 20 unit rumah yang mendapatkan bantuan.

“Kemarin Selasa (18/3) ada staf DPKP Mentawai datang di Dusun Seay Lama untuk memoto rumah-rumah warga tapi ada rumah warga yang menurut kami tidak layak mendapat program bedah rumah sebabberkeramik,” katanya.

Mardisen berharap kepada pemerintah untuk memberikan bantuan kepada yang layak menerima. Menu-rut data yang dimiliki Mardisen ada rumah 12 janda yang tidak mampu namun tidak mendapat bantuan.

Nurti (37), warga Dusun Seay Lama mengatakan, rumahnya mem-butuhkan program bedah rumah sebab akibat gempa 2010 dinding rumah bekas camp karyawan PT.M-PL yang ditempatinya retak pada bagian dinding ditambah seng telah bocor. “Karena tidak ada biaya seng yang bocor tersebut tidak bisa saya ganti,” ujarnya.

Senada dengan Nurti, Arnita (25), warga lain menyebutkan, dirinya bersama ibu dan adiknya menempati rumah kecil yang berukuran 4 X 3 meter. “Karena rumah kecil adik saya Randi (20) terpaksa tidur di rumah temannya tiap malam, rumah yang kami tempati sekarang itu kalau hujan atapnya bocor sehingga kami tidak bisa tidur, harapan saya dan keluarga berharap dapat bantuan program bedah rumah, tapi sayang rumah saya dan keluarga tidak masuk ke dalam

Puailiggoubat

Warga Kecewa Tak Dapat Program Bedah Rumah

FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

W

KECEWA-Beberapa warga Dusun Seay Lama Desa Sikakap kecewa karena tidak dapat program bedah rumah.

salah satu penerima program bedah rumah tahun sekarang,” katanya.

Berdasarkan data DPKP Mentawai jumlah rumah di Seay Lama sebanyak 75 unit sementara yang mendapat bantuan hanya 20 unit. “Menurut saya data dari lapangan ke 75 unit rumah di Dusun Seay Lama itu layak diberikan bantuan program bedah rumah, tapi karena keterbatasan dana tahun ini yang mendapat bantuan program bedah rumah hanya 20 unit,” kata Kepala DPKP Mentawai, Budi Siregar kepada Puailiggoubat, Rabu, 19 Maret lalu.

Budi Siregar menyebutkan, untuk memastikan rumah yang layak dibedah dirinya langsung turun bersama staf ke Dusun Seay Lama. Saat ini pihaknya baru memasuki tahap pendataan, setelah itu dilakukan verifikasi. Jika dari hasil verifikasi ternyata masih ada rumah yang tidak layak dibedah akan langsung dicoret.

“Bagi rumah yang mendapat pro-

gram bedah rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp15 juta, bantuan tersebut tidak berupa uang tapi berupa barang, misal rumah itu membutuhkan seng sebanyak 3 kodi maka langsung dibelikan seng, begitu seterusnya. Pekerjaan rumah nanti dilakukan oleh kelompok kerja masyarakat (pokmas), didampingi oleh fasilitas teknik dari masyarakat, dana program bedah rumah diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,” ujarnya.

Sementara di Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan telah diusulkan 141 rumah warga dibedah atau diperbaiki agar lebih layak huni. Usulan dimasukkan ke Pemda Mentawai awal tahun ini.

“Sebanyak 141 warga Desa Maileppet sudah mengumpulkan berkas sesuai dengan persyaratan yakni Kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat pernyataan belum pernah menerima bantuan, yang mengumpulkan data para

kepala dusun masing-masing,” kata Benediktus, Kaur Pemerintahan Desa Maileppet kepada Puailiggoubat, Rabu, 13 Maret lalu.

Menurut dia, semua data yang diusulkan merupakan warga yang rumahnya tak layak huni, namun Benediktus tak berani mem-astikan apakah semua usulan akan tereal-isasi.

“Saya berharap ada masyarakat kami yang mendapat,” katanya.

Sementara, saat ini sudah ada 100 rumah warga Maileppet yang diperbaiki melalui program bedah rumah.

“Sudah hampir selesai, sudah lebih 90 persen,” kata Benediktus.

Kepala Dusun Tetei Sinabak, Anjelo mengatakan, di dusunnya ada sekitar 19 rumah yang sudah diusulkan lewat program bedah rumah. ”Saya berharap di dusun saya mendapat s e m u a , ” katanya. (r)

Masih Ada 20 Ribu Warga Mentawai Belum Punya JKN TUAPEIJAT-Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleake meminta puskesmas mendata penduduk yang belum menda-pat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena masih ada 20 ribu warga daerah kepulauan itu yang belum mendapat JKN. “Ada 20 ribu lagi masyarakat kita belum punya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), saya berharap seluruh masyarakat kita sudah dapat data, puskesmas sudah mendata penduduk yang belum mendapatkan JKN, saya mau 3 bulan sudah ke depan itu sudah ada, saya

rasa cukup waktu itu. Kita ada biaya Rp12 miliar untuk itu,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat diAula Sekretariat Daerah di Km 5 Tuapeijat, Sipora Utara, Rabu, 13 Maret lalu.

Saat ini ada 15 puskesmas yang tersebar di seluruh Mentawai, tentu dengan jumlah demikian, pelayanan kesehatan di seluruh kecamatan, bahkan desa mestinya sudah maksimal, untuk itu pasien yang sakit harus ditangani di puskesmas-puskesmas atau posyandu kesehatan desa (Poske-sdes)

terlebih dahulu, sebelum pasien dirujuk. Sebab banyak pasien yang langsung dirujuk di rumah sakit umum sebelum ditangani di puskesmas.

Sedangkan staf kesehatan sampai saat ini mencapai 1.100 baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS. “Maka dari itu kepala dinas, setiap empat bulan harus membuat surat peringatan, jika ada pegawainya yang tidak masuk kerja, dengan adanya surat peringatan, maka akan menjadi patokan sebagai dasar hukum untuk

memberhentikan pegawai,” kata Kortanius.

Sementara Kepala Dinas Keseh-atan (Dinkes) Kepulauan Mentawai, Lahmuddin Siregar mengatakan sesuai data pengguna BPJS Kesehatan yang dianggarkan lewat APBN sebanyak 28 ribu peserta dan APBD Mentawau sertaAPBD Provinsi sekitar 36 ribu ora-ng. ”Mungkin kalau diuangkan dikali Rp23 ribu kali 12 bulan, maka itulah jumlah biaya BPJS Kesehatan atau JKN pertahunnya,” katanya di acara sama. (toro/r)

405, 01 - 14 April 2019

8

Pramuka Galang Dana untuk Sani TUAPEIJAT-Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Kepulauan Mentawai menggalang dana sebagai aksi kepedulian untuk Sani (3 ), bocah penderita pembengkakan pada bola matanya yang diduga adalah penyakit tumor. Sani tinggal di Dusun Terekanhulu Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kepulauan Mentawai.

Penggalangan dana untuk Sani dilakukan atas dasar kepedulian dan rasa kemanusiaan, penggalangan dana dilakukan mulai dari rumahrumah warga, kantor, yang dijalankan oleh anggota pramuka yang tergabung di Kwarcab Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Awal kita dapat informasi di sebuah media online Mentawaikita.com kemudian kita berkoordinasi dengan pengurus, dan kita turun mengumpulkan dana untuk membantu saudarai kita Sani yang dimengalami pembengkakan pada bola matanya,” kata Firnando, salah satu koordinator penggalangan dana untuk Sani di Sipora Utara, Senin, 17 Maret lalu.

Aksi ini dikatakan Irfan Firnando tidak hanya dilakukan di Tuapeijat Sipora Utara, namun aksi serupa juga dilakukan oleh anggota pramuka yang ada di kecamatan lain di Kabupaten Kepulauan Mentawai baik di Sikakap mau pun di Siberut.

Sani diketahui saat ini mengalami pembengkakan pada matanya dengan kondisi yang semakin membesar danmulai bernanah.

Yustinus (39), orang tua Sani belum bisa membiayai operasi tumor anaknya karena tak punya uang cukup. (trs/r)

Jalan ke Madobag Rusak Parah ROGDOK-Jalan Dusun Mangorut Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai kondisinya memprihatinkan karena ada tiga titik jalan yang berlumpur yang tidak bisa dilalui kendaraan roda dua dan pejalan kaki.

Kepala Dusun Mangorut, Gervasius mengakui jalan di dusunnya berlumpur dan licin, mulai dari Simpang trans Mentawai di Majobulu hingga menuju Dusun Rogdok kondisi jalan sudah rusak dan tidak memiliki semen.

“Ada lima jembatan yang sudah, lantainya mulai lapuk, dan ada juga jembatan yang sudah roboh yang membuatpengendaramotorharusberjalan di sungai dan mendo-rong motor,” katanya pada Puailig-goubat,Jumat,15Maretlalu.

Kepala Desa Madobag, Robertus Sakulok menjelaskan untuk jembatan yang saat ini sudah rusak seperti di Batrogdok akan dibangun Dinas Pekerjaan Umum (PU). (hd/r)

MENTAWAINEWS Penyebab kematian ini lantaran tidak tuntas minum obat Supri Lindra Silvester Suntoro Sarogdok

Puailiggoubat

9

11 Penderita TBC di Sikakap, Dua Diantaranya Meninggal FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

ua dari 11 penderita Tuberkulosis (Tb/TBC) di wilayah kerja Puskesmas Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai meninggal dunia dalam rentang waktu Januari hingga Maret 2019. Sementara itu, 20 orang lainnya suspect TBC atau terindikasi namun bukan positif penderita.

“Dari 11 orang yang positif penyakit TBC di Kecamatan Sikakap, ada dua yang meninggal sejak Januari-Maret, hal ini disebabkan karena masyarakat terputus minum obat yang diberikan oleh Puskesmas Sikakap,” kata Antoni Martin, Kepala Puskesmas Sikakap, Kamis 21 Maret lalu.

Dia menyebutkan, penderita TBC sebenarnya masih bisa disembuhkan asalkan rutin atau tidak putus minum obat yang diresepkan dokter.

Penderita TBC golongan satu harus minum obatnya selama 6 bulan setiap hari, kalau terlupa atau putus maka pengobatan harus dimulai dari awal bahkan minum obatnya jadi 10 bulan diikuti dengan suntikan setiap hari selama dua bulan,” katanya.

Revi Noul Andryan, pemegang program TBC Puskesmas Sikakap menyebutkan, untuk memastikan seseorang positif menderita TBC, pasien yang terindikasi dianjurkan terlebih dahulu dirontgen di rumah sakit di Padang atau di RSUD Tuapeijat, sebab peralatan di Puskesmas Sikakap belum memadai untuk membaca amuba bersel satu yang

405, 01 - 14 April 2019

D

KAMPANYETOSS-Peringatan Hari Tuberkulosis Nasional sekaligus kampanye Temukan Obati Sampai Sembuh (TOSS) TBC di Desa Sikakap Kepulauan Mentawai.

menyebabkan penyakit TBC. “Ciri-ciri orang yang terindikasi TBC, batuk lebih dari dua minggu,, berat badan turun, nafsu makan berkurang, malam hari selalu berkeringat baik cuaca dingin atau panas, demam tinggi, dada terasa nyeri, dan cepat lelah,” katanya.

Erika Napitupulu, pemegang program promosi kesehatan Puskesmas Sikakap, mengatakan tahun lalu, pasien suspect TBC yang datang berobat ke Puskesmas Sikakap 58 orang, yang positif TBC sebanyak 25 orang, sebanyak 22 orang tuntas minum obat, dan

bisa dikatakan sembuh TBC, satu orang meninggal dunia, tidak tuntas minum obat dua orang.

Untuk mengatasi penularan TBC, dalam rangka Hari Tuberkulos, Puskesmas Sikakap mengadakan kampanye Temukan Obati Sampai Sembuh (TOSS) TBC di Gedung Serbaguna Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Desa Sikakap, Kamis (21/3) diikuti sekitar 50 orang.

Sementara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas

Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Barat melakukan pengobatan gratis di Sioban Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pengobatan yang dilakukan Dinkes Provinsi Sumbar tersebut sekaligus berkaitan dengan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-104 di Kepulauan Mentawai.

Kepala Dinkes Provinsi Sumbar, Merry Yuliesday mengatakan, pengobatan yang dilakukan di Sioban merupakan kegiatan pelayanan langsung menemui masyarakat yang berada

di daerah jauh dari puskesmas atau rumah sakit, maka dari itu timnya turun langsung bersama dengan 5 Dokter Spe-sialis, yaitu, 1 Dokter Spesialis mata, dan 4 Dokter Spesialis Dasar.

“Kita melakukan pengobatan kepada masyarakat kita yang jauh dari rumah sakit atau tempat-tempat pengobatan, kita ke sana.

Kita melakukan ini melihat masyarakat kita jauh datang ke Tuapeijat untuk berobat, belum lagi biaya transportasinya, meskipun pengobatannya gratis, tapi biaya kesini mahal,” kata Merry saat ditanya Selasa (26/ 3/2019).

Sebelumnya Dinkes Sumbar sudah melakukan pelayanan ke daerah-daerah pedalaman, seperti di Madobag, Rogdok dan sebagainya guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, tak hanya itu, ia menyebutkan ibu-ibu terbiasa melahirkan sendirian tanpa pertolongan dari pihak medis, bukan hanya Mentawai namun juga daerah lain seperti Pasaman Barat dan Solok Selatan.

Lebih lanjut dijelaskan Merry, anak-anak saat ini sudah sering terkena gangguan mata, sebab anak-anak sering memakai handphone terlalu dekat dengan resolusi pencahayaan terlalu tajam, sehingga mata anak jadi rusak.

“Anak-anak sekarang ini kan suka mainkan HP (telepon selular), nah dari situ masih kecil matanya sudah kena. Terus katarak, itu calon-calon operasi, maka dari itu kita juga memberikan pengetahuan kepada petugas medis, gini lo ciri-ciri mata katarak, maka bisa dilakukan pencegahan,” ujarnya.

Pengobatan yang dilakukan di Sioban sebanyak 336 pasien, penyakit dalam 55 orang, obgya 51, anak 50, bedah 45 dan umum 132 termasuk mata. Kemudian di SMPN 1 Sipora dan puskesmas khusus pemeriksaan mata ada 275 yang diperiksa. (o)

Pembangunan Kantor Badan Karantina Ikan Hampir Rampung

Penetapan 12 Kadus Baru di Saibi Usai Pemilu

HVA- Pembangunan Kantor Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Laut Sikakap yang berlokasi di HVA Desa Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai hampir selesai. Kantor ini akan digunakan untuk pengawasan dan menerbitkan sertifikat hieginis mutu hasil laut di Pulau Pagai.

Kontraktor pelaksana pekerjaan PT. Enam Sandi Utama, Tarpian, mengatakan pekerjaan sudah dimulai sejak tahun lalu. “Pembangunan kantor karantina bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), besar anggarannya sekira Rp1,2 miliar dengan ukuran 9x25 meter persegi dan tahun ini

SAIBISAMUKOP-Rencana penet-apan 12 kepala dusun baru di Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan dilaksanakan usai Pemilu tahun ini. Kadus yang akan diganti di wilayah Sua, Totoet, Sibuddaoinan, Masoggunei, Simabolak, Pangasaat, Simoilalak, Masokut, Sirua Monga, Mauku, Sirisurak dan Uselat.

