Executive Summary Studio Analisis Wilayah
PESONA
JEPARA Jepara, Jawa Tengah
DES 2019
P
uji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatNya serta ilmu dan kekuatan yang diberikan sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Studio Analisis Wilayah dengan judul Kabupaten Jepara. Dalam menyelesaikan tugas dan penyusunan laporan ini tentunya tidak sedikit hambatan dan tantangan yang kami alami baik dalam pengumpulan data maupun pengerjaannya. Banyak pihak yang tentunya membantu kami dalam menyelesaikan laporan studio ini. Untuk itu kami berterima kasih kepada : 1. Bapak Rendy Bayu Aditya, MUP. selaku
2.
3.
4.
KATA PENGANTAR.
5.
6.
dosen pembimbing studio kami (Kelompok 10 Jepara) yang telah memberikan ilmu, keterampilan, nasihat, dan wawasan selama proses Studio Analisis Wilayah ini Bapak Retno Widodo Dwi Pramono, S.T., M.Sc., Bapak Doddy Aditya Iskandar, S.T., M.Sc., Ph.D., Ibu‌ selaku dosen pengampu Mata Kuliah Studio Analisis Wilayah yang telah memberikan arahan, saran, dan kritik selama proses penulisan Pemerintah Kabupaten Jepara yang termasuk seluruh Badan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara yang telah memberikan data dan informasi sebagai bahan acuan dalam proses analisis Segenap warga Kabupaten Jepara yang telah membantu selama proses survei berlangsung Teman-teman Perencanaan Wilayah dan Kota, UGM angkatan 2017 atas kerjasama dan dukungannya Serta, pihak-pihak lain yang terlibat dam penyelesaian laporan ini.
Tentunya dalam laporan yang telah kami susun masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik, masukan, dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca sehingga kami dapat memperbaiki dan menyempurnakan peta ini. Kami mengharapkan laporan ini dapat memberikan informasi dan manfaat serta inspirasi bagi pembaca.
MEET THE TEAM
Aretha Dewi A
Ferri Rante B
Rahmi Namira P
J E PA R A 2
17/415092/TK/46381
17/417009/TK/46531
17/415103/TK/46392
Dike Armelia S
17/415094/TK/46383
Najmuna Ratri L
17/411367/TK/45852
Syarofina Az Zahra 17/415104/TK/46393
Yudi Priyatno 17/413496/TK/45936 S T U D I O A N A L I S I S W I L AYA H - J E PA R A 2
3
DAFTAR ISI
06
22 4
EXECUTIVE SUMMARY
16
NERACA SUMBER DAYA ALAM (NSDA)
19
MASALAH DAN TUJUAN
26
ARAH PENGEMBANGAN
PROFIL JEPARA
ISU STRATEGIS
EXECUTIVE SUMMARY
BAB 1
P R O F I L J E PA R A
PROFIL JEPARA Analisis Fisik Dasar. Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 16 kecamatan dengan total luas wilayah 1.004,132 km2. Secara geografis, Kabupaten Jepara terletak pada posisi 110°9’48,02” sampai 110°58’37,40” Bujur Timur, 5° 43’ 20,93” sampai 6° 47’ 25,81” Lintang Selatan. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut : Utara : Laut Jawa Selatan : Kabupaten Demak Barat : Laut Jawa Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati Peta Administrasi Kecamatan sumber : Bappeda Kabupaten Jepara, 2019
Peta Kelerengan Kabupaten Jepara sumber : DEMNAS 2019
Kelerengan di Kabupaten Jepara didominasi oleh lereng <8% yang masih tergolong landai dan baik untuk berkegiatan. Kabupaten Jepara terbagi kedalam 4 topografi:
Peta Rawan Bencana Kabupaten Jepara sumber : Bappeda Kabupaten Jepara 2019
Secara umum, Kabupaten Jepara dominan tidak memiliki potensi rawan bencana yang besar dan signifikan. Namun, potensi rawan bencana tingkat Wilayah pantai di bagian pesisir tinggi cenderung tersebar Barat dan Utara di bagian timur Kabupaten Wilayah dataran rendah di Jepara atau di sekitar lereng bagian Tengah dan Selatan Gunung Muria dengan Wilayah pegunungan di bagian akumulasi bencana angin kecang, banjir, dan erosi. Timur yang merupakan lereng Barat dari Gunung Muria
6
EXECUTIVE SUMMARY
Peta Kesesuaian Lahan Kabupaten Jepara sumber : Bappeda Kabupaten Jepara 2019
Menurut hasil analisis kesesuaian lahan yang berdasarkan SK Mentan No.837/Kpts/Um/11, Kabupaten Jepara memiliki lahan dengan kesesuaian kawasan budidaya seluas 40,13% atau sekitar 40.296 ha yang dominan terdapat di bagian barat dan kawasan penyangga sekitar 49.202 ha, serta sisanya ialah kawasan lindung.
BAB 1
P R O F I L J E PA R A
Geologi Secara geologis, Kabupaten Jepara didominasi oleh tanah Latosol yang terdapat di perbukitan Gunung Muria dengan luas tanah 65.659,972 Ha atau 65,39% dari total keseluruhan lahan di Kabupaten Jepara.
Curah Hujan Curah hujan di Kab. Jepara mencapai 26.454 mm dengan curah hujan tertinggi terjadi di kecamatan Kedung sebesar 7.207 mm. Hal ini dikarenakan Kabupaten Jepara berada dalam iklim tropis. Namun, pada analisis hujan dasarian I tahun 2018 di Jawa Tengah, curah hujan di Kab Jepara masuk dalam kategori rendah dengan kisaran 0 â&#x20AC;&#x201C; 50 mm
Grafik Jumlah Penduduk per Kecamatan sumber : BPS Kabupaten Jepara, 2019 1240600 1223198 1205800 1188289 1170785
Daya Dukung Daya Tampung Hasil daya dukung lahan permukiman berdasarkan standar kebutuhan lahan permukiman menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 11/PERMEN/M/2008 menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara masih dapat menampung kebutuhan lahan permukiman untuk 20 tahun ke depan dan masih tersedia surplus lahan yang tidak sensitif dan sesuai untuk permukiman seluas 11,82 Ha.
2014
2015
2016
2017
2018
Grafik Tren Pertumbuhan Penduduk sumber : BPS Kabupaten Jepara, 2019
Perhitungan daya dukung sumber daya air di Kabupaten Jepara dilakukan dengan menghitung ketersediaan sumber daya air dan kebutuhan air Kabupaten Jepara berdasarkan standar SNI 19-6728.1-2002 dan SNI 6728.1:2015 tentang penyususnan neraca sumber daya alam spasial. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara masih dapat memenuhi kebutuhan air seluruh kabupaten dan masih memiliki surplus air sebanyak 1.220.417.697.281 m3.
Analisis Sosial Kependudukan. Jumlah penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2018 sebanyak 1.240.600 jiwa, dengan sebaran penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tahunan yaitu 111.837 jiwa dan terendah berada di Kecamatan Karimunjawa sebanyak 9649 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Jepara cenderung meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,07%. Berdasarkan sebaran kepadatan penduduk di Kabupaten Jepara, Kecamatan terpadat merupakan kecamatan Jepara dengan kepadatan penduduk sebanyak 3.717 jiwa/km2 dan terendah pada kecamatan Karimunjawa dengan 136 jiwa/km2.
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Jepara sumber : BPS Kabupaten Jepara, 2019
Kabupaten Jepara memiliki jumlah penduduk perempuan dan laki-laki yang hampir seimbang dengan perbandingan sex ratio 0,99 atau terdapat 99 penduduk laki-laki pada setiap kelipatan jumlah 100 penduduk perempuan. Sedangkan menurut komposisi usianya, penduduk Kabupaten Jepara masih didominasi oleh penduduk usia produktif (15-65 tahun) dengan rasio ketergantungan 47%. Hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 47 penduduk usia non produktif.