Kepala Desa Saibi Samukop Binsar Saririkka mengatakan, mengingat masa jabatan 12 kadus lama berakhir 10 Januari 2019, dilakukanlah penjaringan kadus baru yang telah mendaftar sebanyak 7 orang dalam 1 dusun yang direncanakan penetapannya di bulan Februari, dengan prosedur konsultasi ke Camat Siberut Tengah.

“Setelah kita konsultasikan ke camat, ternyata camat ada pertimbangan lain dan

dilanjutkan lagi pekerjaannya, mulai kontrak kerja 17 Februari-17 April dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dua item pekerjaan sebesar Rp301 juta,” katanya kepada Puailiggoubat, Selasa, 19 Maret lalu.

Anggaran tersebut digunakan untuk pemasangan kanopi, Acf, rumah genset, tower tangki air dan neon box. ”Pekerjaan sudah mencapai bobot 95 persen, tinggal pemasangan neon box dan pembersihan bangunan, mudah-mudahan akhir Maret atau awal April selesai semua,” katanya.

Jonifer Usman, pegawai Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Laut (BKIPM) Mentawai Sikakap mengatakan, kantor tersebut untuk pengawasan hasil laut

dan pemeriksaan mutu higienisnya ikan, lobster, kepiting, gurita dan sebagainya, juga pengurusan surat atau sertifikat hasil laut yang akan dibawa atau dijual ke Padang atau ke daerah lain.

“BKIPM di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Sikakap sudah berdiri sejak 2015 yang lalu tapi kantornya masih dikontrak. Mudah-mudahan Juni tahun ini kantor baru difungsikan,” katanya.

Ia menyebutkan, hasil laut dari Pagai cukup lumayan dibawa ke Padang setiap ada jadwal kapal 3 kali, kapal Ambu-Ambu dua kali seminggu dan kapal Mentawai Fast satu trip seminggu. (leo)

menenggang sibuk di Pemilu ini, maka diulur waktunya pemilu ini selesai,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Menunggu waktu penetapan itu, sementara ini telah diangkat pelaksana tugas kepala dusun sejak Januari hingga penetapan nanti. “Selesai pemilu proses kepala dusun ini ada tim yang menangani untuk melaku-kan penyaringan kembali peserta calon kadus yang telah mendaftar,” ucapnya.

Namun terkait proses penetapan kadus baru tersebut, Binsar menambahkan banyak dari kalangan masyarakat meminta kepala dusun ini harus dipilih dan bukan ditunjuk pemerintah desa. “Memang ini serba dilematis, tapi misalnya ketika dipaksakan harus dipilih saja kita akan dikomplain oleh Pemda, jadi kini saya tegaskan sesuai aturannya kadus ini ditunjuk kades melalui tim dan tidak bisa dibantah lagi,” ucapnya. (rr/r)

MENTAWAINEWS

Puailiggoubat

405, 01 - 14 April 2019

10

Lokasi kampanye Kampanye Rapat Umum Dimulai disarankan di lapangan terbuka

KPU Mentawai Atur Jadwal

Silvester Suntoro Sarogdok

ampanye rapat umum Pemilu 2019 dimulai hari ini, Minggu (24/3) dan berlangsung selama 21 hari hingga 13 April mendatang.

Jadwal tersebut juga sama dengan masa kampanye atau beriklan di media massa.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mentawai sudah membagi jadwal kampanye rapat umum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin dan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowodan Sandiaga Uno secara selang seling. Pada 25-26 Maret 2019, akan dilakukan kampanye dari kubu pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 (Prabowo-Sandi), dan selanjutnya 27-28 Maret 2019 merupakan jadwal kampanye pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 (JokowiMa’ruf), begitu seterus hingga waktu yang ditentukan yakni 13 April 219.

Lokasi kampanye yang ditetapkan KPU Mentawai dengan metode rapat umum, didasarkan kepada tiga daerah pemilihan Mentawai, yaitu Dapil Kepulauan Mentawai 1 (Sipora Utara dan Sipora Selatan). Dapil Kepulauan Mentawai 2 (Sikakap, Pagai Utara dan Pagai Selatan) serta Dapil Kepulauan Mentawai 3 (Siberut Barat, Siberut Utara, Siberut Tengah, Siberut Selatan dan Siberut Barat Daya).

“Jadi untuk kampanye kita sarankan di lapangan terbuka, karena akan banyak bahkan ratusan pendukung masingmasing parpol ataupun capres dan cawapres. Namun kita juga mengimbau kepada masing-masing pengusul atau

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

K

JADWAL- Perwakilan partai politik menandatangani berita acara jadwal kampanye rapat umum di hadapan komisioner KPU Mentawai Fernando Gultom.

pendukung melihat kondisi lokasi yang direncanakan sebagai tempat kampanye, apakah lapangan tersebut dekat dengan rumah ibadah, seperti gereja atau masjid, itu tidak boleh, karena akan mengganggu, mereka kan teriak-teriak. Kecuali sudah selesai ibadah bisa, dengan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” kata Komisioner KPU Mentawai, Divisi Kampanye, Fernando Gultom kepada Puailiggoubat saat penentuan jadwal kampanye rapat umum di KPU Mentawai, Jumat, 22

Maret lalu.

Adapun parpol pengusul dan pendukung pasangan capres dan cawapres Nomor urut 01 antara lain; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai NasDem, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan dan

Persatuan Indonesia (PKPI).

Sementara parpol pengusul dan pendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 yaitu; Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

“Kampanye dalam bentuk rapat umum itu mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, itu sudah ketentuan dari KPU RI,” ujar Fernando.

Sesuai dengan Peraturan KPU

Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye, maka setiap parpol memperoleh hak yang sama untuk melaksanakan kampanye rapat umum sebanyak 10 kali setiap daerah pemilihan selama masa kampanye.

Selain itu pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum, masing-masing parpol dapat menentukan lapangan sebagai tempat kampanye sepanjang lapangan tersebut masih berada dalam daerah pemilihan.

Tak hanya itu, penentuan lapangan di sebuah daerah pemilihan dilakukan dengan musyawarah oleh masingmasing parpol yang akan melaksanakan kampanye pada hari yang ditentukan, dan apabila parpol merubah lapangan atau tempat kampanye, maka parpol dapat memindahkan ke lapangan yang belum dipilih parpol lain.

“Jadi masing-masing parpol pengusul dan pendukung, sengaja kita berikan waktu dua-dua hari agar ada waktu jeda masing-masing pendukung.

Kemudian kenapa kita tidak kasih waktu secara bersamaan, terkait tempat yang dipilih oleh parpol pendukung bisa jadi sama, tapi yang terpenting disini adalah menghindari terjadinya gesekan-gesekan dari masing-masing pendukung,” ungkap Fernando.

Dalam melakukan kampanye, peserta parpol pendukung tidak boleh menyudutkan calon lain, jika dilakukan maka Bawaslu akan melakukan panggilan dan memberikan sanksi.

“Menggunakan alat peraga kampanye boleh terserah, tetapi sesuai dengan aturan PKPU RI,” ujar Fernando. (r)

62 Panwas TPS Kecamatan Pagai Utara Pimpinan Gereja Katolik Wajibkan Umat Gunakan dan Siberut Selatan Dilantik Hak Pilih

SAUMANGANYA-Sebanyak 62 Pengawas Pemilu TPS di Kecamatan Pagai Utara dan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dilantik Ketua Panwas Kecamatan.

Untuk Kecamatan Pagai Utara dilantik Ketua Panwas Kecamatan Pagai Utara, Emfrisman, Senin (25/ 3). Penga-was ini akan disebar mengawasi TPS di Desa Saumanganya, Silabu dan Betumonga.

Panwaslu TPS terdiri dari 16 orang dari Desa Saumanganya, dan enam orang di Silabu dan enam orang di Betumonga. Dari 28 pengawas TPS tersebut, sembi-lan diantaranya perempuan, jelas Emfrisman.

Menurut Emfrisman, mereka bertugas memantau proses pencoblosan hingga penghitungan surat suara pada Pemilu 17 April mendatang selain itu mereka juga mengawal

kotak suara hingga perhitungan suara di masing-masing desa dan selanjutnya petu-gas panwaslu ting kat desa mengawal atau mengawasi hingga kotak suara di an tar ke kecamatan dan selanjutnya Panwaslu Kecamatan mengawal kotak suara dan juga pada saat perhitungan sampai ke KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ke Tuapeijat.

Usai dilantik, petugas pengawas TPS langsung mendapat bimbingan teknis (bimtek) dan yang kedua akan didapat April nanti, tiga hari sebelum hari tenang. Bimtek yang dilangsungkan usai pelantikan diantaranya mengenai pelanggaran pemilu di lapangan atau saat pencoblosan.

“Panwaslu TPS segera melaporkan ke Panwaslu tingkat desa ataupun ke Panwaslu kecamatan

dengan mencatat kejadian atau difoto sesuai aturan, apa-bila ada pelapor tentang pelanggaran tersebut, pihak pelapor harus menyam-paikan sebelum tujuh hari kepada Panwaslu TPS, Panwaslu tingkat desa dan Panwaslu kecamatan, atas pelapo-ran maka pihak Panwaslu turun dulu melihat fakta di lapangan, jika ada faktanya yang akurat akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini berlaku hingga tenggat waktu tujuh hari setelah selesai pemilu dan begitu juga hingga ke tingkat Panwaslu kabupaten,” katanya.

Sementara untuk di Kecamatan Siberut Selatan ada 34 pengawa yang dilantik oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Siberut Selatan pada Senin (25/3), mereka juga dikasi bimbi-ngan teknik seperti dilakukan di Keca-matan Pagai Utara.(leo/hd/r)

SIKABALUAN-Pimpinan gereja Kato-lik mewajibkan umat Katolik di Indo-nesia untuk memberikan hak pilihnya pada pemilihan umum Presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, DPD) pada 17 April 2019. Hal ini disampaikan Uskup Padang, Mgr. Martinus D Situmorang, OFM. Cap usai memimpin misa di Gereja Katolik St. Maria Auxilium Chrustianorum, Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, Minggu, 17 Maret 2019.

“Umat Katolik pada 17 April 2019 wajib memberikan hak pilihnya. Jangan kemana-mana pada waktu pemilihan karena itu kewajiban sebagai warga negara,” katanya.

Lebihlanjut, Uskup Padang mengatakan dalam memberikan hak pilih untuk memilih anggota DPD, DPR RI, DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dengan baik dan benar serta tidak diintervensi atau hanya karena sogokan. “Berikan hak pilih dengan baik dan benar. Pilihlah orang-orang yang mem-perjuangkan kepentingan umum, kepe-ntingan bersama. Bukan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok atau suku,” katanya.

Terkait dengan adanya beberapa umat Katolik yang ikut dalam bursa pencalonan di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dikatakan uskup, umat Katolik tidak mesti wajib memilih mereka namun mesti melihat rekam jejak.

Sementara terkait calon Presiden dan wakil presiden, dikatakan uskup Padang agar umat memilih calon yang sudah jelas kerja, sudah jelas rekam jejaknya, tidak memperkaya diri sendiri dan sederhana. (bs/r)

MENTAWAINEWS Pemilih keluar daerah lebih banyak dari yang masuk Patrisius Sanene

enyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum pada 2019 terus dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilu serentak untuk pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Pada Selasa, (18/3) KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) kedua di Tuapeijat Sipora Utara, sinkronisasi data pemilih yang keluar dan pemilih yang masuk di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada DPTb menetapkan jumlah pemilih yang ada di Mentawai untuk pemilu 2019 sebanyak 62.959.

Pada pleno penetapan DPTb pertama, jumlah pemilih yang ada di Mentawai sebanyak 63.088 kemudian pada perbaikan menjadi DPTb kedua yang diplenokan hari ini menjadi 62.959. Pada pleno kali ini jumlah pemilih yang keluar atau pindah daerah pilih ke daerah luar Mentawai cukup tinggi yaitu sebanyak 353 pemilih sedangkan yang masuk sebanyak 209.

Ketua KPU Mentawai Eki Butman mengatakan, rapat ini merupakan pleno DPTb yang paling terakhir setelah ditetapkan dari KPU RI. “Setelah diperpanjang kemaren, pada Senin, (17/ 3) adalah terakhir, penetapan DPTb, ruang untuk pengurusan A5 atau pindah memilih telah kita buka sejak Desember 2018 hari ini,” kata Eki Butman.

P

Puailiggoubat

DPT Pemilu Mentawai Menyusut Jadi 62.959 Pemilih

gutan Suara (TPS) tetap 337 TPS yang tersebar di seluruh daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Berikut pleno hasil rekap DTPb kedua untuk pemilu 2019 yang dilakukan KPU Mentawai yakni Kecamatan Pagai Utara 4.517 pemilih, kemudian Sipora Selatan 7.464 pemilih, Kecamatan Siberut Selatan 6.797 pemilih.

Selanjutnya Siberut Utara 6.161 pemilih, Siberut Barat 5.050 pemilih, Siberut Barat Daya 4,857 pemilih, lalu Siberut Tengah semula 4.978 pemilih,

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Sipora Utara 8.225 pemilih, kemudian Sikakap 7.510 dan di Kecamatan Pagai Selatan 7.400 pemilih.

Jika dikalkulasikan jumlah DPT per dapil yakni dapil 1 (Sipora) ada sebanyak 15.689 pemilih meliputi Kecamatan Sipora Utara dan Sipora Selatan.

Kemudian dapil II (Pagai Utara, Pagai Selatan, Sikakap) ada sebanyak 19.427 DPT selanjutnya dapil 3 ada sebanyak 27.843 pemilih meliputi Siberut Barat, Siberut Utara, Siberut Tengah, Siberut Selatan dan Siberut Barat Daya. (r)

630 Personil Gabungan Siap Amankan Pemilu Mentawai TUAPEIJAT-Apel bersama Forkompimda Mentawai yang terdiri dari unsur polisi, TNI, KPU, Bawaslu, Damkar, Dishub yang dilaksanakan di Mapolres Kepulauan Mentawai, Jumat, (22/3) sebagai wujud bahwa TNI, Polri, Bawaslu, serta pemangku kepentingan lain telah siap untuk mengamankan pelaksanaan pemilu (Pileg dan Pilpres) 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan menghadapi Pemilu 2019 tersebut dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Selain apel gelar pasukan, pihak kepolisan menampilkan simulasi pengamanan menghadapi peristiwa anarkis yang menganggu ketertiban di masyarakat.

Kapolres Kepulauan Mentawai, AKBP Hendri Yahya mengatakan apel yang dilaksanakan hari ini merupakan

sinergitas semua pihak TNI, Polri, KPU, Bawaslu bersama masyarakat untuk mewujudkan pemilu 2019 yang aman.

“Pemangku kepentingan yang pertama adalah untuk menjaga pelaksanaan pemilu di Mentawai berjalan dengan aman, sejuk, tertib, terkendali sehingga masyarakat tahu juga kita melaksanakan apel bahwa siap mengamankan pemilu 2019,” ujar Kapolres usai apel di Mapolres Kepulauan Mentawai pada Jumat, 22 Maret lalu.

Untuk pengamanan pelaksanaan pemilu di Mentawai Polres Kepulauan Mentawai akan menurunkan 300-an personil dan 75 BKO dari Polda Sumbar untuk melakukan pengamanan di seluruh TPS yang ada di seluruh wilayah Mentawai.

Kemudian dibantu sebanyak 76 TNI dari Kodim 0319 Mentawai , Linmas. “Jumlah personil yang akan

mengamankan pemilu di Mentawai ada sekitar 630 baik dari TNI, Polisi, dan Linmas,” kata Kapolres Kepulauan Mentawai, AKBP Hendri Yahya.

Pengamanan saat ini juga telah dilakukan Polres Mentawai pada gudang logistik KPU Mentawai berupa penga-manan kotak suara, surat suara oleh beberapa petugas dari Polres Mentawai.

Sampai saat ini Polres Mentawai telah memetakan daerah rawan terhadap adanya potensi aksi anarkis. “Untuk di Mentawai, daerah rawan 1 merupakan daerah terpencil sulit dijangkau, daerah yang sulit dijangkau itu seperti daerah Sikakap dan Siberut, untuk antisipasi kita sudah berkoordinasi dengan KPU, TNI, Bawaslu, seluruh masyarakat bagaimana kita dapat distribusikan logistik ke dearah yang sulit dijangkau,

11

Jaringan Selular Kembali Aktif di Saumanganya

PEMILIH-Rapat pleno terakhir Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk DPT Mentawai KPU Mentawai.

Beberapa proses perbaikan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengakomodir hak pilih masyarakat Mentawai mulai dari penetapan DPT, kemudian perbaikan DPT, lalu penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), kemudian perbaikan DPTb lagi, perbaikan tersebut dilakukan karena adanya data terbaru yang masuk dari lapangan, sehingga kemudian terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Sementara jumlah Tempat Pemun-

405, 01 - 14 April 2019

kita berdoa semoga semuanya aman lancar,” kata Kapolres.

Untuk TPS aman kata Kapolres, 1 anggota polisi bisa mengamankan 10 TPS, sedangkan daerah rawan 1 (potensi anarkis, sulit dijangkau), 1 anggota polisi untuk 1 TPS, kemudian daerah yang sangat rawan berpotensi terjadi anarkis harus dijaga 3-4 anggota polisi.

Komandan Kodim 0319 Mentawai, Letkol Czi, Didid Yusnadi mengatakan telah menyiapkan personilnya untuk berjaga membantu pihak kepolisian dalam pelaksanaan pemilu 2019.

“Untuk total personil telah kita siapkan sebanyak 76 orang untuk di Tuapeijat ada 30 personil, kemudian kita ada 4 koramil maisng-masing 10 untuk mengamankan pelaksanaan pemilu, kita berharap kita bisa mem beack up,” kata Dandim. (trs/r)

SAUMANGANYA-Warga Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat kembali berkomunikasi lancar sejak tower telekomunikasi aktif kembali setelah sebelumnya sempat menghilang.

Saut Tasirileleu, staf Pemerintah Desa Saumanganya mengatakan, sinyal sudah aktif sejak akhir Februari yang lalu selama seminggu kemudian sinyal menghilang dua minggu dan pada 20 Maret sinyal muncul lagi.

“Syukurlah sudah aktif lagi warga Saumanganya sudah dapat menelepon,” katanya.

Sudah dua tahun, sinyal di wilayah Saumanganya yang merupakan ibu kecamatan Pagai Utara hilang timbul. Saat itu, warga sulit sekali mengirimkam kabar kepada kerabatnya di tempat lain atau sebaliknya.

Mereka harus ke Sikakap, kecamatan tetangga yang berjarak 25 km karena perangkat komunikasinya relatif lebih baik, atau memanfaatkan fasilitas internet nirkabel di SMPN 1 Pagai Utara, SMAN 1 Pagai Utara dan puskesmas. (leo/o)

Pemilih Lansia Didampingi Keluarga Saat Mencoblos MAILEPPET-Bagi pemilih lanjut usia yang tidak bisa baca tulis boleh didampingi keluarga inti dan disa-ksikan saksi masing-masing partai saat memberikan suaranya untuk anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dalam pemilu, 17 April mendatang. Sebab surat suara untuk DPR dan DPRD tidak memuat foto calon legislatif, hanya nama saja.

Salah seorang warga Dusun Teite Sinabak, Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepu-lauan Mentawai, Mario Sagulu (70), mengakui kesulitan memilih apa bila kerta suara untuk caleg tidak memiliki foto karena dia tidak tahu membaca. “Saya sendiri baru mendengar kandi-dat tidak memiliki foto hanya ada nomor dan nama, pasti saya akan kesulitan untuk menentukan hak pilih saya,” jelas Mario, Senin, 18 Maret lalu.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Walman Pandapotan menjelaskan bagi warga lanjut usia (lansia) yang tidak bisa baca tulis saat pemilihan berlangsung bisa keluarga inti untuk membantu dan mendampingi bertanya siapa yang akan dipilihnya lalu disaksikan oleh saksi partai, dan kalau bisa juga akan diperlakukan surat kuasa.

“Sedangkan untuk data khusus lansia yang tidak bisa baca tulis tidak ada karena di PPK tidak ada data terpisah karena mereka sudah dimasukkan daftar pemilih tetap (DPT),” jelasnya. (hd/r)

Puailiggoubat 405, 01 - 14 April 2019

Puailiggoubat 405, 01 - 14 April 2019

Puailiggoubat 405, 01 - 14 April 2019

Seniman asal Sumatera Barat ini menjadi korban penembakan bersama 50 orang lainnya Rus Akbar

mpat keluarga korban penembakan teroris di Selandia Baru diberangkatkan dari Padang-Jakarta-Selandia Baru, mereka berangkat melaluhi Aksi Cepat Tanggap (ACT), yang berkantor di jalan S Parman Padang, Sumatera Barat.

Mereka akan menemui saudaranya yang menjadi korban penembakan, Zulfirman Syah dan anaknya, Omar Rais (2) saat shalat Jumat di Masjid Al-Noor, Christchurch, Selandia Baru.

“Kami berangkat sebanyak empat orang dari BIM (Bandara Internasional Minangkabau) pukul 12.50 WIB, kemudian singgah di kantor ACT Jakarta, nanti dari Jakarta kami berangkat pada pukul 22.50 WIB ke Selandia Baru,” kata kakak Zulfirman Syah, Handra Yaspita, saat mau berangkat ke BIM, Kamis 21 Maret lalu.

Empat kakak korban yang berangkat itu adalah Yuli Erma, Alhamdani, Handra Yaspita dan Nurhamida. Kata Handra, saat ini kondisi Zul sudah membaik dengan sudah bisa berkomunikasi dengan baik.

“Operasi sudah dilakukan dua kali, tidak ada rencana operasi lagi.

Rencananya di sana kita dikasih waktu tujuh sampai 10 hari, kalau bisa kita bawa ke Padang lebih bagus,” katanya.

Rencana kedatangan mereka, kata Handra, Zul tidak yakin bisa datang ke Selandia Baru, itu dikatakan saat saudaranya Alhamdani menghubungi Zul. “Zul tidak yakin mereka bisa datang ke Selandia Baru, tapi berkat bantuan akhirnya kita berangkat sekarang,” ujarnya.

Komunikasi pasca perawatan Zulfirman Syah mulai berjalan baik, suaranya juga sudah pulih. Handra mengatakan adiknya itu rindu masakan buatan mama, merupakan masakan rumahan ciri khas masakan Padang yang pedas. “Masakan mama (Yusni, 71

E

Anggota Keluarga Bezuk Korban Penembakan Teroris di Selandia Baru

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

BERDUKA--Keluarga korban Handra Yaspita memeluk petugas saat hendak berangkat

tahun) memang enak, ini benar masakan Padang, seperti rendang, salalauak, gulai pangek ikan, itu yang dia rindukan,” katanya.

Hanya saja mereka tidak bisa memenuhinya lantaran nanti pemer-iksaan akan memperlambat waktu mereka menemui saudaranya. “Dia ingin makanan dari mama, mau merasakan masakan mama, cuma kita takut di Imigrasi makin lama nanti kita di sana, kalau makin banyak kita bawa makin lambat kita, jadi lebih baik sedikit saja,” katanya.

Sementara Zeng Wellf, Branch Manager Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumatera Barat mengatakan keluarga korban ini membawa rendang sedikit untuk mengobati kerinduan Zul terhadap masakan mamanya. “Semoga ini tidak dipersulit saat ada pemeriksaan,” katanya.

Pengurusan keberangkatan kelu-arga korban penembakan di Masjid Al-Noor, Christchurch, Selandia Baru dipercepat dari waktu normalnya, jelas Zeng Wellf saat melepaskan empat orang anggota keluarga

, Zulfirman Syah yang menjadi korban di Selandia Baru.

“Kita sudah diperintahkan ACT Pusat ke Sumbar untuk mengurus segera keluarga yang ada di Padang untuk memberangkatkan keluarganya. Senin sudah keluar paspornya, pagi tadi sudah keluar visanya dan kita langsung dibelikan tiket untuk berangkat menuju Selandia Baru, jam 12.50 WIB berangkat dari BIM dan nanti jam malam beran-gkat ke Selandia Baru,” katanya.

Selain keempat orang itu, dari pihak ACT juga ikut berangkat sebanyak empat orang. “Kita juga mendampingi empat orang dari ACT Pusat, dari Padang kita lebih menfasilitasi pemb-uatan paspor dan visa lain sebagainya,” ujarnya.

Pendamping itu nantinya akan menemani mereka sampai kembali lagi di Padang. “Pengurusan paspor dan visa ini cukup cepat ini berkat bantuan dari Kedubes dan KBRI di Selandia Baru, ini karena emergency jadi pengurusan hanya satu hari, kalau biasanya baru keluar enam

hari,” katanya.

Zulfirman seorang seniman dan pelukis berdarah Minangkabau yang tinggal di Yogyakarta. Di Yogyakarta, ia tergabung ke dalam Komunitas Seni Sakato di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.

Zulfirman pergi ke Selandia Baru ikut dengan istrinya yang merupakan warga negara Amerika Serikat bernama Alta Marie yang bekerja di Selandia Baru. Keduanya menikah pada 2015 lalu dan dikaruniai putra laki-laki. Sementara Zul merupakan anak paling bungsu dari enam bersaudara.

Keberangkatan mereka itu juga dilepas oleh Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah, keberangkatan ini akan mempercepatan penyembuhan bagi Zul dan anaknya.

“Kita pemerintah Kota Padang sudah berkomunikasi dengan Roy Perguson, Duta Besar Selandia Baru di Jakarta, kita juga memiliki hubungan baik dengan beliau, dan mereka sudah menyampaikan usaha-usaha yang dilakukan pemerintahan Selandia Baru terhadap korban penembakan,” ujarnya.

Wamen ESDM Ajak Milenial Minang Lakukan 4 Hal Ini PADANG - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)Arcandra Tahar hadir dalam Festival Milenial 2019 di Cimpago, Kota Padang, Sumatera Barat.

Dia menga-jak masyarakat Minang melawan hoaks dan fitnah yang bisa memicu perpecahan. Arcandra ikut membaca Surah Asy-Syura di depan ribuan milenial dalam festival, Sabtu 23 Maret lalu.

“Itu ayat yang sangat bagus menggambarkan kondisi kita saat ini, semoga ayat itu bisa mengingatkan kita semua. Ada tujuh ayat pendek-pendek dan ayatnya sangat indah,” kata dia.

Arcandra mengingatkan semua pihak agar jangan lupa belajar ilmu agama dan membaca Alquran, kemanapun pergi itu jangan dilupakan. “Harapan kami Minang bersatu dan bangkit untuk melawan empat hal. Yang

pertama kita lawan berita-berita fitnah yang selama ini tidak benar,” ujarnya pria asal Sumatera Barat itu.

Kedua, dia mengajak untuk tidak lagi berprasangka buruk kepada sesama. Ketiga, tidak mencari-cari kesalahan manusia.

“Keempat kita harus bangkit dari persoalan kita menggibahi saudara kita sendiri, baik itu berupa cerita-cerita yang tidak benar maupun yang cerita-cerita yang diyakini benar, tapi

belum tentu kebenarannya,” katanya.

Menurutnya keempat hal itu harus dilakukan masyarakat terutama milenial untuk memajukanbangsa.Arcandarajugamengingatkan masyarakat Minang agar memegang filsafat Minangkabau yakni ‘adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah atau adat berdasarkan agama, agama berdasarkan kitabAllah’. “Sesama milineal tantangan global ini harus kita sikapi kerja keras, kerja cerdas,” katanya.

14

Wagub Sumbar Akhirnya Masuk Dalam DPK PADANG- Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit terdaftar dalam Daftar Pemilik Khusus (DPK) setelah sebelumnya tidak masuk dalam D a f t a r P e m i l i h Te t a p ( D P T ) Kabu-paten Pesisir Selatan.

Tidak masuknya Wagub Sumbar ini dalam DPT sempat membuat heboh lantaran orang nomor dua di Sumatera Barat terancam tidak bisa memberikan hak pilihnya saat pemilu nanti.

“Soal tak terdaftar di DPT, saya tidak salahkan siapa-siapa.

Sesuai hasil koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, saya dan keluarga masuak ke DPK dan bisa memilih di TPS 5 Perumnas, Painan Timur sesuai alamat KTP antara pukul 12.00 - 13.00 wib,” katanya, Jumat (22/3/2019).

Ia menduga hal itu bisa terjadi karena petugas di lapangan mengira ia dan istri sudah pindah ke Padang setelah menjabat wakil guber-nur. Namun, hingga saat ini ia memastikan KTP-nya masih Pesisir Selatan dan akan memberikan hak pilih di tempat tinggalnya.

“KTP saya saja masih di Kabupaten Pesisir Selatan. Nanti saya bersama istri dan satu anak saya akan melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dekat rumah di Painan,” ujarnya.

Baginya persoalan sudah selesai kemarin yang terpenting, sudah seharusnya setiap masya-rakat yang memiliki hak pilih juga mengurus semua ini, sehingga pelaksanaan pemilu tahun ini berjalan baik dengan tingkat partisipasi meningkat.

Wagub juga mengajak warga beramai-ramai ke TPS pada tanggal 17 April 2019 memberikan hak suara kita dalam kesinambungan pembangunan nasional. ”Mudah-mudahan yang terpilih orang-orang terbaik yang mewakili kita di DPR RI, di DPD RI, DPRD provinsi dan Kabupaten/ kota. Serta juga terpilih presiden dan wakil presiden republik Indonesia yang terbaik dalam memajukan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Wagub juga meminta kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat jangan sampai golput, jaga keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilu 2019 yang jurdil, aman dan tentram tanpa tekanan dari siapa pun dilingkungan masingmasing. (rus)

SEPUTARSUMBAR 17 tersangka tidak ditahan karena masih di bawah umur Rus Akbar

eluarga korban dan alumni Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas (PPMNI) Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar) menilai penyelidikan yang dilakukan Polres Padang Panjang terkesan lamban atas penganiayaan terhadap santri Rhobi Al Halim (18) yang mengakibatkan koma dan meninggal dunia di RSUP M. Djamil Padang, Februari lalu Menurut Haprizal Roji yang menjadi koordinator aksi, alumni dan keluarga korban ini mendatangi Polda Sumbar di jalan Jenderal Sudirman Padang, mereka meminta Kapolda dan Kajati Sumbar untuk mengambil alih kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap santri yang sedang dalam proses penyidikan Polres Padang Panjang.