S T U D I O A N A L I S I S W I L AYA H - J E PA R A 2
7
BAB 1
P R O F I L J E PA R A
Komposisi penduduk tersebut jika digambarkan dengan piramida penduduk akan membentuk piramida ekspansif. 75+ 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 .10-14 .5-9 0-4
Perempuan Laki-laki
100,000
50,000
00
50,000
100,000
Grafik Sex Ratio Kabupaten Jepara sumber : BPS Kabupaten Jepara, 2019
31.25%
IPM Kabupaten Jepara selalu meningkat dalam 7 tahun terakhir (2010-2017). Rata-rata peningkatan IPM Kabupaten Jepara, yaitu sebesar 0,74 per tahun. IPM Kabupaten Jepara pada tahun 2017 yaitu sebesar 70,79. Angka ini tergolong tinggi karena melebihi nilai IPM provinsi Jawa Tengah yang hanya 69,46. 75
68.75%
Angkatan Kerja
Bukan Angkatan Kerja
Grafik Angka Partisipasi Kerja Kabupaten Jepara sumber : BPS Kabupaten Jepara, 2019
70
65 2008
Angka partisipasi angkatan kerja Kabupaten Jepara untuk saat ini masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan angka partisipasi angkatan kerja skala nasional, yaitu sebesar 69,20% tetapi masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah, yaitu 68,56%. Pada tahun 2017, Kabupaten Jepara menempati urutan ke-18 se-Jawa Tengah dari segi Angka Partisipasi Angkatan Kerja. Apabila angka partisipasi angkatan kerja ditinjau berdasarkan jenis kelamin maka dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini di Kabupaten Jepara, angkatan kerja dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak (82,45%) dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan (55,38%).
2010
2012
2014
2016
2018
Grafik Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia sumber : BPS Kabupaten Jepara, 2019
Persentase angka penduduk miskin di Kabupaten Jepara selalu menurun setiap tahunnya dan memiliki persentase rata-rata sebesar 9%. Angka ini lebih rendah daripada rata-rata persentase angka penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah, yaitu 14%.
Penduduk Kabupaten Jepara pada Tahun 2018 dilihat dari sektor pekerjaannya di dominasi oleh Industri Pengolahan (45,51%), Perdagangan Besar an Eceran ; Reparasi an Perawatan Mobil (13,86%), kemudian Pertanian , Kehutanan, dan Perikanan (13,01%). Hal inilah yang kemudian saling berhubungan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara yang masih didominasi oleh ketiga sektor tersebut. 0.49% 0.89% 0.97% 4.50%
0.00% 0.12%
4.04% 1.57%
3.12%
13.01% 0.76%
3.18%
20.00
13.86%
15.00 10.00
0.14% 1.35%
5.00 0.00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kabupaten Jepara
Provinsi Jawa Tengah
Grafik Penduduk Miskin Kabupaten Jepara dan Jawa Tengah sumber : BPS Kabupaten Jepara, 2019
8
EXECUTIVE SUMMARY
6.49%
45.51% Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Konstruksi
Grafik Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan sumber : BPS Kabupaten Jepara, 2019
BAB 1
Proyeksi Penduduk
P R O F I L J E PA R A
2,000,000
Berdasarkan perhitungan dan analisis proyeksi penduduk dengan menggunakan rata-rata laju pertumbuhan Kabupaten Jepara tahun 20142018, yaitu sebesar 0,0146, jumlah penduduk Kabupaten Jepara akan terus meningkat setiap tahunnya dan diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2038 adalah 1,661,913 jiwa.
1,500,000 1,000,000 500,000 0
Berdasarkan perhitungan dan analisis proyeksi penduduk, didapatkan proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2038 sebesar 1559 jiwa per kilometer persegi.
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Grafik Proyeksi Penduduk Kabupaten Jepara sumber : Analisis Penulis, 2019
Analisis Tingkat Kerentanan Sosio-Demografi Dalam menganalisis sosio-demografi di Kabupaten Jepara dilakukan dengan metode skoring berdasarkan data data kependudukan per kecamatan. Skoring ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat kecamatan mana yang secara sosio-demografi perlu perhatian lebih dalam pengembangannya. Indikator No.
Kecamatan
Fertilitas
Jumlah Anak-anak
Jumlah Wanita
Jumlah Lansia
Disabilitas
Kepadatan Tingkat Penduduk Mortalitas Pendidikan (jiwa/ha)
1
Kedung
3
4
4
4
2
4
4
Pecangaan
2
4
5
4
4
2
1
4
5
3
Kalinyamatan
2
3
4
3
3
1
5
4
4
Welahan
3
4
5
4
3
1
5
3
5
Mayong
3
4
4
4
3
1
4
4
6
Nalumsari
3
4
5
4
3
1
4
3
7
Batealit
3
5
4
4
3
1
3
4
8
Tahunan
3
4
1
5
4
1
5
4
9
Jepara
2
4
3
4
3
5
5
5
10
Mlonggo
3
3
3
4
1
1
4
4
11
Pakis Aji
2
5
4
3
4
1
3
3
12
Bangsri
4
3
4
3
4
1
4
5
13
Kembang
3
3
5
4
3
1
3
3
14
Keling
2
3
5
3
4
2
2
3
15
Donorojo
2
1
4
3
4
1
2
2
16
Karimunjawa
1
1
3
2
4
1
1
1
5
Dependency Gizi Ratio Buruk
Kemisikinan
Kematian Ibu
Total skor
3
1
5
2
40
3
3
3
5
42
3
2
1
2
33
3
5
4
2
42
3
2
3
1
36
3
1
3
1
35
3
1
5
2
39
3
2
2
1
34
3
4
2
2
40
3
1
5
1
36
3
1
5
1
35
3
2
4
2
38
3
1
3
4
37
3
1
1
1
30
3
1
2
1
26
3
1
2
1
22
Tabel Skoring Sosio-Demografi per Kecamatan sumber : Analisis Penulis, 2019
Hasil skoring tiap Kecamatan di Kabupaten Jepara terhadap keseluruhan aspek sosial menunjukkan bahwa kecamatan dengan tingkat kerentanan dan perlu untuk diprioritaskan, yaitu Kecamatan Jepara, Kecamatan Batealit, Kecamatan Kedung, Kecamatan Pecangaan, dan Kecamatan Welahan. Hasil analisis ini dapat menjadi pertimbangan dalam membuat sebuah kebijakan maupun perencanaan sehingga permasalahan terkait sosial demografi dapat teratasi sekaligus berdampak pada pertumbuhan daerah tersebut.
Tabel Skoring Sosio-Demografi per Kecamatan sumber : Analisis Penulis, 2019 S T U D I O A N A L I S I S W I L AYA H - J E PA R A 2
9
BAB 1
P R O F I L J E PA R A
Analisis Ekonomi.
10,000,000.00 9,000,000.00
100%
8,000,000.00
90% 80%
7,000,000.00
70%
6,000,000.00
60%
5,000,000.00
50%
4,000,000.00
40%
3,000,000.00
30%
2,000,000.00
20%
1,000,000.00
10%
0.00
2013 2012 2011 2010 2009 2008
0% 1
2
3
4
5
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian
C. Industri Pengolahan
D. Pengadaan Listrik dan Gas
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F. Konstruksi
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J. Informasi dan Komunikasi
K. Jasa Keuangan dan Asuransi
L. Real Estate
M,N. Jasa Perusahaan
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R,S,T,U. Jasa lainnya
Grafik Kontribusi PDRB ADHK Kabupaten Jepara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 - 2018 sumber : PDRB Kabupaten Jepara, 2019
Sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi terbesar dalam menyumbang PDRB Kabupaten Jepara dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, sektor industri pengolahan menyumbang sebesar 35% dari total PDRB Kabupaten Jepara. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan sebesar 17% dan diikuti dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14% dari total PDRB Kabupaten Jepara. 10.00
Grafik PDRB ADHK per Kecamatan Tahun 2008 - 2013 sumber : PDRB Kabupaten Jepara, 2019
Dilihat proporsi kontribusi PDRB Kecamatan terhadap Kabupaten Jepara, Kecamatan Tahunan selalu memberikan kontribusi terbesar sejak tahun 2008-2013. Pendapatan asli daerah (PAD) perkapita Kabupaten Jepara setiap tahunnya selalu meningkat dengan pertumbuhan sekitar 3,1% dan rata-rata pendapatan perkapita Kabupaten Jepara yakni Rp12.620.000. Namun pendapatan perkapita Kabupaten Jepara masih lebih rendah dibandingnkan dengan pendapatan perkapita Provinsi Jawa Tengah sebesar rata-rata Rp 26.560.000 /pertahunnya. Saat ini, Jepara memiliki beberapa sektor investasi unggulan yang diurutkan berdasarkan nilai investasi tertinggi ke terendah, sebagai berikut: Sektor industri pengolahan
8.00
Sektor pariwisata
6.00
Sektor kelautan dan perikanan
4.00
Sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan
2.00 0.00 2014
2015
2016
2017
2018
Grafik Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Jepara (%) sumber : PDRB Kabupaten Jepara, 2019
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jepara fluktuatif, tapi secara linear tampak pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%.