“Kita tahu penyelidikan Polres Padang Panjang ini sudah berjalan sebulan dan ini sudah diketahui masyarakat banyak, tapi hari ini tersangka 17 orang itu tidak ditahan malah dititipkan ke pesantren dan korban sudah mati,” katanya, Rabu (20/3/2019) Haprizal menambahkan, proses penyelidikannya belum sampai ke jaksa dan ini sangat lambat, dengan kondisi ini pihaknya minta Kapolda Sumbar untuk mengambil alih penyelidikan tidak lagi Polres Panjang. “Kemudian kami meminta 17 tersangka diproses secara objektif dan segera ditahan,” katanya.

Haprizal juga sudah koordinasi dengan Polres Padang Panjang pada Senin (18/3) lalu saat itu menemui Kasat Reskrim, mereka meminta surat perkembangan penyidikan. Dalam kasus ini terbunuhnya santri ini dilaporkan oleh Deni, warga Koto Laweh.

“Ternyata tidak ada surat tersebut di tangan beliau (Deni pelapor), tapi justru

K

Puailiggoubat

405, 01 - 14 April 2019

15

Keluarga dan Alumni Pertanyakan Pembunuhan Santri Padang Panjang FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

AKSI-Alumni PPMNI di Mapolda Sumbar menuntut kasus kematian santri diserahkan Polda Sumbar saja

dikirim kepada keluarga korban. Kami disuruh mengambil surat tersebut ke orang tua korban, ternyata ada dua lembar surat setelah kami baca sepertinya tidak puas isinya, hanya bahwa Polres Padang Panjang sudah melakukan penyelidikan sudah periksa saksi-saksi dan rekontruksi ulang,” katanya.

Selain itu, alumni dan keluarga korban meminta Gubernur Sumbar melalui kepala Dinas Pendidikan dan DRPD Sumbar untuk memanggil para pihak pembina yayasan untuk mempertanggung jawabkan administrasi, moral dan sosial atas terbunuhnya santri serta mengevaluasi secara total sistem pendidikan PPMNI Padang Panjang.

Pengeroyokan itu terjadi pada (10/ 2) , dilakukan 17 santri pesantren pada

malam hari, kemudian diketahui korban sudah mengalami luka parah dan dibawa ke Rumah Sakit Padang Panjang, kemudian dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang, selama sepekan korban dirawat dalam keadaan koma, pada pukul 06.22 WIB, Senin (18/2) meninggal dunia. 17 santri yang diduga mengeroyok korban ini sudah ditetapkan menjadi tersangka, namun mereka ditahan karena jaminan dari pihak pesantren dan masih dibawah umur.

Kepala Bidang Humas Polda Sumbar, Komandan Besar (Kombes) Syamsi, mengatakan penanganan kasus tidak akan diambil alih dan tetap dilakukan Polres Padang Panjang. Sebab penyidikan yang dilakukan penyidik sudah sesuai prosedur dan profesional.

“Percayakan saja, tidak perlu diragu-

kan akan tetap kami laksanakan. Soal tersangka tidak ditahan memang pihak kepolisian memiliki keputusan, karena memang tersangka masih di bawah umur dan masih membutuhkan pendidikan,” katanya.

Syamsi menyebut, pelaku tidak ditahan karena tidak ada sel khusus anak-anak. Maka dari itu, penangguhan tahanan yang diminta pihak pondok pesantren dan orang tua anak pelaku dikabulkan.

“Soal tuntutan keluarga dan alumni itu ya namanya mengeluarkan pendapat kami terima saja. Tapi tetap Polda Sumbar masih percayakan Polres Padang Panjang menangani kasus ini dan tidak akan diambil alih,” katanya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Padang Panjang, Kalbert, mengatakan sudah melimpahkan berkas 17 anak pelaku kasus dugaan penganiayaan ke Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

Pelimpahan berkas itu menandakan proses penyidikan telah rampung. Apalagi jaksa menyatakan hasil penyidikan lengkap (P-21), maka 17 anak pelaku segera diadili di Pengadilan Negeri Padang Panjang.

“Berkas sudah kami kirimkan ke Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Senin kemaren,” ujarnya Rabu 20 Maret lalu.

Polres Padang Panjang melimpahkan berkas 17 anak pelaku kasus dugaan penganiayaan terhadap santri Robby Alhalim ke Kejaksaan Negeri Padang Panjang. Pelaku yang masih di bawah umur rata-rata berusia 1516 tahun.

Pelimpahan berkas itu menandakan proses penyidikan telah rampung. Apalagi jaksa menyatakan hasil penyidikan lengkap (P-21), maka 17 anak pelaku segera diadili di Pengadilan Negeri Padang Panjang. “Berkas sudah kami kirimkan ke Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Senin kemaren,” ujar Kasat Reskrim Polres Padang Panjang, Kalbert Jonaidi, Rabu (20/3).

Kalbert mengatakan, anak pelaku disangkakan pasal berlapis, yakni Pasal 80 (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungna Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak jo Pasal 170 (1) KUHP.(r)

Modus Bawa Keluarga Berwisata, Sabu 2 Kilogram FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

SABU-Barang bukti sabu yang disita Narkoba Polda Sumbar

PADANG-Hendri (42) dan Dahrul Thamrin (43) memakai baju tahanan warna orange hanya bisa menunduk lesuh ketika Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Ma’mun mengatakan

kedua tersangka ini diancam hukuman seumur hidup atau mati karena jumlah narkoba jenis sabu ini disita sebanyak 2 kilogram.

“Kedua tersangka ini adalah kurir dan

berasal dari Pekanbaru, Riau dan mau membawa sabu untuk di Padang, mereka juga memakai modus membawa kendaraan pribadi dan keluarga serta anak-anak dengan cara membawa rekreasi padahal mereka mau mengantarkan sabu ke pemesan di Padang,” katanya saat memberikan keterangan pers di Mapolda Sumbar, Rabu 20 Maret lalu.

Menurut Ma’mun penangkapan ini dimulai dari Hendri alias H. Tersangka ini dibekuk pada Sabtu (16/3) pukul 04.14 WIB, saat itu Hendri di dalam mobil Kijang Super warna abu-abu dengan nopol BM 1678 SR yang berlokasi di Rumah Makan Rumpun Padi di daerah Jorong Tanjung Alam, Kanagarian Biaro, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

“Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan sabu satu paket besar di dalam

plastik warna bening, plastik itu dilapisi lagi plastik warna hijau, kemudian paket itu kembali dibungkus dengan kertas koran. Sabu ini disimpan dalam pintu belakang mobil,” katanya.

Setelah ditimbang berat sabu yang dibawa H ini sekira 942,87 gram. Tak hanya itu saat itu polisi juga menyita dua unit ponsel. “Berdasarkan keterangan tersangka sabu ini diterima dari seseorang yang tidak dikenal dan berdomisili di Pekanbaru, kemudian kita bawa langsung ke Padang,” katanya.

Setelah melakukan pengembangan, di hari yang sama pada pukul 07.50 WIB tim kembali menangkap satu orang tersangka bernama Dharul Tahrim, saat itu polisi melakukan penghadangan terhadap tersangka

yang sedang mengemudi mobil Agya warna merah dengan nopol BM 1502 CM. Dari Pekanbaru menuju Bukittinggi. “Setelah melakukan penggeladahan kita berhasil menyita sabu seberat 1 kilogram atau 1.039,84 gram,” ujarnya.

Kemasan sabu ini, kata Ma’mun sama dengan bungkus sabu yang ditangkap dari H, jadi menurutnya ini dicurigai satu bandar, sedangkan dua tersangka ini merupakan kurir. “Untuk mengelabui polisi DT ini membawa keluarga berwisata, pada saat ditangkap itu ada istri dan anaknya, ini merupakan modus baru,” ucapnya.

Keduanya ini harus meringkuk ke penjara karena sudah melanggar Pasal 114 ayat (2) subs Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (rus)

SEPUTARSUMBAR Dia sempat mengelabui polisi dengan memotong rambut dan berganti mobil Rus Akbar

elarian AH, caleg Partai Keadilan Sejaterah (PKS) dari Kabupaten Pasaman Barat , Sumatera Barat yang diduga mencabuli anak kandungnya berakhir setelah Polres Pasaman Barat terus melacak keberadaannya di wilayah Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat saat mencukur rambut, Minggu, 17 Maret lalu.

“Terakhir kita mendapatkan informasi bahwa tersangka ini mau pulang ke rumahnya di Pasaman Barat untuk menemui istrinya dan akan menyerahkan diri. Tapi kami tidak percaya begitu saja,” jelas Kasat Reskrim Polres Pasaman Barat AKP Afrides Roema, Senin 18 Maret lalu.

Akhirnya timnya membuntuti keberadaan tersangka, pada Sabtu (16/3/ 2019), AH terlacak masih di Jakarta, kemudian kembali lagi terlacak sedang di bus angkutan umum sedang menuju Kota Padang. Namun saat tiba di Kota Solok tersangka ini turun dari bus dan pindah ke mobil travel.

“Sampai di Kecamatan Pauh tersangka pangkas rambut. Pakai tukar mobil dan pangkas rambut supaya tidak

Puailiggoubat

405, 01 - 14 April 2019

16

Sempat Buron, Caleg PKS Akhirnya Ditangkap Polisi FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

P

DITANGKAP-Tersangka AH sedang diboyong oleh polisi untuk diperiksa di Mapolres Pasaman Barat

dikenali,” kata Afrides.

Usai pangkas rambut, AH menu-nggu angkutan umum di pinggir jalan Kecamatan Pauh. Di sanalah kita menangkapnya tanpa melakukan perlawanan, kemarin kita langsung bawa ke Polres Pasaman Barat.

Kapolres Pasaman Barat, AKBP Iman Pribadi Santoso menambahkan, sebelun penangkapan dilakukan tim Reserse Polres Pasaman Barat, caleg AH dari PKS ini sempat menelepon istrinya janjian ketemu di Padang, saat bertemu itulah polisi mencokok AH

yang diduga mencabuli anak kandungnya sendiri.

Tersangka pulang ke Padang sete-lah istrinya membujuk untuk pulang tapi pelaku hanya ingin bertemu di Padang tidak di Pasaman Barat. “Sete-lah menelepon dengan istrinya, AH hanya

ingin ketemu di Padang saja. Saat mau ketemu dengan istrinya kami lakukan penangkapan, “ luasnya.

Saat penangkapan dilakukan AH masih cukur rambut saat ditanya anggota ternyata benar pelaku berinisial AH sedang menu-nggu kendaraan untuk kabur kembali. “Kemudian pada pukul 14.00 WIB Kasat Reskrim melakukan penangkapan. Ter-sangka kita langsung bawa ke Pasaman barat, “ ucapnya.

AH ditetapkan sebagai tersangka dan masuk sebagai DPO atas kasus pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri pada (14/ 3). AH dilaporkan oleh istrinya pada 7 Maret 2019. Usai dilaporkan, AH diketahui langsung melarikan diri ke Jakarta hingga Jawa Barat.

AH diduga telah mencabuli anak kandungnya sejak berusia 10 tahun. Perbuatan bejatnya ini berlangsung sejak anaknya duduk dibangku kelas 3 Sekolah Dasar hingga kini anaknya telah berusia 17 tahun.

AH menjadi caleg dengan nomor urut 4 di Daerah Pemilihan (Dapil) Pasaman Barat 3 yang berdomisili di Kecamatan Sungai Aur. Meski dicalonkan sebagai caleg, tapi PKS mengklaim AH bukan kader dari partai. PKS juga meminta atas kasus ini jangan partai yang disalahkan, hal itu dikatakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Pasaman Barat, Fajri Yustian. (r)

ADVERTORIAL FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Caleg Partai Perindo untuk DPRD Sumbar

Kristinus Andre Satoko: Komitmen Mensejahterakan Masyarakat TUAPEIJAT-Kristinus Andre Sotoko lebih dikenal masyarakat Mentawai sebagai salah seorang pengusaha. Pria yang kini terjun ke dunia politik ini mengelola dua SPBU di Mentawai yakni yakni di Sipora dan Siberut yang menjual BBM satu harga.

Ingin berkontribusi mensejahterakan masyarakat Mentawai, Andre pun memutuskan bergabung ke partai politik sejak beberapa tahun lalu. Dia memilih Partai Perindo dan kini menjadi bendahara DPW Partai Perindo Sumbar. Dalam kontestasi pemilu kali ini, dia ikut mencalonkan menjadi anggota legislatif tingkat Provinsi Sumatera Barat dari Dapil 8, Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai.

“Tujuan bergabung pada politik sesuai dengan visi misi Partai Perindo untuk mensejahterakan rakyat, sebagai pelaku ekonomi atau pelaku bisnis melihat bahwa potensi SDA sangat tinggi tetapi pengelolaanya sangat kurang dan ini

yang menjadi tugas kita bagaimana memberdayakan masyarakat,” kata Andre.

Dia berharap, melalui politik bisa terlibat langsung mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat. Karena di sana juga kita bicara bagaimana kita befungsi sebagai anggaran, pengawas, keterlibatan dalam poltik tidak terlepas kita mense-jahteraan rakyat,” katanya.

Menurut dia, banyak potensi sumber daya alam yang perlu digali di Mentawai, misalnya pinang cengkeh, kelapa, perikanan, sawah, dan 80 persen selama berkeliling Mentawai potensi ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan.

Melihat begitu banyak potensi itu, Andre Satoko ingin mendirikan sebuah koperasi untuk dapat menampung hasil-hasil pertanian dan sumber daya alam masyarakat. “Selama ini potensi ada tapi wadah untuk menjadikan uang itu belum tersedia, seperti pasar,” kata Andre.

Koperasi menjadi salah satu wadah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengelolah SDA yang ada untuk kesejahteraan.”Kita ingin mendirikan koperasi ‘Perindo Sejahtera’ salah satu yang sudah kita lakukan sabagai motivasi di Sikakap, kita punya kelompok nelayan Perindo, ada sekitar 70 orang, masing-masing mereka punya perahu dan kita membantu posko pelelangan ikan, ke depan kita bantu melalui koperasi ini nanti untuk mendukung keberlan-gsungan yang sudah ada, visi misi juga meningkatkan UMKM dan meningkatkan potensi SDA masyarakat,” katanya.

Sebelumnya Partai Perindo juga sudah menyumbang 10 gerobak motor, kemudian Usaha Mikro Kecil menengah juga menjadi fokus bagi Andre Satoko untuk melanjutkan program yang sudah diberikan sebelumnnya kepada masyarakat. (trs).

Puailiggoubat

405, 01 - 14 April 2019

17

Perempuan dan Politik Oleh : Dika Riyanti S.Pd elang pesta demokrasi yang perempuan untuk ikut terlibat dalam akan digelar dalam waktu dekat kancah politik. ini, suasana panggung politik Walaupun dalam dekade terakhir, semakin menarik. Para paslon sudah sudah menunjukkan peningkatan angka mulai menjual visi dan misi , mengadu partisipasi perempuan dalam politik. argumen dan tidak jarang para calon Hak-hak perempuan yang dulu dibatasi wakil rakyat itu sudah mulai bermain dinding kesenjangan, saat ini telah peran sandiwara demi menarik sim- memudar dan menunjukkan bahwa patisan. perempuan juga memiliki potensi, Jika kita berbicara tengtang politik, kualitas dan mampu memberikan maka tidak akan terlepas dari yang nama perubahan positif dalam pemerintahan. nya pemilih. Berbicara tentang pemilih, Terlihat makin banyaknya kepala maka kita tidak bisa jauh dari pemilih daerah, anggota partai politik, anggota perempuan yang merupakan basis DPR, menteri bahkan Indonesia pernah pemilih terbesar. Perpaduan antara dipimpin oleh presiden perempuan perempuan dan politik sangat di- pertamanya, Megawati. Kemajuan rindukan dan dinantikan karena pere- tersebut telah melampaui apa yang telah mpuan juga diberi hak yang sama dalam dilakukan negara-negara lain. Bahkan perpolitikan Indonesia. belum banyak negara di dunia yang Tuntutan persamaan hak perem- dipimpin oleh perempuan. puan dalam berbagai bidang termasuk politik telah menjadi agenda di zaman sekarang ini. Prestasi dan keterampilan yang ditunjukkan ka-um perempuan telah membuktikan bahwa kaum perempuan la-yak dan mampu unt-uk menduduki posisi strategis terasuk Kursi Politik.

Kekuatan beru-pa ketegaran, kete-gasan dan ketepatan dalam mengambil ke-putusan merupakan ciri yang dimiliki perempuan sekaligus syarat bagi kepemimpinannya. Per-juangan untuk mem-peroleh hak yang sa-ma secara tegas telah di mulai sejak zaman RA. Kartini. Pan-dangan yang mampu mengubah paradigma perempuan yang ti-dak lagi hanya ber-hak mengurus rumah dan selalu dirumah melainkan adanya persamaan hak di berbagai bidang.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Nilakusuma pada tahun 1960 bahwa : perempuan dan laki – laki mempunyai tempat masing – masing didalam kehidupan masyarakat. Dan ilustrasi by Christine Daniloff kedua jenis manusia tersebut dapat menempati tempatnya Dalam dunia politik saat ini, penting masing – masing tanpa mengurangi hak, untuk menggabungkan feminisme dan karena fikiran, kecerdasan, menentukan teori post-modern, agar merubah nilai yang sama antara laki – laki dan perspektif dari perempuan hanya perempuan. sebagai pelengkap dan pemanis dalam Representasi perempuan di bidang politik, menjadi perempuan adalah politik sayangnya masih jauh dari apa kekuatan dalam meningkatkan kualitas yang diharapkan. Namun, perubahan politik dan pemerintahan, serta sebagai dan perbaikan tetap terus dilakukan. pendorong perubahan pemerintahan Berbagai latar belakang baik budaya dan untuk menuju daerah yang bersatu, kebiasaan, masih membelenggu berdaulat, adil dan makmur.

J

Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, pada 2003 Indonesia menetapkan kebijakan kuota minimum untuk kandidat politik perempuan. Dan partai politik sejak 2004 mulai mencalonkan lebih banyak kandidat perempuan untuk bertanding dalam pemilihan umum . Namun, persentase perempuan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat tetap saja di bawah 30 persen.

Selain itu, sejak 2002, Indonesia secara bertahap menerapkan kuota gender. Indonesia sekarang memiliki beberapa set kuota gender untuk kandidat pemilu yang diatur di bawah peraturan perundang-undangan yang mengatur soal partai politik dan pemilu; partai politik didorong agar 30 persen dari dewan pengurus partai (baik tingkat

pengganti kekosongan beberapa bulan saja.

Ini seharusnya menjadi sebuah penyadaran bagi kita masyarakat Mentawai khususnya perempuan.

Bahwa kita, Mentawai sangat butuh seorang tokoh perempuan yang duduk menjadi wakil rakyat, penyambung lidah rakyat dan pastinya penyalur aspirasi kita kaum perempuan.

Kita juga boleh bertanya, apakah para elite partai politik yang mengusulkan nama – nama Caleg perempuan benar – benar tulus dengan harapan akan terpilihnya perempuan dari partainya atau hanya sekedar pelengkap dan pemenuhan suara.

Apakah para elite politik yang ada di Mentawai telah menampilkan calon terbaiknya.

Terlebih perempuan, lebih banyak berperan dan berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat.

Sehingga, isu seperti betapa pentingnya ketersediaan air bersih, kontrol harga pasar, Pendidikan, kesehatan dan lainya, yang benar – benar dialami perempuan dapat terselesaikan. Dengan sadar nya kita betapa penting nya peran perempuan, para elite politik benar – benar menawarkan kader perempuan terbaiknya agar mampu bersaing merebut hati rakyat khusus nya perempuan. Kader –kader perempuan yang memang benar – benar paham akan masalah yang dihadapi kaum perempuan , yang benar – benar terjun di tengah masyarakat dan kader perempuan

nasional maupun daerah) adalah perempuan; partai politik harus mengisi setidaknya 30 persen dari daftar kandidat dengan kandidat perempuan.

Namun hingga saat ini keterpilihan perempuan di DPRD Mentawai masih belum ada. Kita boleh jadi bahagia akan adanya satu tokoh perempuan yang saat ini duduk sebagai wakil rakyat namun sayangnya itu terjadi hanya karna proses Pergantian Antar Waktu ( PAW ) sebagai

Semoga kita semua kedepan dapat benar – benar memahami betapa pentingnya kewerwakilan dan terpilihnya perempuan sebagai wakil rakyat. Betapa pentingnya kolaborasi antara perempuan dan laki – laki dalam kursi DPRD yang mana dengan harapan poin – poin seputar masyarakat dapat benar – benar tersampaikan karena perempuan lebih dekat dengan isu – isu penting yang ada di masyarakat.

yang benar – benar bekerja untuk suara kaum perempuan.

Dengan begitu kita berharap ke depan, masalah – masalah yang selama ini belum terselesaikan dapat mulai dibenahi karena adanya kolaborasi antara perempuan dan laki – laki dalam DPRD layak nya kolaborsi antara Ayah dan Ibu di tengah keluarga demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Puailiggoubat 405, 01 - 14 April 2019

Kiriman dari kampung kadang terlambat datang Rinto Robertus Sanene

andangan mata Fabianus Sabelensirik (18), siswa kelas 8 SMPN 1 Siberut Tengah, asal Limau Barat, Desa Simatalu, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai lurus menatap pepohonan yang berada bukit Saibi sebelah utara asrama yang dia tempati.

Ia duduk bersama dua orang temannya di teras lantai asrama yang berada di Koromimit Monga, Desa Saibi, Kecamatan Siberut Tengah bersama dua temannya, siang itu sepulang sekolah.

Tatapannya sayu, mereka seakan menunggu seseorang yang akan datang mengunjungi mereka.

“Cuaca panas sekali Bang, jadi sejuk rasanya duduk di teras asrama ini, kebetulan baru pulang sekolah sambil menunggu sesuatu juga ini,” kata Fabianus saat ditanya Puailiggoubat, Selasa, 19 Maret.

Maksud Fabianus mengatakan ‘menunggu sesuatu’ merupakan bahasa khas anak-anak asrama yang tinggal jauh dari kampung asalnya. Yang ditunggu merupakan kiriman makanan dari orang tuanya di Simatalu yang tak kunjung datang padahal sudah lewat sebulan.

“Tadi sepulang sekolah dapat makanan dari adik perempuan saya yang juga sekolah dan tinggal di rumah guruguru di sini, iya lumayanlah dapat mengurangi rasa lapar,” ucapnya.

Fabianus menyebutkan, biasanya sekali seminggu orang tuanya datang mengantar makanan berupa sekarung sagu ukuran 20 kilogram yang termasuk juga uang keperluan sekolah, minimal Rp50 ribu dan maksimal Rp100 ribu.

Sagu itu jika dihemat dapat bertahan selama seminggu setengah, tetapi terkadang seminggu sudah habis. “Tapi kali ini, orang tua saya tidak datang, saya dapat kabar, lagi sibuk di kampung dan sedang kerja di bangunan,” tuturnya.

Kehabisan makanan memang sering kali dialami siswa yang bercita-cita jadi guru ini, ia sadar tak mudah orang tuanya mengantar makanan dengan akses jalur darat yang sangat sulit, belum ada jalan.

Bagi orang yang biasa menempuh medan yang melewati bukit dan jalan setapk itu, dari Simatalu berangkat pukul 07.00 WIB dan baru sampai di Saibi sekira pukul 18.00 WIB. Fabianus sadar betul kondisi itu, saat mengalami krisis seperti itu, ia terpaksa mencari pekerjaan dari warga agar dapat membeli makanan sambil menunggu kiriman orang tua. Pekerjaan yang ia lakukan serabutan, yang paling sering membersihkan ladang warga dengan upah Rp25 ribu setengah hari

Agar Bisa Bertahan, Pelajar dari Simatalu Hanya Makan Sekali

18

FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

P

MENUNGGU-Pelajar asal Simatalu yang menempati asrama pelajar Siberut Tengah

kerja.

“Sebenarnya kebutuhan untuk beli makanan tidak cukup, tapi dicukupkan saja, kadang pergi sekolah tidak sarapan, hanya bisa makan sekali dalam sehari, cuma cara ini kami bisa bertahan dan tetap sekolah,” kata Fabianus sambil tersenyum kecut.

Ia tak bisa pulang kampung saat makanan habis sebab jaraknya sangat jauh. Menuju Simatalu Fabianus dan anak sekampungnya melewati jalan setapak yang membelah hutan Taman Nasional Siberut kemudian menapaki perbukitan kemudian menyeberang sungai. Saat tak ada sampan untuk menyeberangi sungai mereka biasanya berenang agar tiba di seberang.

“Kalau cuaca kurang bagus, kita sering kena banjir sungai, tak ada alasan tetap kita seberangi karena sudah biasa aja, tantangan ini yang sangat banyak, tapi kalau saja dibangun jalan bagus itu sudah sangat luar biasa dari pada kita sekolah di Betaet yang aksesnya 2 hari baru sampai, mending sekolah di sini lebih dekat,” tuturnya.

Fabianus dan teman-temannya hanya pulang saat libur sekolah selama seminggu seperti pada Lebaran, Natal dan tahun baru.

“Kalau bisa guru-guru yang sudah lama mengabdi diberi perhatianlah, apalagi mereka yang masih honor dan gajinya dibawah standar, karena mereka sudah lama mengabdi jadi guru,” kata Maria Elvi Hutagalung, guru SMPN 1 SIberut barat nya saat acara ramahtamah bersama Bupati Men-tawai paten

Lasan Hendri Saeppunu (18), siswa kelas 10 SMAN 1 Siberut Tengah asal Dusun Suruan Desa Simatalu menyebutkan, untuk kebutuhan makanan juga dikirim atau diantar orang tuanya sebulan sekali sebanyak 1 tampin sagu dan uang Rp50 ribu hingga Rp100 ribu.

Sagu tersebut dapat habis selama 23 bulan dan pengiriman makanan ini juga tidak rutin dilakukan orang tuanya.

“Pernah putus makanan, iya pilihannya harus berupaya cari kerja di sini,” ujarnya.

Lasan mengaku sekolah di Siberut Tengah sejak tahun lalu setelah menamatkan SMP di Simatalu. “Yang kita harapkan kini mesti ada sekolah SMA lagi yang dibangun pemerintah di Simatalu, agar adik-adik kami dapat sekolah di kampung halaman, dan tidak susah seperti kami sekarang ini,” ucapnya.

Jika libur hanya sekolah hanya seminggu, Lasan mengaku tak pulang kampung seperti temannya yang lain sebab jarak kampungnya lebih jauh dari yang lain. Dari Saibi ke kampung Lasan di Suruan menghabiskan waktu selama tiga hari perjalanan. Jadi jika pulang pergi menghabiskan selama enam hari.

“Saya pulang kampung itu saat libur panjang saja, jika seminggu libur lebih baik bertahan di sini sambil cari kerjaan,” ujarnya.

Jika sudah libur panjang, pulang kampung pun di tengah perjalanan banyak tantangan yang dihadapi, misalnya hujan lebat di tengah perjalanan, belum lagi serangan lintah hutan yang mengisap darah.

“Ketemu ular berbisa juga sering kali, tapi dalam perjalanan ini jika kemalaman, terpaksa mencari pondok ladang warga untuk menginap dan bila lapar yang kami makan itu umbul pohon nibung,” tuturnya.

Meski banyak kegetiran yang dilalui Lasan, dirinya bertekad menamatkan SMA di Siberut Tengah. “Saya tetap di sini sekolah sampai tamat, lalu melanjut ke perguruan tinggi, jadi kini biarlah kami begini, mau apa lagi, mau pindah sekolah

di luar lagi tidak bisa, butuh biaya tinggi, kalau ada sekolah SMA di kampung yang pastinya lebih pilih di kampung dari pada di sini,” ujarnya.

Pelajar asal Simatalu yang berada di Saibi sekira 20 orang dari tingkat SMP dan SMA. Kini pelajar-pelajar tersebut tinggal di Asrama Siberut Tengah yang dibangun sejak 2015. Beberapa masih tinggal di pondok-pondok peninggalan guru-guru asal Simatalu yang pindah ke daerah Mentawai yang lain. (g)

SDN 01 Sikakap Tak Punya Guru Budaya SIKAKAP—SDN 01 Sikakap yang berlokasi di Dusun Sikakap Timur, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memiliki guru muatan lokal budaya Mentawai.

Kepala SDN 01 Sikakap, Silviana Evi mengatakan, selama ini pelajaran tersebut diajarkan wali kelas masingmasing.

“Mata pelajaran muatan lokal (mulok) Budaya Mentawai adalah pelajaran wajib yang harus diajarkan kepada siswa di setiap sekolah, dalam satu minggu itu paling tidak 2 jam, SDN01 Sikakap tidak memiliki guru bidang studi mulok Budaya Mentawai,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 18 Maret.

Menurut dia, meski tak ada guru

khusus namun pengajaran pelajaran tersebut berjalan lancar sebab sudah ada pengganti yakni wali kelas. Sekolahnya tak mengalami masalah soal buku pelajaran sebab telah tersedia.

Silviana Evi mengatakan, pengajaran budaya Mentawai sangat penting untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap budaya yang dimilikinya.

Budaya, kata dia, bukan sekadar taritarian saja tapi masih banyak lagi seperti makanan, alat kesenian, pakaian, tato, rumah adatnya seperti uma dan lainnya.

“Sebagai tenaga pengajar sudah kewajiban kita memberikan pengetahuan dan rasa cinta kepada generasi muda Mentawai untuk mencintai kebudayaannya sebab dengan rasa cinta maka kebudayaan Mentawai dapat terjaga dan terpelihara, (spr/g)

PENDIDIKAN Jaringan Internet dan fasilitas komputer menjadi kendala utama Tim Redaksi

inimnya fasilitas pendukung pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang dimiliki 11 SMA

MS

dan 3 SMK di Kabupaten Kepulauan Mentawai menyebabkan sekolah tidak dapat melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ini.

UN tahun ini, mayoritas sekolah di Mentawai masih memakai sistem Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP) Kepala SMAN 1 Pagai Utara Selatan, Musyofah mengatakan, fasilitas yang masih kurang di sekolahnya berupa jaringan internet tanpa kabel (wifi) kemudian tambahan 36 unit komputer beserta ruangannya. Fasilitas yang dimiliki SMAN 1 PUS saat ini berupa 40 unit komputer, 1 unit laboratorium Teknologi Informasi Komputer (TIK) dan jaringan PLN. “Tambahan komputer untuk memenuhi kuota tiga sif pada UNBK nantinya, kisaran kelas XII berjumlah 200 siswa sebab saat ini kelas X, XI dan kelas XII berjumlah 566 siswa,” katanya kepada Puailiggoubat, Sabtu, 16 Maret.