Tabel Perkembangan Ekspor dan Impor Antar Daerah Kabupaten Jepara 2014 - 2018 sumber : PDRB Kabupaten Jepara, 2019
Komoditi yang paling besar berkontribusi dalam nilai ekspor yakni furniture dari kayu, kayu olahan, dan karet dengan presentase masingmasing 87,77% , 4,18%, dan 2,7%.
10
EXECUTIVE SUMMARY
BAB 1
Kinerja Ekonomi Kinerja ekonomi kabupaten jepara dinilai dari analisis SLQ, DLQ, Shift share, Tipologi Klassen, dan Indeks Williamson.Berdasarkan analisis SLQ dan DLQ, sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten Jepara yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Berdasarkan hasil analisis shift-share didapatkan informasi bahwa sebagian besar sektor ekonomi di Kabupaten jepara memiliki pergeseran pertumbuhan ekonomi yang progresif. Hanya beberapa sektor yang mengalami pergeseran ekonomi mundur yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan air dan gas, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor jasa keuangan dan asuransi, dan jasa administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. tergolong tinggi. Sektor lapangan usaha yang termasuk kedalam sektor maju pesat diantaranya yaitu Pengadaan Listrik Dan Gas, Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum, Jasa Pendidikan, Jasa Perusahaan dan Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang memiliki laju pertumbuhan ratarata dan kontribusi rata-rata sektor yang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan nilai ketimpangan kabupaten Jepara dilihat nail indeks williamson adalah sebesar 0,64 yang berarti ketimpangan ekonomi wilayah Kabupaten Jepara.
Analisis Sarana Prasarana.
Peta Jangkauan Sarana RTH sumber : Analisis Penulis, 2019
Peta Jangkauan Sarana Peribadatan sumber : Analisis Penulis, 2019
masih memiliki aksesibilitas yang rendah terhadap fasilitas peribadatan.
Berdasarkan permen PU No. 14 Tahun 2010 dan SNI 03-17732004yang menentukan jarak radius pelayanan RTH seluas 1000 meter, didapatkan bahwa sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) terkosentrasi di bagian barat dan selatan Kab. Jepara. Sementara itu, pada kawasan utara
masih rendah aksesbilitas terhadap sarana ruang terbuka hijau sedangkan pada dataran tinggi tidak diperlukan perubahan atau penambahan ruang terbuka hijau karena sudah termasuk kawasan lindung yang melindungi daerah resapan air.
Peta Jangkauan Sarana Pariwisata sumber : Analisis Penulis, 2019
Kabupaten Jepara memiliki 49 titik sarana pariwisata yang tersebar di seluruh Kabupaten dengan pembagian per kecamatan. Namun persebaran sarana pariwisata di Kabupaten Jepara terjadi pemusatan beberapa sarana pariwisata dan
rekreasi di Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan, dan Welahan. Sektor pariwisata ini dilalui oleh Jalan Kolektor yang menghubungkan antara Kabupaten Kudus dan Jepara sehingga dari segi aksesibilitas sektor wisata ini mudah di akses.
Sarana
Berdasarkan standar pelayanan tempat peribadatan yang seluas 200m, sarana peribadatan di Kabupaten Jepara belum menjangkau seluruh bagian wilayah secara optimal. Daerah dataran tinggi Gunung Muria dan pesisir utara Kecamatan Kembang
P R O F I L J E PA R A
Peta Jangkauan Sarana Transportasi sumber : Analisis Penulis, 2019
Kabupaten Jepara sudah memiliki terminal baik untuk angkutan antar kota dalam provinsi maupun untuk angkutan lokal. Seluruh terminal di Kabupaten Jepara terleletak di dekat jalan nasional sehingga mudah diakses oleh angkutan yang keluar masuk
Kabupaten Jepara. Selain terminal, Kabupaten Jepara juga memiliki 10 pelabuhan untuk menunjang perekonomian via jalur laut serta satu bandara yang mendukung pariwisata Karimunjawa.
S T U D I O A N A L I S I S W I L AYA H - J E PA R A 2
11
BAB 1
P R O F I L J E PA R A
Berdasarkan hasil analisis jangkauan pelayanan, saat ini sarana rumah sakit di Kabupaten Jepara mampu menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Jepara, namun belum tersebar merata di seluruh kecamatan Peta Jangkauan Sarana di Kabupaten Jepara. Kesehatan sumber : Analisis Penulis, 2019 Berdasarkan Hasil analisis kapasitas minimum masyarakat yang dilayani, rumah sakit di Kabupaten Jepara hanya mampu menampung sebanyak 960.000 jiwa (8 rumah sakit x 120.000 jiwa) dari 1.240.600 jiwa, yang berarti perlu penambahan sebanyak 3 rumah sakit. Dari segi kapasitas pelayanannya, jumlah fasilitas sarana pendidikan berupa SD, SMP, SMA di Kabupaten sudah dapat memenuhi jumlah SD, SMP, dan SMA yang dibutuhkan bagi wagra Kabupaten Jepara. Namun dari segi pelayanannya, Peta Jangkauan Sarana sarana pendidikan di Pendidikan sumber : Analisis Penulis, 2019 Kabupaten Jepara masih lebih terpusat di daerah perkotaan di Kabupaten Jepara bagian selatan. Pada kabupaten Jepara bagian utara dan wilayah dataran tinggi Kabupaten Jepara masih belum banyak tersedia fasilitas sarana pendidikan.
Peta Jangkauan Sarana Perniagaan sumber : Analisis Penulis, 2019
Fasilitas perniagaan berupa bank, koperasi, swalayan, dan pasar sudah dapat menjangkau wilayah di Kabupaten Jepara. Namun pola persebarannya belum merata. Fasilitas perniagaan lebih banyak terdapat di Kabupaten Jepara
bagian selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian wilayah di Kabupaten Jepara bagian selatan lebih baik dibandingkan kondisi perekonomian Kabupaten Jepara dibagian utara.
Prasarana
Peta Jaringan Listrik sumber : Analisis Penulis, 2019
Seluruh bagian wilayah terlah difasilitasi listrik 100% sehingga tidak ada wilayah di Jepara yang belum teraliri arus listrik. Kabupaten Jepara memiliki prasarana jaringan listrik berupa jaringan distribusi listrik baik primer maupun sekunder
serta Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintasi mulai dari PLTU Tanjung Jati B ke Kabupaten Jepara, tersambung ke Kabupaten Ungaran-Pedan. Transmisi SUTET ini direncanakan dalam proyek strategis tersambung hingga Cikarang, Jawa Barat.
Peta Jaringan Telekomunikasi sumber : Analisis Penulis, 2019
Berdasarkan peta jangkauan tower telekomunikasi Kabupaten Jepara pada tahun 2019, hampir seluruh wilayah â&#x20AC;&#x201C;kecuali Kecamatan Karimunjawaâ&#x20AC;&#x201C; telah terdistribusi dan terjangkau tower telekomunikasi. Hal ini mengindikasikan
bahwa hampir seluruh wilayah di Kabupaten Jepara sudah dapat mengakses jaringan telekomunikasi.