Sementara sekolah di daerah Pagai lainnya seperti SMAN 2 Sikakap, SMAN 1 Pagai Utara, SMKN 3 Mentawai sebagian telah memiliki wifi namun tak punya komputer.

Kekurangan ini, kata Musyofah telah disampaikan pada rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kominfo Sumbar, kepala-kepala sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat dan Solok Selatan. Rapat itu juga dihadiri kepala Telkom wilayah Sumbar, kepala PLN wilayah Sumbar dan kepala Telkomsel wilayah Sumbar pada 28 Januari lalu.

Rapat itu membahas persiapan UNBK tahun depan yang meliba-tkan berbagai instansi pendukung sarana dan prasarana. “Sekolah di Provinsi Sumbar ada 18 sekolah lagi yang minim fasilitas sarana pendukung di antaranya di Kabupaten Kepulauan Mentawai 14 Sekolah , Solok Selatan 1 sekolah dan di Pasaman Barat 3 sekolah,” ujarnya.

Musyofah memaparkan, sekolah yang memiliki kelengkapan fasilitas terdiri dari 9 SMA negeri, 3 SMK negeri dan 2 SMA swasta. Sekolah itu yakni SMKN 1 Mentawai, SMKN 2 Mentawai, SMKN 3 Mentawai, SMAN 1 PUS, SMAN 2 Sikakap, SMAN 1 Pagai Selatan, SMAN 1 Pagai Utara, SMAN 1 Sipora, SMA swasta Setia, SMA swasta Lentera, SMAN 1 Siberut Utara, SMAN Siberut Tengah, SMAN 1 Siberut Barat Daya dan SMAN 1 Siberut Barat.

“Pada kesepakatan pada rapat

Puailiggoubat

405, 01 - 14 April 2019

19

Belum Semua SMA dan SMK Mentawai Ujian Nasional Berbasis Komputer FOTO:LEO/PUAILIGGOUBAT

UJIAN-Siswa SMAN 1 Pagai Utara Selatan, Kecamatan Sikakap mengikuti USBN

koordinasi Disdik Provinsi Sumbar bersama pihak terkait, tahun ini pembangunan sarana pendukung UNBK dikebut, tahun depan semua SMA dan SMK di Provinsi Sumbar 100 persen dapat melaksanakan UNBK,” ucapnya.

USBN SMAN 1 PUS diikuti 184 siswa kelas XII terdiri dari dua jurusan yakni jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebanyak 90 siswa dan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebanyak 94 siswa.

Sesuai dengan instruksi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di tahun ajaran ini seluruh SMA yang ada di Provinsi Sumatera Barat harus melaksanakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (USBNBK).

Agar SMAN 1 PUS bisa melaksanakan USBNBK dan UNBK pihak SMAN 1 PUS telah membuat proposal permohonan pengadaan jaringan internet ke Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Mentawai dan itu sudah diusulkan saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sikakap.

“Karena tidak ada internet USBN SMAN 1 PUS masih sistem kertas pensil, pelaksanaan USBN SMAN 1 PUS selama satu minggu yakni mulai 13 sampai 20 Maret.

Musyofah, menyebutkan sebenarnya SMAN 1 PUS sudah bisa melaksanakan USBN sistem komputer tapi kendala sekarang internet belum ada.

Kalau masalah perangakat pendukung USBN seperti komputer SMAN 1 PUS sudah memiliki 43 unit dan listrik sudah ada yang belum ada internet.

“Mudah-mudahan tahun ajaran

2019/2020 USBN dan UNBK di SMAN 1 PUS berbasis komputer,” katanya.

Musyofah mengatakan, jumlah mata pelajaran yang di uji pada USBN sebanyak 14 mata pelajaran per bidang jurusan. Jurusan IPA mata pelajaran yagg diuji Agama, PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Sejarah, Teknik Ilmu Komputer (TIK), Penjas, Keterampilan Pertanian, Mulok, Seni dan Budaya, Fisika, Kimia dan Biologi.

Jurusan IPS mata pelajaran umum sama yang membedakan mata pelajaran jurusan yakni Geografi, Sosiologi, dan ekonomi. “USBN salah satu penentu kelulusan bagi siswa kelas XII,” katanya.

Setelah USBN akan dilanjutkan UNKP yang dilaksanakan mulai Senin dan Selasa (1-2/4) sementara Rabu (3/ 4) libur karena tanggal merah, UNKP dilanjutkan Kamis (4/4), kemudian Jumat-Sabtu-Minggu (5-6-7/4) libur, UNKP dilanjutkan Senin (8/4).

Masalah kelulusan UNKP ditentukan sekolah melalui rapat majelis guru, siswa dinyatakan lulus UNKP syaratnya nilai semester 1 sampai 5 mencukupi. UNKP tahun ajaran 2018/2019 pihak SMAN 1 PUS menargetkan kelulusan 100 persen, untuk mencapai target tersebut pihak sekolah telah memberikan jam tambahan belajar bagi kelas XII dimulai sejak Januari lalu.

Pelajaran tambahan dilaksanakan empat kali seminggu yakni Senin-Kamis tiap pukul 14.00-17.00 WIB. Sementara di SMAN 1 Pagai Selatan, yang berada di KM 37 Desa Malakopa Kecamatan Pagai Selatan,

menurut Bendahara SMA itu, Hannafi Ramli, wi-fi dan komputer telah ada namun jaringan PLN belum ada.

“Jaringan PLN belum ada, hanya pakai genset belum maksimal, jika sarana lengkap tahun depan penyelenggaraan UNBK pasti terlaksana,” ujar Hannafi Ramli.

Hal itu dibenarkan Kepala SMAN 1 Pagai Selatan, Aziz Prima Syahrial yang mengatakan, komputer tak punya daya listrik mengoperasikannya. “Kalau masalah perangkat pendukung USBN seperti komputer SMAN 1 Pagai Selatan sudah memiliki 20 unit komputer kita tinggal mengatur jadwal saja lagi, untuk jaringan internet kami memiliki satu unit wi-fi, mudah-mudahan USBN tahun depan sudah dapat menggelarnya dengan komputer,” katanya.

Ujian di sekolah itu diikuti jurusan IPA sebanyak 29 siswa dan jurusan IPS sebanyak 14 orang.

Nilai USBN ini, kata Aziz sebagai salah satu penentu kelulusan bagi siswa kelas XII. Setelah USBN maka dilanjutkan dengan UNKP dilaksanakan mulai 1-8 April.

SMAN 1 Pagai Selatan menargetkan kelulusan 100 persen pada UNKP dan USBN pada tahun ini. Untuk mencapai itu, kata Aziz, pihaknya memberikan jam tambahan belajar bagi kelas XII dimulai sejak bulan Oktober tahun lalu.

Senasib dengan SMAN 1 PUS dan SMAN 1 Pagai Selatan, di SMAN1 Pagai Utara, Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara juga belum dalam jaringan (daring).

USBN tersebut diikuti sebanyak 37 siswa kelas XII terdiri dari jurusan IPA sebanyak 15 orang dan jurusan IPS

sebanyak 22 orang.

“USBN SMAN 1 Pagai Utara dilaksanakan selama satu minggu yakni rabu-rabu dari 13-20 Maret, ujian saat ini berjalan lancar sebab semua soal dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sudah sampai di sekolah,” kata Kepala SMAN 1 Pagai Utara, Nofik Afriko kepada Puailiggoubat, Kamis, 14 Maret.

USBN, kata Nofik adalah salah satu penentu kelulusan, setelah USBN akan dilanjutkan dengan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) pada tanggal 18 April mendatang.

“Penentu kelulusan ditentukan oleh sekolah melalui rapat majelis guru, siswa dinyatakan lulus UNKP diantaranya nilai semester 1 sampai 5, siswa mengikuti USBN, UNKP, dan mengikuti semua mata pelajaran mulai semester satu sampai semester enam,” ujarnya.

Tidak adanya jaringan internet juga menyebabkan SMKN 2 Kepulauan Mentawai yang berlokasi di Dusun Puro, Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan batal melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dalam jaringan (daring) pada Senin, 25 Maret.

Kepala SMKN 2 Mentawai, Amati Telaumbanua mengatakan, mereka hanya dapat melaksanakan UN berbasis kertas dan pensil (UNKP). “Ujian Nasional sebelumnya telah direncanakan dengan komputer namun batal dilaksanakan karena jaringan internet belum ada, terpaksa tahun ini ujian yang dilaksanakan hanya ujian UNKP saja, tahun 2020 UNBK akan dilaksanakan,” kata Amati.

Amati mengatakan, mereka telah memiliki sebanyak 30 unit komputer namun tak punya internet. Ujian dimulai pada 25-28 Maret dengan mata ujian Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan teori kejuruan. Ujian dimulai pada pukul 10-30-12.30 WIB yang diikuti sebanyak 36 siswa Pelaksanaan ujian, kata dia, tak ada kendala meski masih memakai sistem di luar jaringan (luring). Setelah UN, siswa masih harus mengikuti satu ujian lagi yakni Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) yang digelar pada 15-16 April sesuai jurusan masing-masing “Jadi masing-masing diuji kompetensinya yang sudah diperolehya dengan jurusan yang sudah dipelajari di sekolah, setelah ujian ini tidak ada lagi ujian hasil kelulusan akan diumumkan pada tanggal 2 Mei tahun ini,” kata Amati.(spr/leo/hd/g)

PENDIDIKAN

Puailiggoubat

Siswa Mentawai Terima Beasiswa Program Indonesia Pintar

FOTO:LEO/PUAILIGGOUBAT

BEASISWA-Siswa SMAN 2 Sikakap menyerahkan berkas sebagai syarat penerimaan beasiswa PIP

Tak semua siswa yang diusulkan sekolah menjadi penerima Leo Marsen Purba

ebanyak 87 siswa SMAN 2 Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi penerima beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP). Dana itu sendiri akan dicairkan pada akhir Maret.

Wakil Kepala SMAN 2 Sikakap Bidang Kesiswaan, HW. Muda Taruna yang menjadi pengurus PIP itu menyebutkan, siswa yang diajukan sebanyak 111 orang namun yang diterima oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI hanya 87 siswa.

“Data dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Barat jumlah penerima 87 siswa, diantaranya ada 35 siswa menerima dua tahap dan ada yang menerima baru sekali,” katanya kepada

S

Puailiggoubat, Sabtu (16/3/2019).

Jumlah yang diterima masing-masing siswa bervariasi yakni 18 siswa ada yang mendapat Rp500 ribu, sebanyak 35 orang memperoleh Rp1 juta dan 30 siswa mendapat Rp1,5 juta dan 4 siswa menerima Rp2 juta yang diterima sebanyak 2 tahap. Pencairan beasiswa dilakukan oleh sekolah di BNI cabang Padang.

Persyaratan untuk pencairan yang harus dibawa ke BNI berupa kartu keluarga siswa penerima, KTP atau identitas siswa dan orang tua siswa mengisi formulir yang dibubuhi tanda tangan bermaterai Rp6.000.

HW. Muda Taruna mengatakan, pencairan beasiswa pada akhir Maret nanti harus didampingi orangtua siswa untuk memastikan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sekolah.

Lingga, siswa kelas XI IPS SMAN 2 Sikakap yang menjadi penerima bantuan tersebut menyebutkan, dirinya baru pertama kali mendapat beasiswa PIP sebanyak Rp1 juta.

“Uang tersebut nanti saya terima cukup lumayan banyak, saya gunakan untuk beli kebutuhan sekolah seperti buku-buku, seragam dan sepatu harapan juga tahun ini atau tahun depan ada lagi beasiswa PIP,” katanya.

Sementara di SDN 15 Sikakap, sebanyak 39 murid di sekolah itu menerima beasiswa PIP yang pencairan dilakukan pada bulan depan (April).

Kepala SDN 15 Sikakap, Atoni Zalukhu mengatakan, dari 170 siswa yang diusulkan sebagai penerima beasiswa melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), namun yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI hanya 39 orang.

“Yang mendapat PIP tahun-tahun sebelumnya tidak menyeluruh hanya beberapa siswa saja, 50 siswapun tidak sampai, tahun yang lalu hanya satu siswa saja, pihak sekolah menunggu saja informasi dari Disdikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Mentawai berapa jumlah yang menerima

dan nama-nama siswa, dan itupun dilanjutkan pencairannya di BRI cabang Sikakap dengan surat reko-mendasi dari sekolah yang mengambil uangnya siswa bersama orang tua mereka,” kata Atoni kepada Puailig-goubat, Kamis, 14 Maret.

Ia menjelaskan, murid yang dapat diajukan menjadi penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan berupa memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), kartu keluarga dan akta kelahiran.

“Tetapi siswa di sekolah ini masih banyak lagi tidak mempunyai KIP dan surat surat penting lainnya, sebenarnya pihak sekolah sudah memberikan arahan kepada orang tua siswa untuk mengurus surat-surat tersebut namun masih ada juga yang belum,” ujarnya.

Sekolah kata dia telah berusaha mengirimkan seluruh data siswa namun penentu tetap Kemdikbud. PIP yang diterima muris SD bervariasi, kelas IV, V dan VI mendapat Rp450 ribu per orang sementara kelas I, II dan III Rp225 ribu.(g)

Uji Kemampuan Murid, SDN 01 Sikakap Lakukan Try Out SIKAKAP—SDN 01 Sikakap yang berlokasi di Dusun Sikakap Timur, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan try out (to)atau uji coba kemampuan murid untuk mempersiapkan mereka menghadapi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada Senin 18- 20 Maret.

Kepala SDN 01 Sikakap, Silviana Evi mengatakan, try out tersebut diikuti 35 murid yang menjadi peserta USBN

nanti. Pelajaran yang diujikan berupa Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. “Tujuan sekolah memberikan try out kepada siswa kelas VI adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menghadapi USBN yang akan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang,” kata Silviana Evi kepada Puailiggoubat, Senin, 18 Maret.

Silviana Evi menyebutkan, soal try out dibuat langsung oleh sekolah, sebelum uji coba dimulai murid tersebut

telah diberikan jam tambahan sore setiap minggu sebanyak lima kali. mulai pukul 14.00-16.00 WIB. Pada jam tambahan sore itu materi yang diberikan berupa Agama, PPKN, Bahasa Indonesia, PJOK, Matematika, IPA dan IPS. “Hal ini kita lakukan untuk mengantarkan siswa kelas VI tamat 100 persen di USBN pada bulan Mei mendatang. Kita pihak sekolah tidak ingin siswa hanya lulus saja dengan nilai

asal jadi, tapi kita pihak sekolah akan berusaha semaksimal mungkin mengantarkan siswa kelas VI lulus dengan nilai bagus, walaupun ajaran 2018/2019 kita belum tahu standar nilai kelulusan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, untuk sementara kita pegang acuan standar kelulusan tahun ajaran 2017/2018 5,5, standar kelulusan ini bisa naik bisa turun itu sesuai dengan ketetapan Dinas Pendidikan,” ujarnya. (spr/g)

405, 01 - 14 April 2019

20

SMPN 2 Sikakap Berutang Kebutuhan Sekolah TAIKAKO-Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan pertama Januari-Maret 2019 untuk SMPN 2 Sikakap yang terletak Dusun Bulag Monga, Desa Taikako, Kecamatan Sikakap belum cair membuat sekolah tersebut terpaksa berutang untuk membeli alat tulis kantor ke pedagang.