Sanitasi
Pada kecamatan yang berada di kawasan perkotaan sudah melakukan sistem offsite berupa IPAL Komunal namun di kawasan pendesaan keseluruhan sistem yang digunakan merupakan sistem onsite. Selain itu Kecamatan Bangsri, Kecamatan Mayong, dan Kecamatan Pecangaan memiliki jumlah akses sanitasi tidak layak lebih besar di bandingkan 13 kecamatan lainnya
Air CADANGAN AIR KABUPATEN JEPARA KETERSEDIAAN (m3)
1,918,190,274,355
KEBUTUHAN (m3)
697,771,847,629
CADANGAN (m3)
1,220,418,426,726
Tabel Cadangan Air Kabupaten Jepara sumber : Analisis Penulis, 2019
12
EXECUTIVE SUMMARY
BAB 1 Jika seluruh potensi air bersih dari air tanah dan air permukaan di Kabupaten Jepara dimanfaatkan, kebutuhan air di Kabupaten Jepara dapat terpenuhi. Kebutuhan air minum di Kabupaten Jepara disediakan oleh PDAM. Sumber air minum yang dimiliki PDAM belum terpakai sepenuhnya untuk kebutuhan Kabupaten Jepara, sehingga masih terdapat air yang menjadi cadangan penyediaan air minum Kabupaten Jepara.
Analisis Struktur Ruang .
P R O F I L J E PA R A
berfungsi untuk melayani kegiatan berskala kecamatan atau beberapa kelurahan; lalu Kecamatan Kedung, Kecamatan Mlonggo, Kecamatan, Kembang, Kecamatan Kalinyamatan, Kecamatan Welahan, Kecamatan Mayong, Kecamatan Nalumsari, Kecamatan Batealit, Kecamatan Pakis Aji, Kecamatan Donorojo, dan Kecamatan Karimunjawa ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang berfungsi untuk melayani kegiatan berskala antar desa. Konstelasi ini jika dibandingkan dengan RTRW Kabupaten Jepara, maka hanya Kecamatan Jepara dan Kecamatan Tahunan yang posisinya sudah sesuai dengan arahan RTRW yaitu sebagai PKL dan PPK. Struktur ruang Kabupaten Jepara juga dievaluasi dari segi aksesibilitas, mobilitas, konektivitas, dan koneksi antar simpul yang hasilnya menunjukkan bahwa hubungan secara evaluasi struktur ruang Kabupaten Jepara sudah termasuk kategori baik, koneksi antar simpul perkotaan tergolong kompleks, yang berarti satu simpul dapat terhubung ke beberapa simpul lainnya.
Analisis Pola Ruang.
Dalam mengidentifikasi pola ruang eksisting Kabupaten Jepara dilakukan proses identifikasi dari tutupan lahan menjadi kriteria-kriteria pola ruang. Melalui identifikasi pola ruang ini ditemukan bahwa peruntukan pola ruang didominasi oleh kebun dengan persentase luas lahan sebesar 26%, lalu diikuti dengan sawah irigasi sebanyak 22%, dan permukiman perkotaan sebanyak 10%.
Peta Struktur Ruang Eksisting Kabupaten Jepara sumber : Analisis Penulis, 2019
Dalam mengidentifikasi struktur ruang eksisting Kabupaten Jepara dilakukan beberapa analisis diantaranya yaitu analisis skalogram, analisis marshall dan analisis kernel density. Hasil overlay peta dari ketiga analisis tersebut didapatkan bahwa Kecamatan Jepara memiliki hierarki perkotaan tertinggi disusul Kecamatan Tahunan. Selain itu, tingkatan hierarki dari simpul-simpul perkotaan di Kabupaten Jepara cenderung mengikuti arah jalan kolektor yang menghubungkan Kabupaten Kudusâ&#x20AC;&#x201C;Jeparaâ&#x20AC;&#x201C; Pati. Dari hasil analisis agregasi permukiman perkotaan, analisis agregasi fasilitas, analisis jaringan jalan, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Jepara ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi untuk melayani kegiatan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan; kemudian Kecamatan Tahunan, Kecamatan Keling, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Pecangaan ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang
Peta Pola Ruang Eksisting Kabupaten Jepara Sumber : Analisis Penulis, 2019
S T U D I O A N A L I S I S W I L AYA H - J E PA R A 2
13
BAB 1
P R O F I L J E PA R A
Selain mengidentifikasi pola ruang, dilakukan juga analisis tingkat sensitivitas lahan dengan teknik weighted overlay dengan berbagai kriteria yang ditentukan. Analisis sensitivitas lahan dilakukan untuk mengetahui tingkat sensitivitas lahan di Kabupaten Jepara. Semakin sensitif semakin tidak sesuai untuk dilakukan pengembangan pembangunan.
Peta Tingkat Sensitivitas Lahan Kabupaten Jepara Sumber : Analisis Penulis, 2019
Peta Evaluasi Pola Ruang Kabupaten Jepara Sumber : Analisis Penulis, 2019
Setelah identifikasi pola ruang dan menganalisis tingkat sensitivitas lahan dilakukan tahap Evaluasi pola ruang. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil identifikasi kesesuaian lahan berdasarkan sensitivitas ekologis untuk kemudian dibandingkan dengan pola ruang saat ini. Evaluasi dilakukan dengan melakukan intersect pola ruang dengan tingkat sensitivitas lahan pada Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil evaluasi pola ruang menunjukkan bahwa luasan lahan yang pemanfaatannya sesuai, memiliki total lahan sebesar 84922,16 Ha. Selain evaluasi pola ruang, dilakukan proyeksi kebutuhan lahan permukiman pada 20 tahun mendatang untuk mengetahui supply dan demand kebutuhan lahan permukiman di Kabupaten Jepara. Evaluasi tersebut dilakukan dengan menggunakan tiga skenario kebutuhan lahan permukiman, sebagai berikut: Skenario 1: Rasio Luas Lahan Permukiman dengan Jumlah Penduduk (Bussiness as Usual) Skenario 2: Standar Kebutuhan Lahan Permukiman (Compact Housing) Skenario 3: Nilai Median Standar Skenario Satu dan Dua (Nilai Median)
14
EXECUTIVE SUMMARY
Skenario
Land Demand
Skenario 1
25.794.19 Ha
Skenario 2
12.915,1 Ha
Skenario 3
19.355, 4 Ha
Land Supply
Keterangan Surplus Supply
53.593,36 Ha
Surplus Supply Surplus Supply
Tabel Hasil Proyeksi Permukiman dalam 3 Skenario Sumber : Analisis Penulis, 2019
Berdasarkan hasil evaluasi lahan permukiman melalui tiga skenario, menunjukkan bahwa kebutuhan lahan permukiman di Kabupaten Jepara untuk 20 tahun kedepan, tepatnya sampai tahun 2038, secara umum masih dapat terpenuhi. Namun, pada skenario satu, yaitu skenario business as usual, didapatkan bahwa terdapat tiga kecamatan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahan permukiman pada tahun 2038. Ketiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kalinyamatan, Welahan, dan Tahunan.
NERACA SUMBER DAYA ALAM (NSDA) NSDA Peternakan Ruminansia Analisis Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) Sektor Peternakan Ruminansia dilakukan untuk mengetahui cadangan sektor peternakan baik jumlah ternak (ST) maupun lahan pakan ternak (Ha). Untuk cadangan jumlah ternak di Kabupaten Jepara sebesar 122.224,71 ST atau 30.556,17 Ton sedangkan cadangan lahan pakan ternak seluas 134.735,21 Ha. Cadangan ini yang kemudian dikalikan dengan harga berlaku sehingga dapat diketahui cadangan moneter di sektor peternakan, yaitu sebesar Rp 2.994.510.000.000 untuk jumlah ternak (Ton) dan Rp 187.012.471.480 untuk lahan pakan ternak (Ha). Namun, untuk mengetahui kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Jepara yang digunakan hanya cadangan moneter dari jumlah ternak (Ton). Hal ini dikarenakan pendapatan di sektor pertanian ditentukan oleh penjualan hewan ternak bukan dari penjualan lahan pakan. Maka dari itu apabila nilai moneter jumlah ternak di tambahkan kedalam PDRB Kabupaten Jepara akan diperoleh nilai sebesar Rp 5.570.174,84 juta rupiah dari yang sebelumnya Rp 2.575.664,84 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan moneter subsektor peternakan tersebut akan menaikkan PRDB sektor pertanian sebesar 53% dan PDRB total sebesar 12%. Selain analisis keterkaitan dengan PDRB, dilakukan juga analisis LQ untuk mengetahui jenis ternak unggulan di Kabupaten Jepara. Dari analisis tersebut diketahui bahwa jenis ternak yang menjadi unggulan di Kabupaten Jepara adalah sapi potong dan kerbau.
NSDA Pertambangan dan Kelautan Non Ikan Adanya neraca sumber daya alam pertambangan dan kelautan non ikan bertujuan perubahan cadangan sumber daya alam dari waktu ke waktu berupa cadangan fisik/neraca fisik dan selanjutnya dapat diketahui nilai ekonomis dengan output cadangan moneter/neraca moneter. Luasan pertambangan seluas
16 EXECUTIVE SUMMARY
32.976,24 Ha berupa 7 komoditas utama yaitu andesit, andesit pasir, batu gamping, kaolin, pasir, urug, dan trass dan luasan pemanfaatan kelautan non ikan seluas 794,72 Ha berupa rumput laut dan garam. Berdasarkan hasil kesesuain lahan, pertambangan tidak menggunakannya dikarenakan merupakan sumberdaya tidak terbarukan sehingga memliki produktivitas sementara itu, pada kelautan non ikan lahan potensialnya seluas 1.910,30 Ha dan memiliki lahan cadangan seluas 1.115,58. Pada cadangan fisik, pertambangan memiliki cadangan sebanyak 12.181.451.671,92 ton dan berproduksi 243.054.033 Ton selama 50 tahun, serta kelautan non ikan dari luas cadangan dapat memproduksi 19,9101 Ton. Sementara itu, dari cadangan moneter pertambangan Rp 18.123.337.257.676 dan kelautan non ikan sebesar Rp19.904.212. Dengan melihat PDRB ADHK Tahun 2014 â&#x20AC;&#x201C; 2018 Kab. Jepara, sektor pertambangan meningkat tiap tahunnya dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14% dari total PDRB Kabupaten Jepara. Namun secara mikro, sektor perikanan memiliki kontribusi lebih sedikit dibandingkan pertanian dan kehutanan.
NSDA Perkebunan dan Holtikultura Berdasarkan analisis Neraca Sumber Daya Alam yang telah dilakukan, subsektor perkebunan maupun hortikultura di Kabupaten Jepara masih memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Besarnyanya potensi tersebut hingga saat ini masih belumdapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga menyisakan cadan-gan yang cukup besar, yaitu berupa ; cadangan lahan perkebunan seluas 21.238 Ha yang berarti masih ada cadangan sebesar 41% dari total potensi yang ada, dan berupa cadangan kapasitas penambahan produksi sebesar 22.059 ton atau setara dengan Rp 251.908.000.000; cadangan lahan hortikulturasayur seluas 28.690 Ha yang berarti masih ada cadangan sebesar 47% dari total potensi yang ada, dan berupa cadangan kapasitas
BAB 2 penambahan produksi sebesar 38.731 kwintal atau setara dengan Rp 82.602.435.428; cadangan lahan hortikultura-buah seluas 4.991 Ha yang berarti masih ada cadangan sebesar 5,3% dari total potensi yang ada, dan berupa cadangan kapasitas penambahan produksi sebesar 5.290 kwintal atau setara dengan Rp 7.667.151.712 Bedasarkan analisis keterkaitan NSDA dengan perekonomian wilayah, jika lahan potensial perkebunan dan hortikultura dimanfaatkan secara optimum, maka akan terjadi penambahan PDRB Sektor Pertanian sebesar Rp91.269.587.140. Penambahan tersebut dapat meningkatkan kontribusi PDRB Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Jepara yang sebelumnya 12,77% menjadi 13,22%. Di samping itu, pemanfaatan yang optimum dari sektor perkebunan dan hortikultura dapat menjngkatkan kinerja ekonomi lapangan usaha sektor A ; pertanian, perkebunan dan kehutanan yang sebelumnya memiliki nilai LQ sebelumnya 0,99 menjadi 1,02 artinya mampu menjadi sektor basis Kabupaten Jepara yang mana akan melayani daerah sendiri dengan optimal dan daerah hinterland. Selanjutnya, Jika dibandingkan dengan usaha perkebunan dan hortikultura yang ada di Jawa Tengah, perkebunan Kabupaten Jepara memiliki beberapa komoditas yang menjadi menjadi basis perkebunan seperti kelapa dan tebu. Sedangkan komoditas yang menjadi sektor basis hortikultura-sayur ialah kacang panjang, terong, kangkung, bayam, jengkol, pete, dan jamu. Sedangkan komoditas yang menjadi sektor basis hortikultura-buah ialahbelimbing, jambu air, mangga, nangka, pisang, dan rambutan. Adanya analisis mengenai Neraca Sumber Daya Alam ini, diharapkan dapat memberi multiplier-effect bagi Kabupaten Jepara, dimana cadangan lahan yang sudah tersedia, dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Jepara. Di sisi lain, upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kinerja dari sektor pertanian tanaman perkebunan dan hortikultura ini juga perlu mempertimbangakan status daya dukung wilayah agar sektor tetap berkelanjutan
NSDA Perikanan Air Tawar dan Air Payau Analisis Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) sektor perikanan di Kabupaten Jepara bertujuan untuk memperkirakan ketersediaan
N E R A C A S U M B E R D AYA A L A M
sumber daya perikanan di masa mendatang agar dapat dikelola secara efisien dan optimal. Sektor perikanan di Kabupaten Jepara terbagi menjadi dua jenis, dengan luas masingmasing 13,34 Ha untuk perikanan air tawar dan 1245,20 Ha untuk perikanan air payau. Untuk mengetahui lahan potensial sektor perikanan, dilakukan analisis kesesuaian lahan dengan menggunakan beberapa kriteria. Dari proses tersebut kemudian diketahui luas lahan potensial perikanan air tawar sebesar 28.913,75 Ha dan perikanan air payau sebesar 8188,75 Ha. Besarnya luas lahan potensial sektor perikanan membuktikan bahwa Kabupaten Jepara masih memiliki cadangan lahan perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hasil menunjukkan bahwa cadangan lahan perikanan air tawar adalah sebesar 28.900,41 dimana luas tersebut mampu menghasilkan cadangan fisik sebesar 2.326.483 ton yang jika divaluasikan akan sebesar Rp36.085.861.137.000,00. Begitu pun dengan cadangan lahan perikanan air payau yang memiliki luas sebesar 6943,55 Ha dimana luas tersebut mampu menghasilkan cadangan fisik sebesar 17.358,88 ton yang jika divaluasikan akan sebesar Rp428.146.237.000,00. Apabila ditinjau dari data PDRB ADHK tahun 2017, sektor perikanan hanya menyumbang 3,7% terhadap lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta 0,49% terhadap PDRB ADHK Kabupaten Jepara. Selain itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Jepara tergolong sebagai sektor yang tertinggal sehingga diperlukan adanya strategi optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan.
NSDA Hutan Produksi Neraca Sumber Daya Alam hutan produksi menggunakan skenario perhitungan menyesuaikan ketersediaan data yaitu data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jepara dan data dari SK Menteri Kehutanan. Adanya perbedaan data ini membuat perbedaan pada angka produktivitas baik fisik maupun moneter. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan yang menggunakan beberapa kriteria, luas lahan aktiva hutan produksi yaitu 64.375 hektar dengan kategori sesuai hingga paling sesuai. Dengan luas eksisting seluas 16.895 hektar, maka cadangan lahan hutan seluas 47.480 hektar. Total cadangan produksi fisik dari hutan produksi yaitu 259.050m3/tahun menurut produktivitas dinas kehutanan dan 408.328m3/tahun menurut produktivitas SK MenHut. Cadangan moneter dari hutan
S T U D I O A N A L I S I S W I L AYA H - J E PA R A 2
17
BAB 2
N E R A C A S U M B E R D AYA A L A M
produksi yaitu sebesar 454.497.013.577Rp per Tahun menurut produktivitas moneter dari dinas kehutanan. Sementara berdasarkan produktivitas moneter dari perhitungan data SK MenHut, cadangan moneter hutan produksi sebesar Rp395.372.880.162,52 per Tahun. Cadangan moneter ini tentu hanya bisa dicapai jika seluruh lahan dioptimalkan dengan panen per tahunnya namun periode panen per komoditi hutan berbeda-beda. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi sektor andalan dalam PDRB wilayah sehingga kontribusi kehutanan yang optimal dapat meningkatkan PDRB Kabupaten Jepara.