“Dana BOS triwulan pertama belum cair sekolah terpaksa berutang untuk beli alat tulis kantor (ATK) dan keperluan lainnya kepada pedagang di Sikakap dan Taikako, utang sekolah sekarang ini sudah lebih dari Rp4 juta,” kata Kepala SMPN 2 Sikakap, Jonedi kepada Puailiggoubat, Sabtu, 16 Maret.

Jonedi mengatakan, pencairan dana BOS terlambat tahun ini, biasanya dana BOS triwulan pertama cair pada pertengahan Februari namun sampai saat ini belum ada. Dana BOS SMPN 2 Sikakap sesuai dengan jumlah siswa sebanyak 157 orang artinya mendapat dana sebanyak Rp157 juta (Rp1 juta per siswa) tiap tahun.

Sesuai dengan petunjuk pencairan, dana BOS triwulan pertama sebanyak 20 persen dana. Kemudian pada triwulan kedua 40 persen, jumlah ini lebih banyak sebab ada kegiatan ujian yang perlu dana banyak dan terakhir sebanyak 20 persen.

“Kalau 20 persen dana BOS triwulan pertama cari besar dana yang diterima sekolah sekitar Rp29 juta lebih,” katanya. (spr/g)

Tahun Ini Pagar SMAN 1 PUS Dibangun BERKAT—Tahun ini pagar SMAN 1 Pagai Utara Selatan yang berlokasi di Kecamatan Sikakap dibangun sepanjang 19.670 meter persegi dari dana pokok pikiran DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Kepala SMAN 1 PUS, Musyofah mengatakan, anggaran pembangunan pagar itu senilai Rp190 juta.

Permintaan dana tersebut dilakukan Musyofah langsung ke kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Barat pada akhir Februari yang lalu.

“Yang mengerjakan proyek tersebut adalah pihak rekanan Disdik Provinsi Sumbar, pihak sekolah hanya terima bersih saja, pihak Disdik dan kontraktor akan survei dan mulai bangun April atau Mei tahun ini, model pagar juga pihak sekolah belum tahu apa beton atau pagar besi,” katanya, Sabtu, 16 Maret.

Ia menyebutkan pagar sekolah penting mengantisipasi siswa tidak bolos sekolah dan keamanan agar tidak ada sembarang orang masuk di pekarangan sekolah. (leo/g)

21

Puailiggoubat 405, 01 - 14 April 2019

Inovasi kurang salah satu penyebab BUMDes Mentawai lambat berkembang Tim Redaksi

ntuk mempercepat gerak ekonomi desa, Kementerian Desa mendorong pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Landasan hukum pendirian BUMDes UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) yang menyebut “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa.

Saat ini, hampir semua desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai mendirikan BUMDes dan membuat program inovasi desa. Namun kebanyakan BUMDes masih sebatas berdiri atau ada yang sudah punya penghasilan tapi masih sedikit bahkan tak sedikit yang layu sebelum berkembang karena minimnya pemahaman soal BUMDes. Seperti di Kecamatan Siberut Barat, Camat Jop Sirirui meminta pemerintah desa di wilayahnya mengganti pengelola atau pengurus BUMDes yang tak mampu mengurus lembaga ekonomi desa itu, sebab dia melihat, BUMDes belum dapat diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah tersebut.

Karena itu Jop meminta pemerintah desa mengevaluasi BUMDes sebelum melakukan penyertaan modal. “Belum menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan kreatif, sementara potensi ekonomi di tengah masyarakat ada,” katanya kepada Puailiggoubat bulan lalu.

Jop menyebutkan, masing-masing desa memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh BUMDes, namun sejauh ini belum banyak yang diperbuat. Ia melihat kegagalan tersebut disebabkan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes masih minim.

Seperti contoh di Desa Sigapokna, Siberut Barat, BUMDes mengelola penjualan sembako di tengah masyarakat namun belum mampu berkembang dan bersaing dengan pedagang yang ada di sana. “Kita coba arahkan di Lobajau karena ada potensi ekonomi di tingkat nelayan. Misalnya ikan basah dan ikan kering,” katanya.

Menurut Jop, jika BUMDes Sigapokna serius mengelola potensi nelayan yang ada di Lobajau maka BUMDes akan berkembang dan ekonomi masyarakat akan meningkat. Misalnya dari fasilitasi alat tangkap, pembelian ikan hasil tangkapan nelayan, serta es untuk nelayan. “Begitu juga dengan BUMDes di Simalegi dalam usaha fotokopi dan BUMDes di Simatalu dalam usaha penjualan minyak. Belum berjalan dan

BUMDes Belum Jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

U

BUMDES-Usaha fotokopi yang dijalankan BUMDes Saibi Sejahtera, Kecamatan Siberut Tengah

berkembang dengan baik sehingga kalau pengelolanya kita lihat tidak mampu maka harus diganti,” katanya.

Hal sama juga terjadi di Saibi Samukop. Menurut Ketua BPD setempat, Melki Sanene, belum ada gebrakan dari gerakan ekonomi dari BUMDes. Ekonomi warga berputar hanya menjadi pekerja bangunan proyek termasuk yang didanai desa, itupun beberapa masyarakat saja yang bekerja.

“Ketika ada program pemerintah baru masyarakat diberdayakan dengan bekerja, kalau peningkatan penghasilannya itu yang belum terlihat secara signifikan,” katanya.

Inovasi dan BUMDes yang sudah ada belum jalan maksimal untuk menjawab persoalan perekonomian tersebut.

“Inovasi tak ada gerakan sekarang, BUMDes pun belum ada kegiatannya, kerajinan tangan yang diprogramkan tidak terlaksana,” katanya.

Hal itu diakui Kepala Desa Saibi Samukop Binsar Saririkka. Dana desa belum menyentuh ekonomi warga, sebab dari 2015 saat dia terpilih menjadi kades masih masa transisi. “Penyesuaian karena saya terpilih jadi kades yang jadinya dana kita terlambat,” katanya.

Tahun 2016 pun demikian, anggaran dari pemberdayaan yang ada ketika dikurangi honor aparatur dan lembaga mengakibatkan dana pengembangan ekonomi tidak ada. Sementara pada 2017, diberikan bantuan bibit padi sebesar Rp10 juta kepada kelompok tani namun tidak menghasilkan gabah karena gagal panen.

“Tahun 2018 kita juga membantu

salah satu kelompok nelayan untuk pembelian peralatannya, setelah saya cek hasilnya juga tidak berkembang yang disebabkan di dalam anggota kelompok ada sebagian yang bukan profesinya.

Bantuan lainnya ada tahun lalu hanya pemberian bantuan bibit pinang memang ke depan kelompok ini kita evaluasi kembali agar benar-benar serius,” ujarnya.

Inovasi desa menurut Binsar tidak berjalan sesuai yang diinginkan. “BUMDes kita yang dibentuk 2017 dan modalnya diberikan 2018 sudah jalan tapi belum maksimal lagi,” katanya.

Direktur BUMDes Saibi Sejahtera, Serani Saleh Sakeru mengatakan, usaha BUMDes dimulai akhir 2018 dengan penyertaan modal dari Pemerintah Desa Saibi Samukop sebanyak Rp110 juta.

Usaha yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saibi berupa fotokopi dan penyedia alat tulis kantor (ATK) dan sekolah berjalan maksimal.

Anggaran tersebut digunakan membeli mesin fotokopi, mesin pres dan ATK kebutuhan kantor serta sekolah. “Awalnya usaha yang jalan itu jual ATK dan peralatan sekolah serta mesin pres, karena untuk mesin fotokopi mengalami kerusakan mesin dan kabel-kabel, lalu sudah diperbaiki dan sudah beroperasi efektif 16 Maret ini,” katanya kepada Puailiggoubat, Selasa, 19 Maret.

Saleh menyebutkan, sejauh ini keuntungan yang telah diperoleh dari usaha tersebut sekira Rp2 juta. “Keuntungan itu digunakan untuk pembelian barang yang telah habis terjual, usaha ini baru efektif berjalan, jadi keuntungan

yang kita dapat ini sudah bersih, kalau usaha jasa transportasi lancar jalannya namun sedikit keuntungannnya masih digunakan pembelian minyak hingga kini,” jelasnya.

Ia mengatakan, pada awalnya penyertaan modal yang akan dilakukan Pemdes Saibi sebanyak Rp250 juta karena selain kedua usaha yang telah berjalan, BUMDes juga akan mengelola usaha kerajinan tangan masyarakat namun dana yang baru dikucurkan sebanyak Rp163 juta. Selain Rp110 juta yang telah digunakan membuka usaha fotokopi dan ATK, sebanyak Rp63 juta digunakan membeli alat transportasi berupa perahu dan mesinnya untuk sarana usaha jasa transportasi.

“Sisanya masih ada di tangan Pemerintah Desa Saibi dan ini bukanlah sebuah masalah, tetap akan diberikan, sedangkan usaha kerajinan tangan itu masih belum kita jalankan karna masih menunggu dananya sekaligus dana tahun ini,” ujarnya.

Menurut Saleh, untuk meningkatkan usaha yang telah ada, pihaknya masih membutuhkan penyertaan modal sebanyak Rp100 juta. Dana itu nantinya digunakan memperbaki mesin fotokopi yang rusak sekira Rp7 juta.

“Laporan kita saja belum disampaikan ke Pemdes, karna ini belum selesai, kalau dana tahun ini cair, usaha kerajinan tangan pasti akan kita jalankan, dan kini usaha kita sudah berjalan lancar dan tak ada kendala lagi,” ujarnya.

Kondisi sama juga terjadi di Desa Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara. Kepala Desa Muara Sikabaluan,

Aprijon mengakui dana desa belum mampu mendongkrak ekonomi masyarakat. “Saat ini kita lihat hanya sebatas ada kegiatan pembangunan fisik saja,” kata Aprijon pada Puailiggoubat, beberapa waktu lalu.

Aprijon mengatakan, dalam periode kepemimpinannya, pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan sejalan karena ekonomi masyarakat tidak akan berjalan tanpa didukung oleh infrastruktur. “Tahun depan kita akan bagi langsung antara pembangunan fisik dengan pemberdayaan masyarakat. Misalnya pembangunan fisik dari ADD pusat sedangkan pemberdayaan dari ADD daerah, atau sebaliknya, “ katanya.

Tahun ini Muara Sikabaluan mendapat dana desa Rp2,1 miliar, naik Rp100 juta dibanding tahun lalu. “Kegiatan tahun ini masih fokus pembangunan fisik di lima dusun, Dusun Nang-nang, Muara, Bose, Puran dan Pokai,” katanya.

Banyaknya alokasi anggaran untuk pembangunan fisik ketimbang pemberdayaan masyarakat juga dikeluhkan warga Muara Sikabaluan, Tepa Sanide.

“Selama ini pembangunan fisik itu lebih banyak dibanding pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat itu hanya kegiatan fisik berjalan misalnya mengambil material, bekerja di proyek,” katanya.

Kalaupun tahun sebelumnya terdapat bantuan untuk masyarakat kadang tidak tepat sasaran, penerima manfaat dan juga programnya tidak begitu tepat di masyarakat. “Kadang masyarakat tidak tahu apa bantuan yang diberikan, syaratnya apa dan mekanisme bantuannya seperti apa,” katanya.

Di Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan kondisinya juga sama.

Penggunaan dana desa lebih banyak untuk pembangunan fisik sehingga alokasi untuk peningkatan ekonomi masyarakat belum menjadi prioritas.

“Dana desa tidak cukup untuk pembangunan, kalau hanya fisik saja yang diperhatikan pembangunan lain bisa terbengkalai semampu anggaran itulah yang dibangun sesuai dengan prioritas,” kata Kepala Desa Muntei, Agustinus Sagari beberapa waktu lalu.

BUMDes Bubuakat Muntei baru diberikan modal Rp200 juta tahun lalu, salah satunya digunakan untuk membeli mesin pengupas buah pinang. Tahun ini, nilai modal yang diberikan sama. Saat ini, BUMDes menjalankan usaha mobil angkutan umum dan penyedia air minum isi ulang. “BUMDes kita sudah punya beberapa usaha dan bisa menyerap ke halaman 2

EKOKER Kuli pemetik buah dapat rezeki Bambang Sagurung Rinto Robertus Sanene

anen cengkeh awal 2019 tak begitu menggairahkan warga Desa Sirilogui, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai sebab buah yang dihasilkan tidak banyak.

Kepala Desa Sirilogui, M.Abetnego mengatakan, jika dibanding panen kali dengan tiga tahun lalu sangat berbeda.

Pada tiga tahun lalu masing-masing warga mendapat sekitar 500 kilogram cengkeh kering namun sekarang tidak.

“Panen kali ini tidak ramai, tidak seperti tahun 2014-2015 lalu yang ratarata pemilik kebun cengkeh di Sirilogui menghasilkan setengah ton cengkeh kering,” katanya kepada Puailiggoubat, 17 Maret.

Abetnego menyebutkan, pohon cengkeh yang berbuah hanya bagian Uai, perkebunan cengkeh warga arah Puran, Desa Muara Sikabaluan. Meski begitu buahnya tak selebat seperti panen raya.

“Kadang dalam satu bidang itu hanya berbuah beberapa pohon saja. Ada juga yang berbuah semua tapi tidak lebat,” katanya.

Pada panen raya 2014-2015 lalu, kata Abetnego masyarakat kewalahan untuk memanen. Sehingga untuk membantu melakukan panen beberapa pemilik kebun cengkeh mendatangkan warga tetangga menjadi buruh petik buah cengkeh.

“Setidaknya 200 kepala keluarga yang punya kebun cengkeh punya tenaga buruh masing-masing. Bahkan ada yang nekad jual buah di batang karena takut tidak terpanen,” katanya.

Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat pada waktu itu meningkat, banyak masyarakat yang membuka usaha jualan kebutuhan warga dan makanan, minuman yang didominasi warga pada waktu panen raya seperti roti, kue dan minuman kaleng.

“Saya juga sempat buka kedai waktu

Puailiggoubat

405, 01 - 14 April 2019

22

Buah Sedikit, Warga Sirilogui Tak Semangat Panen Cengkeh FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Contohnya Fransisko Siritoitet (35), warga Saibi yang menjadi kuli petik buah cengkeh. Tiap hari ia mulai memanjat batang cengkeh mulai pagi hingga pukul 17.00 WIB. Meski gerimis, Fransisko tak dihiraukannya.

“Kita hanya kuli (pemetik buah cengkeh) memanen buah cengkeh orang, kalau pohonnya punya kita sudah luar biasa sekali karena dapat untung sepenuhnya hari ini dengan buah yang cukup lebat,” ujarnya sambil memetik buah cengkeh dipucuknya kepada Puailiggoubat , Sabtu, 23 Maret.

Fransisko mengaku sudah 4 hari dirinya kuli memetik buah cengkeh milik Sudirman dan Rismanto yang meminta jasanya sejak buah cengkeh baru mulai panen.