NSDA Pertanian Tanaman Pangan Penggunaan lahan eksisting untuk pertanian di Kabupaten Jepara seluas 26,348.30 Ha. Dalam menghitung NSDA Pertanian Tanaman Pangan diperlukan lahan potensial dan lahan cadangan untuk pertanian yang didapat berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk pertanian. Berdasarkan hasil analisis di dapatkan lahan potensial atau lahan aktiva untuk pertanian yaitu seluas 35,019.54 Ha dan memiiiki cadangan lahan pertanian seluas 21,294.24 Ha. Hasil cadangan produksi yang dapat diproduksi dari lahan cadangan yaitu sebanyak 212,008.18 ton padi, 77,438.95 ton jagung, 2,99 ton kacang kedelai, 6,545.55 ton kacang tanah, 3.23 ton Kacang Hijau, 177,377.30 ton ubi kayu dan 810.69 ton ubi jalar. Dari hasil cadangan lahan dan cadangan produksi divaluasi dan didapatkan jumlah cadangan moneter sebanyak Rp 2,526,268,633,780.00. Total pendapatan ini bisa didapatkan dengan asumsi jika keberhasilan panen 100% dengan penjualan setiap panen sesuai dengan harga berlaku. Berdasarkan hasil analisis neraca sumber daya alam pertanian tanaman pangan ini dapat dihitung kontribusi terhadap PDRB sektor A. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebesar 20% jika mengunakan asumsi ekstensifikasi lahan.
NSDA Air Analisis neraca sumber daya air di Kabupaten Jepara dilakukan dengan menghitung ketersediaan air (aktiva) yang dimiliki Kabupaten Jepara dibandingkan kebutuhan air (passiva) sumber daya air di Kabupaten Jepara. Sumber air yang dijadikan sebagai aktiva sumber daya air di Kabupaten Jepara didapatkan dari air permukaan (mata air dan aliran air sungai) dan air tanah. Berdasarkan data dari Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara tahun 2018,
18
EXECUTIVE SUMMARY
ketersediaan air dari 27 sumber mata air yang ada di Kabupaten Jepara adalah sebesar 13.118.976 m3. Sedangkan menurut Laporan Akhir Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan berbasis Ekosistem Kabupaten Jepara tahun 2018, dari total 38 sungai yang ada di Kabupaten Jepara dengan rata-rata debit 11,8 m3/detik, Kabupaten Jepara memiliki ketersediaan volume air sebanyak 14.247.964.800 m3. Hasil perhitungan aktiva air tanah dengan persamaan Ffolliot menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara memiliki potensi sumber daya air tanah sebanyak 1.903.929.190.579,1 m3. Mengacu pada SNI 19-6728.1-2002 penyusunan neraca sumber daya air spasial dan SNI 6728.1:2015 tentang penyusunan sumber daya air, kebutuhan air di Kabupaten Jepara dikelompokkan ke dalam beberapa sektor kebutuhan yang meliputi sektor domestik, sektor RKI, sektor pertanian, sektor peternakan, sektor kebutuhan air perkotaan, sektor industri, dan sektor perikanan dengan total kebutuhan (passiva) air sebanyak 697.747.472.373 m3. Dari data tersebut diketahui bahwa Kabupaten jepara sudah mampu memenuhi kebutuhan air di wilayahya dan masih memiliki cadangan air sebanyak 1.220.417.697.281 m3. Jika seluruh cadangan air dikomersialkan untuk mendukung nilai ekonomi tanpa memperhatikan faktor lingkungan, maka sumber daya air di Kabupaten Jepara berpotensi menyumbang 6.102.088.486.406 rupiah atau sebesar atau 53 kali lipat lebih besar daripada PDRB Kabupaten Jepara saat ini.
MASALAH DAN TUJUAN Analisis SWOT.
STRENGHT
WEAKNESS
Terdapat berbagai macam destinasi pariwisata. Terdapat sektor industri pengolahan dan perdagangan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian wilayah. Terdapat beragam kondisi topografi. Terdapat beragam sumber daya alam dapat dibudidayakan. Latar belakang sosial budaya yang identik dengan sejarah, kerajinan ukir, dan kesenian.
OPPORTUNITY Pembangunan Bandara Dewadaru meningkatkan aksesibilitas. Adanya identitas Kabupaten Jepara sebagai â&#x20AC;&#x153;Kota Ukirâ&#x20AC;? di Indonesia. Kabupaten Jepara dianggap strategis oleh investor.
Kualitas SDM yang tergolong rendah. Kinerja pelayanan kabupaten tergolong rendah. Prasarana sanitasi yang tersedia belum optimal. Belum adanya upaya mitigasi bencana yang efektif dan efisien.
THREAT Daya saing Kabupaten Jepara masih tergolong rendah. Terdapat berbagai potensi bencana alam. Menurunnya minat tenaga kerja saat ini pada sektor industri ukir. Maraknya aktivitas penduduk yang merusak lingkungan.
Pohon Masalah. Berdasarkan hasil analisis ditemukan permasalahan utama di Kabupaten Jepara yaitu Pembangunan Kabupaten Jepara yang belum optimal. Permasalahan utama ini disebabkan oleh 3 sebab utama yaitu kualitas SDM rendah, Kinerja Pelayanan Kabupaten Rendah dan Kualitas Lingkungan Hidup Menurun. Permasalahan utama di Kabupaten Jepara ini dapat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi melambat yang akan menurunkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing antar wilayah
S T U D I O A N A L I S I S W I L AYA H - J E PA R A 2
19
BAB 3
MASALAH DAN TUJUAN
Skema Pohon Masalah Kabupaten Jepara Sumber : Analisis Penulis, 2019
Pohon Tujuan
Pohon tujuan merupakan Bagan atau skema yang dirancang untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kabupaten Jepara dalam 20 tahun kedepan. Dalam 20 tahun kedepan direncakan Kabupaten Jepara dapat mengoptimalisasikan pembangunan kabupaten dengan peningkatan kualitas SDM, peningkatan kinerja kabupaten dan Peningkatan kualitas lingkungan hidup. Hal ini dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi meningkat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing antar wilayah.
Skema Pohon Tujuan Kabupaten Jepara Sumber : Analisis Penulis, 2019
20
EXECUTIVE SUMMARY
ISU STRATEGIS Isu Strategis 1 : Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara --- Yudi Priyatno Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 1.004,132 km2 dan terdiri atas 16 kecamatan. Pada tahun 2018, kabupaten ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.240.600 jiwa sedangkan untuk kepadatan penduduknya sebesar 1.235 jiwa/km2. Bahkan, berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2023 jumlah penduduk di Kabupaten Jepara mencapai 1.476.670 jiwa. Adanya peningkatan jumlah penduduk tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan volume sampah yang ada di Kabupaten Jepara. Padahal persentase penanganan sampah di Kabupaten Jepara sendiri pada tahun 2018 baru sebesar 18% atau sekitar 52.0942,14 ton dari 283.012 ton bahkan tahun 2016 hingga 2017 terjadi penurunan persentase penanganan sampah dari 9,24% menjadi 8,4% (turun 0,84%). Kondisi tersebut lah yang mengindikasi bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara dapat dikatakan belum optimal. Hal ini juga dibuktikan dengan sarana persampahan yang belum memadai seperti TPA eksisting belum dapat melayani seluruh kecamatan termasuk Kecamatan Karimunjawa yang merupakan destinasi wisata favorit di Kabupten Jepara, sistem pengelolaan TPA saati ini juga masih open dumping, dan TPA yang ada saat ini diprediksi akan mengalami overload. Selain itu, partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah juga masih rendah. Berdasarkan hasil survei dari EHRA Kabupaten Jepara tahun 2015 menyatakan bahwa 75% responden (7.640 jiwa) masih mengelolah sampah dengan cara dibakar dan 84% responden belum memilah sampahnya. Oleh karena itu, diperlukan lah sebuah solusi yang tepat dan berkelanjutan mengingat saat ini sampah sudah tidak lagi dipandang sebagai sebuah barang yang tidak berguna tetapi justru apabila dimanfaatkan dengan baik maka dapat menjadi produk yang memiliki nilai jual dan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat.
Isu Strategis 2 : Pengaruh Kualitas SDM Rendah Terhadap Pembangunan Ekonomi --- Ferri Rante Bawangi Pada dasarnya sumberdaya alam merupakan aset penting meliputi tanah dan kekayaan alam seperti hasil hutan, hasil laut, tambang, topografi, dan sebagainya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan sumberdaya alam yang melimpah dapat menjadi potensi tinggi untuk mendukung pembangunan ekonomi, namun sumberdaya manusia tetap menjadi prasyarat utama sebab jika SDM yang dimiliki berkualitas maka SDA yang terbatas jumlahnya dapat dikelola seefisien mungkin.Dari aspek Sumberdaya Manusia (SDM), dibagi dari dua sisi yaitu sisi kuantitas maupun sisa kualitas. Dari sisi kuantitas, dapat dilihat pada jumlah penduduk Kabupaten Jepara sebanyak 1.240.600 jiwa pada tahun 2018. Sementara itu kualitas SDM dapat dilihat dari kualitas pendidkan (berhubungan dengan kemampuan atau keterampilan kerja), kualitas kesehatan (fisik dan mental), tingkat kesejahteraan hidup masyarakat setempat dan ketersediaan lapangan kerja yang ada. Kualitas SDM rendah diangkat menjadi isu straegis melihat kualitas pendidikan menyangkut tingkat kelulusan tiap tahunnya menurun padahal persentase 100% serta Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) selalu positif menunjukan tidak semua lulus ataupun berhenti melanjutkan tingkat pendidikan, pada indikator IPM dimana rata â&#x20AC;&#x201C; rata angka harapan lama sekolah masih 7 tahun, seta Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) selalu positif namum makin rendah tiap naik tingkat pendidikan. Selain itu, kesehatan
22 EXECUTIVE SUMMARY
BAB 4
I S U S T R AT E G I S
menyangkut pada gizi buruk yang meningkat, kasus penyakit menular HIV bertambah tiap tahunnya serta kinerja pelayanan sarana kesehatan yang kurang dengan 4 indikator penilaian serta tingginya gap antara rasio tenaga kerja kesehatan dengan penduduk yang harus dilayani.
Isu Strategis 3 : Pembangunan Fasilitas Tidak Merata, Perekonomian Wilayah Terbata-Bata --- Aretha Dewi Amandanisa Ketimpangan pembangunan fasilitas di Kabupaten Jepara berangkat dari persebaran permukiman yang berpola acak. Pola persebaran permukiman dapat diketahui dengan yaitu dengan menghitung indeks ketetanggan Kabupaten Jepara bernilai 1,006 yang berarti, secara umum, persebaran permukiman di Kabupaten Jepara berpola acak (tersebar tidak merata). Pola persebaran permukiman dipengaruhi oleh 3 faktor, yaotu : faktor geografis yang kurang mendukung kegiatan produktif, faktor demografis yang mana kepadatan dan penduduk cenderung tinggi dan tidak terencana, dan faktor perencanaan yang tidak terstruktur. Indeks ketimpangan aglomerasi fasilitas Kabupaten Jepara yaitu: 0,8 artinya terjadi ketimpangan persebaran sarana fasililtas eksisting yang cukup tinggi di masing-masing simpul perkotaan di Kabupaten Jepara. Susunan hierarki di Kabupaten Jepara menunjukan bahwa Kecamatan Jepara dan Kecamatan Tahunan menempati hierarki tertinggi sedangkan kecamatan lainnya memiliki hierarki yang rendah yang menunjukan bahwa tidak meratanya ketersediaan fasilitas. Hasil hierarki simpul-simpul tersebut apabila dibandingkan dengan rencana struktur ruang yang tercantum pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2011â&#x20AC;&#x201C;2031 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 2 Tahun 2011 cenderung lebih rendah, pun tingkat pelayanannya. Bedasarkan perbandingan tersebut, hanya terdapat 2 kecamatan yang kinerja pelayanannya sudah optimal atau setara dengan yang tercantum pada RTRW Kabupaten Jepara , yaitu : Kecamatan Jepara dan Kecamatan Tahunan. Sedangkan 14 kecamatan lainnya menunjukkan kinerja pelayanan yang belum optimal. Di sisi lain, kondisi jaringan jalan sebagai penghubung antar sarana hanya 36,88% yang menunjukkan tingkatan baik. Persebaran fasilitas contohnya sarana pendidikan mempengaruhi persebaran tenaga kerja seperti guru. Hal ini memberi pengaruh terhadap rendahnya kualitas pasar tenaga kerja yang ditunjukkan dengan dominannya tamatan SD yang memenuhi kuota pasar kerja. Dengan demikian, perekonomian Kabupaten Jepara pun menjadi tidak optimal, yaitu : menempati posisi ke 17 untuk rata-rata PDRB ADHK tahun 2010-2018 dan posisi 29 untuk rata-rata PDRB per-kapita tahun 20102018 dari 35 kota/kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat dikatakan bahwa PDRB Kabupaten Jepara masih tergolong rendah.
Isu Strategis 4 : Keefektifan Kebijakan LP2B dalam Menangani Kasus Alihfungsi Lahan Pertanian Akibat Perkembangan Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Jepara--- Dike Armelia Saviera Sektor pertanian di Kabupaten Jepara merupakan sebuah potensi pembangunan yang memiliki peran strategis terhadap wilayah. Hal tersebut dikarenakan pertanian di Kabupaten Jepara berperan sebagai sektor utama yang menyediakan bahan pangan wilayah. Selain itu, apabila ditinjau dari perekonomian wilayah, sektor pertanian yang tergabung dalam lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan, juga tergolong sebagai sektor andalan dan menduduki peringkat ketiga terbesar dalam menyumbang PDRB ADHK Kabupaten Jepara tahun 2018. Namun di sisi lain, terdapat isu berupa alihfungsi lahan pertanian yang mengancam produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Jepara. Oleh karena itu, pemerintah daerah menetapkan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai solusi untuk mempertahankan kelestarian sektor pertanian di Kabupaten Jepara. Namun sampai saat ini, kebijakan LP2B tersebut masih dinilai kurang efektif. Dengan jumlah lahan potensial sebesar 35.019,54 Ha, Kabupaten Jepara hanya memanfaatkan kurang lebih 50% dari luas total. Selain itu, pemanfaatan lahan pertanian yang belum optimal tersebut kian mengalami penyusutan setiap tahunnya, dimana salah satu penyebab utamanya berupa perkembangan sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan saat ini merupakan sektor S T U D I O A N A L I S I S W I L AYA H - J E PA R A 2
23
BAB 4
I S U S T R AT E G I S
investasi unggulan nomor satu di Kabupaten Jepara. Sayangnya, hal tersebut di sisi lain menimbulkan ancaman bagi sektor pertanian karena adanya alihfungsi lahan serta adanya dampak pencemaran pada saluran irigasi teknis pertanian. Oleh karena itu, perlu pengkajian kebijakan LP2B secara lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan konsistensi dan sikap tegas pemerintah daerah dalam mempertahankan LP2B di Kabupaten Jepara serta pengoptimalan potensi pembangunan sektor pertanian guna memiliki peran strategis terhadap wilayah Kabupaten Jepara.