Pekerjaan itu dia mulai dari pagi hingga sore dengan hasil rata-rata mencapai 150 tekong (kaleng) bekas gula

kental volume 370 gram. Upah yang ia dapat tiap tekong Rp1.500 sisanya jatah pemilik cengkeh. Total upah yang dia dapat mencapai Rp200 ribu.

“Kalau pohon cengkehnya besar dan berbuah lebat bisa kita kejar lebih banyak diambil, namun jika pohonnya kecil hasilnya di bawah itu, hanya saja buahnya masih kecil-kecil tidak merata,” ucapnya.

Fransisko menyebutkan biasanya setiap panen cengkeh yang bisa dilakukan hanya jadi kuli karena tidak punya pohon cengkeh, kadang pemilik cengkeh menawarkan atau kuli sendiri yang menawarkan jasa.

“Jadi kalau panen cengkeh kita juga berezeki, hasilnya sangat cukuplah membantu kebutuhan kita,” tuturnya.

Namun Fransisko mengakui jadi kuli pemetik buah cengkeh tidaklah mudah, apalagi harus bertahan berjam-jam di dahan cengkeh, belum lagi jika cuaca tidak bagus, mendadak angin kencang yang menggoyang pohon cengkeh.

“Kalau tidak hati-hati bisa terjatuh tapi ini sudah biasa saja,” ujarnya.

Musim panen cengkeh ini juga dimanfaatkan Noang Dinon (17), pelajar asal Toroiji kelas 8 SMPN 1 Siberut Tengah. Dinon menyebutkan sudah 4 kali menjadi kuli cengkeh di Saibi.

Ia biasanya bekerja sepulang sekolah sekira pukul 12.00 WIB dan baru pulang ke rumah pada pukul 17.00 WIB. Sekali kerja ia mendapat 35 tekong cengkeh dengan upah Rp1.500 per tekong.

“Musim cengkeh ini senang kita, dapat uang Rp50 ribu sekali pergi, dan dapat membeli keperluan sekolah seperti buku atau pensil dan lainnya,” ujarnya.

Pohon cengkeh warga Saibi Samukop yang sudah mulai panen berada di lokasi Bukit Sigaitaligei, Masoggunei dan Silaggi-langgi di Dusun Sua.(Rinto Robertus Sanenek)

kenaikan harga bawang merah dan bawang putih penjualan berkurang, sebab masyarakat yang biasa membeli 1 kg bawang merah sekarang hanya membeli setengah kilogram. Begitu juga dengan penjualan bawang putih, biasanya dalam seminggu bawang putih terjual 20 kg sekarang hanya 10 kg.

“Sementara harga cabai merah masih tetap berkisar Rp30 ribu per kilogram, apa sebab naiknya harga bawang kita pedagang tidak tahu, dalam satu minggu biasanya bawang merah kita datangkan 70 kg sekarang hanya 40 kg,”katanya.

Marni (57), ibu rumah tangga di Sikakap, Mentawai mengaku, kenaikan

harga bawang sangat drastis. Dari info yang dia dapat, harga bawang saat ini di Padang mencapai Rp30 ribu per kg Meski mengalami lonjakan harga, Marni tetap membeli bawang merah dan bawang putih sebab menjadi bumbu campuran cabai saat memasak sambal.

“Mau tidak mau tetap dibeli juga, biasanya dibeli 1 kg per minggu sekarang terpaksa beli setengah kilogram lagi, harapan kami sebagai masyarakat supaya harga bawang merah dan bawang putih cepat turun lagi, sebab kedua bawang itu adalah bumbu untuk memasak, termasuk kebutuhan bahan pokok,” katanya.(spr/g)

P

JEMUR-Seorang warga Sirilogui menjemur cengkeh

itu karena banyaknya uang beredar di masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, warga yang memiliki uang karena panen raya seakan berlomba membeli barang elektronik dan sepeda motor. Setidaknya, pada panen raya waktu itu jumlah sepeda motor di Sirilogui melebihi 30 unit dari harga Rp5 juta hingga harga Rp35 juta.

“Bibit cengkeh yang baru juga dibeli masyarakat di Padang sehingga luas kebun cengkeh menjadi bertambah dua kali dari luas sebelumnya,” katanya.

Hal yang sama terjadi dibagian perkebunan cengkeh wilayah Bose, Desa Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara. Masyarakat yang berkebun cengkeh di wilayah Bose, Babaluan pada tahun ini terlihat sepi. “Tidak merata dan tidak banyak. Paling dalam satu batang itu hanya dapat 1 kg cengkeh kering dari beberapa pohon,” kata

Firdaus (28), warga Bose.

Sementara harga beli cengkeh kering di tingkat pengumpul antara Rp70 ribu hingga Rp85 ribu per kg.

Berdasarkan data pokok di kantor camat Siberut Utara, kebun cengkeh terluas dari enam desa yang ada yaitu Desa Sirilogui dengan luas 276 ha dari 318 kepala keluarga, lalu Desa Muara Sikabaluan seluas 95 hektar dari 642 kepala keluarga, Desa Malancan seluas 22 hektar dari 586 kepala keluarga, Desa Monganpoula seluas 10 hektar dari 262 kepala keluarga dan Desa Sotboyak seluas 5 hektar dari 181 kepala keluarga.

Sementara di Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, panen cengkeh tahun ini dimanfaatkan oleh sebagian warga yang tidak memiliki batang cengkeh sebagai sumber penghasil dengan menjadi kuli pemetik buah.

Harga Bawang Melonjak di Sikakap FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

NAIK-Seorang pedagang Sikakap melayani pembeli bawang di warungnya

SIKAKAP—Harga jual bawang merah

dan bawang putih di Desa Sikakap,

Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai melonjak antara Rp5 ribu sampai Rp10 ribu per kilogram.

Biasanya harga jual bawang merah Rp25 ribu per kg kini naik menjadi Rp35 ribu per kg atau menaiki kenaikan harga sebanyak Rp10 ribu. Sedangkan bawang putih dari Rp25 ribu per kg naik menjadi Rp30 ribu per kg.

“Harga bawang merah dan bawang putih sekarang mengalami kenaikan,” kata Mamat (48), pedagang kebutuhan pokok di Desa Sikakap kepada Puailiggoubat, Rabu, 19 Maret.

Mamat menyebutkan, akibat

23

Puailiggoubat 405, 01 - 14 April 2019

Tuddukat, Alarm Peringatan Gempa dan Tsunami di Muntei

FOTO:HENDRIKUS/PUAILIGGOUBAT

MUSIK-Salah seorang warga Muntei sedang membunyikan suara Tutdukat Simulasi dini

arga Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan mulai menggunakan tuddukat sebagai alat penyampai peringatan bencana gempa dan tsunami. Pemakaian tuddukat tersebut dimulai saat melakukan simulasi itu yang diikuti puluhan warga di desa Muntei pada Jumat, 22 Maret. Pada jalur evakuasi tersebut puluhan warga yang mendengar aba-aba dari suara tutdukat yang dipukul oleh oleh sikebbukat uma (tetua adat) di Muntei langsung berlari menuju bukit.

Tuddukat adalah salah satu alat komunikasi tradisional Mentawai yang menyerupai kentongan namun berukuran panjang mencapai 3 meter yang terbuat dari kayu. Tuddukat biasanya dibuat dari kayu kulip atau kayu babaet (Nephelium sp). Tuddukat ini dibunyikan dengan memu-kul menggunakan alat yang disebut tetektek yang dibuat dari kayu alolosit atau jenis kayu yang keras Tuddukat tersebut terdiri dari tiga bagian dengan ukuran yang memiliki bentuk yang sama namun ukuran yang berbeda. Ukurannya terdiri dari besar, menengah dan kecil. Tuddukat yang besar disebut ina, yang menengah disebut Sileleite dan yang kecil dinamakan toga.

Masing-masing tuddukat ini jika dibunyikan akan menghasilkan pesan yang dapat diterjemahkan oleh orang Mentawai. Ina mengandung bunyi vokal i dan u, sedangkan sileleite mengandung bunyi vokal e dan o dan toga mengandung bunyi vokal a.

Sikebbukat Uma dari suku Sakukuret, Aman Lima Kok mengatakan, setuju

W

simulasi ini digunakan dengan menggunakan tuddukat karena mudah dipahami dan alat ini pun biasa digunakan oleh masyarakat, tinggal menyepakati suara dan ketukannya seperti apa sehingga bisa dipahami oleh masyarakat semuanya.

“Tuddukat di Mentawai sebenar nya hanya digunakan tiga fungsi untuk memberikan kabar kematian, buruan, dan peringatan bahaya, namun karena seringnya bencana di Mentawai maka tutdukat ini akan dicoba dijadikan sebagai alat simulasi dini dan sukses, sudah diuji coba dan dibunyikan suara tuddukatnya dan suara tuddukat mencapai beberapa kilometer, semakin tinggi tuddukat diletakkan semakin jauh juga jangkauan suaranya,” kata Aman Lima Kok, Jumat, 22 Maret.

Zulfadrim, pelaksana simulasi dini mengakui masyarakat juga tidak sulit untuk diajak melakukan simulasi ini, jadi tingkat pemahaman, dan kesadaran masyarakat Mentawai sudah ada tinggal melanjutkan dan mengingatkan kembali agar tetap waspada dalam menghadapi bencana.

Puluhan warga Muntei telah mengikuti simulasi dini yang memakai alarm peringatan berupa tutdukat milik sanggar yang dibunyikan oleh warga setempat. Ternyata setelah tutdukat dibunyikan warga langsung naik ke bukit dengan waktu dua menit lebih untuk mendaki bukit.

“Ternyata masyarakat lebih memahami suara tuddukat dan pende-

ngaran mereka lebih tajam dan cepat sehingga laripun di atas bukit lebih cepat, hanya saja yang harus diperbaiki adalah jalur evakuasi karena ada beberapa jalur evakuasi yang licin, dan bersemak,” kata Zul. Kalau memungkinkan juga tud dukat akan difasilitasi, kalau ada yang membantu di setiap titik akan di letakkan tuddukat. Di bukit pengungsian terakhir akan diletak kan satu buah, saat gempa dan tsunami tuddukat di bawah akan dibunyikan. Setelah warga sampai di bukit juga dibunyikan beberapa kali agar masyarakat semua mendengar.

“Saya berharap masyarakat bisa terbiasa dan tuddukat ini akan kita jadikan sebagai alat simulasi dini dalam mengurangi risiko bencana di Mentawai,” katanya.

Tuddukat adalah salah satu alat komunikasi di uma Mentawai salah satu fungsinya untuk memberi informasi untuk hasil buruan. Dulu membuat tuddukat tidaklah gampang dilakukan karena butuh biaya dan ada acara ritual tertentu karena alat itu sakral bagi orang Mentawai.

Kepala Desa Muntei Agustinus Sagari mengatakan, sangat set-uju tuddukat sebagai alat simulasi dini di Mentawai, tuddukat ada khususnya di Muntei masih digun-akan oleh beberapa suku

seperti suku Salakkopak, Sakukuret,dan beberapa suku lain, jadi bunyi tutdukat sudah disetujui ketika gempa atau stsunami ada akan dibunyikan dengan nada (bebeilek matat sigegeugeu) dan ketika tsunami akan dibunyikan (bebeilek matat onu) “Dua nada inilah yang digunakan saat gempa dan stsunami datang, jadi ketika masyarakat mendengar suara tutdukat yang dibunyikan salah satu warga maka itu pertanda ada bencana yang mengancam segara evakuasi dibukit yang sudah ditentukan,” kata Agustinus kepada Puailiggoubat, Kamis, 21 Maret.

Suara tuddukat ini juga akan dipelajari oleh anak anak mudah dan orang tua agar semua warga bisa mengetahui suaranya dan fungsinya apa agar saat bencana ketika mendengar tidak kesulitan.

Camat Siberut Selatan Hijon, setuju tuddukat digunakan sebagai alat simulasi dini karena memang dari dulu orang Mentawai setiap ada bencana atau informasi mendadak tutdukat akan dibunyikan diuma.

“Dengan adanya kerja sama pemerintah dan masyarakat mencari solusi bahwa tuddukat juga bisa difungsikan sebagai alat komunikasi untuk simulasi dini, saya berharap setiap daerah bisa dilakukan agar pengetahuan ini bisa dinikmati oleh masyarakat banyak di Siberut,” kata Hijon.(Hendrikus/g)

Suara Daun Rifai

Menunggu Aksi Nyata Pengakuan Bupati telah menetapkan Perbup Nomor 12 tahun 2019. Dengan penetapan perbup ini, maka instrumen hukum yang mengatur proses pengakuan dan perlindungan uma sebagai masyarakat hukum adat di Mentawai, lengkap sudah. Dalam arti tidak lagi diperlukan instrumen hukum yanglain. Kalaupun diperlukan, lebih bersifat penetapan, sebagai hasil dari pelaksanaan norma-norma dalam perbup ini.

Dari segi waktu, lengkapnya instrumen hukum pengakuan ini, memang tergolong lambat.

Sebab, paling tidak, sejak penyusunan ranperda sampai penetapan perbup sebagai peraturan pelaksananya, memakan waktu hampir lima tahun.

Penetapan perbup ini harusnya bisa segera melepaskan dahaga masyarakat hukum adat terhadap pengakuan uma mereka. Dengan perbup ini, maka tidak boleh lagi terjadi penantian panjang masyarakat hukum adat Mentawai, untuk memdapatkan pengakuan yang final. Karena itu, perlu langkah cepat untuk mengimplementasikan perda nomor 11/2017 dan Perbup 12/2019 sebagai peraturan pelaksananya.

Salah satu cara yang perlu segera dilakukan untuk mempercepat implementasinya adalah dengan segera, Bupati membentuk panitia penetapan. Tugas pertama dari panitia ini adalah melakukan verifikasi atas pengajuan penetapan yang sudah disampaikan oleh beberapa uma, sebelum perbup ini ditetapkan. Bupati tidak perlu menunggu uma-uma tersebut mengajukan pengusulan ulang. Juga tidak perlu menunggu uma-uma lain mengajukan pengusulan penetapan, baru kemudian membentuk panitia penetapan.

Awal bulan April ini, panitia penetapan seharusnya sudah terbentuk dan dapat memulai pekerjaannya melakukan verifikasi atas usulan-usulan yang sebelumnya sudah disampaikan. Ini tidak menyalahi, karena dalam perbup, tidak ditemukan klausul yang mengatur tentang posisi atau kedudukan usulan atau pengajuan penetapan yang sudah disampaikan oleh uma sebelum perbup ini ditetapkan. Artinya pengajuan-pengajuan tersebut, dapat secara langsung diposisikan sebagai pengajuan yang sesuai dengan maksud perbup ini. Apalagi pengajuan tersebut didasarkan pada ketentuanketentuan dalam Perda 11/2017, sebagai aturan induk yang hendak dilaksanakan oleh perbup ini.

Tanpa kesegeraan membentuk panitia penetapan terhadap pengajuan-pengajuan yang sudah disampaikan kepada Pemda, maka perbub ini hanya akan tetap menjadi pajangan norma. Ia akan gagal mewujudkan kepastian hukum Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak adatnya, sebagai tujuan utama regulasi dan kebijakan pengakuan.

Tanpa kesegeraan membentuk panitia penetapan, kita masih boleh berprasangka, bahwa penetapan Perbup ini, masih bagian dari kepurapuraan pemihakan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya.

Puailiggoubat 405, 01 - 14 April 2019