Isu Strategis 5 : Pencemaran Lingkungan Akibat Pengolahan Air Limbah Yang Belum Optimal Di Kabupaten Jepara -- Rahmi Namira Putri Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jepara berdampak pada peningkatan kegiatan baik domestik maupun non domestik. Setiap kegiatan yang menggunakan air bersih menghasilkan buangan air limbah sehingga peningkatan penduduk meningkatkan produksi air limbah. Belum optimalnya kondisi pengolahan air limbah menyebabkan buangan air limbah belum memenuhi baku mutu sehingga air limbah yang dibuang ke badan air dapat menyebabkan pencemaran. Kondisi pengolahan air limbah di di Kabupaten Jepara saat ini belum optimal dilihat dari kekurangan infrastruktur pengolahan air limbah baik domestik maupun non domestik. Saat ini Kabupaten Jepara hanya memiliki satu IPLT yang hanya di daratan Jepara padahal Kabupaten ini bersifat kepulauan. Peningkatan jumlah rumah tangga yang lebih cepat dibanding peningkatan akses sanitasi layak juga mengindikasikan belum optimalnya pengolahan limbah. Selain itu belum adanya regulasi yang kuat terkait pengaturan pengolahan air limbah di industri juga mengindikasikan permasalahan pengolahan limbah di Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara merupakan kabupaten yang memiliki sektor andalan ekonomi berupa industri pengolahan namun Kabupaten Jepara belum memiliki regulasi yang kuat mengatur pengolahan air limbah untuk kegiatan industri. Berdasarkan hasil overlay, beberapa industri berdekatan dengan badan air sehingga buangan limbahnya berpotensi mencemari air. Buangan air limbah yang tidak melalui proses pengolahan air limbah yang baik menimbulkan dampak negatif diantaranya penurunan kualitas air, pencemaran air, mematikan biota perairan. Beberapa kasus pencemaran air di Kabupaten Jepara diindikasikan disebabkan oleh buangan limbah dari aktivitas industri. Pencemaran air juga dapat menghambat kegiatan pertanian terutama sistem irigasi serta menimbulkan penyakit contohnya diare. Efek jangka panjang dari pencemaran air yaitu penurunan kuantitas air bersih karena tercemarnya sumber air baku.
Isu Strategis 6 : Ancaman Abrasi Terhadap Pengembangan Sektor Pariwisata Pantai Sebagai Sektor Unggulan Di Kabupaten Jepara -Syarofina Az Zahra Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pesisir Pantai Utara. Hal ini membuat Kabupaten Jepara memiliki potensi pariwisata pesisir yang dapat dikembangkan sebagai salah satu sektor pariwisata unggulan. Saat ini Kabupaten Jepara memiliki 14 objek wisata pantai dan bahari yang tercatat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dan salah satu diantaranya terdapat wisata alam dan bahari Karimunjawa sebagai salah satu pariwisata unggulan nasional. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, sektor pariwisata memiliki tren pertumbuhan positif yang dilihat dari peningkatan pengunjung dalam 5 tahun terakhir sebesar 72,67%. Namun dalam pengembangan potensi pariwisata pantai dan bahari, Kabupaten Jepara memiliki ancaman berupa abrasi kawasan pesisir. Abrasi di Kabupaten Jepara disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perubahan iklim, aktivitas gelombang laut, kerusakan hutan mangrove dan penambangan pasir besi yang tidak bertanggung jawab. Abrasi ini dapat berdampak terhadap sektor pariwisata pantai yaitu kemunduran garis pantai, degradasi luas kawasan pesisir, kerusakan sarana prasarana wisata dan penurunan kualitas pantai. Hal ini dapat mengancam pengembangan potensi pariwisata yang akan berdampak pada penurunan jumlah pengunjung, penurunan daya tarik dan penurunan pendapatan pada sektor pariwisata. Untuk mengatasi ancaman abrasi terhadap pengembangan
24
EXECUTIVE SUMMARY
BAB 4
I S U S T R AT E G I S
potensi sektor pariwisata pantai diperlukan peningkatan penanganan abrasi dengan beberapa upaya diantaranya pembangunan tanggul pemecah ombak, penanaman hutan mangrove, peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat akan menjaga kelestarian lingkungan kawasan pesisir dan peningkatan AMDAL dan pengawasan terhadap penambangan pasir besi pada area pesisir.
Isu Strategis 7 : Degradasi Ekosistem Laut Taman Nasional Karimunjawa -- Najmuna Lakshita Taman nasional merupakankawasankhususkonservasiaam yang memperbolehkan adanya aktivitas manusia di dalam teritorinya. Keecamatan Karimunjawa termasuk didalamnya wilayah perairan Karimunjawa ditetapkan menjadi Taman Nasional (laut) Karimunjawa berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No78/KPTS-II/1999. Penetapan Kepulaua Karimunjawa ebagai Taman Nasional mengingat adanya kekayaan ekosistem laut berupa ikan, terumbu karang, serta biota laut yang menjadikan terumbu karang sebagai habitat hidupnya. Taman Nasional Karimunjawa merupakan satu-satunya taman nasional di Provinsi Jawa Tengah dan wajib dilestarikan kekayaan sumber daya alam di dalamnya. Saat ini ekosistem laut di Taman Nasional Karimunjawa mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Sumber daya ikan yang menjadi sumber penghidupan nelayan Karimunjawa terancam berkurang eksistensinya karena adanya aktivitas eksploitasi ikan menggunakan alat tangkap cantrang. Keberlimpahan ikan di Karimunjawa yang ditandai dengan kepadatan ikan yang mencapai 22,85 ekor/m2 dan total potensi ikan sebesar 653,1 ton/tahun. Namun angka ini berpotensi untuk berkurang jika kegiatan penangkapan ikan dengan cantrang terus terjadi di perairan Karimunjawa. Setelah penangkapan ikan dengan cantrang, nelayan tidak bisa menangkap ikan di perairan tersebut sampai jangka waktu 3 hari karena populasi ikan yang tertangkap habis oleh alat tangkap cantrang. Populasi terumbu karang di Taman Nasional Karimunjawa dapat dikatakan berlimpah. Sebaran jumlah spesies karang yang ditemukan di perairan laut Karimunjawa berkisar antara 20â&#x20AC;&#x201C;33 genus tersebar di20puau daritotal2Pulau yang ada di Taman Nasional Karimunjawa. Eksistensidari terumbu karnag di perairan Taman Nasional Karimunjawa menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Karimunjawa. Namun, kelestarian terumbu karang di Karimunjawa mulai berkurang akibat adanya aktivitas kapal perdagangan yang masuk ke dala zona Taman Nasional Karimunjawa dan merusak terumbu karang. Hasilnya, dengan mengacu pada SK Menhut No 4 tahun 2001, hanya pulau Cemara Kecil dan Pulau Krakal Besar yang memiliki kondisi terumbu karnag yang baik. sedangkan 18 sisanya berada pada kategori sedang. Terancamnya populasi ikan yang berperan sebagai sumber penghidupan nelayan Karimunjawa serta rusaknya terumbu karang yang menjadi danghidupan nelayan Karimunjawa serta rusaknya terumbu karang yang menjadi daya tarik pariwisata Karimunjawa dapat menyebabkan perekonomian di Taman Nasional Karimunjawa tidak optimal.Oleh karena itu diberikan rekomendasi perbaikan atara lain: pemberian sanki tega yang membuat jera para pelaku perusakan terumbu karang dan pelaku eksploitasi ikan di perairan Taman Nasional Karimunjawa, penegasan dan sosialisasi batas zonasi Taman Nsional Karimunjawa, serta memperketat patroli laut di perairan Taman Nasional Karimunjawa.
S T U D I O A N A L I S I S W I L AYA H - J E PA R A 2
25
BAB 5
ARAH PENGEMBANGAN
ARAH PENGEMBANGAN Social Demografi.
Fisik Dasar.
1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) usia produktif untuk meningkatkan pasar kerja dalam upaya pengembangan ekonomi.
1. Pemerataan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar daerah
2. Penambahan sarana pendidikan dan kesehatan, 3. Penyediaan kuantitas dan kualitas tenaga kerja di bidang kesehatan dan pendidikan. tersebut, 4. Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan 5. Meningkatkan pasrtisipasi masyaarakat dalam pengembangan kualitas kesehatan dan pendidikan.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas penataan ruang untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 3. Pengembangan lahan untuk budidaya tambak, pertanian dan cadangan air.
Ekonomi. 1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) usia produktif untuk meningkatkan pasar kerja dalam upaya pengembangan ekonomi. 2. Penambahan sarana pendidikan dan kesehatan, 3. Penyediaan kuantitas dan kualitas tenaga kerja di bidang kesehatan dan pendidikan. tersebut, 4. Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan 5. Meningkatkan pasrtisipasi masyaarakat dalam pengembangan kualitas kesehatan dan pendidikan.
26
EXECUTIVE SUMMARY
EXECUTIVE SUMMARY STUDIO ANALISIS WILAYAH - KABUPATEN JEPARA 2019